CIPTA HAK CIPTA YANG TERKAIT DENGAN CYBER LAW
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
1
Pendahuluan Apakah
HaKI itu? Apa saja objek/bidang perlindungannya? Mengapa HaKi Penting untuk dilindungi?
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
2
Imajinasi
Jika pergi ke toko buku, apakah ada kewajiban moral untuk tidak mencuri buku yag dijual di toko buku tersebut?
Jika anda seorang pembatik, menciptakan beberapa pembatik terkenal memiliki penghasilan eknonomi dari penjualan batik tersebut. Suatu perusahaan besar membeli sehelai kain batik dari anda, meniru motif batik yang anda ciptakan, memproduksinya secara besar2an , bahkan menjualnya secara lebih murah. Orang2 berhenti membeli batik dari anda beralih kepada pengusaha yang menjualnya dengan harga yang lebih murah. Anda bangkrut. Apakah hukum memberikan perlindungan terhadap pencurian, penjiplakan kreatifitas manusia? Apa yang harus dilakukan ketika motif batik anda dijiplak? Bagaimana cara mencegah terjadinya pencurian/penjiplakan yang dilakukan pihak lain terhadap hasil kreativitas yang dihasilkan seseorang?
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016 3
Definisi HaKI dari the TRIPs (Perjanjian internasional tentang Aspek2 Perdagangan HaKI) dan pembagian bidang HaKI
Trips tidak memberikan definisi HaKI
HKI umumnya berhubungan dnegan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.
HK merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan lainnya.
13/11/2016 4 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
Lanjutan Pasal 1.2. TRIPs HaKI terdiri
Hak Cipta dan Hak terkait
Merek Dagang
Indikasi Goegrafis
Desain Industri
Paten
Tata Letak (topografi) Sirkuit Terpadu
Perlindungan informasi Rahasia
Kontrol terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dan lisensi
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
5
Pengaturan HaKI di Indonesia
Kedudukan HaKI dalam sistem Hukum Benda Buku Ke-II KUH Perdata
Pasal 499 KUH Perdata “Menurut paham Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.
Pasal 503 KUH Perdata kebendaan tersebut bertubuh dan tidak bertubuh (antara lain, HaKI, hak tagih/piutang
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
6
Lanjutan
Pada umumnya yang diartikan dengan benda baik itu berupa benda yang bertubuh, atau tidak bertubuh berupa hak merupakan kekayaan, yang dapat dikuasai manusia
dapat dijadikan obyek hukum.
mempunyai nilai ekonomi
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016 7
Contoh : Jika
membeli sebuah DVD berisi 8 buah lagu. Anda memiliki DVD tersebut secara fisik. Bukan hak cipta terhadap 8 buah lagu yang ada di dalam DVD tersebut.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
8
Apakah Hak Kekayaan Intelektual ? Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016 9
Pembagian Bidang HKI dalam Sistem Hukum HaKI Indonesia
Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
Hak Cipta (copyright) (IP, Seni, Sastra)
Hak kekayaan industri (industrial property rights),
a. Paten (patent); b. Desain industri (industrial design); c. Merek (trademark); d. Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition); e. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit); f. Rahasia dagang (trade secret). ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
10
HAKI MENURUT TRIPs HAKI HAK CIPTA UU NO.28 Th. 2014 (HC dan Hak terkait)
RAHASIA DAGANG UU NO. 30 / 2000
HAK KEKAYAAN INDUSTRI
PATEN UU NO. 13/2016
MEREK UU NO. 15/2001
INDIKASI GEOGRAFIS UU NO. 15 / 2001 13/11/2016
DISAIN INDUSTRI UU N0. 31/2000
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU UU No. 29/2000
11 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
HAKI & KREATIVITAS
HKI merupakan hasil kreativitas manusia
Perlu ada penghargaan dan insentif
Perlindungan kreativitas dan inovasi makro HK berkaitan dengan Ekonomi Kreatif HKI bagian pengaturan sebagai isu global
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
12
Konsep HKI
HKI kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (UU & wewenang menurut hukum)
Kekayaan intelektual yang bersifat ciri yang menjadi milik orang
Kekayaan intelektual kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia (karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra)
13/11/20 16 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13
KETERKAITAN HKI DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI
Hak Cipta, Hak Terkait (Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan Pengetahuan Tradisional/PT )
Merek dan nama Domain
Desain Industri
Integrated Circuit
Paten
Trade Secrets
REPRESSION OF UNFAIR COMPETITION; ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
14
Domain Name & Passing off
Domain Name v. Trade Mark
Domain name & Passing Off
Domain Name & Typosite 13/11/2016 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
15
Paten & Pengembangan Teknologi
Register Paten sebagai Dasar Perlindungan
Perjanjian Lisensi dan Perlindungan paten domestik
Perlindungan paten dan Traditional Knowledge
13/11/20 16 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
16
Paten & Pengembangan Teknologi
Register Paten sebagai Dasar Perlindungan
Perjanjian Lisensi dan Perlindungan paten domestik
Perlindungan paten dan Traditional Knowledge 13/11/20 16 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
17
CIPTA HAK CIPTA YANG TERKAIT DENGAN CYBER LAW
Instrumen Hukum Internasional Paling Mutakhir TRIPs –WTO National Treatment •Non-discrimination •Full Compliance •Kaidah penunjuk Konvensi HKI
