Terhadap SPT PPh badan tahun pajak 2008 atas nama PT. Bakti Negara telah dilakukan pemeriksaan serta dikirim SKPKB tertanggal 20 November 2009 2009 dengan rinian sbb ! "#$ P%K%K P&"&K "#$ K'+,-T P&"&K "#$ K+K'&N/&N P+ P+#B&&'&N P% P%K%K P& P&"&K B+S&'N& S&NKS- &,#. B+'P& BN/& "#$ P&"&K / #S1 1'S ,B'
Terha Te rhadap dap SKP SKPKB KB ter terseb sebut* ut* PT PT.. Bak Bakti ti Neg Negara ara setu setuju ju seb sebagi agian an ai aitu tu ata atass kek kekura uranga ngan n pembaaran pokok pajak sebesar 'p 20.000.000*00 20.000.000*00 PEMBAHASAN
a3 PT. Bakti Negara mengajukan keberatan. Sebelum Surat Keberatan disampaikan* maka PT. Bakti Negara 4ajib membaar sebesar 'p 20.0 20.000.0 00.000*0 00*00 0 5setu 5setuju ju sebagi sebagian an keku kekurangan rangan pembaaran pokok pajak3 b3 Sarat ang harus dipenuhi agar permohonan keberatan dapat dipertimbangkan !
,iajukan seara tertulis dalam bahasa -ndonesia 6ajib menebutkan jumlah pajak ang terutang atau jumlah pajak ang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan 6P dan disertai alasan7a lasan ang jelas
Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahunmasa pajak
#elunasi pajak ang masih harus dibaar paling sedikit sejumlah ang disetujui 6P dalam SP1P
,i4akili 5tanda tangan surat3 oleh 4akil sesuai pasal 2 KP
#engajukan permohonan mengangsur atau menunda Mengangsur Atau Menunda Pe!a"aran Pajak 6ajib pajak pajak dapat dapat mengaj mengajuka ukan n permoho permohonan nan untuk untuk mengan mengangsu gsurr atau menund menundaa
pembaaran pajak* apabila 6a 6ajib jib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaanna* sehingga tidak dapat memenuhi ke4ajiban pajakna tepat pada 4aktuna. ,irektur "enderal Pajak atas permohonan 6a 6ajib jib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembaaran pajak termasuk kekurangan pembaaran paling lama (2 bulan.
Ketetapan pajak dan pajak ang dapat diajukan permohonan penundaan atau angsuran pembaaranna oleh 4ajib pajak antara lain adalah seperti berikut ini! •
Surat Tagihan Pajak
•
Surat ketetapan Pajak kurang baar
•
Surat ketetapan pajak kurang baar tambahan
•
Surat keputusan pembetulan* surat keputusan keberatan* putusan banding* ang menebabkan jumlah pajak ang terutang bertambah
•
•
Pajak penghasilan pasal 29 #ata Cara Penundaan atau Angsuran Pajak Pengajuan perohonan . Permohonan harus diajukan paling lambat (: hari sebelum saat
jatuh tempo pembaaran utang pajak berakhir •
Pene$%t%an& ang meliputi penelitian adalah!
o
"angka 4aktu pengajuan angsuran atau penundaan
o
Kon;irmasi apakah 6P keberatan atau tidak atas pokok ketetapan pajak
o
Kondisi keuangan 6P
o
"umlah angsuran atau batasan 4aktu penundaan ang sesuai dengan kemampuan dari 6ajib Pajak
•
Keputusan angsuran atau penundaan pajak& &tas hasil penelitian permohonan
penundaan dalam jangka (0 hari sejak permohonan diterima dengan lengkap kepala KPP dapat menerbitkan surat keputusan atas permohonan penundaan atau angsuran ang berupa! o
#enerima seluruhna
o
#enerima sebagian
o
Penolakan
•
Bunga pada engangsur atau enunda pe!a"aran pajak& Pajak ang dibaar
berdasarkan keputusan angsuran atau penundaan ditambah dengan bunga sebesar 2< sebulan* dan bagian dari bulan dihitung penuh ( bulan. 3 Berdasarkan pasal 2: KP SKPKB hasil pemeriksaan S+T" hasil pemeriksaan 1arus dilunasi sebelum mengajukan keberatan Keputusan keberatan* SKPKB menjadi
Sanksi denda :0< 1arus dilunasi jika tidak mengajukan banding
=
'p20*000*000 'p(02*000*00 0
'p(02*000*000 'p:(*000*000 'p(:*000*000
d3 Bila mengajukan banding* denda sebesar 'p :(.000.000*00 tidak dibaar KP 200)* Psl 2:* Psl 2>* Psl &. Per #enteri Keuangan No. (9?prak.0200) e3 ,enda ang harus dibaar PT. Bakti Negara jika banding ditolak SKPKB hasil pemeriksaan
'p(22*000*00 0 'p(02*000*00 0
pajak kurang dibaar #engajukan banding 5tidak ada keharusan membaar sejumlah ang tidak disetujui 5ps. 2) 5:a333 'p(22*000*00 Putusan banding* SKPKB menjadi 0
pajak kurang dibaar Sanksi denda
'p(22*000*00 0 7 'p( =
'p20*000*000 'p(02*000*00 0
1arus dilunasi
'p(02*000*00 0 'p(02*000*00 0 'p20?*000*00 0
Dasar'Dasar Huku Surat Ketetapan Pajak Kurang Ba"ar ( Pasa$ Undang'Undang Noor *+ #ahun *,,- )
