Hubungan Pancasila Dengan Pajak

Hubungan Pancasila dengan Pajak BAB PENDAHULUAN

I

Latar Belakang Masalah

Pajak Pajak merupa merupakan kan sumber sumber pendap pendapatan atan utama utama sebuah sebuah negara, negara, karena karena itu merup merupaka akan n isu strateg strategis is yang yang selalu selalu menjad menjadii pantau pantauan an masyarak masyarakat. at. Apalag Apalagii sekaran sekarang g telah telah dilakuk dilakukan an  pembahasan RUU Pajak yang baru yang akan menggantikan UU No. 16/2 tentang !etentuan Umum dan "ata #ara Perpajakan. Urgensi pajak bagi kelangsungan pembangunan tak lagi disangsikan. !arena itu $ajar jika  pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi ta% &o'erage (lingkup/&akupan pajak) paj ak) sekaligus menekankan ta% &omplian&e (kepatuhan pajak) dari masyarakat. Namun demikian, kepatuhan pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap penunaian ke$ajiban membayar pajak itu tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. *erbagai persoalan perpajakan yang kerap mun&ul, baik yang bersumber dari $ajib pajak (masyarakat), aparatur pajak  (+is&us), maupun yang bersumber dari sistem perpajakan itu sendiri menunjukkan bah$a  persoalan pajak merupakan hal yang kompleks. leh karena itu, penanganannya perlu diupayakan s e&a r a maksimal. Pajak merupakan per$ujudan dari ke$ajiban kenegaraan dan peran serta -ajib Pajak untuk  se&ara langsung dan bersamasama melaksanakan ke$ajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. esuai +alsa+ah undangundang perpajakan, membayar   pajak bukan hanya merupakan ke$ajiban, tetapi merupakan hak dari setiap $arga Negara untu untuk k ikut ikut berp berpart artisi isipa pasi si dalam dalam bent bentuk uk peran peran serta serta terh terhad adap ap pemb pembiay iayaan aan nega negara ra dan dan  pembangunan nasional. "anggung "anggung ja$ab atas ke$ajiban pembayaran pajak, sebagai  pen&erminan ke$ajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi ke$ajiban itu. *erbagai upaya untuk men&iptakan masyarakat agar memiliki apresiasi yang baik terhadap ke$aj e$ajib iban an memb membay ayar ar pajak ajak tida tidak k terp terpak aku u pada ada $aji $ajib b paja pajak k belak elaka, a, tap tapi perl perlu u mempert mempertimb imbang angkan kan aspek aspekaspe aspek k lainny lainnyaa se&ara se&ara korelat korelati+. i+. 0engan 0engan pertim pertimban bangan gan yang yang simultan, solusi alternati+ yang signi+ikan akan lebih memungkinkan. 0ari begitu banyak dan keanekaragaman hak dan ke$ajiban $ajib pajak, salah satunya adalah $ajib pajak orang  pribadi yaitu orang yang memperoleh penghasilan baik sebagai seorang direktur dari satu,  beberapa, atau bahkan ratusan perusahaan atau seorang pemegang saham atau komisaris atau  pega$ai menengah atau pega$ai rendah atau pekerja mandiri. BAB RUMUSAN MASALAH

II

Pajak adalah utang anggota masyarakat kepada masyarakat itu sendiri, dan di ndonesia +alsa+ah pajak adalah Pan&asila dan sila  silanya dijabarkan dalam undang  undang undang pajak. Pajak Pajak yang yang dipung dipungut ut oleh oleh pemerin pemerintah tah harus harus berdas berdasark arkan an undang undang undan undang g dan hal ini dilaksanakan berdasarkan sumber hukum +ormal pajak yang terdapat dalam pasal 23 ayat (2) UU0 145 Republik ndonesia yang menyatakan 7 8egala pajak untuk kegunaan kas negara  berdasarkan undang  undang9 dan juga &erminan dari sila ke empat Pan&asila. :ang mana mana si+at si+at dari daripa pada da pajak pajak meru merupa paka kan n pera peralih lihan an kekay kekayaan aan dari dari raky rakyat at kepa kepada da  pemerintah yang tidak ada imbalannya yang se&ara langsung dapat ditunjuk, namun karena si+at si+at pajak pajak yang seperti seperti inilah inilah maka pajak dalam kata sehari sehari  hari hari hampir hampir menyerup menyerupai ai

