BAB IX ISLAM DAN NEGARA
Artin Artinya: ya: “Hai “Hai Manus Manusia, ia, sesun sesunggu gguhny hnya a kami kami menci mencipta ptakan kan kamu kamu dari dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangs bangsa-ba a-bangs ngsa a dan dan bersu bersuku-s ku-suk uku u supay supaya a kamu kamu bisa bisa salin saling g mengenal mengenal dan kenal:……”. QS. Al-Hujuraat Al-Hujuraat (49): 13 1
A. ASAL MULA MULA TERBENTUKNYA TERBENTUKNYA NEGARA Manusia sebagai mahluk sosial diciptakan Allah dalam keadaan lemah, tanpa tanpa bantu bantuan an orang orang lain, lain, manus manusia ia tidak tidak bisa bisa meme memenu nuhi hi semu semua a kebu kebutuh tuhan an hidup, hidup, yang diperluk diperlukan. an. Watak dasar penciptaa penciptaan n diri yang serba serba terbatas terbatas ini, mendoron mendorong g manusia manusia untuk untuk bekerja bekerjasama sama dan saling saling membantu membantu.. Dari Dari peroses peroses Interaksi Sosial itu secara Evolutif membentuk komunitas hidup bermasyarakat dan akhirnya sepakat membuat kontrak politik untuk mendirikan negara. “Organisasi kemasyarakatan merupakan keharusan bagi kehidupan manusia. Manusia adalah mahluk politik atau sosial, dia tidak dapat hidup tanpa organis organisasi asi kemasya kemasyarakat rakatan an atau atau Negara Negara”. ”. 2
Negara Negara merupak merupakan an perseku persekutuan tuan
hidup, hidup, memilik memilikii sejumla sejumlah h pendudu penduduk k dan merumu merumuskan skan negara negara sebaga sebagaii negara negara huku hukum m dala dalam m suatu suatu Permu Permusya syawar warata atan. n. Menur Menurut ut Al – Masw Masward ardii “Lemba “Lembaga ga Negara Negara dan Pemerin Pemerintaha tahan n adalah adalah sebaga sebagaii pengga pengganti nti fungsi fungsi kenabia kenabian n dalam dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.” sisi sisi
nega negara ra
dapa dapatt
difa difaha hami mi
seba sebag gai
3
Dengan demikian, dimulai dari
lemb lembag aga a
polit olitik ik
atau tau
Orga Organi nisa sasi si
pemerintahan sebagai Manifestasi keberserikatan hidup didalam wilayah suatu
2
masyara masyarakat kat bangsa bangsa untuk untuk mewujud mewujudkan kan ketertiba ketertiban n umum umum dan kesejah kesejahteraa teraan n bersama dengan berdasarkan sistem hukum. Dalam teori kontrak sosial terbentuknya negara Madinah adalah setelah Nabi Muhammad SAW. Yang didukung seluruh komponen penduduk setempat sepakat menerima “Piagam “Piagam Madinah” Madinah” sebagai kontrak politik bersama. Aspirasi yang yang multi multi etnis, etnis, kultur kultur dan agama diakomo diakomodir dir dalam dalam piagam piagam yang yang terdiri terdiri 47 pasal , memuat memuat peratura peraturan n dan hubung hubungan an antara antara berbag berbagai ai Komunita Komunitas s dalam dalam masyarakat Madinah yang majmuk. Di negara baru ini Nabi bertindak layaknya seorang kepala Negara dengan Piagam Madinah sebagai Konstitusinya. Pada periode Madinah inilah totalitas ajaran Islam yang berkaitan dengan aspek sosial polit politik ik dan kene kenega garaa raan n dapa dapatt diter diterapk apkan an seca secara ra Efekti Efektif, f, karen karena a agama agama dan dan kekuasaan politik berjalan seiring .