7 SKPKB adalah surat ketetapan pajak ang menentukan besarna jumlah pokok pajak* jumlah kredit pajak* jumlah pembaaran pokok pajak* besarna sanksi administrasi* dan jumlah ang masih harus dibaar. 7 SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka 4aktu (0 tahun dalam hal ! 7 Berdasarkan hasil pemeriksaanketerangan lain* pajak ang terutang tidak atau kurang dibaar. &tas pajak ang tidakkurang dibaar tersebut ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2< per bulan maksimum 2? bulan 5berlaku baik atas PPh* PPN* maupun PPn B#3. 7 SPT tidak disampaikan dalam jangka 4aktu ang ditentukan dalam Surat Tegoran. &tas jumlah pajak ang terutang dikenakakan sanksi kenaikan s bb ! 7 PPh Sendiri 5Badan%rang PribadiBT3* kenaikan sebesar :0<
7 PPh PemotonganPemungutan* kenaikan sebesar (00< 7 PPNPPn B#* kenaikan sebesar (00<. 7 Berdasarkan hasil pemeriksaan PPNPPn B# disimpulkan bah4a @ terdapat PPN ang seharusna tidak dikompensasikan atau tidak dikenakan tari; 0<. &tas jumlah pajak ang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar (00<. 7 Ke4ajiban Pasal 28 ndang7ndang Nomor 28 Tahun 200) 5perihal pembukuan3 dan Pasal 29 ndang7ndang Nomor 28 Tahun 200) 5berkenaan dengan pemeriksaan3 tidak dipenuhi. &tas jumlah pajak ang ter utang dikenakan sanksi kenaikan sebesar ! a3 (00< untuk PPh sendiri 5PPh %rang PribadiBadanBT3. b :0< untuk PPh PemotonganPemungutan. 3 7 SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka 4aktu (0 tahun telah le4at* dalam hal 4ajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pengadilan ang telah mempunai kekuatan hukum tetap. &tas jumlah pajak ang terutang dikenakan sanksi bunga ?8< dari jumlah pajak ang tidak atau kurang dibaar. Contoh .
PT A mempunai tahun buku sama dengan tahun tak4in memasukkan SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 200( tepat pada 4aktuna ang disertai dengan setoran akhir . Pada bu(an &pril 200 dikeluarkan SKPKB ang menunjukkan kekurangan pajak ang terutang sebesar 'p 2.000.000*7 5dua juta rupiah3. Berdasarkan ketentuan di atas maka atas kekurangan tersebut dikenakan sanksi bunga 2< 5 dua persen3 per bulan. 6alaupun SKPKB tersebut diterbitkan lebih dari 2 5dua3 tahun sejak berakhirna tahun pajak* sanksi bunga ang dikenakan atas kekurangan tersebut hana untuk masa dua tahun dengan perhitungan sebagai berikut ! 7 Kekurangan pajak ang terutang 7 Bunga 2 tahun 2< C 2 C (2 C 'p 2.000.000*7 Mas%h harus d%!a"ar
'p 2.000.000*7 'p
9>0.000*75D3 Rp *&/0,&,,,1'
Seandaina Surat Ketetapan Pajak tersebut diterbitkan bulan "uni 2002 maka perhitunganna ada(ah sebagai berikut! 7 Kekurangan pajak ang terutang 7 Bunga (8 bulan 2< C (8 C 'p 2.000.000.7 Mas%h harus d%!a"ar
'p 2.000.000.7 'p
)20.000.75D3 Rp *&-*,&,,,&'
Sanks% apa "ang teruat da$a Surat Ketetapan Pajak Kurang Ba"ar (SKPKB)2
( Bunga sebesar 2< sebulan untuk jangka 4aktu paling lama 2? bulan atas pajak ang .
kurang dibaar.
2 Kenaikan! . a. &pabila SPT tidak disampaikan dalam jangka 4aktu ang telah ditentukan dan telah ditegur! 7
sebesar :0 < dari PPh Badan orang pribadi ang kurangtidak dibaar
7
sebesar (00< dari PPh pemotonganpemungutan ang kurang atau tidak dibaar
7
sebesar (00< dari PPNPPn.B# ang tidak atau kurang dibaar
b. Sebesar (00< dari PPNPPnB# ang tidak atau kurang dibaar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPNPPnB# ternata tidak seharusna dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusna dikenakan tari; 0< 5nol persen3 &pabila ke4ajiban Pasal 28 dan 29 KP tidak dipenuhi sehingga tidak diketahui besarna pajak ang terutang ! 7
sebesar :0 < dari PPh Badan orang pribadi ang kurangtidak dibaar
7
sebesar (00< dari PPh pemotonganpemungutan ang kurang atau tidak dibaar
7
sebesar (00< dari PPNPPn.B# ang tidak atau kurang dibaar
Pasal 13 UU KUP
Apakah Surat Ketetapan Pajak Kurang Ba"ar (SKPKB) dapat d%ter!%tkan sete$ah $e3at jangka 3aktu , tahun sesudah saat terutang pajak1 !erakh%rn"a Masa Pajak1 Bag%an #ahun Pajak1 atau #ahun Pajak 2
,apat* dalam hal 6ajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan ang telah mempunai kekuatan hukum tetap. ,alam hal demikian SKPKB diterbitkan dengan sanksi bunga sebesar ?8< dari jumlah pajak ang kurang atau tidak dibaar. Pasal 13 ayat (5) UU KUP