KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN
1.
LATAR BELAK ANG
:
STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BERBASIS PERTANIAN DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Modal usaha BUMDes bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil). BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).
Beberapa kasus di berbagai desa, sumber daya alam yang melimpah tidak menjamin masyarakatnya terbebas dari jeratan kemiskinan. Faktor utama penyebabnya adalah sumber daya alam tersebut belum dapat terkelola dengan baik dan masih berada dalam satu subsistem agribisnis saja. Contoh dalam kasus ini adalah program intensifikasi pertanian yang telah dikembangkan oleh pemerintah telah berhasil menaikkan provitas dan mutu produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Namun keberhasilan subsistem budidaya tersebut tidak dibarengi dengan subsistem olah hasil dan pemasaran yang baik sehingga bahan baku yang dihasilkan tidak memiliki nilai ekonomi tinggi. Pada posisi ini petani tidak memiliki nilai tawar yang tinggi, apalagi pada kondisi petani terjerat hutang untuk pengadaan agroinput. Untuk itulah perlu adanya sinergi antara BUMDes dengan petani untuk membantu petani agar lebih baik dan sejahtera, Untuk meningkatkan nilai tambah subsektor pertanian dalam arti luas, maka pengembangan sistem agribisnis yang terencana di perdesaan haruslah dikembangkan berbasis komoditas lokal yang memiliki potensi pasar dalam negeri dan ekspor seperti Jagung, hortikultura, Kopi, Kakao, dan Sapi.
Pemerintah Desa dengan kewenangannya menurut UndangUndang Desa dapat menciptakan suatu sistem agribisnis yang dapat diwadahi oleh BUMDes. Sistem agribisnis tersebut dengan secara terbuka dikelola secara transparansi, profesional dan berorientasi profit, dan yang tidak kalah pentingnya mampu menggerakkan subsistem pertanian dari hulu sampai hilir di kawasan perdesaan. Penumbuhan dan penguatan sistem agribisnis di perdesaan juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah desa dan daerah melalui upaya-upaya internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem agribisnis ke dalam RPJM Desa dan RPJMD Kabupaten sehingga proses penganggaran stimulan dapat terselenggara dengan baik dilevel APBDes dan eksekutif dan legislatif kabupaten. Pengembangan agribisnis di perdesaan harus dilihat sebagai gerakan penanggulangan kemiskinan pertanian sebagai amanat konstitusi di republik ini. BUMDes bukan merupakan kapitalisasi usaha yang ada di desa, oleh sebab itu peran BUMDes adalah mencegah hal tersebut terjadi. Dengan penguasaan sector ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak menjadi upaya perlindungan dan keterjaminan social masyarakat desa itu sendiri. Sesuai dengan program Nawa Cita Presiden Jokowi-JK memiliki visi dan misi membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan
2.
MAKSUD DAN TUJUAN
a.
Maksud Maksud penyususnan Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Bersama Berbasis Pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Usaha Milik Desa mengambil peran untuk memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan di Sumbawa Barat. Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Bersama Berbasis Pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat berpedoman pada: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa; 4. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 5. Perda No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabuaten Sumbawa Barat Tahun 20112031.
3.
SASARAN DAN MANFAAT
b.
Tujuan Tujuan Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Bersama Berbasis Pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat Adalah: 1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah terutama dari sektor pertanian yang menjadi unggulan desa; 2. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha berbasis pertanian di desa; 3. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal yang berbasis pertanian untuk dapat menyerap tenaga k erja masyarakat di desa; 4. Meningkatkan kreatifitas usaha berbasis pertanian untuk masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
a.
Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pembuatan Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama Berbasis Pertanian mencakup sasaran 1. Menumbuhkembangkan perekonomian desa dari sektor pengembangan pertanian; 2. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa dari sektor pertanian; 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa. b.
Manfaat 1. Untuk meningkatkan perekonomian desa dari sektor pertanian yang mana masyarakat desa banyak yang bergantung dari usaha agraris di Kabupaten Sumbawa Barat; 2. Untuk Mendorong kemandirian desa dalam menciptakan kondisi perekonomian desa yang lebih baik, berdasarkan preferensi dan kebutuhan masyarakatnya dari sektor pertanian ; 3. Untuk mengembangkan teknologi pertanian yang lebih baik guna meningkatkan penghasilan masyarakat dalam sektor pertanian.
4.
NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA
:
Nama Organisasi yang melaksanakan pengadaan pekerjaan ▪
▪
5.
SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
a.
Satker/SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA-LITBANG) Sumbawa Barat PPK : ARI HADIARTA, ST.,M.Si
Pendanaan pekerjaan bersumber dari Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2017
6.
RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN
b.
Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 75.000.000.- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
a.
Ruang lingkup/batasan lingkup pekerjaan Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama Berbasis Pertanian di Sumbawa Barat. -
Pengumpulan Data base dari instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; Pengumpulan dan pengolahan data serta analisis kebutuhan lapangan.
b.
Lokasi Pekerjaan Wilayah-wilayah potensial Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama Berbasis Pertanian serta Instansi terkait di Kabupaten Sumbawa Barat.
7.
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
:
Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan selama 90 hari kerja/ 3 bulan.
8.
