KAK PENYUSUNAN DATA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG-2010 Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah terkumpulnya data perumahan dan permukiman yang relevan dan signifikan dengan dengan penyusunan kebijakan, kebijakan, perencanaan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan pembangunan perumahan perumahan dan permukiman di Kota Bandung, antara lain : 1. Data perumahan dan permukiman rawan bencana; 2. Data permukiman kumuh baik squatter dan slump area (titik lokasi dan luas area); 3. Data perumahan dan permukiman padat; 4. Data rumah tidak layak huni; 5. Data perumahan yang dibangun oleh pihak berbadan hukum (RSH, RSS, Town House, Rusunami, Rusunawa, Maisonete, Rukan, Ruko, dll); 6. Data permukiman swadaya/perorangan; swadaya/perorangan; 7. Data perumahan ideal sesuai KDB/KLB dan KDH; 8. Data perumahan ideal sesuai peruntukan (formal dan informal); 9. Data Kawasan Siap Bangun (KASIBA) /Lahan Siap Bangun (LISIBA); 10. Data cadangan lahan untuk perumahan (Land Banking); 11. Dan lain ± lain. VIII. RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang lingkup pekerjaan ini adalah: 1. Pendataan kondisi eksisting a. Pengumpulan data perumahan dan permukiman b. Identifikasi data c. Integrasi data yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman d. Klasifikasi data 2. Penyusunan data. 3. Evaluasi program yang telah dilakukan dan usulan program berdasarkan kondisi eksisting. IX. METODOLOGI DAN PEMBAHASAN 1. Tahapan pekerjaan meliputi :
a. Persiapan Survey Lapangan _ Penelaahan materi bahan-bahan bahan-bahan untuk untuk pendataan pendataan perumahan dan permukiman. _ Pembuatan daftar data primer dan data sekunder sekunder yang diperlukan . _ Persiapan model dan metode pengumpulan data. _ Penyediaan peta dasar dasar untuk kebutuhan kebutuhan pendataan. pendataan. _ Pembuatan program program kerja survey lapangan. lapangan. b. Pelaksanaan Survey Lapangan c. Kompilasi Data Hasil Survey d. Evaluasi program pengembangan perumahan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan.
Pelaksanaan Pekerjaan harus dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data yang relevan, analisis, dan evaluasi dari data yang telah ada. 2. Pembahasan
Pembahasan intern terbatas antara Dinas dan Konsultan dilakukan minimal 1 (satu) kali yaitu untuk pembahasan Draft Laporan Pendahuluan yang pertama. Pembahasan selanjutnya bersama Tim dan Instansi terkait yaitu: 1. Pembahasan Laporan Pendahuluan 2. Pembahasan Laporan Antara 3. Pembahasan Laporan Final Konsultan diwajibkan untuk berkonsultansi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang ditunjuk/ditentukan ditunjuk/ditentukan oleh PPTK baik secara perorangan maupun diskusi terbatas dengan Tim Teknis sekurang- kurangnya 3 (tiga) kali secara bersama-sama dan melaporkan hasil konsultasi/diskusi yang telah dilaksanakan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan petunjuk kepada PPTK. Konsultan menyiapkan Resume/Draft Laporan untuk bahan pembahasan, juga diwajibkan membuat laporan kegiatan pembahasan yang berupa catatan-catatan catatan-catatan (notulen) baik berupa tanya jawab, kesepakatan, aspirasi Pemerintah Kota dan menyampaikannya ke pemberi tugas berikut penyempurnaan/perbaikan penyempurnaan/perbaikan draft laporan.Selain pembahasan pembahasan pada tahap awal konsultan wajib berkonsultansi dengan Pemerintah Kota dalam rangka menetapkan Penyelenggaraan Pembahasan. 3. Tenaga Ahli yang Diperlukan
Konsultan harus membentuk Tim yang dapat langsung berhubungan dengan Pemberi Tugas untuk penyelesaian pekerjaan. Tim tersebut merupakan gabungan dari berbagai keahlian, dan minimal meliputi bidang keahlian sebagai berikut: 1. Ketua Tim (Team Leader 1 orang) Lulusan Pasca Sarjana S2 Planologi Universitas Negeri atau yang disamakan dengan pengalaman sebagai Team Leader pada bidang Arsitektur/Perencanaan Arsitektur/Perencanaan Kota/Wilayah sekurangkurangnya 7 tahun. 2. Ahli Planologi (1 orang) Lulusan Sarjana S1 Teknik Planologi Universitas Negeri atau yang disamakan dengan pengalaman sebagai Ahli Planologi minimal 5 tahun. 3. Ahli Arsitektur (1 orang) Lulusan Sarjana S1 Teknik Arsitektur Universitas Negeri atau yang disamakan dengan pengalaman sebagai Ahli Arsitektur minimal 5 tahun. 4. Ahli Sipil (1 orang) Lulusan Sarjana S1 Teknik Sipil Universitas Negeri atau yang disamakan dengan pengalaman sebagai Ahli Sipil minimal 5 tahun.
