INSTRUMEN PEMERINTAHAN
A. Pengertian Instrumen Pemerintah
Instrumen yang di maksudkan dalam hal ini adalh alat-alat atau sarana- sarana yang dipergunakan oleh pemerintah atau administrasi negaradalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum,dengan menggunakan sarana atau instrumen seprti alat tulis menulis, srana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain, yang terhimpun dalam publiek domain atau kepunyaan publik. Pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti peraturan perundang-undangan, keputusankeputusan, peraturankebijakan, peraturankebijakan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya. Sebelum menguraikan macam-macam macam-macam instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tindakan pemerintah, terlebih dahulu perlu disampaikan mengenai struktus norma dalam hukum administrasi negara. Berkenaan dengan struktur norma Hukum Administrasi Negara ini, H.D. van Wijk/Willem Wij k/Willem Konijnenbelt mengatakan sebagai sebagai berikut. Hukum materiil mengatur perbuatan manusia. Peraturan. Norma, dalam Hukum Administrasi Negara memiliki strutur yang berbeda dibandingkan struktur norma dalam hukum perdata dan pidana. Dalam hukum perdata atau pidana,kita menemukan secara langsung norma mengenai {apa nyang diatur dalam hukum tertulis } dalam undang-undang. Dalam Hukum Administrasi Negara struktur norma di temukan pada berbagi tempat dalam dua atau lebih tingkatab; di sana kita harus menemukan norma pada tingkatan-tingkatan peraturan hukum. Menurut Indroharto, bahwa dalam suasana hukum tata usaha itu kita menghadapi betingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus kita perhatikan. Artinya , peraturan hukum yang harus ditetapkan tidak begitu saja kita temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputasan-keputusan tata usaha negra yang satudengan negara yang lain saling berkaitan. Ada 4 macam sifat norma hukum, yaitu sebagai berikut: 1. Norma umum abstrak misalnya mi salnya undang-undang
2. Norma individual konkret misalnya keputusan tata usaha negara 3. Norma umum konkret misalanya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di tempat tertentu (rambu itu berlaku bagi semua pemakai jalan, namun hanya berlaku di tempat itu) 4. Norma individual abstrak misalnya izin ganguan
B. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan adalah hukum yang in abstraco atau general norm yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum ) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general). Secara teoritik, istila “perundang“perundang-undangan” (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peratuaran negara abik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditiungkat pusat maupun ditingkat desa. Peraturan perundang-undangan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat umum dan komprehensif, yang demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus terbatas. 2. Bersifat universal. Ia diciptakanuntuk menghadapi peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. 3. Ia memiliki kekuatan untuk mengkoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 2 UU No. 5 tahun 1966 tenteng Peradilan Tata Usaha Negara , peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badda Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga mengikat umum. Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004 tentang t entang Pembentukan Peraturan PerundangPerundangundangan, yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh ;lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
Menurut Indroharto, manfaat dari sikap mundur pembuat undang-undang seperti ini adalah bahwa penetapan norma-norma hukum oleh badan atau jabatan TUN akan daoat dilakukan diferensiasi menurut keadan khusus dan konkret dalam masyarakat. Kewengan legilasi bagi pemerintah atau administrasi negara ada yang besifat mandiri ada ada yang tidak mandiri (kolegial). Kewenangan legilasi yang tidak mandirir, daalam arti dibuat bersama-sama pihak lain, berwujud undang-undang atau peraturan daerah. Secara formal, semua produk hukum yang dibuat secara kolegial oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR/DPRD di sebut undang-undang undang-undang atau peraturan daerah. Kewwenangan bagi pemerintah atau administrasi negara bersifat mandiri, dalam arti hanya dibentuk oleh pemerintah tanpa kelibatan DPR, berwujud keputusan-keputusan (besluiten
van ulgemeen ulgemeen strekking ), yang merupakan atau tergolong sebagai peraturan
perundang-undangan .