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
18
Hak Cipta Hak
Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
13/11/2016 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
19
Pencipta adalah… Seorang
atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
20
Ciptaan adalah… Setiap
hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 13/11/2016 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
21
Pemegang Hak Cipta adalah… Pencipta
sebagai pemilik Hak
Cipta, Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah 13/11/20 16 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
22
Hak Terkait (Neighboring Rights)
Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta merupakan hak eksklusif.
Hak terkait dimiliki secara eksklusif oleh
pelaku pertunjukan, producer fonogram, lembaga Penyiaran 13/11/20 16 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
23
Pelaku Pertunjukan Seorang
atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menampi]kan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
24
Produser Fonogram adalah Individu
atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
25
Lembaga Penyiaran adalah
lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas, lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
26
OBYEK HAK CIPTA
•ILMU PENGETAHUAN •SENI •SASTRA ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
27
Objek Ciptaan yang Dilindungi buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
13/11/2016 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
28
Lanjutan…
Potret drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; 13/11/2016
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
29
Lanjutan..
karya sinematografi;
terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
permainan video;
Program Komputer
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
30
OBYEK HAK CIPTA
SENI RUPA DALAM SEGALA BENTUK SEPERTI SENI LUKIS, GAMBAR, SENI UKIR, SENI KALIGRAFI, SENI PAHAT, SENI PATUNG, KOLASE, DAN SENI TERAPAN; ARSITEKTUR; PETA;SENI BATIK;FOTOG RAFI;
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
31
OBYEK YANG DILINDUNGI REZIM HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
SENI PATUNG DILINDUNGI HAK CIPTA & DESAIN INDUSTRI ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
32
OBYEK YANG DILINDUNGI REZIM HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
SENI PAHAT DILINDUNGI HAK CIPTA & DESAIN INDUSTRI 13/11/20 16 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
33
OBYEK YANG DILINDUNGI REZIM HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI DAN PATEN
SENI TERAPAN DILINDUNGI HAK CIPTA & DESAIN INDUSTRI & PATEN 13/11/20 16 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
34
OBYEK YANG DILINDUNGI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
35
Hak Cipta dalam UUHC Tahun 2014 Hak
Cipta (HC) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
HC
baru dilindungi dalam wujud fixation
Ide
tidak dilindungi oleh HC 13/11/2016
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
36
Pencipta adalah... Pencipta
adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersamasama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi 13/11/20 16 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
37
Ciptaan adalah... Ciptaan
adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
38
Pemegang Hak Cipta adalah... Pemegang
Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
39
Hak Terkait (Neighboring Rights) Hak
Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
40
Pelaku Pertunjukan adalah... Pelaku
Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampi]kan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
41
Produser Fonogram orang
atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
42
Lisensi dan Royalti
Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
43
Lembaga Manajemen Kolektif institusi
yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
44
Penggunaan Komersial HC dan Ganti Rugi
Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait. 13/11/2016 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
45
Pembajakan HC Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
46
UUHC berlaku bagi semua
Ciptaan dan produk Hak Terkait WN, penduduk, dan BH Indonesia; semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan WNI, bukan penduduk Indonesia, bukan BH Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
47
Lanjutan UUHC berlaku bagi..
semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan WNI, bukan penduduk Indonesia, dan bukan BH Indonesia dengan ketentuan:
negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara RI mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait;
negaranya dan Negara RI merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
48
Lembaga Penyiaran adalah
lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
49
Lingkup UUHC dan Jenis Kepemilikan HC
UU HC mengatur (a) Hak Cipta dan (b) Hak terkait—(Pasal 3 UU HC Thn 2014)
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UU HC Tahun 2014) 13/11/2016
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
BENTUK HAK 1.HAK EKONOMI 2.HAK MORAL ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
51
HAK EKONOMI Hak
ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
52
HAK EKONOMIS MELIPUTI HAK UNTUK : penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan Ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
53
HAK EKONOMIS Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.
