Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.docx

5

MAKALAH
"MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT"

Di susun untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum pebankan syariah

Dosen Pengampu :
Dr.Rosdalina, S.Ag.M.Hum

Di susun oleh kelompok 14
Dudung Heryana (15.4.2.031)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS EKONOMI SYARIAH DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
MANADO TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dewasa ini, banyak dari kita yang tidak paham betul dengan praktik monopoli yang sebenarnya. Kata monopoli sering kali diperdebatkan sebagai pasar yang tidak sehat. Alasan yang paling tepat ialah kajian dari para ekonom islam yang menganggap bahwa pasar monopoli merupakan praktik pasar yang menguntungkan sepihak. Namun pada praktiknya monopoli kadang terjadi karena disebabkan oleh tidak adanya pesaing dari perusahaan lain yang menyediakan jasa atau produk yang sama, bahkan ada beberapa perusahaan monopoli yang dipegang oleh Negara sendiri. Perusahaan monopoli mampu menetapkan outputnya dalam jumlah yang dibawah titik keseimbangan sehingga permintaan menjadi sangat tinggi dan perusahaan memperoleh kelebihan keuntungan dengan menetapkan harga yang jauh diatas kurva persediaan dan dibawah harga keseimbangan.
Untuk mengetahui apa itu pasar monopoli, perjanjian apa saja yang dilarang, mengapa terjadinya pasar monopoli bahkan sampai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pasar monopoli dan sebagainya, maka semuanya akan dibahas dalam makalah ini, dengan pembahasan yang ada dalam makalah ini diharapkan agar kita dapat mengetahui dan lebih paham lagi mengenai pasar monopoli. Kita juga dapat mengetahui sistem pasar monopoli dinegara kita sendiri.

Rumusan Masalah
Apa pengertian monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
Apa asas dan tujuan?
Apa kegiatan yang dilarang?
Apa perjanjian yang dilarang?
Apa saja hal-hal yang dikecualikan dalam UU Monopoli?
Apa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha?
Apa Sanksi monopoli?

BAB II
PEMBAHASAN

Pengertian Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pasar monopoli dari Bahasa Yunani: monos, satu + polein, menjual. Pasar monopoli adalah pasar dimana hanya ada satu penjual dan penjual lain tidak bisa masuk. Penjual di pasar monopoli dengan demikian mampu mengendalikan harga atas barang-barang yang tersedia.
Sebagai penentu harga (price-maker), seorang monopolis dapat menaikan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi, semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang subtitusi (pengganti) produk tersebut atau lebih buruk lagi mencarinya di pasar gelap (black market).
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha. Salah satu kegiatan yang dilarang salah satunya yaitu monopoli karena pada prakteknya monopoli melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran atas barang dan jasa yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
Adapun Ciri-ciri pasar monopoli adalah sebagai berikut:
Dalam industri hanya terdapat sebuah perusahaan
Produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna
Perusahaan baru sulit memasuki industri
Perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga (pricemaker)
Promosi iklan kurang diperlukan
Praktik monopoli mengakibatkan ketidak setabilan ekonomi secara nasional, yang merugikan kepentingan masyarakat dan Negara yang pada demikian pada tanggal 5 Maret 1999 Pemerintah dan DPR Republik Indonesia telah memberikan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Akan tetapi peraturan yang telah diundangkan tersebut berjalan lambat dan baru berlaku efektif pada satu tahun kemudian atau tanggal 5 September 2000.
Monopoli dapat terjadi dalam suatu sistem ekonomi. Sistem perekonomian kapitalisme dan liberalisme, dengan adanya instrumen mengakibatkan kebebasan dalam perdagangan, berdasarkan keluar masuk tanpa restriksi, serta informasi dalam pasar yang akomistik monopolistik yang telah melahirkan monopoli sebagai anak kandungnya. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang secara naluriah dan mengalahkan pesaing-pesaingnya yang demikian ini mengakibatkan monopolis sebagai seseorang atau sekelompok orang yang paling besar, paling hebat, paling kuat serta paling kaya.
Persaingan usaha yang tidak terkendali akan menumbuhkan terjadinya praktek monopoli sebagai suatu sistem yang berlawanan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha itu sendiri. Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian masyarakatnya. Oleh karena itu, pengertian masing-masing jenis monopoli perlu dijelaskan untuk membedakan mana monopoli yang dilarang karena merugikan masyarakat dan mana yang memberikan kontribusi positif bagi kesejahteran masyarakat.
Oleh karena itu ada beberapa bentuk monopoli:
Monopoli terjadi sebagai akibat dari superior skil, yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara ekslusif oleh negara.
Monopoli terjadi karena amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 menghendaki negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang termaktub dalam pasal 51 UU nomor tahun 1999.
Monopoli karena historical accident dikatakan demikian, monopoli terjadi secara alamiah, tidak sengaja dan berlangsung karena proses alamiah.
Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan aktifitas baik produksi maupun pemasaran atau penjualan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara mengabaikan nilai-nilai kejujuran, melawan hukum dan penetapan harga dengan cara yang dzalim, ini merupakan bagian gejala pasar yang tidak sehat. Pasar yang sempurna adalah produsen maupun konsumen mempunyai pengetahuan yang mapan terhadap harga dari berbagai aspek antara lain utilitas, kualitas, dan metode produksi dari barang yang ada di pasar tersebut.
Dalam praktiknya pasar monopoli juga memiliki kelebihan dan kekurangannya:
Kelebihan pasar persaingan monopolistik:
Banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumenuntuk dapat memilih produk yang terbaik baginya.
Kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan ino,asi dalam menghasilkan produknya.
Diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selekti' dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya.
Pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen, karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik.
Kekurangan pasar monopolistik:
Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segiharga, kualitas maupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar.
Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistk karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi.
Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produkyang harus dibayar oleh konsumen.