B. TUJUAN PEMBENTUKAN NEGARA Tujuan bermasyarakat bermasyarakat dan bernegara ialah untuk mewujudkan kebaikan dan dan melin melindun dungi gi kepe kepenti nting ngan an bersa bersama ma untuk untuk keseja kesejahte hteraa raan n yang yang mere mereka ka harapkan. Menurut Al-Farabi “dalam kehidupan bernegara tidak hanya bertujuan memenuh memenuhii kebutuha kebutuhan n pokok pokok dan kelengk kelengkapan apan kehidup kehidupan, an, tetapi tetapi yang yang lebih lebih penting adalah terciptanya kebahagiaan kebahagiaan lahir batin, material dan spiritual. spiritual. 4 Negara dalam usahanya mencapai tujuan dan cita-citanya diperlukan landasan moral dengan menjaga terpeliharanya kehidupan beragama, Solidaritas Sosi Sosial al dan dan ahla ahlak k yang yang luhu luhurr seba sebaga gaii pros proses es kond kondis isio ioni ning ng terb terben entu tukn knya ya masyarakat yang sejahtera. Di samping itu suasana yang nyaman, aman dan tertib tertib.. sebag sebagai ai tuju tujuan an asasi asasi berne bernega gara ra diperl diperluk ukan an pemi pemimpi mpin n yang yang adil adil dan dan berwibawa serta pemerintahan yang bersih dari penyimpangan dan kezaliman. Dalam hal ini sistem hukum dan penegakan hukum oleh hakim-hakim yang adil menj menjad adii
jami jamina nan n
terw terwuj ujud udny nya a
cita cita-c -cit ita a
luhu luhurr
tuju tujuan an
berm bermas asya yara raka katt
dan dan
=>be => bern rneg egar ara a yang yang baik baik,, yakn yaknii mema memanu nusi siak akan an kehi kehidu dupa pan n manu manusi sia a yang yang manusiawi sesuai Fitrah yang dikehendaki Allah SWT.
C. PANDANGAN ISLAM TERHADAP NEGARA Dalam tradisi politik Islam terdapat tiga corak pemikiran tentang hubung hubungan an agama agama dan negara. negara. Perbeda Perbedaan an cara pandang pandang ketiga ketiga pemikira pemikiran n ini terletak pada konseptualisasi yang diberikan kedua istilah tersebut kendati Islam difahami difahami sebaga sebagaii agama agama yang yang ajarann ajarannya ya meliputi meliputi totalita totalitas s kehidupa kehidupan n manusia manusia termasuk politik dan kenegaraan.
3
Paradigma pertama adalah cara pemikiran konservatif yang terdiri dari ulama ulama Syi’ah Syi’ah dan kelompok kelompok Fundame Fundamental ntalis is seperti seperti M. Rasyid Rasyid Ridha, Ridha, Sayyid Sayyid Qutu Qutub b dan dan Al-M Al-Mau audu dudi di.. Mere Mereka ka mema memaha hami mi Isla Islam m seba sebaga gaii Agam Agama a yang yang Komprehensip Komprehensip mengatur mengatur berbagai berbagai aspek kehidupan termasuk politik kenegaraan. Dalam Syari’at Islam juga tidak ada pemisahan antara agama dan politik, antara agama dan negara. negara. Dengan Dengan demikian. demikian. Urusan agama dan negara negara terintegrasi terintegrasi sebagai satu sistem yang tidak terpisahkan. Wilayah agama juga meliputi politik kene kenega gara raan an..
Nega Negara ra
seba sebaga gaii
lemb lembag aga a
poli politi tik k
juga juga
meru merupa paka kan n
wila wilaya yah h
keagamaan. Negara dalam perspektif Syi’ah dan kelompok Fundamentalisme ters terseb ebut ut
diat diatas as
adala dalah h
neg negara
Theo Theokr kras asii
dima dimana na
keku kekuas asaa aan n
negar egara a
diseleng diselenggara garakan kan atas atas dasar dasar kedaula kedaulatan tan Tuhan Tuhan dan menjadik menjadikan an Syari’at Syari’at Islam Islam sebagai hukum dasar negara. Agama Islam juga menjadi agama resmi negara. Oleh Oleh
kare karena na
itu itu
dala dalam m
neg negara ara
Teok Teokra rasi si
tida tidak k
dibe dibena nark rkan an
mene menemp mpuh uh
kebijaksanaan politik, Hukum dan sebagainya yang bertentangan dengan ajaran dan hukum Tuhan atau Syari’at Islam. I=>
Dalam konteks konteks ini, Al- Maududi Maududi mengatakan: mengatakan: “dalam bernegara bernegara
umat umat Islam Islam tidak tidak perlu perlu bahkan bahkan dilarang dilarang meniru meniru sistem sistem barat, barat, cukup cukup kembali kembali kepada sistem politik Al-Khulafa, Al- Rasyidin sebagai model atau contoh sistem menurut Islam”.
