SAMBUTAN Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kantor Menko Perekonomian Dalam Focus Group Discussion Koordinasi Pelaksanaan dan Pembiayaan Pengelolaan Persampahan di Daerah
Hotel Menara Peninsula, Jakarta, 19 Agustus 2010
Assalammualaikum Wr. Wb, Yang Terhormat: Bapak/Ibu/Saudara peserta diskusi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatNya kita bisa berkumpul dan berdiskusi dalam suasana yang tenang seperti ini, dalam rangka memajukan
salah
satu
sektor
pembangunan
nasional,
yaitu
persampahan. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan terimakasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian, karena partisipasi kita semua sangat diperlukan untuk memecahkan permasalahan persampahan ini. Pada kesempatan yang baik ini pula, kami mengucapkan selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan.
Peserta FGD yang saya hormati, Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang masih perlu perbaikan mendasar. Jika dibandingkan dengan sektor infrastruktur lainnya seperti jalan, perhubungan, ketenagalistrikan, migas, telekomunikasi, maka sektor persampahan relatif tertinggal, terutama dari sisi penyempurnaan regulasi dan pengelolaannya. Sejak berlakunya UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah kini dipacu untuk merevitalisasi atau membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. UU tersebut mengamanatkan pula bahwa pemerintah daerah wajib menutup tempat
pemrosesan
akhir
sampah
yang
menggunakan
sistem
pembuangan terbuka (open dumping) paling lama tahun 2013 nanti. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehenship dan terpadu dari hulu ke hilir sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Meskipun M eskipun pemerintah telah melakukan upaya penanganan sampah, namun pada prakteknya perlu partisipasi dari semua lapisan masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah. Penanganan sampah dapat dilakukan secara berjenjang, mulai dari lingkungan tingkat RT, sampai ke RW dan ke tingkat kota. Kormondy (1969) menyatakan bahwa populasi seharusnya dalam titik keseimbangan dimana lingkungan dapat mendukung dan batas diantara titik keseimbangan tersebut merupakan daya dukung dari lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan kota yang baik hendaklah selalu memperhatikan keseimbangan antara lingkungan dengan kepadatan penduduk yang ditampung dalam kota tersebut. Permasalahan
persampahan
yang
ada
saat
ini
meliputi
permasalahan pengelolaan dan pembiayaan. Pengelolaan persampahan yang dianut sekarang masih dalam paradigma kumpul-angkut-buang “
”
dan masih mengandalkan TPA sebagai tempat pembuangan akhirnya.
Padahal pertumbuhan penduduk kian meningkat yang berdampak pula terhadap bertambahnya timbulan sampah yang dihasilkan tiap harinya sehingga dibutuhkan lahan yang luas untuk TPA. Pembangunan lahan TPA baru terkendala oleh berbagai macam hal, seperti: terbatasnya lahan; besarnya dana pembangunan; dan aspek penolakan dari sebagian kelompok masyarakat akibat trauma dari kejadian longsornya TPA Leuwi gajah beberapa tahun lalu. Revitalisasi TPA menjadi agenda penting saat ini mengingat sebagian besar TPA di daerah Indonesia masih menggunakan metode pembuangan terbuka ( open dumping ) untuk melayani keseluruhan wilayahnya. Pembiayaan persampahan saat ini masih termasuk ke dalam APBD namun alokasinya masih sangat kecil, sedangkan revitalisasi TPA atau pembangunan TPA baru membutuhkan dana yang cukup besar. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah kerjasama dalam pengelolaan TPA secara regional oleh beberapa daerah sehingga pembiayaannya dapat dibagi sesuai proporsi. Selain kerjasama antar daerah dapat diupayakan pula kerjasama Pemerintah dan Swasta yang dapat mengakomodasi pembiayaan, sistem pengelolaan, hingga teknologi pengelolaan persampahan yang akan diaplikasikan. Selain
masalah
pembiayaan
dan
pengelolaan,
perundang-
undangan di Bidang Persampahan saat ini masih belum dijabarkan menjadi peraturan daerah. Karena itu, penyelesaian ketiga RPP yaitu, RPP tentang Pengurangan Sampah, RPP tentang Penanganan Sampah dan RPP tentang Pengolahan Sampah Spesifik serta sosialisasinya ke masyarakat perlu dipercepat. Pada kenyataannya saat ini, prioritas pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan sampah masih harus ditingkatkan di sebagian besar Pemerintahan Kabupaten/Kota. Merujuk pada Statistik Persampahan Indonesia (KLH, 2008), total 3
timbulan sampah diperkirakan mencapai 43 juta m setiap tahunnya. Statistik
Persampahan
Indonesia
juga
memperlihatkan
bahwa
persentase jumlah sampah yang terangkut hingga ke TPA memang
sudah meningkat mencapai hampir 70%, namun demikian jumlah sampah yang diolah masih tergolong rendah yaitu 7%. Karena itu, Focus Group Discussion yang diadakan hari ini diharapkan dapat menjadi suatu kesempatan yang baik guna meningkatkan perbaikan pengelolaan sektor persampahan di Indonesia sekaligus melanjutkan reformasi berbagai kebijakan terkait.
Hadirin yang saya hormati, Jika kita lihat dari sisi lain, sesungguhnya sampah dan berbagai aspek pengelolaannya sebenarnya merupakan suatu sumber daya yang menjanjikan. Disamping dijual sebagai kompos dan produk sampingan lainnya, sampah juga bisa diolah menjadi sumber energi terbarukan yang dapat membuka lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan tujuan UU Pengelolaan Sampah yang selain untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, juga menjadikan sampah sebagai sumber daya. Disamping besarnya masalah dan tantangan yang harus dihadapi, kita juga patut bersyukur karena dalam bidang Public Private Partnership (PPP) untuk pengelolaan sampah telah dicapai langkah
maju. Contoh dari keberhasilan pengelolaan sampah dapat dilihat pada IPST SARBAGITA yang merupakan Proyek kerjasama antara Badan Pengelolan Kebersihan SARBAGITA (BPKS) dan PT. NAVIGAT ORGANIC ENERGY INDONESIA (NOEI) melalui PPP yang telah berhasil menjual listrik yang dihasilkan kepada PT. PLN. TPA dengan luas 25 Ha ini merupakan tempat pengelolaan sampah terpadu yang akan melayani buangan sampah dari empat Kabupaten/Kota di wilayah Bali Selatan yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (SARBAGITA). Kerjasama antara Pemerintah dengan Swasta ini telah diperkuat dengan terbitnya Perpres No 13 tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Perpres No. 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, dimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 yang menyatakan jenis infrstuktur yang dapat dikerjasamakan dengan
Badan Usaha mencakup sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan. Kami memaklumi ada berbagai persoalan yang belum selesai, karena itulah kami mengundang para hadirin di sini dan para pembicara dari KLH, Bappenas, DKP Kota Surabaya serta Sekretariat Kartamantul untuk menyamakan persepsi dan langkah yang akan diambil untuk memperbaiki kondisi pengelolaan sampah di daerah. Diharapkan juga, adanya keberlanjutan dalam mengkoordinasikan permasalahan sampah di lingkungan KLH atau PU untuk melanjutkan perbaikan berbagai rencana pengembangan dan pengelolaannya sehingga tidak terputus dan sporadis untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang y ang sehat. Sekali lagi saya mengucapkan terimakasih kepada para pembicara yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan informasinya di sini. Demikian sambutan saya. Akhir kata, saya ucapkan selamat berdiskusi dan bertukar informasi. Semoga anda semua dapat menyumbangkan ide-ide perbaikan regulasi sektor persampahan demi kemajuan dan kemantapan ekonomi nasional secara lebih nyata.
