Petun juk Penyusunan Indikator Utama (PERATURAN NOMOR :
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Tim Reformasi Birokrasi Nasional
PERATURAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PEW 20I
1111 2008
PEDOMAN PENYUSUNAN UTAMA NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA
bahwa dalam rangka pelaksanaan reforrnasi birokrasi di seluruh Daerah maka dipandang perlu menyusun lndikator Kinerja Utama. b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu pedoman penyusunan lndikator Utama. Mengingat
:
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan dari Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851). 2.
Undang -Undang Nomor 43 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok Kepegawaian
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Daerah
Perubahan PokokPemerintah
4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025 5. Peraturan Peratur an Presiden Presid en Nomor 9 Tahun 2005 Kedudukan, Tata Kementerian Negara Republik lndonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008. 6.
Peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2005 Unit Organisasi dan Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun Tahun 2008.
Keputusan Presiden
103 tahun 2001
Tata Kerja Lernbaga Pernerintah Non Departernen sebagairnanatelah beberapa beberapa kal i diub ah terakhir dengan Peraturan Presiden 64 Tahun 2005 7 Thun 2005 8. Peraturan presiden Rencana Pernbangunan Jangka Menenga h Nasional. 9.
DAFTAR
DAFTAR PENDAHULUAN
Keputusan Presiden Tahun 2004 Sebagairnana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 311P Tahun 2007 Mernbentuk dan Mengangkat Menteri Negara kabinet Indonesia Bersatu.
A. Belakang B. Maksud Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan C. Sistemat ika Pembahasan Pembahasan
MEMUTUSKAN
9
BAB 2 Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
KEEMPAT
:
PERATURAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA PEDOMAN PENYUSUNAN KINERJA UTAMA. Pedornan Penyusunan lndikator Kinerja Utarna Utarna digunakan sebagai acuan bagi Daerah untuk lndikator Kinerja utarna utarna dilingkungan masing-masing. Pedornan Penyusuna lndikator Kinerja Utarna sebagairnana pada kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
:
yang belurn jelas dalarn Pedoman ini dapat dikonsultasikan lebih lanjut dengan Tim kerja Reforrnasi Birokrasi.
:
Peraturan
berlaku sejak
ditetapkan.
A. Pengertian lndika tor Kinerja B. Syarat dan lndikator Kinerja C. Tipe dan Jenis lndikator Kinerja D. Penggunaan Penggunaan lndika lnd ikator tor Kinerja Kiner ja BAB 3 PENETAPAN
UTAMA
A. Pengertian lndik ator Kinerja Utama B. Tujuan Penggunaa Penggunaan n lndika lnd ikator tor Kinerj a Utama langkah Penetapan Penetapan lndikato r Kiner ja C. Langkah-langkah D. Pelibatan Pelibat an Stakehol ders E. Penerapan Penerapan lndika lnd ikator tor Kinerja Kinerj a Utama BAB 4 PENGEMBANGAN
UTAMA
A. Penerapan Awal dalam Pengukuran Pengukuran Kinerja B. Reviu dan Pengembangan IKU bagi Organisasi Orga nisasi Ditetapkan : di Jakarta Pada : 26 Nopernber 2008 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Taufiq Effendi
3 6 6
11 14 18 19 21 23 23
25 30 36 39 41 42
DAFTAR
44
LAMP RAN 1. Seperangkat Contoh IKU 2. Lembar Kerj a Penyusunan Penyusunan IKU 3. Contoh Keputusan Penetapan Peneta pan IKU
45
7.
Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001
DAFTAR
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 8. Peratur an preside n Nomor 7 Thun 2005 Pernbangunan Jangka Menengah Nasional.
Rencana
9. Keputusan Presiden Presi den Nomor Tahun 2004 Sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor Tahun 2007 Membentuk dan Mengangkat Menteri Negara kabinet Indonesia Bersatu.
BAB 1 PENDAHULUAN A. Belakang B. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan C. Sist emat ika Pembahasan
MEMUTUSKAN BAB 2 :
PERATURAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARATENTA NEGARAT ENTANG NGPEDOMAN PENYUSUNAN KINERJA UTAMA. UTAMA.
:
Pedoman Penyusunan lndikator Kinerja Utama digunakan sebagai acuan bagi Daerah untuk menyusun lndikator Kinerja dilingkungan instansi
:
Pedoman Penyusuna lndikator Kinerj a Utama sebagaimana tercantum pada satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
:
yang belum dalam Pedoman ini dapat dikonsultasikan lebih lanjut dengan Tim kerja Reformasi Birokrasi. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
:
1
KINERJA A. Pengertian lndikat or Kinerj a B. dan Kriteria lndikator Kinerja C. Tipe dan Jenis lndikat or Kinerja D. Penggunaan Penggunaan lnd ikat or Kin erj a
BAB 3 PENETAPAN
KINERJA UTAMA
A. Pengertian lndikat or Kinerja Utama B. Tujuan lndikator Kinerja Utama C. Penetapan lndikator Kinerja Utama D. Peli batan Stakeho lders E. Penerapan Penerapan lndikat or Kinerja Utama BAB 4 PENGEMBANGAN
KINERJA UTAMA
A. Penerapan Awal dalam Pengukuran Kiner ja B. Reviu dan Pengembangan IKU bagi Organisasi : di Jakarta Ditetapkan Pada : 26 Nopember 2008 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
6 9 11 14
18 19 21 23 23 25 30 36 39 41 42
DAFLAR
44
LAMP RAN
45
1.
Contoh IKU Penyusunan IKU 2. Lembar Kerj a Penyusunan 3. Contoh Keputusan Penet apan IKU
Taufiq Effendi
3 6
Belakang .A Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Sistematika Pembahasan C
.
I PENDAHULUAN A.
Belakang Dalam kerangka pembangunan good governance, kebij akan urnum pemerintah adalah menjalankan pemerintahan yang berorie ntas i pada has il (result ori ent ed government). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pernerintahan yang berorient asi pada hasil pertarna -tarna akan fokus pada kernaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilakn outp ut dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan rnasyarakat. Output rnerupakan hasil langsung dari progr am -program atau kegiatan yang dijalankan pernerintah dan dapat sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada rnasyarakat, sedang outcome adalah ber fungsinya sarana, barang dan jasa sehingga memberikan bagi masyarakat. Output dan outcome inil ah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kernarnpuan anggaran seperti persepsi yang ada selarna ini. Narnun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tert entu berupa baik outpu t maupun outcome. Money follows function, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar rnanajernen berbasis kinerja adalah no performance, no money. Sehubungan dengan i t u maka sistem akuntabil itas kin erj a instansi pemerintah yang telah dibangun dalarn rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalarn sistern penganggaran dan pelaporan sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara serta berbagai per atur an perundangan di bawahnya. Dengan demikian, ke depan anggaran negara baik maupun daerah rnenjadi anggaran berbasis kinerja, yait u anggaran yang dihitun g dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja, atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan outp ut dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja in i akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaranke kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal in i akan rnernudahkan evaluasi untuk meng etahui cost dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.
rnenggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran. Dengan demikian, pada saat penyusunan RKA maka indikator kinerja utarna setiap instansi pemerintah akan dijadikan pedoman utama alokasi anggaran. Dalam penilaian kinerja ind ividu aparatur, saat ini Kepegawaian Negara juga sedang merancang ukuran kine rja individu yang merupakan dari ukuran k ine rja organisasi berdasarkan IKU. B.
,
I.Bab
1 Pendahuluan Pada bab ini disajikan belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah serta maksud dan tuju an petun juk pelaksanaan ini.
, ,
dan Tujuan Petunj uk Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Penetapan lndikator Kinerja Utama ini dimaksudkan untuk memberikan panduan langkah -langkah k erja yang harus dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah dalam menetapkan indikator kinerja utama pada berbagai tingkatan organisasi. Sedangkan tujua n penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah agar terw ujud peningkatan pemahaman indikator kinerja utama di berbagai instansi pemerintah yang pada akhirnya akan mernperluasinstansi pemerintah yang menetapkan indikator kinerja utama. Pada akhirnya, setiap instansi pemerintah akan memanfaatkan indikator kinerja utamanya dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan penghargaan dan sanksi. Dengan demikian, tuj uan petunjuk pelaksanaan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
2 Pengertian lndikator Kinerja Pada bab ini diuraikan definisi indikator kinerj a, syarat dan krit eria indikat or kinerj a yang baik serta bagaimana menggunakan indikator kinerja tersebut. 3. Bab 3 Penetapan lndikator Kinerja Utama Bab ini menyajikan pengertian indikator kinerja utama, tujuan penggunaan indikator kinerja utama, yang dilaksanakan dalarn rangka penetapan indik ato r kiner ja utama, serta penerapan dan pengkomunikasiannya.