5. Ahli Statistik (1 orang) Lulusan Sarjana S1 statistik Universitas Negeri atau yang disamakan dengan pengalaman sebagai ahli statistik minimal 5 tahun 6. Ahli Kebijakan/Hukum Lulusan Sarjana S1 Hukum Universitas Negeri atau yang disamakan dengan pengalaman sebagai Ahli Hukum minimal 5 tahun. 7. Surveyor (60 orang) Lulusan Sarjana D3 Geodesi/Geografi/Geomatik Geodesi/Geografi/Geomatika a dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun. 8. Drafter (2 orang) Lulusan Sarjana D3 / STM dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun. 9. Operator Database Komputer (6 orang) 10. Administrasi dan Keuangan Lulusan Sarjana D3 / SMA dengan pengalaman sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 3 tahun. X. PENYUSUNAN USULAN TEKNIS DAN BIAYA Sebelum melaksanakan pekerjaan, konsultan wajib menyusun Usulan Teknis dan Biaya terdiri dari: a. Usulan teknis dengan penjelasan terinci tentang metoda teknis tahapan kegiatan, waktu penyelesaian dan lain-lain. b. Usulan biaya dengan perincian biaya pada setiap tahap kegiatan yang dilakukan. c. Program kerja dan Daftar Tenaga Ahli, dll. XI. WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN DAN PELAPORAN Pekerjaan penyusunan data perumahan dan permukiman harus diselesaikan selama 4 bulan atau 120 hari kalender, ditetapkan sesuai berita acara rapat penjelasan umum terhitung sejak kontrak ditandatangani. ditandatangani. Uraian kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : NO. URAIAN KEGIATAN I II III IV 1 2341 23412 3412 34 1. Persiapan 2. Laporan Pendahuluan 3. Survey Lapangan 4. Kompilasi Data 5. Laporan Antara 6. Draft Laporan Akhir
7. Perbaikan Laporan Akhir XII. OUTPUT YANG Y ANG DISERAHKAN Output yang diserahkan oleh Konsultan antara lain adalah: 1. Laporan Pendahuluan berjumlah 5 buku dan 5 CD 2. Laporan Antara berjumlah 5 buku dan 5 CD 3. Laporan Akhir berjumlah 5 buku dan 5 CD 4. Album Data dan Peta Sebaran Perumahan dan Permukiman berjumlah 5 buku dan 5 CD 5. External Hard disk yang berisikan Data Perumahan dan Permukiman. Dokumen laporan dibuat dengan ketentuan ketentuan dimensi kertas F-4 (21 cm X 33 cm), polos-putih, HVS, 80 gram, dilapisi dil apisi kertas tipis berwarna (pembatas bab), tulisan (huruf) jenis tegak, standar, bentuk jelas, huruf cetak dan bukan matrix dot dengan spasi 1,5 spasi. Sampul menggunakan kertas tebal/jenis buffalo/matte paper warna kuning dijilid, menggunakan ring. XIII. PENUTUP Pemberi Tugas akan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagai dasar bagi Konsultan/Tenaga Ahli untuk memulai pelaksanaan pekerjaan. Kontrak Kerja segera diterbitkan dan ditandatangani setelah ada kesepakatan ikatan kerja kedua belah pihak.
