Makalah Hukum Persaingan Usaha
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Sistem perekonomian masa kini yang mengglobal dan sangat terintegrasi memberikan peluang dan masalah bagi bangsa Indonesia. Secara umum, kekayaan sumber daya alam Indonesia dan dimensi pasarnya menjanjikan sejumlah keunggulan dalam persaingan global, investasi asing dan pasar ekspor. Namun “perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks kompleks telah menimbulkan menimbulkan persaingan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional internasional,, baik perdagangan barang maupun jasa. Berbagai praktik untuk memenangkan persaingan sering dilakukan oleh para pelaku bisnis diberbagai negara di dunia termasuk dengan menggunakan praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat (unair trade practices!". #erdapat #erdapat adagium adagium bah$a transaksi transaksi perdagangan perdagangan termasuk termasuk perdagangan perdagangan internasion internasional al harus dilakukan secara %air& diantara semua pihak yang bertransaksi. 'leh karena itu jika suatu pihak ternyata tidak %air& maka pihak yang tidak %air& tersebut pantas menerima sanksi. ntuk menjamin persaingan usaha yang sehat, )e$an *er$akilan +akyat +epublik Indonesia ()*+ +I! menerbitkan menerbitkan No. #ahun #ahun tentang tentang /arangan /arangan *raktek 0onopoli dan *ersaingan *ersaingan saha #idak Sehat (selanjutnya disebut “ No. 1"!. *elaksanaan No. 1 yang eekti dihar diharap apka kan n dapat dapat memu memupu puk k buday budayaa berb berbis isni niss yang yang sehat sehat sehi sehingg nggaa dapat dapat teru teruss mene meneru russ mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha." Salah Salah satu satu tujuan tujuan diberl diberlakuk akukanny annyaa undangundang-und undang ang 2ukum 2ukum *ersai *ersaingan ngan adalah adalah untuk untuk memastikan bah$a mekanisme pasar bekerja dengan baik dan konsumen menikmati hasil dari proses persaingan atau surplus konsumen. )alam No. 1 diatur mengenai larangan perjanjian, kegiatan dan penyalahgunaan posisi dominan d ominan yang dapat mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kegiatan yang dilarang adalah penguasaan pasar sebagaimana diatur oleh *asal . *erlu dipahami bah$a tujuan dari setiap pelaku usaha yang rasional adalah untuk dapat mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidang usahanya. Idealnya tujuan ini akan mendorong setiap pelaku usaha berupaya meningkatkan kinerja dan daya saingnya melalui inovasi dan eisiensi sehingga lebih unggul dari pesaingya.
3pabila berhasil, sebagai konsekuensi logisnya adalah pelaku usaha tersebut akan memperoleh kedudukan yang kuat (posisi dominan!, dan atau memiliki kekuatan pasar (market po$er! yang signiikan di pasar bersangkutan. )engan keunggulan relati ini, pelaku usaha mampu untuk menguasai pasar bersangkutan atau dapat mempertahankan kedudukannya yang kuat di pasar bersangkutan. *ersaingan usaha tidak sehat adalah suatu bentuk yang dapat diartikan secara umum terhadap segala tindakan ketidak jujuran atau menghilangkan persaingan dalam setiap bentuk transaksi atau bentuk perdagangan dan komersial. 3danya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi perusahaan yang besar dan paling kaya. 4ika ditinjau dari tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tindakan pelaku usaha dalam melakukan praktek penguasaan pasar tersebut akan sangat merugikan tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi pelaku usaha yang lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam pasar yang sama. 2al ini sangat bertentangan dengan pasal larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tentang penguasaan pasar, pelaku usaha dilarang untuk melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama 5elaku usaha lain, yang dapat menagkibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sehingga berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis mengenai permasalahan hukum melalui sebuah karya tulis dengan judul 6 “*+37#87 *8N93S33N *3S3+ ( 03+78# *':8+! #8+23)3* 237 SI3+ 87S7/SI; SI3+3N /I93 IN99+IS '/82 3S#+' #< “. B. Rumusan Masalah
)ari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis memberikan batasan-batasan pada permasalahan tersebut, sebagai berikut 6 . Bagaimanakah penegakan hak siar eksklusi dalam Neighboring +ights bagi pihak 3stro #< jika ditinjau dari sisi ndang-ndang No. tahun =>>= tentang 2ak ?ipta @ =.