2.
4.
4 Pengembangan lndika tor Kinerj a Utama
disadari bahwa indikator kin erja yang telah ditetapkan suatu instansi pemerintah adalah bersifat untuk pada bab ini akan diuraikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan unt uk mengembangkan indikator kiner ja i ni agar selalu dengan kebutuhan organisasi. 5. Lampiran: Seperangkat Contoh
1) Penetapan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja; 2) Meriviu seperangkat indikator kinerja yang sudah ada. 3) Pengembangan sistem pengukuran kinerja; 4) Pengembangan sistem pelaporan kinerja yang digunakan untuk balik di berbagai tingkatan organisasi dan pengguna informasi kinerja. 5) Diseminasi info rmasi dan penyuluhan akan pentingnya penetapan indikator kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja. 6) Riviu dan Evaluasi kinerj a secara mandiri oleh instansi pemerintah satuan-satuan kerja terendah.
Dalam larnpiran petunjuk pelaksanaan ini akan disajikan seperangkat contoh ind ikator kine rja utama berbagai organisasi sesuai dengan fungsi dan atau urusan yang oleh organisasi tersebut. Patut disadari, bahwa yang disajikan adalah contoh dan bukan suatu patokan, sehinggacontoh ini hanya sebagai referensi menetapkan indikator kinerja utama.
Pembahasan diperoleh pemanfaatan yang opti mal dar i petunjuk pelaksanaan ini , maka sistematika pernbahasan diupayakan untuk mampu dipahami agar dapat melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam penetapan indik ator k inerja utama. Sistematika adalah sebagai berikut: I
PENGERTIAN INDIKATOR
A. Pengertian lndi kato r Kiner ja lndikator kinerja mengandung dua pengertian, 'i ndikator' dan 'kinerja'. Di bawah ini akan diuraikan pengertian dari kata tersebut. Terdapat pengertian atau definisi 'i ndikat or', beberapa yang cukup baik diantaranya adalah sebagai berikut: lndikator adalah dan hal yang yang menjadi perhat ian kita yang rnernbantu kita dalarn rnernbuat kornprehensif dan berirnbang terhadap kondisi -kondisi atau aspek aspek penting dari suatu masyarakat (Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan, Arnerika Serikat, lndikator adalah variabel yang rnernbantu kita dalarn mengukur perubahan-perubahan yang terjad i baik secara langsung rnaupun tidak langsung (WHO, 1981), lndikator adalah yang mengindikasikan atau rnernberi petunjuk kepada kit a suatu keadaan terten tu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, lndikator adalah suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi. Misalnya bayi berdasarkan umur adalah indikator bagi status gizi bayi (Wilson Sapanuchart, Dari beberapa definisi di rnenunjukkan bahwa 'indi kato r' adalah variabel yang dapat digunakan untuk keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan perubahan yang terjadi. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kal i hanya rnernberi petunjuk (indikasi) keadaan secara keseluruhan sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran exact, rnelainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. in i disajikan beberapa pengertian atau definisi dari beberapa sumber yang dapat dijadikan bahan untuk rnernahami apa it u ' kinerj a':
Spesifik 2. Dapat dicapai
yang direncanakan sebagai kinerja. Kinerja bukan juga merupakan sesuatu yang 'disediakan' atau misalnya seperangkat tetapi yang dihasilkan dar i adanya seperangkat yang dijadik an sebagi kinerja, apakah jangka waktu yang penyelesaian pekerjaan j adi lebih cepat,
1.
Hal yang perlu dibedakan juga adalah antara kinerja yang akan diukur dengan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur. Apabila kinerja menyatakan mengenai suatu kondisi, maka indikator kinerja merupakan alat yang dapat memberikan gambaran atau penilaian mengenai kondisi tersebut. Misal: Meningkatnya disiplin pegawai merupakan contoh kine yang akan diukur yang dianggap merupakan indikator kinerj a. lndikator yang seharusnya digunakan adalah indkator yang dapat menggambarkan mengenai disipli n yang meningkat, misalnya jumlah pegawai yang hukuman disipl in atau rata- rata hari pegawai dalam satu tahun . Meningkatnya kualitas pelayanan merupakan contoh lai n kinerja yang akan diukur yang juga sering dianggap sebagai indika tor kiner ja. Seharusnya digunakan indik ator yang dapat menggambarkan kualitas pelayanan yang meningkat, misalnya jumlah komplain atau persentase komplain yang dapat diselesaikan .
Spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga dipahami dalam memberikan informasi yang tepat hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran. Misalnya, Sasaran tingkat kualitas pendidikan masyarakat' dengan indikator : Jumlah masyarakat yang melek huruf dalam tahun x mencapai a%,
output
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3.
4. menggambarkan sesuatu yang diukur 5.
dapat dikuantifikasi dan diukur
Tingkat partisipas i pendidikan masyarakat (SD, SLTP, SLTA, PT) dalam tahun x mencapai a%,
"
Tingkat ketersediaan sarana pendidikan dan tenaga pengajar dalam tahun x mencapai a%,
"
"
Syarat
"
"
Kriteria lndikator Kinerja
Sebelum menetapkan seperangkat indikato r kinerja, terle bih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikat or kine yang berlaku untuk indikator kinerja adalah sebagai berikut : indikato r kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara obj ekt if dapat digunakan untuk pengambilan keputusan kesimpulan pencapaian apa yang diukur.
adalah dapat dikategorikan spesifik, untuk indikator yang pertama dapat dijadik an alat ukur yaitu dengan membandingkan jumlah penduduk yang dapat membaca huruf dengan jumlah penduduk suatu lndikator yang kedua dapat dijadikan alat ukur yaitu dengan menghitung persentase jumlah (SD, SLTP, SLTA, PT) terh adap jumlah usia (SD, SLTP, SLTA, PT), dan in di ka to r yaitu dengan menghitung jumlah (SD, SLTP, SLTA, PT) terhadap jumlah ruangan kelas SLTP, SLTA, PT), atau Jumlah (SD, SLTP, SLTA, PT) t erhadap jumlah guru (SD, SLTP, SLTA, PT).
2.
prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (accomplishment);
3.
Efektif dan yang berkaitan dengan indikator kin erj a yang bersangkutan dapat dikumpulkan, di olah, dan dianalisis dengan biaya yang
Dapat dicapai, i ndika tor ki ner ja yang ditetapkan harus menantang namun bukan yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah. Jadi dalam menetapkansuatuindikator ki nerja per lu dipikirkan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kiner janya, apakah masih dalam kendali inst ansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak dan tidak ada ambiguitas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator . Sebagi contoh, mengurangi tingkat kecelakaan merupakan hal yang realiati s namun tidak mungkin untuk menghilangkannya sama sekali.
lndikat or ki nerj a yang baik dan cukup memadai, setidak -tidaknya yang terdiri dari:
suatu indikator kinerja dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. lndik ator ki nerja tidak seharusnya dikaitkan
pada tingkat yang Lebih atau dibandingkan dengan hasil yang diukur. Misalnya, Banyaknya alat kontrasepsi yang digunakan ukuran langsung dari suatu hasil Peningkatan berencana . Tetapi Jumlah penyedia jasa yang terlatih , ukuran langsung dari suatu hasil Peningkatan pelayanan jasa . jasa yang adalah seorang pegawai terlat ih, tidak be rart i secara memberikan pelayanan yang lebih baik. "
"
"
"
"
"
"
JJ
Jika tidak mernungkinkan untuk menggunakan pengukuran langsung, satu atau leb ih ind ika tor pengga nti mungkin dapat digunakan. Misalnya, pada suatu wilayah desa sulit untuk mengukur tingkat pendapatan secara langsung. Pengukuran seperti Persentase kelu arga d i desa yang berlanta i semen ' atau Persentase keluarga di desa yang memiliki ata u televisi, a tau sepeda , mungkin akan berguna rneskipun merupakan pengukuran pengganti yang kasar. yang digunakan adalah bahwa apabila suatu keluarga memiliki pendapatan yang lebih b aik dibandingkan dengan keluarga Lain, rnereka akan membeli barang ter ten tu seperti yang disebutkan di Apabila terdapat bukti yang meyakinkan dan memadai (misalnya, didasarkan pada riset atau pengalaman lain), maka indika tor pengganti dapat merupakan yang rnernadai, rneskipun tida k seakurat pengukuran langsung. "
membuat keputusan yang mamadai. Untu k yang langsung dan mempunyai pengukuran yang benar dan terbukt i, satu indikator saja sudah cukup. Misalnya, apabila hasil yang ditentukan untuk disepakati adalah Peningkatan ekspor tradisional , indikator dolar dari ekspor tradisional per tahun adalah cukup. "
"
JJ
Apabila dengan satu indikator saja ternyata tidak cukup atau apabila ada yang dihasilkan dari pengukuran terhadap beberapa sudut (triangulation), maka dua atau lebih indikator mungkin diperlukan. Namun terlalu indikator. Dapatkan keseimbangan antara sumberdaya yang tersedia untuk pengukuran kinerja dan jumlah informasi yang diperlukan manajer untuk membuat keputusan yang memadai.
