Contoh Kasus Terlambat Membuat Faktur Pajak 16-04-2008 15:06
Kasus: TERLAMBAT MEMBUAT FAKTUR PAJAK ATAU MEMANG TERDAPAT DUA FAKTUR PAJAK (?) Nomor Keputusan : Put-01625/BPSP/M Put-01625/BPSP/M.VIII/16/2000 .VIII/16/2000 Tanggal Keputusan : 28 Juni 2000 Jenis Pajak : PPN Tahun Pajak : 1993 Kronologi :
•
Wajib Pajak adalah suatu perusahaan jasa periklanan yang diperiksa oleh KPP berwenang, sehubungan dengan PPN Masa Pajak Maret 1993, karena adanya konfirmasi Faktu Pajak Masukan y ang dikreditkan oleh salah satu customer perusahaannya;
•
SKP PPN Masa Pajak Maret 1993 diterbitkan pada tanggal 1 Juni 1995, yang menetapkan kurang bayar; bayar;
•
Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi ditolak melalui keputusan tanggal 3 Mei 1996;
•
Banding diajukan ke MPP melalui surat tertanggal 4 Juli 1996 dan diterima oleh MPP pada tanggal 29 Juli 1996, tetapi baru diputus oleh BPSP tanggal 28 Juni 2000.
Dasar Hukum Materi Banding :
•
UU Nomor 6 Tahun 1983 (UU KUP);
•
UU Nomor 8 Tahun 1983 (UU PPN).
Materi Sengketa : Wajib Pajak belum melaporkan Faktur Pajak atas transaksi penjualan, padahal pihak PKP pembeli telah mengkreditkan Pajak Masukannya pada bulan Maret 1993, sehingga Fiskus melakukan koreksi DPP PPn dan terbitlah SKP kurang bayar. Tetapi Wajib Pajak menyatakan Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan di SPT Masa PPN Oktober 1993, sehingga pokok pajak di SKP semestinya nihil karena hanya terjadi keterlambatan. Faktur Pajak Sudah Dikreditkan Oleh Customer Tetapi Belum Dilaporkan Oleh PKP Penjual Fiskus melakukan penelitian karena adanya konfirmasi Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh salah satu customer, tetapi ternyata Wajib Pajak belum melaporkan Faktur Pajak Keluaran atas penjualannya. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Wajib Pajak memang belum melaporkan Faktur Pajak yang seharusnya sudah dibuat pada bulan Maret 1993 dan telah dikreditkan oleh customer pada SPT Masa PPN Maret 1993, sehingga kemudian dilakukan koreksi. Keberatan ditolak meskipun Wajib Pajak menyatakan Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan, tetapi didalam SPT Masa PPN Oktober 1993. Setelah Fiskus melakukan penelitian lebih lanjut, memang ditemukan adanya pelaporan Faktur Pajak dengan nomor seri yang dimaksud pada SPT Masa PPN Bulan Oktober 1993, tetapi Faktur Pajak tertanggal Oktober 1993. Menurut Fiskus, Wajib Pajak tidak dapat menjelaskan terjadinya keterlambatan maupun perbedaan antara kedua Faktur Pajak yang bernomor seri sama tetapi dengan tanggal yang berbeda. Oleh sebab itu keberatan tetap mempertahanka mempertahankan n koreksi Fiskus hasil pemeriksaan. Faktur Pajak Yang Dikoreksi Fiskus Sudah Dilaporkan Pada Bulan Oktober 1993 Wajib Pajak mengakui, memang telah terjadi kelalaian dalam melaporkan Faktur Pajak Bulan Maret 1993 dan tidak segera melakukan perbaikan, sehingga terjadi keterlambatan pelaporan sampai 7 bulan. Keterlambatan dikarenakan kelalaian administrasi antara bagian penagihan dengan bagian pembukuan perusahaan, dimana menurut Wajib Pajak, petugas pembukuan tidak up to date dalam mel aksanakan fungsi kerja. Ditambahkan bahwa Faktur Pajak tersebut sebenarnya sudah dilaporkan di SPT Masa PPN Oktober 1993. Oleh sebab itu, PKP tersebut bersedia menerima sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 ayat (2) UU PPN atas keterlambatan pelaporan pelaporan Faktur Pajak tersebut. Tetapi sudah selayaknya pokok pajak terhutang menjadi nihil, karena pajaknya sudah dibayarkan pada masa pajak Oktober 1993. Pertimbangan dan Putusan Majelis : Pertimbangan Dari hasil penelitian data dan keterangan dalam persidangan, Majelis mengetahui Faktur Pajak diterbitkan atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa pemasangan iklan di televisi swasta Indonesia, yang dilakukan pada bulan Februari 1993. