1. Hubungan system ekonomi Indonesia dan Falsafah Pancasila
Pancasila adalah khas milik Indonesia dan tidak dimiliki oleh bangsa
dan Negara lain. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah pandangan hidup
dalam bermasyarakat, khususnya dalam bernegara. Oleh karena itu system
ekonomi pun tidak luput dari pengaruh Pancasila. Negara Indonesia memiliki
system ekonomi yang berbeda dengan system – system lain yang digunakan
Negara lain. System ekonomi Indonesia disebut ekonomi pancasila. Ekonomi
pancasila dari segi filsafat di bidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi
langsung dari diterimanya Pancasila di Indonesia
Pada tataran filosofis ekonomi pancasila harus dijiwai oleh nilai –
nilai pancasila. Oleh karena itu ekonomi pancasila tidak semata – mata
bersifat materialistis dalam berlomba – lomba memenuhi kebutuhan. Beberapa
landasan filosofis pancasila dalam perekonomian adalah :
1. Berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan dengan pengakuan terhadap
sila ketuhanan yang maha esa. Keimanan dan ketakwaan menjadi landasan
spiritual, moral dan etik bagi penyelenggaraan ekonomi dan
pembangunan. Ekonomi pancasila memberikan kebebasan kepada perorangan
untuk memiliki modal sekaligus mengelola factor produksi lain termasuk
tenaga kerja. Dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan hubungan
pemilik modal dan tenaga kerja jadi lebih berkualitas tidak hanya
sebatas bos dan pekerja. Dengan demikian ekonomi pancasila
dikendalikan oleh kaidah – kaidah moral dan etika, sehingga
pembangunan nasional kita adalah pembangunan yang berakhlak.
2. Ekonommi pancasila, dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,
menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia
dalam kehidupan ekonomi. Dalam ekonomi pancasila tidak dikenal
"economic animal" yang satu memangsa yang lain. Landasan seperti ini
diperlukan karena dalam ekonomi pancasila diberikan kebebasan dalam
mendirikan badan usaha sehingga ekonomi Indonesia banya diwarnai
berbagai jenis badan usaha. Untuk menghidari kekuasaan yang terlalu
besar salah satu usaha pemerintah memiliki peran menguasai sector –
sector yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Sila persatuan Indonesia mengamanatkan kesatuan ekonomi sebagai
penjabaran wawasan nusantara di bidang ekonomi. Globalisasi dan pasar
terbuka telah membuka lebar pintu Indonesia untuk menerima semua
pengaruh dan internalisasi di semua sector termasuk ekonomi. Dengan
sila ini kepentingan ini kepentingan ekonomi kita tetap diabdikan
untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dengan demikian ekonomi pancasila
diikuti dengan wawasan kebangsaan akan membentuk sikap patriotik dari
pelaku ekonomi meskipun kegiatan ekonominya sudah mengglobal.
4. Sila keempat dalam Pancasila menunjukan pandangan bangsa Indonesia
mengenai kedaulatan rakyat dan bagaimana demokrasi dijalankan di
Indonesia. Di bidang ekonomi, ekonomi Pancasila dikelola dalam sebuah
system demokratis yang dalam Undang – Undang Dasar secara eksplisit
disebut demokrasi ekonomi.
5. Nilai – nilai dasar kelima, keadilan social bagi seluruh rakyat
Indonesia, menunjukkan betapa seluruh upaya pembangunan kita, seluruh
upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan
pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya menuju kepada terciptanya
kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam system
ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas
kekeluargaan. Untuk pemerataan ini salah satu yang digalakkan dalam
system ekonomi Indonesia adalah koperasi dengan adanya koperasi bisa
dijadikan alat untuk pemerataan pembangunan di semua lapisan
masyarakat.
2. Teori dari ahli – ahli ekonomi Indonesia
Istilah ekonomi pancasila atau ekonomi kerakyatan sejak diperkenalkan
sejak 1980 selalu identik dengan figure Mubyarto, namun tidak banyak yang
tahu bahwa sebelum Mubyarto menyempurnakan ekonomi pancasila ada seorang
Emil Salim yang telah memperkenalkan ekonomi pancasila sejak tahun 1965
(Nugroho, 2006). Pada tahun itu Emil Salim mempublikasikan dua tulisan yang
telah diterbitkan. Pada tulisan karangannya Emil Salim membahas tentang
empat model system ekonomi, yaitu ekonomi swasta, ekonomi control, ekonomi
kolektif, dan ekonomi perencanaan sentral. Motivasi beliau menulis karangan
tentang system ekonomi tersebut adalah untuk menemukan dan merumuskan
system ekonomi yang sesuai dengan Indonesia. Pada akhir tulisannya Emil
Salim menyimpulkan system ekonomi yang cocok dengan Indonesia dengan
sebutan "Sistem-ekonomi Sosialisme Pantjasila" (Nugroho, 2006) yang
kemudian berubah dengan sebutan "ekonomi pancasila".
