RUMAH SAKIT PRIMA KOTA TERNATE Jl. Raya Mangga Dua RT02 RW001 Telp. 0821 9101 1124 E-Mail:
[email protected] Kode Pos 97717 Ternate
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA KOTA TERNATE NOMOR: XXXX.XX.XX /KPTS/RSP /1/2018 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT PRIMA TERNATE KEPALA RUMAH SAKIT PRIMA MENIMBANG
: a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima, maka diperlukan penyelenggaraan Kebijakan Persetujuan Tindakan Kedokteran b. bahwa agar pelayanan penyelenggaraan Kebijakan Persetujuan Tindakan Kedokteran dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Kepala Rumah Sakit Prima sebagai landasan bagi penyelenggaraan Kebijakan Persetujuan Tindakan kedokteran c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit Prima
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 6. Surat Edaran Direktur Jendral Pelayanan Medik Nomor Y.M 0.2.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 /Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis M E M U T U S K AN MENETAPKAN
: SURAT KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT TENTANG KEBIJAKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT PRIMA TERNATE
Kesatu
: Memberlakukan Kebijakan Persetujuan Tindakan Kedokteran di Rumah Sakit Prima, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
Kedua
: Kebijakan Persetujuan Tindakan Kedokteran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pasien di Rumah Sakit Prima
Ketiga
: Kebijakan Persetujuan Tindakan Kedokteran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan Kepala Rumah Sakit
Keempat
: Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian
Relima
: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
Keenam
: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Ternate Pada tanggal : 2018
Direktur Rumah Sakit Prima
Dr. M. Taha Albaar, SP.PD Lampiran Surat Keputusan Rumah Sakit Prima Ternate Nomor : Tanggal :
KEBIJAKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT PRIMA TERNATE 1. Rumah Sakit Prima bertanggung jawab untuk melindungi dan mengedepankan hak pasien dan keluarga sesui UU RI No 44 Tahun 2009.yaitu : a. Pasien berhak meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit. b. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. c. Pasien berhak memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. 2. Rumah Sakit menetapkan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang yang akan dilakukan oleh dokter, dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap sekurang-kurangnya mencakup : a. Diagnosa dan tatacara tindakan medis b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan c. Alternatif tindakan lain dan resikonya d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan 3. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan 4. Pemberian edukasi terhadap pasien yang akan dilakukan tindakan kedokteran atau tindakan yang beresiko tinggi dilakukan oleh dokter umum, spesialis yang telah mempunya SIP dan berdasarkan kewenanagan klinis mereka
5. Dalam hal dokter atau dokter gigi yang merawat berhalangan untuk memeberikan penjelasan secara lansung, maka pemberian penjelasan dapat didelegasikan kepada dokter atau dokter gigi lain yang kompeten (PMK 290/Menkes/Per/III/2008 Pada Bagian II Penjelasan : Pasal 10 ayat 2) 6. Penjelasan yang akan disampaikan kepada pasien dan atau keluarga oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dengan cara dan bahasa yang mudah di mengerti yang meliputi : 1) Penjelasan tentang kondisi medis pasien, diagnosis pasti, rencana pelayanan dan pengobatan dan bagaimana mereka dapat berpartisispasi dalam memberikan keputusan pelayanan 2) Penjelasan waktu/ kapan informasi tentang rencana pelayanan dan rencana pengobatan serta bagaimana proses untuk mendapatkan persetujuan/informed consent 3) Penjelasan tentang siapa yang akan menjelaskan 6. Jenis tindakan medis yang memerlukan informed consent adalah sebagai berikut: a. Semua tindakan operasi yang direncanakan dan dilakukan di kamar bedah b. Semua tindakan operasi yang memerlukan pembiusan umum maupun pembiusan regional c. Semua pembiusan umum dan regional blok anesthesia d. Semua tindakan lumbal pungksi dan pungsi asites e. Tindakan invasive radiology f. Semua tindakan radiology dengan kontras ( CT Scan, MRI, IVP) g. Kuretase oleh dokter kandungan h. Kanulase vena dalam (Vena seksi) i. Tindakan Intubasi j. Transfusi darah/komponenya k. Hemodialisa l. Kemoterapi m. Immunisasi n. Pemasangan NGT o. Pemasangan WSD p. Pemasangan Katether q. Pemasangan Implant r. Pemasangan IUD s. Pemasangan Infus t. Pemasangan Restrain u. Pemasangan Ventilator v. Semua tindakan endoskopi 7. Selain tindakan tersebut diatas mulai poin 1 s/d 22, pasien tetap harus diberikan penjelasan tanpa harus mengisi informed consent yaitu dengan persetujuan lesan (PMK 290/Menkes/Per/III/2008 pada Bab II Persetujuan Dan Penjelasan Pasal 3 ayat 2)