"
J
JJ
sesuatu yang diukur , in dikator yang baik merupakan ukuran da ri suatu keberhasilan. Harus terdapat kesepakatan terhadap hasil yang akan digunakan sebagai ukuran. ln dikat or harus rnernpunyai satu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai satu dirnensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat. Hindari untuk menggabungkan terlalu fenomena dalam satu indikator. Tepat secara operasional artiny a tida k ada ambiguitas data yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator. Misalnya, Jumlah perusahaan eksportir yang berhasil adalah rnasih argumentatif, tetapi Jumlah perusahaan eksportir yang mendapatkan pcning katan pendapatan sebesar minimal 5% adalah sesuatu yang tepat secara operasional. Tepat secara operasional juga art inya t idak ada ambiguitas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator. "
JJ
"
Dapat diku anti fika si dan diukur, indika tor dalam angka (jumlah atau persentase nilai dolar, tonase, dsb) atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai. Sedangkan lndikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengarnatan deskriptif (pendapat ahli suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). indikator kua ntitatif tidak lebih obyektif, ketepatan angkanya memungkinkan kesepakatan data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai. Namun, indikator k uanti tati f yang efekti f digunakan, indikator kualitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan kekayaan yang dirn iliki informasi yang rnenghidupkan hasil program. lndikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif. lndikator yang bersifat kuantitatif atau dapat dikuantifikasi akan lebih mengumpulkan datanya, menghitung capaian indikator, mengamati perkembangan dan evaluasinya. Contoh:
"
Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja dan indikator- indikator seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil. Pertanyaan yang dilontar kan adalah: Berapa indikato r kine rja yang harus untuk mengukur hasil? Jawabannya terqantung pada: a) kornpleksitas hasil yang akan diukur, sumberdaya yang tersedia untuk me monitor kinerja, dan c) jumlah informasi yang diperlukan untuk "
"
Pembangunan Manusia (HDI), y ait u angka ra ta-rata kualitas SDM. Populasi penduduk d i perkotaan, yai tu prosentase penduduk yang tinggal di perkotaan terhadap t ota l penduduk. Kualitas pelayanan ke kesehatan, yait u tin gkat pelayanan kesehatan di masyarakat, dengan kepada masyarakat yang ditentukan sebagai responden.
C.
dan Jenis lndikator Kinerja
peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan)
Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi: Kualitatif, menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)
Garnbaran rnengenai akibat langsungatau tidak langsung tercapainya tujuan. lndikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.
Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit) D.
menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dengan populasinya (misal: 100%) rnembandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang te rk ait (m isal: rasio jur nlah guru dibandingkan jurnlah rnurid) Rata-rata: angka rata -rata dari suatu populasi atau tot al kejadian (misal: rata -rata biaya pelatihan per peserta dalarn suatu diklat) suatu
angka patokan dari beberapa variabel kejadi an berdasarkan te rtentu (misal: indeks harga saharn, indeks pembangunan
Untuk tujuan dan perencanaan indikator kinerja juga dapat ke dalam beberapa jenis, seperti: Gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan
Penggunaan
Kinerja
dengan gelombang rnenuju kepemerintahan yang baik (good governance) instansi pernerintah diwajibkan untuk rnemenuhi kinerja yang telah dip erjanjikan dan rnemberikan bukti rnengenai pemenuhan janj i tersebut. Kinerja yang dijanjikan harus diukur apakah benar -benar telah dipenuhi. Untuk rnengukur kinerja digunakan alat ukur yang dalam buku in i disebut dengan indikator kinerja. lndikator kinerja akan memberikan garnbaran mengenai apakah instansi pemer intah berhasil mernenuhi janjinya. Lebih jauh indikator kin erja akan atau rnemberikan informasi rnengenai kinerja suatu instansi pemerintah atau seseorang apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak, dan sebagainya. Dengan adanya inforrnasi tersebut, dapat membuat keputusan -keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, rnernpertahankankeberhasilan, dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. indi kator kinerja rnemiliki beberapa fungsi, sebagai a. Memperjelas
apa, berapa dan dan kebijakan orgnisasi.
kemajuan pelaksanaan
Gambaran mengenai langkah -langkah yang dilaksanakan dalam barang atau jasa (frekuensi proses, ketaata n terhadap dan ketaatan terhadap
b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak ter kait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan dan dalam rnenilai kinerjanya terrnasuk kinerja instansi pemerintah yang rnelaksanakannya.
Gambaran mengenai output dalarn bentuk barang atau jasa yang dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi)
c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kine rja unit kerja.
. . .
Garnbaran rnengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang yang dihasilkan (peningka tan kuantitas, perbaikan proses,
PENETAPAN KINERJA UTAMA
Pengertian lndikator Kinerja .A Syarat dan Kriteri a lndikator Kinerja Tipe dan Jenis lndikator Kinerja Penggunaan lndikator Kinerja
PENETAPAN INDIKATOR
UTAMA
Kinerja Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama (IKU). Untuk it u pertama kali yang perlu dila kukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akon diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, menjadi core dan tertuang dalam dan serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerj a utama terkandung dalam tuju an dan sasaran strategis instansi pemerint ah, sehingga IKU (Key Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama Tujuan dari ditetapkannya indikato r ki nerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: 1.
Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2, Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakanuntuk perbaikan ki nerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dengan ditetapkannya indikator kiner ja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara Lain: Perencanaan Jangka Menengah Perencanaan Tahunan Perencanaan Anggaran
Kinerja Pengukuran kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Evaluasi Kinerja i nstansi
Indikator
dan pengendalian Kine pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan -
selanjutnya dituangkan dalarn kinerj a instansi bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi k inerja untuk rnewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinarnbungan. Langkah -langkah Penetapan lndikator Kinerja Menentukan IKU suatu instansi perneri ntah rnemerlukan suatu proses langsung yang meliputi yang berulang-ulang, kerjasama, dan pengernbangan konsensus serta pernikiran yang hati hati. Penetapannya rnenggunakanpri nsip prinsip kehati hatian, kecerrnatan, keterbukaan, dan transparansi guna rnenghasilkan inforrnasi kinerja yang handal. -
-
Dalarn penyusunan perencanaan jangka rnenengah seperti Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun SKPD, maka IKU ini akan digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa kr ite ria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen dapat dievaluasi sejauh mana Evaluasi keberhasilan hanya dapat dilakukan jik a dalarn dokumen perencanaan tela h dilengkapi dengan seperangkat indik ator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaanperencanaan. Dalarn perencanaan ki ner ja tahunan, rnaka IKU ini akan menj adi pemandu dalarn menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan dernikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program kegiatan yang telah direncanakan yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokurnen at aupun RKA SKPD. Dengan in i maka akan diperoleh beberapa rnanfaat, y aitu : Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pernerintah akan ter kai t langsung dengan ukuran keberhasilan instansi yang rnerupakan penjabaran dari dan fungsi instansi; Terdapat keselarasan antara indi kato r k inerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan; Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang akan mendukung keberhasilan instansi dal am upaya pelaksanaan dan fungsi pelaksanaan program dan kegiatan, rnaka dilakukan pengukuran IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini
-
IKU pada setiap tinqkatan u nit organisasi meliputi indik ator keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan sebagai berikut: pada tingkat kementerian pemerintah sekurang kurangya mengqunakan indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, dan fungsi; -
pada unit organisasi setingkat eselon I rnenggunakan indikator (outcome) dan atau keluaran (output ) yang setinqkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya; pada unit organisasi setingkat eselon kerja rnandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output). I
ESELON
ESELON .
