KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Kegiatan
:
Pekerjaan Lokasi Th. Anggaran
: : :
Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/ Badan Usaha Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Perumahan Kabupaten Sukoharjo 2017
1. URAIAN PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Perumahan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan suatu wilayah, karena kehidupan suatu wilayah akan didukung dengan baik dan tidaknya kehidupan perumahan yang ada dalam wilayah tersebut. Kendala yang muncul dari perumahan akan juga menghambat perkembangan pembangunan suatu wilayah, hal ini dikarenakan kendala perumahan akan berpengaruh besar terhadap kehidupan penghuni perumahan tersebut. Pertumbuhan pembangunan suatu wilayah, unsur yang terpenting adalah aktor pelakunya, sehingga permasalahan suatu perumahan merupakan faktor yang penting untuk menunjang keberlangsungan keberlangsungan kehidupan suatu wilayah. Permasalahan umum yang terjadi pada suatu perumahan biasanya akan terkait dengan beberapa elemen dibawah ini, yaitu : 1) Perkembangan penduduk (perkotaan) 2) Pertanahan 3) Sistem pembiayaan 4) Pengembangan wilayah 5) Prasarana Sarana Utilitas (PSU) lingkungan Beberapa elemen diatas dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Perkembangan Penduduk ; a) Laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi (proses urbanisasi, urban sprawl dan perubahan kuantitas) ; b) Perubahan perilaku dan kebutuhan penduduk ; mobilitas, gaya hidup (perubahan kualitas). Nilai rumah bergeser dari kebutuhan dasar menjadi status sosial dan komoditi ekonomi. Mobilitas penduduk mendorong disparitas ketersediaan rumah (perdesaan banyak rumah tak berpenghuni, perkotaan banyak rumah berpenghuni berjejal) ; c) Kesenjangan pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan ruang, rumah dan prasarananya. prasarananya. Standard layanan semakin menurun. 2) Pertanahan ; a) Terbatasnya ruang gerak penyediaan lahan untuk pengembangan fasilitas umum dan prasarana lingkungan ; b) Mendorong proses spekulasi, menghambat kebijakan arah perkembangan ; c) Mendorong proses penguasaan lahan untuk pribadi ; d) Tingginya pertumbuhan penduduk akan mendorong tingginya permintaaan kebutuhan akan perumahan sedangkan tanah yang tersedia semakin lama semakin berkurang. 3) Sistem Pembiayaan ; a) Pemerintah (1) Pembiayaan secara langsung dari pemerintah semakin menurun. (2) Beberapa subsidi dari pemerintah dihapus. (3) Prasarana diserahkan daerah hal ini akan terkait dengan kemampuan Pemerintah Daerah (APBD) dalam mendanai pembangunan prasarana, sehingga tiap daerah tidak akan sama. b) Swasta (1) Semakin berkembang (variasi KPR & komersial) (2) Belum ada regulasi pengendalian c) Masyarakat (1) Posisi tetap “inferior”, tidak tidak ada perlindungan dan dukungan
1
4) Pengembangan Wilayah ; a) Alokasi ruang; konflik dengan kebutuhan alokasi untuk budidaya pertanian, lindung setempat, sempadan sungai (DAS) ; b) Pencadangan lahan; perundangan, spekulasi, mekanisme pasar ; c) Distribusi lokasi; perundangan, mekanisme pasar, interes daerah ; d) Pembagian perumahan berimbang yang tidak diterapkan sesuai kaidah kebijakan atau perundangan. 5) Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Lingkungan ; a) Penyediaan PSU lingkungan yang tidak tersistem secara perwilayahan ; b) Pemanfaatan PSU lingkungan yang tidak mempertimbangkan daya dukung kapasitas operasional ; c) Penyediaan PSU lingkungan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurut UU. No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, lokasi yang sesuai untuk pengembangan dan pembangunan perumahan minimal harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 1) Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; 2) Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan; 3) Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni; 4) Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan; 5) Kualitas bangunan; dan 6) Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Secara terminology, Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. Penyelenggaraan Perumahan meliputi a). perencanaan Perumahan; b). pembangunan Perumahan; c). pemanfaatan Perumahan; dan d). pengendalian Perumahan. Perumahan itu sendiri mencakup Rumah atau Perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Perencanaan Perumahan menghasilkan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan yang mengacu pada dokumen RKP. Rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan disusun untuk memenuhi kebutuhan Rumah serta keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Dokumen tersebut akan ditetapkan oleh bupati/walikota. Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Berdasarkan beberapa permasalahan dan pertimbangan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyusun Masterplan Perumahan sebagai wujud dari rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan yang mampu memberikan arahan dan pedoman detail terkait pengembangan dan pembangunan perumahan di Kabupaten Sukoharjo. Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan atau Masterplan Perumahan ini mencakup: 1) kebijakan pembangunan dan pengembangan; 2) rencana kebutuhan penyediaan Rumah; 3) rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan 4) program pembangunan dan pemanfaatan. Rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan dilakukan dalam bentuk rencana: 1) pembangunan dan pengembangan; 2) pembangunan baru; atau 3) pembangunan kembali Perencanaan Perumahan terdiri atas: 1) perencanaan dan perancangan Rumah; dan 2) perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