Asas dan Tujuan
Asas
Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
Tujuan
Tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut:
Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Kegiatan yang Dilarang
Lahirnya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, tidak terlepas dari tekanan International Monetery Fund, kepada pemerintah Indonesia agar pemerintah Indonesia segera memberantas praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia. Dengan cara segera memberlakukan undang-undang yang mengatur hal tersebut. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, mengacu pada Sherman Act, karena ketentuan Amerika Serikat ini oleh dunia internasional dianggap sebagai pelopor praktek usaha yang sehat (fair competition), sehingga banyak negara yang mengadopsi ketentuan dari Sherman Anti Trust Act.
Tujuan utama dari pembentukan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yaitu:
Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil.
Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Tujuan tersebut dicapai dengan memberikan ketentuan mengenai larangan terhadap beberapa hal yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Larangan yang ditentukan oleh undang- undang tersebut ialah mengenai hal-hal sebagai berikut:
Larangan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Larangan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, bahwa yang merupakan perjanjian yang dilarang adalah:
Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang terdiri dari:
Oligopoli
Penetapan harga
Pembagian wilayah
Pemboikotan
Kartel
Trust
Oligopsoni
Integrasi vertical
Perjanjian tertutup
Perjanjian dengan pihak luar negeri.
Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Monopoli
Monopsoni
Penguasaan pasar
Persekongkolan
Posisi dominan, yang meliputi:
Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing
Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi
Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar
Jabatan rangkap
Pemilikan saham
Merger, akuisisi, konsolidasi.
Kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang pernah diperiksa dan diselesaikan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yakni diantara beberapa operator (Telkomsel, XL, Mobile-8, Telkom, Bakrie). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuktikan dan meyakinkan bahwasannya ada tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa operator tentang adanya perjanjian yang mengakibatkan terjadinya kartel SMS dan ini masuk dalam kategori UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

Perjanjian yang Dilarang
Pengertian perjanjian ditentukan dalam Pasal 1 Huruf g UU Persaingan Usaha yang menentukan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan melalui unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam UU Persaingan Usaha meliputi:
Adanya karena suatu perbuatan
Adanya pelaku usaha sebagai pihak dalam perjanjian
Berbentuk tertulis atau tidak tertulis.
Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah upaya dua pelaku usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar, maka esensi perjanjian adalah saling bersepakatnya antar pesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya ataupun menyepakati tingkah laku bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar. Akibatnya pelaku usaha tidak lagi tampil terpisah dan tidak lagi mandiri di pasar. Setiap perjanjian mensyaratkan minimal dua pihak yang saling bersepakat tentang prilaku di pasar. Latar belakang kesepakatan tidak diutamakan untuk diperhatikan, karena perjanjian dalam persaingan usaha hanya didasarkan pada pandangan ekonomi untuk menyamakan harga dan mengikuti pola pesaing lainya, sehingga perjanjian juga dapat terjalin tanpa memperhatikan apakah pihak yang menjalin perjanjian melakukanya dengan sukarela atau tidak. Hal tersebut yang membedakan perjanjian dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan dengan perjanjian dalam hukum Persaingan Usaha. Hal pokok dari perjanjian dalam hukum anti monopoli adalah ikatan. Pihak yang terikat perjanjian tidak harus melibatkan semua pihak, jika hanya satu pihak yang terikat juga sudah cukup. UU Persaingan Usaha mengatur bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, yaitu:
Oligopoli keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit,sehingga mereka atau seseorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2)
Penetapan harga, perjanjian pelaku usaha untuk bersama menentukan harga suatu barang/jasa di pasar untuk keuntungan pelaku usaha. Pasal 5 Ayat (1).
Pembagian Wilayah, perjanjian pelaku usaha untuk bersama membagi wilayah/alokasi terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 9
Pemboikotan, perjanjian pelaku usaha untuk bersama menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2)
Kartel, perjanjian pelaku usaha untuk bersama mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 11 f.
Trust adalah perjanjian pelaku usaha untuk bersama melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, diatur dalam Pasal 12
Oligopsoni diatur pada Pasal 14
Perjanjian tertutup, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Pasal 15 Ayat (1) sampai (3)
Perjanjian dengan pihak luar negeri, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 16 UU Persaingan Usaha.

