KASUS PERSAINGAN USAHA
Chevron divonis denda Rp 2,5 miliar Oleh Yudho Winarto - Kamis, 16 Mei 2013 JAKARTA. Raksasa perusahaan minyak Chevron Indonesia Company divonis bersalah bersa lah melaku m elakukan kan tinda t indakan kan diskr d iskrimina iminasi si dalam d alam tende t enderr export pipeline front end enggineering & design contract . Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghukum Chevron membayar denda sebesar Rp 2,5 miliar. "Menyatakan bahwa terlapor I (Chevron) terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 19 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," kata Ketua Majelis Komisi Muhammad Nawir Messi, Kamis (16/5). Dalam Pasal 19 Huruf d disebutkan pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa beber apa kegiat k egiatan, an, baik b aik sendiri sendi ri maupun mau pun bersam b ersamaa pelaku pel aku uasah u asahaa lain lai n yang ya ng dapat da pat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berupa berup a melakuk mela kukan an praktek pr aktek diskrimin disk riminasi asi terhad t erhadap ap pelaku pe laku usaha usah a tert entu. Sementara itu, Majelis Komisi juga memutuskan bahwa PT Worley Parsons Indonesia (terlapor II) tidak terbukti melanggar Pasal 19 Huruf D UU No. 5 Tahun 1999. Chevron disebutkan melakukan praktek diskriminasi terhadap peserta peser ta tender te nder lainnya lainn ya yakni yak ni PT Wood W ood Group Indonesia. Indon esia. Sementara Sement ara it u, Chevron telah menetapkan PT Worley Parsons (terlapor II) selaku pemenang tender. Terkait putusan ini, Stefanus Haryanto, Kuasa Hukum Chevron, enggan untuk memberikan komentarnya. " No comment ya," ya," katanya. Hal serupa juga disampaikan oleh Mochmad Fachri selaku kuasa hukum Worley Parsons. Perkara ini berawal dari penyelidikan terhadap Resume Monitoring KPPU RI mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 pada Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tah un 1999 19 99 terkait te rkait dengan deng an Tender Te nder Export Expor t Pipelin Pip elinee Front Fron t End Engineering & Design Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia Company, yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company sebagai Terlapor I dan PT Worley Parsons Indonesia sebagai Terlapor II. Objek perkara ini adalah Tender Export Pipeline Front End Engineering & (No. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia Company Design Contract (No. dengan total estimate contract value sebesar 4.690.058 US$. Tender ini menggunakan sistem pemasukan penawaran dua tahap berdasarkan PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009, yang terdiri dari tahap teknis dan tahap komersial. Sumber : http://nasional.kontan.co.id/news/chevron-divonis-denda-rp-25-miliar
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 5
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Bagian Ketiga Penguasaan Pasar Pasal 19 Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
Dalam kasus ini Chevron Indonesia Company melakukan tindakan diskriminasi terhadap peserta tender lainnya yakni PT Wood Group Indonesia dalam tender export pipeline front end enggineering & design contract . Sementara itu, Chevron Indonesia Company telah menetapkan PT Worley Parsons (terlapor II) selaku pemenang tender. Hal ini berarti Chevron Indonesia Company telah melanggar Pasal 19 huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999. Bagian Kedua Tentang Pidana Pokok Pasal 48 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya serendah -rendahnya Rp 25.000.000.000,00 25.000 .000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 25 pidana denda serendah-rendahnya serendah -rendahnya Rp 5.000.000.000,00 5.000.00 0.000,00 ( lima miliar rupiah) rupiah ) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
JUM'AT, 25 MEI 2012 | 19:18 WIB
Hambat Importir Umum, BMW Didenda Rp 1,5 Triliun TEMPO.CO, Frankfurt Frankfurt - BMW kini tersandung kasus kasus hukum di Swiss. Setelah dituding menghambat bisnis importir umum, pabrikan mobil mewah asal Jerman itu dikenai denda sebesar US$ 163 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun. Seperti diberitakan Autonews, Jumat 25 Mei 2012, otoritas persaingan usaha Swiss menjerat BMW dengan sanksi denda lantaran menghalang-halangi pemesanan langsung maupun paralel dari importir perseorangan perseorangan di negara tersebut. Pada Oktober 2010, pemerintah Swiss menemukan fakta bahwa BMW melarang warga Swiss membeli mobil di beberapa negara Eropa seperti Jerman, Islandia maupun Norwegia. Langkah ini diduga dilakukan BMW lantaran banyak dealernya yang merugi. Warga Swiss rupanya memilih membeli mobil di luar negeri dan membawanya membawanya pulang melalui jalur impor perseorangan. perseorangan. Sebabnya, harga jual di dealer dalam negeri cukup mahal. Sebagai contoh, untuk konsumen Swiss BMW menjual sedan seri 5 seharga US$ 65.090 atau sekitar Rp 617 juta pada akhir 2010. Harga jual ini sudah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 7,6 persen. Padahal di Jerman harga mobil itu cuma US$ 52.660 atau sekitar Rp 499,2 juta. Menanggapi masalah ini. manajemen BMW mengatakan akan menempuh langkah banding. Perusahaan itu tengah menyiapkan argumen untuk membantah tuduhan pemerintah Swiss. "Akan kami ajukan dalam bulan ini, sebelum masa tenggat berakhir," katanya.
