1
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYUSUNAN DATABASE PERUMAHAN BERDASARKAN FISIK BANGUNAN
1. LATAR BELAKANG Perkembangan suatu kawasan tidak lepas dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai di kawasan tersebut. Kualitas kehidupan yang dituntut senantiasa berkembang, seiring dengan perkembangan lingkungan suatu kawasan dan perkembangan lingkungan strategis. Disisi lain, perkembangan di sektor ekonomi yang pesat diikuti pula oleh pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, memberikan andil untuk memacu pembangunan dan pengembangan lahan baru. Kondisi ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap ketidakseimbangan antara lingkungan dan jumlah penduduk. Kebutuhan akan perumahan yang semakin lama semakin meningkat disertai laju penduduk yang semakin bertambah, perlu diantisipasi dengan penunjang berupa penambahan dan pendataan kondisi perumahan yang ada. Dalam kaitan ini, telah disadari bahwa kebutuhan mutlak akan perumahan oleh karena itu perumahan harus tertata dalam kesatuan sistem permukiman yang terpadu sehingga permukiman aman, nyaman, sejuk, berkesinambungan, sustainable dan indah. Perumahan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia. Kondisi yang demikian juga terjadi di perumahan Kabupaten Bagka Barat, dimana terjadi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Pertumbuhan tersebut didorong oleh beberapa potensi sumber daya alam yang cukup besar seperti sumber daya mineral, sumber daya hutan, sumber daya laut dan perikanan dan lain-lain. Agar potensi sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Barat, maka perlu didukung oleh beberapa faktor seperti tersedianya dan berfungsinya infrastruktur prasarana dan sarana dengan baik sebagai pendukung utama sistem perumahan. Dengan kondisi beberapa perumahan di Kabupaten Bangka Barat diantaranya Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpang Teritip, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parittiga, Kecamatan Kelapa, dan Kecamatan Tempilang belum sepenuhnya terpenuhi dan tingkat kebutuhan bervariasi tergantung kondisi geografis, budaya maupun kebiasaan atau norma masyarakat yang ada di wilayah perumahan. Disamping itu akan berpengaruh terhadap kelancaran arus permukiman dan menghambat kelancaran berbagai aktifitas sehari-hari masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu adanya suatu pendataan/inventarisasi yang akan menjadi kebutuhan perumahan. Data tersebut diidentifikasi kemudian dijadikan sebagai database untuk program perbaikan dan peningkatan seluruh aspek perumahan yang ditindaklanjuti pada program penanganan selanjutnya. Sehingga dirasa perlu adanya kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap seluruh perumahan yang ada di Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bangka Barat.
2
2. MAKSUD DAN TUJUAN
A. Maksud Pekerjaan Inventarisasi dan Identifikasi Perumahan Kabupaten Bangka Barat nantinya adalah menyiapkan data terkini (data base) kondisi perumahan yang akan dipergunakan sebagai acuan menyusun program penanganannya.
B. Tujuan Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah untuk : a. Pemutakhiran data perumahan. b. Penilaian kondisi perumahan. c. Evaluasi kondisi perumahan. d. Penyusunan skala prioritas, metode dan strategi penanganan.
3. SASARAN Sasaran dari Database Perumahan di Kabupaten Bangka Barat diantaranya Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpang Teritip, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parittiga, Kecamatan Kelapa, dan Kecamatan Tempilang adalah : a. Peta lokasi perumahan. b. Keadaan dan kondisi perumahan. c. Skala prioritas dan metode penanganan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. d. Schedule rencana tindak dan rencana anggaran biaya dalam bentuk matrik serta strategi penanganan.
4. DASAR HUKUM a. Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. b. Undang-Undang No.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. c. Undang-Undang No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. d. Undang-undang No.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699). f.
Undang-Undang No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
g. Undang.-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang. h. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1993 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. i.
Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
j.
Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
k. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. l.