5
Paradigma Paradigma kedua adalah adalah pemikira pemikiran n yang bercora bercorak k akomodati akomodatif f sebagaimana pendapat Al – Mawardi (W. 1058). Bahwa “Lembaga Negara dan Pemerin Pemerintahan tahan diadaka diadakan n sebaga sebagaii pengga pengganti nti fungsi fungsi kenabian kenabian dalam dalam menjaga menjaga agama agama dan mengatu mengaturr dunia”. dunia”.6
“Pemeli “Pemelihara haraan an agama agama dan pengatu pengaturan ran dunia dunia
merupakan dua hal yang berbeda, tapi berhubungan secara simbolik, keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian”. 7 Dengan demikian antara agama dan negara negara terdapat terdapat hubung hubungan an yang yang bersifat bersifat kompleme komplementer. nter. Karena Karena dengan dengan negara, agama dapat berkembang dan sebaliknya sebaliknya dengan dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Dalam konsepsi Al – Mawardi tersebut ditas menunjukkan tentang hubungan agama dan negara, syari’ah mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi legitimasi terhadap realitas politik atau menjadikan menjadikan agama sebagai sebagai alat jastifikasi kepatuh kepatuhan an politik. politik. Dengan Dengan demikia demikian n Al – Mawardi Mawardi memperk memperkenal enalkan kan sebuah sebuah pendeka pendekatan tan pragma pragmatis tis dalam dalam penyele penyelesaia saian n politik politik ketika ketika dihada dihadapkan pkan dengan dengan prinsip – prinsip agama.
4
Paradigma ketiga, ketiga, konsep pemikiran sekularistik yang menghendaki pemi pemisah sahan an antar antara a agam agama a dan polit politik ik atau atau nega negara. ra. Dian Diantar tara a tokoh tokoh seku sekular laris is muslim ialah Ali Abd. Raziq (W. 1905 M). Ahmad Lutfi Sayyid (W. 1973 M). Ali Abd Raziq memahami memahami “Islam tidak berbeda dengan agama – agama yang lain yang yang hanya hanya mengatu mengaturr hubung hubungan an manusia manusia dengan dengan Tuhan, Tuhan, sedang sedangkan kan urusan urusan poli politi tik k dan dan nega negara ra ters terser erah ah sepe sepenu nuhn hnya ya kepa kepada da umat umat tent tentan ang g atau atau pola pola pengaturan yang akandipakai pemerintahan menurut Islam tidak harus berbentuk Khalifah Khalifah atau atau teokrasi teokrasi,, melaink melainkan an dapat dapat beraneka beraneka ragam ragam bentuk bentuk dan sifatnya sifatnya sesuai konteks budaya”.