13/11/20 16 ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
54
Pengalihan Hak Ekonomi
Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
55
Lanjutan… Hak
Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
Ketentuan
mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
56
Lanjutan…
Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
57
Lanjutan… Hak
ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau pemegang Hak Cipta yang sama.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
58
Hak Terkait memiliki Hak Eksklusif hak
moral Pelaku Pertunjukan; hak ekonomi Pelaku Pertunjukan; hak ekonomi Produser Fonogram; hak ekonomi Lembaga Penyiaran. ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
59
HAK MORAL
PS. 6 KONVENSI BERNE : KLAIM ATAS HAK KEPENGARANGAN (INTEGRITY RIGHT); KEBERATAN ATAS MODIFIKASI TERTENTU DAN AKSI LAINNYA YANG BERTENTANGAN (ATRIBUTION RIGHT)
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
60
HAK MORAL merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
61
HAK MORAL TIDAK DAPAT DIALIHKAN SELAMA PENCIPTA MASIH HIDUP, TETAPI PELAKSANAAN HAK TERSEBUT DAPAT DIALIHKAN DENGAN WASIAT ATAU SEBAB LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SETELAH PENCIPTA MENINGGAL DUNIA. PASAL 5 AYAT (3) DALAM HAL TERJADI PENGALIHAN PELAKSANAAN HAK MORAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), PENERIMA DAPAT MELEPASKAN ATAU MENOLAK PELAKSANAAN HAKNYA DENGAN SYARAT PELEPASAN ATAU PENOLAKAN PELAKSANAAN HAK TERSEBUT DINYATAKAN SECARA TERTULIS.
62 13/11/2016
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
Pencipta, Ps. 31 – 31 UU HC Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya: disebut dalam Ciptaan; dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
63
Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta
hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
64
Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya
hasil rapat terbuka lembaga negara;
peraturan perundang-undangan;
pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
kitab suci atau simbol keagamaan
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
65
PEMBATASAN HAK CIPTA/ FAIR USE
Pasal
43 – 51 UU HC Lisensi Wajib Ps. 8486
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
66
Pasal 44 UUHC Tahun 2014
Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan, antara lain
pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
67
JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN
JANGKA WAKTU
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
68
Masa Berlaku Hak Moral
Pasal 57 Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
69
Masa Berlaku Hak Ekonomi
Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
70
Lanjutan Jangka Waktu Perlindungan Hak Ekonomi karya
seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung,
atau
kolase;
karya
arsitektur;
peta;
dan
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
71
Lanjutan Jangka Waktu Perlindungan
karya seni batik atau seni motif lain,
berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
72
Lanjutan Jangka Waktu Perlindungan
Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih,
pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan
berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
73
Lanjutan…
Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
Selanjutnya perhatikan Pasal 59-63 UU HC Tahun 2014
