Hukum Perusahaan Tanggung Jawab Institusi Perusahaan Terhadap Karyawan
Dosen :
Prof. Dr. Sri Redeki Hartono! S.H "#eh :
Rudini Hasyim Rado $
$&&$%%'(
Ke#as )khir Pekan *agister I#mu Hukum +ni,ersitas Diponegoro Semarang -%$ Tanggung Jawab Institusi Perusahaan Terhadap Karyawan Oleh : Rudini Hasyim Rado
Pendahu#uan
). /atar 0e#akang Hukum positif di Indonesia pada pokoknya mengenal bentuk-bentuk
perusahaan seperti Firma (Fa), Commanditair Vennootschap (CV), Perseroan erbatas (P) dan !operasi" #kan tetapi dari bentuk-bentuk yang ada itu, selain koperasi yang memang didorong perkembangannya, maka yang banyak didirikan adalah P" 0. Rumusan *asa#ah #dapun yang akan diangkat sebagai rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut$ %" &agaimanakah sistem demokrasi pemilihan kepala daerah (gubernur) dalam era otonomi daerah di Indonesia saat ini' " &agaimanakah tataran ideal pemilihan kepala daerah (gubernur) dalam konteks ke-Indonesiaan'
Pembahasan
). Sistem Demokrasi Pemi#ihan Kepa#a Daerah 12ubernur3 da#am 4ra "tonomi Daerah di Indonesia $. Pengertian Demokrasi
2
Pada tanggal % #gustus *** merupakan hari berse+arah bagi bangsa Indonesia karena pada hari tersebut bertepatan dengan amandemen ./I ahun %012 yang kedua, khususnya perubahan pada Pasal % ayat (1) berbunyi sebagai berikut $% 3ubernur, &upati, dan 4alikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah pro5insi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"66 engan demikian ini merupakan babak baru dalam sistem pemilihan kepada daerah dalam hal ini gubernur yang pada intinya dipilih secara demokrasi" 7ebelum kita terlalu +auh, dengan ini dipaparkan mengenai hakikat atau arti daripada demokrasi itu sendiri" emokrasi (pemerintahan oleh rakyat) semula dalam pemikiran 8unani berarti bentuk politik di mana rakyat sendiri memiliki dan men+alankan seluruh kekuasaan politik" 7ecara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada de9asa ini" :enurut pakar hukum tata negara :" :ahfud :, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara" Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah men+adikan demokrasi sebagai asas fundamental; kedua, demokrasi sebagai asa kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya"< 7ecara etimologi =demokrasi> terdiri dari dua kata 8unani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan" 3abungan dua kata demoscratein atau demos-cratos (demokrasi) memiliki arti suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat,
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Lorens Bagus Kamus Filsafat !"akar#a$ %ra&edia 'us#aka U#a&a 2((2) *e#. III hal. 154. + ,. Ubaedillah dan ,bdul Roak Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani !"akar#a$ I** UIN /0ari ida0a#ullah 2((3) hal. 1+(-1+1. +
kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat"1 7edangkan pengertian demokrasi menurut terminologi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut$ 2 a. #braham
?incoln
menyatakan
demokrasi
adalah
sistem
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" b" 7amuel Huntington berpendapat demokrasi ada +ika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, +u+ur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk de9asa dapat memberikan suara" c" Charles Costello mengungkapkan demokrasi adalah sistem sosial dan
politik
pemerintahan
diri
dengan
kekuasaan-kekuasaan
pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan 9arga negara" d" C" F" 7trong mengemukakan demokrasi adalah 7uatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota de9an dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem per9akilan yang men+amin pemerintah
akhirnya
mempertanggung+a9abkan
tindakan-
tindakannya pada mayoritas tersebut" e" Hans !elsen menyatakan emokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat" 8ang melaksanakan kekuasaan .egara ialah 9akil-9akil rakyat yang terpilih" imana rakyat telah yakin, bah9a segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan .egara" Pada kesempatan lain Haryono@ (:antan Hakim :!), menyatakan bah9a demokrasi bukan mengenai ukuran mayoritas atau minoritas, (mayoritas menang dan minoritas kalah) itu berarti sa+a dengan membunuh minoritas, lebih 4 Ibid, Liha# ,. Ubaedillah dan ,bdul Roak hal. 1+1. 5 Dia&bil dari h##p$id.ikipedia.orgikiDe&okrasi diakses pada hari#anggal$ /enin 2 6ebruari 2(15 'ukul$ 11.57 8ib. 3 Disa&paikan oleh ar0ono Disela-sela 'erkuliahan uku& ons#i#usi pada elas ,khir 'ekan :agis#er Il&u uku& Undip !/ab#u +( :ei 2(15). 4