8
“Sistem Pemerintahan Pemerintahan tidak disinggung disinggung – singgung singgung oleh Al – Qur’an dan Hadits, oleh karena itu dalam ajaran Islam tidak terdapat ketentuan – ketentuan tentang corak negara. Nabi Muhammad Muhammad SAW hanya mempunyai tugas kerasulan dan dalam dalam misi beliau beliau tidak tidak termasuk termasuk pembent pembentukan ukan negara” negara”.. Sistem Sistem Khalifa Khalifah h timbu timbull seba sebaga gaii perke perkemb mbang angan an yang yang sehar seharusn usnya ya dari dari seja sejarah rah Islam Islam.. Siste Sistem m Peme Pemeri rin ntaha tahan n
Khal Khalif ifah ah
merup erupak akan an
prose roses s
hist histor orie ies s
dan dan
bukan ukan
misi misi
keagam keagamaan.s aan.soal oal corak corak dan bentuk bentuk negara negara bukanla bukanlah h soal soal agama, agama, tetapi tetapi soal soal duniaw duniawii dan urusann urusannya ya sepenuh sepenuhnya nya diserahka diserahkan n kepada kepada akal manusia manusia untuk untuk menentukannya”. 9
Konsep pemikiran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa umat Islam hendaknya bersikap rasional dan realistis dalam mewujudkan cita – cita politik yang yang diperjua diperjuangka ngkan n dengan dengan cara yang yang etis dan yang yang sesuai sesuai dengan dengan konteks konteks budaya dan peradaban masyarakatnya. Agama Islam memang tidak mengatur urusan politik, negara dan sistem pemerintahan, tetapi umat Islam tidak dilarang berpoliti berpolitik k dan berijtih berijtihad ad untuk untuk urusan urusan negara negara dan bahkan bahkan kekuasaa kekuasaan n politik politik membangun pemerintahan yang adil justru sangat penting dan diperlukan oleh umat umat Islam, Islam, tetapi tetapi bukan bukan karena karena tuntutan tuntutan agama, agama, melaink melainkan an tuntutan tuntutan situasi situasi social dan politik itu sendiri atau keniscayaan sejarah yang sedang berkembang. Dengan jalan pikiran seperti ini Islam dapat dihadirkan sebagai agama rakhmat dan dan pere pereka katt
pera perada daba ban n masy masyar arak akat atny nya, a, buka bukan n seba sebaga gaii keku kekuat atan an poli politi tik k
ideologis.
D. SISTEM POLITIK ISLAM
5
Dalam tradisi politik Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek sejarah sejarah perkemb perkembanga angan n politik politik dunia dunia Islam Islam dan kedua kedua aspek aspek pemikir pemikiran an politik politik Islam, yaitu sebagai berikut :
1. Perkembangan Perkembangan Bentuk Pemerintahan Pemerintahan Islam Dari segi bentuk negara maupun system pemerintahan, terdapat perb perbed edaa aan n anta antara ra masa masa Nabi Nabi,, masa masa Al – Khul Khulaf afa’ a’ Al Rasy Rasyid idin in dan dan sesudah sesudahnya. nya. System System pemerin pemerintaha tahan n pada masa masa Nabi Nabi lebih lebih tepat tepat disebut disebut sebaga sebagaii system system teokras teokrasi, i, karena karena beliau beliau memang memang memerin memerintah tah atas nama nama Tuhan, Tuhan, melalui melalui syari’a syari’at-Nya t-Nya yang yang diwahyuk diwahyukan an kepada kepada Nabi, Nabi, baik baik dalam dalam bentuk Qur’an dan Hadis. Kekuasaan negara, baik dalam hal legislative, ekse eksekut kutif if maupu maupun n yudik yudikati atiff bera berada da ditan ditanga gan n belia beliau u sendi sendiri ri,, meski meskipu pun n kadang kadang – kadang kadang
beliau beliau juga mendele mendelegas gasikan ikan kepada kepada salah seorang seorang
sahabat. Sebagaimana yang diberikan kepada Mu’adz Ibn Jabal. Sebagai seorang seorang Nabi Nabi yang yang memilik memilikii sifat sifat ma’shum ma’shum,, semua semua tindakan tindakan yang beliau beliau lakukan lakukan selalu selalu dikontrol dikontrol allah, allah, sehingg sehingga a loyalita loyalitas s kaum muslimi muslimin n kepada kepada beliau pun bersifat absolut. Namun demikian dalam memecahkan persoalan – persoalan yang muncu uncull
seri sering ng
juga juga
Nabi abi
mela melaku kuka kan n
“msu “msuya yawa wara rah” h”
deng dengan an
para para