Wassalammualaikum Wr. Wb. ttd Luky Eko Wuryanto
9/2/2010
FOCUS GROUP DISCUSSION:
KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH SAMPAH MENURUT UU 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAN SAMPAH
ASDEP URUSAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH DOMESTIK & USAHA SKALA KECIL KEMENTERIAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN 1. PASAL ASAL 5 UU UU 18 TAHUN AHUN 2008: 2008: PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH MENJAMIN TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN SAMPAH YANG BAIK DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN. 2. PASAL 6 UU 18 TAHUN 2008, TUGAS PEMERINTAH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ANTARA LAIN: a. HURUF C: MEMFASILITASI, MENGEMBANGKAN, DAN MELAKSANAKAN UPAYA UPAYA PENGURANGAN, PENANGANAN, DAN PEMANFAATAN SAMPAH; b. HURUF D: MELAKSANAKAN PENGELOLAAN SAMPAH SAMPAH DAN MEMFASILITASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN SAMPAH; c. HURUF E: MENDORONG DAN MEMFASILIT MEMFASILITASI ASI PENGEMBANGAN MANFAA MANFAAT T HASIL PENGOLAHAN SAMPAH; d. HURUF G: MELAKUKAN KOORDINASI KOORDINASI ANTARLEMBAGA ANTARLEMBAGA PEMERINTAH, PEMERINTAH, MASYARAKAT MASYARAKAT, DAN DUNIA USAHA AGAR TERDAPAT TERDAPAT KETERPADUAN KET ERPADUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH.
9/2/2010
PEMBIAYAAN 1. PASAL ASAL 24 UU UU 18 TAHUN AHUN 2008 2008:: a. AYAT YAT 1: PEMERINTAH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH WAJIB WAJIB MEMBIAYA MEMBIAYAII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH; b. AYAT YAT 2: PEMBIAY PEMBIAYAAN BERSUMBER BERSUMBER DARI APBN DAN APBD; APBD; c. AYAT 3: DIATUR DIATUR LEBIH LANJUT LANJUT DENGA DENGAN N PP DAN PERDA. PERDA. 2. PRINSIP PELAYANAN PUBLIK DITERAPKAN.
KERJASAMA DAN KEMITRAAN 1. PASAL ASAL 26 UU UU 18 TAHUN AHUN 2008: 2008: a. AYAT 1: PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH DAP DAPA AT MELAKUKAN KERJASAMA KERJASAMA ANTARPEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH; b. AYAT 2: KERJASAMA KERJASAMA DAPA DAPAT DIWUJUDKAN DALAM BENTUK BENTUK KERJASAMA DAN/ATA DAN/ATAU U PEMBUATAN PEMBUATAN USAHA BERSAMA PENGELOLAN SAMPAH; SAMPAH; c. AYAT 3: DIATUR DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PRINSIP KERJA SAMA -> ANTARPEMERINTAH DAERAH . 2. PASAL ASAL 27 UU UU 18 TAHUN AHUN 2008: 2008: a. AYAT 1: PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH KABUPA KABUPATEN/KOT TEN/KOTA SECARA SENDIRI-SENDIRI ATAU BERSAMA-SAMA DAPAT BERMITRA DENGAN BADAN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH; b. AYAT 2: KEMITRAAN DITUANGKAN DALAM BENTUK PERJANJIAN ANTARA ANTARA PEMERINTAH PEMERI NTAH DAERAH KABUPATEN/KOT KABUPATEN/KOTA A DAN BADAN USAHA; c. AYAT 3: TA TATA CARA KEMITRAAN DILAKUKAN SESUAI SESUAI PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. PRINISIP KEMITRAAN -> ANTARA PEMERINTAH KAB/KOTA DAN BADAN USAHA .
9/2/2010
PERATURAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2010 1. TEN TENTANG KERJ KERJA ASAMA PEM PEMERIN RINTAH DEN DENGAN BADAN USAH USAHA A ( KPS ATAU PPP ) DALAM DALAM PENYEDIAA PENYEDIAAN N INFRAST INFRASTRUKTUR. RUKTUR. 2. PASAL ASAL 4 AYAT 1: JENI JENIS S INFR INFRAS ASTR TRUKT UKTUR UR YANG ANG DAP DAPAT DIKE DIKERJ RJAS ASAM AMAK AKAN AN DENG DENGAN AN HURUF F D INFR BADAN USAHA MENCAK CAKUP ANTARA LAIN HURU INFRAS ASTR TRUK UKTU TUR R AIR AIR LIMB LIMBAH AH INS INSTALAS ALASII PENG PENGOL OLAH AHAN AN AIR AIR LIMB LIMBAH AH,, JARI JARING NGAN AN PENG PENGUM UMPU PULL DAN DAN SARANA NA PERSA PERSAMP MPAH AHAN AN YANG ANG MELI MELIPU PUTI TI JARINGAN UTAMA, DAN SARA PENGANGKUT DAN TEMPAT PEMBUANGAN . 3. PASAL 13 AYAT 1: BADAN USAHA YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMRAKARSA PROYEK PRO YEK KERJASA KERJASAMA MA DAN TELAH DISETUJUI DISETUJUI MENTERI/K MENTERI/KEP EPALA ALA LEMBAGA LEMBAGA/KEP /KEPALA ALA DAERA DAERAH H AKAN AKAN DIBERIK DIBERIKAN AN KOMPENSASI ; 4. PASAL ASAL 13 AYAT 2: KOMPE OMPENS NSAS ASII DAP DAPAT BERB BERBEN ENTUK TUK:: a. PEMB PEMBER ERIA IAN N TAMBA AMBAHA HAN N NILA NILAI; I; b. PEMB PEMBER ERIA IAN N HAK HAK UNTU UNTUK K MELA ELAKUKA UKAN PENA ENAWARAN RAN OLE OLEH BADAN USA USAHA PEMRAKARSA TERHADAP PENAWAR TERBAIK SESUAI HASIL PROSES PELELANGAN; c. PEMB PEMBEL ELIA IAN N PRAKA PRAKARS RSA A PROY PROYEK EK KERJ KERJAS ASAM AMA. A.
PERATURAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2010 5. DUKUNGAN DUKUNGAN PEMERINT PEMERINTAH AH DAN JAMINA JAMINAN N PEMERINT PEMERINTAH. 6. PASAL 17A 17A a. AYAT 1: MENTERI/KEPALA MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEP LEMBAGA/KEPALA ALA DAERAH DAPA DAPAT MEMBERIKAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PROYEK KERJASAMA SESUAI DENGAN LINGKUP KEGIATAN; KEGIATAN; b. AYAT 2: DUKUNGAN DUKUNGAN PEMERINTAH PEMERINTAH DALAM DALAM BENTUK KONTRIBUSI FISKAL HARUS TERCANTUM DALAM APBN DAN/ATAU APBD; c. AYAT 3: DUKUNGAN DUKUNGAN PEMERINTAH PEMERINTAH DALAM DALAM BENTUK PERIZINAN, PENGADAAN TANAH, DUKUNGAN SEBAGIAN KONSTRUKSI, DAN/ATAU BENTUK LAINNYA; d. AYAT 4: MENTERI KEUANGAN KEUANGAN DAPA DAPAT MENYETUJUI PEMBERIAN PEMBERIAN DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM BENTUK INSENTIF PERPAJAKAN.
9/2/2010
BAHAN DISKUSI 1. SESU SESUAI AI PENERA PENERAP PAN PRINS PRINSIP IP PELA PELAYANAN ANAN PUBLIK, PUBLIK, PEMERI PEMERINT NTAH AH DAN DAN PEMERI PEMERINT NTAH AH DAERA DAERAH H DIWAJI DIWAJIBKA BKAN N MEMBIA MEMBIAY YAI PENYEL PENYELENG ENGGA GARAA RAAN N PENGEL PENGELOLA OLAAN AN SAMP SAMPAH. AH. DENG DENGAN AN KETE KETENT NTUA UAN N INI, INI, APAK APAKAH AH POLA POLA KPS KPS UPA UPAYA ‘MENGHINDARI’ KEWAJIBAN TERSEBUT? 2. PRIN PRINS SIP KERJ KERJA ASAMA DALAM LAM PEN PENGELOL ELOLA AAN SAMPAH -> ANTARPEM RPEMER ERIN INT TAH DAERA ERAH -> BEL BELUM ADA ADA KETE KETEN NTUA TUAN YANG ANG MENG ENGATURN TURNY YA. APA APAKAH KAH MOD ODEL EL SEKRETARIA SEKRETARIAT T BERSAMA KART JAKARTA-BEK A-BEKASI ASI KARTAMANTU AMANTULL ATAU MODEL DKI JAKART SEBELUM SEBELUM 2009 DAPA DAPAT DICONTOH? DICONTOH? 3. PRIN PRINSI SIP P KEMI KEMITR TRAA AAN N DALA DALAM M PENG PENGEL ELOL OLAA AAN N SAMP AMPAH -> ANT ANTARA ARA PEME PEMERI RINT NTAH AH KABUPATEN/KOTA DAN BADAN USAHA. APAKAH POLA KPS MERUPAKAN IMPL IMPLEM EMEN ENT TASI ASI PRIN PRINSI SIP P KEMI KEMITR TRAA AAN N TERS TERSEB EBUT UT? ? APAK APAKAH AH PENG PENGEL ELOL OLAA AAN N TPST BANTARGEBANG MENGGUNAKAN POLA KPS INI? APAKAH POLA KPS INI BISA DIP DIPAKAI KAI DI KOTA LAIN LAIN? ? JIKA JIKA YA, KEN KENAPA TPA BENOWO SURABAYA TIDAK BISA MENGGUNA MENGGUNAKAN KAN POLA YANG SAMA? SAMA? 4. MENG MENGAP APA A PERP PERPRE RES S 13/2 13/201 010 0 MEMA MEMASU SUKK KKAN AN INFR INFRAS ASTR TRUK UKTU TUR R PERS PERSAM AMP PAHAN AHAN (SEHARUSNYA PENGELOLAAN SAMPAH ) DALA DALAM M INFR INFRAS ASTR TRUKT UKTUR UR AIR LIMBAH, BUKA BUKAN N BERD BERDIR IRII SEND SENDIR IRI? I? MENG MENGAP APA A INFR INFRAS ASTRU TRUKT KTUR UR PERS PERSAM AMP PAHAN AHAN TERD TERDIR IRII DARI ANGKUT ANGKUTAN AN DAN PEMBUANG PEMBUANGAN, AN, BUKAN ANGKUT ANGKUTAN, AN, TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) DAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) ?
BAHAN DISKUSI (LANJUTAN) (LANJUTAN) 5. DALAM LAM PERP PERPRE RES S 13/2 13/201 010 0 ADA KET KETENTU ENTUA AN SOAL KONTR ONTRIB IBUS USII FISKA ISKAL, L, APAKAH KAH DAPAT DIGO DIGOLO LONG NGKA KAN N KE DALA DALAM M KONTR ONTRIB IBUS USII FISK FISKAL AL INI? INI? APAK APAKAH AH TIPPING FEE DAP TIPPING FEE SEPE KONTR ONTRIB IBUS USII FISK FISKAL AL DALA DALAM M BENT BENTUK UK TIPPING SEPERT RTII INI INI DIP DIPAKAI AKAI DALA DALAM M PENGELOLAAN TPST BANTARGEBAN BANTARGEBANG? G? 6. POLA POLA KPS KPS DEN DENGAN MEKA EKANISM ISME TIPPING FEE ATAU BENTUK BENTUK DUKUNGAN DUKUNGAN LAINNY LAINNYA A (PENG (PENGADA ADAAN AN LAHAN, LAHAN, SEBAG SEBAGIAN IAN KONSTRU ONSTRUKS KSI) I) MENDUK MENDUKUNG UNG IMPLEM IMPLEMENT ENTAS ASII UU 18/2008 18/2008.. APAKA APAKAH H BERTEN BERTENT TANGA ANGAN N DENGA DENGAN N UU LAIN? LAIN? 7. APAKAH KAH HAS HASIL PENJ PENJU UALAN LAN PROD PRODUK UK PEN PENGOLAH OLAHA AN SAMPAH MPAH (KOM (KOMPO POS, S, SCRAP PLAS PLASTI TIK/ K/LO LOGA GAM) M) ATAU HASI HASILL PENJ PENJU UALAN ALAN LIST LISTRI RIK K DARI DARI PEMB PEMBAN ANGK GKIT IT LIS LISTRIK TRIK TENAG TENAGA A SAMP SAMPAH AH ATAU PEMAN PEMANF FAAT AATAN METAN METAN DARI DARI TPA TPA TERMAS TERMASUK UK TAMBAHAN NILAI SEBAGAIM SEBAGAIMANA ANA DIMAKSUD DIMAKSUD PERPRES PERPRES 13/2010? 13/2010? 8. APAK APAKAH AH PENG PENGAD ADAA AAN N INFR INFRAS ASTR TRUK UKTUR TUR TPA TPA DAN DAN TPST TPST DENG DENGAN AN POLA POLA KPS BERH BERHAK AK MENDA MENDAP PATKAN TKAN INSENT INSENTIF IF PENGUR PENGURANG ANGAN AN PAJAK, AJAK, MISAL MISAL PAJAK AJAK IMPOR IMPOR DAN PPN? PPN?
