KONSEP PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN

BAB 1 KONSEP PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Oleh: Elkana Goro Leba

1) Pendekatan dari Segi Bahasa Dari segi ini, kata pemerintah dan pemerintahan berasal dari satu suku kata yang sama yaitu “Perintah” yang artinya “sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan.” Dengan demikian, maka ada unsur pemaksaan melalui pesan. Misalnya dalam bentuk kebijakan, aturan, himbauan dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka pemerintah harus ada legitimasi yang menyebabkannya memiliki kewenangan dan kekuasaan. Dalam kata “itu”, tersimpul beberapa unsur dari “Perintah”. Yaitu: a) unsur keharusan, yakni kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. b) adanya hubungan dua pihak, yaitu pihak yang memberi perintah dan pihak yang menerima perintah. c) adanyua hubungan fungsional antara pemberi dan penerima perintah. d) adanya kekuasaan dan wewenang untuk memerintah (wewenang unsur nyatanya adalah surat perintah). Dalam bahasa Inggris digunakan kata “Government” yang artinya: a) yang melaksanakan wewenang pemerintahan. b) cara atau sistim memerintah. c) fungsi atau kekuasaan pemerintah. d) wilayah atau negara yang diperintah. e) badan yang terdiri dari organisasi-organisasi yang melaksanakan wewenang administrasi dan hukum dalam suatu negara.

2) Pendekatan dari Segi Kesatuan Arti Ditinjau dari segi ini, pemerintah memiliki makna sebagai berikut: a) pemerintah adalah organisasi/badan/lembaga yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau berkuasa.

-1-

b) pemerintah juga dipahami sebagai kelompok individu yang mempunyai wewenang dan melaksanakan wewenang tersebut secara absah untuk melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. c) pemerintahan adalah fungsi atau kegiatan dari pemerintah. d) pemerintahan adalah perbuatan/cara/urusan memerintah. Misalnya pemerintahan yang adil, demokratis, diktator dan lain-lain.

3) Pendekatan dari Segi Ilmiah Dari segi ini pemerintah dan pemerintahan, pada hakekatnya dapat dibedakan atas dua bagian yakni: a) pemerintah dalam arti sempit. b) pemerintah dalam arti luas. Serta c) pemerintahan dalam arti sempit dan d) pemerintahan dalm arti luas. Yang dimaksud dengan pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintah yang hanya mencakup badan eksekutif saja. Dalam UUD 1945, pemerintah dalam arti sempit itu adalah presiden dan wakilnya dan dibantu oleh para menteri. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah yang mencakup bidang eksekutif, legislatif dan judikatif. Pemerintah muncul karena adanya pernyataan “STATE OF NATURE”, yang artinya, :”MASYARAKAT ILMIAH”. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang munculnya pemerintahan: a) Menurut Thomas Hobbes Menurut Hobbes, masyarakat ilmiah berarti masyarakat yang bebas yang memiliki dua sifat yakni menguasai dan mempertahankan diri. Dari kebebasan itu, maka terjadilah kompetisi dan konflik dengan demikian masyarakat akan kacau tanpa pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan kuasa (power) dan kekuatan untuk dapat mengatur yakni pemerintah. LEVIATHAN dilambangkan sebagai kekuasaan pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat. Karena itu pemerintah memiliki kekuatan yang sangat besar dan kuat.

-2-

b) Jhon Lock Lock memiliki pendapat

yang berbeda dengan Hobbes, yakni kalau Hobbes

mengatakan bahwa pada awalnya masyarkat itu hidup kacau tetapi Lock mengatakan bahwa manusia hidup damai. Menurutnya, STATE OF NATURE artinya suatu keadaan yang aman dan damai. Tetapi muncul disintegrasi ketika manusia mengenal uang, ekonomi dan organisasi (strata sosial). Dengan demikian perlu ada pemerintah untuk mengatur hidup masyarakat.

c) J.J. Rousseau Menurutnya manusia itu adalah makluk yang baik. Tidak ada iri hati perang dendam dan sebagainya. Walaupun ada, manusia berusaha untuk hindari diri dari masalah itu. Dia mengatakan bahwa munculnya disitegrasi karena adanya peradaban. Masyarakat bentuk pemerintahan karena adanya kebutuhan yakni keamanan, ketentraman, kerukunan dan sebagainya.

