Latar belakang Tindak Tindak pidana korupsi korupsi selalu mendapatkan mendapatkan perhatian perhatian yang lebih dibandin dibandingkan gkan dengan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini ini dapa dapatt memb membah ahay ayak akan an stab stabil ilit itas as dan dan keam keaman anan an masy masyar arak akat at,, memb membah ahay ayak akan an pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai– nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita- cit a menuju masyarakat adil dan makmur. Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang yang mence mencermi rminka nkan n ketid ketidakp akperc ercaya ayaan an rakya rakyatt terhad terhadap ap pemer pemerint intah. ah. Tuntu Tuntutan tan akan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisisi ekonomi akhir-akhir ini. al ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan ekses dari buruknya kinerja pemerintahan di !ndonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah. "asalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di !ndonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Korupsi di !ndonesia !ndonesia terus menunjukkan peningkatan peningkatan dari tahun ke tahun. #aik dari jumlah kasus kasus yang terjadi maupun jumlah jumlah kerugian kerugian keuangan keuangan negara. negara. Kualitas Kualitas tindak pidana pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspe aspek k kehi kehidu dupa pan n masy masyar arak akat at.. Kond Kondis isii ters terseb ebut ut menj menjad adii sala salah h satu satu fakt faktor or utam utama a penghambat keberhasilan untuk me$ujudkan masyarakat !ndonesia yang adil dan makmur sebagaiman diamanatkan oleh %ndang-%ndang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat masyarakat terhadap t erhadap hukum, bila tidak t idak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan kelangsungan hidup bangsa. &alah satu agenda reformasi yang dicanangkan oleh para reformis adalah memberantas Korupsi, Korupsi, Kolusi dan 'epotisme 'epotisme (KK'). Pada $aktu digulirk digulirkanny annya a reformas reformasii ada suatu keyaki keyakinan nan bah$a bah$a perat peratura uran n perun perundan danga gan n yang yang dijad dijadika ikan n landas landasanl anland andasa asan n untuk untuk memberantas korupsi dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. al ini terseb tersebut ut dapat dapat di lihat lihat dalam dalam Keteta Ketetapan pan "ajeli "ajelis s Permu Permusya sya$a $arat ratan an *akya *akyatt *epub *epublilik k !ndonesia 'omor +! "P* / Tentang Penyelenggaraan 'egara 0ang #ersih dan #ebas Korupsi, Korupsi, Kolusi Kolusi dan 'epotisme 'epotisme11 Ketetapan Ketetapan "ajelis "ajelis Permusya$ Permusya$arata aratan n *akyat *akyat *epubli *epublik k !ndo !ndone nesi sia a 'omo 'omorr 2!!! 2!!! "P* "P* 344 344 Tentang tang *eko *ekome mend ndas asii 5rah rah Kebi Kebija jaks ksan anaa aan n Pemberantasaan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan 'epotisme dan butir c konsideran %ndang – undang 'omor 6 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan sebagai berikut 7 8#ah$a undang – undang 'omor 6 Tahun 9 tentang Pemberan Pemberantasan tasan Tinda Tindak k Pidana Pidana Korupsi Korupsi sudah sudah tidak tidak sesuai sesuai lagi dengan dengan perkemba perkembangan ngan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan %ndang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi:.
Tindak lanjut dari T5P "P* *! 'o. +!"P*/, maka telah disahkan dan diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. %paya tersebut dia$ali dengan berlakunya %ndang-%ndang 'omor 3/ Tahun tentang Penyelenggaran 'egara yang #ersih dan #ebas dari Korupsi, Kolusi dan 'epotisme. Konsideran %ndang-%ndang tersebut menjelaskan bah$a praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antara Penyelenggara 'egara melainkan juga antara Penyelenggara 'egara dengan pihak lain. al tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi 'egara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. Perbaikan di bidang legislasi juga diikuti dengan diberlakukannya %ndang-%ndang 'omor 6 Tahun sebagai penyempurnaan atas %ndang-%ndang 'omor 6 Tahun9 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsideran %ndang-%ndang tersebut secara tegas menyebutkan bah$a tindak pidana korupsi sangat merugikan Keuangan 'egara atau Perekonomian 'egara dan menghambat pembangunan sosial, sehingga harus diberantas dalam rangka me$ujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan %ndang-%ndang Dasar ;<. Tahun 344, %ndang-%ndang 'omor 6 Tahun disempurnakan kembali dan diubah dengan %ndang-%ndang 'omor 34 Tahun 344. Penyempurnaan ini dimaksud untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. "enyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. "aka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.