9/2/2010
PENUTUP 1. DALA DALAM M UPA UPAYA MEMA MEMATU TUHI HI UU 18/2 18/200 008 8 DAN DAN MENG MENGAN ANTI TISI SIP PASI ASI MENI MENING NGKA KATN TNY YA JUMLAH TIMBULAN SAMPAH, KETERBATASAN LAHAN UNTUK TPA, DAN TINGG TINGGINY INYA A BIAY BIAYA INVES INVEST TASI, ASI, OPERAS OPERASION IONAL AL & PEMELI PEMELIHAR HARAA AAN N INFRAS INFRASTRUK TRUKTUR TUR PENG PENGEL ELOL OLAA AAN N SAMP SAMPAH AH,, PEMB PEMBAN ANGU GUNA NAN N TPST TPST DENG DENGAN AN POLA POLA KPS KPS SEPE SEPERT RTII TPST TPST BANT BANTAR ARGE GEBA BANG NG AKAN AKAN MENJ MENJAD ADII KEBU KEBUTU TUHA HAN N KOTAOTA-K KOTA OTA BESA BESAR R DI INDO INDONE NESI SIA A DALA DALAM M 5 TAHUN AHUN KE DEP DEPAN. AN. 2. OLEH OLEH SEBA SEBAB B ITU ITU, PERL PERLU U SEG SEGERA ERA DISU DISUSU SUN N ATURA TURAN N DAN DAN MEKA MEKANI NISM SME E KPS KPS DALA DALAM M PENGEL PENGELOLA OLAAN AN SAMP SAMPAH AH YANG TETAP TETAP,, SINERG SINERGIS, IS, TRANS TRANSP PARAN, ARAN, ADIL, ADIL, DAN SALIN SALING G MENGUNTUNGKAN. 3. MENGIN MENGINGA GAT T SUDAH SUDAH BANY BANYAK AK INVES INVESTO TOR R YANG ANG MELIRI MELIRIK K BISINI BISINIS S SAMP SAMPAH. AH.
TERIMA KASIH
Prepared by Uso
[email protected]
9/2/2010
Kesiapan dan Permasalahan Daerah dalam Pengelolaan Persampahan
Direkt Dir ektor orat at Per Permuk mukima iman n dan Per Peruma umahan han – BAPPENAS FGD Koor Koordinas dinasii Pela Pelaksanaan ksanaan & Pemb Pembiayaan iayaan Peng Pengelol elolaan aan Persa Persampaha mpahan n di Daera Daerah h Kemenk Kem enko o Eko Ekonom nomii - 19 Agus Agustus tus 201 2010 0
Outline presentasi •
•
•
•
•
•
Pengelolaan sampah Kondisi kesiapan daerah Kerjasama pengelolaan sampah Dasar hukum pembiayaan Strategi dan arah kebijakan pembangunan pengelolaan sampah Kerjasama Pemerintah Swasta
2
9/2/2010
Pengelolaan Sampah Dasar hukum: UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah Perubahan paradigma: kumpul-angkut-buang prinsip 3R terintegrasi Pelibatan seluruh stakeholder Sanitary landfill RPJMN 2010-2014 Target pembangunan persampahan yaitu tersedianya akses pengelolaan sampah bagi 80% rumah tangga di daerah perkotaan Rencana Aksi Nasional – Gas Rumah Kaca Termasuk Termasuk dalam Sektor Limbah, mempunyai target penurunan emisi sebesar 0,048 GigaTon GigaTon atau sebesar 6,1 % dari target nasional 26% di tahun 2020 Pengembangan/revitalisasi Pengembangan/revitalisasi TPA menjadi sistem sanitary landfill, landfill, serta peningkatan cakupan sistem pengolahan air limbah terpusat ( off site) •
–
–
–
•
–
•
–
–
3
Pengelolaan Sampah Kondisi Umum Sampah terangkut meliputi 20,63% 20,63% timbulan sampah atau sekitar 40% di perkotaan (BPS, 2007). Pembakaran sampah dipraktekkan oleh oleh lebih dari 60% rumah tangga, dan lebih dari 20% lainnya membuang sampah sembarangan (BPS, 2 007). 98% TPA masih berupa open dumping Paradigma pengelolaan persampahan di masyarakat masih berupa ”end of pipe treatment” Kegiatan 3R masyarakat masih sporadis, belum terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem skala kota Rendahnya alokasi dana*: •
•
•
•
•
•
–
–
tidak lebih dari Rp 15.000,- /ton sampah (rata-rata kota di Indonesia) dari dana ideal Rp 100.000,00/ ton sampah Rp 10.070/orang/tahun 10.070/orang/tahun (<1% GDP/cap G DP/cap Indonesia 2008, + USD 2200 ) Lebih kecil daripada rata-rata rata- rata pengeluaran pengeluaran ”Low Income Country” sebesar 11% GDP (kira -kira Rp 570.000) 4
9/2/2010
Kondisi kesiapan daerah DEMAND - Kesadaran akan kebutuhan kebutuhan pembangunan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
WILLINGNESS Permasalahan pendanaan : terbatasnya pendanaan 1. Pendanaan –
–
–
Masih Masih bertumpu bertumpu pada dana dana pemerinta pemerintah h Belum tariff recovery Rendahnya keberlanjutan, keberlanjutan, kurang efektif dan efisien
2. Kapasitas perencanaan –
–
Belum adanya rencana yang jelas Kurangnya baseline data
Pengembangan alternatif pendanaan selain dana pemerintah
Peningkatan kualitas perencanaan 5
Kondisi kesiapan daerah Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP): Advokasi. Mendampi Mendampingi ngi pemerint pemerintah ah kota/kab kota/kab dalam dalam merealisa merealisasika sikan n langkah-l langkah-langk angkah ah kongkrit, kongkrit, mulai mulai dari pemetaan pemetaan situasi situasi perencanaan implementasi monitoring dan evaluasi. Penyusun Penyusunan an Strategi Strategi Sanitasi Sanitasi Kota (SSK)
•
•
•
SSK: Perenc Perencanaa anaan n strategi strategiss pembangu pembangunan nan sektor sektor sanitasi sanitasi yang kompre komprehens hensif if dan koordinat koordinatif if Prinsip penyusunan: penyusunan: Dari, oleh, dan untuk kabupaten/kota kabupaten/kota Komprehe Komprehensif, nsif, skala skala kota ( city wide), dan lintas lintas sektor sektor Penggabungan Penggabungan pendekatan pendekatan top down dan bottom up Didasarka Didasarkan n pada data/kond data/kondisi isi sebenarn sebenarnya ya (cakupan (cakupan layanaa layanaan, n, program/ke program/kegiat giatan an existing, existing, perilaku, dll) •
•
•
•
•
•
Penentua Penentuan n kondisi kondisi saat saat ini, isu prioritas prioritas,, strategi, strategi, kebijakan kebijakan,, dan program program Perencanaan Perencanaan sebagai portfolio pendanaan pendanaan (swasta, donor, dll)
6
9/2/2010
Kerjasama Pengelolaan Sampah (1/2) Stakeholder untuk mitra kerjasama: Swasta:
•
–
–
Cakupan yang besar dan menguntungkan secara ekonomis Pengumpulan Daerah mempunyai zona-zona zona- zona yang “ekonomis”: jumlah penduduk, infrastruktur, infrastr uktur, dan jumlah armada pengangkut, SDM pendukung Pemrosesan/pembuangan akhir Jumlah pasokan sampah minimum mi nimum jaminan dari sistem pengumpulan Bundling: cara untuk menyediakan pasokan sampah minimum CDM, sampah spesifik Willingness to pay kemampuan MBR? •
–
•
•
•
–
7
Kerjasama Pengelolaan Sampah •
Pemerintah: –
–
•
–
–
•
Skala yang lebih kecil, pengumpulan dan 3R skala komunal Fasilitasi kelembagaan, teknis dan pembiayaan mandiri (biaya operasional, termasuk untuk biaya pengangkutan ke sistem pengelolaan sampah kota)
Tujuan non-profit Lebih Pro-MBR
•
•
LSM: –
•
Skema regional Twinning program: capacity building.
Masyarakat: –
•
(2/2)
advokasi, fasilitasi dan penguatan kapasitas masyarakat operasional pengelolaan sampah komunal
Produsen / pelaku usaha: CSR dan EPR Pengelola kawasan: pengelolaan sampah kawasan mandiri
8
9/2/2010
Dasar Hukum Kerangka Pembiayaan 1. UU 18/2008 18/2008 tentan tentang g Pengelol Pengelolaan aan Sampah Sampah –
–
–
Tugas Tugas Pemerinta Pemerintah h dan pemerinta pemerintahan han daerah, daerah, antara antara lain melaksanakan pengelolaan sampah sampah dan memfasilitasi penyedia penyediaan an prasaran prasaranaa dan sarana sarana pengelo pengelolaan laan sampah sampah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah bermitra dengan dengan badan badan usaha usaha pengelolaan Pemda Pemda dapat dapat bermitra pengelolaan sampah
2. PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah, Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota –
Fasilitasi penyelenggaraan penyelenggaraan dan pembiayaan pembiayaan pembangunan pembangunan PS persampahan persampahan
3. Permen Permen PU 21/2008 21/2008 tenta tentang ng Kebijaka Kebijakan n dan Strategi Strategi Nasiona Nasionall Pengemba Pengembangan ngan Sistem Sistem Pengelolaan Pengelolaan Persampahan Persampahan Kebijakan 5: Pengembangan alternatif sumber pembiayaan Strategi : Penyamaan persepsi para pengambil keputusan Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan –
–
•
•
9
Sumber-sumber pendanaan 1. APBN APBN 2. APBD APBD 3. Pinjaman/H Pinjaman/Hibah ibah Luar Negeri Negeri 4. Swas Swasta ta 5. Masyar Masyaraka akatt
10
9/2/2010
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah terkait Pembiayaan dalam RPJMN 2010-2014 (1/2) •
Mengembang Mengembangkan kan alternatif alternatif sumber sumber pendanaan pendanaan bagi pembanguna pembangunan n persampahan –
•
Insent Insentif if fiskal fiskal dannon-fisk dannon-fiskal al bagi bagi dunia dunia usaha usaha
Mening Meningkatk katkan an keterl keterliba ibatan tan masyara masyarakat kat dan swast swastaa dalam dalam pengel pengelola olaan an persampahan: –
–
Upaya Upaya penguran pengurangan gan timbula timbulan n sampah sampah mulai mulai dari sumberny sumbernyaa melalui: melalui: Upaya Upaya pengelol pengelolaan aan sampah sampah secara secara profesion profesional al melalui: melalui: Pemasara Pemasaran n bisnis bisnis persampa persampahan han pada pada masyaraka masyarakatt dan swasta swasta Pentahap Pentahapan an (unbundl (unbundling) ing) pengelol pengelolaan aan persampa persampahan han sehingga sehingga menarik menarik bagi masyaraka masyarakatt dan swasta swasta •
•
11
Strate Stra tegi gi da dan n Ar Arah ah Ke Kebi bija jaka kan n Pembanguna Pemba ngunan n Penge Pengelolaa lolaan n Samp Sampah ah terkai ter kaitt Pem Pembi biaya ayaan an dal dalam am RP RPJMN JMN 2010-20 2010-2014 14 (2/2) •
Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan persampahan –
–
–
–
–
–
–
upaya pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya pengelolaan persampahan secara profesional perkuatan lembaga pengelolaan sampah pemberian jaminan kepastian hukum kerjasama pengelolaan sampah memperkuat koordinasi kerjasama antarpemda dalam konteks pelayanan regional; mengembangkan sistem tarif (tipping fee) yang mempertimbangkan mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan APBD dan masyarakat di daerah; mengembangkan bundling maupun pentahapan ( unbundling ) untuk sistem pengelolaan sampah dalam skema kerjasama
12
9/2/2010
Mengapa KPS? Tanpa KPS*
Bila Bila biaya biaya tinggi tinggi dancakupan dancakupan layanan layanan tidak tidak mencukup mencukupii
KPS*
Sektor Sektor swasta swasta dapat dapat menyedia menyediakan kan cara untuk: untuk: meningkatkan efisiensi menurunkan biaya dengan prinsip-prinsip komersial, dengan tetap memperha memperhatikan tikan pelayana pelayanan n kepada kepada pelangga pelanggan n • •
Bila dana pemerinta pemerintah h untuk untuk investas investasii tidak tidak mencukupi mencukupi
Sektor Sektor swasta swasta dapat dapat memobili memobilisasi sasi dana investa investasi si yang diperlukan
Bila pengala pengalaman man pemerinta pemerintah h kurang kurang dalam dalam mengelol mengelolaa persampahan
Sektor Sektor swasta swasta dapat dapat mengado mengadopsi psi pengalam pengalaman an lokal lokal dan internas internasiona ionall dalam dalam pengelol pengelolaan aan sampah, sampah, memperkenalkan memperkenalkan teknologi yang terbukti efektif, dan keahlian keahlian dalam dalam manajeme manajemen n pengelol pengelolaan aan