C. Keputusan Tata Usaha Negara
1. Pengertian keputusan
Jeputusan tata usaha negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerma, Otto Meyer, dengan istilah verwaltungsakt. Istilah ini dperkenalkakn di negeri Belanda dengan nama beschikking beschikking oleh van Vollenhoven Vollenhoven dan C.W. van der Pot. Di Indonesia istilah ketetapan sudah sudah memiliki pengertian teknis yudiris, yudiris, yaitu ketetapan MPR ynag berlaku ke luar dan ke dalam. seiring dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 2004 tentang pmebentukan peratura perundang-undangan, istilah bescikking di terjemahkan sebagai kepututsan. Dikalangan para sarjana sarjana terdapat terdapat perbedaan perbedaan pendapat pendapat dalam dalam
mendefinisikan istilah
keputusan. Berikut ini akan disajikan beberapa defenisi tentang beschikking. a. Keputusan adalah peryataan kehendak dari organ pemerintahan untuk(melaksanakan untuk(melaksanakan )
hal khusus, ditujukna untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah, atau menghapus hubungan hukum yang ada.
b. Keputusan adalah suatu pernyataan kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan
yang di ajukan, atau setidak-tidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan. c. Secara sederhana, defenisi keputusan dpat di berikan: suatu tindakan hukum sepihak
dari organ pemerintah yanh ditujukan pada peristiwa konkret. d. Beschiking adalah keputusan hukum publuk yang bersifat konkret dan individual:
keputsan itu berasal dari organ pemerintahan, ynag didasarkan pada kewenangan hukum publik. Dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan.. keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi memberikan kewenangan atsau hak pada mereka. e. Secara umum, beschikking dapat diartikan; keputusan yang berasal dari oergan
pemerintahan yang ditji=ukan untuk menimbulkan akibat hukum. f.
Beschikking adalah keputusan tertulis dari administrasi negara ynag mempunyai kaibat hukum.
g. Beschikking adalah perbuatan hukum publik besegi satu (yang dilakukan alat-alat
pemerintahan berdasarkan suatu keputusan istimewa. h. Beschikking adalah suatu tindakan hukum yang besifat sepihak daalam bidang
pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintahaan berdsarkan wewenang yang luar biasa.
2. Unsur-unsur Keputusan
Pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari organ pemerintahan pusat, yang diberikan berdasrakan kewajiban atau kewenangan dari Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara, yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, pengakhirah hubungan hukum baru, ynag memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, penghapusan, atau penciptaan.
Berdasarkan defenisi defenisi ini tampak ada enam unsur keputusan yaitu sebagai berikut. a. Suatu pernyatan kehendak tertulis b. Diberikan berdasrkan kewajiban atau kewenangan dari Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara c. Bersifat sepihak d. Dengan mengecualikan keputusan yang bersifat umum
e. Yang dimaksud untuk penentuan, penghapusan, atau npengakhirahn hubungan hukum yang sudah ada, atau menetapkan hubungan hukum baru , ynag memuat penolakan, sehingga terjadi penetapan, perubahan, p-engahpusan, atau penciptaan. f. Berasal dari organ pemerintah Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, keputusan didefinisikan sebagai;” suatu penetapan tertulis yang di keluarkan olehBadan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan defenisi ini tampak bahwa KTUN memiliki unsur-unsur sebaga berikut: 1. Penetapan tertulis 2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN 3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Bersifat konkret, individual, dan final 5. Menimbulkan akibat hukum 6. Seseorang atau badan hukum perdata
3. Macam-macam keputusan
Secara teoretis dalam Hukum Administrasi Negara, dikenal ada beberapa macam dan sifat keputusan, yaitu sebagai berikut. a. Keputusan deklaratoir dan keputusan konstitutif Keputusan deklaratoir adalah keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada tetapi hanya menyatakan hakdan kewajiban tersebut. Keputusan yang bersifat konstitutif dapat berupa hal-hal sebagai berikut. 1. Keputusan-keputusan yang meletakan kewajiban untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau memperkenankan sesuatu. 2. Keputusan-keputusan yang memberi status pada seseorang, lembaga, perusahaan, dan oleh karena itu seseorang atau perusahan itu dapat menerapkan aturan hukum tertentu. 3. Keputusan-keputusan yang meletakan prestasi atau harapan pada perbuatan pemerintah =subsidi atau bantuan, pen. 4. Keputusan yang mengizinkan sesuatu yang sebelumnya tidak diizinkan.
