PELAKSANA INSPEKSI DI WILAYAH PERTAMBANGAN
I.
Pendahuluan Pertambangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional.
Pertambangan memberikan peran yang sangat signifikan dalam perekonomian nasional, baik dalam sektor fiskal, moneter, maupun sektor riil. Peran pertambangan terlihat jelas dimana pertambangan menjadi salah satu sumber penerimaan negara; berkontribusi dalam pembangaunan daerah, baik dalam bentuk dana bagi hasil maupun program community development atau coorporate social responsibility ; memberikan nilai surplus dalam neraca perdagangan; meningkatkan investasi; memberikan efek berantai yang positif terhadap ketenagakerjaan; menjadi salah satu faktor dominan dalam menentukan Indeks Harga Saham Gabungan; dan menjadi salah satu sumber energi dan bahan baku domestik. Pada tahun 2008, pertambangan umum memberikan kontribusi dalam penerimaan negara sebesar 42.655,46 miliar rupiah yang berasal dari pajak pertambangan umum sebesar 30.080,26 milliar rupiah dan PNBP Pertambangan Umum sebesar 12.575,20 milliar rupiah. Nilai investasi pertambangan umum juga terus meningkat. Pada tahun 2008, nilai investasi pertambangan umum tercatat sebesar 1.654,5 juta US$ dari yang sebelumnya hanya sebesar 1.252,8 juta US$ pada tahun 2007. Salah satu karakteristik industri pertambangan adalah padat modal, padat teknologi dan memiliki risiko yang besar. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin kelancaran operasi, menghindari terjadinya kecelakaan kerja, kejadian berbahaya dan penyakit akibat kerja serta pengawasan dalam kasus lingkungan dan reklamasi lahan bekas tambang maka diperlukan implementasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) pada kegiatan pertambangan.
II.
Dasar Hukum Inspeksi Pertambangan Inspeksi di wilayah pertambangan meliputi inspeksi pengelolaan K3, lingkungan dan
reklamasi pertambangan yang dilakukan secara menyeluruh baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan. Pengelolaan tersebut didasarkan pada peraturan sebagai berikut: 1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Oto nomi Daerah, 4. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, 5. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 6. UU No. 27 tahun 2003 tentang t entang Panas bumi, 7. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 8. UU No. 1 Tahun 1970 tentang t entang Keselamatan Kerja, 9. PP. No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, 10. PP No. 27 Tahun 2009 tentang t entang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 1
11. PP No. 18 Tahun 1999 tentang t entang Pengelolaan Limbah B3, 12. PP No. 19 Tahun 1999 tentang tentang Pengendalian Pencemaran Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, 13. PP No. 41 Tahun 1999 tentang t entang Pengendalian Pencemaran Pencemaran Udara, 14. PP No. 85 Tahun 1999 tentang t entang Pengelolaan Limbah B3, 15. PP No. 74 Tahun 2001 tentang t entang Pengelolaan B3, 16. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, 17. PP No. 59 Tahun 2007 tentang t entang Kegiatan Usaha Panas Bumi, 18. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Kota, 19. PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan K3 di Bidang Pertambangan, 20. Permen No. 06.P Tahun 1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Migas dan Panas Bumi, 21. Permen No. 02.P Tahun 1990 tentang Keselamatan Kerja Panas Bumi, 22. Permen No. 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, 23. Kepmen No. 1453.K Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, 24. Kepmen No. 555.K Tahun 1995 tentang K3 Pertambangan Umum, 25. Kepmen No. 2555.K Tahun 1993 tentang PIT Pertambangan Umum, 26. Kepmen No. 103.K Tahun 1993 tentang Pengawasan Pelaksanaan RKL – RPL di Bidang Pertambangan dan Energi, 27. Kepmen No. 1211.K Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan P ertambangan Umum.
III.