Pada tahun 19 September 1980, atas inisiatif Mubyarto gagasan ekonomi
pancasila untuk pertama kalinya diseminarkan. Menurut Mubyarto Ekonomi
Pancasila memiliki lima ciri, yaitu :
1. Roda perekonomian digerakan oleh rangsangan ekonomi, social dan moral
2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan social
(egalitarianism), sesuai azas kemanusiaan
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang
tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.
4. Koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling
konkret dari usaha bersama.
5. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat
nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang
menjamin keadilan social.
3. Profil Ekonomi Indonesia Yang Mampu Menata Kehidupan Ekonomi Bangsa Dan
Rakyat Indonesia
Salah satu indicator yang dijadiakan acuan perkembangan suatu Negara
adalah perkembangan sector ekonominya. Suatu Negara dikatakan maju jika
memiliki struktur system ekonomi yang kuat yang tidak mudah goyah oleh
penyakit – penyakit perekonomian seperti deflasi, inflasi, devaluasi dan
lain sebagainya. Sejak Indonesia merdeka Negara ini telah mencoba beberapa
jenis system ekonomi yang pada akhirnya pada tahun 1980 diperkenalkan
ekonomi pancasila oleh Mubyarto yang digunakan dan dikembangkan sampai
sekarang.
Dengan era globalisasi seperti sekarang ini bukan tidak mungkin sedikit
demi sedikit akan mengikis arti dari system ekonomi pancasila sendiri. Jadi
profil ekonomi yang paling ideal adalah mengembalikan Indonesia pada
karakter yang menjadi ciri khas bangsa ini yaitu Pancasila di segala sector
termasuk ekonomi. Dalam system perekonomian Indonesia terdapat 3 pilar
penyangga perekonomian yaitu BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), BUMN (Badan
Usaha Milik Negara), dan koperasi. Masing – masing badan usaha tersebut
memiliki peran dan andil yang berbeda dalam menggerakan roda perekonomian
Indonesia, namun sangat disayangkan koperasi adalah badan usaha yang paling
lambat perkembangannya.
Hal tersebut sangat disayangkan, padahal koperasi adalah badan usaha
yang sangat didukung oleh pemerintah dan mendapat kedudukan istimewa dalam
perekonomian Indonesia sesuai dengan pasal 1 UUD 1945, khususnya ayat 1
yang menyebutkan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas
asas kekeluargaan". Dalam penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun
usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Hal
ini didukung pula dengan kondisi budaya bangsa Indonesia yang pada
dasarnya rakyat Indonesia memang bukan "homo ekonomikus" melainkan lebih
bersifat "homo societas", lebih mementingkan hubungan antar manusia
daripada kepentingan materi/ekonomi
Berdasarkan data resmi dari Departemen Koperasi dan UKM, sampai dengan
bulan Desember 2013, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak
203.701 unit dengan rincian 143.117 unit aktif dan 60.584 unit tidak
aktif, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 35 juta orang. Jumlah itu
jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Juni 2013 sebanyak 200.808
unit (naik 1.44%) dengan rincian 142.387 unit aktif (naik 0.51%) dan 58.421
unit tidak aktif (naik 3.70%). Jumlah koperasi memang mengalami kenaikan
namun kenaikan ini juga diiringi dengan naiknya koperasi tidak aktif yang
jauh lebih besar.
Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan modal yang dialami banyak
koperasi untuk mengembangkan usaha mereka.. Hal ini merupakan salah satu
imbas kenaikan harga bahan bakar minyak tahun 2004 lalu, sehingga anggota
koperasi kekurangan modal untuk tabungan. Penyebab lainnya, pemerintah
kurang menjalankan perannya sebagai pembina koperasi, dan kebijakan yang
digulirkan tidak mendukung pengembangan koperasi rakyat. Contoh : kebijakan
pemerintah yang menyebabkan koperasi pasar tradisional semakin tersingkir
oleh pasar modern. Menurutnya, perbankan juga kerap tidak berpihak pada
koperasi kecil. Koperasi kecil kerap kesulitan mendapat pinjaman modal
untuk pengembangan usaha
Dari penjelasan di atas terlepas dari kelebihan dan kekurangannya
koperasi di Indonesia selalu mendapatkan tempat istimewa dalam roda
perekonomian Indonesia. Jika dibandingkan dengan BUMN dan BUMS koperasi
adalah badan usaha yang paling gampang di akses langsung oleh masyarakat
dari semua golongan dan strata social. Hal ini bisa menjadikan koperasi
sebagai alat pemerataan kesejahteraan yang efektif dalarm perekonomian
Indonesia. Salah satu alternative solusi untuk menggairahkan kembali
koperasi di Indonesia adalah melibatkannya dalam system kerja sama dengan
berbagai pelaku dalam dunia usaha nasional.