TENAGA KERJA DAN / ATAU TENAGA AHLI PERSEORANGAN
:
Tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:
I.Tenaga Ahli (1) Team Leader Syarat-syarat S2 Pertanian dengan pengalaman minimal 3 tahun (2) Ahli Ekonomi Syarat-syarat S1 Ekonomi dengan pengalaman minimal 1 tahun (3) Tenaga Ahli Pertanian Syarat-syarat S1 Pertanian dengan pengalaman minimal 1 tahun
II.Tenaga Non Ahli Syarat-syarat SMA Sederajat 9.
KELUARAN PRODUK YANG DI HASILKAN
:
Adanya dokumen-dokumen terkait Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama Berbasis Pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat.
10
SISTEMATIKA PENULISAN
:
Laporan Pekerjaan Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama Berbasis Pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sistematika sebagai berikut : I. Laporan Pendahuluan - Metode pelaksanaan kegiatan II. Laporan Antara - Penyajian hasil data laporan III. Laporan Akhir - Cover - Kata Pengantar - Daftar Isi - Daftar Gambar
- Daftar Tabel - Daftar Grafik BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. BAB II : Tinjauan Teoritis, berisi tentang hasil penelusuran konsepkonsep yang relevan dengan penelitian. BAB III : Metodelogi, berisi tentang tempat dan waktu, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian hasil. BAB IV : Gambaran Wilayah potensial bagi pengembangan BUMDes di Kabupaten Sumbawa Barat, berisi tentang potensi wilayah , profil wilayah, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Sarana Prasarana, asset-aset, identifikasi pengembangan potensi Eksternal dan Internal BAB V : Analisis Hasil pemetaan produktifitas , berisi tentang indikator kelebihan dan kekurangan, pemetaan masalah, kerjasama antar wilayah, respond dan tingkat kepuasan masyarakat. BAB VI : Kesimpulan dan Rekomendasi, berisi tentang kesimpulan, prioritas peningkatan kualitas dan peningkatan Potensi Pengelolaan BUMDes dalam bidang pertanian. Sedangkan rekomendasi merupakan konsekuens ilogis dari kesimpulan yang dikemas dalam bahasa kebijakan dalam bentuk usulan kebijakan yang selayaknya diambil oleh pemangku kepentingan dan tindak lanjut melalui penguatan sumberdaya, dan penguatan anggaran dan rekomendasi dalam bentuk usulan program/kegiatan jangka menengah (5 tahun).
Daftar Pustaka Lampiran
Taliwang,
Agustus 2017
Bappeda Litbang Kabupaten Sumbawa Barat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Kabid Kualitas Konstruksi dan Andal Ko
ARI HADIARTA, ST.,M.Si NIP. 19801107 200501 1 008
KOP PERUSAHAAN
KEGIATAN PEKERJAAN
: :
LOKASI TAHUN ANGGARAN
: :
NO.
R E K A P IT U L AS I RENCANA ANGGARAN BIAYA PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PEMBANGUNAN STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BERBASIS PERTANIAN DI KAB. SUMBAWA BARAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT 2017
JUMLAH HARGA (Rp).
NAMA
A.
BIAYA LANGSUNG PERSONIL
-
B.
BIAYA NON PERSONIL
-
B.1. BIAYA KANTOR B.2. BIAYA TRANSPORTASI B.3. BIAYA PELAPORAN JUMLAH PPN 10% JUMLAH DIBULATKAN Terbilang :
-
.................................................................................... RUPIAH
.........................., ................................... 2017 Nama Perusahaan
Nama Jelas
Jabatan
KOP PERUSAHAAN RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN PEKERJAAN LOKASI TAHUN ANGGARAN A.
: PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PEMBANGUNAN : STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BERBASIS PERTANIAN DI KAB. SUMBAWA BARAT : KABUPATEN SUMBAWA BARAT : 2017
BIAYA LANGSUNG PE RSONIL
NO.
A.1.
JUMLAH PERSONIL
NAMA
JUMLAH (ORG/BLN)
BEBAN BIAYA PERBULAN (Rp).
JUMLAH BIAYA (Rp).
TENAGA AHLI
1 Tim Leader 2 Ahli Ekonomi 3 Ahli Pertanian
1,00 1,00 1,00
Org Org Org
3,00 3,00 3,00
-
-
A.2.
TENAGA PENDUKUNG
1 Surveyor 2 Administrasi/Keuangan 3 Operator Komputer
1,00 1,00 1,00
Org Org Org
3,00 3,00 3,00
-
-
SUB TOTAL A B.
-
BIAYA NON PERSONIL
NO.
B.1.
JUMLAH BHN/BLN
NAMA
JUMLAH (BLN)
BEBAN BIAYA SATUAN (Rp).
JUMLAH BIAYA (Rp).
BIAYA KANTOR
1 Barang habis pakai - Kertas A4 - Kertas A3 - Catridge - Disket/CD - ATK 2 Biaya Listrik - Seminar Pendahuluan - Seminar Antara - Seminar Akhir SUB TOTAL B.1
2,00 2,00 1,00 1,00 Ls Ls Ls Ls
Rim Rim Buah Boks
3,00 3,00 1,00 1,00 2,00
-
-
1,00 1,00 1,00
-
-
