GERAKAN PENYELAMATAN DANAU POSO.pdf

Gerakan Penyelamatan Danau Poso

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Kegiatan

Konferensi

Nasional

Danau

Indonesia

Ke-2

diselenggarakan dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan ekosistem danau di Indonesia, khususnya penyelamatan Danau prioritas periode 2009-2014, sesuai dengan kesepakatan Bali 2009 tentang Pengelolaan Danau yang berkelanjutan. Dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi danau sangat diperlukan upaya untuk mempertahankan, melestarikan dan memulihkan fungsi danau berdasarkan keseimbangan ekosistem melalui 7 strategi, yaitu pengelolaan ekosistem danau; pemanfaatan sumber daya air danau; pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan informasi danau; penyiapan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terhadap danau; pengembangan kapasitas, kelembagaan dan koordinasi; peningkatan peran masyarakat; dan pendanaan berkelanjutan. Kesepakatan Bali 2009 menetapkan 15 danau prioritas yang akan ditangani bersama secara terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan pada periode 2010-2014. Penetapan danau prioritas berlandaskan pada kerusakan danau, pemanfaatan danau, komitmen Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan danau, fungsi strategis untuk kepentingan nasional, keanekaragaman hayati, dan tingkat resiko bencana. 15 danau tersebut adalah Danau Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Tondano, Limboto, Rawapening, Tempe, Matano, Mahakam, Sentarum, Sentani, Batur, Rawa Danau, dan danau Poso.

I-1


Danau Poso terletak di sebelah selatan kota Poso tepatnya di desa Tentena, kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso yang berjarak 56 km dari kota Poso dan dapat ditempuh selama 1,5 jam dari kota Poso dengan menggunakan roda empat. Danau Poso memiliki luas kurang lebih 32.000 hektar, dengan di kelilingi oleh hutan, pegunungan. Danau ini berada pada ketinggian 657 meter diatas permukaan laut, sehingga memiliki udara yang sejuk ditambah lagi dengan keunikan hamparan pantai pasir berwarna putih dan kuning, air danau yang jernih sehingga dapat menambah keindahan danau Poso. Saat ini keberadaan kawasan Danau Poso sudah sangat mengkhawatirkan, di mana kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) mengalami degradasi ditandai semakin meluasnya lahan kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian

dan

untuk

peruntukan

lain

seperti

pemukiman,

pertambangan dan sebagainya telah berdampak luas terhadap lingkungan antara lain banjir yang semakin besar dan frekuensinya meningkat, debit air sungai di musim kemarau yang sangat rendah, percepatan sedimentasi pada danau dan jaringan irigasi, serta penurunan

kualitas

air,

yang

mengancam

keberlanjutan

pembangunan khususnya pembangunan pertanian. Sehingga danau Poso masuk dalam kategori danau Prioritas yang perlu mendapat perhatian serius dari semua stakeholders.

1.2

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Undang - Undang

1.

Undang - Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.

2.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

3.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber I-2


Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 4.

Undang-undang No. 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman

5.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati.

6.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.

7.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air.

8.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

9.

Undang-Undang No 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang.

10. Undang-Undang No 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan. 11. Undang-undang No 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

B. PERATURAN PEMERINTAH 1.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970, tentang Perencanaan Kehutanan.

2.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991, tentang Rawa

3.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991, tentang Sungai.

4.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

5.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

6.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

7.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999, tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

8.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. I-3


9.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2001, tentang Tata Pengaturan Air.

10. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001, tentang Irigasi 11. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran Air. 12. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004, tentang Penatagunaan Tanah. 13. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2004, tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan. 14. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004, tentang Perlindungan Hutan. 15. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota. 16. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010, tentang Bendungan.

C. KEPUTUSAN PRESIDEN 1.

Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

2.

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan.

3.

