Tugas Etika dan Hukum Kesehatan HUBUNGAN ETIKA KESEHATAN DAN HUKUM KESEHATAN.
Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Suatu Ilmu yang berkenaan dalam penilaian yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan moral. Hukum adalah perautaran atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Di dalam pelayanan kesehatan tentu ada aturan-aturan yang berkaitan dengan kesehatan yaitu bagaimana menangani menangani masalah-masalah itu tidak keluar keluar dari etika dan hukum agar apa yang dikerjakan tidak menimbulkan efek secara etika dan hukum terhadap diri sendiri dan orang lain. Etik berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya yang baik/yang layak. Yang baik / yang layak ini ukurannya orang banyak. Secara lebih luas, etika merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Pekerjaan profesi antara lain dokter, apoteker, ahli kesehatan masyarakat, perawat, wartawan, hakim, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Sedangkan etika ahli kesehatan masyarakat adalah bagaimana bertingkah laku dalam memberikan jasa dalam pelayananya nanti. Ciri-ciri pekerjaan profesi : 1. Mengikuti pendidikan sesuai standar nasional. 2. Pekerjaannya berlandaskan etik profesi. 3. Mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan. 4. Pekerjaannya legal melalui perizinan. 5. Anggotanya belajar sepanjang hayat (longlife education). 6. Mempunyai organisasi profesi (ex: IDI, IAKMI, PWI, dll) .
Hukum kesehatan (No. 23 tahun 1992) adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan / pelayanan dan penerapannya. Yang diatur menyangkut hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana pedoman standar pelayanan medic, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum
Supriady.R /AKK/ 137032172
Page 1
Tugas Etika dan Hukum Kesehatan serta sumber-sumber hukum lainnya. Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen yang berhubungan dengan kesehatan contohnya hukum pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin (Gakin). Persamaan etika dan hukum : 1. Alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat. 2. Objeknya tingkah laku manusia. 3. Mengandung hak dan kewajiban anggota masyarakat agar tidak saling merugikan. 4. Menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi. 5. Sumbernya hasil pemikiran para pakar dan pengalaman senior.
Perbedaan etik dan hukum : ETIKA
1. Berlaku untuk lingkungan professional. 2. Disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. 3. Tidak seluruhnya tertulis 4.
Pelanggaran diselesaikan oleh majelis kehormatan etik
5.
Sanksi pelanggaran tuntunan
6.
Penyelesaian pelanggaran tidak selalu disertai bukti fisik
HUKUM
1.
Berlaku untuk umum
2.
Disusun oleh badan pemerintah / kekuasaan
3.
Tercantum secara rinci dalam kitab UU dan lembaran/berita negara
4.
Pelanggaran diselesaikan melalui pengadilan
5.
Sanksi pelanggaran tuntutan
6.
Penyelesaian pelanggaran memerlukan bukti fisik
Etika kesehatan mencakup penilaian terhadap gejala kesehatan yang disetujui atau ditolak dan suatu kerangka rekomendasi bagaimana bersikap/bertindak secara pantas di dalam bidang kesehatan.