Keputusan Presiden No.63 Tahun 2003 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.
m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
3
n. Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNo.29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. o. Peraturan Mentari Pekerjaan UmumNo.30/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan. p. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
5. RUANG LINGKUP
A. Lingkup Lokasi Lokasi Database Perumahan ini berada di Kabupaten Bangka Barat diantaranya Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpang Teritip, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parittiga, Kecamatan Kelapa, dan Kecamatan Tempilang. Lingkup pekerjaan ini meliputi : a. Survey pengumpulan data Kebutuhan Masyarakat Survey kondisi perumahan ini menggunakan metode Kuisioner, yaitu metode yang paling memungkinkan untuk memenuhi tuntutan akan keperluan data perumahan. Metode ini nantinya akan mengambil sampling dari beberapa titik di setiap koridor/jalur yang ada dalam perumahan. b. Pemasukan data berdasarkan penilaian prioritas Penyusunan database diarahkan untuk menyusun suatu sistem informasi kebutuhan masyarakat.
Dalam
skala
prioritas
perumahan
akan
diolah
untuk
dilakukan
penanganan dalam program selanjutnya. c. Pengolahan data atau analisa kondisi infrastruktur maupun jaringan jalan, drainase, sanitasi
untuk
mendapatkan
gambaran
serta
kelebihan
ataupun
kekurangan
prasarana dan sarana perumahan. d. Penyusunan skala prioritas, metode dan strategi, penanganan berdasarkan evaluasi terhadap kondisi kinerja prasarana dan sarana dan aspirasi masyarakat beserta stakeholder berupa:
Skala prioritas penanganan berdasarkan nilai kondisi;
Metode penanganan;
Strategi penanganan;
Schedule rencana tindak (matrik).
Database yang akan disusun/dibangun dalam aplikasi ini meliputi database yang menyangkut
prasarana
dan
sarana
penunjang
perencanaan, pengelolaan serta pembiayaannya.
B. Lingkup Kegiatan Ruang lingkup pekerjaan ini adalah: 1. Pendataan kondisi eksisting a. Pengumpulan data perumahan. b. Identifikasi data. c. Integrasi data yang berkaitan dengan perumahan. d. Klasifikasi data. 2. Penyusunan data.
yang
berhubungan
dengan
4
3. Evaluasi program yang telah dilakukan dan usulan program berdasarkan kondisi eksisting.
C. Data dan Fasilitas Penunjang 1) Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa : a. Data Sekunder Ada. b. Ruangan Ada. c. Fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan oleh Penyedia Jasa yaitu Konsultasi/pembahasan. 2) Penyediaan oleh Penyedia Jasa Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan oleh penyedia jasa. Penyedia jasa harus menyediakan fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan, selain yang telah disediakan oleh pemberi tugas, seperti Drone, GPS, Kamera. 6. PENDEKATAN / METODOLOGI Metodologi pelaksanaan kegiatan Database Perumahan ini, meliputi :
A. TAHAPAN PERSIAPAN
Melakukan penyusunan pedoman penugasan berupa proposal teknis sebagai penjelasan terhadap pemahaman lingkup pekerjaan dan penjabaran kegiatan Database Perumahan;
Penyiapan sumber daya manusia beserta pembagian tugas dan tanggung jawabnya, sesuai yang dipersyaratkan KAK;
Penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
Mempersiapkan teknis pelaksanaan survei berupa penyiapan perangkat keras dan perangkat lunak pengumpulan data lapangan, proses pengolahannya, dan keluaran berupa informasi yang diinginkan. Salah satunya adalah penyiapan format (model teknis) Database Perumahan. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan asosiasi profesi, untuk membantu dalam proses perolehan data.
B. TAHAPAN PELAKSANAAN SURVEY
Survei dan wawancara kepada aparat pemerintah daerah, masyarakat, pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung dan persyaratan administratif;
Pelaksanaan Database Perumahan yang dilakukan oleh konsultan, didampingi oleh instansi terkait, dengan komponen pemeriksaan sesuai dengan lingkup pekerjaan.