Keputusan Presiden No. 65 Tahun 2006, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

D. PERATURAN MENTERI 1.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2009, tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air danau dan/atau Waduk. I-4


2.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993, tentang Garis Sepadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Peguasaan Sungai dan Bekas Sungai

3.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 39/PRTI1990, tentang Pembagian Wilayah Sungai.

4.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/1990, tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-Sumber Air.

5.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 48/PRT/1990, tentang Pengelolaan Atas Air dan Sumber Air Pada Wilayah Sungai.

6.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49/PRT/1990, tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan dan atau Sumber Sumber Air.

7.

Peraturan Menteri Kesehatan 416/1990, tentang Syarat-Syarat Pengawasan Kualitas Air.

8.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2009, tentang daya tampung beban pencemaran air danau dan/atau waduk

9.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No

PM

86/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi. 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM 87/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman. 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM 88/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata. 12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM 89/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Transportasi Wisata. I-5


13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM 90/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata. 14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM 91/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. 15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM 92/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata.

E. KEPUTUSAN MENTERI 1.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458/KPTS/1986, tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.

2.

Keputusan Menteri Kehutanan No. 687/KPTS-11/1989, tentang Pengusahaan Hutan Wisata, Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat dan Taman Wisata Laut.

3.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 779/KPTS/1990, tentang Pengendalian Banjir dan Pengaturan Sungai.

4.

Keputusan Menteri Kehutanan No. 167/KPTS-11/1994, tentang Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata di Kawasan Pelestarian Alam.

5.

Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/KPTS-11/1996, tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pariwisata Alam.

6.

Keputusan Menteri Kehutanan No. 348IKPTS-11/1997, tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 446/KPTS-ll/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam.

7.

Keputusan Menteri Kesehatan No 907 Tahun 2002 tentang I-6


Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum 8.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 42 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan serta Pedoman Pembuangan Limbah ke Air.

F. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 1.

Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No 4 Tahun 1985, tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Sulawesi Tengah.

2.

Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No 11 Tahun 1996, tentang Sempadan Sungai.

3.

Perda Provinsi Sulawesi Tengah No 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

4.

Perda Provinsi Sulawesi Tengah No 02 Tahun 2009 tentang Irigasi.

G. KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 1.

Keputusan

Gubernur

Provinsi

Sulawesi

Tengah

No.

Kep.188.44/1443/Ro. BKLH/1990 tentang Baku Mutu Lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah; 2.

Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 465 Tahun 1995

tentang Baku Mutu Air dan Udara di Sulawesi

Tengah. H. PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Poso No 15 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso.

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Poso No 8 Tahun 2006 tentang Daerah Aliran Sungai dan Danau.

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Poso No 1 Tahun 2008 tentang I-7


Kewenangan Kabupaten Poso. 4.

Peraturan Daerah Kabupaten Poso No 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

1.3

PERMASALAHAN Beberapa program telah dikembangkan dan dijalankan, namun demikian lebih bersifat sporadis, dan seringkali berbenturan dengan kewenangan dan tanggung jawab, sehingga hasilnya kurang optimal, di mana program tersebut hanya menyelesaikan permasalahan sesaat, namun ketika program telah berhenti, maka permasalahan akan muncul lagi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikembangkan suatu grand design yang mampu mengatasi akar permasalahan dan keberlanjutan programnya terjamin. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka permasalahan Danau Poso secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu permasalahan pada badan air danau Poso, permasalahan di DTA dan Sempadan, serta permasalahan kelembagaan. Adapun Evaluasi dan Road Map identifikasi permasalahan Danau Poso akan dijelaskan lebih detail pada Bab II.

