MAKALAH PERPAJAKAN KASUS PIDANA PAJAK OLEH PT. PERCETAKAN DAN PENERBITAN SULAWESI
Oleh : Kamildin Hatami 2015.62.000593
Program Studi Akuntansi Semester IV Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan (STIEPAN) 2017
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kelompok kami dapat mengerjakan makalah dengan baik sesuai tugas yang diberikan. Penulis disini akhirnya dapat merasa sangat bersyukur karena telah menyelesaikan makalah yang berjudul “Kasus Pidana Pajak PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi” sebagai tugas mata kuliah Perpajakan. Dalam makalah ini penulis mencoba untuk menjelaskan tentang pentingnya pelaporan SPT bagi semua Wajib Pajak Pribadi maupun Pribadi. Semoga makalah yang sudah dibuat ini dapat di pahami bagi siapa pun yang membacanya.Dan semoga penulis dapat mengetahui apa saja hal - hal yang penting m apun penjelasan yang dianggap perlu diperbaiki dari penulisan makalah ini.Sebelumnya penulis mohon m aaf apabila terdapat kesalahan kata kata yang kurang berkenan dan kami mohon kritik dan sar an yang membangun demi perbaikan karya karya tulis yang di buat kedepannya.
Balikpapan ,
Penulis
i
Daftar Isi Halaman Judul…………………………………………………………………………………. Kata Pengantar……………………………………………………………………………….
i
Daftar Isi………………………………………………………………………………………..
ii
Bab I Pendahuluan………………………………………………………………………….
iii
Latar Belakang
Ruang Lingkup
Tujuan dan Manfaat
Bab II Pembahasan………………………………………………………………………………………….
4
Definisi / Landasan Teori…………………………………………………
4
Ulasan Materi…………………………………………………………………
5
Penyelesaian Masalah……………………………………………………
14
Solusi , hasil pengamatan………………………………………………
16
Kontribusi terhadap permasalahan yang ada pada materi
16
Bab III Penutup………………………………………………………………………..
17
Daftar Pustaka……………………………………………………………………….
18.
ii
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam era serba teknologi saat ini , kemampuan akses teknologi sangat berkembang pesat begitu juga sistem informasi khususnya terkait dalam pembahasan berikut mengenai terungkapnya kasus perpajakan yang akan di bahas penulis yaitu PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi . Sehubungan dengan pembahasan materi kasus perpajakan berikut penulis bermaksud mencari tahu sumber – sumber terkait dengan dugaan kasus pidana pajak yang terjadi pada salah satu perusahaan yang ada di Indonesia , serta menganalisis penye bab penyebab terjadinya permasalahan yang terjadi. B. RUANG LINGKUP Pembahasan dalam makalah berikut mencakup tata cara pelaporan SPT Tahunan , Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , beberapa cakupan tersebut penulis bahas sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi . C. TUJUAN DAN MANFAAT Adapun Tujuan dari Makalah iniialah : 1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaporan Pajak Tahunan terhadap Wajib Pajak Pribadi , Badan , maupun Bentuk Usaha Tetap secara baik dan benar serta tepat waktu. 2. Memberikan pengertian bahwasannya segala tindakan yang bertujuan untuk menghindari pelaporan pajak dapat merugikan Negara , kemudian dari segi sosial pun akan berdampak pada kelangsungan wajib pajak tersebut . Serta Manfaat dari Makalah ini adalah : 1. Wajib Pajak Pribadi , Badan , Maupun Bentuk Usaha Tetap telah cakap dalam sistem pelaporan pajak nya , serta komitmen terhadap pelaoran pajak nya tiap periode jatuh tempo nya 2. Dan Wajib Pajak sadar akan segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk menghindari perpajakan
dapat
terdeteksi
oleh
pihak
terkait
khusus
nya
Ditjen
Pajak
iii
BAB II PEMBAHASAN
A. LANDASAN TEORI Dalam bab berikut mengulas terkait dengan dugaan kasus pajak yang dilakukan oleh PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi , sehubungan dengan tindakan perusahaan tersebut dengan secara sengaja , tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau di pungut yang menimbulkan kerugian pada Negara , adapun sumber yang di dkutip dari sumber terkait dengan beberapa kasus dugaan pidana pajak ialah sebagai berikut : 1. Sumber www.pajak.go.id Kasus Pidana Pajak oleh PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi, diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Dengan 10 Bulan Penjara Denda 1 Milyar subsidair 4 Bulan Kurungan
Selasa, 25 Nopember 2014 - 08:01 Makassar, 15 Oktober 2014. Sehubungan dengan selesainya sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar atas kasus Pidana Pajak di wilayah Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dengan terdakwa BENNY I MANUHUA (Direktur Utama PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Pada persidangan tanggal 15 Oktober 2014 dengan agenda sidang pem bacaan putusan, majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa terdakwa BENNY I MANUHUA (Direktur Utama PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi) ter bukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan dan denda sebesar 1 Milyar subsidair 4 bulan kurungan. Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan masih pikir-pikir untuk melakukan banding.
