Hukum Kesehatan Dan Gizi

HUKUM DAN PRAKTIK TENAGA GIZI DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Dewasa ini masyarakat sudah mulai sadar tentang hukum terutama apa hak dan kewajibannya. Kebangkitan akan hak-hak asasi manusia, khususnya di bidang kesehatan dan tingginya pengetahuan pasien atau klien akan berbagai masalah kesehatan mengakibatkan berubahnya pola hubungan dari paternal ke arah hubungan sebagai partner antara petugas kesehatan dan klien. Selama ini pasien dianggap sebagai orang awam yang tidak mempunyai kompetensi di bidang kesehatan. Kedudukan klien dianggap lebih rendah dari petugas kesehatan. Hal ini yang mempengaruhi terbentuknya hubungan paternalistik antara pertugas kesehatan dengan klien. Oleh karena itu, klien perlu diberi peran untuk menilai pelayanan kesehatan sebagai upaya pengendalian mutu layanan sehingga petugas kesehatan harus berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Petugas kesehatan dituntut melayani klien secara profesional, tepat, bermutu, dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang t elah ditetapkan. Tenaga gizi dalam memberikan pelayanan, baik yang dilayanani di institusi kesehatan seperti di rumah sakit dan Puskesmas maupun praktek mandiri harus sesuai dengan hukum, standar yang telah ditetapkan, dan kode etik profesi. Berdasarkan pengamatan Penulis selama ini, tenaga gizi dan mahasiswa gizi belum diberikan secara implisit materi tentang hukum kesehatan dan gizi. Mahasiswa di luar gizi seperti di Keperawatan dan Kebidanan sudah sejak lama ada mata kuliah etika dan hukum kesehatan. Berdasarkan pengamatan Penulis, para tenaga gizi dalam menjalankan praktik kegiziannya belum banyak mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Sebagai contoh masih ada Tenaga Gizi di Puskesmas yang belum memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dan masih ada Tenaga Gizi yang melaksanakan praktik mandiri yang tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan, karena akan berdampak pada tuntutan hukum terutama terhadap hukum pidana. Untuk maksud tersebut, seorang Tenaga Gizi harus sadar akan ketaatan hukum dalam menjalankan praktik kegiziannya. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan nomor: HK.02.03/I/IV/2/16013/2014 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Diploma III Gizi mulai pertama kali ada mata kuliah Hukum kesehatan. Capaian pembelajaran (CP) yang diharapkan adalah tenaga gizi taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebelum kurikulum ini diterbitkan, masalah-masalah hukum yang terkait dengan praktek kegizian hanya disinggung pada mata kuliah Etika Profesi.

Sangat disadari akan pentingnya para tenaga gizi memahami hukum, terutama yang berhubungan dengan hukum kesehatan dan peraturan yang terkait dengan praktek tenga gizi. Hukum kesehatan tersebut antara lain Undang-undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Ada peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi wajib dipahami oleh Ahli Gizi. Dewasa ini klien sangat peduli tentang hak dan kewajibannya dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sahit pada pasal 32 menjelaskan, setiap pasien mempunyai hak: a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit. b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. f.

Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.

g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di RumahSakit. h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat IzinPraktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit. i.

Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk datadata medisnya.

 j.

Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis,alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yangdilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.

k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatanterhadap penyakit yang dideritanya. l.

Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.

m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggupasien lainnya. n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit. o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya.

p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. q. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yangtidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. dan r. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetakdan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping mempunyai hak, pasien juga mempunyai kewajiban. Berdasarkan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit penjelasan pasal 31 ayat 1, setiap pasien pasien mempunyai kewajiban kewajiban yaitu mematuhi ketentuan yang berlaku di rumahsakit, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima di rumah sakit sesuai dengan ketentuanyang berlaku, memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya kepadatenaga kesehatan di rumah sakit, dan mematuhi mem atuhi kesepakatan dengan rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 141 dinyatakan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Peningkatan mutu gizi dilakukan melalui: a. Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengangizi seimbang. b. Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan. c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. d. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan yaitu bayi dan balita, remaja perempuan, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pada pasal 143 Undang-Undang bertanggungjawab

nomor

36

tahun

2009

tentang

Kesehatan

pemerintah

meningkatkan pengetahuan dan dan kesadaran kesadaran masyarakat akan

pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi. B. Tenaga Kesehatan dan Gizi

1. Tenaga Kesehatan Menurut Undang-undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga di bidang bidang kesehatan kesehatan kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. kesehatan. Pasal 9 dan 10 Undang-undang RI RI nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus

memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis. Asisten tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan. Asisten tenaga kesehatan hanya dapat bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 13, yaitu: a. Tenaga medis ( dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis) b. Tenaga psikologi klinis c. Tenaga Keperawatan d. Tenaga Kebidanan e. Tenaga Kefarmasian f.