-3-

BAB 2 PROSES MUNCULNYA PEMERINTAHAN

A. MANUSIA DAN PEMERINTAHAN 1.1. Mitos dan Tehnik Ketika para ilmuwan mengklasifikasi manusia sebagai Homo Sapiens, manusia makluk yang tahu, maka sifat khusus itu hanyalah hiasan. Maksudnya untuk memisahkan manusia itu dari jenis golongan homo yang lain, karena tak ada lagi jenis yang demikian. Kata sifat itu untuk membedakan manusia dari hewan-hewan lain. Manusia adalah salah satu primat yang keluarga terdekatnya adalah Kera Antropoida. Dari jenis Kera inilah manusia muncul dengan evolusi manusiawi yang lama dan gelap jauh dimasa silam. Walaupuan demikian para ilmuwan telah menyadari bahwa perbedaan dalam tahap akan lebih berbahaya lagi dari pada perbedaan dalam golongan, maka dibentuknya suatu jenis terpisah untuk manusia dan dinamakan hewan yang mengetahui (The Knowing Animals). Sejak adanya sifat manusiawi itu, manusia menyadari bahwa di dalam sifat itulah terletak kelebihannya. Melalui bantuan penemuan-penemuan yang pragmatis, manusia telah jauh mengatasi hewan-hewan yang lain dan mejadikan dirinya dewa pencipta. Dan ini dikatakan “Tehnik dan Mitos”. Tehnik adalah segala macam peralatan dan keterampilan yang memungkinkan manusia untuk menyelesaikan hal-hal, termasuk juga manusia sesuai dengan kehendaknya, sehingga dapat meringankan kerjanya, untuk mempertinggi hasil susah payahnya dan untuk memperbesar kepuasannya serta memelihara kebaikan-kebaikan yang diperoleh untuk mengalahkan musuhnya, untuk mengekang kekuatan alam, untuk memperluas pengetahuan dan sebagainya. Mitos adalah kepercayaan-kepercayaan yang mengandung nilai dan gagasan yang dimiliki manusia untuk mereka hidup atau untuk memerintah hidup mereka. Setiap jaringan manusia, dilahirkan dalam mitos dan dihidupi oleh mitos. Kemampuan manusia pergi, apapun yang ia temui, manusia akan selalu menenun jaringan mitos sekitarnya. Mitos inilah yang

-4-

menjadi perantara manusia dengan alam. Dalam mitosnya ia merasa aman hidup dalam dunia ini. 1.2. Satu Manusia Tidak Akan Lebih Kuat Dari Pada Manusia Yang Lain Untuk menemukan akar-akar pemerintahan marilah kita kembali ke Homo Sapiens. Pemerintahan memberi kekuasaan kepada satu orang untuk dilancarkan atas yang lainnya. Suatu kekuasaan yang tidak mungkin dipunyai oleh mnausia manapun kalau hanya demi dirinya sendiri atau karena kekuatan dirinya sendiri. Thomas Hobbes secara khas mengemukakan, yaitu: alam telah membuat manusia itu sama dilihat dari tubuh dan pikirannya walaupun kadang-kadang satu orang lebih kuat secara fisik atau lebih cepat dalam menggunakan pikirannya dari pada yang lain. Namun perbedaan antara manusia tidak demikian besarnya, sehingga seseorang dapat menghakkan dirinya dengan keuntungan yang dikhayalkannya. Machiavelli adalah orang yang sangat percaya akan peranan kekerasan walaupun ia berkata bahwa itu harus disertai dengan kecerdikan tetapi ia tidak sepenuhnya mengakui hubungan kekerasan dengan faktor lain. Dalam semua pemerintahan yang mempunyai UUD, suatu otoritas harus mendampingi kekuasaan. Tanpa otorotas maka kekuasaan akan menjadi kekerasan yang merusak, tidak teratur, dan sia-sia. Kekautan pemerintahan dari otoritas yang mempertahankan tuntutantuntutan suatu ketertiban yang tak dapat diciptakan oleh kekerasan saja.

B. DAERAH PEMBIAKAN 2.1. Keluarga Sebagai Dunia Kecil Asal mula pemerintahan terletak pada fakta dalam keluarga, sebagai unit sosial utama dan pertama yang menjadi unsur pokok pemerintahan. Pemerintahan itu adalah lanjutan proses pengaturan yang telah berkembang dengan sangat baik dalam keluarga oleh masyarakat yang lebih inklusif. Keluarga itu menjalin di dalamnya segala krisis dan transisi hidup. Sebagai fokus hubungan yang paling mesra, dimana kepribadian seorang laik-laki dan seorang wanita diekspresikan dan diuji secara menyeluruh. Dia sebagai badan dalam membentuk kebiasaan hidup dan sikap hidup manusia. Di dalam keluarga juga, memiliki aturan-aturan, tanggung jawab dan lain-lain.

-5-

2.2. Dari Keluarga Ke Negara Berbicara tentang negara berarti suatu organisasi dimana pemerintahan adalah organisasi administratifnya. Dalam arti inilah, negara itu lebih besar dan mencakup dari pemerintahan. Suatu negara mempunyai UUD, Perangkat Hukum, UU, dan cara mendirikan pemerintahan. Dalam kondisi sosial tertentu, terutama dalam masyarakat yang sederhana tidaklah sepatutnya disebut negara. Itu hanya diterapkan dalam bentuk khusus yang muncul di kemudian hari dan memberi ciri khas pada masyarakat yang lebih kompleks.