4) Tahap keempat:
Sumber Data Kinerja
IKU.
Tahap akhir proses adalah memilih IKU. Indikator-indikator kinerja tersebut, harus disusun dalam suatu set indikator yang optimal yang dapat kebutuhan manajemen, y aitu inf ormasi yang dengan biaya wajar. Dalam pemilihan in i harus selektif. indikat or kiner ja yang dapat mewakili dimensi yang paling dan penting dari setiap Sasaran : Menurunnya tingkat kematian balita
2. 3. 4.
5.
Cakupan imunisasi hepatitis B Cakupan imunisasi BCG Cakupan imunisasi polio Angka kematian ibu
Banyaknya ibu yang memeriksakan diri sedini mungkin Banyaknya posyandu aktif. 7. 8. Rasio antara jumlah dokter dengan jumlah penduduk. Tersedianya vaksin tepa t 9. waktu 10. Tersedianya tenaga untuk melakukan pelayanan dari ke 11. Banyaknya instrumen dan media penyuluhan kesehatan. 6.
sampai dengan dua belas (12) merupakan satu set indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan program imunisasi.
Kerangka kerja penyusunan seperangkat IKU merupakan keseluruhan pola tindak mulai dar i identif ikasi dan pengumpulan sejumlah indikator pada dafta r awa l (l ist ) yang diusulkan sampai pada penilaian, seleksi pernilihan, penentuan pemilihan, penetapan resmi dan pengorganisasian penerapannya. Kerangka kerja i ni merupakan in ti dari petunj uk i ni agar dapat indikator-indik ator yang baik dalam proses ini. Untuk penyusunan IKU dapat dlgunakan formul ir yang dilampirkan pada petunjuk ini.
Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data kinerja primer adalah data kinerj a yang diperoleh langsung dari responden Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden dari lain. Data pri mer dikumpulkan sendiri pada setiap uni t ke rja terendah atau pelaksana pelayanan. Data primer ini lazimnya diperoleh dari pencatatan pelaksanaan kegiatan beserta hasilnya yang sering disebut sebagai registrasi. Jika data tidak dapat dipenuhi dari sistem informasi yang ada pada instansi, maka perlu dilakukan untuk mendapatkan data dari luar instansi. PENYUSUNAN
UTAMA
TINGKATAN
beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, terdapat beberapa tingkatan perencanaan dan pertanggungjawaban. Seperti yang dianut pada Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2004 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian terdapat tiga tingkatan, yaitu: 1) tingkat satuan kerja 2) tingkat unit kerja 3) tingkat
Yang dimaksud dengan Kementeri an Negara adalah organisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang oleh menteri untuk melaksanakan pemerintahan dalam bidang tertentu. Sedangkan Lembaga adalah organisasi non -kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan udangan lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan unit organisasi adalah bagian dari suatu Kementerian yang bertanggung jawaban terhadap pengkoordinasian pelaksanaan suatu program. Dan yang dimaksud dengan satuan kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
E M O C T U O
E. Penerapan lndikator Kinerja
PELAKSANAAN PENETAPAN
UTAMA
DAERAH
Penetapan IKU yang digunakan di tingkat Pernerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim yang dibentuk, yang anggotanya dapat t erd ir i dari bet-bagai unsur Bappeda, Bawasda, Setda dan dari un it lainnya yang rnernbant u proses ini . Pada dasamya proses penetapan IKU di tingkat daerah harnpir sarna dengan pada tingkat unit kerja organisasi. Di tingkat pemerintah daerah, indikator - indikator yang dipilih merupakan: indika tor gabungan (komposit);
- indikator-indikator yang rnerupakan outcomes;
hasil program dan kegiatan utama, pelayanan masyarakat; indikator rnakro; atau - sebagian indikator fasilitas (infrastruktur, fasilitas pelayanan). Penyusunan indikator kinerj a di tingkat pernerintah daerah ini cukup rnemakan waktu, karena harus dapat rnernenuhi berbagai kebutuhan akan inforrnasi ki nerj a yang dirninta oleh berbagai sistem pelaporan. Paling tidak harus diidentifikasikan beberapa kebutuhan untuk tujuan pelaporan: 1) keuangan pernerintah daerah; 2 ) kinerj a pernerintah daerah; 3) penyelenggaraan pernerintahan daerah; prioritas secara regional dan nasional. 4)
Oleh karena itu, pertirnbangan penyusunan seperangkat indikator utarna yang digunakan oleh per nerintah daerah juga harus rnengacu pada kebutuhan-kebutuhan inforrnasi untuk di Sehingga dengan demikian satu sistern dapat rnernproduksiberbagai informasi yang digunakan di dalam pelaporan-pelaporan tersebut. Proses selanjutnya pelaksanaan penetapan IKU di pernerintah daerah tentunya tidak berbeda dengan pelaksanaan di pernerintah dirnana IKU ini ditetap kan akan dirnanfaatkan dalarn proses perencanaan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan sesuai dengan ketentu an yang
PELAKSANAAN PENETAPAN PEMERINTAH
UTAMA
Agak berbeda dengan pernerintah daerah, unit-unit kerja lingkungan pemerintah dapat rnenentukan seperangkat IKU berdasarkan organisasi dan tanggung jawab unit. Pelaksanaan penentuan seperangkat indikator kinerja di setiap tingkatan organisasi berguna untuk t ujuan pengukuran kinerj a atau pengukuran tingkat keberhasilan di seti ap unit. Seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk rnengukur kinerja satuan kerja tentu berbeda dengan seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja unit kerja di atasnya. Demikian pula seperangkat indikator ki nerja di tingkat kementerian atau departemen juga berbeda dengan di tingkat eselon I. Oleh karena it u, dalarn penentuan indikator kiner ja ini, fungsi dan kewenangan serta yang dibebankan pada setiap unit perlu menjadi perhatian utarna. Untuk rnengukur keberhasilan pelaksanaan fungsi, kewenangan dan in i diperlukan indikator-indikator yang sesuai dengan tanggungjawab dalam rnelaksanaan fungsi, kewenangan dan peran-peran itu. PENYUSUNAN PERENCANAAN Perencanaan jangka rnenengah yang dilakukan oleh setiap adalah penyusunan dokumen ) perencanaan strategis (Renstra) sebagairnana tercantum pada Undang -Undang 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional, yang harus disusun sesuai dengan RPJM Nasional. Kernudian pada perencanaan tahunan kementerian dan lembaga menyusun rencana kerja berpedornan pada Dalam perencanaan sebenarnya sebahagian instansi pemerintah sudah menggunakan pendekatan yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan 1 Tahun 2004, y aitu penyusunan program dan kegiatan undang yang disusun dengan berbasis kine rja , kerangka pengeluara n jangka rnenengah, dan penganggaranterpadu. Akan tetapi dalam perjalanannya, sesuai dengan tata cara perencanaan, pr insip-prinsip perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerj a belumlah diterapkan secara konsisten. Hal ini rnemang terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi, antara lain, penggunaan pendekatan perencanaan, tat a cara penyusunan rencana dan negosiasi dalam menyusun
rencana dan anggaran, dan rnetode penentuan anggaran di tingkat Penentuanindikator kinerja pada perencanaanstrategis, pada umumnya belurn dilakukan. Bagi instansi yang terkai t dengan pencapaian indikator kinerja yang sudah ditargetkan pencapaiannya di RPJM rnemang sudah rnernfokuskan perhatian pada target Akan teta pi untuk bidang-bidang atau fungsi-fungsi rnaupun sub-fungsi yang tidak ada nya di dalam RPJM rnasih sedik it instansi yang rnenetapkan indika tor kine ben'kut target capaiannya. PENENTUAN
PADA PENYUSUNAN RENSTRA
Pada penyusunan instansildepartemen belum menentukan indikator-indikator yang terkait dengan sasaran pernbangunan nasional d i RPJM dan penjabarannya pada Target-target (kuantitat if) lima tahun ke depan belurn yang rnencanturnkan secara resrni di dalarn dokurnen Renstra. Hal ini disebabkan tidak ada ketentuan yang secara tegas rnengharuskan departemen atau kernenterianllernbaga rnencanturnkannya eksplisit. Narnun dernikian, pada penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun oleh LAN (Lernbaga Adrninistrasi Negara) terdapat petunjuk untuk menentukan target pencapaian sasaran dengan rnenentukan rencana capaian in dikat or pencapaian sasaran. Jadi yang sudah rnenerapkan Sistern (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) secara baik sudah rnenetapkan atau rnenentukan indikator -indikator yang berkaitan dengan pencapaian sasaran organisasi yang pada akhirnya akan bisa rnencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Agar perencanaan berbasiskan kinerja dan rnenjadi lebih terukur hendaknya di dalarn Renstra-pun sernestinya sudah ditentukan indikator kinerja yang digunakan untuk rnengukur kernajuan dan keberhasilan instansi. PWENTUAN
KINER JA PADA PENYUSUNAN RKA KL
-
Pada proses penyusunan RKA-KL penentuan indikator kinerja untuk kegiatan sudah rnulai ditentukan secara rinci. Kegiatan -kegiatan yang akan dan rinciannya (sub -kegiatan)terdapat indikator kinerja berupa keluaran dan dicanturnkan pula target capaiannya.