2. Dalam persidangan sebelumnya tanggal 3 September 2014 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan menyatakan terdakwa BENNY I MANUHUA (Direktur Utama PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi) ter bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di Bidang Perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan (PPh) dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf b dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 816.675.458 subsidair 6 bulan kurungan. 1
3. Keberhasilan penegakan hukum di bidang perpajakan dalam kasus ini merupakan kerjasama antara Penyidik Pajak Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, Polda Sulawesi Selatan, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang secara bersama-sama terus berupaya menegakkan hukum di bidang perpajakan dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak.
4. Ditjen Pajak akan semakin memperkuat komitmen melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan termasuk penegakan hukum perpajakan secara konsisten terhadap para W ajib Pajak/pihak terkait yang menghindari kewajiban perpajakannya, agar terjadi ke adilan bagi masyarakat dalam membayar pajak untuk m embiayai penyelenggaraan kehidupan bernegara demi kemakmuran rakyat. Dukungan dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan agar semangat reformasi di Ditjen Pajak terus berkobar untuk Indonesia yang lebih baik. Pada kesempatan ini juga, Ditjen Pajak mengingatkan bahwa kewajiban pe rpajakan merupakan kewajiban kenegaraan yang telah diatur dalam UUD 1945. Selain itu, fungsi pajak adalah untuk membiayai kelangsungan Pemerintahan NKRI. Bagi masyarakat yang tidak patuh dikarenakan belum mengetahui kewajiban perpajakannya, Ditjen Pajak akan melakukan pendekatan dengan secara aktif akan melakukan edukasi dan penyuluhan. Sebaliknya, jika ketidakpatuhan tersebut ternyata disengaja atau direncanakan dengan maksud menghindari kewajiban membayar pajak, maka Ditjen Pajak akan melakukan penegakan hukum perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. ULASAN MATERI Sehubungan dari sumber kasus pidana pajak oleh PT. Percetakan dan Pene rbitan Sulawesi , berikut beberapa ulasan terkait hal – hal yang dilanggar oleh PT. Percetakan dan Pene rbitan Sulawesi terhadap mekanisme perpajakan antara lain , sebagai berikut : 1.
Secara Sengaja tidak melaporkan SPT Tahunan perusahaannya ke kantor pajak setempat .
2.
Secara sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong
3.
Menyebabkan timbulnya kerugian pada Negara
4.