Hal-hal yang dikecualikan dalam UU Monopoli
Di dalam Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999,terdapat hal-hal yang dikecualikan, yaitu:
Pasal 50
perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.
perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan.
perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.
perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas
perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri
pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil.
kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pasal 51
Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Komisi Pengawas
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:
Tugas
Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
Mengambil tindakan sesuai dengan wewenangnya
Memberikan saran dan pertimbangan terhadap komisi kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini
Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang
Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya
Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi
Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini
Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Visi Dan Misi KPPU
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memerlukan adanya arah pandang yang jelas, sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat dirumuskan dengan seksama dan pencapaiannya dapat direncanakan dengan tepat dan terinci. Adapun arah pandang KPPU tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu visi dan misi KPPU sebagai berikut:

Visi KPPU
Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 adalah: "Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat".
Misi KPPU
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi KPPU sebagai berikut:
Pencegahan dan Penindakan
Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha
Penguatan Kelembagaan
Nilai – Nilai Dasar
Profesional
Profesional adalah sikap pegawai yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Implementasi nilai dasar adalah dengan membangun nilai-nilai profesionalisme dengan menerapkan asas kehati-hatian,kecermatan dan ketelitian, berdasarkan kepada standar moral dan etika yang berlaku.
Independen
Independen adalah posisi yang mandiri dan bebas dari sikap intervensi atau tekanan dari pihak lain. Implementasi nilai dasar adalah dengan menjunjung tinggi independensi secara kelembagaan, organisasi, maupun individu, yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Kredibel
Kredibel adalah kualitas, kemampuan Pegawai atau KPPU untuk dapat menimbulkan kepercayaan dari pemangku kepentingan.
Transparan
Transparan adalah prinsip keterbukaan dalam mekanisme kerja KPPU untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Implementasi nilai dasar adalah dengan menerapkan keterbukaan, obyektif, tegas dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap keputusan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Bertanggungjawab
Bertanggungjawab adalah kesadaran untuk menanggung akibat yang ditimbulkan. Nilai dasar tersebut diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh setiap penyelenggara kegiatan di KPPU dengan selalu memegang teguh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan.

Sanksi
Pasal 36 Undang- Undang No 5 Tahun 1999 mengatur tentang kewenangan KPPU mulai dari menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan pelanggaran undang-undang hingga menjatuhkan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan undang-undang.
Secara rinci mengenai kewenangan KPPU diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tidakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.
melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya.
Menyimpulkan hasil penyelidikan ada atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.
memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran tehadap ketentuan undang-undang ini.
memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan, pelaku usaha, saksi, saksi ahli,
mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat;
menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang No.5 Tahun 1999 terebut, dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 huruf f, KPPU diberikan wewenang untuk menyusun Pedoman ataupun publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Atas dasar ketentuan ini KPPU diberi wewenang pula untuk membuat dan menentukan hukum acara dalam proses penanganan perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti monopoli tersebut. KPPU kemudian menerbitkan Keputusan KPPU No. 05/Kep/IX/2000, Tentang Tatacara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang undang No. 5 Tahun 1999. Kemudian pada tanggal 18 April Tahun 2006 KPPU menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persangan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Berdasarkan pasal 74 dari peraturan ini keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/ Kep/IX/2000 dinyatakan tidak berlaku sejak anggal 18 Nopember 2006. Baik Keputusan KPPU No. 5 Tahun 2000 maupun Peraturan KPPU No.1 Tahun 2006 sebagai penggantinya adalah merupakan hukum acara dan juga pedoman bagi KPPU untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 36 Undang-Undang Antimopoli.Sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli, KPPU berwenang mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidan industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain sulit masuk didalamnya. Karena itu, hampir tidak ada persaingan berarti.
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha.
Asas dan Tujuan:
A. Asas
Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
Tujuan
Tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut:
Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, tidak terlepas dari tekanan International Monetery Fund, kepada pemerintah Indonesia agar pemerintah Indonesia segera memberantas praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia.
Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan melalui unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam UU Persaingan Usaha meliputi:
Adanya karena suatu perbuatan
Adanya pelaku usaha sebagai pihak dalam perjanjian
Berbentuk tertulis atau tidak tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Yani. Wijaya Gunawan. 2000. Seri Hukum dan Bisnis: Anti Monopoli. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ginting, Elyta R. 2001. Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis & Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999). Bandung: Citra Aditya Bakti