5. Keputusan-keputusan yang menyetujui atau membatalkan berlakunya keputusan organ yang lebih rendah = pengesahan {goedkeuring} atau pembatalan {vernietiging}, pen.
b. Keputusan yang menguntungkan dan yang memberi beban Keputusan yang bersifat menguntungkan artinya keputusn itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang tanpa adanya keputusan itu tidakan ada ataau bilamana keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Sedangkan keputusan yang memberikan beban artinya keputusan yang meletakan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau keputusan yang mengenai penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan. Dalam hal KTUN itu menguntungkan, gugatan bakal muncul dari pihak III, sedangkan KTUN memberikan beban (misal penetapan pajak), gugatan berasal dari pihak II.
c. Keputusan Eenmalig dan keputusan yang permanen Keputusan eenmalig adalah keputusan yang hanya berlaku sepintas lalu, yangh dalam istilah lain disebut keputusan yang bersifat kilat. Seperti IMB atau izin mengadakan rapat umum, sedangkan keputusan permanen adalah keputusan yang memiliki masa berlaku yang relatif lama.
d. Keputusan yang bebas dan yang terikat Keputusan yang bersifat bebas adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (vrije bevoegdheid) atau kebebasan bertindak yang dimiliki pejabat tata usaha negara baik dalam bentuk kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi. Sedangkan keputusan yang terikat adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan pemerintah yang bersifat terikat (gebonden bevoegdheid), artinya keputusan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan.
e. Keputusan yang bersifat positif dan negatif Keputusan positif terbagi dalam lima golongan, yaitu: 1. Keputusan, yang pada umumnya melahirkan melahir kan keadaan hukum baru. 2. Keputusan, melahirkan keadaan hukum baru bagi objek tertentu.
3. Keputusan, yang menyebabkan berdirinya atau bubarnya badan hukum. 4. Keputusan, yang membebankan kewajiban baru kepada seseorang atau beberapa orang (perintah) 5. Keputusan, yang memberikan hak baru bagi seseot=rang atau bebrapa orang (keputusan yang menguntungkan) Keputusan yang bersifat negatif dapat berbentuk pernyataan tidak berkuasa (onbevoegd verklaring), pernyataan tidak diterima (neitontvankelijk verklaring), atau suatu penolakan (afwijzing) f. Keputusan perorangan dan kebendaan Keputusan perorangan (persoonlijk beschikking) adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu atau kpeutusan yang berkaitan dengan orang, seperti keputusan pengangkatan seseorang atau pemberhenmtian seseoarang sebagai pegawai negeri atau sebagai pejabat negara, keputusan kebendaanmengemudi. Keputusan kebendaan (zakelijk beschikking) adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar kulaitas kebendaan atau keputusan yang berkaitan dengan suatu kebendaan, misalny sertifikat ataas ahak tanah.
4. Syarat-syarat pembuat keputusan Syarat-syarat yang hjarus di perhatikan dalam pembuatan keputusan inin mencakup : a. Syarat materiil, terdiri atas: 1. Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang 2. Karena keputusan sutau peryataan kehendak, maka keputusa tidak boleh kekurangan-kurangan kekurangan-kurangan yudiris, seprti penipuan, paksaan atau suap, kesesatan. 3. Keputusan harus sesuai keadaan (situasi) tertentu. 4. Keputusan harus dapat
dilaksanakan dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-
peratuiran lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. b. Syarat formal, terdiri atas: 1. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. 2. Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya keputusan itu. 3. Syarat-syarat yang berhubungan dengan keputusan itu ahrus di penuhi.