Tenaga Kesehatan Masyarakat

g. Tenaga Kesehatan lingkungan h. Tenaga Gizi. i.

Tenaga Keterapian fisik

 j.

Tenaga Keteknisianmedis

k. Tenaga Teknik Biomedika l.

Tenaga Kesehatan Tradisional

m. Tenaga Kesehatan lain. Penjelasan tentang kelompok tenaga kesehatan tersebut diatas dapat dilihat pada pasal 11 ayat 2 sampai ayat 14 Undang-undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 2. Tenaga Gizi Tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan Dietisien.Nutrisionis adalah seseorang yang diberi tugas , tanggung jawab wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik, baik di masyarakat maupun rumah sakit dan unit pelaksana kesehatan lain. Dietisien adalah tenaga gizi yang berlatar belakang pendidikan Strata 1 Gizi (Sarjana Gizi) atau Diploma IV Gizi (Sarjana Terapan Gizi) dan menyelesaikan pendidikan Profesi Dietisien serta lulus uji kompetensi.Menurut Kamus Gizi, 2009 menyatakan Dietesien adalah seseorang yang mempunyai pendidikan gizi khususnya dietetik yang bekerja untuk menerapkan prinsip-prinsip gizi dalam pemberian makanan kepada individu atau kelompok, merencanakan menu dan diet khusus serta mengawasi penyelenggaraan dan penyajian makanan. Teknikal Registered Dietisien (TRD) adalah seorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga Gizi sesuai aturan yang berlaku atau Ahli Madya Gizi yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Nutrisionis Registered (NR) adalah tenaga gizi Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Registered Dietisien yang disingkat RDadalah tenaga gizi sarjanaterapan gizi atau sarjana gizi yang telah mengikuti pendidikan profesi( internship) dan telah lulus uji kompetensi serta teregistrasi sesuaiketentuan peraturan peraturan perundangundangan berhakmengurus ijin memberikan pelayanan gizi, makanan dan dietetik danmenyelenggarakan praktik gizi mandiri. 3. Registrasi Tenaga Kesehatan dan Gizi. Tenaga kesehatan secara administratif harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR). Menurut Undang-undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 44 ayat 2 disebutkan bahwa STR diberikan oleh konsil masingmasing tenaga kesehatan setelah setelah memenuhi persyaratan. Sampai Sampai saat ini, STR diberikan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Persyaratan untuk memperoleh STR meliputi: a. Memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan b. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi c. Memiliki surat keteranga sehat fisik dan mental d. Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi. e. Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Masa berlaku STR adalah selama 5 tahun. Persyaratan untuk registrasi ulang berdasarkan Undang-undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 44 ayat 5 meliputi: a. Memiliki STR lama b. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. c. Memiliki suratketerangan sehat fisik dan mental. d. Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi e. Telah mengabdikan dirii sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya, f.

Memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.

4. Sumpah/ Janji Tenaga Gizi Sesuai dengan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 pasal 44 menyebutkan menyebutkan

bahwa setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dengan salah satu persyaratannya adalah memiliki surat pernyataan telah mengucap sumpah/janji profesi dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.Pengucapan sumpah/janji profesi ini merupakan salah satu syarat memperoleh Surat Tanda Registrasi dan pengakuan sebagai anggota profesi gizi.

Pengucapan Sumpah/Janji Profesi Gizi, yang selanjutnya disebut Pengucapan Sumpah/Janji adalah peristiwa pengucapan lafal sumpah/janji tenaga gizi yang tercantum dalam naskah sumpah/janji, yang dilakukan secara sukarela dihadapan pejabat pengambil sumpah/janji atas nama Ketua DPP PERSAGI yang disaksikan oleh rohaniwan masing-masing agama. Naskah Sumpah/Janji Profesi Gizi adalah dokumen yang memuat isi sumpah/janji profesi gizi yang ditandatangani oleh tenaga gizi di atas meterai, pengambil sumpah, dan saksi. Isi Sumpah/Janji Profesi Gizi adalah kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sesama Manusia, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Organisasi Profesi, Teman Sejawat, dan Diri Sendiri. adalah pernyataan tertulis dan ditandatangani di atas materai yang dilakukan oleh tenaga profesi gizi yang telah mengucapkan sumpah/janji profesi sesuai kualifikasi jenis tenaga gizi. Di bawah ini adalah contoh Sumpah/Janji Profesi Teknikal Dietesien yang dikutip dari Surat Keputusan Bersama Ketua Umum DPP PERSAGI dan Ketua Umum AIPGI nomor: 681/SK/DPP-PERSAGI/I/2016 dan nomor: 001/SK/AIPGI/I/2016 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Profesi Gizi, sebagai berikut. SUMPAH/JANJI PROFESI TEKNIKAL DIETISIEN Nomor : ...-.......-....-... Saya bersumpah/berjanji, bahwa sebagai TEKNIKAL DIETISIEN : 1.

Saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut peraturan perundangan

yang

berlaku

dengan

penuh

tanggung

jawab

dan

kesungguhan. 2.

Saya akan berempati, membela hak dan menghargai tradisi, budaya dan spiritual klien yang saya layani.

3.

Saya akan mengabdikan ilmu dan keterampilan saya dengan jujur dan adil sejalan dengan kode etik profesi saya.

4.

Saya akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi, dan terus menerus mengembangkan ilmu gizi.

5.

Saya akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat dan profesi lainnya dalam melaksanakan tugas.

6.

Saya tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, suku, bangsa dan agama dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan.

7.

Saya tidak akan menginformasikan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh Pengadilan untuk keperluan kesaksian.

Sumpah/janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran dan dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai TEKNIKAL DIETESIEN. Bagi yang beragama Islam: “Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada saya” Bagi yang beragama Katolik: “Kiranya Tuhan menolong saya” Bagi yang beragama Kristen Protestan: “Kiranya Tuhan menolong saya” Bagi yang beragama Hindu: “Om Santi Santi Santi Om”

Bagi yang beragama Budha “ Sadhu Sadhu Sadhu” Bagi yang beragama Kong Hu Cu “..............”

(opsional, sesuai Agama masing-masing) ..............................., ............................... 20.. Yang Mengambil Sumpah/Janji

Yang Mngucapkan Sumpah/Janji Materai Rp. 6000

------------------------------

---------------------------------

Nama

Nama

Nama dan Nomor KTA Saksi Rohaniwan --------------------------------Nama Disamping wajib mengucapkan sumpah/ janji, seorang tenaga gizi wajib membuat surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi gizi.

Contoh redaksi surat surat pernyataan pernyataan untuk jenis profesiTeknikan profesiTeknikan Dietesien Dietesien

sebagai berikut: SURAT PERNYATAAN MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN ETIKA PROFESI GIZI Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya : - Nama

:

- Jenis Kelamin

:

- Tempat / Tanggal Lahir : - Agama

:

- Pendidikan

: Diploma III Gizi

- Institusi Pendidikan

:

- Jenis Profesi

: Teknikal Dietisen

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan senantiasa MEMATUHI dan MELAKSANAKAN KETENTUAN ETIKA PROFESI GIZI dalam menjalankan tugas saya sebagai Teknikal Dietisien. Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................................, ..................... 20.. Yang Menyatakan Materai Rp. 6.000,Nama terang C. Kode Etik Profesi Gizi.

Seorang Ahli Gizi atau tenaga gizi dalam menjalankan praktik praktik kegiziannya kegiziannya harus sesuai dengan Kode Etik PERSAGI. Dalam mukadimah Kode Etik PERSAGI dicantumkan bahwa Ahli Gizi harus senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, AD-ART, dan Kode Etik Profesi Gizi. Pengabdian profesi gizi dilaksanakan dalam bentuk upaya perbaikan gizi, pengembangan IPTEK gizi serta ilmu terkait, dan pendidikan gizi. Ada 8 prinsip umum yang harus dipahami oleh Ahli Gizi, seperti yang tercantum dalam Kode Etik, yaitu: 1. Ahli Gizi berkewajiban untuk meningkatkan keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Ahli Gizi wajib menjunjung tinggi nama baik profesi gizi, dengan menunjukkan sikap, perilaku dan budi luhur, serta tidak mementingkan kepentingan pribadi. 3. Ahli Gizi berkewajiban untuk senantiasa menjalankan profesinya menurut ukuran tertinggi. 4. Ahli Gizi berkewajiban untuk senantiasa menjalankan profesinya dengan bersikap  jujur, tulus, dan adil. adil. 5. Ahli Gizi dalam menjalankan profesinya, berkewajiban untuk senantiasa berdasarkan prinsip keilmuan, informasi terkini, dan dalam menginterpretasikan informasi, hendaknya secara obyektif tanpa bias individu dan mampu menunjukkan sumber rujukan yang benar. 6. Ahli

Gizi

berkewajiban

untuk

senantiasa

mengenal

dan

memahami

keterbatasannya sehingga bisa bekerjasamadengan pihak lain atau membuat rujukan bila diperlukan. 7. Ahli Gizi berkewajiban untuk senantiasa berusaha menjadi pendidik rakyat yang sebenarnya. 8. Ahli Gizi, dalam bekerjasama dengan para profesional lain, baik di bidang kesehatan maupun lainnya, berkewajiban untuk senantiasa memelihara pengertian yang sebaik-baiknya.