Pidana Hukum yang harus diterima oleh PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi
2
Dari hal – hal yang berkaitan dengan kasus tindak pidana oleh PT. Percet akan dan Penerbitan Sulawesi berikut penjelas lengkap mengenai 4 point diatas : 1. Secara sengaja , tidak melaporkan SPT Tahunan . yang pertama penjelasan mengenai SPT
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Ialah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak , objek pajak dan / atau bukan objek pajak dan / atau hart a dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan Fungsi SPT Ialah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan / atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian pajak b) Penghasilan merupakan objek pajak dan/ atau bukan objek pajak c)
Harta dan kewajiban ; dan atau
d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. SPT dibagi menjadi dua kategori, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan
Ini merupakan laporan pajak yang dilaporkan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak badan mau pun pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari t ahun pajak. SPT Masa
Terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa te rsebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, dimana aturan pajak tersebut diatur, dan mereka adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PPh Pasal 21/26 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 25 PPh Pasa 4 ayat (2) PPh Pasal 15 3
7. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 8. PPN bagi Pemungut 9. PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang me nggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak 10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Sesuai dengan pengertian singkat diatas mengenai SPT dan Fungsi serta jenis jenisnya seharusnya wajib pajak dalam hal ini PT. Percetakan dan Pene rbitan Sulawesi dapat mempertangungjawabkan dengan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang dan hal – hal yang wajib dilaporkan dalam fungsi SPT diatas selayaknya sudah harus dilakukan oleh PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan . Dan untuk jenis SP T yang dilaporkan PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi ialah SPT Tahunan . 2. Secara sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong .
Pada point berikut sangat erat kaitannya dengan bukti potong pajak yang diterima untuk masing masing wajib pajak adapun pengertian singkat pentingnya Bukti Potong Pajak terhadap wajib pajak ialah , sebagai berikut : Terkait dengan pembahasan wajib pajak PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi perlu diketahui bahwasannya penghasilan perusahaan tersebut dipungut oleh PPH Pasal 23 dan yang perlu diketahui dalam hal Bukti Potong PPh Pasal 23 . Ketentuan Subjek Pemotong PPh Pasal 23
Wajib Pajak yang ditunjuk oleh UU PPh sebagai Subjek Pemotong PPh, harus melaksanakan kewajibannya yakni berupa pemotongan, penyetoran serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 ke KPP tempatnya terdaftar. Ada sanksi bunga, denda bahkan sampai pidana jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, baik itu karena lupa ataupun sengaja seperti yang tercantum pada Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP. Wajib Pajak yang telah ditunjuk sebagai Subjek Pemotong PPh:
Pasal 23 ayat (1) UU PPh mengatur subyek pemotong PPh adalah:
Subjek Pajak badan dalam negeri Badan pemerintah Bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia dan penyelenggara kegiatan.
Pembayaran serta Bukti Potong PPh Pasal 23
Pembayaran dari PPh Pasal 23 dilakukan oleh pemotong dengan cara membuat ID billing, kemudian pihak pemotong membayarnya lewat Bank Persepsi (teller bank, ATM, fitur bayar pajak online di
4
OnlinePajak, dan lainnya) yang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo untuk pembayaran yakni tanggal 10, satu bulan sesudah bulan terutang pajak penghasilan 23. Sebagai tanda bukti bahwa PPh Pasal 23 sudah dipotong, pihak pemotong diharuskan untuk memberikan bukti potong / rangkap ke-1 yang telah dilengkapi ke pihak yang dikenakan pajak tersebut serta bukti potong / rangkap ke-2 ketika melakukan efiling pajak PPh 23 melalui OnlinePajak. Pelaporan PPh Pasal 23 dalam bentuk SPT Masa PPh Pasal 23
SPT Masa PPh Pasal 23 merupakan bentuk resmi laporan PPh23 yang dilaporkan lewat fitur lapor pajak online ataupun melalui efiling gratis di OnlinePajak. Jatuh tempo dari pelaporan jatuh pada tanggal 20, sebulan sesudah bulan terutang pajak penghasilan 23. Dulu pembayaran serta pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan dengan terpisah-pisah, namun sekarang bisa melalui aplikasi OnlinePajak. Kemudahan menggunakan online pajak adalah:
Terintegrasi secara mudah, otomatis serta lebih cepat. Baik di dalam pembuatan laporan PPh 23 di OnlinePajak ataupun penggunaan file CSV PPh 23 dari aplikasi e-SPT. Anda dapat mengimpornya untuk efiling pajak gratis pada OnlinePajak Memudahkan para akuntan yang ingin menyelesaikan pelaporan serta pembayarannya secara tepat waktu.