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-53.PJ./1994 tanggal 29 Desember 1994, Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya ,"pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak dalam pembayaran diterima setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya, maka Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran". Sesuai ketentuan tersebut, karena penyerahan Jasa Kena Pajak sudah dilakukan pada bulan Februari 1993, maka seharusnya Faktur Pajak sudah harus dibuat dan dilaporkan selambat-lambatnya selambat-lambatnya pada bulan Maret 1993. Oleh karena itu Majelis berpendapat, bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan oleh Fiskus sudah benar dan tetap dipertahankan dipertahankan,, Majelis memutuskan untuk menolak permohonan banding. Solusi: Pertimbangan Pertimbang an dan Putusan Majelis : Dari hasil penelitian data dan keterangan dalam persidangan, Majelis mengetahui Faktur Pajak diterbitkan atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa pemasangan iklan di televisi swasta Indonesia, yang dilakukan pada bulan Februari 1993. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-53.PJ./1994 tanggal 29 Desember 1994, Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya ,"pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak dalam pembayaran diterima setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya, maka Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran". Sesuai ketentuan tersebut, karena penyerahan Jasa Kena Pajak sudah dilakukan pada bulan Februari 1993, maka seharusnya Faktur Pajak sudah harus dibuat dan dilaporkan selambat-lambatnya selambat-lambatnya pada bulan Maret 1993. Oleh karena itu Majelis berpendapat, bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan oleh Fiskus sudah benar dan tetap dipertahankan dipertahankan,, Majelis memutuskan untuk menolak permohonan banding. Tanggapan dan Kesimpula Tanggapan Kesimpulan n: Dalam kasus ini, Wajib Pajak memang melakukan kesalahan fatal. Sesuai kete ntuan peraturan yang berlaku, sudah jelas bahwa Faktur Pajak harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP atau JKP, atau dalam hal sudah terjadi pembayaran maka Faktur Pajak sudah harus dibuat pada saat dilakukan pembayaran. Transaksi penyerahan JKP terjadi pada bulan Februari 1993, sehingga Wajib Pajak sebagai JKP penjual seharusnya sudah membuat Faktur Pajak Keluaran paling lambat pada akhir bulan Maret 1993, dan Faktur Pajak Keluaran tersebut seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN Maret 1993. Namun Wajib Pajak baru membuat Faktur Pajak dan melaporkannya pada SPT Masa PPN Oktober 1993. Tetapi anehnya, pihak customer (PKP pembeli) sudah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan atas penyerahan tersebut dalam SPT Masa PPN Maret 1993. Antara Faktur Pajak Keluaran yang dibuat Wajib Pajak dengan Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan customer mencantumkan nomor seri dan uraian penyerahan JKP yang ternyata sama, hanya berbeda tanggalnya! Wajib Pajak