Gara-Gara Diskriminasi, KPPU Hukum Chevron Rp2,5 Miliar Ada kesalahan tulis atau typo error pada dokumen Jangan anggap enteng sebuah typo error alias kesalahan ketik. Apalagi jika typo tersebut berkaitan dengan dokumen tender. Buktinya, gara-gara salah ketik, error tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuat Chevron Indonesia Company harus merogoh kocek sangat dalam demi membayar harga kesalahan tersebut, yaitu senilai Rp2,5 miliar. Kesalahan tersebut ditemukan KPPU karena sebuah laporan tentang dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh Chevron kepada PT Wood Group Indonesia Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kesalahan penting Chevron di mata KPPU adalah mengubah titel “senior” untuk titel “lead “lead ” dalam Formulir Estimated Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour . Adapun alasan Chevron mengubah titel tersebut lantaran typo error alias salah ketik semata. Namun, KPPU tidak dapat menerima alasan tersebut. Menurut KPPU, hal tersebut bukanlah typo error semata. KPPU melihat ada tiga titel yang menggunakan posisi “senior” dan “lead “ lead ”, ”, yaitu Pipeline Senior Engineer (Deepwater), Pipeline Senior Engineer (Shallow Water), dan Lead Flow Assurance Engineer. Dan majelis melihat tiga titel tersebut memiliki posisi “senior” dan “lead’. Padahal untuk posisi “senior” dan “lead” adalah dua istilah yang berbeda. Dua istilah posisi ini juga tercantum dalam Proposed Organisation Chart dan Tabel Minimum Minimum Key Personnel. Namun, majelis menemukan tiga titel yang tercantum dalam Proposed Organisation Chart berada dalam level yang sama. Atas kekeliruan ini, majelis berpandangan akan terjadi pemahaman yang berbeda antara PT Worley Parsons Indonesia sebagai pemenang tender dengan PT Wood Group Indonesia. Alhasil, pemahaman yang berbeda tersebut juga akan memberikan konsekuensi yang berbeda pula pada saat Chevron melakukan evaluasi komersial yang berakibat gugurnya Wood Group. Selain itu, diskriminasi lain yang dilakukan Chevron adalah tidak diatur dan dijelaskannya secara detail mengenai metode evaluasi komersial kepada peserta tender. Chevron tidak pernah menjelaskan kepada peserta bahwa kepatuhan dan konsistensi dokumen penawaran teknis dan penawaran komersial dapat mendiskualifikasikan peserta. Tindakan ini juga telah merugikan Wood Group. Soalnya, Chevron telah menggugurkan Wood Group lantaran dianggap tidak konsisten dalam mengajukan penawaran komersial dengan Komitmen Teknis meskipun Wood Group mengajukan penawaran harga terendah. Selain dituding diskriminasi, Chevron juga dilaporkan telah melakukan persekongkolan dengan PT Worley Parsons Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999. Persekongkolan tersebut terkait dengan pengaturan pemenang untuk tender Export Pipeline Front End Engineering & (No C732791) di Lingkungan Chevron. Design Contract (No
Akan tetapi, KPPU memutuskan untuk meloloskan Chevron dari tudingan bersekongkol. Soalnya, KPPU tidak menemukan bukti yang kuat atas tudingan tersebut. Bahkan, KPPU menyatakan investigator telah keliru dalam memahami diskualifikasinya PT Wood Group Indonesia. Untuk diketahui, investigator KPPU menyatakan bahwa Chevron terbukti bersekongkol untuk memenangkan PT Worley Wo rley Parsons Indonesia. Hal ini terlihat dari dua cara yang dilakukan Chevron, yaitu dari pemberian CTR Man pada pre-bid meeting tertanggal 7 April 2010 dan pemberian Hypothetical Hour pada Man Hour . Menurut investigator, CTR Man Hour yang diberikan diberik an kepada kep ada seluruh seluru h peserta p eserta tender dalam amplop tertutup tersebut telah diisi untuk PT Worley Parsons Indonesia. Sementara itu, peserta tender lain hanya memperolah CTR Man yang masih kosong. Namun, hal ini dibantah oleh Chevron dan PT Worley Hour yang Parsons Indonesia. Mereka mengatakan CTR Man Hour tidak diberikan dalam amplop tertutup dan belum diisi. Atas hal ini, Majelis Komisi tidak sepakat dengan investigator dan menyatakan tidak terdapat bukti yang meyakinkan. Begitu pula dengan Hypothetical Man Hour . Investigator menyimpulkan bahwa Chevron telah memberikan Hypothetical Man Hour yang telah terisi mengenai distribusi ekspatriat dan nasional kepada PT Worley. Namun, Chevron tidak melakukan hal yang sama kepada peserta tender yang lain. Akan tetapi, atas hal ini, lagi-lagi Majelis Komisi tidak sependapat dengan investigator lantaran tidak ada cukup bukti yang meyakinkan. “Menyatakan Chevron Indonesia Company melanggar Pasal 19 huruf d dan memerintahkan untuk membayar denda sebesar Rp2,5 miliar,” putus ketua majelis Komisi,Nawir Messi,dalam persidangan, Kamis (16/5). Sementara itu, kuasa hukum Chevron, Stephanus Heryanto enggan berkomentar kepada wartawan. “ No Comment , ya,” ucapnya sambil tersenyum.
Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51961a21c81b5/gara-garadiskriminasi--kppu-hukum-chevron-rp2-5-miliar
Analisis Kasus UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Bagian Ketiga Penguasaan Pasar Pasal 19 Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :
e.
Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau f. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau g. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau h. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Dalam kasus ini Chevron Indonesia Company melakukan tindakan diskriminasi terhadap peserta tender lainnya yakni PT Wood Group Indonesia dalam tender export pipeline front end enggineering & design contract senilai US$ 4,69 juta. Chevron Indonesia Company telah memberikan Hypothetical Man Hour yang telah terisi mengenai men genai distribusi dist ribusi ekspatriat dan nasional kepada PT Worley Parsons Indonesia. Namun, Chevron Company Indonesia tidak melakukan hal yang sama kepada peserta tender yang lain. Hal ini berarti Chevron Indonesia Company telah melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bagian Kedua Tentang Pidana Pokok Pasal 48 4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya serendah-rend ahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. 5. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya serendah-rendah nya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. 6. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
Berdasarkan Pasal 48 pelanggaran Pasal 19 diancam pidana denda serendahrendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggitingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. Namun berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Chevron Indonesia Commpany wajib membayar denda sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
Ter Ter bukti T er lambat lambat M elapor lapor , M uarabungo Plantation Plantation
KPPU
M enghuku m
PT
KPPU.go.id – (08/04), Terbukti terlambat melapor atas pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh PT Muarabungo Plantation, Majelis Komisi memutuskan bahwa PT Muarabungo wajib membanyar denda sebesar Rp 1.249.000.000 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah). Dalam putusannya, Majelis Komisi menyatakan bahwa PT Muarabungo Plantation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Majelis Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya’ranie, sebagai Ketua Majelis Komisi, Tresna P. Soemardi dan Munrokhim Misanam sebagai anggota menilai bahwa PT Muarabungo Plantation telah melakukan pengambilalihan atas saham PT Tandan Abadi Mandiri yang berlaku efektif secara hukum pada 15 Oktober 2012 sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-05810 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tandan Abadi Mandiri.
Selanjutnya, Majelis Komisi berpendapat nilai aset dan nilai omset gabungan setelah PT Muarabungo melakukan pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri telah memenuhi batas minimal nilai aset dan nilai omset ganbungan yang wajib dilaporkan kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan Berdasark an jangka waktu Surat Kementerian Kement erian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-05810 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tandan Abadi Mandiri, dan waktu pemberitahuan Terlapor kepada KPPU, maka PT Muarabungo Plantation telah melakukan keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan selama 76 hari. Bagian Keempat Penggabungan, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Pasal 28 1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan per usahaan sebagaimana dimaksud d imaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 29 1. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, peleb uran, atau pengambilalihan tersebut. 2. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dalam kasus ini terdapat beberapa hal dimana : 1. PT Muarabungo Plantation telah melakukan pengambilalihan atas saham PT Tandan Abadi Mandiri yang berlaku efektif secara hukum pada tanggal 15 Oktober 2012 sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-05810 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tandan Abadi Mandiri; 2. Nilai aset dan nilai omset gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri telah memenuhi batas minimal nilai aset dan nilai omset ganbungan yang wajib dilaporkan kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; 3. Berdasarkan jangka waktu Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-05810 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tandan Abadi Mandiri, dan waktu pemberitahuan Terlapor kepada KPPU, maka Terlapor telah melakukan keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan selama 76 (tujuh puluh enam) hari; Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka PT Muarabungo Plantation telah melanggar Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Peratu ran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Bagian Kedua Tentang Pidana Pokok Pasal 48 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya serendah-rend ahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya serendah-rendah nya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah),
atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Menghukum Terlapor, membayar denda sebesar Rp.1.249.000.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.