Perangkat Kerja dalam pengelolaan pertambangan Dalam melaksanakan inspeksi pertambangan, terdapat dua unsur elemen yang
sangat berpengaruh yaitu : 1. Elemen Pemerintah yang terdiri atas : a. Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) / Inspektur Tambang (IT) KAPIT dalam hal ini dijabat oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Kepala Dinas ESDM di Provinsi dan Kabupaten/Kota. b. Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) / Inspektur Tambang (IT) PIT adalah aparat pengawas pelaksanaan peraturan K3 di lingkungan pertambangan umum (Pasal 1, Kepmen No. 555.K Tahun 1995) baik di Pusat maupun Daerah. IT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang (Pasal 1, Keputusan Bersama Menteri ESDM dan Kepala BKN No. 1247 K/70/MEM/2002 dan No. 17 Tahun 2002) baik di Pusat maupun Daerah.
2
c. Buku Tambang adalah buku catatan yang memuat larangan, perintah dan petunjuk PIT yang wajib dilaksanakan Kepala Teknik Tambang (KTT) (Pasal 1, Kepmen No.555. K Tahun 1995). 2. Elemen Perusahaan terdiri atas: a. Kepala Teknik Tambang (KTT) KTT adalah seseorang yang jabatannya tertinggi di Job Site untuk memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundangundangan K3 pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya (Pasal 1, Kepmen No. 555.K Tahun 1995). b. Pengawas Operasional; c. Pengawas Teknis; d. Organisasi dan Personil K3LL; e. Program K3LL; f. Anggaran dan Biaya; g. Dokumen dan laporan K3 serta AMDAL.
Menurut Kepmen PE No. 2555.K Tahun 1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum Pasal 3 bahwa PIT mempunyai tugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Pertambangan Umum yang kemudian dikenal sebagai K3LL. Fungsi dari elemenelemen perangkat kerja tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) a. Kepala PIT mengatur dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum. b. Kepala PIT mengkordinasikan dengan Kepala PIT Wilayah mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum dalam wilayah kerja sesuai dengan wewenangnya. c. Kepala PIT mempunyai wewenang sebagai PIT. d. Kepala PIT melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bagian c. 2. Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) / Inspektur Tambang (IT) Sesuai dengan SK SK Menteri PAN No: 22/KEP/M.PAN/4/2002 22/KEP/M.PAN/4/2002 Pasal 4 : “ T ugas ugas pokok seorang Inspektur Tambang (IT) adalah melakukan inspeksi,
pengujian, penelahaan proses dan gejala berbagai aspek tambang, mengembangkan metode dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan menyebarluaskan hasi l inspeksi “ . Menurut Kepmen PE No. 2555.K Tahun 1993 Pasal 4, dalam pelaksanaan tugasnya PIT mempunyai fungsi sebagai berikut: a. melakukan pemeriksaan/inspeksi; pemeriksaan/inspeksi; b. melakukan penyelidikan kecelakaan tambang dan/atau kejadian berbahaya; c. melakukan penyelidikan terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; 3
d. melakukan pengujian atas peralatan tambang; e. melakukan pengujian terhadap lingkungan tempat kerja; f.
melakukan pengujian terhadap kondisi limbah cair, padat, maupun gas;
g. melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja; h. melakukan pembinaan lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan umum; i.
memberikan perintah, larangan dan petunjuk baik yang dicatat dalam Buku Tambang maupun secara lisan;
j.
menyusun laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan, membuat Berita Acara penyelidikan Kecelakaan Tambang dan/atau kejadian berbahaya, pencemaran lingkungan dan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Pertambangan Umum yang berlaku.
Sedangkan
pelaksanaan
inspeksi
tambang
menurut
SK
Menteri
PAN
No:
22/KEP/M.PAN/4/2002 Pasal 5, meliputi : a. menyusun rencana inspeksi; b. menyusun program inspeksi; c. pelaksanaan inspeksi; d. menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan inspeksi; e. menganalisis dan mengevaluasi data studi untuk pelayanan teknis; f.
pengembangan inspeksi.