Sedangkan indikator yang lebih tinggi, yaitu dari program beberapa instansi telah rnengidentifikasi dan rnenentukan indikator hasil program tersebut, akan tet api d i dalam petunjuk PP 21 Tahun 2004 rnemang tidak ada keharusan untuk menentukan target capaian pada tahun yang direncanakan hasil program ini. Walaupun tidak ada kewajiban dalarn penyusunan RKA-KL untuk rnenetapkan target hasil program, sebaiknya baik indikator keberhasilan program yang berupa hasil program rnaupun indikat or hendaknya sudah harus ditentukan, karena RKA-KL in i adalah perencanaan tahunan yang sudah lebih Perbaikan-perbaikan dalam perencanaan terutama pada penyusunan seharusnya juga rnenjadi perhatian instansi pernerintah seperti dianjurkan pada buku pedornan penyusunan dan pelaporan akuntabilitas k inerja instansi pernerintah. PENENTUAN
KINERJA PADA DOKUMEN PENETAPAN KINERJA
Dokumen penetapan kinerj a, berdasarkan Nomor 5 Tahun 2004 harus disusun setiap instansi pemerintah sebagai perwujudan kornitmen instansi dalarn rnencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. lndikator kinerja dan target-target output maupun outcome sudah harus dicanturnkan di dalarn dokurnen ini. Kebanyakan instansi pemerintah mencanturnkan target -target kinerja yang berupa output. Sedangkan target-target kinerja yang berupa outcome belurn disajikan. Hal ini karena berbagai kesuiitan mengingat indikator outcome disamping dicapai, juga pada tahun yang bersangkutan belurn tentu bisa diukur, diobservasi, atau diverifikasi tingkat capaiannya. Dengan adanya lnpres Nomor 5 Tahun 2004 ini sebagian unit organisasi instansi pemerintah sudah rnulai rnengorganisasikan penataan prograrnnya dengan mernpertirnbangkan penetapan target -target hasil yang diinginkan. Direktorat jenderal, Sekretariat Jenderal, lnspektorat Jenderal, Badan-badan di departernen, kedeputian pada kernenterian negara, dan unit organisasi di bawah kementerianllernbaga sudah bersinergi dalarn rnewujudkan targ et -target hasil yang diinginkan. Sinergi dan koordinasi satuan kerja atau unit organisasi penting untuk rnewujudkan hasil-hasil program.
4
.
Pada penyusunan dokurnen penetap an kinerja (performance agreement) terpe nting adalah pencantuman target hasil (outcome) dan target (output). Sedangkan masalah pendanaan dari anggaran dapat diperkirakan dari pagu anggaran keseluruhan yang diteri ma instansi. lndikator kiner ja yang disajikan d i dalarn dokumen penetapan kiner ja (persetujuan kinerja) hendaknya adalah IKU yang menggambarkan keberhasilan instansi (atau u nit organisasi) yang menyusunnya. Walaupun dernikian, in dikator-indik ator penyeimbang dan indikator-indikator yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi juga dapat praktiknya ini, seringkali instansi menyusun dokumen penetapan kinerja dengan rnenyajikan sekali indikator-indikator kinerj a t erutama indi kator output. Kebanyakan alasan karena dengan jurnla h anggaran yang digunakan, rnaka harus lebih indikato r kine rja yang disajikan agar sesuai dengan anggaran yang dipakai. Akan tetapi in i akan menyulitkan untuk memfokuskan pada indikator- indikator penting. Bagairnanapun juga rnasalah teri nci a tau kurang terin cinya penyajian indika tor kinerja pada dokumen penetapan k inerja rnemang sekali kepentingan para organisasi instansi. Dan suatu perjanjia n atau persetujuan at au perikatan seyogianya dicapai dengan komprorni kedua belah pihak yang menandatangani dokumen tersebut. lndikator Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2008 Evaluasi Pelaksanaan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah akan melakukan evaluasi terhada p pelaksanaan pemerintahan d i daerah dengan menilai capaian seperangkat indikator kinerja kunci (IKK) untuk setiap urusan yang kepada daerah. Capaian setiap indi kato r kinerja kunci untuk setiap urusan akan menunjukkan seberapa jau h s uatu daerah rnampu melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada setiap daerah.
Dengan dilakukannya evaluasi ini , maka setiap daerah akan didorong untuk rnelaporkan berbagai capaian kinerja setiap urusan yang dilaksanakannya sesuai dengan indik ator kiner ja kunci yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya capaian setiap indikator kinerja kunci ini akan dituangkan dalam berbagai pelaksanaan pemerintahan daerah yang disarnpaikan kepada Pemerintah, ter utama dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD). uraian di dapat disimpulkan bahwa antara indikator kinerja utarna (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) bukan merupakan suatu pertentan gan, namun lebih kepada fokus penilaian manajemen. IKK ditetapkan oleh Pernerintah dalam ini rnelalui Departemen Dalam Negen untuk seti ap urusan yang dilaksanakan oleh setiap daerah. IKK ini disusun dan dit etapkan Pernerintah berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh teknis terkait. Disisi lain IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan dan fungsi organisasi. IKU disusun dan ditetap kan t idak didasarkan pelaksanaan standar pelayanan minim al semata, namun dalam rangka rnengukur kinerja organisasi dalam rangka memberikan pelayanan rnaksirnal kepada rnasyarakat dan stakeholder. Dengan demikian IKU tidak sebatas pada IKK semata namun dapat saja lebih dari itu. Dalam penerapannya di berbagai daerah, yang paling pent ing adalah ketersediaan dat a kinerj a. Dengan adanya sistem pengumpulan data kinerja yang rnernadai, rnaka akan memudahkan setiap pemeri ntah daerah menyusun IKK maupun IKU ini.
PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA A.
Penerapan
dalam
Seteleh instansi pemer intah menetapkan IKU di lingkungan masing-masing, kemudian diformalkan dengan ketentuan sebagai berikut: lembaga wajib menetapkan IKU untuk kementerian lembaga dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri di bawahnya; Sekretaris jenderal lembaga tinggi negara dan lembaga tinggi lain yang menjalankan fungsi pemerintahan wajib me-netapkan IKU untuk lembaga tinggi negara, lembaga lain, dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri d i bawahnya; wajib menetapkan IKU untuk pemerintah dan SKPD serta un it kerja mandiri di bawahnya. Penetapan ole h suatu instansi pemerintah ini sangatlah penting untuk mengikat komitmen seluruh jajaran management dan anggota organisasi. Penetapan in i dapat dilakukan bersamaan dengan penetapan Rencana Strategis organisasi, namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan penetapan tersendiri untuk IKU pada berbagai tingkatan organisasi. Selain menetapkan IKU it u sendiri, dalam keputusan sebaiknya juga dimuat beberapa hal, antara lain :
ini
Kewajiban menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan tingkat an organisasi; Kewajiban menggunakan IKU yang ditetapkan dalam perencanaan tahunan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan serta dalam pemberia n ganjaran dan sanksi; Pelaksanaan reviu dan evaluasi pelaksanaan IKU.
3.