Memerlukan: Persiapan/perencanaan: Skema institusional, Mekanisme pendanaan, Subsidi dan kebijakan untuk layanan untuk MBR Kapasitas dan komitmen pemerintah Perlu dukungan eksternal: fasilitasi, finansial •
• •
*)Sumber: Cointreau, Private Private Sector Participation in Municipal Solid Waste Management, 2000
13
Pembagian Wewenang dan Pendanaan Sumber sampah
Transfer
Sumber sampah
Station
Sumber sampah Sumber sampah Sumber sampah
TPA Regional Transfer Station
APBD Kab/Kota
Sumber sampah
APBD Provinsi/ APBN/ Swasta
Kab/Kota
Provinsi
Pusat
Investasi Investasi sistem pengumpulan sampah Kab/Kota Investasi alat angkut sampah ke TPA Regional Fasilitasi Fasilitasi pengadaan lahan Transfer Transfer Station Melaksanakan pengumpulan & pengangkutan pengangkutan s ampah dari sumber ke TPS/TPA Perkuatan institusi pengangkutan sampah di kab/kota Pembayaran Pembayaran jasa pengelolaan jasa pengelelolaan sampah ke TPA Regional Pengaturan tarif retribusi sampah
Investasi jalan akses ke TPA Regional Investasi OP di TPA Regional Pengadaan lahan untuk TPA Regional Pembentukan Pembentukan institusi Pengelola TPA Regional Pembentukan Pembentukan Badan Regulator Penerbitan Peraturan Pengoperasian TPA Regional Pengaturan Tipping Fee
Investasi sel-sel dan kolam lindi Pengadaan alat-alat berat di TPA Regional Investasi jalan operasional di TPA Regional Bantek Perencanaan Perkuatan Institusi
•
•
•
•
•
•
•
• • •
•
• •
•
•
•
• •
•
14 Sumber: Sambutan Dir. Bina Program, DJCK – PU, Workshop Emission Reduction in Cities, SWM, 2010
9/2/2010
Skema Pembiayaan (1/4) Jenis Ke Kegiatan
Peralatan Pengumpulan Pengumpulan Sampah Sampah Primer Primer
Masyarakat
Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat
Swasta
√
Tempat Tempat Penampungan Penampungan Sementara Pembangunan Rehabilitasi Kendaraan pengangkut TPS ke ke TPA TPA Kontainer •
√
• •
•
Transfer Station Pembangunan Kendaraan pengangkut Rehabilitasi
√ (Lokal)
• •
√ (Regional)
•
15 Sumber: Kerangka Investasi Pembiayaan Pengelolaan Persampahan, DJCK– DJCK– PU, Workshop Emission Reduction in Cities, SWM, 2010
Skema Pembiayaan (2/4) Jenis Ke Kegiatan
Masyarakat
Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat
Swasta
Pembangunan Pembangunan TPA TPA Baru / Perluasan TPA yang ada ada
Pembangunan Pembangunan Sel Peralata Peralatan n Berat Berat TPA Penanganan Penanganan Lindi Jala Jalan n akse aksess ke TPA TPA Jalan, Jalan, kantor, kantor, pagar pagar dll di TPA Penghija Penghijauan uan di TPA (Green (Green Belt) Penggunaan Penggunaan Gas / Pembakara Pembakaran n Gas di di TPA
√
√
√ (Pilot)
√
16 Sumber: Kerangka Investasi Pembiayaan Pengelolaan Persampahan, DJCK– DJCK– PU, Workshop Emission Reduction in Cities, SWM, 2010
9/2/2010
Skema Pembiayaan (3/4) Jenis Ke Kegiatan
Masyarakat
Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat
Swasta
Revitalisasi Revitalisasi TPA / Penutupan Penutupan TPA
Revitalisasi TPA yang ada ada
√ (Pilot)
Penutupan TPA
√
Penangka Penangkapan pan gas / pembakara pembakaran n gas di di TPA
√
Drainase air permukaan permukaan
√
17 Sumber: Kerangka Investasi Pembiayaan Pengelolaan Persampahan, DJCK– DJCK– PU, Workshop Emission Reduction in Cities, SWM, 2010
Skema Ske ma Pem Pembiay biayaan aan (4/4) Jenis Ke Kegiatan
Masyarakat
Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat
Swasta
Proyek Proyek 3R Instalas Instalasii Pengomp Pengomposan osan / Pemilahan (unit kecil)
√
Instalasi Pengomposan Pengomposan (unit besar) Unit Pengomposan Pengomposan skala rumah rumah tangga tangga
√ √
√
Instalas Instalasii Pemilah Pemilahan an (misal: (misal: instalas instalasii besar besar untuk untuk sampah campuran)
√
Digestion Plant (untuk sampah campuran)
√
18 Sumber: Kerangka Investasi Pembiayaan Pengelolaan Persampahan, DJCK– DJCK– PU, Workshop Emission Reduction in Cities, SWM, 2010
9/2/2010
Wrap up •
Mengatasi masalah pendanaan: –
–
–
•
Peningkatan optimalisasi penggunaan biaya Kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya KPS Advokasi stakeholder untuk peningkatan prioritas
Kerja sama, membutuhkan: –
–
–
Persiapan dan perencanaan yang matang Kapasitas dan komitmen pemerintah yang tinggi Dukungan eksternal
19
Terima kasih k asih 20
9/2/2010
Koordina oordinasi si dan d an Pembiayaan Pengelolaan Sampah di Kartamantul Oleh : Drs. Gendut Sudarto Su darto KD, BSc, MMA Ketua Sekber Kartamantul / Sekda Kab. Bantul
Outline Presenta Presentasi si
Latar belakang/faktor pendorong Aktor dan stakeholder Nilai/prinsip integrasi Mekanisme/prosedur integrasi Role sharing/pembagian peran Bentuk dan Substansi integrasi System Pengelolaan Manajemen pengelolaan konflik Manajemen pengembangan jaringan Hasil & refleksi integrasi
9/2/2010
Latar Belakang
Faktor geografis Hubungan fungsional integratif sarana dan prasarana Komitmen bersama meningkatkan pelayanan publik di wilayah Aglomerasi Aglomer asi Perkotaan Yogyakar Yogyakarta ta
REALITAS PERKEMBANGAN PERKOTAAN
Kab. Sleman
Kota Yogyak Yogyakarta arta
Kabupaten Bantul Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta
Permasalahan Penyediaan Sarana & Prasarana yang lintas batas wilayah
9/2/2010
REALITAS PERKEMBANGAN PERKOTAAN
Permasalahan: Banyak llegal Dumping di wilayah “grey area” Penempatan Lokasi TPA.....? Bagaimana keterlibatan masyarakat/swasta.....?