2
Perencanaan Perumahan merupakan bagian dari perencanaan Permukiman yang terintegrasi dengan sistem Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan. Perencanaan Perumahan mencakup Rumah sederhana, Rumah menengah, dan/atau Rumah mewah. 1.2
Maksud dan Tujuan
1.2.1 Maksud Maksud dari pekerjaan Penyusunan Masterplan Perumahan Kabupaten Sukoharjo adalah tersedianya dokumen yang mampu mempedomani dan mengarahkan pembangunan perumahan di Kabupaten Sukoharjo untuk mewujudkan pembangunan perumahan yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, rencana sektor terkait, peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan disepakati bersama. 1.2.2 Tujuan Tujuan dari pekerjaan Penyusunan Masterplan Perumahan Kabupaten Sukoharjo adalah: 1) Melakukan identifikasi potensi dan akar permasalahan pemenuhan kebutuhan Rumah serta keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Sukoharjo. 2) Merumuskan strategi perencanaan perumahan secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan perencanaan oleh seluruh pelaku selama dalam jangka waktu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan. 3) Menyusun rencana aksi penanganan pembangunan perumahan. 1.2.3 Sasaran Sasaran dari pekerjaan Penyusunan Masterplan Perumahan Kabupaten Sukoharjo adalah: 1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Perumahan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan perumahan. 2) Tersedianya Dokumen Rencana Aksi (Action Plan), Peta Perencanaan skala 1:1.000 d an 1:5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 dimensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan. 1.3
Lokasi Kegiatan
Secara spasial, ruang lingkup wilayah dari pekerjaan Penyusunan Masterplan Perumahan Kabupaten Sukoharjo adalah di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo. 1.4
Sumber Pendanaan
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan dari APBD Kab. Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pagu Anggaran Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) termasuk PPN. 1.5
Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Sarwidi, ST. Ars. Nama Organisasi Pelaksana : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo
2. Data Penunjang 2.1
Data Dasar
Kelengkapan data yang harus diakomodasikan dalam Penyusunan Masterplan Perumahan Kabupaten Sukoharjo adalah adalah : 1) Data kebijakan pembangunan daerah 2) Data kebijakan penataan ruang 3) Data ijin lokasi 4) Data kependudukan 5) Data perumahan dan lingkungan hunian 6) Data prasarana, sarana dan utilitas umum 7) Data perijinan pembangunan perumahan
3
8) 9) 10) 11) 12) 2.2
Data daya dukung wilayah Data pertumbuhan ekonomi Data kemampuan keuangan daerah Data pendanaan dan pembiayaan perumahan Data kelembagaan terkait perumahan Standar Teknis
Standar teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan Masterplan Perumahan Kabupaten Sukoharjo adalah : 1) SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan 2.3
Studi-Studi Terdahulu
Dokumen perencanaan dan atau studi terdahulu yang perlu dijadikan acuan di dalam Masterplan Perumahan Kabupaten Sukoharjo ini adalah : 1) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Th. 2010) ; 2) Laporan Survei dan Pemetaan Infrastruktur Permukiman (Th. 2013) ; 3) Dokumen RP3KP Kabupaten Sukoharjo (Th. 2014) ; 4) Dokumen Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo (Th. 2015) ; 5) Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP) Kabupaten Sukoharjo (Th. 2015) ; 6) Penyiapan Citra Tegak Resolusi Tinggi untuk Pembuatan Peta Dasar 1 : 5.000 (Th. 2014 s/d Th. 2016). 2.4
Referensi Hukum
Dasar hukum untuk melaksanakan Masterplan Perumahan Kabupaten Sukoharjo antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ; 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan ; 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ; 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ; 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ; 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 13) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan; 14) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ; 15) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang ; 16) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 17) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 – 2031.