Ibrahim, Johnny. 2009. Hukum Persaingan Usaha Filosofi, teorodan Implikasi penerapannya di Indonesia. Malang: Bayumedia

Maman, Suherman Ade. 2005. Aspek Hukum dalam Ekonomi Global. Bogor: Ghalia

Rokan, Mustafa Kamal. 2012. Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya Di Indonesia). Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sari, Elsi Kartika. Advendi Simangunsong. 2007. Hukum Dalam Ekonomi, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Siswanto, Arie. 2002. Hukum Persaingan Usaha. Bogor: Ghalia Indonesia

Untung, Budi. Hukum dan Etika Bisnis. 2012. Yogyakarta: CV. Andi

Yani, Ahmad. Gunawan Widjaja. 2006. Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Chatamarrasjid, UU Larangan Praktik Monopoli (Magna Charta bagi kebebasan berusaha), Jurnal Hukum Bisnis, Vol.7, (Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999)

Feardinan, Zulkarnain. 2016, Pelanggaran Perjanjian Yang Dilarang Oleh Hukum Persaingan Usaha Dalam Pemasaran Ban Di Indonesia(Studi Putusan Kppu Nomor08/KppuI/2014)http://digilib.unila.ac.id/24948/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf

I Ketut Karmi Nurjaya, Peranan KPPU dalam Menegakkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol92009/VOL9J2009%20I%20KETUT%20KARMI%20NURJAYA.pdf

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_monopoli
https://www.scribd.com/doc/24697819/Definisi-pasar-monopoli
http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/
http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/visi-dan-misi/
https://www.academia.edu/18926249/Pasar_Monopolistik?auto=download
http/www/jawapos/Jawa
http://www.gresnews.com/berita/tips/80146-persaingan-usaha-tidak-sehat/0/
http://kumpulan-jurnal-dunia-q.andrafarm.com/id1/2906-2783/Komisi-Pengawas-Persaingan-Usaha_23999_malang_kumpulan-jurnal-dunia-q-andrafarm.html

Budi Untung, Hukum dan Etika Bisnis, (Yogyakarta: CV. Andi, 2012) Hal. 82
Budi Untung, Hukum dan Etika Bisnis, (Yogyakarta: CV. Andi, 2012) Hal. 82
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_monopoli di unduh pada hari Minggu, 26 November 2017 Pukul 09.20
http://www.gresnews.com/berita/tips/80146-persaingan-usaha-tidak-sehat/0/ di unduh pada hari Minggu, 26 November 2017 Pukul 09.40
https://www.scribd.com/doc/24697819/Definisi-pasar-monopoli di unduh pada hari Selasa, 19 Desember 2017 pada pukul 18.30
Yani Ahmad & Wijaya Gunawan, Seri Hukum dan Bisnis: Anti Monopoli, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) hal 2
Suherman, Ade Maman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, (Bogor: Ghalia, 2005) hal87

Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teorodan Implikasi penerapannya di Indonesia, (Bayumedia: Malang, 2009) hal. 40
Ibid, hal. 40
https://www.academia.edu/18926249/Pasar_Monopolistik?auto=download di unduh pada hari Selasa, 19 Desember 2017 pada pukul 08.35
Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007) hal 172
Elyta R. Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis & Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hal.23
Lihat Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
Lihat ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UU No. 5/1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
Lihat ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 29 UU No. 5/1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
Akumulasi ketentuan UU No.5/1999 dan Chatamarrasjid, "UU Larangan Praktik Monopoli (Magna Charta bagi kebebasan berusaha)", Jurnal Hukum Bisnis, Vol.7, (Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999) Hal.43
http/www/jawapos/Jawa di unduh pada hari Selasa, 19 Desember 2017 pada pukul 09.45
Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (teori dan praktiknya di Indonesia), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-2, 2012) hal. 86
Feardinan Zulkarnain, 2016, Pelanggaran Perjanjian Yang Dilarang Oleh Hukum Persaingan Usaha Dalam Pemasaran Ban Di Indonesia(Studi Putusan Kppu Nomor 08/Kppu-I/2014) http://digilib.unila.ac.id/24948/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hal.53
http://kumpulan-jurnal-dunia-q.andrafarm.com/id1/2906-2783/Komisi-Pengawas-Persaingan-Usaha_23999_malang_kumpulan-jurnal-dunia-q-andrafarm.html di unduh pada hari Selasa, 19 Desember 2017 pada pukul 19.30
http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/ di unduh pada hari Selasa, 19 Desember 2017 pada pukul 20.05
http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/ di unduh pada hari Selasa, 19 Desember 2017 pada pukul 20.10
http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/visi-dan-misi/ di unduh pada hari Selasa, 19 Desember 2017 pada pukul 20.15
Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) hal. 94

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.docx

Recommend Documents