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
74
Penyelesaian Sengketa Penyelesaian
sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
Pengadilan
yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
75
Lanjutan Bentuk Penyelesaian
Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah NKRI harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. ©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
76
PRINSIP BERNE CONVENTION PRINSIP PERTAMA : BAHWA PERLAKUAN NASIONAL TENTANG KARYA-KARYA YANG BERASAL DARI SALAH SATU NEGARA ANGOTA HARUS PROTEKSI YANG SAMA PADA SETIAP NEGARA ANGGOTA LAINNYA
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/2016
77
PRINSIP BERNE CONVENTION PRINSIP KEDUA : BAHWA PERLAKUAN NASIONAL TIDAK TERGANTUNG DARI FORMALITAS, YANG HAL INI BERARTI BAHWA PERLINDUNGAN DIBERIKAN SECARA OTOMATIS DAN TIDAK MEMERLUKAN PENDAFTARAN, DEPOSIT ATAU PEMBERITAHUAN FORMAL DALAM KAITAN DENGAN PUBLIKASI
©Sri Walny Rahayu/HKI/H.Dagang/2016
13/11/20 16
78
HAK CIPTA DI INTERNET DIGITAL COPY SEBAGAI PROSES AKSES INTERNET
HAK CIPTA DI INTERNET WEB SITE 2
WEB SITE 1
DOWN LOADER
HAK CIPTA DI INTERNET
CONTOH PELANGGARAN
CONTOH KASUS PELANGGARAN LANGSUNG : RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER v. NETCOM ON-LINE COMMUNICATION SERVICE, Inc., 907 F. SUPP 11361, 37 USPQ2nd 1545 (1995)
KASUS NAPSTER
DIMULAI TAHUN 1999 DIMANA ORANG SECARA BERAMAI-RAMAI MELAKUKAN SHARE & DOWNLOAD FILE MP3 MELALUI APLIKASI NAPSTER
TERJARING JUTAAN KLIEN TERKONEKSI KE SERVER NAPSTER DAN DAPAT DI-SHARE RIBUAN GIGABYTES DATA MP3 YG DAPAT DI DOWNLOAD SECARA GRATIS
TERDAPAT LEBIH DARI 20 JUTA USER NAPSTER & LEBIH DARI 1 JUTA FILE YG DI DOWNLOAD
AKSES THD NAPSTER MEMILIKI KEUNTUNGAN SELAIN DAPAT MEMPEROLEH FILE MP3 JUGA DAPAT MEMPEROLEH KOLEKSI LAGU YG JARANG DIMILIKI ORANG
PRO KONTRA
PRO NAPSTER : NAPSTER MENDUKUNG PENJUALAN REKAMAN NAPSTER MEMILIKI SUBSTANSI TIDAK MELANGGAR KODE ETIK NAPSTER MEMBANTU MEMBANGUN PASAR UNTUK DISTRIBUSI DIGITAL
KONTRA NAPSTER
NAPSTER MERUSAK PENJUALAN REKAMAN; NAPSTER MEMBANGUN BISNIS BERDASARKAN PEMBAJAKAN; NAPSTER MELANGGAR UPAYA-UPAYA DISTRIBUSI INDUSTRI REKAMAN DIGITAL
KASUS NAPSTER
PUTUSAN PENGADILAN : PENGADILAN PADA TANGGAL 28 JULI 2000 MENYATAKAN NAPSTER TELAH MELANGGAR HAK CIPTA & DIMINTA MENUTUP LAYANANNYA, KECUALI UNTUK CHATTING & PROMOSI SITUS ARTIS
PRINSIP PERTAMA : BAHWA PERLAKUAN NASIONAL TENTANG KARYA-KARYA YANG BERASAL DARI SALAH SATU NEGARA ANGOTA HARUS DIBERIKAN PROTEKSI YANG SAMA PADA SETIAP NEGARA ANGGOTA LAINNYA
PRINSIP BERNE CONVENTION
PRINSIP PERTAMA : BAHWA PERLAKUAN NASIONAL TENTANG KARYA-KARYA YANG BERASAL DARI SALAH SATU NEGARA ANGOTA HARUS PROTEKSI YANG SAMA PADA SETIAP NEGARA ANGGOTA LAINNYA
PRINSIP BERNE CONVENTION PRINSIP KEDUA : BAHWA PERLAKUAN NASIONAL TIDAK TERGANTUNG DARI FORMALITAS, YANG HAL INI BERARTI BAHWA PERLINDUNGAN DIBERIKAN SECARA OTOMATIS DAN TIDAK MEMERLUKAN PENDAFTARAN, DEPOSIT ATAU PEMBERITAHUAN FORMAL DALAM KAITAN DENGAN PUBLIKASI
PRINSIP BERNE CONVENTION
PRINSIP KETIGA : BAHWA PERLINDUNGAN TERSEBUT ADALAH INDEPENDEN DARI PERSYARATAN PROTEKSI DI NEGARA ASAL DARI KARYA TERSEBUT
PERAN PERGURUAN TINGGI
1. Sebagai pusat invensi dan inovasi 2. Pengembangan teori dan prinsip perlindungan HKI 3. Melindungi Hasil HKI penelitian melalui Pendaftaran 4. IPR Agreement 5. Sosialisasi dan edukasi Regulasi HKI