lan+ut dikatakan bah9a demokrasi itu esensinya harus memberi ruang pendapatAdiskusi (secara pluralisme) dan dibangun toleransi serta di atas toleransi tersebut baik mayoritas dan minoritas dapat berdiri bersama" &eberapa pandangan dan pengertian di atas, maka demokrasi bisa diartikan dengan keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, kekuasaan oleh rakyat atau melalui per9akilan rakyat yang merupakan representasi rakyat di P/ untuk me9u+udkan cita bernegara"
-. Dasar Hukum Pemi#ihan Kepa#a Daerah 1Pi#kada 2ubernur3
!etentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya yakni .o" ahun %01 dan berakhir dengan .o" ahun %000 pemilihan kepala daerah (gubernur) dipilih secara per9akilan tidak langsung" Praktis pasca reformasi keadaan pun berubah dan pemilihan dilakukan melalui per9akilan langsung seiiring dengan amandemen kedua ./I ahun %012, kemudian menyusul baik tentang pemerintahan daerah maupun pemilihan pemiluApilkada lainnya" 7ecara sederhana dan gamblang di+elaskan maka akan dibagi men+adi tiga generasi pemberlakuan peraturan perundang-undangan (generasi orde lama, generasi orde baru, generasi reformasi) khususnya mengenai pemilihan kepala daerah gubernur" 3enerasi orde lama ditandai dengan lahirnya .o" ahun %01 entang Penetapan #turan-#turan Pokok :engenai Pemerintahan 7endiri di aerah-aerah yang &erhak :engatur dan :engurus /umah angganya 7endiriB yang pada intinya menyatakan bah9a kepala daerah gubernur harus dia+ukan oleh P/ Pro5insi untuk diangkat oleh Pres iden" 3enerasi orde baru salah satunya ditandai oleh .o" 2 ahun %0B1 entang Pokok-Pokok Pemerintahan di aerah yang memilih kepala daerah tingkat I (gubernur) yakni P/ Pro5insi melalui musya9arah mufakat setelahnya akan dia+ukan kepada Presiden untuk diangkat" apat disimpulkan bah9a di sini lebih pada penggunaan peran sistem per9akilan tidak langsung"
; 'asal 17 a0a# !1) <epala Daerah 'ropinsi diangka# oleh 'residen dari sediki#n0a-sediki#n0a dua a#au seban0ak-ban0akn0a e&pa# orang =alon 0ang dia>ukan oleh Dean 'erakilan Rak0a# Daerah 'ropinsi.? 5
#9al munculnya generasi reformasi pasca lengsernya 7oeharto diganti Presiden &" " Habibie dengan keluarnya .o" ahun %000 entang Pemerintahan aerah0 masih tetap menggunakan tradisi pemilihan per9akilan tidak langsung" :enariknya tonggak reformasi menu+u puncaknya berkaitan dengan pemilihan kepala daerah gubernur pasca keluarnya .o" < ahun **1 entang Pemerintahan aerah%* dimana ditentukan bah9a pemilihan kepala daerah gubernur dipilih melalui per9akilan langsung (one man one vote), di mana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat (kekuasaan rakyat)" .amun dalam perkembangan terkini di tersebut dicabut dan diundangkannya .o" < ahun *%1 entang Pemerintahan aerah %% mengatur bah9a gubernur dipilih oleh P/ Pro5insi sehingga berbeda dengan sebelumnya yang +elas menyatakan bah9a gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat" Hal ini makin diperkuat dengan .o" ahun *%1 entang Pemilihan 3ubernur, &upati dan 4alikota yang sudah lebih dahulu keluar diatur dalam Pasal % angka 2 =Pemilihan gubernur""" yang selan+utnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di pro5insi""" untuk memilih gubernur""" demokratis melalui lembaga per9akilan rakyat"> :eski demikian .o" ahun *%1 langsung di- counter dengan dikeluarkannya Perppu .o" % ahun *%1 oleh Presiden dan disahkan P/ /I melalui .o" % ahun *%2 +o .o" ahun *%2 untuk mengganti .o" ahun *%1" !etentuan tersebut disertai pula Perppu .o" ahun *%1 7 'asal 15 a0a# !1) epala Daerah Tingka# I di=alonkan dan dipilih oleh Dean 'erakilan Rak0a# Daerah...? a0a# !2) asil pe&ilihan 0ang di&aksud dala& a0a# !1) pasal ini dia>ukan oleh Dean 'erakilan Rak0a# Daerah 0ang bersangku#an kepada 'residen &elalui :en#eri Dala& Negeri sediki#-diki#n0a dua !2) orang un#uk diangka# salah seorang dian#aran0a
9 'asal 17 !1) huru a
u>ur dan adil.?