C. MITOS KEWENANGAN 3.1. Mitos Dan Masyarakat Mitos selalu mengendalikan sebuah fakta yang berhubungan dengan suatu nilai. Dengan demikian mengaitkan nilai-nilai itu pada kenyataan. Demikianlah kita temukan mitos pada semua rasionalitas. Mitos itu akan tetap pada tingkat primitf, tanpa isi, bila dasar yang diberikan hanya sebagai dugaan keras dari hal-hal yang gaib. Ini benar karena Tuhan mengatakannya demikian. Meneruskan pendalaman tema ini, akan membawa kita jauh keluar tujuan kita saat ini. Yaitu untuk memperlihatkan bahwa mitos sosial, mitos yang mengatur hubungan manusia meneyerap ke dalam setiap jenis dan setiap tahap masyarakat dengan memperoleh isi dan rasioanalisasi yang lebih banyak dalam bentuk yang lebih maju mitos sosial pada setiap tingkat memerintahkan semacam ketertiban antar umat manusia.

3.2. Perkembangan Mitos Sentral Bentuk pemerintahan yang sesuai dapat didasarkan atas bentuk mitos yang dapat menampung beberapa mitos demikian. Kewenangan yang esensial dapat diyakinkan yatiu kewenangan yang menjadi penjaga masyarakat yang telah ditertibkan.

3.3. Transfiormasi Mitos Sentral Kebutuhan atas dasar kewenangan baru telah menjadi bukti yang cukup dan banyak terdapat gejala sosial yang memberi lukisan akan kekuatan pada kaum konservatif.

-6-

BAB 3 TEORI-TEORI TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN

1. Teori Perjanjian Masyarakat / Kontrak Sosial Pemerintahan terjadi karena adanya perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Semua warga negara mengikat diri dalam suatu perjajian bersama untuk mendirikan organisasi yang dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. 2. Teori Ketuhanan Menurut teori ini, pemerintahan ada karena kehendak Tuhan. 3. Teori Kekuasaan Pemerintahan ada karena adanya kekuasaan. Dan kekuasaan itu adalah ciptaan mereka yang berkuasa yakni pemerintah. 1. Negara (pemerintah) adalah organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu dijumpai adanya orang atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal dalam wilayah kekuasaannya. 2. Beberapa teori yang mengemukakan tentang asal-usul negara di antaranya, teori kenyataan, teori ketuhanan, teori perjanjian, teori penaklukan, teori daluwarsa, teori alamiah, teori filosofis dan teori historis. 3. Dilihat dari terbentuknya kedaulatan yang menyebabkan orang-orang tertentu didaulat menjadi penguasa (pemerintah), menurut Inu Kencana ada 4 teori kedaulatan yaitu: Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum. 4. Secara umum ada dua pembagian bentuk pemerintahan negara yang dikemukakan oleh Inu Kencana, yaitu Negara Kerajaan dan Negara Nepublik. Negara kerajaan terdiri atas negara kerajaan serikat dan negara kerajaan kesatuan, di mana negara-negara tersebut terbagi atas negara kerajaan serikat parlementer dan negara kerajaan kesatuan non Perdana Menteri. Sedangkan negara republik terdiri atas negara republik serikat dan -7-

4. Teori Kedaulatan a) Kedaulatan Negara Kekuasaan tertinggi ada pada negara, bukan sekelompok orang yang menguasai kehidupan negara, dan negaralah yang menciptakan hukum untuk mengatur kepentingan masyarakat. b) Kedaulatan Hukum Hukum memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5. Teori Hukum Alam Hukum Alam bukan buatan pemerintah, melainkan kekuasaan alam yang berlaku setiap waktu dan tempat serta bersifat unversal dan tidak berubah. 6. Teori Legitimasi Kekuasaan Dalam Pemerintahan 1. Menurut Inu Kencana, seseorang memperoleh kekuasaan dalam beberapa cara yaitu melalui legitimate power, coersive power, expert power, reward power dan revernt power. 2. Kekuasaan dapat dibagi dalam istilah eka praja, dwi praja, tri praja, catur praja dan panca praja. Sedangkan pemisahan kekuasaannya secara ringkat dibagi dalam rule making function, rule application function, rule adjudication function (menurut Gabriel Almond); kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif (menurut montesquieu);kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif (menurut John Locke); wetgeving, bestuur, politie, rechtsspraak dan bestuur zorg (menurut Lemaire); kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan inspektif dan kekuasaan konstultatif (UUD 1945).

-8-

BAB 4 TUGAS POKOK PEMERINTAH DAN PERMASALAHANNYA

Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemberian pelayanan publik tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Pelayanan publik dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu Kelompok Pelayanan Administratif, Kelompok Pelayanan Barang, dan Kelompok Pelayanan Jasa.

A. Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Agar Memperhatikan Dan Menerapkan: 1. Prinsip-prinsip pelayanan publik yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban; 2. Standar pelayanan publik yang meliputi prosedur layanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pelayanan; 3. Pola penyelenggaraan pelayanan publik diberikan secara fungsional, terpusat, terpadu (satu atap, satu pintu), gugus tugas; 4. Biaya pelayanan publik yang penetapan biaya pelayanannya dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, harga barang yang berlaku, kejelasan rincian biaya produksi dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 5. Pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, dan balita; 6. Pelayanan khusus (ruang perawatan kesehatan VIP, di rumah sakit, gerbong eksekutif) dengan mempertimbangkan harga dan biaya yang dikeluarkan; 7. Pelayanan yang dilakukan oleh biro jasa pelayanan dengan status yang jelas, misal punya izin usaha dan selalu berkoordinasi kepada lembaga pemerintah yang berkaitan dengan

-9-

pemberian pelayanan tersebut; 8. Pelayanan berdasar hasil survei indeks kepuasan masyarakat; B. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) Penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah pejabat pemerintah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Pejabat-pejabat pemerintahan tersebut adalah Presiden dan Wakil Presiden, Menteri dan jabatan setingkat Menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Direksi, Komisaris pada BUMN dan BUMD, Pimpinan BI dan Pimpinan BPPN, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Pejabat Eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan POLRI, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Karena pimpinan tertinggi dalam jabatan eksekutif adalah Presiden, maka pejabat eksekutif di bawahnya termasuk Pegawai Negeri/Pegawai Negeri Sipil apapun tugas dan jabatannya juga harus melaksanakan asas-asas yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- 10 -

BAB 5 TUJUAN DAN BENTUK PEMERINTAHAN

A. TUJUAN Beberapa rekaan dari istilah tujuan ialah: -

subject matter (hal yang pokok).

-

Focus of interest (pusat perhatian).

-

Attitude of mind (corak fikiran).

-

Selective of interest (perhatian terpilih).

-

Onderwerp (pokok hal). Tujuan pemerintahan mencakup segala macam dan seluruh perbuatan dan perilaku

pemerintahan atau semua gejala sosial yang bersifat pemerintahan. Contoh tujuan atau titik bidik bersama adalah perumusan-prumusan dibawah ini. a. Jika kita berbicara tentang ilmu pemerintahan kita tidak bermaksud untuk menimbulkan keragu-raguan mengenai guna dari ilmu politik, sebagai mana pernyataan ini biasa dipergunakan. b. Ilmu mengenai hubungan-hubungan manusia yang diatur dalam peraturan negara, mengenai hubungan individu atau golongan dengan negara sendiri, dan mengenai hubungan negara dengan negara lain. c. Ilmu pemerintahan dengan titik bidiknya adalah ilmu politik. Oleh sebab itu, maka tujuan pemerintahan adalah segala dan seluruh gejala sosial ynag berkaitan dengan pemerintah atau mengandung sifat pemerintahan. Poelje mengatakan bahwa “ilmu pemerintahan yang mempunyai titik bidik berlainan, titik bidiknya kemudian akan tumbuh menjadi cabang ilmu pemerintahan.

B. BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN Herodotus, seorang penulis sejarah Yunani Kuno, pada abad ke- 5 SM. Menulis tentang peperangan Persia. Ia menggolongkan tujuh kerajaan Persia dalam 3 wadah, yakni:

- 11 -

1) Monarki (pemerintahan oleh satu orang). 2) Oligarki (pemerintahan oleh beberapa orang atau oleh keluarga). 3) Demokrasi (pemerintahan oleh semua orang atau rakyat). Plato menambahkan jenis pemerintahan yang buruk sebagai pasangan. Penggolongan Plato menjadi sabagai berikut: 1) Monarki (monrchy) – trani (tyranny) 2) Oligarki (oligarchy) –aristokrasi (aristocracy) 3) Demokrasi (demokracy) – mobokrasi(mobocracy) Penggolongan menurut MacIver adalah sebagai berikut: 1) Oligrchy

10) Capitalist Government

2) Monarchy

11) Socialist Government

3) Dictatorship

12) Tribal Government

4) Theocracy

13) Polis Government

5) Plurak Hedaship

14) Country Government

6) Limited Monarchy

15) Natonal Government

7) Republic

16) Multi-national Government

8) Primitif Government

17) World government

9) Feudal Government 18) Unitary and federal government 19) Empire MacIver mengadakan empat macam penggolongan lagi, yaitu: 1) Kerajaan - republik 2) Sosialis/komunis – kapitalis 3) Kepala negara satu orang – kepala negara lebih dari satu orang. 4) Dan sebagainya.

- 12 -

BAB 6 PEMERINTAH YANG DEMOKRATIS SEBAGAI PILIHAN

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Syarat dasar penyelenggaraan pemerintah yang demokratis adalah berdasarkan Rule of Law (menurut Komisi Internasional Ahli Hukum, Konferensi di Bangkok, 1965) adalah: 1. Perlindungan konstitusional: menjamin hak-hak individu dan menentukan prosedurnya. 2. Badan kehakiman bebas: tidak memihak. 3. Pemilu bebas. 4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat. 5. Adanya kebebasan berserikat dan beroposisi. Indonesia merupakan salah satu negara di deretan negara-negara di dunia yang telah menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis.

A. PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DEMOKRATIS Adapun Prinsip-prinsip pemerintahan demokratis dalam Sistem politik demokrasi adalah sebagai berikut: 1. Pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) 2. Pemerintahan Konstitusional 3. Pemerintahan berdasarkan hukum

- 13 -

4. Pemerintahan mayoritas 5. Pemerintahan dengan diskusi 6. Pemilu yang bebas 7. Parpol lebih dari satu dan menjalankan fungsinya 8. Manajemen terbuka 9. Pers yang bebas 10. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas 11. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia 12. Peradilan bebas dan tidak memihak 13. Pengawasan terhadap admonistrasi negara 14.Mekanisme politik yang berubah mempengaruhi hubungan/kehidupan politik dan masyarakat. 15. Kebijakan pemerintahan tanpa paksaan dari lembaga manapun 16.Penempatan pejabat pemerintah menggunakan merit system bukan poll system 17.Penyelesaian (masalah) secara damai, bukan kompromi 18. Jaminan kebebasan individu nyata 19. Konstitusi/UUD demokratis 20. Prinsip persetujuan (dari rakyat). Menurut Abraham Lincoln (1863), prinsip utama Pemerintahan yang demokratis adalah: (Government, of the people, by the people, and for the people) artinya harus dapat mandat dari rakyat, sesungguhnya merupakan wakil rakyat, dan apapun yang dikerjakan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, maka prinsip-prinsip itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Freedom/Equalit, Adanya kebebasan dalam arti luas maupun sempit, dan atau adanya kesetaraan. 2) People’s sovereignty Artinya adanya kedaulatan rakyat.

- 14 -

B. LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN JUDIKATIF SEBAGAI WUJUD PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tooh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

- 15 -

BAB 7 KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

A. PEMIMPIN DAN STUDI KEPEMIMIPINAN 1.1. Pengertian Kepemimpinan Dari akar kata “pimpin” kita mengenal kata “pemimpin” dan “kepemimpinan”. Dalam Ensiklopedi Umum, halaman 549 kata “kepemimpinan” ditafsirkan sebagai hubungan yang erat antara seorang dan sekelompok manusia karena adanya kepentingan bersama; hubungan itu ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari manusia yang seorang itu. Manusia atau orang ini biasanya disebut yang memimpin atau pemimpin, sedangkan kelompok manusia yang mengikutinya disebut yang dipimpin. Kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok, untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka kepemimpinan memiliki beberapa implikasi. Antara lain: Pertama: kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan (followers). Para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan atau bawahan, kepemimpinan tidak akan ada juga. Kedua: seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya (his or her power) mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Ketiga: kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri (integrity), sikap bertanggungjawab yang tulus (compassion), pengetahuan (cognizance), keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan (commitment), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (confidence) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (communication) dalam membangun organisasi.

- 16 -

Walaupun kepemimpinan (leadership) seringkali disamakan dengan manajemen (management), kedua konsep tersebut berbeda. Perbedaan antara pemimpin dan manajer dinyatakan secara jelas oleh Bennis and Nanus (1995). Pemimpin berfokus pada mengerjakan yang benar sedangkan manajer memusatkan perhatian pada mengerjakan secara tepat ("managers are people who do things right and leaders are people who do the right thing "). Jadi filsafahnya ibarat “Kepemimpinan memastikan tangga yang kita daki bersandar pada tembok secara tepat, sedangkan manajemen mengusahakan agar kita mendaki tangga seefisien mungkin.” Proses sosial terdiri dari proses asosiatif (dekat-mendekati) dan proses disasosiatif (jauh- menjauhi). Jadi kepemimipinan adalah kemampuan seseorang (suatu pihak) untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga perilaku orang lain itu bnerubah atau tetap, menjadi integratif. Kemudian orang yang memiliki kepemimpinan disebut pemimpin. Seseorang dapat mempengaruhi orang lain melalui variasi kombinasi dua strategi, pola, gaya atau cara: 1) Strategi Pelakonan. Strategi ini bermaksud membuat orang lain melakoni skenario yang telah ditetapkan oleh seseorang. 2) Strategi Peragaan. Strategi ini memberi kebebasan kepada orang lain

untuk

memperagakan respons pilihan bebasnya sendiri terhadap pengaruh seseorang.