Supriady.R /AKK/ 137032172
Page 2
Tugas Etika dan Hukum Kesehatan Perihal hubungan tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarganya : 1. Paternalisme yaitu Kalangan Profesi kesehatan harus berperan sebagai orangtua terhadap pasien dan keluarganya. 2. Individualisme yaitu Pasien mempunyai hak-hak mutlak terhadap badan dan kehidupannya. 3. Resiprokalisme yaitu Kalangan profesi kesehatan harus bekerja sama dengan pasien dan keluarganya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan / pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumbersumber hukum lainnya. Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan, yaitu yang menyangkut asuhan / pelayanan kedokteran (medical care / sevice). Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi (Mertokusumo, 1986). Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan hukum kesehatanpun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan umum hukum. Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspek sosial dan kemasyarakatan dimana banyak kepentingan harus dapat diakomodir dengan baik. Pada masa kini dapat disepakati luas ruang lingkup peraturan hukum untuk kegiatan pelayanan kesehatan menurut ilmu kedokteran mencakup aspek-aspek di bidang pidana, hukum perdata, hukum administrasi, bahkan sudah memasuki aspek hukum tatanegara. Persyaratan pendidikan keahlian, menjalankan pekerjaan profesi, tatacara membuka praktek pengobatan, dan berbagai pembatasan serta pengawasan profesi dokter masuk dalam bagian hukum administrasi. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan pelayanan kesehatan, persetujuan antara dokter dan pasien serta keluarganya, akibat kelalaian perdata serta tuntutannya dalam pelayanan kesehatan masuk bagian hukum perdata. Kesaksian,
Supriady.R /AKK/ 137032172
Page 3
Tugas Etika dan Hukum Kesehatan kebenaran isi surat keterangan kesehatan, menyimpan rahasia, pengguguran kandungan, resep obat keras atau narkotika, pertolongan orang sakit yang berakibat bahaya maut atau luka-luka masuk bagian hukum pidana.
MENGAPA PRODI AKK PERLU BELAJAR DAN MENDALAMI HUKUM KESEHATAN
Sebagai salah satu tenaga kesehatan yang bergerak dalam bidang administrasi dan kebijakan kesehatan (AKK) memandang hukum kesehatan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kesehatan masyarakat yang mengikat seluruh unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Dimana walaupun hukum kesehatan merupakan salah satu produk kebijakan kesehatan menentukan batasan tegas antara perintah, larangan dan anjuran. Selain itu, hukum kesehatan dibentuk oleh banyak pihak seperti anggota legislative, eksekutif, ahli kesehatan, ahli hukum, ahli ekonomi, ahli social kemasyarakatan dan pihak lainya ini dikonsultasikan secara terbuka dan transparan kepada seluruh rakyat. Dimana di kebijakan kesehatan terkadang lebih bersifat teknis yang didalam penyusunannya terkadang hanya melibatkan orang-orang teknis kesehatan. Administrasi kebijakan kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari hukum kesehatan, dimana ruang lingkupnya secara umum meliputi :
Kebijakan Kesehatan (Health Policy )
Hukum Kesehatan (Health Law )
Ekonomi Kesehatan ( Health Economic)
Manajemen Kesehatan (Health Man Power )
Dan lain-lain Selain hukum kesehatan merupakan bagian dari administrasi kebijakan kesehatan,
dalam proses penyusunan hukum kesehatan itu sendiri mengikuti siklus kebijakan seperti menurut Walt (1994) menyajikan empat tahap proses kebijakan : 1. Identifikasi masalah dan pengenalan issu. 2. Formulasi kebijakan 3. Implementasi kebijakan 4. Evaluasi kebijakan Supriady.R /AKK/ 137032172
Page 4
Tugas Etika dan Hukum Kesehatan KETENTUAN HUKUM / PERATURAN – PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PROGRAM STUDI AKK
Sumber hukum dalam hukum kesehatan meliputi hukum tertulis, yurisprudensi dan doktrin. Dilihat dari objeknya, maka hukum kesehatan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, sehingga hukum kesehatan menjadi cukuo luas dan komplek. Hukum kesehatan dari sudut pandang materi muatan yang ada dapat dikatakan mengandung 4 objek yaitu : 1. Pengaturan yang berkaitan dengan upaya kesehatan 2. Pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan 3. Pengaturan yang berkaitan dengan sarana kesehatan 4. Pengaturan yang berkaitan dengan komoditi / perbekalan kesehatan
Saat ini ada sekitar 30 puluh jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan, antara lain sebagai berikut :
UU no.29/2004 tentang Praktik Kedokteran
UU no.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
UU no.25/2009 tentang Pelayanan Publik
UU no.36/2009 tentang Kesehatan
UU no.44/2009 tentang Rumah Sakit
UU no.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
PP no. 109 tahun 2012 Tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif tembakau.
PP no.33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI eklusif
PP no.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
Dan lain – lain.
Supriady.R /AKK/ 137032172
Page 5