4
3. Ruang Lingkup 3.1
Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup substansi pada penyusunan pekerjaan ini antara lain: 1) Kajian Kebijakan Pembangunan dan Penataan Ruang Bagian ini menggambarkan dan memaparkan kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Sukoharjo. 2) Profil Perumahan Merupakan penjabaran kondisi mutakhir karakteristik perumahan yang mencakup sebaran dan gambaran umum perumahan, khususnya perumahan perkotaan. 3) Perumusan Perencanaan Perumahan Bagian ini merumuskan konsep dan strategi pembangunan perumahan perkotaan dan memorandum program yang dirumuskan menurut ketentuan selama dalam jangka waktu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan. 4) Master Plan Pembangunan Perumahan Merupakan bagian yang akan memuat rumusan Rencana Pembangunan Perumahan berupa rencana program dan rencana investasi pada lingkup penanganan rumah maupun prasarana sarana utilitas. 5) Pra Desain Kawasan Perumahan Bagian ini memuat pra desain rencana pembangunan kawasan perumahan. 3.2
Keluaran
Selama pelaksanaan Masterplan Perumahan Kabupaten Sukoharjo ini, pihak penyusun diwajibkan memberikan pelaporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan ke dalam 4 (empat) jenis laporan, yaitu 1) Laporan Pendahuluan, 2) Laporan Antara, 3) Laporan Akhir, dan 4) Draft Perda. 3.3
Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Masterplan Perumahan Kabupaten Sukoharjo ditetapkan 5 (lima) bulan terhitung setelah diterimanya SPMK. 3.4
Personil
3.4.1 Tenaga Ahli Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk Masterplan Perumahan Kabupaten Sukoharjo adalah: 1) Tenaga Ahli a) Team Leader/ Pemimpin Tim (1 orang) Disyaratkan Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, berpengalaman dalam bidangnya selama 2 tahun atau Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dengan pengalaman 4 tahun, mempunyai SKA Ahli Muda Perencanaan Wilayah serta mempunyai NPWP, mengetahui dengan baik proses perencanaan dengan permasalahannya. Lingkup penugasan saat pelaksanaan pekerjaan masterplan perumahan kabupaten sukoharjo adalah : (1) Bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan anggota tim kerja. (2) Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan anggota tim kerja dan secara rutin melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada pemberi kerja. (3) Merumuskan kerangka pikir dan metodologi analisis secara menyeluruh terhadap pekerjaan yang akan dihasilkan. (4) Memimpin pembahasan yang dilakukan bersama Tim Teknis dan pihak lain yang terkait termasuk dalam mengantisipasi permasalahan dan kendala dalam penyelesaian pekerjaan. (5) Memfasilitasi dan berpartisipasi aktif dalam setiap diskusi, rapat, maupun pertemuan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini. (6) Membina hubungan yang baik dan berkoordinasi dengan pemberi kerja, serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaan ini. b) Tenaga Ahli Sipil Jalan (1 orang)
5