Reviu da n Pengembangan Penerapan IKU bagi Penggunaan seperangkat IKU yang digunakan pada suatu unit kerja instansi ataupun di tingkat pernerintah daerah haruslah secara berkala, rnengingat prioritas pernerintah rnaupun daerah rnungkin saja dari waktu ke waktu. Riviu ini perlu sekali dilakukan jik a te rdap at perubahan arah kebijak an yang signifi kan dar i pernerintah. Riviu IKU ini diperlukan jika terdapat perubahan prograrn dan kegiatan kegiatan agar tetap dimil iki indikator kinerja yang valid yang dapat digunakan unt uk pengukuran ki nerj a dan pengendalian pelaksanaan program dan Riviu ini juga diperlukan jika terdapat kernungkinankemungkinan lain berkaitan dengan perkernbangan ilrnu dan teknologi yang digunakan dalarn pelaksanaan program dan kegitan -kegiatan. Ketepatan penggunaan IKU rnerupakan prasyarat penting dalarn keberhasilan rnanajernen yang berbasis kinerj a. Riviu IKU bisa juga karena kebutuhan dalarn penganggaran yang berbasis kine rja, agar dar i proses pernbuatan kebijakan, perencanaan dan penganggaran terdapat keterkaitan yang baik sehingga rnudah dalarn rnengevalusi dan rnenilai kinerja. Bagi aparat pengawas ini juga lebih rnernudahkan pengecekan dan penilaian akuntabilitas kinerja jik a IKU yang digunakan tep at dan baik.
tersebut, instansi pernerintah akan dapat menyiapkan perubahanperubahan yang diperlukan. 4. Completion, untuk rnengetahui keberhasilan instansi dalarn rnencapai kinerja yang telah ditetapkan.
6.
Monitoring operations, maintenance, and sustainability, teknik yang diirnplernentasikan akan dapat rnenil ai kapasitas instansi pernerintah dalarn rangka rnencapai visi dan rnisi yang telah ditet apkan.
Berbagai teknik evaluasi dapat dilakukan oleh seorang evaluator akan tergantung pada tingkatan tat aran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) perrnasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingk at kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingka tan pelaksanaan program. Dernikian pula evaluasi terhadap pelaksanaan prograrn berbeda pula dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan kegiatan. Di sarnping itu evaluasi pada bidang kegiatan penyuluhan rnisalnya, akan berbeda dengan evaluasi terhadap bidang produksi suatu produk rnakanan. Tak hanya itu , penerapan teknik evaluasi tergant ung juga pada validitas dan ketersediaan data yang rnungkin dapat diperoleh.
Agar evaluasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif, perlu rnetode yang akan diirnplernentasikandalarn tahap-tahapan evaluasi. Metodologi yang dapat diirnplernentasikan rneliputi rnetode kuantitatif dan rnetode evaluasi kualitatif. yang dapat digunakan rneliputi antara lain :
Berbagai teknik evaluasi sah-sah saja untuk digunakan asalkan dapat rnernenuhi tujuan evaluasi. dari telaah sederhana, survei sederhana sarnpai survei yang rnendetail, verifikasi data, applied research, berbagai dan pengukuran, survei persepsi target grouplpelanggan, statistik, rnetode statistik non pararnetrik, pernbandingan-pembandingan dan benchmarking, cross section analysis, time series analysis, tabulasi, penyajian pengolahan data dengan dan sebagainya.
1. Performance monitorin g, rnetode ini dirnaksudkan untuk rnengetahui inp ut dalarn menghasilkan output. Teknik in i akan rnernbantu organisasi dalarn rnengidentifikasi terjadinya keterlarnbatan dan masalah-rnasalahdalarn pelaksanaan kegiatan dan program.
Pada dasarnya reviu pelaksanaan IKU i ni rnerupakan kewajib an bagi rnanajernen di masing-masing tingkatan organisasi. Narnun dernikian agar pelaksanaan reviu i ni dapat dilakukan secara terintegrasi, rnaka unit pengawasan internal dapat rnengkoordinasikan pelaksanaan reviu ini.
2.
Diagnostic studies, untu k rnernaharni rnengapa ter jad i perrnasalahan implernentasi.
3.
Midterm assessment, berguna untuk rnenilai dan rnengetahui kernajuan kegiatan secara rnenyeluruh. Dengan rnengetahui hal-hal
Pirnpinan lnstansi rnelakukan: Pernbinaan dalarn pengernbangan dan penetapan IKU di lingkungan rnasing-rnasing
DAFTAR
BPKP
lndika tor Kinerja, Beberapa Permasalahan dan Implementasinya.
Epstein, Marc J. and Bill Bichard, Counting What Counts, Turning Corporate Acc ount abil ity to Compe titiv e Advantages, Perseus Books, and Publisher, New York. GASB of The Fin ancial Accounting Foundatio n, Research Report, Service Efforts and Accomplishments Reporting: It s Time Has Come, An Overview. Kaplan, Robert David P. Norton, the Balanced Scorecard, Transla ting Strate gy i nt o Action, Harvard Business School Press, Boston. LAN dan BPKP, LAN,
Modul Pengukuran Kinerja lnstansi Pemerintah.
Modul Sistem Akuntabi litas Kinerja lnstansi Pernerintah, Edisi Buku Modul Perencanaan Kinerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Pemerintah. Peraturan Pemerintah Jan Hendrik,
21 Tahun 2004 Pengantar
Peter H. and Howard E Freeman, Sage Publication, Inc. Tim
Peng embangan Sistem AKIP, BPKP, Pada lnstansi Pemerintah.
Jndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Nasional.
Rencana Kerja Rencana Kerja dan
Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Evaluation, A Systematic Pengukuran Kinerja, Sistern Perencanaan
Suseno Triyanto lndikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Indonesia, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
Seperangkat Con toh IKU Lembar Kerj a Penyusunan IKU Contoh Keputusan Penetapan IKU
Diknas Angka Sekolah (APS) Angka Melanjutkan (AM) Angka rata rata lama sekolah Angka rata rata lama sekolah pada pendidikan dasar
Diknas Diknas Diknas
-
-
Angka rata rata lama sekolah pada pendidikan rnenengah -
PP 612008 PP 612008
KUANTITAS PENDIDIKAN:
KESEHATAN
partis ipasi mur ni (APM) murni pada pendidikan dasar
PP 612008
Diknas murni pada pendidikan menengah Angka partisipasi kasar (APK) Angka kasar pada pendidikan dasar
PP 612008
PP 612008 Diknas
Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah
PP 612008 Diknas
Angka parti sipasi Mur ni Usia Sekolah (APMUS) Penyerapan Kasar (ASK) ( Hanya unt uk SD dan
Diknas Diknas
SEKOLAH DAN RUANG KELAS: ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekalah ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pada pendidikan menengah siswa per siswa per sekolah kelas per ruang kelas (R-KIRK)
PP 612008
PP 612008 PP 612008
Diknas Diknas Diknas
DAN RUANG % 'Fasilitas terhadap j umlah sekolah
(%FS)
Diknas
buruk
KEHIDUPAN REFF 2 KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA:
mulut dan
Jumlah yang disebabkan masalah perbedaan agama Jumlah Da'l dan pemuka agama yang dibe rika n pembekalan masalah kerukunan umat
KUALITAS PELAYANAN KEHIDU PAN BERAGAMA:
Jumlah
ibadah yang diberikan bantuan
KUALITAS KEH IDUPAN BERAGAMA:
Jumlah Da'l dan pemuka agama yang diberika n pembekalan masalah kerukunan umat Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan pembinaan Jumlah yang disebabkan masalah perbe daan agama
3
KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA
Persentase penduduk yang beker ja terhadap tot al penduduk Persentase angkatan ker ja terhadap
penduduk
Laju pertumbuhan angkatan kerja Persentase penduduk usia produktif terhadap total penduduk Laju pertumbuhan penduduk usia produktif Angka partisipasi angkatan kerja
PP 612008
Dep Prospek kesempatan kerja Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja Angka ketergantungan Jumlah permintaan tenaga kerja Rasio jumlah tenaga kerja tersedia terhadap jumlah kerja KUALITAS KETENAGAKERJAAN: 152153 Rasio Rasio tenaga kerja terarnpil dibandingkan dengan tenaga kerja tidak terampil Rasio tenaga kerja terdidik dibandingkan dengan tenaga kerja tidak terdidik Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Persentase kejadian unju k rasa yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan
KUALITAS
Rasio penduduk
PP 612008
PP 612008
KEPENDUDUKAN:
per satuan penduduk
PP 612008
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KUANTITAS KEOLAHRAGAAN:
REFF 2
.