hanya menjelaskan, bahwa perbedaan tersebut merupakan keterlambatan yang disebabkan kelalaian staff adminstrasi dengan pembukuan. Setelah membaca selengkapnya putusan banding, jelas bahwa dalam kasus ini terdapat dua Faktur Pajak yang berbeda! Meskipun kedua Faktur Pajak mencantumkan nomor, uraian, DPP, serta PPN yang sama, tetapi pihak Fiskus maupun Majelis menjadi curiga, apakah kedua Faktur Pajak tersebut dibuat atas dasar satu transaksi yang sama, ataukah sebenarnya meamgn terdapat dua transaksi yang berbeda? Sayangnya, Wajib Pajak tidak mengirimkan surat bantahan atau hadir dalam persidangan untuk memberikan penjelasan, argumentasi atau bukti-bukti yang diperlukan. Dengan demikian, tidak dapat diyakini bahwa penyerahan JKP pada bulan Februari 1993 benar-benar sudah dibuat Faktur Pajaknya.Oleh sebab itu, Keputusan Fiskus maupun putusan banding dalam kasus ini dapat dibenarkan. Tidak jelas diketahui, apakah Wajib Pajak dalam
kasus ini benar-benar 'hanya' terlambat membuat dan melaporkan Faktur Pajak Keluaran, atau sebenarnya terdapat dua transaksi penyerahan JKP yang berbeda. Namun dalam hal yang terjadi sebenarnya hanya keterlambatan pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak, maka Wajib Pajak perlu memperhatikan beberapa hal berikut :
•
Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan atas penyerahan BKP/JKP pada dasarnya akan dikreditkan oleh pihak PKP pembeli barang atau pemakai jasa, sehingga PKP penjual harus membuat Faktur Pajak, menyetor PPN dan melaporkan Faktur Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Faktur Pajak yang dilaporkan penjual harus sama dengan Faktur Pajak yang dikreditkan oleh pembeli. Perbedaan Faktur Pajak, seperti dalam kasus ini, umumnya dapat menyebabkan Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh pihak customer (PKP Pembeli) dikoreksi, tidak dapat diakui oleh Fiskus. Akibatnya, mungkin customer mengajukan klaim kepada PKP penjual, sehingga PKP penjual terpaksa harus menanggung beban pajak yang dikenakan Fiskus ditambah klaim dari pihak customer-nya.
•
Apabila terjadi kesalahan penerbitan Faktur Pajak atau hilangnya Faktur Pajak yang telah dibuat, maka PKP dapat melakukan pembetulan atau penggantian Faktur Pajak, sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk membuktikan kesalahan PKP penjual hanya karena keterlambatan atau kekeliruan administrasi, minimal harus menunjukkan buku penjualan, faktur penjualan, serta Faktur Pajak yang telah dibuat. Yang terpenting, pahami ketentuan peraturan yang berlaku dan jangan sampai melakukan kekeliruan.
BUKTIKAN KALAU CUSTOMER ORDER SUDAH TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA YANG DILAPORKAN DI SPT PPh Nomor Keputusan : Put-02230/BPSP/M.IV/14/2000 Tanggal Keputusan : 31 Agustus 2000 Jenis Pajak : PPh Orang Pribadi Tahun Pajak : 1991 Kronologi :
•
Wajib Pajak adalah pengusaha percetakan (orang pribadi) yang diperiksa oleh Karikpa berwenang untuk tahun pajak 1991;
•
SKP PPh Perseorangan diterbitkan tanggal 4 November 1992, yang menetapkan kurang bayar;
•
Wajib Pajak mengajukan keberatan tetapi ditolak melalui keputusan tanggal 16 Oktober 1993;
•
Banding diajukan ke MPP melalui surat tertanggal 20 Desember 1993 dan diterima oleh MPP pada tanggal 8 Januari 1994 (cap harian pos), tetapi baru diputus oleh BPSP pada tanggal 29 Juni 2000.
Dasar Hukum Materi Banding :
•
UU Nomor 6 Tahun 1983 (UU KUP);
•
UU Nomor 7 Tahun 1983 (UU PPh).