1.4. RUANG LINGKUP DAN KERANGKA PIKIR Kebijakan pengelolaan ekosistem danau didasarkan pada visi untuk melestarikan fungsi ekosistem danau untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Sedangkan misi: melakukan tindakan konservasi dan pemanfaatan yang bijak atas danau dan daerah tangkapan airnya melalui kegiatan inventarisasi, penelitian, dan kajian ekosistem I-8


danau serta mengikutsertakan peran aktif masyarakat setempat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan kerjasama, koordinasi, dan keterpaduan antar pemangku kepentingan. Danau adalah unsur lingkungan hidup yang diatur pengelolaannya dalam UU N0.23 tahun 1997. Kelestarian ekosistem danau sangat diperlukan untuk kesinambungan fungsi lingkungan hidup danau, yaitu sebagai habitat makhluk hidup pada perairannya serta manfaat sumber daya airnya bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan danau sebagai sumber daya alam dan sumber energi terbarukan perlu seimbang dan tidak mengganggu ekosistemnya. Danau memiliki ukuran dan keterbatasan daya dukungnya bagi makhluk hidup, sehingga tidak boleh menampung beban pencemaran lingkungan yang melebihi daya tampungnya yang merupakan karakteristik dari danau tersebut. Setiap pemanfaatan dan kegiatan pada perairan danau atau menggunakan sumber daya air danau perlu memperhatikan karakteristik danau tersebut, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Beban lingkungan berasal dari daerah tangkapan air danau, dan dari atas perairan danau, serta dari hilir danau yang mengambil air yang mengganggu keseimbangannya. Oleh karena itu tanggung jawab menjaga kelestarian danau perlu dipikul bersama oleh semua stakeholder yang berkepentingan dan berkaitan dengan danau, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pengusaha dan Masyarakat. Strategi pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah ditempuh dengan pendekatan perencanaan pembangunan secara holistik yang memungkinkan kebijakan-kebijakan secara terpadu, baik dari proses perencanaan sampai ke pengelolaannya. Prinsip ini ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah dengan mempertimbangkan segi-segi konservasi, pemulihan terhadap I-9


kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu strategi kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah ditempatkan pada

prioritas

utama,

disamping

bidang

kependudukan

dan

ketenagakerjaan.

Ruang lingkup penyelamatan ekosistem Danau Poso diawali dengan analisis SWOT untuk menemukenali akar permasalahan dari kondisinya sekarang. Degradasi lahan kawasan danau Poso terutama Daerah Aliran Sungai (DAS) ditandai semakin meluasnya lahan kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian dan untuk peruntukan lain seperti pemukiman, pertambangan dan sebagainya. Terjadinya fenomena tersebut tidak terlepas sebagai akibat dari kurang efektifnya pengelolaan DAS, terutama karena tidak adanya keterpaduan tindak dan upaya yang dilakukan oleh berbagai sektor, instansi, atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan DAS. Oleh karena itu pendekatan menyeluruh dan terpadu sangat diperlukan dalam mengurangi degradasi lahan di kawasan Danau Poso. Guna mencapai kondisi tersebut, maka disusun milestones 5 tahun pertama Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) 3 pendekatan yang saling mendukung dan terintegrasi seperti pada Gambar 1. Pendekatan untuk GERMADAN Danau Poso tediri dari Aplikasi Sains dan Teknologi untuk remediasi Badan Danau dan DTA, Pengembangan Kelembagaan untuk Peningkatan Pengelolaan Danau, dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan dan Konservasi Danau. Ketiga pendekatan tersebut di atas saling terintegrasi sehingga dapat dirumuskan program Super Prioritas (Pokok) dan Prioritas (Pendukung).

I - 10


PROGRAM SUPER PRIORITAS (POKOK) 1. Pengendalian Pencemaran Air, Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air 2. Penyelamatan ekosistem DAS dan DTA 3. Konservasi Sumberdaya dan Keanekaragaman Hayati PROGRAM PRIORITAS (PENUNJANG) 1. Pemanfaatan Sumberdaya Air Danau 2.

Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat

Gambar 1. Pendekatan Gerakan Penyelamatan Danau Poso

1.5. TUJUAN DAN KEGUNAAN PROGRAM PENYELAMATAN DANAU POSO 1.5.1. Tujuan Studi Program

Penyelamatan

Danau

Poso

bertujuan

untuk

mengkonservasi danau sehingga fungsi dan peranannya sebagai reservoir alami untuk PLTA, irigasi pertanian, perikanan, sumber baku air minum dan wisata dapat terjaga. Adapun tujuan khusus dari program ini adalah: I - 11


a.