Ada 4 (empat) kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Ahli Gizi yaitu kewajiban terhadap klien, kewajiban terhadap masyarakat, kewajiban terhadap teman seprofesi dan mitra kerja, dan kewajiban terhadap profesi dan diri sendiri. Menurut Bachyar Bakri dan Anasari Mustafa, 2010 untuk memudahkanpara Ahli Gizi dalam memahami Kode Etik, dapat dapat ditarik dengan menggunakan menggunakan esensi menggunakan kata kata kunci sebagai berikut: 1. Kewajiban terhadap Klien Ahli Gizi di sepanjang waktunya, senantiasa berusaha untuk: a. Memelihara dan meningkatkan status gizi klien, baik dalam lingkup institusi pelayanan gizi maupun dalam masyarakat umum. b. Menjaga kerahasiaan klien atau masyarakat. c. Menghormati, menghargai, dan tidak mendiskriminasikan. mendiskriminasikan. d. Memberikan pelayanan gizi yang prima. e. Memberi informasi yang tepat, jelas, dan apabila tidak mampu senantiasa berkonsultasi. 2. Kewajiban terhadap masyarakat Ahli Gizi di sepanjang waktunya, senantiasa berusaha untuk: a. Melindungi masyarakat dari informasi yang keliru dan mengarahkan kepada kebenaran. b. Melakukan pengawasan pangan dan gizi. 3. Kewajiban terhadap teman Seprofesi dan mitra kerja Ahli Gizi di sepanjang waktunya, senantiasa berusaha untuk: a. Bekerjasama dengan berbagai disiplin ilmu sebagai mitra kerja. b. Memelihara hubungan persahabatan yang harmonis. c. Loyal dan taat asas. 4. Kewajiban terhadap profesi dan diri sendiri. Ahli Gizi di sepanjang waktunya, senantiasa berusaha untuk: a. Melindungi dan menjunjung tinggi ketentuan profesi. b. Mengikuti perkembangan IPTEK terkini. c. Percaya diri, menerima pendapat orang lain yang memang benar. d. Mengetahui keterbatasan diri sendiri. e. Mendahulukan kepentiangan umum di atas kepentingan pribadi. f.

Tidak memuji diri sendiri.

g. Memelihara kesehatan dan gizinya. h. Bekerja untuk masyarakat umum. i.

Benar-benar melaksanakan tugas pelayanan gizi.

Ahli Gizi dalam menjalankan praktik profesinya harus mengikuti dan melengkapi semua

persyaratan

hukum

dan

peraturan

yang

berkaitan

dengan

profesionalismenya, dan menunjukkan sikap disiplin dalam kondisi sebagai berikut: a. Tidak terlibat tindakan kriminal menurut undang-undang yang berlaku. b. Mematuhi semua disiplin dan peraturan yang berlaku. c. Patuh pada semua aturan organisasi, hukum, dan pemerintah. D. Peraturan Perundang-Undangan terkait Gizi.

Dibawah ini ada peraturan perundang-undangan yang sebaiknya dibaca dan dimengerti serta dilaksanakan agar dalam menjalankan praktek kegiatan kegizian tidak melanggar hukum. Peraturan tersebut antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13. 14. 15. 16. 17.

18.

19.

Undang-Undang nomor: nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta. Jakarta. Undang-Undang nomor: nomor: 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kesehatan. Jakarta. Undang-Undang nomor: nomor: 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Jakarta. Jakarta. Undang-Undang nomor: nomor: 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Jakarta. Jakarta. Undang-Undang nomor: nomor: 18 tahun 2012 tentang Pangan. Jakarta. Jakarta. Undang-Undang nomor: nomor: 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sakit. Jakarta. Peraturan Pemerintah RI nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif. Jakarta. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jakarta. Peraturan Presiden RI no 42 tahun 2013 tentang Gerakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Kemenkes RI . Jakarta. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Kemenkes RI. Jakarta. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 1457/Menkes/SK/X/2003tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota. Kemenkes RI. Jakarta. Keputusan MenteriKesehatan RI nomor 726/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan. Kemenkes RI. Jakarta. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 78 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit. Kemenkes RI. Jakarta. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Kemenkes RI. Jakarta Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi. Kemenkes RI. Jakarta Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: nomor: 41 tahun 2014 tentang tentang Pedoman Gizi Seimbang. Kemenkes RI. Jakarta. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: nomor: 46 tahun /2013 tentang Registrasi Registrasi Tenaga Kesehatan. Kemenkes RI. Jakarta. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 36 tahun 2013, nomor 1/IVPB/2013 t entang Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan. Jakarta. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Kemenkes RI. Jakarta.