 perampasan, perampokan atau pemberian hadiah, sehingga untuk memberikan paying hukum kepada kegiatan pemungutan pajak maka harus mendapat persetujuan dari rakyat yang mana dengan membentuk Undang  Undang pajak tersebut, namun kenapa harus Undang  Undang hal ini dikarenakan Undang  Undang merupakan Produk dari 0e$an Per$akilan Rakyat (0PR) R yang dipilih se&ara langsung dan demokrasi oleh rakyat, sehingga apa yang dibuat dan disetujui oleh 0PR maka dianggap rakyat juga setuju. Namun penerimaan uang pajak  tersebut harus digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang diklasi+ikasikan kedalam 8pengeluaran rutin9 dan 8pengeluaran pembangunan9. 0an untuk mengetahui bagaimana penggunan uang pajak tersebut dijalankan maka Pemerintah membuat ran&angan AP*N yang diajukan kepada 0PR untuk mendapat  pengesahan dan dituangkan dalam bentuk undang  undang, dan kemudian pemerintah di$ajibkan membuat laporan pertanggungja$aban atas penggunaan AP*N tersebut untuk  mendapat pengesahan dari 0PR dan dimuat dalam undang  undang +ormal. 0alam pajak ada juga penge&ualian, hal ini berdasarkan pada sila kelima Pan&asila yang menyatakan 8!eadilan osial *agi eluruh Rakyat ndonesia9, sehingga pengenaan pajak  harus berdasarkan pada rasa keadilan, sehingga anak  anak, $anita dan tidak mempunyai  penghasilan atau pendapatannya berada diba$ah pendapatan rata  rata yang ditentukan PPh maka tidak dikenakan pajak. 0an bagi mereka diluar dari hal tersebut haruslah $ajib membayar pajak yang mana hal ini sebenarnya hampir sama dengan ;akat. Pajak dapat dipaksakan dan bersanksi denda dan/ atau sita sedangkan ;akat sanksi berupa 0osa yang akan diperhitungkan saat kita di akhirat bagi mereka yang per&aya akan "uhan dan &erminan dari sila kesatu Pan&asila. !arena si+at pajak yang dapat dipaksakan maka agar  kemanusian yang adil dan beradab yang merupakan &erminan dari sila kedua Pan&asila maka undang  undang yang merupakan payung hukum dari pajak haruslah diran&ang dan susun se&ara hati  hati, adil dan lainlain BAB PEMBAHASAN

III

1. *eberapa ahli memberikan pengertian antara pajak antara yang satu dengan yang lainnya. 0iantara beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli adalah sebgai berikut. a) nya digunakan untuk  =publi& sa'ing> yang merupakan sumber utama untuk membiayai =publi& in'estment>. 0ari  pengertian itu dapat disimpulkan unsurunsur yang terdapat dalam pajak ialah7 Pajak dipungut berdasarkan undangundang serta aturan pelaksananya?   i+atnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bah$a pelanggaran atas iuran perpajkan dapat dikenakan sanksi?  0alam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra@restai se&ara langsung oleh  pemerintah? Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah?   Pajak diperuntukkan bagi pengeluaranpengeluaran pemerintah, yang bila dari  pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai publi& in'estment.

2.


Pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradap sbb7 
!etentuan Umum

ubjek pajak tidak dapat disamakan dengan $ajib pajak, dalam UU No.16 tahun 2 pasal 1 huru+ (a) dikatakan bah$a $ajib pajak sebagai orang atau badan yang menurut ketentuan  peraturan perundang undangan perpajakan, ditentukan melakukan ke$ajiban pajak, dan  pasal 2 ayat (1) UU PPh menentukan yang menjadi subjek PPh adalah orang pribadi, $arisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap yang memenuhi syarat  syarat subjekti+  dan sekaligus menjadi $ajib pajak jika memenuhi syarat  syarat objekti+. Pajak memiliki masa pajak sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang yang kurang dari satu tahun atau 12 bulan berturut  turut dan khusus orang luar negeri menurut traktat menyatakan dalam $aktu lebih 1C3 hari berada di ndonesia dianggap sebagai $ajib  pajak dalam negeri. 0an untuk mengetahuinya ada surat pemberitahuan yang oleh $ajib  pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai  peraturan perpajakan. 0an dalam surat pemberitahuan masa atau P" untuk memberitahukan  pajak yang terutang dalam suatu masa/ bagian dari satu tahun. !emudian ada surat  pemberitahuan tahunan mengenai pemberitahuan data yang rele'an dan jumlah pajak yang terutang dalam satu tahun pajak hanya untuk PPh, ada juga surat setoran pajak yang digunakan melakukan pembayaran pejak yang terutang dikas Negara, dan surat tagihan pajak  ("P) untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau untuk menagih sanksi yang berupa bunga atau denda administrasi, kemudian ada surat ketetapan pajak yang menetapkan besarnya  jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang harus dibayar, dan selanjutnya ada surat