Mengaplikasikan sains dan teknologi untuk remediasi badan air dan DTA

b. Mengembangkan proses kebijakan pengelolaan Danau Poso yang didukung oleh kelembagaan yang baik c.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi Danau Poso dengan berbasis kearifan lokal.

1.5.2. Manfaat a. Program Penyelamatan Danau Poso akan bermanfaat untuk mencegah kerusakan ekosistem danau dari berbagai aktivitas masyarakat. b. Sebagai bahan kebijakan Pemerintah dalam penilaian kesesuaian antara rencana kegiatan penyelamatan danau dengan rencana pembangunan daerah. c. Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam kegiatan pengelolaan Danau Poso. Melalui partisipasi masyarakat dalam proses penyelamatan Danau Poso diharapkan di masa mendatang masyarakat juga akan turut serta secara aktif dalam pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

I - 12


BAB II EVALUASI DAN ROAD MAP DANAU POSO

2.1.

LINGKUP WILAYAH STUDI Danau Poso merupakan danau yang terletak di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan memiliki luas ± 36.677 ha, ketinggian ± 600 m dpl, dengan klasifikasi iklim menurut Shemid dan Ferguson dalam tipe iklim A dengan curah hujan rata-rata 3.284,16 mm/tahun dengan nilai q = 19°-32°C, terletak di lima wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pamona Utara, Pamona Timur, Pamona Tenggara, Pamona Barat dan Pamona Selatan.

2.1.1. Batas Administrasi Wilayah DAS atau daerah tangkapan air Danau Poso, secara geografis terletak pada posisi koordinat sbb.: 120° 21’ 27,10” Bujur Timur - 120° 51’ 9,28” Bujur Timur dan 1° 41’ 18,42” Lintang Selatan - 2° 18’ 3,41” Lintang Selatan. Berdasarkan ketinggian tempat terletak pada kisaran ketinggian 500 - 1.788 m di atas permukaan laut. Secara administratif terletak dalam wilayah Pemerintah Kecamatan Pamona Utara, Pamona Selatan, dan Pamona Barat.

II - 13


2.1.2. Geologi dan topografi Geologi Secara geologis wilayah Kabupaten Poso terletak pada daerah pegunungan lipatan, yakni pegunungan Fennema dan Tineba di bagian barat, pegunungan Takolekaju di bagian barat daya pegunungan Verbeek di tenggara, pegunungan Pompangeo dan pegunungan Lumut di bagian timur. Sebagian besar wiayah Kabupaten Poso merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan, ketinggian wilayah pada umumnya berada di atas 500 meter dari permukaan laut. Di daerah lembar poso terdapat tiga mendala geologi yang memiliki ciri batuan dan sejarah pencenanggaan yang berbeda; yaitu (1) mendala Sulawesi Barat dibagian barat lembar, (2) Mendala Sulawesi Timur dibagian tengah dan timur lembar (zona lokasi studi), serta (3) Mendala Banggai-Sula dibagian paling timur Lembar. Sejarah tektonik yang menyatukan ketiga mendala tersebut dapat diuraikan mulai jaman kapur, yaitu saat Mendala Sulawesi Timur bergerak ke barat mengikuti gerakan penunjaman landai ke arah barat dibagian timur Mendala Sulawesi Barat. Penunjaman ini menyebabkan terbentuknya bancuh tektonik dan sekis glokofan. Fase tektonik berikutnya pada oligosen, yaitu saat benua mikro Banggai-Sula bergerak ke barat seiring terjadinya sesar mendatar

(Sesar

besar Sorong),

sementara penunjaman dibagian timur Mendala Sulawesi Barat masih berlanjut.

Pada Miosen

Tengah ketiga mendala geologi Gambar 2.1.