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi. 21. Menko Kesra, 2013. Pedoman Perencanaan Program Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam Rangka Seribu Hari Pe rtama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK) 22. Persagi dan AIPGI, 2016. Pedoman Penatalaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Profesi Gizi. Persagi dan AIPGI, Jakarta. 23. PERSAGI, 2014. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 2014-2019.. Jakarta. 24. PERSAGI, 2014. Kode Etik PERSAGI. Jakarta. E. Praktik Tenaga Gizi

Dalam melaksanakan praktik kegizian, seorang tenaga gizi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu aturan yang harus ditaati adalah peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi. Pembahasan di bawah ini akan disarikan atau dikutip hal-hal penting tentang praktik tenaga gizi berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tersebut. 1. Kualifikasi Tenaga Gizi. Berdasarkan pendidikannya, Tenaga Gizi dikualifikasikan sebagai berikut: a. Tenaga Gizi lulusan Diploma Tiga Gizi sebagai Ahli Madya Gizi. b. Tenaga Gizi lulusan Diploma Empat Gizi sebagai Sarjana Terapan Gizi. c. Tenaga Gizi lulusan Sarjana S arjana sebagai Sarjana Gizi. d. Tenaga Gizi lulusan pendidikan profesi sebagai Registered Dietisien . Tenaga Gizi Ahli Madya Gizi yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien . Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan Tenaga Gizi Nutrisionis Registered . Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi atau Sarjana Gizi yang telah mengikuti pendidikan profesi dan telah lulus uji kompetensi serta teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan Tenaga Gizi Registered Dietisien . 2. Sertifikat Kompetensi dan STRTGz. a. Tenaga Gizi untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus memiliki STRTGz. b. Untuk dapat memperoleh STRTGz tenaga Gizi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. c. STRTGz dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun. d. STRTGz dapat diperoleh sesuai ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. 3. SIPTGz dan SIKTGz.

a. Tenaga Gizi dapat menjalankan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. b. Tenaga Gizi yang menjalankan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri harus merupakan Tenaga Gizi Registered Dietisien . c. Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien dan Nutrisionis Registered hanya dapat bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. d. Dalam hal tidak terdapat Tenaga Gizi Registered Dietisien, maka Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien dan Nutrisionis Registered dapat melakukan Pelayanan Gizi secara mandiri atau berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Tenaga Gizi yang bersangkutan bekerja. Setiap Tenaga Gizi Registered Dietisien yang melakukan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri dan bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIPTGz. Setiap Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien dan Nutrisionis Registered yang melakukan pekerjaan Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKTGz. SIPTGz atau SIKTGz diberikan kepada Tenaga Gizi yang telah memiliki STRTGz, dikeluarkan oleh pemerintah pemerintah daerah kabupaten/kota, dan berlaku untuk 1 (satu) tempat. 4. Cara Memperoleh SIPTGz atau SIKTGz Untuk memperoleh SIPTGz atau SIKTGz, Tenaga Gizi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan: a. Fotokopi ijazah yang dilegalisir. b. Fotokopi STRTGz. c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. d. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik Pelayanan Gizi secara mandiri. e. Pas foto terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah. f. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk, dan g. Rekomendasi dari Organisasi Profesi. Apabila SIPTGz atau SIKTGz dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi huruf f tidak diperlukan. 5. Tempat Praktik Tenaga Gizi Tenaga Gizi hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik. Permohonan SIPTGz atau SIKTGz kedua dapat

dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIPTGz atau SIKTGz pertama. 6. Pelaksanaan Pelayanan Tenaga Gizi Tenaga Gizi yang memiliki SIKTGz dapat melakukan Pelayanan Gizi di fasilitas pelayanan Kesehatan berupa: a. Puskesmas. b. Klinik. c. Rumah Sakit, dan d. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Tenaga Gizi yang memiliki SIPTGz dapat melakukan praktik pelayanan gizi secara mandiri. Tenaga Gizi yang akan memberikan Pelayanan Gizi secara mandiri harus memiliki peralatan sesuai dengan kebutuhan pelayanankonseling gizi dan Pelayanan Gizi di berbagai fasilitas. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Tenaga Gizi yang tidak memiliki SIPTGz atau SIKTGz untuk melakukan Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut. 7. Kewenangan Tenaga Gizi dalam melaksanakan pelayanan gizi di f asilitas pelayanan kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik. b. Pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan intervensi gizi meliputi perencanaan, preskripsi diet, implementasi, konseling dan edukasi serta fortifikasi dan suplementasi zat gizi mikro dan makro,pemantauan makro,pemantauan dan evaluasi gizi, merujuk kasus gizi, dan dokumentasi pelayanan gizi. c. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan gizi. d. Melaksanakan penyelenggaraan makanan untuk orang banyak atau kelompok orang dalam jumlah besar. Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien dalam melaksanakan kewenangan hanya terbatas pada: a. Pemberian Pelayanan Gizi untuk orang sehat dan dalam kondisitertentu yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak, dewasa, danlanjut usia. b. Pemberian pelayanan gizi untuk orang sakit tanpa komplikasi. Dalam melaksanakan pelayanan gizi Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien berada dalam bimbingan Tenaga Gizi Registered Dietisien. Tenaga Gizi Nutrisionis Registered dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan standar profesi. Selain kewenangan diatas, Tenaga Gizi Registered Dietisien dalam melaksanakan pelayanan gizi juga memiliki kewenangan yang meliputi:

a. Menerima klien/pasien secara langsung atau menerima preskripsidiet dari dokter. b. Menangani kasus komplikasi dan non komplikasi. c. Memberi masukan kepada dokter yang merujuk bila preskripsidiet tidak sesuai dengan kondisi klien/pasien, dan/atau d. Merujuk pasien dengan kasus sulit/critical ill dalam hal preskripsidiet ke dokter spesialis yang berkompeten. 8. Hak Tenaga Gizi Dalam melaksanakan pelayanan gizi, Tenaga Gizi mempunyai hak: a. Memperoleh

perlindungan

hukum

selama

menjalankan

pekerjaannyasesuai standar profesi Tenaga Gizi. b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/klien ataukeluarganya. c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi. d. Menerima imbalan jasa profesi. e. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yangberkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 9. Kewajiban Tenaga Gizi Dalam melaksanakan pelayanan gizi, Tenaga Gizi mempunyai kewajiban: a. Menghormati hak pasien/klien. b. Memberikan informasi tentang masalah gizi pasien/klien danpelayanan yang dibutuhkan dalam lingkup tindakan pelayanan gizi. c. Merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapatditangani. dapatditangani. d. Menyimpan

rahasia

pasien/klien

sesuai

dengan

ketentuanperaturan

perundang-undangan. e. Mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standaroperasional prosedur. Disamping kewajiban kewajiban umum diatas, ada 2 (dua) kewajiban lain

yang harus

dilakukan oleh tenaga gizi dalam memberi pelayanan gizi, yaitu: a. Dalam melaksanakan pelayanan gizi, Tenaga Gizi wajib melakukan pencatatatan. b. Pencatatan tersebut wajib disimpan selama selama 5 (lima) tahun. tahun. 10. Pengawasan Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tenaga gizi, pemerintah daerah provinsi atau kepala dinas kesehatan provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan tindakan

administratif kepada Tenaga Gizi yang melakukan pelanggaran pekerjaan dan praktik pelayanan gizi. Tindakan administratif dilakukan berupa: a. Teguran lisan. b. Teguran Teguran tertulis, tertulis, dan/atau c. Pencabutan SIPTGz dan/atau SIKTGz. F. Malpraktik

Dalam dunia profesi, khususnya di bidang kesehatan istilah malpraktek sudah sangat umum didengar dan dijumpai di masyarakat. Banyak kejadian kasus malpraktek yang terjadi di masyarakat dan institusi pelayanan kesehatan. Dalam konsep kesehatan banyak definisi tentang istilah tersebut. Kata malpraktek, secara harfiah terdiri dari 2 kata yaitu mal dan praktek. Mal mempunyai arti salah, dan praktek berarti pelaksanaan atau tindakan. Jadi malpraktek artinya tindakan yang salah. Secara konseptual arti dari malpraktek adalah untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi. Menurut Valentin V La Society de de Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California, 1956 dalam Buku Saku Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, 2011 menyatakan bahwa malpraktek profesi kesehatan adalah kelalaian seorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran lingkungan yang sama. Dalam bidang etika profesi, ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan adanya ethical malpractice  atau yudicial malpractice  adalah sangat berbeda. Tidak setiap ethical malpractice  merupakan yudicial malpractice, namun semua yudicial malpractice pasti merupakan ethical malpractice.