Pada konteks Pajak Penghasilan (PPh), terdapat pula sebagian Wajib Pajak yang selain diharuskan untuk menyetorkan PPh-nya sendiri juga diharuskan untuk melakukan pemotongan serta penyetoran PPh-nya WP lain. Hal tersebut disebut dengan withholding tax system, WP melakukan pemotongan PPh pada penghasilan yang diperoleh atau diterima WP lainnya. Orang Pribadi Sebagai Subjek Bukti Potong Pph 23
Pasal 23 ayat (3) UU PPh, WP orang pribadi juga bisa ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk menjadi Subjek Pemotong PPh Pasal 23. Berdasarkan Keputusan dari Dirjen Pajak Nomor KEP-50/PJ/1995, WP orang pribadi yang dijadikan Subjek Pemotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:
Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki profesi sebagai arsitek, akuntan, notaris, dokter, PPAT selain camat, konsultan dan pengacara, yang melaksanakan pekerjaan bebas, WP orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha (pengusaha) yang menyelenggarakan pembukuan. Penjelasan lebih lanjutnya bisa ditemui dalam SE-08/PJ.4/1995 tanggal 23 Februari 1995.
Surat Keputusan Dirjen Pajak sebagai dasar Subjek Pemotong PPh Pasal 23
Penunjukan Wajib Pajak orang pribadi sebagai Subjek Pemotong PPh Pasal 23 dilakukan dengan cara penerbitan Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang penunjukkan sebagai pemotong PPh Pasal 23, yang telah dibuat atas nama Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan. Surat keputusan tersebut diterbitkan oleh Kepala KPP tempat dimana Wajib Pajak orang pribadi tersebut terdaftar.
5
Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai Subjek Pemotong PPh Pasal 23 lewat Surat Keputusan tersebut, hanya diharuskan untuk melakukan pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 atas imbalan sewa. Imbalan sewa yang dijadikan sebagai objek PPh Pasal 23 adalah imbalan untuk sewa harta selain tanah ataupun bangunan, karena imbalan sewa tanah ataupun bangunan telah ditetapkan sebagai objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Terkait penjelasan seputar PPh pasal 23 diatas PT. Perce takan dan Penerbitan Sulawesi teridentifikasi tidak melaporkan bukti potong , yang mana kita ketahui pada periode 2014 Wajib pajak telah dimudahkan dalam pelaporan SPT dengan E – SPT oleh Direktorat Jenderal Pajak . 3. Menyebabkan timbulnya kerugian pada Negara
Terkait dengan pembicaraan pada 2 point sebelumnya yang mana tindakan pelanggaran mekanisme perpajakan oleh PT. Penerbitan dan Percetakan S ulawesi kerugian pada Negara yang ditimbulkan akibat kasus ini . berikut pembahasan perihal penyebab tindakan penggelapan pajak . Ada berbagai cara yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak guna pajak yang dibayarkan mencapai angka minimal, seperti :
Melaporkan penjualan lebih kecil dari pada yang seharusnya Memperbesar biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan padahal biaya terse but tidak terjadi Memalsukan bukti transaksi perusahaan Dll
Jadi, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut termasuk tindakan yang ilegal dan juga kriminal. Banyak sekali dampak negatif dari adanya penggelapan pajak, seperti :
Pengelakan pajak sangat memengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan pengelakan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. Pengelakan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak. Langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiscus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal. Dengan adanya penyelewengan dan hutang pajak tentunya dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan, sehingga menghambat pembangunan infrastuktur. Menghambat penyusunan RAPBN. dll
6
Adapun hal – hal yang dilanggar oleh PT. Percetakan dan Penerbitan di Sulawesi dengan UU No. 16 Tahun 2000 dengan penjelasan dibawah UU No. 16 Tahun 2000 Perubahan Ke -2 : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Perubahan Ke-2)
Perubahan Kedua UU KUP 1984 diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Alasan perubahan kedua UU KUP 1 984 adalah untuk : 1. Membersihkan keadilan dan 2. Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak 3. Untuk kepastian hukum Hal ini tercantum dalam konsideran UU No.16 Tahun 2000 bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ke tentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 1994. Dalam perubahan kedua ini disamping penyempurnaan redaksi, juga melakukan penyempurnaan ketentuan yang sudah ada dan menambah ketentuan baru. Beberapa per ubahan yang mendasar antara lain Pasal 12 UU No.6 Th.1983 yang semula berbunyi : “ Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak” diubah menjadi 3 (tiga) ayat yaitu : 1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang te rhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 2. Jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. Dan berlanjut ke point ke 4 yaitu sanksi pidana yang harus diterima oleh PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi . 4. Pidana Hukum yang harus diterima oleh PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi
Sehubungan dengan tindak pidana kasus pajak yang dilakukan oleh PT. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.