Aktor yang terlibat dalam Kerjasama
DPRD Propinsi
DPRD Kabupaten Sleman
DPRD Kota Yogyakarta
Aktor Utama: Bappeda , Dinas PU, Dina Dinass Tekn eknis is Terkait
Tokoh Masyarakat, Swasta
LSM, NGO
DPRD Kabupaten Bantul Perguruan Tinggi
9/2/2010
Nilai & Prinsip Kerjasama CARE 1. Issu Issue e bers bersam amaa 2. Perha erhati tian an bers bersam amaa 3. Kebutuh ebutuhan/ an/ke kepen pentin tinga gan n kerjasam kerjasamaa (geografis (geografis,, topografis, efisiensi, efektivitas) 4. Form Formal alis isas asii kerja erjasa sama ma / bentuk, management (intergovernmental service contract, joint service agreement, intergovernmental service transfer
SHARE 1. Shar Share e ben benef efit it 2. Sha Share cos costt 3. Sha Share ris risk/ k/ burden 4. Share experiences
FAIR 1. Adil 2. Kemas emasla laha hata tan n 3. Tidak menciderai / mendza mendzalimi limi salah salah satu
Manfaat Kerjasama Kekuatan yg lebih besar (sinergi)
Menghilangkan ego daerah
Kemajuan yg lebih tinggi
Alasan perlunya kerjasama
Dapat lebih berdaya
Mencegah konflik
Memelihara keberlanjutan Memperoleh akses yg sama
9/2/2010
Pembagian Peran/Role Sharing Sh aring
a m a s a j r e K e m s i n e k e M
Peran
Pelaksana
Penyiapan da d an Pembebasan Lahan
Pemprov DI D IY
Deti etil Eng Engiineer neeriing Desig esign/ n/ Pen Penyi yiaapan pan Tapak pak
Satk atker PLP Provins vinsii DIY DIY
Studi Stu di Pendu Pendukun kungg (AMD (AMDAL, Sosia Sosiall Ekono Ekonomi mi,, dll) dll)
Pempr Pemprov ov DIY
Pembangunan/Konstruksi
Pemerintah Pusat / Satker PL P LP Provinsi DIY
Pengembangan Sarana dan prasarana
Dinas PU ESDM & Sa Satker PLP Provinsi DIY
Operasional dan Pemeliharaan Pemeliharaan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Perat eratur uran an Daer Daerah ah (Ret (Retri ribu busi si & Pen Penge gelo lola laan an))
Kabu Kabupa pate ten/ n/K Kota ota
Pengelolaan Pengelolaan Sampah Mandiri (3R, Bank Sampah dll)
1. Kabupa Kabupaten ten/K /Kota ota/P /Pemp empro rop p 2. Kelom elompo pok k Masy Masyar arak akat at
Kota Yogyakarta
Kabupaten Sleman
Penerima Mandat (bergilir 3 tahun) Tim Pengawas (Kepala SKPD Teknis) Teknis) Kabupaten/Kota
Tim Tekn Teknis is
UPTD Pengelola
Kabupaten Bantul
9/2/2010
Substansi Kerja Substansi erjasama sama Reg Regiona ionalisa lisasi si Pengelolaan Sampah Sam pah : Penyusunan Master Plan Persampahan APY (1995) Pembangunan TPA Piyungan (1993 – 1995) Pemanfaatan Bersama TPA (1995 – sekarang) Perumusan Perumusan biaya O&M TPA TPA Piyungan Peningkatan kinerja pengelolaan : penerapan penerapan teknologi terapan Pengemba Pengembangan ngan sarana sarana & prasarana prasarana Pembentukan organisasi & tatakerja Pengelolaan lingkungan hidup Penyiapan Penyiapan perluasan lahan TPA TPA Piyungan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
System Pengelolaan
Existing: Controlle Landfill sedang diupayakan menuju Sanitary Landfill untuk memenuhi UU 18/2008 Sharing pembiayaan untuk Operasi dan pemeliharaan berdasarkan volume sampah Mengupayakan penerapan teknologi Methane Capture untuk reduksi gas beracun dari TPA Piyungan bekerjasama dengan pihak Asing (Shimizu Co Japan) telah teregister di UNFCCC No. 2751. Mengupayakan teknologi landfill mining untuk memperpanjang umur teknis tek nis TPA Pengurangan sampah dari sumber (3R) berbasis masyarakat
9/2/2010
Sharing Biaya Biaya O&M TP TPA A Piyungan (berdasar volume sampah yang masuk ke ke TPA Piyungan)
TAHU AHUN N
YOGYAKAR AKART TA
SLEMAN SLE MAN
BANTUL BAN TUL
TOTAL
2001
599.315.100
100.923.900
42.620.600
742.859.600
2002
738.743.348
124.403.380
52.536.149
915.682.877
2003
895.340.064
150.774.056
74.882.580
1.120.996.700
2004
1.035.636.080
174.399.716
86.616.364
1.296.652.160
2005
1.281.383.021
215.784.182
107.171.697
1.604.338.900
2006
1.571.617.344
264.659.480
131.446.176
1.967.723.000
2007
1.789.138.080
301.289.850
149.639.070
2.240.067.000
2008
1.853.113.821
355.260.163
153.626.016
2.362.000.000
2009
1.934.115.000
547.563.000
121.222.000
2.602.900.000
Per erba baik ikan an Sa Sara rana na & Prasa Prasara rana na TP TPA A penghijauan, penghi jauan, salur saluran an drai drainase, nase, kol kolam am matur maturasi, asi, talud jala jalan, n, talud lind lindii dll
9/2/2010
Peningkatan Kinerja Pengelolaan TP TPA A Sampah
Sebelum
Sesudah
Penanganan/ Evakuasi Sampah Ilegal/Liar
Sebelum
Sesudah
9/2/2010
Pengelol Pen gelolaan aan Lingk Lingkungan ungan
Peman emanta taua uan n ruti rutin n terh terhad adap ap : kualitas air, air, udara, kebisingan, dan pengendalian vektor
Aktiff & dek Akti dekat de deng ngan an Masyarakat
Sosialisasi Penanganan masalah dengan melibatkan masyarakat Pemberdayaan masyarakat Menindaklanjuti komplain masyarakat dengan cepat Pemberdayaan 3R
9/2/2010
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