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Disyaratkan Sarjana Teknik Sipil, berpengalaman dalam bidangnya selama 4 tahun, mempunyai SKA Ahli Muda serta mempunyai NPWP, mengetahui dengan baik proses perencanaan dengan permasalahannya. Lingkup penugasan saat pelaksanaan pekerjaan masterplan perumahan kabupaten sukoharjo adalah : (1) Mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi eksisting perumahan dan jaringan infrastruktur pendukungnya. (2) Menyusun perencanaan teknis dukungan infrastruktur. Tenaga Ahli Teknik Lingkungan (1 orang) Disyaratkan Sarjana Teknik Lingkungan, berpengalaman dalam bidangnya selama 4 tahun, mempunyai SKA Ahli Muda serta mempunyai NPWP, mengetahui dengan baik proses perencanaan dengan permasalahannya. Lingkup penugasan saat pelaksanaan pekerjaan masterplan perumahan kabupaten sukoharjo adalah : (1) Melakukan kajian tentang kondisi dan permasalahan lingkungan perumahan. (2) Melakukan analisis dalam menetapkan program perencanaan lingkungan perumahan perkotaan. (3) Menyusun perencanaan teknis dukungan infrastruktur penyehatan lingkungan perumahan. Tenaga Ahli Arsitektur (1 orang) Disyaratkan Sarjana Arsitektur, berpengalaman dalam bidang perencanaan perumahan selama 4 tahun, mempunyai SKA Ahli Muda serta mempunyai NPWP, mengetahui dengan baik proses perencanaan dengan permasalahannya. Lingkup penugasan saat pelaksanaan pekerjaan masterplan perumahan kabupaten sukoharjo adalah : (1) Melakukan kajian tentang kondisi dan permasalahan yang berkaitan dengan konsep arsitektural perencanaan perumahan. (2) Melakukan analisis dan rencana program/ kegiatan penataan kawasan serta kajian dan rencana visual dan estetika kawasan (tapak, sirkulasi, tata hijau, site furniture, dll). (3) Menyusun rancangan teknis dukungan arsitektur perumahan. Tenaga Ahli Hukum Disyaratkan Sarjana Hukum, berpengalaman dalam bidang hukum selama 4 tahun mempunyai SKA Ahli Muda serta mempunyai NPWP, memahami dengan baik proses penyusunan peraturan perundang –undangan. Lingkup penugasan saat pelaksanaan pekerjaan masterplan perumahan kabupaten sukoharjo adalah : (1) Melakukan kajian tentang dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan. (2) Menyusun konsep peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan master plan perumahan. Tenaga Ahli Pemetaan Disyaratkan Sarjana Geografi/Planologi, berpengalaman dalam bidang pemetaan selama 4 tahun mempunyai SKA Ahli Muda serta mempunyai NPWP, mengetahui dengan baik proses perencanaan dengan permasalahannya. Lingkup penugasan saat pelaksanaan pekerjaan masterplan perumahan kabupaten sukoharjo adalah : (1) Melakukan kajian spasial terhadap keberadaan perumahan. (2) Memberikan masukan tentang analisa GIS terkait kesesuaian lahan Tenaga Ahli Sipil Transportasi Disyaratkan Sarjana Teknik Transportasi/Sipil, berpengalaman dalam bidang manajemen lalu lintas selama 4 tahun mempunyai SKA Ahli Muda serta mempunyai NPWP, mengetahui dengan baik proses perencanaan dengan permasalahannya. Lingkup penugasan saat pelaksanaan pekerjaan masterplan perumahan kabupaten sukoharjo adalah : (1) Melakukan kajian tentang manajemen lalu lintas baik internal maupun eksternal. (1) Memberikan masukan tentang manajemen lalu lintas terkait penyelenggaraan perumahan Tenaga Ahli Ekonomi / Studi Pembangunan
6
Disyaratkan Sarjana Ekonomi/Studi Pembangunan, berpengalaman dalam bidang kelayakan ekonomis proyek selama 4 tahun serta mempunyai NPWP, mengetahui dengan baik proses perencanaan dengan permasalahannya. Lingkup penugasan saat pelaksanaan pekerjaan masterplan perumahan kabupaten sukoharjo adalah : (1) Melakukan kajian tentang kelayakan ekonomi proyek. (2) Memberikan masukan tentang kelayakan ekonomi proyek terkait penyelenggaraan perumahan i) Tenaga Ahli Sipil Irigasi Bangunan Air / SDA Disyaratkan Sarjana Pertanian/Ilmu