3
PP 612008
Persentase cabang olahraga yang rnenjalanka n kornpetisi secara teratur Jumlah kegiatan olah raga rnasal dalarn satu bulan
KUALITAS PEMUDA DAN OLAH RAGA:
Jurnlah ditindaklanjuti Jurnlah berusia
Jurnlah kegiatan olahraga Persentase penduduk yang rnenjadi anggota klub olahraga
nasional bidanq olah raga yang te lah dan nasional dari Batanghari yang
Persentase masyarakat yang aktif rnelaksanakan minimal satu cabang olahraga minimal 1 kali seminggu
45 tahun
olah raga masal dalarn satu bulan kecarnatan yang rnernpunyai sarana olahraga untuk
KUALITAS KEOLAHRAGAAN:
KUALITAS
Persentase cabang olahraga yang rneraih medali dalarn kornpetisi t ingkat nasional rekor nasional yang dikuasai daerah Jumlah daerah yang dikirirn ke event olahraga di luar negeri
PEMUDA:
kebijaka n nasional bidang pemuda yang telah ditindaklanjuti
KUANTITAS KEPEMUDAAN:
Jurnlah Jurnlah'kegiatan
pernuda kepernudaan
KUALITAS KEPEMUDAAN:
PP 612008 PP 612008
KUANTITAS KEOLAHRAGAAN:
Jumlah organisasi olahraga Jurnlah klub olahraga Jurnlah gedung olah raga Rasio fasilitas kolam renang per 1.000 populasi Persentase kecarnatan yang rnernpunyai olahraga untuk Jurnlah gedung olah raga
PP 612008 PP 612008 PP
PP 612008
Jumlah petani, wirausahawan dan industri yang rnemanfaatkan hasil
PENGETAHUAN DAN
Jumlah promosi Jumlah intelektual
hak kekayaan intele ktua l yang telah diajukan hak kekayaan
PERTANIAN REFF
3
2
KUALITAS PERTANIAN: Luas lahan 'Laju Pertumbuhan produksi sektor pertanian Persentase desa yang telah
swasembada
PP 612008
Persentase penduduk yang memi liki
KUALITAS PERTANIAN: komoditi pertanian yang menjadi kornoditas ekonomi daerahlregional Penghasilan rata-rata petani Rasio pemenuhan kebutuhan hasil pertanian lahan pertanian PDRB dari sekt or pertani an pendapatan per kapita masyarakat petani Jumlah nilai
produksi pertanian dan peternakan
(per jenis areal untuk lahan
(per
jenis per hektar (per jenis
PP 612008
Laju Pertumbuhan produksi Persentase kebutuhan ketahanan yang dapat dipenuhi oleh produksi pert anian daerah Persentase desa yang telah swasernbada
PP 612008
KUALITAS PERTANIAN: Luas lahan rata-rata yang dimiliki petani Jumlah peserta pelatihan bidang pertanian Peningkatan rata-rata hasil pertanian peserta pelatihan Persentase penduduk yang memiliki lahan KUALITAS PERTANIAN: Jumlah pengolahan padi yang telah menggunakan teknologi Jumlah peternakan ayam yang telah menggunakan teknologi Rasio petani yang memiliki dan mengolah lahan sendiri lebih dari 1 Ha Volume hasil hortikult ura per Ha Rasio lahan perikanan dan petambak ikan; Volume hasil ikan per Ha Rasio pemenuhan daping per kapita Volume hasil daging per bulan Pendapatan rata -rata per tahun peternak Pendapatan rata -rata per tahun petani kebun Tingkat produktivitas kebun hasil kebun
PP
612008
PERTANIAN (2)
REFF 3
KUALITAS
sektor pertanian investasi bi dang agrobisnis
PERTANIAN:
Luas Laju sektor pertanian
perusahaan yang berinvestasi di bidan g agrobisnis agrobisnis
Jurnlah bidang
yang berinvestasi di bidang agrobisnis
padi yang telah .
Rata-rata
KOPERASI, PERDAGANGAN DAN
industr i k ecil dan rnenengah
KUALITAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN REFF 3
2 KUALITAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN INDUSTRI: koperasi aktif
Jurnlah UKM non BPRILKMUKM 'Jumlah BPRILKM kepada Kredit
terhadap Total
PP 612008 PP 612008 PP 612008
INDUSTRI: Jurnlah yang dan promosi di luar Batanghari Jumlah kontaklpesanan dari luar Batanghari kepada UKM
KUALITAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN INDUSTRI:
Jumlah perusahaan yang terd afta r yang bergerak di sektor perdagangan KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN INDUSTRI:
KUALITAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN
koperasi yang aktif Jumlah Kecil yang aktif Jumlah Menengah yang aktif Jumlah angpota koperasi yang aktif
INDUSTRI: Jumlah UKM yang memiliki hubungan kegiatan bisnis dengan bisnis di luar Batanghari
Jumlah dan jenis produk Batanghari
yang dipasarkan di
PERDAGANGAN, DAN
Persentase di
Kecil dan Menengah yang tertampung
KUALlTAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN INDUSTRI:
koperasi yang telah mengalami peningkatan klasif kasi Persentase koperasi yang dapat menjalankan usahanya rnandiri nil ai volume perdagangan dan Menengah daerah KUALITAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN
tot al ornzet industr i kec il dan menengah dengan tot al ornzet keseluruhanindu stri
Jumlah aliran barang dan jasa dari daerah lain Jumlah aliran barang dan jasa ke daerah lain Jumlah nilai ekspor barang dan jasa
DAN PERUMAHAN
SUMBER DAYA
DAN LINGKUNGAN
2
ALAM DAN LINGKUNGAN
penanganan sampah penduduk air minurn permukirnan yang tertat a Udara kualitas udara kualitas air PencemaranLirnbah kebersihan Lirnbah Tingkat pembuangan pertarnbangan desa yanq telah rnernpunyai pembuanqan sarnpah perusahaan yang telah mempunyai Lirnbah perusahaan yang berpotensi lingkungan yang telah memil iki setifikat AMDAL Rata-rata produksi sampah yang tida k te rangkut per pelanggaran terhadap lingkungan tingkat emisi karbondioksida per kapita tingkat
pada air
PP 612008 PP 612008 PP 612008
KESEJAHTERAAN
REFF
2
KESEJAHTERAAN SOSIAL: Persentase penduduk diata s kemiskinan Perturnbuhan PDRB Laju inflasi provinsi PDRB per kapita Gini Pemerataan pendapatan Bank Dunia lndeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Rasio ketergantungan Angka kerniskinan Jumlah Penduduk Persentase Penduduk lndeks Kedalaman Kerniskinan Telepon per Kapita Persentase usia subur yang menjadi Akseptor KeluargaBerencana PernbangunanManusia ! lndeks Kerniskinan Manusia Persentase lansia yang tinggal di jompo dibandingkan dengan jumlah tot al lansia Persentase anak-anak dan remaja yang tinggal di penampungan sosial dibandingk an dengan jumlah tot al anak-anak dan remaja Persentase rnantan pengguna narkotika yang sudah tidak mengkonsumsi nar kotika
3
PP 612008
PP 612008 PP 612008
PP 612008 PP 612008 PP 612008
PP 612008 PP 612008
MDG
PEMBIAYAAN PEM BANGUNAN DAERAH
REFF 3
2
KUALlTAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH:
penampungan sosial dibandingkan dengan jurnlah tot al anak-anak dan rema ja
Jumlah dan pajak dan retribusi daerah Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD Rasio wa jib pajak daerah dan jumlah penduduk Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD
PP
KUALlTAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD
KUALITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Rasio wajib pajak daerah dan jum lah penduduk Jumlah dan pajak dan retribusi daerah Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat
KUALITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
telah
Jumlah temuan pemeriksaan pada pelaksanaan APBD Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD KUANTITAS PEMBlAYAAN PEMBANGUNAN
Jumlah kelurahan yang telah memiliki "Rukum Kernatian" yang POSYANDU Balita
DAERAH:
Nilai sumber pembiayaan alte rnat if yang dapat disediakan
PP
PERCEPATAN PEMBANGUNAN
JALAN DAN JEMBATAN:
Proporsi panjang jaringan jalan dalarn kondisi baik
PP 612008
Panjang jala n dengan kualitas bai k Panjang jalan negara dan propinsi dengan kualitas baik Raya Persentase Larnpu pengatur yang berfungsi dengan ba ik Rata-rata kecelakaan yang rnenyebabkan kematian atau luka per-100.000 penduduk per tahun
KUANTITAS PRASARANA JALA N RAYA:
Persentase desa yang telah dapat diakses dengan kendaraan desa yang tidak dapat dijanqkau kendaraan roda 4 KUALITAS PEMBANGUNAN:
Nilai investasi di desa dan kecarnatan
KUANTITAS PRASARANA:
Rasio penduduk
pernakarnan umum per satuan
Rasio pernbuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio janngan Rasio ibadah per satuan penduduk
PP
PP 612008
PP 612008 PP 612008
KUANTITAS PRASARANA AIR MIN UM:
Persentase bersih
Tangga (RT) yang menggunakan air
PP
MDG
Persentase Tanqga (RT) yang memil iki akses terhadap sanitasi Jumlah kelurahan yang terjangkau jaringan air minum
KUALITAS PRASARANA AIR MINUM:
Rasio volume penjualan air dan produksi air ber sih PDAM Rata-rata kadar air PDAM
KUANTITAS PRASARANA AIR MINUM:
Persentase Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Persentase Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap sanitasi KUALITAS PRASARANA AIR MINUM:
Jumlah kejadian tidak
yang disebabkan konsumsi air air
KUANTITAS PRASARANA AIR MINUM.