Peta Geologi danau Poso dan sekitarnya

II - 14

tersebut menyatu dengan kontak tektonik, dan sebagian batuan dari


bagian timur Mendala Sulawesi mencuat ke atas Mendala Banggai-Sula. Pada akhirnya Miosen Tengah sampai Pliosen terjadi pengendapan sedimen molasa secara tak selaras di atas ketiga mendala tersebut, serta terjadi batuan terobosan granit di Mendala Sulawesi Barat. Pada PlioPlistosen seluruh daerah tersebut mengalami pencenanggaan serta penerobosan oleh granit yang sebelumnya hanya terjadi di Mendala Sulawesi Barat. Setelah itu diikuti pengangkatan diseluruh daerah hingga menghasilkan kenampakan bentang alam seperti sekarang.

Topografi Daerah Tangkapan Air Danau Poso sebagian besar terletak di empat kecamatan yaitu Kecamatan Pamona Selatan, Pamona Barat, Pamona Utara, dan Pamona Timur. Tepi bagian timur danau sangat curam hanya di daratan DAS Kodina dan Bancea yang agak landai.

2.1.2. Hidrologi Daerah Aliran Sungai yang masuk ke Danau Poso sebagian besar berada di Kecamatan Pamona Selatan dan curah hujannya cukup tinggi. Sehingga dari data curah hujan yang ada sangat menguntungkan. Secara garis besar DAS Danau Poso dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu hulu, tengah dan hilir. a. Daerah Hulu Daerah ini merupakan daerah yang mempunyai kelandaian cukup terjal, lebih daripada 25%. Kemiringan lahan di bagian ujung hulu mencapai 25-40%. Di atas hulu yang berada di lereng pegunungan kemiringan mencapai lebih dari 40%.

II - 15


b. Daerah Tengah Merupakan daerah dengan kelandaian sedang berkisar 8%. Di beberapa bagian dijumpai kemiringan yang agak besar sampai 15%. Kawasan ini merupakan daerah pertanian, khususnya tanaman padi, tegalan dan semak belukar. c. Daerah Hilir Merupakan dataran rendah dengan kelandaian kecil kurang dari 2%. Di areal ini terdapat persawahan dan tegalan serta kebun di beberapa lokasi

2.1.3. Tata guna lahan Kondisi tata guna lahan di Kawasan Danau Poso lebih didominasi oleh pemanfaatan Lahan kering, baik sebagai tegalan, pekarangan, hutan dan lainnya. Pada tabel berikut diperlihatkan penggunaan lahan pada kawasan Danau Poso.

Tabel 2.1 Penggunaan lahan Kawasan Poso Tingkat Kecamatan Sawah (Ha) Kecamatan Pamona Selatan Pamona Barat Pamona Timur Pamona Utara

Teknis

½ teknis

Sederhana

870,50 600,50 -

1.752 1027 794

420 386 1524 170

Non PU 2.039 395 110,30 1521

Tadah hujan 47,60 110,30

Jumlah (Ha) 5129,10 781,10 2940,50 2595,50

Tabel 2.2 Penggunaan lahan Kawasan Poso Tingkat Kecamatan Kecamatan Pamona Selatan Pamona Barat Pamona Timur Pamona Utara

Tanah Kering (Ha) Lahan bangunan Tegalan/kebun 1.044,80 6.104 261,20 1.526 349,75 4.952,80 1.037 8.377,60

II - 16

Ladang/huma 1.426,80 356,70 307,50 774,40

Jumlah (Ha) 8575,60 2143,50 5810,05 17.158,63


Berdasarkan data tersebut jumlah total lahan sawah dan lahan kering yang berada di kawasan Danau Poso 19.753.93 Ha. Sedangkan kondisi tata guna pada tingkat desa dalam batas 500 m dari batas genangan di Kawasan Danau Poso lebih didominasi oleh pemanfaatan lahan berturut-turut sawah, hutan, tegalan dan belukar juga pemukiman. Persawahan sangat dominan tetapi cukup tersebar di semua desa.