Tanah, berpengalaman dalam bidang irigasi bangunan air atau sumber daya air selama 4 tahun serta mempunyai NPWP, mengetahui dengan baik proses perencanaan dengan permasalahannya. Lingkup penugasan saat pelaksanaan pekerjaan masterplan perumahan kabupaten sukoharjo adalah : (1) Melakukan kajian tentang irigasi bangunan air atau sumber daya air (2) Memberikan masukan tentang irigasi bangunan air atau sumber daya air terkait penyelenggaraan perumahan j) Tenaga Ahli Lansekap Disyaratkan Sarjana Lansekap/Arsitektur, berpengalaman dalam bidang perencanaan lansekap selama 4 tahun serta mempunyai NPWP, mengetahui dengan baik proses perencanaan dengan permasalahannya. Lingkup penugasan saat pelaksanaan pekerjaan masterplan perumahan kabupaten sukoharjo adalah : (1) Melakukan kajian tentang perencanaan lansekap. (2) Memberikan masukan tentang perencanaan lansekap terkait penyelenggaraan perumahan 2) Tenaga Pendukung a) Surveyor (12 orang), Tugasnya adalah melakukan survei, pengukuran dan pendataan sesuai dengan arahan dari tim ahli. b) Drafter CAD (1 orang), Tugasnya adalah melakukan penggambaran pra desain sesuai dengan arahan dari tim ahli. c) Drafter GIS (2 orang), Tugasnya adalah melakukan penggambaran peta d) Tenaga Adminstrasi (1 orang) dan e) Operator Komputer (1 orang). 3.5
Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Masterplan Perumahan Kabupaten Sukoharjo ditetapkan 5 (lima) bulan terhitung setelah diterimanya SPMK. Rincian jadwal pelaksanaan dapat dilihat berikut ini :
7
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
BULAN KENo
I
KEGIATAN 1
I
TAHAP PENYUSUNAN
1
Penyusunan Program Kerja
2
Penelitian & evaluasi dokumen kontrak
II
TAHAP PELAKSANAAN
1
Rapat koordinasi Mengevaluasi, koordinasi, & pengendalian program kegiatan Rencana Induk Pelaksanaan
2 3 4 5
2
II 3
4
1
2
III 3
4
1
2
IV 3
4
1
2
V 3
4
1
2
3
Pengumpulan Data Primer Pengumpulan Data Sekunder Pembuatan Peta Perencanaan Pembangunan
Perumahan
6
Pra Desain Pembangunan Perumahan dalam animasi 3D
7
Melaksanakan review jadwal waktu pelaksaan
8
Pemeriksaan hasil pekerjaan
III
TAHAP PELAPORAN
1
Laporan Pendahuluan
2
Laporan Antara
3
Laporan Akhir
8
4. Laporan 4.1
Laporan Pendahuluan
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan. Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya berisi pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi dan pelaksanaan pekerjaan, program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan rencana survey lapangan berikut formulir-formulir survey lapangan yang diperlukan serta dukungan tenaga ahli beserta perlengkapannya. 4.2
Laporan Antara
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) minggu atau 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan. Berisi Data dan analisa hasil perolehan data, survey lapangan yang akan menjadi bagian dari dokumentasi serta pra desain. Hasil pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan pra desain harus didokumentasikan di dalam Laporan Antara. 4.3
Laporan Akhir