4. Jangka waktu harus ditentukan antara hal-hal dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu harus diperhatikan. Apabila syarat materiil dan syarat formal ini telah dipenuhi, maka keputusan itu sah menurut hukum. Sebaliknya apabila beberapa syarat suatu keputusan itu tidak terpenuhi, maka keputusan itu mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah. A. M. Donner mengemukakan mengemukakan akibat- akibat dari keputusan yang tidak sah sebagai berikut: a. Keputusan itu harus dianggap batal sama sekali. b. Berlakunya keputusan keputusan itu dapat digugat: 1. Dalam banding (beroep) 2. Dalam pembatalan oleh jabatan (amtshalve vernietiging) karena bertentangan dengan undng-undang. 3. Dalam penarikan kembali (intrekking) oleh kekuasaan yang berhak (competent) mengeluarkan mengeluarkan keputusan itu. c. Dalam hal keputusan tersebut, sebelum dapat berlaku, memerlukan persetujuan (peneguhan) suatu badan kenegaraan yang lebih tinggi, maka persetujuan itu tidak diberi. d. Keputusan itu diberi tujuan lain daripada tujuan permulaanya p ermulaanya (conversie). (conversie).
Van der Wel menyebutkan enam macam akibat suatu keputusan yang mengandung kekurangan, kekurangan, yaitu sebagai berikut: a. Batal karena hukum b. Kekurangan itu menjadi sebab atau menimbulkan kewajiban untuk membatalakan
keputusan itu untuk sebagainya atau keseluruhannya. c. Kekurangan itu menyebabkan bahwa alat pemerintah yang lebih tinggi dan yang
berkompeten untuk menyetujui atau meneguhkannya, tidak sanggup untuk memberikan persetujuan atau peneguahan itu. d. Kekurangan itu tidak memengaruhi memengaruhi berlakunya keputusan e. Karena kekurangan itu, keputusan yang bersangkutan dikonversi ke dalam keputusan
lain. f.
Hakim sipil (biasa) ( biasa) menganggap keputusan yangbersangkutan yangbersangkutan tidak mengikat.
D. Peraturan Kebijakan 1. Freies ermessen
Secara bahasa bahasa freies emessen berasal dari kata frei artinya bebas, lepas, tidak yerikat, yerikat, dan merdeka. Sedangkan ermessen artinya mempertimbangkan , menilai, menilai, menduga, menduga,
dan
memperkirakan. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehinggap freies ermessen di artikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan- badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat pada undang-undang. Meskipun pemberian freies ermessen kepada pemerintahan atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi walfar state, akan tetapi dalam kerangka negar hukum, freies ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur freies ermessen dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut. a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara. c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum. d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri. e. Sikap tindak itu dimaksudkan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan persoalan-persoalan yang timbiul secara tiba-tiab. f. Sikap tindak itu dapat di pertanggungjawabkan baik secara moral kepada Than Yang Maha Esa maupun kepada hukum.
2. Pengertian, ciri-ciri, fungsi, penormaan peraturan kebijakan a. Pengertian peraturan kebijakan P . J. P. Tak menjelaskan peraturan kebijakan sebagai sebagai berikut. Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yng dikeluarkan oleh instansi pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang yang tegas tegas dalam langsung mauoun tidak loangsung l oangsung..
UUD dan undang-undang formal baik
J. B. J. M. Ten Berge Peraturan kebijakan diartikan suatu keputusan, di isi dengan aturan tertulis yang mengikat umum, yang memberikan aturan umum ynag berkenaan dengan pertimbangan kepentingan, penetapan fakta-fakta atau penjelasan peraturan tertulis dalam penggunaan suatu wewenang organ pemerintahan. Peraturan kebikjakn juga mengenal ketentuan umum sebagi elemen penentuan konsep.