11 'asal 1(1 a0a# !1) huru d D'RD pro@insi &e&pun0ai #ugas dan eenang$ &e&ilih gubernur. 3
dan telah diob+ektifkanAdisahkan P/ /I melalui .o" ahun *%2 +o .o" 0 ahun *%2 untuk membatalkanAmenghapus ketentuan Pasal %*% ayat (%) huruf d .o" < ahun *%1" 7ebagaimana diketahui bersama bah9a presiden memilih hak prerogatif dalam mengeluarkan perppu dalam hal ih9al kegentingan yang memaksa,% dan kedudukan perppu tersebut telah se+a+arAsetingkat dengan karena telah diob+ektifkanAdisahkan oleh P/ /I" alam hal ini dapat dilihat bersama apakah ada kegentingan memaksa tersebut atau tidak" &ila kita kembali pada .o" ahun *%1 penamaanAistilah pemilihan kepala daerah (pilkada) berganti istilah langsung disebut pemilihan gubernur sa+a (tanpa kepala daerah), anehnya berdasarkan .o" < ahun *%1 penamaanAistilah tetap pemilihan kepala daerah (pilkada)" Hal sederhana meskipun hanya persoalan penamaanAistilah namun para 9akil rakyat kita yang mengeluarkan produk tersebut tidak konsisten atau ter+adi keberagaman penamaanAistilah tersebut" uga yang cukup menarik dari kedua tersebut di atas pemilihan gubernur, bupati dan 9alikota bersifat tunggal tidak berpasang pasangnya dengan 9akil-9akilnya seperti yang diatur oleh terdahulu" 7alah satu yang men+adi pertimbangan adalah sesuai pen+elasan umum .o" ahun *%1 yakni$ &erdasarkan e5aluasi atas penyelenggaraan pemilihan gubernurA9akil gubernur, bupatiA9akil bupati, dan 9alikotaA9akil 9alikota secara langsung dan satu paket, se+auh ini menggambarkan fakta empiris bah9a biaya yang harus dikeluarkan oleh .egara dan oleh pasangan calon untuk menyelenggarakan dan mengikuti Pemilihan gubernurA9akil gubernur, bupatiA9akil bupati dan 9alikotaA9akil 9alikota secara langsung sangat besar +uga berpotensi pada peningkatan korupsi, penurunan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan eskalasi konflik serta penurunan partisipasi pemilih" .amun perkembangan terakhir P/ /I kemudian mengganti .o" ahun dengan mengesahkan Perppu .o" % ahun *%1 men+adi .o" % ahun *%2 +o" .o" ahun *%2 %< sebagai berikut$ Pemilihan 3ubernur dan 4akil 3ubernur, &upati dan 4akil &upati, serta 4alikota dan 4akil 4alikota yang selan+utnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di 9ilayah pro5insi dan 12Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'asal 22 !1). 1+ Undang-Undang No. 7 Tahun 2(15 'asal 1 angka 1 ;
kabupatenAkota untuk memilih 3ubernur dan 4akil 3ubernur, &upati dan 4akil &upati, serta 4alikota dan 4akil 4alikota secara langsung dan demokratis" :engenai pasangan calon ini dalam pen+elasan umum ini pula disebutkan bah9a !onsepsi di dalam Perppu adalah calon kepala daerah dipilih tanpa 9akil" i dalam ndang-ndang ini, konsepsi tersebut diubah kembali seperti mekanisme sebelumnya, yaitu pemilihan secara berpasangan atau paket" 0. Tataran Idea# Pemi#ihan Kepa#a Daerah 12ubernur3 da#am Konteks ke5 Indonesiaan 7ila ke-1 Pancasila menga+arkan kepada kita untuk menentukan sebuah
pilihan
melalui
cara
musya9arah"
:engutamakan
musya9arah
dalam
