INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KLATEN

PENGADILAN AGAMA KLATEN JL. KH. SAMANHUDI NO. 9 TELP. 0272 – 321 513, KLATEN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .............................................................................................................................................. ii PENDAHULUAN ...................................................................................................................................... 1

A.

Latar Belakang Belaka ng .................................. ................. ................................... ................................... ................................... .................................... ................................... .................... ... 1

B.

Maksud dan Tujuan ................................... .................. ................................... ................................... ................................... ................................... ............................. ............ 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA ................................................................................................................. 2

A.

Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Klaten .................. ........................... ................... ............ .. 3

B.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Pengadilan Agama Klaten ................. .......................... ................... ................... .................. .............. ..... 3

PENUTUP ................................................................................................................................................ 7

Halaman | ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Halaman | 1

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya. Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes) dengan tatanan sebagai berikut : 1. Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

pada

tingkat

Kementerian

Negara/

Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi. 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya. 3. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II/Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output) Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit

Halaman | 2

kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Klaten Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Agama Klaten adalah sebagai berikut: 

Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam Blue Print 2010-2035 (jilid II);



Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Agama yang dirangkum dalam 7 (tujuh) Program Prioritas Peradilan Agama;



Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Klaten



Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Agama Klaten yang diamanatkan oleh undang-undang;



Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah



Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Klaten Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Agama Klaten, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang

Halaman | 3

kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:



Spesifik



Dapat dicapai



Relevan



Menggambarkan keberhasilan



Dapat dikualifikasi dan diukur

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain: a. Perencanaan jangka menengah b. Perencanaan tahunan c.

Penyusunan dokumen penetapan kinerja

d. Pelaporan akuntabilitas kinerja e. Evaluasi kinerja f.

Pemantauan

dan

pengendalian

kinerja

pelaksanaan

program

dan

kegiatankegiatan; Pengadilan Agama Klaten telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Klaten Nomor : W11 –A24/03/OT.01.1 /I/2010, tanggal 5 Januari 2010, dapat dilihat dalam dalam matriks sebagai berikut :

Halaman | 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Satker

No

1

: PENGADILAN AGAMA KLATEN

Kinerja Utama Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

Indikator Kinerja Utama Prosentase mediasi yang diselesaikan

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Panitera/Sekret aris Pengadilan Tingkat Pertama

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.





Perbandingan antara perkara yang sudah diminutasi dengan disampaikan Salinan Putusan/Akta Cerai kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister. Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara

2

Peningkatan Penyelesaian perkara secara secara tepat waktu

Terselesainya perkara sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan ringan

3

Peningkatan tertib administrasi perkara

Terlaksananya tertib administrasi administrasi perkara sesuai dengan pola bindalmin

4

Pengawasan jalannya Terjaminnya penyelengaraan penyelengaraan tata kelola Pengadilan sesuai Pengadilan yang dengan aturan yang baik dan benar berlaku

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Panitera/Sekretari s Pengadilan Tingkat Pertama

Laporan Tri wulan dan Laporan Tahunan.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Perbandingan prosentase proses putusan perkara perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 1-144 Th 2011 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara perkara yang yang diputus.



5

Prosentase proses penyelesaian penyelesaian perkara perkara yang dapat dipublikasikan

Halaman | 5

6

Peningkatan pengunaan IT dalam Pengelolaan administrasi

Pengembangan dan pemanfaatan pemanfaatan IT dalam dalam pengelolaan pengelolaan Administrasi Perkara dan Administrasi Kesekretariatan ( SIADPA, SIMPEG )

7

Meningkatan sistem pengelolaan pengelolaan tata persuratan

8

Meningkatan sistem Pengelolaan Barang Inventaris Milik Negara

Kecepatan dan keakuratan dalam pengelolaan pengelolaan administrasi administrasi dapat dapat terjamin



Terwujudnya sistem pengelolaan pengelolaan tata persuratan yang yang efektif efektif dan efisien

Perbandingan prosentase surat yang masuk dan surat keluar dengan arsip yang tersimpan

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Kaur Umum


Mengimplementasika n sistem akutansi Barang Milik Negara

Perbandingan Barang Milik Negara yang terdaftar terdaftar di KPKNL KPKNL dengan Barang Milik Negara yang berada di Pengadilan Pengadilan Agama Klaten

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Kaur Umum


9

Meningkatan tata kelola Perpustakaan

Mewujudkan tata kelola perpustakaan yang profesional

Perbandingan buku buku yang dikirimkan dari Mahkamah Agung dan pengadaan buku sesuai / tidak dengan buku yang berada di Perpustakaan

Panitera/Sekret aris Pengadilan Tingkat Pertama dan Kaur Umum


10

Peningkatan tata laksana kepegawaian yang tertib dan akurat

Pengembangan tata laksana Kepegawaian untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan dan Misi Pengadilan Agama Klaten

Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat dengan jumlah SDM yang tidak pernah mengikuti mengikuti diklat. diklat.

Panitera/Sekret aris Pengadilan Tingkat Pertama dan Kaur Kepegawaian


11

Peningkatan pengelolaan pengelolaan Administrasi Keuangan

Pengelolaan sistem manajemen keuangan yang tertib, efektif dan akuntabel

Perbandingan Uang DIPA dengan pengeluaran pengeluaran untuk operasional operasional Kantor

Panitera/Sekret aris Pengadilan Tingkat Pertama dan Kaur Keuangan


Halaman | 6

BAB III

PENUTUP

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi dipengaruhi oleh keberhasila instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat ( benefit ) dan dampak ( impacts) dan atau Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan dan fungsi; dan untuk untuk Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran ( output ). ). Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain: Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan, dan dapat dikualifikasi dan diukur. Karenanya Satuan Kerja Pengadilan Agama Klaten telah menetapkan Indikator Kinerja Utamanya yang berdasarkan Surat

Keputusan

Panitera/Sekretaris

A24/03/OT.01.1 /I/2010, tanggal

5

Pengadilan

Agama

Klaten

Nomor:

W11 –

Januari 2010, sebagai bahan dalam penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Klaten,

Januari 2010

Ketua Pengadilan Agama Klaten

Drs. H.A. SAHAL MAKSUN, M.SI

NIP. 19480322 198203 1 001

Halaman | 7

LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN

Nomor : W11 –A24/03/OT.01.1/I/2010

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KLATEN KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN

Menimbang

:

Mengingat

Memperhatikan

Bahwa untuk untuk melaksanakan melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahap pertama Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahap kedua Tahun 2010 – 2014 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Undang-undang Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-undang Undang-unda ng Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-undang Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 4. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor Nomor : 8 Tahun Tahun 2006 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah. 5. Peraturan Presiden Nomor Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 6. Peraturan Peratura n Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja. Hasil Rapat Tanggal 31 Desember 2009 tentang Pembahasan Indikator Kinerja :

:

1.

1.

Halaman | 8

Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KLATEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pertama

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja kinerja yang digunakan digunakan oleh Pengadilan Agama Agama Klaten, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Klaten tahun 2010 s/d 2014.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap setiap pimpinan satuan satuan kerja dan disampaikan disampaikan kepada MENPAN.

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelaksanaa n keputusan/peraturan keputusan/pe raturan ini, Panitera/Sekretaris diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, ditetapkan, dengan ketentuan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Klaten Pada Tanggal :05 Januari 2010 Ketua Pengadilan Agama Klaten

Drs. H. A. SAHAL MAKSUN, MSI NIP.194803221982031001 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Mahkamah Agung RI 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang; 3. Arsip

Halaman | 9

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Recommend Documents