Persiapan Survey Lapangan
Penelaahan materi bahan-bahan untuk pendataan perumahan.
Pembuatan daftar data primer dan data sekunder yang diperlukan .
Persiapan model dan metode pengumpulan data.
Penyediaan peta dasar untuk kebutuhan pendataan.
5
Pembuatan program kerja survey lapangan.
Pelaksanaan Survey Lapangan
C. TAHAPAN KOMPILASI DAN ANALISIS
Melakukan kajian terhadap kondisi fisik prasarana dan sarana sesuai komponen pemeriksaan, dilengkapi dengan gambar pendukung.
Melakukan indikasi biaya yang diperlukan bagi Database Perumahan lebih lanjut.
Evaluasi program pengembangan perumahan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan.
Pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data yang relevan, analisis, dan evaluasi dari data yang telah ada.
D. TAHAPAN KESIMPULAN
Perumusan kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan yang dapat menggambarkan secara umum bagaimana penyelenggaraan pembangunan pada program selanjutnya.
Melakukan konsultasi dan pembahasan secara intensif dengan Tim Teknis, pakar, akademisi, dan instansi terkait, serta unsur Pemerintah kab/kota, guna memperoleh masukan penyempurnaan laporan.
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Untuk menyelesaikan semua lingkup kegiatan pekerjaan ini dibutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pejabat Pembuat Komitmen.
8. KEBUTUHAN TENAGA AHLI Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan berbagai Tenaga Ahli dari disiplin ilmu yang terkait dan pengalaman, sebagai berikut. TENAGA AHLI
PENGALAMAN (TAHUN)
Ahli Teknik (TL) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Ahli Database
S1 (5 th) S1 (5 th) S1 (5 th)
TENAGA PENDUKUNG
PENGALAMAN (TAHUN)
NO 1. 2. 3. NO
1. 2. 3.
Administrasi dan Keuangan Operator Auto CAD / Desain Grafis Surveyor
S1 (3 th) D3 (3 th) SLTA (3 th)
DISIPLIN ILMU Teknik Sipil Teknik Planologi Teknik Informatika DISIPLIN ILMU Semua Disiplin Ilmu (Memiliki Sertifikat dibidangnya) Semua Disiplin Ilmu (Memiliki Sertifikat dibidangnya) Semua Disiplin Ilmu (Memiliki Sertifikat dibidangnya)
Jika dibutuhkan, konsultan dapat menambah tenaga ahli untuk bidang keahlian lainnya. Selain tenaga ahli professional yang mutlak harus dipenuhi sesuai dengan disiplin ilmunya, untuk kelancaran dan ketertiban serta optimalnya pelaksanaan pekerjaan, perlu didukung tenaga professional berpengalaman. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu tenaga pendukung sesuai dengan keahliannya dengan tingkat disiplin ilmu yang dapat melaksanakan tugas sesuai kedudukannya.
6
Kualifikasi dan Pengalaman
1. Ahli Teknik (TL) Ketua Tim adalah seorang Sarjana Teknik Sipil, mempunyai sertifikat keahlian sebagai ahli teknik sesuai Undang-undang Jasa Konstruksi, lulusan perguruan tinggi berprestasi baik dan berpengalaman minimal 5 tahun yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan serta mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis. Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai ketua tim, ketua tim yang akan menjalankan
tugasnya,
disamping
mempunyai
keahlian
dibidangnya
juga
harus
mempunyai kemampuan yang kuat dalam berkomunikasi dan manajerial, mempunyai reputasi yang baik dan berhasil dalam integrasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan pihak/unsur terkait serta masyarakat. Mampu menguasai masalah peraturan bangunan gedung serta memahami masalah perencanaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung. Tim Leader dituntut untuk mengetahui dan memahami peraturan terkait bangunan gedung (UUBG, PPBG, Kepmen/ Permen, SNI, Perda BG dan standar internasional terkait bangunan gedung).
2. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota adalah seorang Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi, mempunyai sertifikat keahlian sebagai ahli teknik sesuai Undang-undang Jasa Konstruksi, lulusan perguruan tinggi berprestasi baik dan berpengalaman minimal 5 tahun yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan serta mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis. Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai ahli perencanaan wilayah dan kota yang akan menjalankan tugasnya dituntut untuk mengetahui dan memahami peraturan terkait bangunan gedung sesuai rencana tata ruang wilayah ataupun rencana detail desain wilayah.
3. Ahli Database Ahli Database adalah seorang Sarjana Teknik Informatika, lulusan perguruan tinggi berprestasi baik dan berpengalaman minimal 5 tahun yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan serta mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis. Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai ahli database dengan tugasnya input data dan desain grafis.
4. Administrasi dan Keuangan Administrasi dan Keuangan membantu tugas tenaga ahli dalam proses pengetikan suratsurat, perijinan dan tentang keuangan.
5. Operator Auto CAD / Desain Grafis Operator Auto CAD / Desain Grafis membantu tugas tenaga ahli dalam proses pelaksanaan penggambaran dan penuangan hasil lapangan kedalam program.
7
6. Surveyor Surveyor membantu tugas tenaga ahli dalam proses pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Prasarana Perumahan dan Permukiman dilapangan. Surveyor dituntut untuk mengetahui dan memahami peraturan terkait bangunan (UUBG, PPBG, Kepmen/ Permen, SNI, Perda BG dan standar internasional terkait bangunan gedung) serta memahami masalah perencanaan, pemeliharaan, dan perawatan infrastruktur.
9. KELUARAN Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah terkumpulnya data perumahan yang relevan
dan
signifikan
penganggaran,
dengan
penyusunan
kebijakan,
perencanaan,
pemrograman,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan
permukiman di Kabupaten Bangka Barat, antara lain : 1. Data perumahan dan permukiman rawan bencana; 2. Data permukiman kumuh baik squatter dan slump area (titik lokasi dan luas area); 3. Data perumahan padat; 4. Data rumah tidak layak huni; 5. Data perumahan yang dibangun oleh pihak berbadan hukum (RSH, RSS, Town House, Rusunami, Rusunawa, Maisonete, Rukan, Ruko dan lain-lain); 6. Data perumahan swadaya/perorangan; 7. Data perumahan ideal sesuai KDB/KLB dan KDH; 8. Data perumahan ideal sesuai peruntukan (formal dan informal); 9. Data Kawasan Siap Bangun (KASIBA) /Lahan Siap Bangun (LISIBA); 10. Data cadangan lahan untuk perumahan (Land Banking); 11. Dan lain-lain.
10. PELAPORAN Pedoman tahapan penyampaian laporan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :
A. LAPORAN PENDAHULUAN Laporan Pendahuluan diserahkan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterbitkan SPMK dan diterima setelah dilakukan konsultasi dan pembahasan dengan Pihak Penyelenggara, Tim Teknis sebanyak 10 (sepuluh) Eksemplar. Laporan Pendahuluan meliputi :
Pendalaman Kerangka Acuan Kerja, pemahaman latar belakang perlunya kegiatan database prasarana perumahan dan permukiman;
Perumusan masalah secara umum dan pembuatan alur pikir kegiatan database prasarana perumahan dan permukiman;
Penetapan metoda dan pendekatan kajian, penyusunan kerangka pencapaian sasaran, jadwal waktu, pengerahan tenaga teknis/ahli yang terlibat;
Persiapan Survei;
Penyiapan model teknis (kuisioner);
Identifikasi hasil data yang menjadi perioritas;
8
B. LAPORAN ANTARA Laporan Antara diserahkan 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterbitkan SPMK, kemudian dilakukan diskusi dan evaluasi terhadap kemajuan pekerjaan bersama Tim Teknis dan instansi terkait sebanyak 10 (sepuluh) Eksemplar. Laporan Antara meliputi :
Identifikasi permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung dari daerah;
Penyusunan substansi database perumahan dan permukiman berdasarkan kerangka yang telah disepakati;
Pelaksanaan pemeriksaan dan pengumpulan data di lapangan;
Hasil kajian terhadap proses pemeriksaan yang telah dilakukan;.