Laporan Akhir harus diserahkan selambat-lambatnya 125 (seratus dua puluh lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan Laporan ini terdiri dari : 1) Dokumen Masterplan Perumahan Kabupaten Sukoharjo; Berupa dokumen program pembangunan perumahan perkotaan di Kabupaten Sukoharjo, yang meliputi : a) Strategi dan memorandum program pembangunan perumahan perkotaan Kabupaten Sukoharjo. b) Indikasi program investasi dan pembiayaan lintas pemangku kepentingan. c) Tata cara pengendalian tahapan pelaksanaan dan pembiayaan tiap tahun. d) Peta Perencanaan Pembangunan Perumahan skala 1:5.000 dalam bentuk soft file dan dicetak dalam format A3 dengan skala garis. e) Pra Desain Pembangunan Perumahan dalam animasi 3D. 2) Dokumen Draft Perda (Peraturan Daerah) Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat UU. No. 1 Tahun 2011 bahwa rencana
4
4. Laporan 4.1
Laporan Pendahuluan
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan. Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya berisi pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi dan pelaksanaan pekerjaan, program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan rencana survey lapangan berikut formulir-formulir survey lapangan yang diperlukan serta dukungan tenaga ahli beserta perlengkapannya. 4.2
Laporan Antara
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) minggu atau 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan. Berisi Data dan analisa hasil perolehan data, survey lapangan yang akan menjadi bagian dari dokumentasi serta pra desain. Hasil pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan pra desain harus didokumentasikan di dalam Laporan Antara. 4.3
Laporan Akhir
Laporan Akhir harus diserahkan selambat-lambatnya 125 (seratus dua puluh lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan Laporan ini terdiri dari : 1) Dokumen Masterplan Perumahan Kabupaten Sukoharjo; Berupa dokumen program pembangunan perumahan perkotaan di Kabupaten Sukoharjo, yang meliputi : a) Strategi dan memorandum program pembangunan perumahan perkotaan Kabupaten Sukoharjo. b) Indikasi program investasi dan pembiayaan lintas pemangku kepentingan. c) Tata cara pengendalian tahapan pelaksanaan dan pembiayaan tiap tahun. d) Peta Perencanaan Pembangunan Perumahan skala 1:5.000 dalam bentuk soft file dan dicetak dalam format A3 dengan skala garis. e) Pra Desain Pembangunan Perumahan dalam animasi 3D. 2) Dokumen Draft Perda (Peraturan Daerah) Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat UU. No. 1 Tahun 2011 bahwa rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan ditetapkan dalam draft peraturan daerah. Draft Perda ini harus diserahkan selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan 3) Dokumen Lainnya, meliputi : a) Album Peta b) Hard Disk Eksternal, yang berisi file-file laporan, peta serta video animasi 3D. Distribusi penyerahan pekerjaan adalah sebagai berikut : No. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 4.4
Jenis Hasil Pekerjaan Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Album Peta A3 Hardisk eksternal Draft Perda
Jumlah 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku 1 unit 5 buku
Pembahasan
Pembahasan diagendakan dalam pertemuan bersama tim teknis terkait, membahas Draft Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Antara, serta Draft Laporan Akhir (Materi Perencanaan). Selain pembahasan bersama tim teknis akan dilakukan pula FGD yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten termasuk masyarakat.
9
Sebelum pembahasan draft laporan harus sudah diterima oleh masing-masing anggota Tim Teknis sebagai masukan perbaikan terhadap draft yang dimaksud. Sukoharjo, 28 April 2017 Pejabat Pembuat Komitmen
Sarwidi, ST. Ars. NIP. 19601002 198410 1 003
10