mengambil putusan untuk kepentingan bersama" :usya9arah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, sehingga kalau di breakdown falsafah =musya9arah> mengandung 2 (lima) prinsip sebagai berikut$ pertama, conferencing (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan); kedua , search solutions (mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi); ketiga, reconciliation (berdamai dengan tanggung+a9ab masingmasing); keempat , repair (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); dan kelima, circles (saling menun+ang)"%1 :usya9arahAper9akilan esensinya adalah kebi+aksanaaan" entu tidak dapat dielakan lagi musyara9ah dalam menentukan pilihan baik melalui sistem pemilihan langsung maupun tidak langsung masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan" erlepas dari itu semua P/ /I telah mengesahkan Perppu .o" ahun *%1 men+adi .o" ahun *%2 +o .o" 0 ahun *%2 yang intinya mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui per9akilan langsung (one man one vote). 7ebagai ka+ian keilmuan tentu kita tidak lantas berhenti sampai di situ, karena tetap penting pula untuk mendalami mengenai bagaimana idealnya pemilihan kepala daerah (gubernur) dalam konteks ke-Indonesiaan de9asa ini" engan ini diberikan sedikit gambaran sistem atau mekanisme pemilhan langsung" 7adu 4asistiono berpendapat bah9a kelebihan dan kelemahan pemilihan !epala aerah secara langsung sebagai berikut $ %2 !elebihan pemilihan !epala aerah secara langsung $ 14 ua# 'u>i 'ra0i#no "urnal “Restoratie !usti"e untuk Peradilan di Indonesia #Pers$ektif %uridis Filaso&s dalam Penegakan 'ukum In (on"reto, !6. Uni@. "enderal /oedir&an 2(12) hl&. 414. 7
%" emokrasi langsung akan dapat di+alankan secara lebih baik, sehingga makna kedaulatan ditangan rakyat akan nampak secara nyata; " #kan diperoleh kepala daerah yang mendapat dukungan luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat" Pemerintah aerah akan kuat karena tidak mudah diguncang oleh P/; <" :elalui pemilihan !epala aerah secara langsung, suara rakyat men+adi sangat berharga" engan demikian kepentingan rakyat memperoleh perhatian yang lebih besar oleh siapapun yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai !epala aerah; 1" Permainan politik uang akan dapat dikurangi karena tidak mungkin menyuap lebih dari setengah +umlah pemilih untuk memenangkan pemilihan !epala aerah" !elemahan pemilihan !epala aerah secara langsung $ %" :emerlukan biaya yang besar karena calon !epala aerah harus kampanye langsung menghadapi rakyat pemilih, baik secara fisik (door to door) maupun melalui media masa" Hanya calon yang memiliki cadangan dana yang besar atau didukung oleh sponsor sa+a yang mungkin akan ikut ma+u ke pemilihan !epala aerah; " :engutamakan figur publik ( public figure) atau aspek akseptabilitas sa+a, tetapi kurang memperhatikan kapabilitasnya untuk memimpin organisasi maupun masyarakat; <" !emungkinan akan ter+adi konflik horisontal antar pendukung apabila kematangan politik rakyat di suatu daerah belum cukup matang" Pada masa lalu, rakyat sudah terbiasa dengan menang-kalah dalam berbagai pemilihan" etapi pada masa orde baru pemilihan !epala aerah penuh dengan rekayasa, sehingga sampai saat ini rakyat masih belum percaya (distrust) pada sistem yang ada; 1" !emungkinan kelompok minoritas baik dilihat dari segi agama, suku, ras, maupun golongan akan tersisih dalam percaturan politik, apabila dalam kampanye faktor-faktor primordial itu yang lebih diton+olkan" 7ebagaimana diungkapkan oleh :uhadam ?abolo dalam makalah =Pemilihan !epala aerah ?angsung, Prospek dan antangan dalam :asa ransisi di Indonesia>$%@ Pemilihan !epala aerah ?angsung secara umum akan menyerap dana yang tidak sedikit" Pertimbangan dilakukannya Pilkada ?angsung dalam satu putaran tanpa alasan yang penting menun+ukkan bah9a Pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai proses