paya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen pelanggan 3stro #< yang merasa dirugikan akibat praktek penguasaan pasar oleh pihak 3stro #<@
BAB II
PEMBAHASAN
3. Implementasi *enegakan 2ak Siar 8ksklusi )alam Neighboring +ights Bagi *ihak 3stro #< 4ika )itinjau )ari Sisi ndang-ndang No. #ahun =>>= #entang 2ak ?ipta. )ari sudut pandang ekonomi, kegiatan penguasaan pasar (market control! diartikan sebagai kemampuan pelaku usaha, dalam mempengaruhi pembentukan harga, atau kuantitas produksi atau aspek lainnya dalam sebuah pasar. 3spek lainnya tersebut dapat berupa, namun tidak terbatas pada pemasaran, pembelian, distribusi, penggunaan, atau akses atas barang atau jasa tertentu di pasar bersangkutan. “ 7egiatan ini dapat dilakukan sendiri oleh satu pelaku usaha atau secara bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya, dan dapat terdiri dari satu atau beberapa kegiatan sekaligus."5A 7egiatan penguasaan pasar sangat erat kaitannya dengan pemilikan posisi dominan dan kekuatan pasar yang signiikan di pasar bersangkutan. *enguasaan pasar akan sulit dicapai apabila pelaku usaha, baik secara sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki kedudukan yang kuat di pasar bersangkutan. Sebagai ilustrasi, sulit untuk dibayangkan pelaku usaha, baik secara sendiri maupun bersama-sama, yang mempunyai pangsa pasar hanya >C dapat mempengaruhi pembentukan harga, atau produksi atau aspek lainnya dipasar bersangkutan. Namun di sisi lain, satu pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar >C di dalam pasar duopoly (hanya ada dua penjual!, juga belum tentu secara individual mampu menguasai pasar bersangkutan".5D *enguasaan pasar juga akan sulit direalisasikan apabila pelaku usaha, baik secara sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki kekuatan pasar (market po$er! yang signiikan di pasar bersangkutan. Sebagai ilustrasi, didalam pasar persaingan sempurna, pelaku usaha secara individual tidak mampu untuk mempengaruhi pembentukan harga, sehingga hanya mengikuti harga yang terbentuk di pasar (price maker!, sementara di pasar monopoli pelaku usaha punya pengaruh yang kuat atas pembentukan harga, sehingga menjadi penentu tunggal harga yang terjadi di pasar bersangkutan (price maker!. Ini berarti di dalam struktur pasar persaingan sempurna pelaku usaha secara individual tidak punya kemampuan menguasai pasar bersangkutan, sedangkan di dalam struktur pasar monopoli, pelaku usaha punya kemampuan yang besar untuk menguasai pasar bersangkutan. )alam diskurus ilmu komunikasi terdapat dua aliran besar ekonomi politik media massa, yakni liberal dan kritikal. /iberal political ecomony lebih melihat perubahan sosial dan transormasi sejarah sebgai suatu doktrin dan seperangkat prinsip untuk mengorganisasi dan
menangani ekonomi pasar, guna tercapainya suatu eisensi yang maksimum, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu. Sedangkan critical pollitical economy meliha relasi antara agensi dan struktur lebih dinamis. )inamisasi ini melahirkan tiga aliran yang berkembang, yakni instumentalis, strukturalis, dan konstruktivis . “0enurut 2abermas pada a$alnya media dibentuk dan menjadi bagian intgrasi dari public sphere, tetapi kemudian dikomersialkan menjadi komoditas (commodiied! melalui distribusi secara massal dan menjual khalayak massa ke perusahaan periklanan sehingga media menjauh dari peran public sphere “. ?ivil society juga dapat di$ujudkan dengan menggerakkan dinamika kehidupan publik yang berbasis nilai kultural. 3da dua cara, positi dan negati, yang positi yakni membangun otonomi dan indpendensi institusi sosial. )an yang kedua ialah dengan cara negati, yaitu dominasi dan monopoli kekuasaan pasar harus dijauhkan dari kehidupan publik .5 .