Kasus PELINDO III mengacu pada 5W 1H =hat – 5pa yang menyebabkan terjadinya korupsi > "enurut pendapat dari penulis bah$a korupsi terjadi dikarenakan ketidak puasan diri terhadap apa yang sudah dimiliki. =ho – &iapa pelaku dari tindak korupsi pada P?@!'DA !!! > "antan Direktur %tama PT Pelindo !!! djar$o surjanto ditetapkan jadi tersangka oleh Tim &apu #ersih Pungutan @iar (&aber Pungli) #areskrim "abes Polri di "apolres Pelabuhan Tanjung Perak terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) di $ilayah Pelindo !!! &urabaya. (sumber 7 http7ne$s.okeBone.comread34C<<6/C6tersangkut-kasus-pungli-mantandirut-pelindo-iii-ditetapkan-sebagai-tersangka ) =hen – Kapan terjadi pungli pada kasus P?@!'DA !!! > Pungli di $ilayah Terminal Petikemas &urabaya terjadi sejak 344; lalu. Pungli tersebut dilakukan kepada truk yang memuat barang impor (sumber 7 http7regional.kompas.comread34C634<3;eks.dirut.pelindo.iii.jadi.tersangka.kasus.pungli .pelabuhan.tanjung.perak ) =here – Dimana terjadi kasus pungli pada P?@!'DA !!! > di wilayah Terminal Petikemas
Surabaya. =hy – "engapa bisa terjadi pungli pada P?@!'DA !!! > bobroknya mental para petinggi selaku tersangka yang menerima pemberian gratifikasi, 5pa itu gratfikasi, gratifikasi dapat diartikan sebagai segala macam pemberian baik dalam bentuk uang atau barang dari masyarakat yang diberikan kepada pejabat negara dalam rangka kepentingan yang ada kaitannya dengan jabatan dari pejabat tersebut. &ederhananya gratifikasi diberikan kepada seseorang karena seseorang tersebut memiliki pengaruh atau ke$enangan terkait dengan kepentingan dari si pemberi. (sumber 7 https7$$$.pelindo.co.idmediaberitaterkinigratifikasi-apa-bagaimana-dan-apa-saja-jenisnya ) o$ – #agaimana cara mencegah pungli atau gratifikasi > diberlakukannya hukuman bagi para penerima gratifikasi atau pelaku pungli, "enurut %ndang-%ndang 'o. 34 tahun 344 tentang perubahan atas %ndang-%ndang 'o. 6 Tahun tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi pelaku 6 Pasal 6 disebutkan bah$a Pemberi gratifikasi dapat dihukum pidana penjara hinga seumur hidup. Eika dalam kasus P?@!'DA !!! cara pencegahannya adalah dengan cara dibentuknya %nit Pengendali ratifikasi (%P). (sumber 7 https7$$$.pelindo.co.idmediaberita-terkinigratifikasi-apa-bagaimana-danapa-saja-jenisnya )
Kronologi kasus pada PELINDO III Eakarta - "abes Polri merilis penangkapan *&, yang menjabat Direktur Aperasional dan Pengembangan #isnis PT Pelindo !!!, &elasa () siang di &urabaya. "enurut Dir Tipideksus #rigjen 5gung &etya kasus ini terungkap saat tim &atgas D$elling Time #areskrim mendapat informasi adanya pungli terhadap kontainer yang dilakukan PT 5ngkara. G@alu Direktur PT 5, 5, sudah kita tangkap dua minggu yang lalu. !ni adalah perusahaan topeng. "ereka beroperasi seakan-akan resmi. Kontainer yang masuk di &urabaya harus serahkan bayar *p <44 ribukontainer pada mereka ,G kata 5gung dalam rilis di Eakarta &elatan, *abu (3). PT 5ngkara ini mengganggu karena setiap kontainer yang keluar dari Tanjung Perak tidak bisa keluar kalau belum bayar uang pada PT 5ngkara yang ternyata dibentuk oleh *&. G&ebelum menangkap 5, ada laporan pengusaha di Ea$a Timur. PT 5 mengumpulkan *p 6-; miliar perbulan dan membagikan ke pihak- pihak tertentu. !ni perkembangan kejahatan, seolah-olah kutipan ini legal,G sambungnya. 