ketetapan pajak tambahan (!P") yang menambah kumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak, dan ada juga surat keputusan kelebihan pembayaran pajak  (!!PP) yang menentukan kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayar/ dipotong/ dipungut karena pajak yang telah dibayar, dipotong/ dipungut lebih besar dari pajak yang terutang. 0an ada surat pemberitaan dari 0irektorat jenderal pajak kepada $ajib pajak yang memberitahu bah$a jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang sudah dibayar. 0an ada juga pajak yang terutang yang mana harus dibayar pada suatu saat dalam masa tahun pajak sesuai dengan peraturan pajak. Ada juga berupa surat paksa yang berbentuk ketetapan/ bes&hiking untuk membayar pajak  sesuai dengan peraturan pajak yang mengaturnya, dan ada berupa kredit pajak untuk  memperhitungkan jumlah pajak yang telah dibayar sendiri oleh $ajib pajak dengan pajak  yang terutang, dan kemudian ada pekerjaan bebas (pro+esi) yang mana pekerjaan bebas yang dilakukan seseorang yang mempunyai keahlihan khusus dalam suatu bidang tertentu sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat dalam suatu hubungan kerja, dan yang terakhir adalah tindakan pemerikasaan yang dilakukan oleh petugas perpajakan dalam ragka melaksanakan pemeriksaan terhadap $ajib pajak untuk men&ari bahan  bahan guna  perhitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang harus dibayar. *.

ubjek Pajak dan -ajib Pajak 

0alam hal subjek pajak terbagi atas beberapa bagian yakni subjek pajak dalam negeri, subjek   pajak luar negeri (pasal 2 ayat (5) UU No. 1D tahun 2 yang bermula dan berakhirnya subjek pajak tidak ditentukan dalam undang  undang melainkan ditentukan dalam  penjelasan. -arisan yang belum terbagi mulai menjadi subjek pajak penghasilan pada saat timbulnya $arisan, yakni pada saat pe$aris meninggal dunia, dan pada subjek badan usaha milik Negara / daerah, yayasan, koperasi dan bentuk usaha tetap yang juga merupakan subjek   pajak pada saat badan usaha milik Negara/ daerah, yayasan, koperasi dan bentuk usaha tetap tersebut didirikan dan berdomisili di ndonesia. 0an kemudian dalam hal $ajib pajak hampir sama dengan subjek pajak dimana terdapat $ajib pajak dalam negeri dan $ajib pajak luar negeri yang mana harus memenuhi syarat   syarat objekti+. #.

bjek Pajak 

:ang dapat dijadikan objek pajak sangatlah banyak baik itu keadaan, perbuatan maupun  peristi$a. 0an objek pajak ada yang objek pajak langsung yang dikenakan pda objek dapat dipengaruhi keadaan $ajib pajak dan objek pajak tidak langsung tidak dipengarui oleh keadaan $ajib pajak tetapi objek pajak saja yang menentukan. bjek pajak haruslah dide+enisikan dengan tepat dan jelas sehingga tidak menimbulkan pena+siran lain diluar   peraturan perundang  undangan, dan objek pajak yang pernah berlaku di ndonesia terdiri dari 7 1. bjek pajak pendapatan (rdonansi PPd 1455, stb 1455 No.1D) 2. bjek pajak perseroan (Pasal 1 dan 3 rdonansi 142, stb 142 No. 314) 3. bjek pajak penghasilan ( Undang  Undang No. D "ahun 14C3, EN 14C3 No. ) 5. bjek pajak kekayaan (tb. 1432 No.5)  tidak berlaku lagi mulai 1114C6 . bjek pajak penjualan (pajak tidak langsung, Undang  Undang No.14 0rt. "ahum 141, EN 141 No.45)  tidak berlaku lagi 6. bjek pajak pertambahan nilai (Undang  Undang No. C tahun 14C3) D. bjek pajak rumah tangga (tb. 14C No.13)  tidak berlaku lagi mulai 1114C6 C. bjek pajak kendaraan bermotor (tb. 1435 No.D1C)