8. Tanda tangan saksi dari fihak keluarga boleh diisi pada saat sebelum tindakan operasi, sewaktu operasi atau sesudah tindakan operasi dan diusahakan oleh wali pasien tersebut 9. Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran (Pasal 4) PERMENKES RI Nomer 290/Menkes/Per/IV/2008 Tentang persetujuan Tindakan Kedokteran 10. Dalam hal indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan (pasal 11 ayat (1), PERMENKES RI Nomer 290/Menkes/Per/IV/2008 Tentang persetujuan Tindakan Kedokteran 11. Pengecualian untuk pasien tertentu tanpa menggunakan informed consent seperti pasien emergensi yang membutuhkan tindakan life saving dan pasien tidak sadar tidak didampingi oleh keluarga 12. Semua persetujuan informed consent pasien dicatat dan dimasukkan dalam RM pasien
Ditetapkan di : TERNATE Pada tanggal : 2018 Direktur Rumah Sakit Prima
Dr. M. Taha Albaar, SP.PD
PANDUAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT)
A. PENGERTIAN Persetujuan tindakan medik atau yang sering di sebut informed consent sangat penting dalam setiap pelaksanaan tindakan medic di rumah sakit baik untuk kepentingandokter maupun pasien. Menurut john M. echols dalam kamus inggris – Indonesia(2003), informed berarti telah diberitahukan, teleh disampaikan,telah diinformasikan.sedangkan consent berarti persetujuan yang yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Menurut Jusuf Hanifah (1999), informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah diberi penjelasan. Dalam praktiknya, seringkali istilah informed consent disamakan dengan surat izin operasi (SIO) yang diberikan oleh tenaga kesehtan kepada keluarga sebelum seorang pasien dioperasi, dan dianggap sebagai persetujuan tertulis.
Akan
tetapi, perlu diingatkan bahwa informed consent bukan sekedar formulir persetujuan yang didapat dari pasien, juga bukan sekedar tanda tangan keluarga, namun merupakan proses komuniksi. Inti dari informed consent adalah kesepakatan antara tenaga kesehatan dan klien, sedangkan formulir hanya
merupkan
pendokumentasian
hasil
kesepakatan.
sehingga
secara
keseluruhan dapat diartikan bahwa telah mendapat penjelasan tentang tindakan apa yang akan dilakukan oleh petugas medic dan telah disetujui oleh keluarga dengan ditandai oleh penandatanganan surat persetujuan tindakan medic. Persetujuan tindakan adalah kesepakatan yang dibuat seorang klien untuk menerima rangkaian terapi atau prosedur setelah informasi yang lengkap, termasuk risiko terapi dan fakta yang berkaitan dengan terapi tersebut, telah diberikan oleh dokter.Oleh karena itu, persetujuan tindakan adalah pertukaran
antara klien dan dokter.Biasanya, klien menandatangani formulir yang disediakan oleh institusi.Formulir itu adalah suatu catatan mengenai persetujuan tindakan, bukan persetujuan tindakan itu sendiri. Mendapatkan persetujuan tindakan untuk terapi medis dan bedah spesifik adalah tanggung jawab dokter. Meskipun tanggung jawab ini didelegasikan kepada perawat di beberapa institusi dan tidak terdapat hukum yang melarang perawat untuk menjadi bagian dalam proses pemberian informasi tersebut. B. TUJUAN Keberadaan informed consent sangat penting, karena mengandung ide moral, seperti tanggung jawab (autonomi tidak terlepas dari tanggung jawab). Jika individu memilih untuk melakukan sesuatu, ia hanya bertanggung jawab terhadap pilihannya dan tidak bisa menyalahkan konsekuensi yang akan terjadi. Ide moral lain adalah pembaruan. Tanpa autonomi, tidak ada pembaruan dan jika tidak ada pembaruan, masyarakat tidak akan maju. Sehingga tujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang cukup untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. Informed consent juga berarti mengambil keputusan bersama. Hak pasien untuk menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah menerima semua informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat. Kekecualian dapat dibuat apabila informasi yang diberikan dapat menyebabkan guncangan psikis pada pasien.