1.2. Model-Model Kepemimpinan a) Model Watak Kepemimpinan (Traits Model of Leadership) Pada umumnya studi-studi kepemimpinan pada tahap awal mencoba meneliti tentang watak individu yang melekat pada diri para pemimpin, seperti misalnya: kecerdasan, kejujuran, kematangan, ketegasan, kecakapan berbicara, kesupelan dalam bergaul, status sosial ekonomi terdapat beberapa kategori faktor pribadi yang membedakan antara pemimpin dan pengikut, antara lain adalah kapasitas, prestasi, tanggung jawab, partisipasi dan status.

b) Model Kepemimpinan Situasional (Model of Situasional Leadership) Model

kepemimpinan

situasional

merupakan

pengembangan

model

watak

kepemimpinan dengan fokus utama faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan

- 17 -

kepemimpinan. Studistudi tentang kepemimpinan situasional mencoba mengidentifikasi karakteristik situasi atau keadaan sebagai faktor penentu utama yang membuat seorang pemimpin berhasil melaksanakan tugas-tugas organisasi secara efektif dan efisien. c) Model Pemimpin yang Efektif (Model of Effective Leaders) Model kajian kepemimpinan ini memberikan informasi tentang tipe-tipe tingkah laku (types of behaviours) para pemimpin yang efektif. Tingkah laku para pemimpin dapat dikatagorikan menjadi dua dimensi, yaitu struktur kelembagaan (initiating structure) dan konsiderasi (consideration). Dimensi struktur kelembagaan. Dimensi ini dikaitkan dengan usaha para pemimpin mencapai tujuan organisasi. Dimensi konsiderasi. Dimensi konsiderasi ini dikaitkan dengan adanya pendekatan kepemimpinan yang mengutamakan komunikasi dua arah, partisipasi dan hubungan manusiawi (human relations).

d) Model Kepemimpinan Kontingensi (Contingency Model) Studi kepemimpinan jenis ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakteristik watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya dan variabel-variabel situasional. Kalau model kepemimpinan situasional berasumsi bahwa situasi yang berbeda membutuhkan tipe kepemimpinan yang berbeda, maka model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatian yang lebih luas, yakni pada aspek-aspek keterkaitan antara kondisi atau variabel situasional dengan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin (Hoy and Miskel 1987). Menurut Fiedler, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan ketiga faktor ini selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin. Ketiga faktor tersebut adalah: 1) Hubungan antara pemimpin dan bawahan (leader-member relations) 2) Struktur tugas (the task structure) 3) Kekuatan posisi (position power)

1.3. Gaya Kepemimpinan a). Kepemimpinan Transaksional Dan Kepemimpinan Transformasional

- 18 -

Kepemimpinan Trnsaksional adalah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin didasarkan

pada

pertukaran

kepentingan

masing-masing

sedangkan

kepemimpinan

transformasional adalah hubungan yang tderjadi berlandaskan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama dan untuk itu diperlukan perubahan sosial bersama. Pemimpin Transaksional pada umunya adalah para keapal yang berkepemimpinan (eksekutif dan sebagainya) sedangkan pemimpin transformasional pada umunya adalah pemimpin informal.

b). Kepemimpinan Multi Budaya Kepemimpinan multibudaya merupakan kepemimpinan yang berspektra luas. Supaya setiap sektor tidak berjalan sendiri-sendiri, diperlukan pemimpin yang tidak saja mampu memandang semua sektor secara menyeluruh tetapi juga mampu berdiri di atas semua kepentingan sektor dan kepentingan organisasi masa depan. Kebutuhan inilah sumber kepemimpinan multibudaya.

c). Kepemimpinan Lintas Budaya Kepemimpinan masa depan bertolak dari fakta, yaitu perbedaan. Dalam hal ini perbedaan budaya. Dari perbedaan itu bisa terjadi konflik jika seseorang berbudaya tertentu berkomunikasi

dengan orang lain yang budayanya berbed tanpa mengenal dan tanpa

menggunakan vehicle yang cocok untuk situasi itu. dari perbedaab bisa diciptakan persatuan, jika dapat ditumbuhkan kesadaran saling membutuhkan menuju kesadaran akan kesalingmenguntungkan di satu pihak dan kesadaran untuk mencapai tujuan bersama di pihak lain.

d). Kekepalaan, Kepemimpinan Dan Manajemen Kepemimpinan terkait erat fungsi manajemen. Kepala-yang-berkepemimpinan atau pemimpin yang adalah kepala adalah pelopor, perintis dan pemuka yang ada di depan, menerobos, menaklukan (mengantisipasi dan memberi solusi), mengintegrasi dan memberi warna.