4. bjek bea balik nama kendaraan bermotor (Perpu No. 2D tahun 144 No.155) 1. bjek pajak anjing (lembaran kotapraja Fakarta raya No. 25 tahun 144) pajak sepeda (lembaran kotapraja Fakarta raya no. 6 tahun 14C) 11. bjek pajak jalanan (lembaran kotapraja Fakarta raya No. 2 tahun 144) tidak berlaku lagi mulai 1114C6 0.

Eembaga Perpajakan, Unsur Pajak dan Eembaga Administrasi Pajak 

Pembuatan undang undang pajak merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan  berkesinambungan sepanjang masa, selalu bekerja dalam membuat pajak baru, mengadakan  perubahan perundang  undangan pajak atau menghapuskan pajak  pajak yang lama dan dibuat penjelasannya guna mendapat kejelasan dan kepastian hukum. 0an agar Negara dapat mengenakan pajak dengan tepat diperlukan data  data dari $ajib pajak, baik mengenai objeknya maupun subjeknya disamping undang  undang yang bersangkutan. 0an untuk men&egah penyeludupan data tersebut 0irektorat jenderal pajak membentuk  lembaga pengumpulan data yang pada $aktunya dapat digunakan untuk mengadakan  penge&ekan kebenaran surat pemberitahuan $ajib pajak. :ang mana surat pemberitahuan  pajak (P") merupakan alat untuk realisasi kerja sama antara $ajib pajak dan administrasi  pajak dan kemudian diolah dan dikeluarkannya surat ketetapan pajak dan proses ini dilakukan lembaga pemberitahuan pajak, namun tidak semua hutang pajak mempunyai surat ketetapan pajak (!P). Pajak juga mempunyai Eembaga keberatan pajak yang menjadi saran dan saluran hukum yang member kesempatan kepada $ajib pajak untuk men&ari keadilan apabila ia merasa  bah$a dirinya diperlakukan tidak sebagaimana mestinya dan tidak diberlakukan adil oleh  pihak administrasi pajak. elain itu ada juga lembaga peradilan pajak yang memberikan  perlindungan pada $ajib pajak. Bukum pada umumnya memaksa karena hukum tanpa si+at paksa tiada gunanya, dan dalam hukum pajak yang merupakan hukum publi& alat paksa tersebut dapat diterpakan se&ara langsung tanpa ada proses pesidangan di pengadilan inilah yang disebut parate e%e&utie, yang mana kepala inspeksi pajak dapat mengeluarkan surat paksaan tentang penagihan hutang  pajak. Namun dalam pajak ada juga penga$asan yang sangat penting dalam manajemen  perpajakan. 0an pajak akan terealisasi jika ada lembaga pelaksananya, dan pada dasarnya disebut dengan administrasi pajak, yang merupakan bagian dari 0epartement keuangan yang terdiri dari 0irektorat Fenderal Pajak dan 0irektorat Fenderal *ea dan #ukai. PENUTUP

1.

!esimpulan

*erdasarkan pada sila kelima Pan&asila yang menyatakan 8!eadilan osial *agi eluruh Rakyat ndonesia9, jadi pajak harus mengaa&u terhadap silasila yang berlaku di negeri ini, agar supaya masyarakat di indonesia bisa merasakan manisnya hidup di tanah air ter&inta ini.
 b. Agar pembayaran pajak di hususkan bagi kalangan menengah ke atas &. Apabila masyarakat yang kurang mampu tidak membayar pajak, sanksinya di tiadakan d. Pemerintah seharusnya membuat UU tentang perlindungan pajak bagi orang tidak  mampu e. *agaimana pan&asila di korelasikan dengan UU yang akan di berlakukan. BAB DA!TAR PUSTA"A