15 /adu 8arsis#iono Bahan Diskusi 'anel ian /#ra#egik 'e&erin#ahan II'. "akar#a 2((4. 9
Pilkada ?angsung secara terus menerus" Pertanyaannya, dari mana dana harus diperoleh'""" ?ebih lan+ut selain masalah di atas, masalah-masalah yang ter+adi dari proses persiapan sampai proses pelaksanaan pemilihan !epala aerah, diantaranya$ ter+adinya konflik elite dan konflik terbuka antar massa pendukung, masih ter+adinya money politics, partisipasi politik masyarakat yang rendah dalam pemilihan kepala daerah (gubernur), dan +uga tentang kiner+a !P yang dinilai kurang optimal dalam men+alankan tugas sebagai lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung di daerah, serta masalah-masalah strategis yang lain, men+adi berbagai hal yang perlu dicermati dan dianalisis secara lebih mendalam agar dicapai suatu pemecahan untuk perbaikan ke depan" erlepas dari pro-kontra di atas (+uga segi manfaat dan mudaratnya), maka berangkat dari kegelisahan penulis sendiri, di mana penulis menilai bah9a presiden terkesan terburu-buru mengeluarkan perppu tersebut di atas (berkaitan dengan pilkada gubernur)" Penulis +ustru lebih sepakat bah9a dalam hal ini pemilihan kepala daerah harus dipilih secara per9akilan tidak langsung dan itu terbatas hanya untuk pemilihan gubernur karena selain gubernur merupakan perpan+angan tangan pemerintah pusat di daerah serta mengingat banyaknya kabupatenAkota maka perlu 9aktu yang banyak dan matang untuk diberlakukan pula pada kabupatenAkota" #da pihak yang beranggapan bah9a pemilihan tidak langsung adalah kemunduran +ustru bagi penulis ini anggapan yang terlalu emosional, karena selama itu dapat dipertanggung+a9abkan serta berpegang pada konstitusi hal tersebut +ustru merupakan loncatanAterobosan gemilang, tentu tanpa maksud mengkebiri hak rakyat, toh anggota P/ Pro5insi adalah representasi dari rakyat, bila rakyat tidak percaya pada pilihannya sendiri atas orang-orang yang ada di P/ kenapa bisa sampai orang tersebut ada di de9an, kalau memang anggota P/ =buruk> kenapa mau dipilih" Penulis punya analisa tersendiri melihat dari pada tataran ideal pemilihan kepala daerah gubernur saat ini di Indonesia untuk menyambut kese+ahteraan, integrasi masyarakat dan sebagainya, penulis menekankan bah9a bukan menolak sistem per9akilan langsung namun untuk sekarang belum saatnya yang tepat untuk diadakan pemilihan langsung" ntuk +elasnya diberikan alasan dan solusi, antara lain $
1(
•
ari segi #P&. +elas ter+adi penghematan keuangan negara yang sangat besar yang bisa dimanfaatkanAdialokasikan ke sektor lain yang lebih tepat guna dan sasaran" Ini pun akan men+a9ab keinginan presiden oko 4idodo
•
untuk sebisa mungkin melakukan penghematan keuangan negara" 7egi masyarakat, Indonesia adalah masyarakat yang beragam dengan tingkatan kekerabatanAkomunal" !ekerabatan ini =mudah> rusak dalam kaitan dengan perbedaan pilihan yang beru+ung pada konflik horiDontal bahkan
•
5ertikal" 7egi pendidikanApemahaman politik masyarakat kita belum terlalu bisa menerima kalah menang, pemilihan langsung cocoknya untuk masyarakat yang tingkat pendidikanAintektual telah matang" 7ehingga +angan hanya beranggapan bah9a politik uang hanya pada P/ sa+a bila memilih" .amun bila pemilihan secara langsung +ustru aspek sangat merusak secara luas, karena rakyat yang tingkat pendidikan dan ekonomi lemah (mayoritas) akan =dipermainkan> dengan uang, sehingga uang yang menyalir fantastis dan ketika terpilih gubernur rakyat melarat karena si gubernur beranggapan ke9a+ibanAhubungan sudah selesai dengan rakyat karena telah memberikan