Dalam melaksanakan tugasnya: a. PIT dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah setempat atau Instansi Pemerintah yang berkaitan. b. Dalam melaksanakan tugasnya PIT bertanggung jawab kepada Kepala PIT sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
Kewenangan yang dapat dilakukan oleh KAPIT dan PIT : (1) PIT berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan umum setiap saat. (2) PIT berwenang menghentikan atau menutup untuk sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan umum apabila kegiatan termaksud dianggap
dapat
membahayakan
keselamatan
para
pekerja
tambang,
keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan. (3) Kepala PIT berwenang menutup secara tetap sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan umum, apabila kegiatan termaksud diangap dapat membahayakan keselamatan para pekerja tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan. 4
Sesuai dengan Kepmen PE No. 2555.K Tahun 1993 Pasal 9 bahwa untuk dapat diangkat menjadi PIT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Pendidikan Umum 1. Sarjana Tambang atau Sarjana Teknik yang berkaitan; 2. Sarjana Muda Tambang atau Sarjana Muda Teknik yang berkaitan atau D III Tambang atau D III Teknik yang berkaitan; 3. Sekolah Teknik Menengah Jurusan Tambang Mesin atau Listrik. b. Pendidikan Khusus 1. Lulus Kursus PIT atau kursus pelatihan sederajat yang disetujui dan diakui Panitia Khusus yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum; 2. Telah berpengalaman dalam bidang pertambangan umum sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Sarjana, 8 (delapan) tahun untuk lulusan Sarjana Muda atau D III dan 15 (lima belas) tahun untuk lulusan STM, kecuali apabila ditetapkan lain oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
Khusus untuk persyaratan jabatan fungsional Inspektur Tambang (IT), yang di atur dalam SK Menteri PAN No: 22/KEP/M.PAN/4/2002 Pasal 21 dan 24 bahwa untuk diangkat menjadi Inspektur Tambang, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Teknik (S-1) / Diploma (D-IV) yang berhubungan dengan pertambangan; 2. Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya telah menduduki pengkat Penata Muda golongan ruang III/a; 3. Pernah melakukan kegiatan pelaksanaan inspeksi tambang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 4. Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dalam jabatan terakhir yang didudukinya; didudukinya; 5. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditetapkan; dan 6. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
Jabatan Inspektur Tambang adalah jabatan fungsional keahlian yang memiliki jenjang karir sebagai sebagai berikut : 1. INSPEKTUR TAMBANG PERTAMA (III/a dan III/b) Penata Muda s.d Penata Muda Tk. I 2. INSPEKTUR TAMBANG MUDA (III/c dan III/d) Penata s.d Penata Tk. I 3. INSPEKTUR TAMBANG MADYA (IV/a, IV/b dan IV/c) Pembina, Pembina Tk.I dan Pembina Utama Muda
5
Mengenai butir-butir dan angka kredit pelaksanaan inspeksi tambang oleh seorang Inspektur Tambang di atur dalam Kepmen ESDM No. 1247 Tahun 2002 tentang Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya.
IV.
Pengawasan Pengawasa n Pertambangan Berdasarkan Pasal 140 Ayat 1, UU No. 4 Tahun 2009, pengawasan pertambangan
mineral dan batubara menjadi tanggung jawab menteri dimana menteri melakukan pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
pengelolaan
usaha
pertambangan
yang
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan tersebut meliputi administarasi/tata laksana; operasional; kompetensi aparatur; dan pelaksanaan program pengelolaan usaha pertambangan. Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota (Pasal 140 Ayat 2). Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK (Pasal ( Pasal 140 Ayat 3). Sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Pasal 141 Ayat 2 bahwa Inspektur Tambang berkewenangan melaksanakan aspek pengawasan dalam wilayah pertambangan meliputi: a. Teknis pertarnbangan; b. Konservasi sumber daya mineral dan batubara; c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan; d. Keselamatan operasi pertambangan; e. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; f.
A.
Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
Pengawasan K3 K3 dan Keselamatan Keselamatan Operasi Pertambangan Pertambangan Pengawasan K3 Pertambangan dilaksanakan dengan tujuan menghindari kecelakaan
dan penyakit akibat kerja. Ruang lingkup K3 pertambangan p ertambangan meliputi: 1. Keselamatan kerja, Yang dimaksud keselamatan keselamatan kerja antara antara lain berupa: berupa: a. Manajemen risiko, b. Program keselamatan kerja, c. Pelatihan dan pendidikan keselamatan kerja, d. Administrasi keselamatan keselamatan kerja, e. Manajemen keadaan darurat, f. Inspeksi dan Audit keselamatan kerja, g. Pencegahan dan penyelidikan kecelakaan. 6
2. Kesehatan kerja, Yang dimaksud kesehatan kesehatan kerja antara antara lain berupa: a. Program kesehatan kerja, b. Pemeriksaan kesehatan pekerja, c. Pencegahan penyakit akibat kerja, d. Diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja, e. Hiegiene dan sanitasi, f.