5gung menambahkan bila sebelum membekuk 5 pihaknya menginterogasi pemilik kontainer pada 34 Aktober lalu. &aat itu, pada H2 HP, pemilik kontainer, ditemukan inIoice dari PT 5 senilai *p ,6/ juta. G!nIoice itu untuk membayar tiga kontainer. Dua kontainer sudah terbit &urat Perintah Pengeluaran #arang (&PP#) dan kontainer masih di &ingapura,G imbuh 5gung. Pembayaran dilakukan melalui cara transfer ke rekening pribadi 5 di bank s$asta. &etelah membayar, kontainer itu mendapat segel botol PT 5 dan juga stiker karantina. G!nilah pungli PT 5 yang tidak ada dasar hukumnya. PT 5 tidak berhak mengeluarkan segel botol dan ini berpengaruh pada d$elling time,G sambung 5gung. Dari rekening 5 disita sejumlah akun bank dengan saldo sekitar *p 4 miliar. &aat digeledah, polisi menemukan uang cash sebesar *p <44 juta di kantor PT 5. Euga ada laptop dan pembukuan perusahaan yang sudah ada sejak 34; itu. Dari rekening 5 itu diketahui sudah ada yang ditransfer ke rekening milik D yang dikuasai oleh *&. Total ada *p 6, miliar dana yang pernah mengalir ke *&. Di ruang kerja *& juga ditemukan *p C64 juta. Kedua tersangka dijerat Pasal 6C/ K%P tentang pemerasan, %% Karantina, %% Korupsi, dan %% TPP%. (sumber 7 http7$$$.beritasatu.comhukum6C9/;-kasus-pelindo-iii-polri-ptankara-dibuat-oleh-rs.html )
ambar 7 #arang bukti dari penggeledahan di ruang Direktur Aperasional dan Pengembangan #isnis PT Pelindo !!! yang diamankan polisi Polres Tanjung Perak &urabaya.(sumber 7 http7surabaya.tribunne$s.com34Cbreaking-ne$s-mantandirut-pelindo-iii-jadi-tersangka-kasus-dugaan-pungli )
ambar 3. terlihat petugas Polres Pelabuhan lTanjung Perak menunjukkan barang bukti ratusan juta rupiah yang berhasil diamankan dalam tangkapa tangan diruang kerja Direktur operasional Pelindo !!!.(sumber 7 http7malangberita.nettersangka-ott-pungli-pelindo-iiidiambil-aliih-mabes-polri )
Pihak-pihak yang terlibat pada kasus P?@!'DA !!! . Direktur Operasional Pelindo IIII bernisial RS (Rahmat Satria) 3. Direktur PT Akara Multi Jaya (AKM) berinisial A (A!usto
utapea) 6.
mantan Dirut PT Pelindo !!! Pelindo Djar$o &urjanto
Kerugian negara yang didapat dari kasus korupsi P?@!'DA !!! berkisar lebih dari 4 milliar rupiah, didapat dari rekening 5 disita sejumlah akun bank dengan saldo sekitar *p 4 miliar. &aat digeledah, polisi menemukan uang cash sebesar *p <44 juta di kantor PT 5. Euga ada laptop dan pembukuan perusahaan yang sudah ada sejak 34; itu, serta dari rekening 5 itu diketahui sudah ada yang ditransfer ke rekening milik D yang dikuasai oleh *&. Total ada *p 6, miliar dana yang pernah mengalir ke *&. Di ruang kerja *& juga ditemukan *p C64 juta.
T%'T%T5'
&elaku penulis berharap adanya transparansi dalam setiap proyek pemerintah serta diberikannya pemahaman pada aparatur negara mengenai dampak dari korupsi dan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, berikut ulasan singkat dalam sosialisasi tersebut. 5pa itu gratfikasi, gratifikasi dapat diartikan sebagai segala macam pemberian baik dalam bentuk uang atau barang dari masyarakat yang diberikan kepada pejabat negara dalam rangka kepentingan yang ada kaitannya dengan jabatan dari pejabat tersebut. &ederhananya gratifikasi diberikan kepada seseorang karena seseorang tersebut memiliki pengaruh atau ke$enangan terkait dengan kepentingan dari si pemberi. 5da batasan $ajar sumbangan dalam kegiatan sosial yang boleh diterima. Pada kasus diatas angka yang $ajar adalah *p. .444.444, jadi dari sumbangan tersebut diserahkan kepada %P dan *p. <44.444 akan diserahkan kepada negara dan *p. .444.444 menjadi hak dari penerima sumbangan tersebut. Hukup sederhana bukan. &ekuat apapun sistem yang dibangun, dan sekeras apapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan akan bobrok karena gratifikasi bukan hanya perusahaan namun juga keluarga bangsa dan negara. Perlu komitmen dan dukungan dari setiap insan negara untuk menjaga dan mengendalikan integritas bangsa. %ntuk itu apabila kita diberi sesuatu oleh orang lain yang memiliki hubungan kepentingan dengan kita maka hal utama yang harus kita lakukan adalah 8tolak:.
&urabaya, 36 'oIember 34C Penulis,
("uhammad *um &ulaiman)