7
A. Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
1. Setiap orang yang karena ke alpaannya : a) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau b. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kur ang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. 2. Setiap orang yang dengan sengaja : a) tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau b) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; c)
tidak menyampaikan SPT; atau
d) menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau e) menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau - memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; atau f)
tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
g) tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia ; atau h) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir 2.
8
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkre ditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. 4. Setiap orang yang dengan sengaja :
a) menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak 5. Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. B. Daluwarsa Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, at au berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. C. Delik Aduan Dan Sanksinya Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan. Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan WP tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut : 1) Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan masalah perpajakan Wajib Pajak antara lain: Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang me nyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban merahasiakan masalah perpajakan Wajib Pajak, dipidana dengan
9
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). D. Keterlibatan dan Sanksi bagi Pihak Ketiga 1) Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 2) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban se bagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) yang bunyinya: ”Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) (yaitu ”Dalam hal pihak-pihak yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan”), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 4) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain yaitu memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 5) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 6) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan ini berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan , yang menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
10
C. PENYELESAIAN MASALAH Penyelesaian masalah yang dilaksanakan terkait dengan kasus pidana PT.Percetakan dan Penerbitan Sulawesi ialah tidak lain melalui jalur hokum yang sudah ditentukan oleh UU yang berlaku .
Upaya penanggulangan tindak pidana perpajakan Upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana secara optimal, pendekatan yang perlu
dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk pencapaian hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hekekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social wefare). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendekatan penanggulangan tindak pidana dalam pembahasan makalah ini terkait tindak pidana perpajakan dengan menerapkan rezim anti money laundering (pencucian uang) didasarkan bahwa pentingnya pajak bagi penyelenggaraan Negara, dalam upaya mencegah berbagai rekayasa meminimalisasi
beban
pajak.
Penanggulangan
tindak
perpajakan
dan
akses
negatif
pada
penyelenggeraan Negara dapat dibandingkan diberbagai negara dalam kerangka penanggulangan tindak pidana perpajakan seperti Belanda, terdapat doktrin fraus legis (distorsi hukum) dan richtige heffing (penetapan kemudian) sebagai dasar untuk mengabaikan berbagai mekanisme rekayasa yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisir beban pajak dan selanjutnya secara sederhana menetapkan jumlah pajak terutang dengan menganggap rekayasa transaksi itu tidak pernah ada.Secara psikologis dan ekonomis, seseorang yang melakukan rekayasa penggelapan pajak mengetahui secara pasti bahwa ia telah bertindak melawan hukum dengan implikasi sosial dan psikologis, seperti adanya stigma merasa bersalah dan mengundang risiko terbongkar dengan sanksi hukum pidana badan dan denda. Sebaliknya, hal seperti ini tidak terdapat dalam praktik penghindaran pajak karena tidak adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan.