Kerjasama Sekber Kartamantul dengan Shimizu Coporation Jepang dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk pemanfaatan gas metana metana di TPA TPA Piyungan Piyungan
Manajemen Pengelolaan Konflik, Jejaring dan Rekomendasi Kebijakan 3 Local Goverment GOVERNING BOARD
DPRD
General Policy, Final Approval
PROVINCE
3 Local Government STEERING TEAM Direction, Instruction
HEAD/SECRETARY External Advisory
Management
STAKEHOLDER Request
SEKBER Operation Team
TECHNICAL TEAM Preparation & Implementation
Planning board
Public Works Dept
Environmental Dept
Implementation section of local governments
Legal Division
9/2/2010
Hasil dan Refleksi Integrasi
Sharing beban senantiasa masuk dalam APBD Kabupaten/Kota/Pemprov Substansi Regulasi disinkronisasi dan diharmonisasi Penanganan Penanganan permasalahan permasalahan bersama Komitmen bersama mengkampanyekan dan membina kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah mandiri (Yogyak (Yogyakarta arta 50 kelompok, kelompok , Sleman 75 kelompok, Bantul 5 kelompok)
Grebeg Sampah 2010 (Wujud Kepedulian Seluruh Komponen Masy terhadap sampah)
PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI BERBASIS KOMUNIT KOMUNITAS AS DI KOTA SURABAYA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA
KOMPOSISI SAMPAH ANORGANIC Plastic M etal Clothes Glass Woods Paper Roads Other Total
: 10,09 % : 1,41 % : 2,68 % : 1,70 % : 2 ,3 9 % : 7,26 % : 0,46% : 1 , 48 % : 27,59 %
ORGANIC Total : 72,41 %
27,59% 72,41%
Organic Anorganic
1
BAGAN ALUR DAN TANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH BERDASARKAN PERDA NO 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
Infectious waste Rumah Sakit Kitchen waste 1.
Pemukiman
2.
Peny Pe nyap apua uan n Ja Jala lan n
1.
Peng Pe ngha hasi sill Samp Sampah ah > 2, 2,5 5 m3
2.
Industri
3.
Pelabuhan
Incinerator TPS TPS
Dikumpulkan Sendiri
Pasar
PD Pasar DKP
Masyarakat ( Pemukiman )
RW Gerobak Sampah
TPS Kendaraan Angkutan Sampah
Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Komunitas di Kota Surabaya A. BASIC CONCEPT
1. Mengurangi sampah mulai dari sumbernya - Mengurangi pembuangan sampah liar - Mengurangi sampah yang masuk TPA ORGANIK ANORGANIK
2. Memilah sampah dari masing-masing rumah tangga (sampah organik dan anorganik), 3. Mengolah sampah; - Sampah organik diolah menjadi kompos - Sampah anorganik dijual ke pemulung atau didaur ulang B. TARGET
Seluruh warga kota Surabaya C. STAKEHOLDERS
Pemerintah Kota, PKK, Swasta, Masyarakat, Universitas, Kader Lingkungan, LSM, Media Massa
2
KEGIATANNYA MELIPUTI:
Pembentukan Pembe ntukan Kader Lingkungan Lingkungan Sosialisasi/Penyuluhan
Operasii Yu Operas Yustisi stisi Kebers Kebersihan ihan
Pendampin Pend ampingan gan Warg Warga a
Pembagian Pemba gian Saran Sarana a Keber Kebersihan sihan
E. PRODUK 1. Kompos Diawali kerjasama dengan Universitas Surabaya dalam penemuan metode pembuatan kompos dengan tong komposter aerob (skala 5-10 keluarga). Kemudian dilanjutkan kerjasama dengan Kota Kitakyushu dalam ditemukannya “Takakura home method”, yaitu suatu metode pembuatan kompos berskala rumah tangga. Selanjutnya dikembangkan oleh masyarakat dengan beberapa bentuk tetapi dengan metode yang sama. 2. Komod Komodita itass Dau Daurr Ul Ulang ang Sampah anoganik didaur ulang menjadi berbagai macam produk, seperti tas, payung, dll. Ada 10 UKM yang memproduksi komoditas daur ulang dalam masyarakat yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah lokal.
3
STRUK STR UKTUR TUR HU HUBU BUNGA NGAN N YANG BAIK
Keuntungan Bersama
Keuntungan Bersama LINGKUNGAN
Keuntungan Bersama
PENCAPAIAN KOTA SURABAYA PENAMBAHAN JUMLAH KADER LINGKUNGAN 30000
25000
PENAMBAHAN JUM JUMLAH LAH PESERTA SURABAYA GREEN AND CLEAN
20000
15000
10000
3000
5000
2500
0 2007
2008
2009
2000
PENAMBAHAN JUMLAH FASILITATOR LINGKUNGAN
1500 1000 500
400
0 2005
2006
2007
2008
2009
350 300 250 200 150 100 50 0 2007
2008
2009
4
•
Terletak di Wilayah Surabaya Bagian Barat (Benowo)
•
Dimanfaatkan pertama kali pada Tahun 2001
•
Controlled Landfill System
•
Luas Lu as to tota tall laha lahan n = 37,4 37,4 Ha Ha
PERU PE RUBA BAHA HAN N SIST SISTEM EM TP TPA A Bekerjasama dengan pihak swasta dalam mengelola TPA eksisting menjadi TPA yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan menghasilkan produk ekonomis
TPA EKSISTING Contolled Contolled Landfill Landfill System System
TPA TPA RAMAH LINGKUNGAN LINGKUN GAN Alternatif Alternatif teknologi: teknologi: 1. Teknologi pengolahan biologis (misalnya anaerobic digester, methanization); dan atau 2. Teknologi pengolahan fisik kimia (misalnya gassifikasi, pirolisis); dan atau 3. Teknologi yang menghasilkan bahan bakar terbarukan (misalnya RDF/Refuse Derived Fuel); dan atau 4. Teknologi lainnya selain teknologi incinerator.
5
KENDALA DAN MASALAH
6