PENYUSUNAN DATA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG-2010 B. KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN DATA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN I. LATAR BELAKANG Dalam era otonomi daerah, manajemen pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman yang baik merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan efektivitas serta efisiensi pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks hubungan ketersediaan ruang kota dengan kebutuhan mengakomodir kebutuhan perumahan dan permukiman Kota Bandung pada tahun 2010 Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Tata Ruang Cipta Karya telah mengalokasikan anggaran untuk melakukan pekerjaan Penyusunan Data Perumahan dan Permukiman. Kegiatan tersebut sebagai salah satu pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan, merupakan wujud nyata political will pemerintah Kota Bandung untuk melakukan pelayanan bagi warga kota. Mengingat strategisnya peran informasi mengenai perumahan dan permukiman tersebut maka di dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif, efisien dan mencerminkan suatu semangat tata pemerintahan yang baik (good governance) mulai dari aspek kebijakan, perencanaan, pembangunan, pengendalian, pemantauan dan evaluasinya terhadap pengembangan perumahan dan permukiman di Kota Bandung. Berdasarkan review, kajian, dan fasilitasi awal tentang pemanfaatan ruang untuk perumahan dan permukiman diindikasikan terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan aspek,
teknis, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terutama dalam hal kebijakan peruntukan penggunaan ruang. Secara prosedural permasalahan utama adalah belum sinerginya kedua belah pihak yaitu masyarakat sebagai pihak yang dilayani dan pemerintah selaku administrator dan regulator dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman serta Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan kepada pemerintah untuk bertanggung jawab dan melakukan pemantauan pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan perumahan dan permukiman oleh swasta, pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam pemanfaatan ruang perlu dikembangkan penatagunaan penatagunaan tanah yang mengatur pola pengelolaan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hal ini terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mengatur perumahan dan permukiman di Kota Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di I ndonesia yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Pertambahan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan akan perumahan dan permukiman meningkat. Akibatnya adalah meningkatnya jumlah perumahan dan permukiman yang jika tidak dikawal oleh manajemen pemanfaatan ruang akan tercipta suatu wilayah perumahan dan permukiman yang tidak teratur. Sebagai akibat dari urban renewall adalah munculnya kekumuhan di beberapa tempat tertentu yang memerlukan revitalisasi dan peremajaan kota. Dalam implementasi rencana tata guna tanah untuk kawasan perumahan dan permukiman di Kota Bandung dilakukan dengan melaksanakan: melaksanakan: 1) Pengendalian pemanfaatan ruang 2) Pengendalian intensitas bangunan 3) Tata guna tanah untuk kawasan permukiman 4) Pengembangan wilayah perumahan dan permukiman Hasil kegiatan akan mengindikasikan mengindikasikan keluaran yang menunjukkan bahwa implementasi rencana tata guna tanah untuk kawasan perumahan dan permukiman di Kota Bandung perlu dioptimalkan. Hal ini dapat dilihat dari masih bercampurnya pembangunan kawasan industri dengan kawasan permukiman, minimnya sarana prasarana permukiman, terdapat permukiman penduduk di sepanjang rel kereta api dan sempadan sungai. Selain itu diharapkan adanya rumusan kebijakan tentang penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kawasan perumahan dan permukiman harus ditingkatkan. Untuk merumuskan kebijakan perumahan yang tepat, maka diperlukan adanya data perumahan dan permukiman yang akurat. II. TUJUAN : Tujuan kegiatan ini adalah : 1. Mengumpulkan dan menginventarisasi data perumahan dan pemukiman sebagai landasan perumusan kebijakan, perencanaan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi perumahan dan permukiman di Kota Bandung. 2. Menyusun data yang relevan dan signifikan dengan penyusunan kebijakan, perencanaan, perencanaan, pemrograman, penganggaran, pemantauan pemantauan dan evaluasi perumahan dan permukiman di Kota
Bandung. 3. Mengevaluasi program yang telah dilakukan di lakukan dan memberikan usulan program pengembangan perumahan ke depan. III. SASARAN: Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah tersusunnya data yang relevan dan signifikan dengan penyusunan kebijakan, perencanaan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukman di Kota Bandung. IV. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. 2. Undang-Undang No.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. 3. Undang-Undang No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. 4. Undang-undang No.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699). 6. Undang-Undang No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 7. Undang.-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun T ahun 1987 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3358); 9. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1993 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. 10. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. 11. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 13. Keputusan Presiden No.63 Tahun 2003 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional. 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. 15. Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNo.29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. 16. Peraturan Mentari Pekerjaan UmumNo.30/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan. 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