Pengelolaan makanan, minuman dan gizi kerja,
g. Ergonomis. 3. Lingkungan Kerja, Yang dimaksud lingkungan lingkungan kerja antara lain berupa: berupa: a. Pengendalian debu, b. Pengendalian kebisingan, c. Pengendalian getaran, d. Pencahayaan, e. Kualitas udara kerja (kuantitas dan kualitas), f.
Pengendalian radiasi,
g. House keeping. 4. Sistem Manajemen K3.
Sedangkan pengawasan Keselamatan Operasi Pertambangan dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kegiatan operasi pertambangan yang aman dan selamat. Ruang lingkup Keselamatan Operasi Pertambangan meliputi: 1. Evaluasi laporan hasil kajian, 2. Pemenuhan standardisasi instalasi, 3. Pengamanan instalasi, 4. Kelayakan sarana, prasarana dan instalasi peralatan pertambangan, 5. Kompetensi tenaga teknik.
Pelaksanaan pengawasan K3 dan keselamatan operasi pertambangan dilaksanakan dalam bentuk : a. Pengawasan Administratif Pengawasan administratif meliputi: 1. Bahan peledak (Format IVi / Rekomendasi), 2. Laporan kecelakaan (Format IIIi; Vi; Vii; VIIi; VIIIi; IXi), 3. Peralatan (dokumen untuk perijinan), 4. Persetujuan (dokumen kajian, tinggi jenjang, ventilasi, penyanggaan, dan lain-lain), 5. Laporan pelaksanaan program K3 (Triwulan), 6. Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL).
7
b. Pengawasan Operasional / Lapangan Pengawasan operasional / lapangan meliputi: 1. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. Inspeksi dilaksanakan oleh PIT/IT dengan berkoordinasi dengan pengawas pusat dan daerah berdasarkan prosedur tetap dan KTT diposisikan sebagai mitra. Contoh objek yang diinspeksi antara lain area penambangan, haul road, perbengkelan, pabrik, pengolahan, pelabuhan, fasilitas dan instalasi lainnya. 3. Pemeriksaan / Penyelidikan P enyelidikan Kecelakaan, 4. Pemeriksaan / Penyelidikan Kejadian Berbahaya, 5. Pengujian Kelayakan Sarana dan Peralatan, 6. Pengujian Kondisi Lingkungan Kerja.
c.
Pengujian kelayakan peralatan, sarana dan instalasi Pengujian peralatan sarana dan instalasi meliputi: 1. Sistem Ventilasi, 2. Sistem Penyanggaan, 3. Kestabilan Lereng, 4. Gudang Bahan Peledak, 5. Penimbunan Bahan Bakar Cair, 6. Kapal Keruk, 7. Kapal Isap, 8. Alat Angkut Orang, Barang, dan Material, Material, 9. Alat Angkat, 10. Bejana Bertekanan, 11. Instalasi Pipa, 12. Pressure Safety Valve , 13. Peralatan Listrik.
d.
Pengujian/penilaian kompetensi Pengujian/penilaian kompetensi meliputi; 1. Penilaian kompetensi calon Kepala Teknik Tambang, 2. Pengujian kompetensi Juru Ledak, 3. Pengujian Kompetensi Juru Ukur, 4. Pengujian Kompetensi Pengawas Operasional (POP; POM; POU), 5. Pengujian Kompetensi Juru Las (bekerja sama dengan pihak ke-3), 6. Pengujian Kompetensi Operator alat angkat (bekerja sama dengan pihak p ihak ke-3).