2.1.4. Kependudukan Jumlah penduduk di Kabupaten Poso sampai dengan tahun 2012 mencapai 213.096 jiwa, dengan mata pencaharian sebagian besar adalah petani. Sedangkan jumlah penduduk yang berada di kawasan Danau Poso yang meliputi kecamatan Pamona Selatan, Pamona Barat, Pamona Timur, dan Pamona Utara mencapai 50.379 jiwa (BPS Kabupaten Poso, 2012).

2.1.5. Sosial Ekonomi dan Budaya Ekonomi Ditinjau dari segi sosial ekonomi ketergantungan masyarakat di sekitar cukup besar sejak zaman dahulu merupakan urat nadi kehidupan bagi masyarakat yang mendiami sepanjang pesisir danau tersebut. Berbagai kegiatan sosial dan ekonomi berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun seperti kegiatan pertanian. Pada umumnya pekerjaan utama penduduk yang bermukim di kawasan danau Poso adalah bertani. Usaha pertanian yang digeluti umumnya berupa pertanian lahan kering dan lahan basah. Lahan basah dikelola untuk budi daya tanaman padi, sedangkan lahan kering untuk budidaya tanaman perkebunan (Jeruk, jambu mete, kakao, kelapa, cengkeh dan kopi) dan budidaya tanaman pangan (padi

II - 17


ladang, jagung, singkong, ubi jalar, kacang tanah dan kacang ijo). Banyaknya masyarakat yang menggeluti usaha pertanian disebabkan oleh kondisi wilayah yang sebagian besar lahan kering dan semak belukar sehingga bisa diusahakan untuk berusaha tani. Selain usaha tani lahan kering, mereka juga mengusahakan lahan pekarangan dan perkebunan. Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat juga menangkap ikan dengan memancing atau bubu serta mengusahakan kolam perikanan darat seperti jenis ikan mas, lele dan gurami. Sarana perekonomian lokal yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat baik untuk menjual produksi usahatani (dalam skala kecil) maupun dalam pemenuhan kebutuhan keluarga lainnya terbatas pada kios/warung, pasar harian dan mingguan.

Sosial dan Budaya Penduduk Kecamatan Pamona Selatan, Pamona Barat, dan Pamona Utara memiliki adat istiadat dan kebiasaan yang merupakan campuran yang kental antara budaya lokal setempat dengan nilai–nilai yang terkandung dalam ajaran agama yang dianut masyarakatnya.

Namun,

dalam proses perkembangannya tidak lagi terlihat diberlakukan secara ketat, artinya nilai-nilai budaya yang tergali dari kearifan lokal masyarakatnya

penggunaanya

senantiasa

disesuaikan

dengan

perkembangan zaman dan telah terlebur dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Pengaruh nilai-nilai keagamaan tersebut terlihat seperti dalam upacara adat, perkawinan, upacara syukuran yang dilakukan di tempattempat tertentu, acara hajatan keluarga, dan pemberian sanksi bagi pelanggaran susila yang dilaksanakan berdasarkan campuran antara nilai adat dan agama. Dalam struktur masyarakat desa berbagai macam adat istiadat yang ditaati dan diimplementasikan pada umumnya yang menyangkut aturan-aturan yang ditaati secara turun temurun.

II - 18


2.2.

KONDISI DAN PERMASALAHAN BADAN AIR DANAU POSO

2.2.1. Kualitas air Penelitian kualitas air Danau Poso masih sangat terbatas, sehingga untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kualitas air danau Poso apakah tercemar atau tidak tercemar perlu dilakukan secara berkala untuk mendapatkan data secara komprehensif. Penelitian kualitas air danau Poso yang pernah dilakukan oleh tim PPLH Universitas Tadulako di sekitar kawasan Danau Poso menunjukkan bahwa beberapa parameter yang sering dijadikan indikator untuk mengetahui tingkat pencemaran dalam suatu badan perairan menunjukkan peningkatan konsentrasi yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan nilai ambang batas baku mutu kualitas air. Adapun hasil analisis kualitas air danau Poso disajikan pada tabel 2.3 Tabel 2.3 Hasil Analisis Kualitas Air Danau Poso (sesuai PP No. 82 Tahun 2001) No