Lebih lanjut juga dapat dijelaskan melalui tinjauan yang sederhana dari
sudut pandang ekonomi terhadap diperlukannya koperasi yaitu tidak lain
adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi. Penggabungan usaha yang sama
yang berskala kecil menjadi usaha bersama yang berskala lebih besar dan
sangat mungkin untuk menghasilkan efisiensi yang lebih besar karena adanya
penggunaan secara bersama terhadap factor produksi, manajemen, dan berbagai
aspek ekonomi. Sementara kebersamaan juga sangat memungkinkan untuk
memperbesar cakupan usaha sehingga akses usaha yang dapat dimanfaatkan oleh
masing – masing akan semakin besar. Kebersamaan pada tingkat operasional
juga sangat penting untuk memperkecil resiko secara kolektif serta
mengatasi informasi yang bercampur dalam proses operasional. Melaluui usaha
bersama dalam bentuk koperasi, resiko kolektif dapat diperkecil sehingga
juga dapat memperkecil kerugian.
Meskipun koperasi memiliki banyak keuntungan dalam menggerakkan roda
perekonomian, namun pengembangannya bagi Negara yang sedang berkembang
(Suhartono,2012). Oleh karena itu diperlukan peran serta dari pihak luar
karena masih terdapat kesulitan menumbuhkan koperasi yang sepenuhnya
dilakukan oleh masyarakat lapisan bawah. Salah satu peranan pihak ketiga
adalah akademisi dari kalangan perguruan tinggi. Pengamatan para ahli di
berbagai Negara – Negara Asia menunjukan masih pentingnya peranan pihak
ketiga terutama pemerintah dalam mengembangkan koperasi seperti disebutkan
"in the developing countries of Asia, the cooperative movement was
introduced by government" (Suhartono,2012).
Untuk mencapai sasaran pengembangan koperasi pada umumnya sebagaimana
yang diinginkan, maka perlu ditempuh langkah-langkah, antara lain:
a) Meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peran serta gerakan koperasi
melalui peningkatan kualitas SDM dalam rangka mengembangkan dan
memantapkan kelembagaan dan usaha untuk mewujudkan peran utamanya di
segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
b) Menciptakan iklim usaha yang makin kondusif sehingga memungkinkan
koperasi mendapat kesempatan atau akses kepada berbagai sumber daya yang
penting.
Guna mengatasi kelemahan koperasi maka langkah-langkah di atas dapat
dioperasionalisasikan dalam bentuk:
a) Meningkatkan akses dan pangsa pasar
Operasionalisasi ini dilaksanakan antara lain dengan cara meningkatkan
keterkaitan usaha, kesempatan usaha, kepastian usaha, perluasan akses
terhadap informasi usaha, dn penyediaan saran dan prasarana usaha untuk
mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
b) Menciptakan iklim usaha yang makin kondusif sehingga memungkinkan
koperasi mendapat kesempatan atau akses kepada berbagai sumber daya yang
penting.
c) Memperluas akses terhadap sumber permodalan
Hal ini dilakukan antara lain dengan cara memperkukuh struktur permodalan
dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan permodalan. Secara lebih rinci
program yang dilaksanakan meliputi peningkatan jumlah pagu kredit,
menciptakan berbagai kemudahan untuk memperoleh pembiayaan usaha,
pendayagunaan sumber daya yang tersedia, seperti dana BUMN, serta
pengembangan berbagai lembaga keuangan, seperti lembaga jaminan kredit
dan asuransi.
d) Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen
Dalam hal ini dapat ditempuh antara lain dengan cara meningkatkan
kemampuan kewirausahaan dan profesionalisme pengelolaan koperasi.
e) Meningkatkan akses terhadap terknologi
Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan cara meningkatkan kegiatan
penelitian dan pengembangan, memanfaatkan hasil penelitian dan
pengkajian yang telah dihasilkan oleh berbagai lembaga yang telah ada,
meningkatkan kegiatan alih teknologi, dan berbagai kemudahan untuk
modernisasi peralatan berikut pemanfaatannya.
f) Mengembangkan kerja sama usaha
Dalam hal ini ditempuh melalui pengembangan kerja sama usaha antar pelaku
ekonomi baik secara vertical maupun horizontal. Pada upaya pengembangan
kerja sama ini terdapat muatan yang berwawasan pembinaan dan berwawasan
ekonomis yang bertujuan jangka panjang. Manfaat kerja sama yang dibangun
diharapkan bukan saja bagi pelaku yang terlibat langsung dalam kerja sama
usaha tersebut, melainkan bermanfaat secara keseluruhan dalam memperbaiki
struktur ekonomi nasional menghadapi persaingan.