sahabatnya, sahabatnya, dan tidak jarang beliau memutuskan secara demokratis (suara terba terbanya nyak). k). Bahka Bahkan n sebe sebelum lum terjad terjadin inya ya peng penghia hiana natan tan kelom kelompok pok non non muslim, terutama kauh Yahudi terhadap Piagam Madinah, mereka juga ikut dalam musyawarah ini. Piagam ini pun sebenarnya merupakan konsesus bersama antara kelompok agama yang ada di Madinah untuk membangun sebu sebuah ah masya masyarak rakat at atau atau sebuah sebuah negara negara yang yang angg anggota otanya nya terdi terdiri ri dari dari masyarakat yang majemuk. Pada masa Al-Khulafa’ Al-Rasydin (11-41 H / 623-661 M) bentuk negara atau system pemerintahan lebih tepat disebut sebagai Republik Republik,, karena system pemilihan kepala negara dilakukan dengan cara pemilihan atau pengang pengangkatan katan oleh rakyat rakyat atau wakilny wakilnya a serta serta berdasa berdasarkan rkan kriteria kriteria kesalehan kesalehan dan kemampuannya, bukan berdasarkan berdasarkan kriteria kekeluargaan kekeluargaan secara secara turun turun temurun temurun.. Dalam Dalam pengam pengambilan bilan keputus keputusan an para para Khalifah Khalifah itu terbi terbiasa asa melak melakuka ukann nnya ya melal melalui ui musya musyawa warah rah,, teruta terutama ma denga dengan n para para sahabat senior, yang kemudian para ulama disebut sebagai “Ahlul hal wa Al-Aqd”, kumpulan kumpulan para ahli yang kini dapat disamakan dengan lembaga lembaga
6
perm permusy usyaw awara aratan tan rakya rakyatt (Maj (Majlis lis Syur Syura). a). Pada Pada perio periode de Al-Kh Al-Khula ulafa’ fa’ AlAlRasydin system pemerintahan tidak lagi berbentuk teokrasi karena pada Khalifah itu bukan sebagai wakil tuhan di bumi ini. Mereka hanya sebagai pengganti nabi dalam menjaga urusan keagamaan dan keduniaan. Setelah periode Al-Khulafa’ Al-Rasydin, yakni sejak munculnya dinasti Umayah sampai berakhirnya dinasti Turki Usmani, bentuk negara kemu kemudia dian n berk berkemb embang ang menja menjadi di mona monarki rki meski meskipun pun nega negara ra ini ini masih masih bernama bernama kekhalif kekhalifahan ahan yang yang bersifa bersifatt univers universal al dengan dengan bentuk bentuk ini kepala kepala negara (Khalifah atau Sultan) tidak lagi dipilih oleh rakyat atau wakilnya, tetapi tetapi secara secara turun turun temurun temurun di lingkung lingkungan an dinasti dinasti tertentu tertentu saja. saja. Syari’at Syari’at Islam pun masih tetap menjadi hukum positif, meskipun dalam prakteknya sering terjadi campur tangan penguasa. Pada masa kontemporer, terutama sejak berakhirnya dinasti Usmani pada tahun 1923 M. praktek kenegaraan di lingkungan umat Islam banyak dipengaruhi oleh praktek kenegaraan barat. Hal ini terjadi akibat penjaja penjajahan han Barat, Barat, pendidi pendidikan kan modern modern dan kombina kombinasi si politik politik barat barat atas negara – negara dunia ketiga, termasuk dunia Islam. Menurut Samuel P. Huntington meskipun secara tioritis (doktriner) Islam itu kompatibel dengan nilai – nilai demokratis, dalam praktiknya jarang sekali system demokrasi dilaksanakan di negara – negara muslim. 10
2. Pemi Pemiki kira ran n Polit Politik ik Isl Islam am
Ali Abd. Al – Razaq bahwa system politik pemerintahan pemerintahan menurut Islam Islam boleh boleh mengam mengambil bil bentuk bentuk apa saja, bahkan bahkan secara secara ekstrim ekstrim beliau beliau mengata mengatakan kan bahwa bahwa Rasulul Rasulullah lah SAW. SAW. Mendakw Mendakwahka ahkan n agama, agama, dan tidak tidak ada kaitann kaitannya ya dengan dengan urusan urusan kenega kenegaraan raan.. Dengan Dengan demikia demikian, n, monarki monarki,, republik dan sosialis, asal disana terdapat prinsip syura’. Al–Qur’an tidaklah memberikan suatu pola ketatanegaraan tertentu secara pasti, yang harus diik diikut utii ole oleh umat umat Isla Islam m di berba erbaga gaii bela belaha han n duni dunia. a. Dalam alam hal hal ini ini dikemuk dikemukakan akan dua argumen argumen.. Pertama Pertama,, Al-Qur’a Al-Qur’an n pada pada prinsipn prinsipnya ya adalah adalah petunjuk etis bagi manusia, ia bukanlah sebuah kita ilmu politik. Kedua, sudah sudah menj menjadi adi suna sunatu tulla llah h bahw bahwa a insti institus tusii – insti institus tusii socia sociall polit politik ik dan organisasi selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa.