Malpraktik dapat dikategorikan menjadi 3 sesuai dengan bidang hukum yang dilanggar yaitu

criminal

malpractice,

civil

malpractice,

dan

administrative

malpractice. Menurut Rismalinda, 2011, seseorang dapat dikatakan criminal

malpractice apabila perbuatan tersebut memenuhi delik pidana yaitu: 1. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. 2. Dilakukan dengan sikap batin yang salah yang berupa kesengajaan dan kecerobohan atau kealpaan. 3. Bersifat kesengajaan antara lain melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP), membuka rahasia jabatan (pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu (pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis (pasal 299 KUHP). 4. Bersifat ceroboh, antara lain melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien berupa informed consent . Pertanggungjawaban didepan hukum pada criminal malpractice adalah bersifat individu dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Seorang tenaga kesehatan dikatakan melakukan civil malpractice  apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakatai atau ingkar janji. Perbuatan tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan civil malpractice antara lain: 1. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan. 2. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya. 3. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna. 4. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan. Pertanggungjawaban civil malpractice dapat bersifat personal atau korporasi. Tenaga kesehatan dapat dikatakan melakukan administrative malpractice, apabila telah melanggar hukum administratif. Sebagai contoh dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Giziseorang ahli gizi yang bekerja di pelayanan kesehatan harus mempunyai Surat Izin Kerja (SIK), dan seorang Ahli Gizi kalau melakukan praktik mandiri harus mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam Undang-undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa tenaga kesehatan yang melakukan praktik profesi harus mempunyai surat pengakuan dalam bentuk sertifikat profesi. Disamping itu pula secara administratif tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas/ praktiknya harus mempunyai sertifikat kompetensi, Surat Tanda Registrasi (STR), dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara kukum untuk menjalankan praktiknya. G. Ringkasan

Dewasa ini seorang tenaga gizi harus senantiasa sadar hukum agar dalam menjalankan praktek kegiziannya tidak terjadi malpraktik dan terhindar dari jeratan hukum. Hal lain yang wajib ditaati adalah Kode Etik Profesi Gizi. Dalam Kode Etik Profesi Gizi ada 4 (empat) kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Ahli Gizi yaitu kewajiban terhadap klien, kewajiban terhadap masyarakat, kewajiban terhadap teman seprofesi dan mitra kerja, dan kewajiban terhadap profesi dan diri sendiri. Dalam rangka praktik kegizian, tenaga gizi harus memiliki beberapa dokumen, antara lain: 1. Mempunyai Sertifikat lulus uji kompetensi. 2. Mempunyai Surat Pernyataan Telah Mengucapkan Sumpah/Janji Profesi Gizi. 3. Surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi gizi. 4. Memiliki STRTGz. 5. Memiliki SIKTGz.bagi yang bekerja di institusi pelayanan kesehatan. 6. Memiliki SIPTGz. bagi yang melaksanakan praktik mandiri.

Dalam melaksanakan pelayanan gizi, Tenaga Gizi mempunyai kewajiban: a. Menghormati hak pasien/klien. b. Memberikan informasi tentang masalah gizi pasien/klien danpelayanan yang dibutuhkan dalam lingkup tindakan pelayanan gizi. c. Merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapatditangani. d. Menyimpan rahasia pasien/klien sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan. e. Mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standaroperasional prosedur. Dalam melaksanakan pelayanan gizi, Tenaga Gizi mempunyai hak: a. Memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan pekerjaannya sesuai standar profesi Tenaga Gizi. b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur jujur dari pasien/klien atau keluarganya. keluarganya. c. Melaksanakan pekerjaan sesuai sesuai dengan kompetensi. d. Menerima imbalan jasa profesi. e. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Glosarium

1. Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang selanjutnya disebut PERSAGI adalah wadah organisasi profesi bagi tenaga gizi di Indonesia dan berbadan hukum sesuai peraturan yang berlaku. 2. Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia yang selanjutnya disebut AIPGI, adalah wadah organisasi institusi pendidikan tinggi gizi di Indonesia dan berbadan hukum sesuai peraturan yang berlaku. be rlaku. 3. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis kualifikasi tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 4. Nutrisionis adalah seseorang yang diberi tugas , tanggung jawabwewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik, baik di masyarakat maupun rumah sakit dan unit pelaksana kesehatan lain. 5. Nutrisionis Registered adalah tenaga gizi Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Registered Dietisien yang disingkat RDadalah tenaga gizi sarjana terapan gizi atau sarjana gizi yang y ang telah mengikuti pendidikan profesi