b. Ciri-ciri peraturan kebijakan. J . H. Van kreveld, menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut: 1. Peraturan itu langsung ataupun tidak langsung,tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang undang-undang formal atau UUD yang memebrikan wewenagn mengatur, dengan kata lain peraturan itutidak i tutidak ditmukan dasarnya dalam undang-undang. 2. Peraturan itu, tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian serangkaian keputusan-keputusan instansi pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahana yang bebas terhadap warga negara, atau ditetapkan secara tertulis oleh instansi pemerintahan tersebut. 3. Pereturan pemerintahan itu memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain tanpa pernyataan dari individu warga negara mengenai bagaimana instansi pemerintahan pemerint ahan melaksanakan melaksan akan kewenangan pemerintahannya pemeri ntahannya yang yang bebas terhadap setiap individu warga negara berada dalam situasi yang dirumuskan dalam peratauran itu. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tampak ada persamaan antara peraturan perundangundangan dengan peraturan kebijakan. A. Hamid S. Attamimi menyebutkan unsurunsur persamaannya sebaga berikut. 1. Aturan yang berlaku umum 2. Peraturan yang berlaku „ke luar‟ 3. Kewenangan Kewenangan pengaturan yang bersifat umum/publik.
c. Fungsi dan penormaan peraturan kebijakan Menurut Marcus Lukman,peraturan kebijakan dapat difunsikan secara tepat guna dan berdayaguna berdayaguna sebagai berikut.
1. Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan yang melaengakapi, menyempurnkan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan. 2. Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. 3. Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingankepentinga yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. 4. Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman. 5. Tepatguan dan berdayaguna bagi kelancaran pelksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau atau memerlukan perubahan sesauai dengan dengan situasi dan dan kondisi yang dihadapi. Menurut Indroharto, pembuatan peraaturan kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ia tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskesioner yang dijabarkan itu. 2. Ia tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat. 3. Ia harus mempersiapakan mempersiapakan ddengan cermat. 4. Isi dari kebijakan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiaban-kewajiban kewajiaban-kewajiban bagi warga yang terkena peraturan tersebut. 5. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang akan di tempuh harus jelas. 6. Ia harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil.
E. Rencana-rencana 1. Pengertian rencana Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, rencana merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintahan, suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.
Rencana adalah keseluruhan tindakan pemerintahan yang berkesinambungan, yang mengupayakan terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur. Keseluruhan itu di susun dalam format tindakan hukum administrasi, sebagai tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat-akibat hukum. 2. Unsur-unsur rencana Dalam perspektif perspektif Hukum Administrasi Negara, Negara, J. B. J. M. Ten Ten berge mengemukakan mengemukakan unsur-unsur rencana sebaga berikut: a. Schriftelijk (tertulis). b. Besluit of handeling, innhoudende een keuze (keputusan atau tindakan), terkandung pilihan. c. Bestuursorgaan Bestuursorgaan (oleh organ pemerintahan) d. Op de toekmost gerichte (di tujukan untuk waktu yang aakan datang) e. Planenelementen (unsur-unsur rencana, seringkali berbentuktindakan-tindakan atau keputusan-keputusan) f. Ongelijksoorting karakter (memiliki sifat ynag tidak sejenis, beragam) g. Samenhang (keterkaitan, (keterkaitan, sering kali k ali secara programatis) h. Al dan niet voor een bepaalde duur (untuk jangaka waktu tertentu)
F. Perizinan 1. Pengertian perizinan Defenisi izin dari para pakar, istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yangg membebaskan suatu perbuatann dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. WF. Prins mengatakan bahwa dispensasi tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi semua hal yang istimewa. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Konsesi merupaka suatu izin berhubungan dengan suatu pekerjaan yang besar dimana kepentinga umum terlibat erat sekali sehungga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah
diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsensionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Didalam Kamus Hukum, izin dijelaskan sebaga; perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukann pengawasan khusus, tetapi uang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak di kehendaki. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarka persyaratan dan prosedur sebagai mana telah di tetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. J. B. J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu sebagai berikut, yaitusebagai berikut. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan penerintahuntuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan. perundangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkutperkenan
bagi
sutau
tindakan
yang
demi
kepentingan
umum
mengharuskan mengharuskan pengawasan khusus atasnya. ( izin dalam arti luas) Izin (dalam arti sempit) pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. 2. Unsur-unsur perizinan Berdasarkan pemapararan pendapat para pakar tersebut, dapat di sebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan perundang-undangan untuk diterapakn pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari penegrtian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu: a. Instrumen Yudiris
Izin merupakan instrumen yudiris dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai keputusan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi keputusan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan diatas. b. Peraturan perundang-undangan perundang-undangan Pembuatan atau penerbitan keputusan izin merupakan merupakan tindakan hukum pemerintahan. pemerintahan. Sebagai tindakan hukum,harus ada wewenang yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut keputusan izin tersebut menjadi tidak t idak sah. c. Organ pemerintahan Organ pemerintahan adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi tingkat rendah (lurah) berwnang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberizin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun rendah. d. Peristiawa Konkret Izin merupakan instrumen yudiris yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izizn pun memilki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu di buat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi pemberi izin, macam izin i zin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkanny m enerbitkannya. a. e. Prosedur dan Persyaratan
Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif , karena ditentukan dit entukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemeberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbutan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. 3. Fungsi dan Tujuan Perizinan Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu di jelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Adapun meneganai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan kergaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut. a. Keinginan
mengarahkan
(mengendalikan
“sturen”)
aktivitas-aktivitas aktivitas -aktivitas
tertentu(misalnya izin bangunan) b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkunga l ingkungan) n) c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen) d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk) e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “ drank en horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syaratsyarat syarat tertentu)
4. Bentuk dan Isi Izin Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagiandari keputusan, izin selalu dibaut dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum izin memuat halhal sebagai berikut. a. Organ yang berwewenang b. Yang di alamatkan c. Diktum
d. Keputusan-keputusan, Keputusan-keputusan, pembatasan – pembatasan – pembatasan, pembatasan, dan syarat-syarat. e. Pemberian Alasan. f.
Pemberitahuan-pemberitahuan Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan.
G. Instrumen Hukum Keperdataan 1. Penggunaan Penggunaan Instrumen Hukum keperdataan Menurut F. A. M. Stroink dan J. G. Steenbeek : ketika badan hukum publik terlihat dalam pergaulan hukum keperdataan, ia bertindak tidak sebagai pemerintah, sebagai organisasi kekuasaan, tetapi ia dilihat bersama-sama dengan warga negara berdasarkan hukum perdata. Badan hukum publik yang terlibat dalam pergaulan hukum berdasarkan hukum privat, pada dasarnya harus tunduk pada kekuasaan hukum dari Hakim (peradilan) biasa, sebagaimana halnya warga negara). Menurut R. J. H. M. Huisman, tindakan hukum perdata adalah tindakan hukum yang diatur oleh hukum perdata. Pemerintah juga sering melakukan perbuatan seperti itu, seperti provinsi memutuskan untuk membeli hutan, kabupaten menjual tanah bangunan, menyewakan rumah, mengadaikan tanah, dan sebagainya. W. F. Prins mengatakan, mengatakan, badan badan pemerintah memang gemar gemar memakai bentuk hukum hukum perdata. Jalan menurut hukum publik acapkali sukar untuk ditempuh, sebab didalam hal ini administrasi negara harus tunduk kepada pelbagai peratuaran, yang dalam praktiknya terasa mengikat sekali, tetapi pada dasarnya baik, oleh karena yang dibelautamakan bukan kepentingan administrasi negara sendiri melainkan kepentingan publik. 2. Instrumen Hukum Keperdataan yang Dapat Digunakan Pemerintah Dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahannya, pemerintah dapa menggunakan perjanjian, yang bentuknya antara lain sebagai berikut: a. Perjanjian Perdata Biasa b. Perjanjian Perdata dengan Syarat-syarat Standar c. Perjanjian Mengenai Kewenangan Publik d. Perjanjian Mengenai Mengenai kebijakan kebijakan Pemerintahan.
DOSEN PENGAMPU DRS. ISRIL, MH
TUGAS HUKUM ADMINITRASI NEGARA INSTRUMEN PEMERINTAHAN
OLEH: SONDANG FRINANDO. T
1101121148
HOUDSON M. NAPITUPULU FIKA OKTARIA ANANDA JOPPI A FITRIANI ELMIZOLA EFDI AHMAD SYAFI‟I
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU 2012/2013