7emudian mengenai status hukum tentang hak siar eksklusi dimasukkan ke dalam Nighboring +ights. )alam terminologi lain Neighboring +ights dirumuskan juga sebgai +ights +elated to,or “neighboring on" copy rights (hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau “berdampingan dengan" hak cipta!. )alam Neighboring +ights terdapat A hak yaitu6 #he rights o perorming artists in their perormances (hak penampilan artis atas penampilannya!
=.
#he rights producers o phonogroms in their phonogroms (hakl produser rekaman suara atas iksasi suara atas karya rekaman suara tersebut!
A.
#he rights o broadcasting organiEations in their radio and television broadcsat (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi! #idak ada perbedaan yang tajam antara hak cipta (copy rights! dengan neigboring rights. Sebuah karya pertunjukan atau karya seni lainnya yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, di dalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. ?opy rights berada di tangan pencipta atau produsernya, sedangkan neighboring rights dipegang oleh lembaga penyiaran yang mengumandangkan siaran tersebut. )alam pasal D ndang-ndang No. tahun =>>= tentang 2ak ?ipta secara rinci diuraikan tentang ruang lingkup atau cakupan Neighboring rights yang meliputi 65F
.
*elaku memiliki hak eksklusi untuk memberikan iEin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan1atau gambar pertunjukannya.
=.
*roduser +ekaman Suara memiliki hak eksklusi untuk memberikan iEin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan1atau menye$akan 7arya +ekaman suara atau rekaman bunyi.
A.
/embaga *enyiaran memiliki hak eksklusi untuk memberikan iEin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan1atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain. 7husus dalam kaitannya dengan perlindungan neigboring rights dan televisi dapat menyiarkan hasil rekaman dengan membayar royalti kepada pemegang hak eksklusi. *emegang hak eksklusi itu adalah lembaga penyiaran pertama atau untuk pertamakalinya menyiarkan acara tersebut. 3dapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran tersebut itu adalah 6
.
0oral +ights, merupakan hak dari seorang perormer untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akubat dari pertunjukan mereka.
=.
8Gclusive +ights, dalam hal reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara on-line (online availability o sound recording! terhadap pertunjukan mereka.
A. hak untuk memperoleh pembayaran yang $ajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka. *embayaran royalti adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan secara khusus penegakan hak atas neighboring rights di kalangan lembaga penyiaran. 2al ini juga tak lain adalah konsekuensi logis akibat berlakunya ketentuan #+I*s di Indonesia, lagi pula Indonesia adalah salah satu peserta penandatangan konvensi +'03 yang di dalamnya mengatur ketentuan tentang masalah neighboring rights ini . “Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan yang dapat membantu penegakan hak tersebut dapat dilihat dalam *asal ndang-ndang No. #ahun melarang kegiatan pelaku usaha yang bertujuan melakukan penguasaan pasar dengan cara menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat".5H *asal No. 1 menyatakan bah$a6“*elaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa65 a.
menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutanJ atau
b.
menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya ituJ atau
c.
membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutanJ atau
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. +uang lingkup larangan kegiatan yang diatur oleh *asal mencakup kegiatan yang dilakukan secara sendiri oleh pelaku usaha maupun kegiatan yang dilakukan secara bersamasama dengan pelaku usaha lain. 7egiatan-kegiatan di atas yang dapat mengarah pada terjadinya monopoli dan atau tidak sehat dapat terkena larangan ketentuan *asal . )alam menginterpretasikan isi *asal dapat diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut65 ! nsur pelaku usaha Sebagaimana dimaksud dalam *asal butir , pelaku usaha adalah6 Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam $ilayah hokum negara +epublik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. =! nsur melakukan baik sendiri maupun bersama 7egiatan yang dilakukan sendiri oleh pelaku usaha merupakan keputusan dan perbuatan independen tanpa bekerjasama dengan pelaku usaha yang lain. 7egiatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang sama dimana pelaku usaha mempunyai hubungan dalam kegiatan usaha bersama. A! nsur pelaku usaha lain *elaku usaha lain adalah pelaku usaha yang melakukan satu atau beberapa kegiatan secara bersama-sama pada pasar bersangkutan. *elaku usaha lain menurut penjelasan pasal H ayat = huru b adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signiikan dalam pasar bersangkutan. D! nsur melakukan satu atau beberapa kegiatan Satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan secara terpisah ataupun beberapa kegiatan sekaligus yang ditujukan kepada seorang pelaku usaha. ! nsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
*raktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. F! nsur persaingan usaha tidak sehat *ersaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau mela$an hukum atau menghambat persaingan usaha. H! nsur menolak 0enolak adalah ketika pelaku usaha tidak bersedia melakukan kegiatan usaha dengan pelaku usaha lainnya. ! nsur menghalangi 0enghalangi adalah ketika pelaku usaha melakukan kegiatan yang menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain atau pelaku usaha pesaingnya untuk masuk kedalam suatu pasar bersangkutan yang sama. ! nsur pelaku usaha tertentu *elaku usaha tertentu adalah pelaku usaha yang dirugikan oleh kegiatan sebagaimana disebutkan dalam *asal huru (a! dan(d!. >! nsur kegiatan usaha yang sama 7egiatan usaha yang sama adalah kegiatan usaha yang sejenis dengan yang dilakukan oleh pelaku usaha. ! nsur pasar bersangkutan Sesuai dengan penjelasan *asal angka (>! *asar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau distribusi dari barang dan jasa tersebut. =! nsur konsumen 0enurut *asal angka (!6 konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain . A! nsur pelanggan *elanggan adalah pemakai atau pengguna dari barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak lainyang menggunakannya secara berkesinambungan, teratur, terus menerus baik melalui perjanjian tertulis atau tidak.
D! nsur pelaku usaha pesaing *elaku usaha pesaing adalah pelaku usaha yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama. ! nsur hubungan usaha 2ubungan usaha adalah kegiatan ekonomi antar pelaku usaha dalam bentuk berbagai transaksi dan atau kerjasama. F! nsur membatasi peredaran 0embatasi peredaran adalah kegiatan yang dilakukan pelaku usaha dengan tujuan untuk mengendalikan distribusi atau $ilayah peredaran barang dan atau jasa. H! nsur barang 0enurut pasal angka (F! barang adalah setiap benda baik ber$ujud maupun tidak ber$ujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha . ! nsur jasa 0enurut pasal angka (H! jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. ! nsur melakukan praktek diskriminasi *raktek diskriminasi merupakan tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu dalam suatu pasar bersangkutan. )ari sudut pandang ekonomi, memiliki kemampuan penguasaan pasar yang diraih melalui keunggulan inovasi dan eisiensi dapat memberikan eek yang positi bagi konsumen. )engan penguasaan pasar, pelaku usaha dapat me$ujudkan eisiensi biaya (cost saving!, atau menjamin pasokan bahan baku atau produk untuk mencapai skala ekonomi (economy o scale!. *enguasaan pasar bersangkutan juga memungkinkan pelaku usaha untuk dapat menekan biaya rata-rata produksi melalui cakupan produksi yang luas (economy o scope!. Semuanya itu bisa berujung pada terciptanya harga yang rendah dan menguntungkan konsumen secara keseluruhan. Namun disisi lain, kemampuan untuk menguasai atau untuk mempertahankan posisi di pasar bersangkutan dapat pula dilakukan melalui kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. mpamanya, pelaku usaha, baik secara sendiri maupun bersama-sama, menciptakan hambatan persaingan (barrier to compete! bagi pesaingnya maupun pesaing potensialnya, seperti menghambat masuknya pesaing potensial, membatasi produksi pesaing, melakukan diskriminasi
terhadap pesaing. Berkurangnya persaingan yang diakibatkan dari tindakan ini dapat merugikan konsumen pada akhirnya. 0engingat karakterisitik dan dampak dari kegiatan penguasaan pasar yang memiliki dua sisi berbeda, maka analisis yang mendalam terhadap maksud dan tujuan serta akibat yang ditimbulkannya mutlak diperlukan. ntuk itu diperlukan pedoman untuk mengkaji sehingga tercipta pemahaman yang selaras antara komisi dan pelaku usaha dalam menilai kegiatan ini. 'leh karenanya, apabila permasalahan sebagaimana telah dijelaskan diatas jika masih dibiarkan terus menerus maka penegakan hak memilih yang dimilki oleh konsumen tidak akan berungsi yang disebabkan oleh praktek penguasaan pasar oleh pelaku usaha atas suatu produk. Sehingga konsumen tidak ada pilihan lain untuk memilih produk yang akan dibeli.