 Pandiangan, Eiberti. 22. UndangUndang Perpajakan ndonesia,Grlangga, oemitro, Ro&mat.1441. Pajak 0itinjau 0ari egiBukum, P" Gres&o, *andung  oemitro, Ro&hmat. 1442. Pengantar ingkat Bukum Pajak, P" Gres&o, *andung
Minggu, 19 Februari 2012 Falsafah Pajak Posted by zia we tyas at 06.12 Pancasila sebagai falsafah negara merupakan landasan idiil dari pungutan pajak. Pancasila yang bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan sudah terjelma dalam peraturan perpajakan. Pajakpajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum sudah nyata berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan. !otong royong yang mengandung sifat secara bersama melakukan usaha atau membiayai

kepentingan umum" tanpa secara langsung mendapatkan imbalan tersimpul dalam pengertian pajak. #asa kekeluargaan menimbulkan pengertian dan kesukarelaan pada setiap bangsa $ndonesia untuk ikut serta dalam pembiayaan untuk kepentingan umum. Pancasila mendapatkan penjabarannya dalam pajak pajak" %arena pajak itu tidak lain daripada penjelmaan kekeluargaan dan kegotong royongan rakyat" dimana rakyat memberikan baktinya berupa uang dengan tiada mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk" yang digunakan

untuk

membiayai

pengeluaranpengluaran

untuk

kepentingan

masyarakat umum" yang akhirnya juga mencakup kepentingan indi&idu.

PENJABARAN SILA PANCASILA DALAM PERPAJAKAN 'ubungan (ila Pertama )%etuhanan *ang +aha ,sa- dengan pajak adalah bahwa pajak yang dipungut oleh negara merupakan ciptaan manusia" tidak bertentangan dengan ketuhanan" karena dalam aluran atau kitab suci lainnya"  /uhan

juga

memerintahkan

manusia

untuk

membayar

zakat

atau

sepersepuluhan untuk digunakan bagi kepentingan orangorang yang miskin atau untuk kepentingan masyarakat umum tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. (ila %edua )%emanusiaan yang dil dan eradab-" tersirat dalam segi yuridis dari pajak. Pajak selain harus memenuhi keadilan juga harus sesuai dengan peradaban manusia. %eadilan yang merupakan salah satu syarat yuridis dari pajak tercermin dalam prinsip nondiskriminasi" prinsip daya pikul" artinya bahwa orang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama" dan tidak dibenarkan mengadakan perlakukan yang berlainan terhadapnya"tidak pandang bangsa" golongan" aliran" ideologi dan lain sebagainya. %emanusiaan artinya bahwa perlakukan wajib harus secara manusiawi tidak boleh melanggar '+ dan harus layak bagi manusia dan tindakan sewenangwenang terhadap wajib pajak harus dihindarkan. (ila %etiga" )Persatuan $ndonesia- dijabarkan dalam pajakpajak karena pajak merupakan sumber keuangan utama untuk mempertahankan persatuan yang telah diproklamairkan" karena hidup suatu bangsa tergantung pada adanya pendapatan

negara

yang

merupakan

jiwa

untuk

kelangsungan

dan

kesinambungan hidup bangsa. (ila %eempat" )%erakyatan ipimpin oleh 'ikmah %ebijaksanaan dalam Permusyawaratan3 Perwakilan-" dimana hal ini tertera dalam pasal 24 ayat 2 55

178 yang menyebutkan bahwa semua pajak untuk kegunaan kas 9egara berdasarkan 55. %erakyatan mengandung arti bahwa rakyat ikut menentukan adanya pungutan yang disebut pajak. #akyat dalam ikut menentukan pajak pajak tidak bertindak secara langsung" melainkan melalui wakilwakilnya dalam P# yang dipimpin secara langsung dan demokratis oleh rakyat sendiri. (ila kelima" )%eadilan (osial agi (eluruh #akyat $ndonesia-" sudah terjabar dalam pajakpajak. Pajak merupakan suatu alat untuk pembiayaan masyarakat" yaitu untuk membiayai pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum. Pembangunan yang sebagian besar dibiayai dari hasil pajak dinikmati oleh seluruh rakyat $ndonesia" tidak melihat apakah rakyat itu turut membayar pajak atau tidak. Pemerataan pembangunan yang dibiayai oleh dengan pajak dilaksankan melalui : jalur pemerataan; 1. 2. 4. 7. 8. 6. <. :. .

Pemerataan kebutuhan pokok rakyat" khususnya pangan" sandang" perumahan. Pemerataan kesempatan memperoleh Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khusunya generasi muda dan kaum wanita Pemertaan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan pendidikan dan pelayanan kesehatan Pemerataan pembagian pendapatan Pemerataan kesempatan kerja Pemerataan kesempatan berusaha