Pelaksanaan pengawasan K3 dan keselamatan operasi pertambangan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Dekonsentrasi) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Desentralisasi). (Desentralisasi). 8
Upaya dekonsentrasi pengawasan K3 dan keselamatan operasi pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi antara lain: a. Melakukan supervisi terhadap pengawasan K3 dan keselamatan operasi pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota : 1. Hasil Inspeksi, 2. Hasil investigasi kecelakaan/kejadian berbahaya, 3. Proses perizinan, 4. Rekomendasi. b. Melakukan inventarisasi terhadap: 1. Statistik Kecelakaan, 2. Pembelian dan Penggunaan dan stok bahan peledak , 3. Jumlah dan jenis perizinan.
Sedangkan
upaya
desentralisasi
pengawasan
K3
dan
keselamatan
operasi
pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain: a. Kabupaten/kota melakukan pengawasan sesuai kewenangan sebagai daerah otonom, b. Berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku serta juklak dan juknis yang ditetapkan oleh pemerintah, c. Investigasi bersama daerah dan pusat untuk kecelakaan berakibat mati.
Dalam rangka menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja yang melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif diperlukan suatu Sistem Manajemen K3. Sistem Manajemen K3 berdasarkan Permenaker No. Per.05/1996 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan,
penerapan,
pencapaian,
pengkajian
dan
pemeliharaan
kebijakan
keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaiatan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yanag aman, efisien dan produktif. Ruang lingkup dari Sistem Manajemen K3 bervariasi tergantung pada perusahaan, negara dan faktor lokal. Secara umum, Sistem Manajemen K3 mensyaratkan:
Adanya suatu Kebijakan Kebijakan K3,
Struktur organisasi untuk menerapkan kebijakan di atas ,
Program implementasi,
Metode untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan dan adanya umpan balik,
Rencana tindakan perbaikan untuk peningkatan secara berkesinambungan.
9
Sistem Manajemen K3 juga harus diterapkan dalam pertambangan, baik dalam tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. t anah. Penerapan Sistem Manajemen K3 tersebut harus mengacu kepada Kepmen No.555.K Tahun 1995 tentang K3 Pertambangan Umum. Penerapan Sistem Manajemen K3 tidak akan berjalan tanpa adanya komitmen terhadap sistem manajemen tersebut. Oleh karena itu, elemen pertama dan memegang peran yang sangat penting adalah manajemen puncak harus menyatakan kebijakan dan komitmennya terhadap K3. Kemudian, untuk kepentingan operasional maka disusun peraturan K3 perusahaan. Untuk penerapan kebijakan K3 maka diperlukan beberapa hal yang masuk dalam elemen organizing, yaitu Kepala Teknik Tambang, Pengawas Operasional / Teknis, Komite K3, Buku Tambang, pelatihan, dan tim tanggap darurat. Mengingat skala risiko dan karakteristik tambang bawah tanah, maka elemen organizing pada Sistem Manajemen K3 Tambang Bawah Tanah ditambah dengan Kepala Tambang Bawah Tanah, Buku Derek, Buku Kawat, Buku Catatan Ventilasi dan Penyanggaan. Elemen selanjutnya dalam Sistem Manajemen K3 Pertambangan adalah Planning and Implementation yang terdiri atas Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan (RKTTL) / Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) / Rencana Jangka Panjang; Program K3; JSA dan SOP. Nilai lebih Sistem Manajemen K3 Pertambangan adalah perencanaan yang dibuat oleh perusahaan tambang harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Setiap tahun perusahaan pertambangan harus menyampaiakn menyampaiakn dan mempresentasikan RKTTL dan RKAB di di depan pemerintah. RKTTL dan RKAB baru bisa dijalankan dan menjadi acuan setelah disetujui oleh pemerintah. Sebagai upaya pemantauan dan pengukuran kinerja dan penerapan K3 di perusahaan maka diperlukan evaluasi. Elemen evaluation terdiri atas pemantauan lingkungan kerja, seperti debu, pencahayaan, getaran, iklim kerja, curah hujan, dan untuk tambang bawah tanah yakni penyanggaan, ventilasi, drainase, dll; pemantaun proses kerja seperti peledakan, pengangkutan, dll; investigasi kecelakaan; inspeksi dan audit. Sistem Manajemen K3 yang merupakan sebuah system dengan siklus tertutup memiliki sebuah karakteristik utama yaitu keharusan adanya perbaikan yang berkelanjutan secara terus menerus (continous ( continous improvement ). ). Oleh karena itu, elemen terakhir Sistem Manajemen K3 Pertambangan adalah adanya action for improvement dimana harus ada peningkatan kinerja dan budaya K3.