e). Kepemimpinan Pemerintahan

- 19 -

Kepemimpinan pemerintahan adalah terapan teori kepemimpinan dalam bidang pemerintahan. Pemerintahan merupakan proses penyediaan jasa-publik dan layanan civil kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan. Penyediaan produk jasa-publik itu dilihat dari sudut Ilmu Pemerintahan, bersumber dari keweanangan rasional, tetapi penyediaan produk layanan civil bukanlah kewenangan tetapi kewajiban pemerintah. B. PERANAN KEPEMIMPINAN Faktor penting dalam menentukan keberhasilan reformasi birokrasi adalah peran kepemimpinan (leadership) bagi upaya perubahan, demikian Lembaga Administrasi Nasional (LAN). Kegagalan reformasi birokrasi dalam pelaksanaannya lebih disebabkan oleh kurangnya komitmen, konsistensi dan kredibilitas para pemimpinnya. Sejalan dengan reformasi birokrasi, saat ini pemerintah telah banyak melakukan inisiatif untuk mereformasi birokrasi khususnya perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja, penerapan disiplin, optimalisasi peningkatan pelayanan publik, upaya mengurangi korupsi dan peningkatan produktifitas kerja dan renumerasi yang memadai. Namun demikian upaya-upaya tersebut belum dapat mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan masyarakat. Sudah saatnya reformasi birokrasi diarahkan untuk mengubah pola lama praktek kepemimpinan yang dilayani ke arah kepemimpinan yang melayani. Ada tiga aspek tipe kepemimpinan yang melayani yakni "hati yang melayani" atau kepemimpinan dimulai dari dalam diri sendiri. Lalu "kepala yang melayani" atau seorang pemimpin sejati tidak cukup hanya memiliki hati atau karakter semata tapi juga harus memiliki serangkaian metode kepemimpinan. Aspek ketiga adalah "tangan yang melayani" yakni pemimpin sejati bukan sekedar memperlihatkan karakter dan integritas, serta kemampuan dalam metoda kepemimpinan, tetapi dia harus menunjukkan perilaku atau kebiasaan pemimpin sejati yang selain fokus pada duniawi juga fokus pada hal spritual. Artinya seorang pemimpin harus berempati terhadap apa yang dirasakan bawahan atau rakyat secara luas.

C. PERANAN KEPEMIMPINAN DALAM MEWUJUDKAN ETIKA BIROKRASI UNTUK MEMPERLANCAR PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

- 20 -

Adapun contoh-contoh dalam setiap kelompok pelayanan adalah: 1) Kelompok Pelayanan Administratif Contohnya: Pelayanan pengurusan akte kelahiran, akte perkawinan, akte kematian, sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan, surat izin mengemudi, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, pensiun pegawai, pensiun janda/duda, dan sebagainya.

2) Kelompok Pelayanan Barang Contohnya: Pelayanan penyediaan kebutuhan bahan pokok, seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan sebagainya.

3) Kelompok Pelayanan Jasa Contohnya: Pelayanan pengangkutan penumpang, pengangkutan barang, kesehatan, pendidikan, perbankan, telepon, listrik, dan sebagainya.

D. SISTEM NILAI KEKEPALAAN DAN KEPEMIMPINAN Sistem Nilai Kekepalaan Dan Kepemimpinan dapat kita lihat dalam tabel berikut ini: KEKEPALAAN

KEPEMIMPINAN

1. kekuasaan

1. usia

2. otoritas

2. status sosial

3. perintah

3. kepandaian

4. kekuatan

4. gelar

5. paksaan

5. keterampilan

6. kekerasan

6. senioritas

7. pematian

7. kekuatan fisik

Salah satu sumber daya yang bisa mempengaruhi orang lain

adalah otoritas

(kompetensi, jabatan, pangkat). Pemimpin yang memiliki sumber daya seperti itu disebut sebagai pemimpin yang formal dan kepemimpinannya disebut kepemimpinan formal. Sedangkan pemimpin yang tidak memilikinya disebut pemimpin informal. Kepala yang terbukti memiliki kepemimpinan disebut kepala yang berkepemimpinan.

- 21 -

BAB 8 ASAS-ASAS PEMERINTAHAN

Asas-Asas Pemerintahan dapat dibatasi sebagai pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan yang secara objektif diperlukan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antar pemerintah dengan yang diperintah.

1. Asas-Asas Umum Birokrasi Pemerintahan (Kepemimpinan) Yang Baik 1. Asas Kepastian Hukum 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 3. Asas Kepentingan Umum 4. Asas Keterbukaan 5. Asas Proporsionalitas 6. Asas Profesionalitas 7. Asas Akuntabilitas Menurut Taliziduhu Ndraha (1988), Koswara (1994) dan Machlis Hamdi (1999), asasasas pemerintahan adalah sebagai berikut: a. Taliziduhu Ndraha

b. Machlis Hamdi

1) Aktif

1) Aktif

2) Mengisi Yang Kosong

2) Freies Emessen

3) Membimbing

3) Otomatik

4) Freies Emessen

4) Historik

5) Dengan Sendirinya

5) Etik

6) Historik

6) Sentralisasi

7) Etik

7) Desentralisasi

- 22 -

8) Dekonsentrasi 9) Vrij Berstuur 10) Tugas Pembantuan 11) Detournement de Pouvoir

c. Koswara A. Kepatuhan Dalam Pemerintahan Asas Kepatuhan 1) Pelakuan Yang Korek 2) Penelitian yang Saksama 3) Prosedur Keputusan Yang saksama 4) Keputusan yang Baik dan Bijak 5) Motivering yang Jelas dan Argumentasi yang Kuat 6) Persamaan dan Kesamaan 7) Keterpercayaan 8) Pertimbangan Yang Masuk Akal Dan Adil 9) Penyalahgunaan Wewenang 10) Fair Play Asas Pemerintahan Yang Baik 1) Kepastian Hukum