B. paya 2ukum *emberian *erlindungan #erhadap 7onsumen *elanggan 3stro #< )alam *raktek *enguasaan *asar. )ugaan *enguasaan *asar oleh pihak 3stro #< memang mengubah kebiasaan masyrakat banyak. 7ini hanya mereka yang sanggup membayar +p. =>> ribu per bulan dengan berlangganan 3stro yang dapat menyaksikan sebuah liga sepakbola yang sering disebut sebagai paling kompetiti dan atrakti di dunia tersebut. 0ayoritas penggemar lainnya akan hanya bisa mendengarkan cuplikan beritanya, karena satu alasan sederhana6 tari berlangganan itu terlalu tinggi untuk kondisi ekonomi mereka yang memang sangat terbatas. Namun tentu saja, yang mengeluh bukan hanya kaum miskin. Isu ini juga diangkat oleh para pengelola lembaga penyiaran berlangganan pesaing 3stro yang kehilangan salah satu program unggulan mereka. Kang dikuatirkan, monopoli di tangan 3stro akan merebut pangsa pasar yang jumlahnya sudah sangat terbatas . )alam studi kasus monopoli siaran liga Inggris yang dilakukan oleh 3stro #< banyak pasal yang bisa dikaitkan atau dikenakan, dalam pasal disebutkan bah$a pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa6 6 a.
menolak dan atau menghalangai pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan,atau
b.
mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 3da dua aspek tentang penyiaran /iga Inggris, yaitu ada hak publik dan sisi keadilan berbisnis. 2ak publik harus segera dikembalikan ke publik. 0asyarakat tidak mau tahu mengenai tender internasional hak siar /iga Inggris yang dimenangkan oleh 8S*N Star Sport, dan untuk Indonesia hak siar tersebut dipegang hanya oleh 3stro. 0asyarakat hanya mengharapkan mereka bisa melihat siaran /iga Inggris dengan mudah dan gratis di #< mana pun. 0engenai aspek kedua terkait /iga Inggris, adalah dari sisi keadilan berbisnis. 2al inilah yang akan diba$a dan diselesaikan ke 7** (7omisi *enga$as *ersaingan saha! . *asal lanjutan yang dikenakan adalah mengenai persekongkolan, bah$a pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain unyuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat . )ugaan diluncurkan para pihak yang merasa dirugikan karena diduga proses pemberian hak siar ekslusi dari 8SS kepada 3stro, tidak melalui mekanisme competition or the market yang $ajar. 0engenai penjualan hak siar /iga Inggris kepada 3stro ini, berkembang di kalangan pertelevisian bah$a diduga dana pembelian 8SS ketika memenangkan lelang tayangan /iga Inggris berasal dari 3stro, sementara pihak 8SS hanya bertindak sebagai broker saja . )alam menangulangi praktek penguasaan pasar, maka pemerintah berdasarkan pasal DH No. tahun dibentuklah suatu lembaga yang disebut 7omisi *enga$as *ersaingan saha ( 7**!. 7omisi *enga$as *ersaingan saha atau disingkat 7** yang keberadaannya diamanatkan oleh *asal A> ayat (! jo. *asal AD ayat (! ndang-ndang Nomor #ahun tentang /arangan *raktek 0onopoli dan *ersaingan saha #idak Sehat, telah dibentuk dengan 7eputusan *residen Nomor H #ahun yang ditetapkan pada tanggal 4uli#ahun ".5> 7** dibentuk dengan tugas antara lain untuk melakukan penga$asan terhadap pelaksanaan ndang-ndang Nomor #ahun yang memuat ketentuan tentang 6
a. perjanjian yang dilarangJ b. kegiatan yang dilarangJ c. posisi dominanJ d. 7**J dan e. penegakan hukum (ketentuan sanksi!.