Materi Sengketa : Fiskus melakukan koreksi positif peredaran usaha karena ditemukan faktur penjualan yang belum dilaporkan alam SPT PPh, serta tidak dibuatkan Faktur Pajak Keluarannya. Tetapi Wajib Pajak menolak koreksi Fiskus karena Faktur Penjualan yang ditemukan Fiskus hanya merupakan order sementara, dan seluruh perdaran usaha telah dilaporkan di SPT Tahunan PPh Perseorangan tahun pajak 1991. Ditemukan Faktur Penjualan Yang Belum Dilaporkan Di SPT PPh Dalam pemeriksaan Fiskus menemukan adanya faktur penjualan yang menurut pihaknya belum termasuk dalam peredaran usaha yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Perseorangan tahun pajak 1991, yang belum juga dibuatkan Faktur Pajak Keluarannya. Oleh sebab itu Fiskus melakukan koreksi positif peredaran usaha berdasarkan hasil temuan tersebut. Keberatan Wajib Pajak ditolak karena di dalam proses pemeriksaan maupun keberatan, Wajib Pajak tersebut tidak dapat membuktikan bahwa faktur penjualan yang dikoreksi termasuk dalam peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT PPh. Temuan Fiskus Hanya Merupakan Order Sementara Yang Telah Termasuk Dalam Peredaran Usaha Wajib Pajak menjelaskan bahwa koreksi peredaran usaha sebenarnya berasal dari surat pesanan dari customer (order sementara) yang telah dibuatkan fakturnya. Jadi jumlah yang dikoreksi sebenarnya sudah termasuk dalam total peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan, sehingga koreksi Fiskus menyebabkan terjadinya perhitungan ganda atas peredaran usaha dari c ustomer order tersebut. Pertimbangan dan Putusan Majelis : Majelis telah meminta kepada Wajib Pajak untuk mengirimkan bukti pendukung berupa customer order yang dipersengketakan beserta Faktur Pajaknya. Namun ternyata Pengusaha tersebut tidak dapat menyerahkan dokumen yang diminta tanpa alasan yang jelas. Berdasarkan uraian tersebut Majelis berkesimpulan, bahwa Wajib Pajak tersebut tidak dapat membuktikan ketidakbenaran koreksi Fiskus. Oleh karena itu Majelis berpendapat koreksi positif peredaran usaha yang dibuat Fiskus sudah benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Koreksi Fiskus tetap dipertahankan dan Majelis memutuskan untuk menolak permohonan banding. Solusi: Tanggapan dan Kesimpulan : Seringkali di dalam proses pemeriksaan Fiskus menemukan adanya dokumen Wajib Pajak yang "tercecer" dan dianggap sebagai temuan koreksi. Benar dan tidaknya koreksi Fiskus sangat tergantung pada pembukuan yang bisa disampaikan oleh Wajib Pajak. Dalam kasus ini ditemukan customer order yang menurut Fiskus belum termasuk dalam peredaran usaha yang dilaporkan di SPT PPh dan belum dibuatkan Faktur Pajak Keluaran. Kalau customer order tersebut hanya merupakan surat pesanan sementara dari customer dan atas jumlah tersebut benar-benar sudah termasuk dalam peredaran usaha yang dilaporkan di SPT PPh (seperti dinyatakan oleh Wajib Pajak), maka semestinya Wajib Pajak dapat membuktikan pernyataan tersebut. Pembuktian bisa melalui pembukuan perusahaan, atau melalui administrasi customer order, atau bisa melalui pembukuan perusahaan, atau melalui administrasi customer order, atau bisa juga dengan arus piutang. Semestinya juga mudah untuk membuktikan bahwa atas customer order sudah dibuatkan Faktur Pajaknya. Namun ternyata Wajib Pajak tidak dapat membuktikan kebenaran pernyataan alasan bandingnya sama sekali. Dengan kata lain, Wajib Pajak tidak dapat membuktikan kekeliruan koreksi Fiskus. Jadi bisa disimpulkan bahwa kekeliruan berawal dari pihak Wajib Pajak itu sendiri. Mungkin karena tidak melakukan administrasi dengan baik dan benar, mungkin pula karena pembukuan yang memang tidak benar. Oleh sebab itu koreksi Fiskus maupun putusan Majelis dalam kasus ini dapat dibenarkan. -------