•
uang saat pemilihan" 7egi geografi di mana Indonesia sebagai negara maritim dengan banyak kepulauan +ustru makin mempersulit baik dari askes, informasi, sarana dan
•
prasarana serta pendukung lainnya" &agi la9an politik bila kalah dalam percaturan pemilihan kepala daerah, maka =haram> baginya dan pendukungnya diperlakukan baik, maka segeralah angkat kaki dari kampung halaman sampai 2 (lima) tahun akan datang" 7erta lebih melihat golongan masing-masing" an masing banyak hambatan-hambatan lainnya" 7olusi penulis (dapat dikoreksi) atas pemilihan per9akilan tidak
langsung untuk menepis anggapan sebagian masyarakat adalah $ •
:ulai dari tahap seleksi-pemilihan-pengumuman dilakukan secara cepat, misalnya dari satu tahapan ke tahapan berikutnya 9aktu yang ditentukan B (tu+uh) hari harus sudah selesai" Hal ini untuk menutup ruangAcelah ter+adi
•
deal =kotor> atau politik uang beredar" &eberapa saat sebelum sampai setelahnya pemilihan oleh P/ Pro5insi, setiap anggota de9an disadap, bisa +uga dia9asi pergerakannya (oleh aparat
11
maupun melibatkan masyarakat luas) hal ini untuk menghindari telah •
ter+adinya mufakat sebelum musya9arah" &ila masing tetap ter+adi krisis kepercayaan, libatkan baik secara penuh atau sebagian kepada tokoh-tokoh agama, masyarakat, tokoh pemudaAlembaga s9adaya masyarakat, dan lainnya yang dipercaya oleh masyarakat untuk memiliki hak suara dalam memilih gubernur" 7ekali lagi bukan tidak setu+u dengan pemilihan langsung akan tetapi
sebaiknya de9asa ini gunakan dulu demokrasi tidak langsung, pemilihan langsung boleh dilakukan dengan catatan apabila telah direformasi bukan sa+a politik tetapi +uga reformasi ekonomi, reformasi pendidikan, reformasi hukum dan seterusnya serta faktor penun+ang lainnya" ambahan mengenai makalah ini, 7ebagaimana diatur dalam Pasal < Perppu .o" % ahun *%1 yang disahkan men+adi .o" % ahun *%2 +o .o" ahun *%2 mengenai pilkada serentak (dibagi dalam beberapa tahap) di seluruh 9ilayah .egara !esatuan /epublik Indonesia baik di propinsi atau kabupatenAkota, manfaatnya paling tidak akan menghemat anggaran negara namun disisi lain +uga bisa muncul persoalan bila tidak diantisipasi dengan baik maka akan =ban+ir> sengketa pilkada sebagaimana diketahui dalam Perppu tersebut dikatakan penyelesaian pemilihan merupakan sengketa ata saha .egara%B
yang sebelumnya
diperiksa
oleh :ahkamah !onstitusi telah
dikembalikan di ba9ah peradilan :ahkamah #gung dengan dibentuk ma+elis khusus"
1; 'asal 154 'erppu No. 1 Tahun 2(14 disahkan dengan UU No. 1 Tahun 2(15 Ten#ang 'e&ilihan %ubernur Bupa#i dan 8aliko#a. 12
Penutup
Kesimpu#an
emokrasi langsung adalah bentuk demokrasi dimana semua 9arga negara ikut serta secara aktif dan langsung dalam pengambilan keputusan pemerintah" alam demokrasi ini, semua rakyat memiliki hak untuk membuat keputusan" 7ehingga, keputusan yang mereka buat akan mempengaruhi keadaan politik di negara tersebut" !emudian, demokrasi ini +uga menuntut partisipasi yang tinggi dari masyarakat" .amun, tidak semua masyarakat sadar atau melek politik" itambah lagi, banyak +uga diantara mereka yang tidak memiliki 9aktu untuk memikirkan politik dan sadar akan pentingnya peran mereka dalam penentuan kebi+akan negara" emokrasi tidak langsung atau demokrasi per9akilan ter+adi dimana seluruh rakyat memilih pe9akilan mereka melalui suatu pilkada" Pemilihan kepala daerah