(internship) dan telah lulus uji kompetensi serta teregistrasi sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan berhak mengurus ijin memberikan pelayanan gizi, makanan dan dietetik dan menyelenggarakan praktik gizi mandiri. 7. Dietisien adalah tenaga gizi yang berlatar belakang pendidikan Strata 1 Gizi (Sarjana Gizi) atau Diploma IV Gizi (Sarjana Terapan Gizi) dan menyelesaikan pendidikan Profesi Dietisien serta lulus uji kompetensi. 8. Teknikal Registered Dietisien yang disingkat TRD adalah seorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga Gizi sesuai aturan yang berlaku atau Ahli Madya Gizi yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 9. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. 10. Pengucapan Sumpah/Janji Profesi Gizi, yang selanjutnya disebut Pengucapan Sumpah/Janji adalah peristiwa pengucapan lafal sumpah/janji tenaga gizi yang tercantum dalam naskah sumpah/janji, yang dilakukan secara sukarela dihadapan pejabat pengambil sumpah/janji atas nama Ketua DPP PERSAGI yang disaksikan oleh rohaniwan masing-masing agama. 11. Surat Pernyataan Telah Mengucapkan Sumpah/Janji Profesi Gizi adalah pernyataan tertulis dan ditandatangani di atas materai yang dilakukan oleh tenaga profesi gizi yang telah mengucapkan sumpah/janji profesi sesuai kualifikasi jenis tenaga gizi. 12. Surat Pernyataan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi Gizi adalah pernyataan tertulis dan ditandatangani di atas materai yang dilakukan oleh tenaga profesi gizi yang berkomitmen mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi gizi sesuai kualifikasi jenis te naga gizi. 13. Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki atau meningkatkan, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit. 14. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri. 15. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi yang selanjutnya disebut SIKTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan. 16. Standar Profesi Tenaga Gizi adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh tenaga gizi untuk dapat melaksanakan pekerjaan dan praktik pelayanan gizi secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi. 17. Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi yang selanjutnya disebut STRTGz adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Gizi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. 19. Organisasi Profesi adalah Persatuan Ahli Gizi Indonesia.

Daftar Singkatan

STR

: Surat Tanda Registrasi

SIP

: Surat Izin Praktik

SIK

: Surat Izin Kerja

MTKI : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia SOP

: Standar Operasional Prosedur.

TRD

: Teknikal Registered Dietisien

NR

: Nutrisionis Registered

RD

: Registered Dietisien

STRTGz: Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi. SIKTGz : Surat Izin Kerja Tenaga Gizi. SIPTGz : Surat Izin Praktik Tenaga Gizi. IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daftar Pustaka. 1. Undang-Undang nomor: nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta. Jakarta. 2. Undang-Undang nomor: nomor: 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kesehatan. Jakarta. 3. Undang-Undang nomor: nomor: 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Jakarta. 4. Undang-Undang nomor: nomor: 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Jakarta. Jakarta. 5. Undang-Undang nomor: nomor: 18 tahun 2012 tentang Pangan. Jakarta. Jakarta. 6. Undang-Undang nomor: nomor: 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sakit. Jakarta. 7. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jakarta. 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 78 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit. Kemenkes RI. Jakarta. 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Kemenkes RI. Jakarta 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi. Kemenkes RI. Jakarta 11. Peraturan

Menteri Kesehatan Kesehatan RI nomor: 46 tahun /2013 tentang Registrasi

Tenaga Kesehatan. Kemenkes RI. Jakarta. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi. 13. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan nomor: HK.02.03/I/IV/2/16013/2014 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Diploma III Gizi. Kemenkes RI. Jakarta. 14. Persagi dan AIPGI, 2016. Pedoman Penatalaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Profesi Gizi . Persagi dan AIPGI, Jakarta. 15. PERSAGI, 2014. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 2014-2019.. Jakarta.

16. PERSAGI, 2005. Kode Etik PERSAGI. Jakarta. 17. Rismalinda, 2011. Buku Saku Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Trans Info Media. Jakarta. 18. Soeroso, R., 2002. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 19. M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999. Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 20. Hendrik, 2011. Etika dan Hukum Kesehatan. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 21. Suryani S.,2007.

Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan. Penerbit Buku

Kedokteran EGC. Jakarta. 22. Danny Wiradharma, 1996. Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran. Binarupa Aksara. Jakarta. 23. K. Bertens, 2002. Etika. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 24. Soemaryono, E., 1995. Etika Profesi Hukum, Norma-Norma bagi Penegak Hukum. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 25. Mimin Emi S., 2004. Etika Keperawatan, Keperawatan, Aplikasi Aplikasi pada Praktek. Praktek. Penerbit Buku Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 26. Bachyar Bakri dan Annasari Mustafa, 2010. Etika dan Profesi Gizi. Graha Ilmu. Yogyakarta.