11
Prinsip pertanggungjawaban pelaku kejahatan di dalam hukum pidana pada sistem hukum di Indonesia dilandasi oleh adanya kesalahan (shuld) di dalam perbuatan melawan hukum (wederechtelijk) sebagai syarat untuk pengenaan pidana,sehingga untuk pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana di dalam faham KUH Pidana diperlukan beberapa syarat yakni: Pertama, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh kealpaan. Kedua, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Ketiga, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf. Kesalahan ( schuld ) sangat erat kaitannya dengan suatu kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum manusia alamiah yang mengandung arti bahwa dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana karena penjatuhan pidana memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt ). Hal ini tentunya mengambarkan bahwa perbuatan melawan hukum berhubungan dengan kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana dalam rangka meminta pertanggungjawaban pelaku sesuai dengan asas geen straf zonder schuld di dalam faham hukum pidana, untuk menentukan kesalahan sebagai dasar penjatuhan pidana tentunya didasarkan kepada perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Selanjutnya pendekatan menyangkut penanggulangan tindak pidana perpajakan melalui rezim anti money laundering didasarkan modus opzet pelaku dengan maksud untuk meminimalkan risiko
terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asalusul "hasil kejahatan" ( proceeds of crime ) dengan melakukan tindak kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang, agar dapat memaksimalkan utilitas ekspektasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut. Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip transaksi keuangan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemcegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang belum dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kepala PPATK.
12
D. SOLUSI HASIL PENGAMATAN Solusi dalam hasil pengamatan berikut oleh penulis ialah : 1) Perlunya sosialisasi oleh pihak terkait dalam hal ini Kantor Pajak terhadap keseluruhan wajib pajak , yang mana setiap adanya pembaruan ataupun informasi terbaru mengenai pelaporan perpajakan ataupun hal yang berhubungan dengan kewajiban wajib pajak. 2) Kesadaran wajib pajak perlu dipupuk kembali , mengingat dengan maraknya kasus pajak yang beredar dari tahun tahun lalu , seperti hal nya kasus pajak dalam pembahasan ini menimbulkan kerugian Negara yang berdampak pada kelangsungan pembiayaan maupun pendapatan Negara. 3) Pengawasan sangat perlu apabila adanya indikasi tindak kasus penyelewengan terhadap mekanisme perpajakan yang seharusnya diterapkan oleh keseluruhan wajib pajak berdasarkan perundang undangan yang berlaku .
E. KONTRIBUSI TERHADAP PERMASALAHAN YANG ADA PADA MATERI Kontribusi yang ada dalam permasalahan pada pembahasan berikut , yang mana kembali kepada kesadaran dan kesepahaman khususnya bagi seluruh wajib pajak , dan perihal pajak sangat berkontribusi juga bagi perekonomian Negara .
13
BAB III PENUTUP
Demikian makalah ini penulis paparkan semoga bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan menambah wawasan khususnya untuk kesadaran perlakuan pajak terhadap pembaca , wajib pajak bahwasannya pentingnya kepatuhan tentang tata cara perpajakan yang berlaku . Dan penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata dan kalimat yang tidak jelas , dan penulis mengharapkan kritik dan saran bagi para pembaca terhadap penulisan makalah ini , untuk perbaikan kedepan dalam penulisan makalah selanjutnya . Sekian penutup dari penulis , dan diucapkan terima kasih.
14
Daftar Pustaka
1. www.pajak.go.id 2. Perpajakan Edisi Terbaru 2016 Mardiasmo 2. https://www.cermati.com/artikel/bukti-potong-pph-23-apa-saja-yang-mesti-anda-ketahui 3. https://www.online-pajak.com/id/spt-surat-pemberitahuan 4. https://anggih91.wordpress.com/2012/11/04/kerugian-negara-akibat-penggelapan-pajak/ 5. http://konsultanpajakbekasi.com/undang-undang-perpajakan/undang-undang-nomor-16-tahun2000-perubahan-ke-2/ 6. http://www.pajak.go.id/content/tindak-pidana-di-bidang-perpajakan 7. http://keepcopying.blogspot.co.id/2014/07/penyelesaian-pajak-secara-pidana.html
15