C.
Risiko dan Kerugian Akibat Terhentinya Terhentinya Operasional Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, salah satu karakteristik industri
pertambangan adalah padat modal, padat teknologi dan memiliki risiko yang besar. Top risk yang ada di tambang terbuka secara umum adalah:
Longsor,
Interaksi anatar Light Vehicle & Vehicle & Dump Dump Truck ,
Interaksi antara kendaraan ringan dan peralatan bergerak, 10
Loading dan Loading dan Dumping ,
Pembersihan bagian tepi bench ,
Pengangkatan dan Pendongkrakan,
Sumber-sumber Sumber-sumber energi berbahaya,
Bekerja di ketinggian,
Permesinan dan peralatan.
Sedangkan top risk yang risk yang ada di tambang bawah tanah secara umum adalah:
Pekerjaan penarikan ore ,
Kejatuhan batu,
Pengambilan ore basah ore basah dari draw point , point ,
Falling from high elevation ,
Kebakaran tambang dalam,
Runtuhnya panel,
Pejalan kaki didaerah truck,
Terjepit dan terpukul oleh sesuatu,
Bekerja disekitar lubang bukaan,
Pemasangan pipa air dan angin,
Bahaya batu terbang disekitar feeder . Risiko – risiko tersebut apabila tidak dikelola dan dikendalikan dengan baik dapat
mengakibatkan kecelakaan, penyakit akibat kerja, kejadian berbahaya, atau terhentinya proses operasional yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar.
D.
Pengawasan Pengawasa n Lingkungan Kegiatan Pertambangan Setiap kegiatan penambangan baik itu penambangan bahan galian logam dan
batubara maupun bukan logam pasti menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. Dampak positifnya adalah meningkatnya devisa Negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja sedangkan dampak negatif dari kegiatan penambangan dapat dikelompokan dalam bentuk kerusakan permukaan bumi, ampas buangan (tailing), kebisingan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi (land subsidence), dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangut berat. Secara garis besar diuraikan sebagai berikut : 1. Penambangan
Pentandusan, Penurunan kesuburan tanah, Erosi, Sedimentasi;
Cekungan, Gundukan tanah, Kolam air, Perubahan pola aliran sungai.
2. Penimbunan Erosi, Sedimentasi, Penurunan kualitas air, Penurunan kesuburan tanah 3. Pengangkutan Penurunan kualitas udara (debu, kebisingan) 4. Pengolahan/Pemurnian 11
Pentandusan, Penurunan kesuburan tanah, Sedimentasi;
Penurunan kualitas udara (debu, gas);
Penurunan kualitas air permukaan (perairan umum)-Fisik, Kimia >> tailing;
Terjadi genangan/kolam air.
5. Sarana Penunjang Perbengkelan : Sampah Sampah domestik, domestik, sampah industri ( scrap , oli bekas, suku cadang bekas dll).
Teknik inspeksi dalam pengawasan lingkungan pertambangan meliputi: 1. Pengawasan Administr Pengawasan Administrasi asi : a. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; b. Mengevaluasi laporan hasil analisa kualitas limbah/bahan buangan; c. Mengevaluasi RKL-RPL atau UKL-UPL; d. Mengevaluasi informasi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan; e. Mengevaluasi laporan studi teknis; f.
Mengevaluasi realisasi pelaksanaan reklamasi.
2. Pengawasan Teknis : a. Melakukan inspeksi secara berkala; b. Melakukan inspeksi khusus apabila diduga terjadi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan serta jika ada maksud perubahan RKL-RPL atau UKL-UPL; c. Melakukan
inspeksi
teknis
peralatan
pengolahan
limbah/pencegahan
dan
penanggulangan pencemaran yang akan digunakan untuk memantau unjuk kerja.
