NEGARA, KESEJAHTERAAN, DAN KORUPSI Debby Agam, 7081012
KPK Tahan Mantan Walikota Cilegon
Komisii Pember Pemberanta antasan san Korup Korupsi si (KPK), (KPK), Jumat Jumat JAKARTA, KOMPAS.com KOMPAS.com - Komis (25/5/2012), menahan mantan Walikota Cilegon, Banten, Aat Syafaat di Rumah Tahanan Tahanan Cipinang, Cipinang, Jakarta Jakarta terkait penyidikan kasus dugaan dugaan korupsi korupsi pembanguna pembangunan n dermaga Kubangsari, Cilegon. Aat adalah tersangka kasus itu. "Ditahan di Rutan Cipinang, selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, melalui pesan singkat, Jumat. Aat ditahan seusai menjalani pemeriksaan perdananya hari ini. Ia tampak dibawa dari gedung KPK ke Rutan Cipinang dengan menggunakan mobil tahanan warna hitam. Saat Saat dibe dibero rond ndon ong g pert pertan anya yaan an wart wartaw awan an,, poli politi tiku kuss Part Partai ai Golk Golkar ar itu itu tida tidak k berkomentar berkomentar dan dan langsung langsung masuk masuk mobil mobil tahanan. tahanan. Menuru Menurutt Johan, Johan, penahan penahanan an tersang tersangka ka Aat ini terkait terkait dengan dengan proses proses penyid penyidikan ikan kasusnya. Kuasa Kuasa hukum hukum Aat, Aat, Maqdir Maqdir Ismail Ismail merasa merasa keberat keberatan an atas penaha penahanan nan klienny kliennya. a. Menurut Maqdir, pihaknya telah mengajukan permohonan ke KPK agar Aat tidak ditahan sejak Senin (21/5/2012). Alasannya, kata Maqdir, kliennya itu mengidap penyakit penyakit jantung. jantung. "Kalau Pak Aat dalam kondisi sehat dan tidak sakit, ya enggak masalah. Dokter pada Rabu kemarin kemarin disarankan disarankan untuk operasi, tapi beliau sampaikan, sampaikan, ditunda ditunda dulu karena masih menjalani kasus di KPK," kata Maqdir yang mendampingi Aat ke gedung KPK hari ini. Adapun Aat ditetapkan KPK sebagai tersangka KPK sejak 23 April 2012. Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perbuatan Aat dalam kasus ini diduga telah menimbulkan kerugian negara senilai Rp 11 miliar. Kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga Kubangsari tersebut berawal saat Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menyetujui nota kesepahaman (MOU) dengan PT Krakatau Steel terkait tukar guling lahan untuk pembangunan pabrik Krakatau Posco dan dermaga Kota Cilegon. Pemkot Cilegon sepakat menyerahkan lahan seluas 65 hektar di Kelurahan Kobangsari kepada Krakatau Steel guna membangun Pabrik Krakatau Posco. Sebagai gantinya, Krakatau Steel harus menyerahkan tanah seluas 45 hektar kepada Pemkot Cilegon untuk pembangunan dermaga pelabuhan. Atas laporan masyarakat, diduga ada indikasi penerima hadiah atau suap serta penyalahgunaan wewenang terkait tukar guling tersebut. Pendapat: Jikalau dermaga merupakan salah satu sarana transportasi untuk mencari pendapatan maka seharusnya para petinggi tidak melakukan tindak korupsi karena akan merugikan masyarakat cilegon dan menghambat pekerjaan mereka akibat dari fasilitas dermaga yang kurang memadai. Selain itu, apabila mantan walikota tersebut mengidap sakit jantung bisa dirawat dengan dokter dari pihak KPK sehingga tidak perlu sampai keluar dari tempat tahanan KPK hanya dengan alasan tersebut. Hal ini mengingat bahwa semua orang tanpa terkecuali harus dapat mempertanggung jawabkan semua tindakannya, entah sakit ataupun berkedudukan tinggi tetapi tetap harus ada yang dipertanggung jawabkan. Dan jangan lari ataupun berkelit.