REFF 2
3
AIR MINUM:
Tangga (RT) yang menggunakan air Tangga (RT) yang me miliki akses terhadap sanitasi
PP 612008 MDG
Rasio-rasio keuangan PDAM Jumlah yang menerima bantuan air bersih
PP
PP
REFF
2
3
KUALITAS PRASARANA
penduduk
KUANTITAS PRASARANA TELEPON: penduduk yang menggunakan HP Persentase penduduk yang menqqunakan tele pon
. KUANTITAS PRASARANA TELEPON: Jurnlah yanp tersedia kantor di desa yang telah rnernpunyai sambunpan tele pon
KUANTITAS PRASARANA TELEPON: desa yang telah mempunyai jaringan telepon
..
PP 612008
PP PP
DUKUNGAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNANDAERAH
KUALITAS KESEJAHTERAAN DAN
DAN
PEREMPUAN SERTA ANAK
Batanghari
KESENJANGAN GENDER: Persentase perempuan di lembaga pemerintah perempuan lembaga swasta Rasio siswa perempuan dibandlng Rasio angka melek huruf pada perempuan dibanding 15 24 tahun
PP
PP
MDG MDG
TATA PEMERINTAHAN DAERAH YANG KINERJA 2
KUALITAS TATA PEMERINTAHAN DAERAH: lndeks Kepuasan masyarakat lndeks Persepsi Korupsi Jurnlah SKPD yang rnenyusun Kinerja Jumlah kasus KKN Jumlah temuan pemeriksaan eksternal
PELAYANANPUBLIK: Jurnlah unit pelayanan satu atap KUALITASPELAYANANPUBLIK: lndeks Kepuasan masyarakat Persentasepengaduanrnasyarakat publik yang telah ditindaklanjuti
KUALITAS SDM APARATUR DAERAH: lndeks Persepsi Korupsi Jumlah kasus KKN Jurnlah ternuan pemeriksaan eksternal Jumlah temuan pemeriksaan yang te lah ditindaklanjuti Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin Rata-rata ting kat kehadiran PNS dalam 1 tahun Persentase PNS yang rnempunyai belakang pendid ikan yang sesuai dengan yang rnenjadi tanggungjawabnya
DAN REFF
3
PENGUATAN
APARATUR DAERAH:
SKPD yang telah menyusun
REFF
SKPD yang telah me miliki lnd ikator Kin erja
2
Jtarna yang kelembagaannya kebutuhan dan SKPD yang te lah dievaluasi SOTK
DESA
Kinerja
,
I
DESA: Rata-rata jumlah kelompok binaan lernbaga pemberdayaan masyarakat(LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM Jumlah desa yang telah me miliki standar pelayanan Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
KUANTITAS SDM: Jumlah aparatur Desa yang mengikuti Diklat SDM: Angka rata-rata aparatur pemerintahan desa dengan pendidikan per desa Persentase peningkatan pendapatan aparatur Desa
SARANA DAN Rasio kecukupan sarana dan prasarana Desa Rasio pendapatan asli Desa terhadap APB Desa
KUANTITAS KAPASITAS: Jumlah desa yang telah memiliki standar pelayanan
3
PP 612008
PP 612008
PP 612008
PP 61200%
PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA: jumlah kelompok binaan
rnasyarakat (LPM) ata-rata jumlah binaan PKK
PP 612008 PP 612008 PP 612008
pertemuan aparatur desa dengan masyarakat
LEMBAGA
N DESA:
dari asyarakat pembangunan dari asyarakat yang diakornodasi
berstatus swasembada terhadap tot al
PP 612008
DAN
PEMBENAHAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH D AN HUKUM
REFF 2
3
PERUNDANGAN DAERAH DAN HUKUM
Jumlah dan pajak dan retribusi daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim Jumlah tema dalam hukum yang diakomodasikan dalarn PERDA Jumlah pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
PP 612008
PP 612008
PERUNDANGAN DAERAH:
Daftar perencanaan penyusunan peraturan undangan daerah Jumlah peraturan perundang-undangan yang telah diakomodasikan dalarn peratu ran perundangundangan daerah Jumlah dan pajak dan retribusi daerah
PP 612008
KUALITAS PERUNDANGAN DAERAH:
Jumlah PERDA yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tinggi Jumlah PERDA yang bertentangan dengan kepentingan Jumlah Perda yang mendukung iklim Jumlah pelanggaran terhadap PERDA
KUANTITAS
HUKUM:
Jumlah RAPERDA yang diusulkan Waktu rat a-rata penyelesaian RAPERDA
PP 612008
umlah telaah dan kajian hukurn yang disampaikan
PERUNDANGAN DAERAH: sosialisasi hukum dan peraturan erundang-undangan PERUNDANGAN DAERAH: urnlah terhadap hukum dan peraturan erundang undangan -
UANTITAS MUKUM hukum
kebijakan
aerah hukum
yang diakomodasikan
PERDA
.
HUKUM hukum
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK
DAN MASYARAKAT (LINMAS)
an
direspon dalam wakt u atau informasi
dari
SERTA
KEKAYAAN BUDAYA:
PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH
REFF 3
2 BUDAYA:
Jurnlah grup kesenian akti f Jurnlah gedung kesenian perpustakaan pengunjung perpustakaan per tahun atraksi budaya yang rnernadukan keragarnan
PP 612008 PP 612008 PP 612008 PP 612008
Jurnlah grup kesenian akti f Jurnlah gedung kesenian Jurnlah budaya Jurnlah kegiata nlpertu njukan kebudayaan Jurnlah judul buku sastra produk daerah yang terb it
PP 612008 PP 612008
Jurnlah perpustakaan Jurnlah kelornpok budaya yang diberikan pembinaan
PP
KEKAYAAN BUDAYA:
kejadian rnasalah
perbedaan budaya
perkawinan etnislsu ku dibandingkan dengan to ta l perkawinan dalam 1 tahun tertentu
Jurnlah atraksi budaya yang mernadukan keragarnan Persentase buku rnengenai sastra dan budaya yang dipinjarnldibaca dibandingkan dengan total koleksi perpustakaan yang dipinjarnldibaca
.
BUDAYA:
rnasalah
perbedaan budaya
perkawinan etnislsuku dibandingkan to tal perkawinan dalam 1 tahun tertentu
BUDAYA:
kebijaka n daerah ke dalarn budaya BUDAYA:
. . .
penerapan
baru
Rata-rata frekuensi rnasyarakat yang menyaksikan pertunj ukan budaya Rata-rata jurnlah pengunjung museum per Jurnlah pengunjung perpustakaan per tahun
PP
612008
Lampiran: 1
2
Peraturan Menteri
.
Narna
Peraturan
:
:
:
:
:
1.
........................................................................................... Fungsi
........................................................................................... b............................................................................................ Indikator Kinerja Utarna
Narna Unit Organisasi :
2. 3.
Fungsi a. b
4. lndikator No.
Utarna Uraian
Sumber
Data
PERATURAN
...................................................
PENETAPAN
LIKOTA
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah, perlu rnenetapkan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Lembaga Provinsi Kota suatu Peratu ran Menteri Kepala Lembaga Gubernur Bupati Walikota.
:
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia 4614); Peraturan Presiden Rencana 7 Tahun 2005 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 2009;
3.
Peraturan Presiden 9 Tahun 2005 Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah te rakhi r dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4.
Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Pemberantasan Korupsi;
5.
lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pernerintah;
Percepatan