Informed consent mempunyai peran dan manfaat yang sangat penting dalam penyelenggaraan praktik,yaitu: 1. Membantu kelancaran tindakan medis. Melalui informed consent, secara tidak langsung terjalin kerjasama antara tenaga medis dan klien sehingga memperlancar
tindakan
yang
akan
dilakukan.
Keadaan
ini
meningkatkan efisiensi waktu dalam upaya tindakan kedaruratan.
dapat
2. Mengurangi efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi. Tindakan medis yang tepat dan segera, akan menurunkan resiko terjadinya efek samping dan komplikasi. 3. Mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan penyakit, karena pasien memiliki pemahaman yang cukup terhadap tindakan yang dilakukan. 4. Meningkatkan mutu pelayanan. Peningkatan mutu ditunjang oleh tindakan yang lancar, efek samping dan komplikasi yang minim, dan proses pemulihan yang cepat 5. Melindungi tenaga medis dari kemungkinan tuntutan hukum. Jika tindakan medis menimbulkan masalah, tenaga medis memiliki bukti tertulis tentang persetujuan pasien.
C. BENTUK BENTUK INFORMED CONSENT –
Informed consent harus dilakukan setiap kali akan melakukan tindakan medis, sekecil apapun tindakan tersebut. Menurut depertemen kesehatan (2002), informed consent dibagi menjadi 2 bentuk : 1.
Implied consent Yaitu persetujuan yang dinyatakan tidak langsung. Contohnya: saat akan mengukur tekanan darah ibu, ia hanya mendekati si ibu dengan membawa sfingmomanometer tanpa mengatakan apapun dan si ibu langsung menggulung lengan bajunya (meskipun tidak mengatakan apapun, sikap ibu menunjukkan bahwa ia tidak keberatan terhadap tindakan yang akan dilakukan bidan).
2.
Express Consent Express consent yaitu persetujuan yang dinyatakan dalam bentuk tulisan atau secara verbal. Sekalipun persetujuan secara tersirat dapat diberikan, namun sangat bijaksana bila persetujuan pasien dinyatakan dalam bentuk tertulis karena hal ini dapat menjadi bukti yang lebih kuat dimasa mendatang.Contoh, persetujuan untuk pelaksanaan sesar.
Yang berhak menandatangani informed consent 1.
Pasien dewasa 21 tahun atau sudah menikah dalam keadaan sehat
2.
Keluarga pasien bila umur pasien 21, pasien dengan gangguan jiwa, tidak sadar,atau pingsan
3.
Pasien <21 tahun/ sudah menikah dibawah pengampuan dan gangguan mental, persetujuan diberikan pada wali
4.
Pasien < atau belum menikah dan tidak punya wali/ wali berhalangan, persetujuan diberikan pada keluarga atau induk semang/ yang bertanggung jawab pada pasien
5.
Dalam keadaan pasien tidak sadar dan tidak ada wali/ keluarga terdekat dan dalam keadaan darurat yang perlu tindakan medik segera tidak dibutuhkan informed consent dari siapapun
Syarat syah informed consent menurut The Medical Denfence Union dalam bukunya Medicolegal Issues in Clinical Practice yaitu: 1.
diberikan secara bebas
2.
diberikan pada orang yang sanggup memberikan perjanjian
3.
telah dijelaskannya bentuk tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien memahami tindakan itu perlu dilakukan
4.
mengenai sesuatu yang khas
5.
tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama
D. TATA CARA INFORMED CONSENT Permenkes RI NO 585/MenKesh/Per/IX/1989 1. Penjelasan langsung dari dokter yang melakukan tindakan medis dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien 2. Tidak ada unsur dipengaruhi/ mengarahkan pasien pada tindakan tertentu, semua putusan diserahkan pasien dan dokter hanya menyarankan dan menjelaskannya
3. Menyakan ulang kembali apakah sudah mengerti 4. Lembar informed consent diisi oleh pasien/keluarga/ wali Persetujuan atau kesepakatan antara tenaga kesehatan dan
klien harus
mencakup: 1. pemberi penjelasan, yaitu tenaga kesehatan. 2. penjelasan yang akan disampaikan yang memuat lima hal yaitu: a. Tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, b. Tata cara tindakan yamg akan dilakukan, c. Resiko yang mungkin dihadapi, d. Alternatif tindakan medik dari setiap alternatif tindakan, e. Prognosis, bila tindakan itu dilakukan atau tidak. 3. Cara menyampaikan penjelasan . 4. Pihak yang berhak menyatakan persetujuan yaitu pasien, tanpa paksaan dari pihak manapun. 5. Cara menyatakan persetujuan (tertulis atau lisan). Dalam praktiknya, consent dapat diberikan oleh pasien secara langsung atau oleh keluarga/ pihak yang mewakili pasien dalam keadaan darurat.