7etentuan sanksi sebagaimana diatur dalam *asal DH No.1 merupakan tindakan administrati yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam No.1. *elanggaran atas hukum persaingan dapat mengakibatkan hilangnya kesejahteraan dari sebagian konsumen dan1atau pelaku usaha. ntuk itu, 7**, sebagai lembaga penegak hukum persaingan, memiliki ke$enangan untuk menjatuhkan sanksi tindakan administrative untuk mencegah dan1atau mengembalikan kesejahteraan yang hilang tersebut. 7** melakukan penelitian dan penyidikan terhadap dugaan telah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya mengenai penguasaan pasar berdasarkan laporan dari masyarakat atau pelaku usaha. *enghitungan atas kerugian ekonomis yang ditimbulkan karena pelanggaran ketentuan dalam hukum persaingan memerlukan banyak pertimbangan dan mendasarkan
7omisi
*enga$as *ersaingan saha (7**! merupakan lembaga independen yang memiliki tugas utama untuk menegakan hukum persaingan berdasar ndang-undang No. tahun . )alam melaksanakan tugas tersebut, 7** diberi $e$enang untuk menjatuhkan sanksi tindakan administrati terhadap para pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Sebagaimana disadari, setiap pelanggaran hukum persaingan dapat berakibat hilangnya kesejahteraan dari sebagian konsumen dan1atau pelaku usaha. 7** sebagai lembaga penegak hukum persaingan diberikan tugas mengambil langkah hukum untuk mencegah dan1atau mengembalikan kesejahteraan yang hilang tersebut. ntuk itu, dalam penjatuhan sanksi tindakan administrati,
7**
perlu
mempertimbangkan
kerugian
ekonomis
dari
menurunnya
kesejahteraan akibat tindakan persaingan tersebut. *enyusunan pedoman sanksi tindakan administrati merupakan bentuk pelaksanaan tugas 7** sesuai ketentuan *asal A huru ndang-undang No. tahun . *edoman ini ditujukan untuk memberikan penjelasan pada pihak terkait mengenai pertimbangan 7** dalam menjatuhkan sanksi tindakan administrati. *ada akhirnya, pedoman ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum pada dunia usaha dan meningkatkan rasionalitas pelaku usaha untuk tidak melakukan praktek monopoli dan1atau persaingan usaha tidak sehat.
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan
Berdasarkan peramasalahan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan yaitu 6 .
*enguasaan pasar dapat dilakukan sendiri oleh satu pelaku usaha atau secara bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya, dan dapat terdiri dari satu atau beberapa kegiatan sekaligus. *enyiaran siaran sepakbola /iga Ingris yang dilakukan oleh hanya satu-satunya tv terrestrial, yakni 3stro #< jelas telah merenggut kebebasan publik untuk menikmati dan mengetahui inormasi sesuatu. Nilai publik yang terpinggirkan ini jelas berbahaya dan merugikan. 7arena dengan begitu, secara logis hanya para pelaku usaha yang memiliki modal besar yang dapat menguasai pasar, dan memaksakan siarannya atas nama “hak siar eksklusi". 7husus dalam kaitannya dengan perlindungan neigboring rights dan televisi dapat menyiarkan hasil rekaman dengan membayar royalti kepada pemegang hak eksklusi. *emegang hak eksklusi itu adalah lembaga penyiaran pertama atau untuk pertamakalinya menyiarkan acara tersebut. *embayaran royalti adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan secara khusus penegakan hak atas neighboring rights di kalangan lembaga penyiaran. 2al ini juga tak lain adalah konsekuensi logis akibat berlakunya ketentuan #+I*s di Indonesia, lagi pula Indonesia adalah salah satu peserta penandatangan konvensi +'03 yang di dalamnya mengatur ketentuan tentang masalah neighboring rights ini.
=.