dilakukan untuk menyampaikan pendapat serta sebagai media pengambil keputusan" Pada intinya, rakyat memiliki hak dan daulat" .amun, dalam +enis demokrasi ini, kedaulatan tersebut di9akilkan melalui de9an disebut dengan demokrasi per9akilan tidak langsung" engan kata lain, rakyat telah di9akili oleh seseorang kalau di Indonesia adalah P/APAP/ (?egislatif)" #nggota de9an melalui pilkada dan bertugas untuk menyampaikan pendapat rakyat serta mengambil keputusan" &erdasarkan pen+elasan tersebut, maka sebenarnya rakyat memiliki peran yang sangat penting untuk me9u+udkan cita-cita negara" Cita-cita tersebut antara lain adalah men+adi negara yang ma+u, makmur, dan se+ahtera" .amun, untuk me9u+udkan hal tersebut, maka rakyat harus berperan aktif dan men+adi masyarakat yang cerdas" 7ehingga, rakyat dapat mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan kebi+akan sampai penerapan kebi+akan di negara tersebut"
1+
Daftar Pustaka 0uku5buku :
?orens &agus, amus !ilsafat, akarta$ 3ramedia Pustaka tama, **" #" baedillah dan #bdul /oDak, Pendidikan ewarganegaraan" #emokrasi, $ak %sasi &anusia, dan &asyarakat &adani, akarta$ ICCE I. 7yarif Hidayatullah, **@" Karya I#miah dan Sumber Internet:
http$AAid"9ikipedia"orgA9ikiA #emokrasi, diakses pada hariAtanggal$ 7enin, Februari *%2, Pukul$ %%"2 4ib" !uat Pu+i Prayitno, urnal “'estorative ustice untuk Peradilan di ndonesia (Perspektif *uridis !ilasofis dalam Penegakan hukum n +oncreto, FH" ni5" enderal 7oedirman, *%" :uhadam ?abolo, “Pemilihan epala #aerah angsung, Prospek dan antangan dalam &asa ransisi di ndonesia”, :akalah ?embaga Pengka+ian 7trategik Pemerintahan IIP" akarta, **1" 7adu 4asistiono, Pemilihan epala #aerah ecara angsung &enurut /ndang/ndang 0omor 12 ahun 2334 #an #ampaknya ecara Politis, $ukum, Pemerintahan erta osial 5konomi, &ahan iskusi Panel PP:P dan #lumni ni5ersitas 7atyagama" Indramayu, B Februari **2" Peraturan Perundang5undangan :
ndang-ndang asar .egara /epublik Indonesia ahun %012" ndang-ndang .omor ahun %01 entang Penetapan #turan-#turan Pokok :engenai Pemerintahan 7endiri di aerah-aerah yang &erhak :engatur dan :engurus /umah angganya 7endiri" ndang-ndang .omor 2 ahun %0B1 entang Pokok-Pokok Pemerintahan di aerah" ndang-ndang .omor ahun %000 entang Pemerintahan" ndang-ndang .omor < ahun **1 entang Pemerintahan aerah"
14
ndang-ndang .omor ahun *%1 entang Pemilihan 3ubernur, &upati, dan 4alikota" ndang-ndang .omor < ahun *%1 entang Pemerintahan aerah" Peraturan Pemerintah Pengganti ndang-ndang .omor % ahun *%1 entang Pemilihan 3ubernur, &upati, dan 4alikota" Peraturan Pemerintah Pengganti ndang-ndang .omor ahun *%1 Perubahan #tas ndang-ndang .omor < ahun *%1 entang Pemerintahan aerah" ndang-ndang .omor % ahun *%2 entang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti ndang-ndang .omor % ahun *%1 entang Pemilihan 3ubernur, &upati, dan 4alikota :en+adi ndang-ndang" ndang-ndang .omor ahun *%2 entang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti ndang-ndang .omor ahun *%1 entang Perubahan #tas ndang-ndang .omor < ahun *%1 entang Pemerintahan aerah :en+adi ndang-ndang" ndang-ndang .omor ahun *%2 entang Perubahan #tas ndang-ndang .omor % ahun *%2 entang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti ndang-ndang .omor % ahun *%1 entang Pemilihan 3ubernur, &upati, dan 4alikota :en+adi ndang-ndang" ndang-ndang .omor 0 ahun *%2 entang Perubahan !edua #tas ndangndang .omor < ahun *%1 entang Pemerintahan aerah"
15