11
Menurut Nurcholis Madjid, nilai negara dan pemerintahan dalam istilah Islam adalah instrumental dan bukan tujuan itu sendiri. Prinsip dari
7
segala segala prinsip prinsip yang yang dikehend dikehendaki aki oleh umat Islam Islam adalah adalah taqwa taqwa kepada kepada Tuhan. Tuhan. Jadi Jadi bentuk bentuk pemerin pemerintahan tahan atau negara negara adalah adalahdiwu diwujudk judkan an untuk untuk menc mencipt iptaka akan n ruang ruang dan dan sebag sebagai ai tempa tempatt bagi bagi setia setiap p manus manusia ia dalam dalam meng mengemb embang angkan kan taqw taqwany anya a kepa kepada da Tuhan Tuhan.. Jadi Jadi masal masalah ahnya nya adala adalah h masalah etika moral, dan kalau seseorang betul – betul mengikuti etika yang yang bers bersum umbe berr dari dari keta ketata taan an dan dan tauh tauhid id,, hasi hasiln lnya ya adala dalah h sika sikap p demokratis. Negara Islam sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah. Masalah kenega kenegaraan raan tidak tidak menjadi menjadi bagian integral integral dari dari ajaran ajaran Islam. Islam. Umat Umat Islam Islam menurut negara atau pemerintahan ini menjadi negara atau pemerintahan Islam. Yang penting adalah isi atau substansinya, bukan bentuk formalnya. Bentuk formal tidak ada manfaatnya kalau isinya tidak berubah. Jadi, boleh negara negara ini dikehen dikehendaki daki oleh Allah, yang yang diridha diridhai-Nya i-Nya.. Negara Negara seperti seperti ini bisa ditumbuhkan melalui pendekatan budaya dalam arti seluas – luasnya. Termasuk Termasuk didalamn didalamnya ya pendidik pendidikan, an, dakwah, dakwah, kesenia kesenian, n, dan diantar diantaranya anya yang terpenti terpenting ng adalah adalah dinamika dinamika intelekt intelektual. ual. Abdurra Abdurrahma hman n Wahid Wahid juga juga mengemukakan mengemukakan bahwa negara harus dilihat dari segi fungsinya, fungsinya, bukan dari normal formalnya, atau negara Islam atau bukan. Selama kaum Muslim dapat dapat menyele menyelengg nggarak arakan an kehidup kehidupan an beraga beragama ma mereka mereka secara secara penuh. penuh. Maka konteks pemerintahannya tidak lagi menjadi pusat pemikiran yang urgen. 12
E. DEMO DEMOKR KRAS ASII ISLA ISLAM M
Asas demokrasi demokrasi dalam tinjauan tinjauan al-Qur’an surat surat Ali Imran (3): 159: 159:
8
Artinya:
“….. dan bermusyawarahlah bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (duniawi) itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah….” 13
Diantara system politik barat yang kini banyak direspon oleh umat Islam adalah system demokrasi yang dianggap identik dengan konsep syura yang terdapat dalam ayat Al-Qur’an tersebut diatas. Secara prinsip, Sistem demokrasi dinilai seba sebaga gaii sebu sebuah ah syst system em yang yang pali paling ng bias bias meng mengha harg rgai ai semu semua a nila nilaii – nila nilaii kemanusiaan kemanusiaan dan sejalan dengan proses globalisasi, globalisasi, persamaan, kebebasan, kebebasan, dan kemajemukan ( pluralisme ). Demokrasi tidak hanya sebatas dalam sebuah masyarakat atau negara, tetapi juga antar negara. Dengan demikian demokrasi kini kini sudah sudah menjadi menjadi ide yang bersifat bersifat univers universal, al, hampir hampir seluruh seluruh negara negara didunia didunia termasuk negara – negara muslim, meskipun dengan disertai mondifikasi baik dari segi konsep konsep maupun maupun bentukny bentuknya, a, sesuai sesuai dengan dengan system system keyakin keyakinan an dan budaya local masing – masing negara. Kata “demokrasi “ demokrasi”” atau “democracy”, berasal dari kata Yunani “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi berarti pemerintahan pemerintahan rakyat. Secara histories demokrasi demokrasi ini muncul seba sebaga gaii resp respons ons terha terhadap dap system system mona monarki rki dictat dictator or Yunan Yunanii pada pada abag abag SM. SM. Namu Namun n demokr demokrasi asi modern modern yang yang muncu muncull sejak sejak abad abad 16 M. telah telah meng mengala alami mi perkembangan perkembangan dimana demokrasi demokrasi tidak hanya dipafami dipafami sebagai sebagai kelembagaan kelembagaan trias politika, tetapi juga mengandung mengandung nilai – nilai universal, terutama persamaan, kebebasan dan prulalisme. Dalam Dalam tradisi tradisi pemikira pemikiran n Islam, Islam, para para cendeki cendekiawan awan Muslim Muslim yang yang mendukung ide demokrasi beranggapan bahwa system demokrasi ini merupakan system system pemerin pemerintaha tahan n mayorita mayoritas s yang menerap menerapkan kan metode metode permusy permusyawa awaratan ratan dalam pengambilan keputusan. Mereka menyamakan menyamakan konsep demokrasi dengan konsep syura yang terdpat dalam Al – Qur’an, hal ini didukung juga oleh fakta seja sejarah rah bahw bahwa a Nabi Nabi juga juga perna pernah h meng mengam ambil bil kepu keputus tusan an berda berdasar sarkan kan suara suara terban terbanyak yak atau atau demok demokrat ratis, is, yakn yaknii ketik ketika a belia beliau u memu memutus tuskan kan posis posisii kaum kaum muslimin dalam perang Uhud untuk melakukan tindakan opensip menghadapi serbuan kaum Musyrikin.
Nilai – nilai demokrasi demokrasi atau syura dalam dalam penerapannya penerapannya secara histories dapat dilihat dari proses permusyawaratan yang terjadi pada pertemuan di Balai Saidah (Madinah) segera setelah Nabi Saw. wafat. Pada waktu itu Abu Bakar
9
yang yang terpilih terpilih sebagai sebagai khalifah khalifah pertama pertama menyamp menyampaikan aikan pidato pidato pelanti pelantikann kannya, ya, yang isinya menerima mandat dari rakyat untuk melaksanakan Al-Qur’an dan AlSunn Sunnah ah.. Sela Selama ma ia mela melaks ksan anak akan an mand mandat at ini, ini, ia haru harus s dipe dipert rtah ahan anka kan. n. Sebaliknya, jika ia berbuat kesalahan fatal, ia harus diturunkan.
14
Adapun bentuk demokrasi dapat berbeda – beda sesuai kondisi yang ada dalam suatu masyarakat Islam, yang penting adalah pelaksanaan prinsip syura yang secara sadar dihormati dan dipertahankan. Dalam konteks ini ijtihad polit politik ik berp berpera eran n untuk untuk merum merumusk uskan an bentu bentuk k demok demokras rasii yang yang sesua sesuaii deng dengan an buda budaya ya masy masyar arak akat at Isla Islam m sete setemp mpat at.. Oleh Oleh kare karena na itu itu umat umat Isla Islam m beba bebas s menen menentuk tukan an tipe tipe system system polit politik ik demo demokra krasi si yang yang mere mereka ka ingi inginka nkan. n. Seca Secara ra historie histories, s, institus institusii semacam semacam syura ini sudah sudah ada sejak masyara masyarakat kat pra Islam, Islam, dalam urusan bersama mereka menjalankan melalui permusyawaratan. Tentu saja Al-Qur’an melakukan perubahan mendasar terutama merubah syura dari sebu sebuah ah instit institus usii suku suku menj menjadi adi insti institus tusii komun komunita itas, s, karen karena a ia meng mengga ganti ntikan kan hubungan darah dengan hubungan iman. Menurut Muhammad Iqbal kohesi antara Islam dengan ide demokrasi terletak pada prinsip persamaan (equality), yang didalam Islam dimanipestasikan dimanipestasikan oleh ajaran Tauhid sebagai