)alam menangulangi praktek penguasaan pasar, maka pemerintah berdasarkan pasal DH No. tahun dibentuklah suatu lembaga yang disebut 7omisi *enga$as *ersaingan saha ( 7**!. 7** melakukan penelitian dan penyidikan terhadap dugaan telah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya mengenai penguasaan pasar berdasarkan laporan dari masyarakat atau pelaku usaha. )alam melaksanakan tugas tersebut, 7** diberi $e$enang untuk menjatuhkan sanksi tindakan administrati terhadap para pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.
B.
Saran
7ita sebagai mahasis$a dan mahasis$i ;akultas 2ukum hendaknya mengetahui lebih jelas dan mengerti tentang 2ukum *ersaingan saha, khususnya mengenai perlindungan hokum terhadap konsumen dari praktek penguasaan pasar oleh para pelaku usaha yang berniat untuk melakukan monopoli terhadap pasar dengan cara menghambat, melarang dan membatasi konsumen dalam memilih produk yang akan dibelinya.
DATAR PUSTAKA
3. /iteratur :ibo$o, )estiyano )an 2arjon Sinaga. =>>F. Hukum Acara Persaingan Usaha. 4akarta 6 +aja$ali *ers.
Kani, 3hmad dan 9una$an :idjaja., . Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli. . 4akarta 6*# +aja9raindo *ersada, ;uady, 0unir. . Hukum Anti Monopoli6 Menyongsong Era Persaingan Sehat , , Bandung6 ?itra 3ditya Bakti.
B. 3rtikel 2idayat, Syarip. =>>.*ersekongkolan dlm #ender yang 0engakibatkan *ersaingan saha #idak Sehat6
Studi
7asus
di
Indonesia,
3merika
Serikat,
dan
7anada
http611$$$.legalitas.org1@LMcontent1persekongkolan-dlm-tender-yangmengakibatkan persaingan-usaha-tidak-sehat-studi-kasus-indone. diakses tanggal D November =>> 3nonim.=>>. Tijauan Pasal 1 Tentang Penguasaan Pasar . $$$. 2ukumonline.?om .)iakses #anggal D November =>> -----------.=>>. 7asus 0onopoli Siaran /iga Inggris oleh 3stro #< http611bocahpinggiran.$ordpress.com1=>>1=1>1A1. )iakses tanggal A November =>> ?. *eraturan perundang-undangan
ndang-ndang Negara +epublik Indonesia No. #ahun #entang /arangan *raktek 0onopoli )an *ersaingan saha #idak Sehat. 7eputusan 7** No. ==17**17ep1> #entang *edoman *elaksanaan 7etentuan *asal DH ndang-ndang Negara +epublik Indonesia No. #ahun #entang /arangan *raktek 0onopoli )an *ersaingan saha #idak Sehat
5. Syarip 2idayat *ersekongkolan dlm #ender yang 0engakibatkan *ersaingan saha #idak Sehat6 Studi 7asus di Indonesia, 3merika Serikat, dan 7anada =>>. http611$$$.legalitas.org1@LMcontent1persekongkolandlm-tender-yang-mengakibatkan-persaingan-usaha-tidak-sehat-studi-kasus-indone. diakses tanggal D November =>>
[2] . !"i#. [3] .
3nonim.=>>. Tijauan Pasal 1 Tentang Penguasaan Pasar . $$$. 2ukumonline.?om .)iakses #aggal D November =>>. [4] . !"i# [5]. 3nonim.=>>. 7asus 0onopoli Siaran /iga Inggris oleh 3stro #<. http611bocahpinggiran.$ordpress.com)iakses tanggal A November =>>
[6] . !"i# [7] . !"i# [8] .
4anus Siadabalok. =>>F. Hukum Perlin#ungan $onsumen #i !n#onesia. Bandung 6 *# ?itra 3ditya Bakti. 2al .= [9] . 3hmad yani 9una$an :idjaja.=>>=. Seri 2ukum Bisnis 6 anti 0onopoli. 4akarta6 *#. +aja 9raindo *ersada.2al -F [10] .)estiyano :ibo$o )an 2arjon Sinaga. =>>F. Hukum Acara Persaingan Usaha. 4akarta 6 +aja$ali *ers. 2al =-A