E. UNSUR-UNSUR INFORMED CONSENT Suatu informed consent baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3 (tiga) unsur sebagai berikut : 1. Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter 2. Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan 3. Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.
Jenis tindakan yang memerlukan informed consent 1.
Tindakan-tindakan yang bersifat invasif dan operatif atau memerlukan pembiusan, baik untuk menegakkan diagnosis maupun tindakan yang bersifat terapeutik.
2.
Tindakan pengobatan khusus, misalnya radioterapi untuk kanker.
3.
Tindakan khusus yang berkaitan dengan penelitian bidang kedokteran ataupun uji klinik (berkaitan dengan bioetika)
Hal yang membatalkan informed consent 1.
keadaan darurat medis
2.
ancaman terhadap kesehatan masyarakat
3.
pelepasan hak pemberian consen pada pasien
4.
clinical privilage
5.
pasien tanpa pendamping yang tidak kompeten memberikan consent
F. SANKSI HUKUM TERHADAP INFORMED CONSENT 1. Sanksi pidana Apabila seorang tenaga kesehatan menorehkan benda tajam tanpa persetujuan pasien dipersamakan dengan adanya penganiayaan yang dapat dijerat Pasal 351 KUHP 2. Sanksi perdata Tenaga kesehatan atau sarana kesehatan yang mengakibatkan kerugian dapat digugat dengan 1365, 1367, 1370, 1371 KUHP 3. Sanksi administratif Pasal 13 Pertindik mengatur bahwa : Terhadap dokter yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien atau keluarganya dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik.
G. BILA TERJADI PENOLAKAN INFORMED CONSENT Dalam pelaksanaanya tidak selamanya pasien atau keluarga setuju dengan tindakan medic yang akan dilakukan dokter. Dalam situasi demikian kalangan dokter maupun tenaga kesehatan lainnya harus memahami bahwa pasien atau keluarga mempunyai hak menolak usul tindakan yang akan
dilakukan.Tidak ada hak dokter yang dapat memaksa pasien mengikuti anjuran, walaupun dokter menganggap penolakan bisa berakibat gawat atau kematian pada pasien. Bila dokter gagal dalam meyakinkan pasien pada alternative tindakan yang diperlukan, maka untuk keamanan dikemudian hari, sebaiknya dokter atau rumah sakit meminta pasien atau keluarga menandatangani surat penolakan terhadap anjuran tindakan medic yang diperlukan.
SPO PEMBERIAN INFORMED CONSENT NOMOR DOKUMEN
STANDAR PELAYANAN
NOMOR REVISI
HALAMAN
00
1/2
TANGGAL TERBIT
DI TETAPKAN OLEH DIREKTUR RSU CITRA BMC
10 Maret 2010
OPERASIONAL Dr. HELGAWATI, MM
PENGERTIAN
Informed Consent Tindakan Medis adalah suatu penjelasan kepada pasien dan keluarganya yang akan dilakukan tindakan medis, dimana penjelasan diberikan oleh petugas Rumah Sakit
TUJUAN
Sebagai acuan dalam langkah –langkah memberikan informasi dan penjelasan kepada pasien sebagai bukti kekuatan hukum.
KEBIJAKAN
Resume medis dikeluarkan/ difotocopy hanya untuk permintaan asuransi atau perusahaan yang telah kerjasama dengan RSU Citra BMC
PROSEDUR
1. Setelah pasien diperiksa status kesehatannya oleh dokter, bila diperlukan suatu tindakan medis maka dokter yang memeriksa harus memberikan informasi selengkap-lengkapnya kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. 2. Pada saat dokter memberikan penjelasan kepada pasien maka dokter harus menjelaskan mengenai : a. Diagnosis penyakitnya b. Sifat dan luasnya tindakan medis yang akan dilakukan c. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan medis tersebut. d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terj adi e. Alternatif prosedur atau cara lain tindakan medis yang dapat dilakukan f. Konsekuensinya apabila tidak dilakukan tindakan medis tersebut g. Prognosis penyakit apabila tindakan medis tersebut dilakukan atau tidak dilakukan h. Hari depan dari akibat penyakit tindakan medis tersebut i. Keberhasilan/ketidakberhasilan tindakan medis tersebut 3. Pelaksanaan Informed Consent tersebut dianggap benar bila persetujuan atau penolakan tindakan medis : a. Diberikan tanpa paksaan.