suatu gagasan kerja dalam kehidupan sosio-politik umat Islam. Hakikat Tauhid satu gagasan kerja itu bias membumi, hendaklah umat umat Islam Islam secara secara sadar sadar kreatif kreatif membang membangun un kembali kembali sosio-po sosio-politik litiknya nya dengan dengan menciptakan menciptakan demokrasi spiritual di muka bumi. Bagi Iqbal, kekurangan demokrasi barat tampaknya pada aspek spiritualnya itu, selebihnya demokrasi barat tidak ada persoalan untuk diterima dan dan dite ditera rapk pkan an seba sebaga gaii syst system em poli politi tik. k. Dala Dalam m kont kontek ek ini ini kons konsep ep syur syura a merupak merupakan an gagasan gagasan politik politik utama utama pada pada Al-Qur’a Al-Qur’an, n, maka maka system system demokra demokrasi si nampak lebih cocok atau mendekati kepada cita – cita utama politik Al-Qur’an, sekalipun sekalipun tidak harus identik dengan system politik demokrasi barat. 15
Sistem politik demokrasi Islam oleh Amien Rais disebut “theo demokrasi” yang cirri – cirinya sebagai berikut : 1.
Harus dijalanka dijalankan n atas dasar keadilan keadilan dalam dalam berbaga berbagaii bidang kehidupan kehidupan sejalan dengan dengan Al-Qur’an surah An-Nisa’ (3) : 135
2.
Diteg Ditegakk akkan an atas atas dasar dasar syura syura buka bukan n eliti elitism sme e dan diskrim diskrimina inasi si etnis etnis.. Keda Kedaula ulatan tan rakya rakyatt sesu sesungg ngguhn uhnya ya merup merupaka akan n mand mandat at dari dari Tuha Tuhan, n, sedangkan pemimpin hanyalah pelayan umat (Al-Qur’an surah an-Nisa (3) : 159)
10
3.
Ditegak Ditegakkan kan atas dasar dasar persaud persaudaraa araan n Islam Islam tanpa tanpa diskrimi diskriminasi nasi..
Konsep syura sebagai theo demokrasi merupakan prinsip fundamental dalam menjamin negara dan masyarakat agar tidak hancur dan hanyut dalam kultus individu. 16
DAFTAR KUTIPAN
1
Departem Departemen en Haji Haji dan Wakaf Wakaf Saudi Saudi Arabia, Arabia, Al-Qur’an wa Tarjamatu
ma’aniyat ma’aniyatu u ila Lughati Lughati al-Indunis al-Indunisiya, iya, ( Medin Medinah ah Munaw Munawwa warah rah:: khad khadim im alalHaramain Haramain asy-Syarifain, Tahun 1411 H ), h. 847
2
Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, Negara, ( Jakarta: UI-Press, 1993 1993 ),
3
Al – Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam
h. 99
Takaran Islam, Islam, ( Jakarta: Gema Insani, 2000 ), h. 15 4
Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, Negara, Op.Cit. h. 51
5
Ibid. h . 166
6
Al – Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam
Takaran Islam, Islam, Loc. Cit. 7
Ulumul Ulumul Qur’an, Nomor 2, Vol. IV. 1993. h. 6
8
Bandingkan : Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara. Negara. Loc.Cit. h. 141
dan 208 9
Harun Nasution, Pembaharuan Pembaharuan Dalam Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang,
1975), h . 85 10
Masykuri Abdillah, Makalah, Gagasan dan Tradisi Bernegara Dalam
Islam, Islam, h. 3 – 6 11
Ismail SM. & Abdul Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan
Masyarakat Madani , ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2000 Pelajar,2000 ) h. 38 – 39 12
M. Syafi’i Anwar , Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, (Jakarta:
Paramadina, Paramadina, 1995). h. 188 13
Departemen Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, Op. Cit., h. 103
14
Masykuri Abdillah, Abdillah, Loc.Cit. h. 1 – 2
11
15
M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Indonesia, Op.Cit.
16
Ismail SM & Abdul Mukti, Pendidikan Islam, Demokrasi dan
223
Masyarakat Madani , Op.Cit. h.43
h.
2