C. LAPORAN AKHIR Laporan Akhir diserahkan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa kontrak dan diterima setelah dilakukan konsultasi dan pembahasan dengan Pihak Penyelenggara, Tim Teknis dan Pemda setempat sebanyak 10 (sepuluh) Eksemplar. Laporan Akhir meliputi :
Dokumen Akhir Database Perumahan Berdasarkan Fisik Bangunan sebanyak 5 (lima) buku;
Laporan seluruh hasil kegiatan diseminasi dan publikasi, yang berisi hasil kegiatan, dokumentasi kegiatan, prosiding pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion;
Kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan;
Hasil analisis langkah penanganan pada program selanjutnya berupa data (matrik) yang menjadi skala prioritas kebutuhan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman;
Album Peta tematik Kabupaten Bangka Barat;;
Soft Copy seluruh keluaran pekerjaan sebanyak 10 (sepuluh) DVD, serta 1 (satu) buah hard disk.
D. Aplikasi Database Perangkat lunak ini yang digunakan untuk mengatur dan mengelola data dalam bentuk database.
Digunakan
untuk
membuat
laporan
kondisi
perumahan
yang
saling
berhubungan dan sistematis.
E. Format Laporan Format produk laporan yang dihasilkan dibuat dalam bentuk tulisan yang dilengkapi dengan gambar, peta, foto, dan tabel/grafik, dengan format sebagai berikut :
Produk Laporan
a. Kertas Ukuran kertas
:
A4, 80 gram
Jenis kertas
:
polos, HVS, warna putih
Pembatas
:
kertas tipis berwarna sebagai pembatas antar bab.
9
b. Tulisan
Jenis huruf
:
standar
Bentuk huruf
:
jelas, huruf tegak/miring (sesuai keperluan)
Line spasi
:
1,5 spasi
Warna
: tulisan, peta, gambar, dan foto yang penting berwarna sesuai kebutuhan.
c. Sampul/ Cover
Bahan sampul
:
kertas tebal, jenis buffalo, dilaminasi, hardcover
Warna sampul
:
disepakati kemudian
Penjilidan
:
dijilid rapi
Format sampul
:
desain dan tata letak tulisan pada sampul di desain oleh pelaksana/konsultan dan disetujui oleh pihak pengguna jasa.
d. Tabel dan Grafik
Format tabel/grafik
:
kreatifitas konsultan, mudah dibaca dan dimengerti.
F. Penyampaian Laporan Pelaksana diwajibkan untuk menyempurnakan setiap produk pelaporan dengan tepat waktu, baik kepada pemberi tugas maupun kepada tim teknis dan narasumber untuk mendapatkan koreksi dan sebagai bahan pembahasan.
11. PENUTUP 1. Dalam melaksanakan tugasnya konsultan harus mencari informasi yang dibutuhkan selain informasi yang telah disampaikan melalui KAK. Informasi yang dimiliki harus juga termasuk informasi dari Pemerintah dan pemilik/pengelola termasuk pemakai gedung sebagai obyek yang sedang di studi. Keabsahan data dan informasi dari berbagai sumber yang digunakan dalam proses deskripsi, analisis dan penuangan konsep serta penyusunan berbagai program pada kegiatan bantuan teknik menjadi bagian tugas koreksi dari Konsultan yang bersangkutan. 2. Setelah KAK ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang telah diterima dan mencari bahan masukan (input yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan ini). 3. Berdasarkan bahan-bahan tersebut agar konsultan segera menyusun Program Kerja dan dibahas bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen/Pemimpin Kegiatan dan/atau Tim Teknis yang telah ditentukan.
Muntok,
Juli 2017
PENGGUNA ANGGARAN,
MUHAMMAD KAIDI, SE NIP.19670408 199403 1 006