Prinsip-prinsip Inspeksi Lingkungan Pertambangan :
Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan;
Mencegah agar tidak terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai aturan/pedoman yang ada (mengarahkan dan membimbing);
Menegakkan pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan dan kebijaksanaan lingkungan;
E.
Memberikan saran, teguran dan perintah.
Pembinaan Inspeksi Pertambangan Berdasarkan Pasal 139 Ayat 1, UU No. 4 Tahun 2009, menteri melakukan pembinaan
terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, pembinaan K3 dan keselamatan operasi serta lingkungan pertambangan yang diberikan kepada aparat Dinas ESDM Provinsi, Kabupaten/Kota antara lain: a. Pemberian pedoman, standard pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, b. Inspeksi bersama aparat dinas daerah dan pusat, c. Pemberian bimbingan dan konsultasi, 12
d. Pendidikan dan pelatihan. Selain itu, berdasarkan Pasal 139 Ayat 4, UU No. 4 Tahun 2009, menteri, gubenur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya bertanggungjawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Oleh karena itu, pembinaan K3 dan keselamatan operasi yang diberikan kepada pemegang IUP, IPK dan IUPK antara lain: a. Pemberian pedoman, standard pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi, c. Pendidikan dan pelatihan. Dari uraian sebelumnya terlihat bahwa Inspektur Tambang memiliki peran yang sangat
vital
dalam
pengawasan
K3
dan
keselamatan
operasi
serta
lingkungan
pertambangan. Oleh karena itu, pembinaan terhadap inspektur tambang adalah hal yang mutlak harus dilaksanakan. Pembinaan yang dilakukan terhadap inspektur tambang antara lain: 1. Diklat Pra Jabatan IT Merupakan pembinaan yang dilakukan sebagai syarat pengangkatan untuk menjadi IT, antara lain: a. Diklat Pengawas Pengusahaan Pertambangan bagi Aparat Dinas Pertambangan, b. Diklat Praktik Pelaksana Inspeksi Tambang. 2. Diklat Dalam Jabatan IT Merupakan pembinaan yang dilakukan setelah dan saat menjadi IT, antara lain: a. Diklat ke luar negeri kerjasama dengan pihak luar, seperti Diklat K3 Tambang Dalam di Tambang Ikheshima Jepang, kerjasama dengan J-Coal, b. In house training kerjasama dengan pihak luar, seperti J-Coal, J -Coal, Teknik Tambang ITB, dan lain – lain, c. Magang di perusahaan tambang.
V.
Penutup
1. PIT adalah aparat pengawas pelaksanaan peraturan K3 di lingkungan pertambangan umum (Pasal 1, Kepmen No. 555.K Tahun 1995) baik di Pusat maupun Daerah. IT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang (Pasal 1, Keputusan Bersama Menteri ESDM dan Kepala BKN No. 1247 K/70/MEM/2002 dan No. 17 Tahun 2002) baik di Pusat maupun Daerah. 2. Kepala PIT dan PIT diangkat melalui Surat Keputusan Pimpinan Daerah setempat; 3. Pemeriksaan aspek K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT)/Inspektur Tambang (IT); 4. Persyaratan Tugas pokok dan fungsi Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada nomor (3) berpedoman pada Keputusan Menteri 13
Pertambangan dan Energi Nomor : 2555 K/201/M.PE/1993 tanggal 19 Juli 1993 tentang pelaksana Inspeksi Inspeksi Tambang Tambang dengan segala perubahannya perubahannya dan SK Menteri Menteri PAN No: 22/KEP/M.PAN/4/2002; 5. Kepala Teknik Tambang (KTT) adalah seseorang yang jabatannya tertinggi di Job Site untuk memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan K3 dan lingkungan pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya; 6. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555 K/26/MPE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertambangan Umum dengan segala perubahannya; 7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum dengan segala perubahannya; 8. Pembinaan K3 pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan dilakukan secara menyeluruh baik kepada dinas ESDM Provinsi, Kabupaten/Kota maupun kepada pemegang IUP, IPK dan IUPK. Pembinaan terhadap inspektur tambang dilakukan baik pada pra jabatan IT maupun dalam jabatan IT.
14