8) Reasonableness

2) Keseimbangan

9) Meeting Raised Expectation

3) Equality

10) Undoing The Consequenes

4) Bertindak Cermat

Of An Unnlled

5) Motivasi

11) Protecting The Personal Way

of life 6) Non Misuse Of Competence

12) Kebijaksanaan (sepientia)

7) Fair Play

13) Public Service

Asas Pancasila 1) Berwibawa

2) Jujur

- 23 -

B. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Meliputi dekonsentrasi dan sebagainya.

d. Charles Polidano 1) Asas Memandang Jauh Ke Depan (Besturen is Vooriutzien).

12) Asas Good Governance 13) Asas Aktif Dan Positif

2) Asas berpikir Panjang

14) Asas Omnipresence

3) Asas Belajar Dari Sejarah

15) Asas Dengan Sendirinya

4) Asas kepastian Dalam Perubahan

16) Asas Sisa (Residu)

5) Asas Keserasian Tujuan

17) Asas Dicreation

6) Asasa Profesionalisme

18) Asas Freies Ermessen

7) Asas Tanggung Jawab

19) Asas Keterbukaan

8) Asas Kepatutan

20) Asas Keutamaan

9) Asas Noblesse Oblige

21) Asas Persatuan Dalam Perbedaan

10) Asas Kebersamaan

22)Asas Kepercayaan Dan

11) Asas Tat Twam Asi

Pengharapan Dalam Kekecewaan

- 24 -

BAB 9 PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) “Tata Pemerintahan yang Baik” (Paradigma ke-2)

A. Latar Belakang Munculnya Good Governance Salah satu penyebab munculnya Good Governance adalah karena adanya desakan pembiayaan dunia seperti IMF, World Bank, ADB, dan lain-lain yang menuntut suatu penyelenggaraaan pemerintahan yang baik. Karena adanya pemerintahan yang disebut dengan “Pembenaran Paham Liberal”. Paham Liberal muncul ketika Unisoviet runtuh pada tahun 1992 bersamaan dengan runtuhnya paham Komunis. Ideologi paham Liberal, paralel dengan Civil Society yang berisi lima hal, yakni: 1) HAM, yakni hak terhadap tidak adanya penindasan sipil maupun politik kemiskinan. 2) Demokrasi Parlementer, yaitu kebijaksanaan politik yang ditentukan oleh rakyat melalui sistem perwakilan berdasarkan pemilu. 3) Rule Of Law (sipremasi Hukum), yang merupakan penegakkan hukum yang sebelumnya harus dikembangkan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan ‘civil society’ yang demokratis. 4) Ekonomi Pasar Bebas (Free market), yaitu terjadinya kecenderungan globalisasi ekonomi.

- 25 -

5) Kepedulian terhadap masalah lingkungan, yaitu dengan memperhatikan kelestariannya yang pertama kali diselenggarakan konferensi tetang lingkungan yaitu di Stockholm, Jerman 1975. B. Beberapa Dampak dari Munculnya Good Governance 1) Globalisasi Ekonomi Di dunia sedang terjadi percepatan ekonomi terutama di bidang perdagangan dan investasi. Runtuhnya sistem komunis dengan perencanaan sentralistik, menyebabkan peralihan ke ekonomi pasar. 2) Terjadinya dinamika pada pemerintahan dan masyarakat. C. Pentingnya Mempelajari Good Governance 1. Pengertian Good Governance Good Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor swasta dalam suatu kegiatan kolektif. Sedangkan pengertian menurut UNDP adalah the exercises, politik, ekonomi dan autority untuk memenej nation’s affair pada semua level. 2. Karateristik Good Governance menurut UNDP a) Acuntability (pertanggaungjawaban) b) Partisipation (Keterlibatan) c) Predictability (relu of law) d) Transparansi (transparan) 3. Indikator Keberhasilan Good Governance a) Ekonomi makro b) Tercapainya tujuan pembangunan c) Kualitas hidup (quality of life) dalam penyelenggaraan pemerintahan. d) Recovery yaitu keberhasilan suatu negara dalam menghadapi krisis. 4. Prasyarat Good Governance a) Adanya tipe kekpemimpinan yang baru. b) Adanya kekuatan dari civil society. c) Kemampuan tehknik dan manajemen. d) Terbukanya ruang partisipasi. e) Moral dan budaya demokrasi.

- 26 -

DAFTAR PUSTAKA 1. Ndraha, Taliziduhu. 2002. Kybernology 1 & 2 (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Bineka Cipta. 2. Drs. Surianingrat, Bayu. 1987. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Aksara Baru. 3.

Iver, MC.1985. Jaring-Jaring Pemerintahan 1 & 2. Jakarta: Aksara Baru.

4. http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/tujuan-dan-fungsi-pemerintah/

- 27 -