4. Perbandingan dengan Ekonomi Negara Lain
RANK "NAME "COUNTRY "SECTOR "REVENUE ($BN) " "1 "Crédit Agricole Group
"France "Banking / Credit Unions "103.58 " "2 "Groupe Caisse D'Epargne
"France "Banking / Credit Unions "58.54 " "3 "Zen-Noh (National Federation
of Agricultural Co-operatives) "Japan "Agriculture / Forestry "56.99 " "4
"Confédération Nationale du Crédit Mutuel "France "Banking / Credit Unions
"56.69 " "5 "Zenkyoren "Japan "Agriculture / Forestry "52.33 " "6 "ReWe
Group (Zentral-AktiengesellschaFU) "Germany "Consumer / Retail "49.60 " "7
"E. Leclerc (S.C. Galec) "France "Consumer / Retail "48.30 " "8 "Rabobank
Group "Netherlands "Banking / Credit Unions "43.00 " "9 "National
Agricultural Cooperative Federation (NACF) "Korea "Agriculture / Forestry
"32.39 " "10 "CHS Inc "United States "Agriculture / Forestry "32.17 "
"Sumber :ICA 2013
Di Eropa koperasi tumbuh terutama melalui koperasi kredit dan koperasi
konsumen yang kuat hingga disegani oleh berbagai kekuatan. Di perdagangan
ritel, koperasi-koperasi konsumsi merupakan pionir dari penciptaan rantai
perdagangan ritel modern (Tambunan et al, 2009). Di sektor perbankan di
negara- negara seperti Perancis, Austria, Finlandia dan Siprus, menurut
data ICA pangsa pasar dari bank- bank koperasi mencapai sekitar 1/3 dari
total bank yang ada. Bahkan 2 (dua) bank terbesar di Eropa milik koperasi
yakni "Credit Agricole" di Perancis dan RABO-Bank di Netherlands. Kredit
sebagai kebutuhan universal bagi umat manusia terlepas dari kedudukannya
sebagai produsen maupun konsumen dan penerima penghasilan tetap atau bukan
adalah anggota potensial dari koperasi kredit (Tambunan et al, 2009). Suatu
studi dari Eurostat (2001) di tujuh negara Eropa menunjukkan bahwa pangsa
dari koperasi-koperasi dalam menciptaan kesempatan kerja mencapai sekitar 1
persen di Perancis dan Portugal hingga 3,5 persen di Swiss
Di Norwegia, 1 dari 3 orang (atau 1,5 juta dari jumlah populasi 4,5 juta
orang) adalah anggota koperasi. Koperasi-koperasi susu bertanggung
jawab untuk 99% dari produksi susu; koperasi- koperasi konsumen
memegang 25% dari pasar; koperasi-koperasi perikanan bertanggung jawab
untuk 8,7% dari jumlah ekspor ikan; dan koperasi-koperasi kehutanan
bertanggung jawab untuk 76% dari produksi kayu. Di Finlandia, koperasi S-
Group punya 1.468.572 anggota yang mewakili 62% dari jumlah rumah tangga di
negara tersebut. Grup-grup koperasi dari Pellervo bertanggung jawab untuk
74% dari produk-produk daging, 96% dari produk-produk susu, 50% dari
produksi telor, 34% dari produk-produk kehutanan, dan menangani sekitar
34,2% dari jumlah deposito di bank-bank di negara tersebut
Saran
Sebagai mahasiswa dari kalangan terdidik dan anggota masyarakat kita
sangat diharapkan berperan aktif dalam pengembangan koperasi sebagai salah
satu langkah awal pembangunan Indonesia. Sebagai individu dalam masyarakat
memang tidak mudah melakukan perubahan dalam waktu dekat, namun hal yang
paling mudah adalah dimulai dari diri sendiri, yaitu :
1. Aktif ikut serta dalam badan usaha koperasi. Hal ini juga sebagai
pembelajaran pribadi dengan terjun langsung ke lapangan dalam lingkup
koperasi.
2. Aktif ikut serta dalam organisasi kemasyarakatan untuk memberikan
informasi kepada masyarakat tentang keuntungan koperasi yang nantinya
bisa bersama – sama masyarakat membangun koperasi yang membawa perubahan
dalam lingkungannya
Daftar Pustaka
Arsyad, Lincolin. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE Yayasan Keluarga
Pahlawan Negara. 2004
Nugroho, Tarli. Ekonomi Pancasila Refleksi Setelah 3 Dekade.
http://Academia.edu. 2006
Suhartono, Iman. Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis..
http://jurnal.steiama.ac.id.2012
Tambunan, Tulus dan M. Anik, Chairulhadi. Polemik Mengenai Koperasi :
Penyebab Masih Buruknya Kinerja Koperasi Di Indonesia.
http://fe.trisakti.ac.id. 2009