Parameter

Satuan o

1 Temperatur C 2 TDS mg/L 3 pH mg/L 4 DO mg/L 5 BOD mg/L 6 COD mg/L 7 Nitrit (N-NO2) mg/L 8 Nitrat (N-NO3) mg/L 9 Tembaga (Cu) mg/L 10 Seng (Zn) mg/L 11 Timbal (Pb) mg/L 12 Mangan (Mn) mg/L 13 Kadmium (Cd) mg/L 14 Besi (Fe) mg/L 15 Sulfat (SO4) mg/L Sumber : PPLH UNTAD Tahun 2010

Hasil 30.40 60 7.70 4.67 3.30 10.08 0.024 0.40 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.65

I Deviasi 3 6-9 6 2 10 0.06 0.5 0.02 0.05 0.03 0.1 0.01 0.3 400

II - 19

Baku Mutu Air Kelas II III Deviasi 3 Deviasi 3 6-9 6-9 4 3 3 6 25 50 0.06 0.06 (-) (-) 0.02 0.02 0.05 0.05 0.03 0.03 (-) (-) 0.01 0.01 (-) (-) (-) (-)

IV Deviasi 3 6-9 0 12 100 (-) (-) 0.2 2 1 (-) 0.01 (-) (-)


Berdasarkan tabel 2.3 menunjukkan bahwa beberapa parameter kualitas air telah melewati nilai ambang batas baku mutu air antara lain : kandungan oksigen terlarut (DO) yaitu 4.67 mg/L, di mana nilai baku mutu air untuk peruntukkan kelas II dan III telah melewati nilai ambang baku mutu yang dipersyaratkan. Kandungan oksigen terlarut sangat penting di perairan karena sangat menentukan proses biokimia air yang akan mempertahankan tingkat kualitas air. Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen = DO) dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Di samping itu, oksigen juga dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik. Kebutuhan oksigen kimia atau Chemical Oxygen Demand (COD) menggambarkan

jumlah

total

oksigen

yang

dibutuhkan

untuk

mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis (biodegradable) maupun yang sukar didegradasi secara biologis (non biodegradable) menjadi CO2 dan H2O. Nilai COD dianggap paling baik dalam menggambarkan

keberadaan bahan organik.

Keberadaan bahan organik pada badan perairan dapat berasal dari alam, aktivitas rumah tangga, dan aktivitas kegiatan. Mutu air yang baik untuk standar kualitas air limbah adalah 40 mg/L (Allaert, 1984). Sedang nilai COD yang paling tinggi untuk kehidupan biota perairan adalah sekitar 10 mg/L, dan untuk kebutuhan mandi dan renang lebih kecil dari 30 mg/L. Hasil analisis laboratorium menunjukkan kandungan COD yaitu 10,08 mg/L, di mana nilai tersebut di atas nilai ambang baku mutu air kelas I. Sedangkan hasil analisis kualitas air danau Poso untuk parameter BOD yaitu 3.30 mg/L, di mana nilai tersebut telah melewati nilai ambang baku mutu air yang dipersyaratkan. Parameter BOD secara umum banyak dipakai untuk menentukan tingkat pencemaran air buangan. Penentuan II - 20


BOD sangat penting untuk menelusuri aliran pencemaran dari tingkat hulu ke muara. Sesungguhnya penentuan BOD merupakan suatu prosedur bioassay yang menyangkut pengukuran banyaknya oksigen yang digunakan oleh organisme selama organisme tersebut menguraikan bahan organik yang ada dalam suatu perairan, pada kondisi yang hampir sama dengan kondisi yang ada di alam. Nitrogen diperairan dapat berupa nitrogen anorganik dan organik. Nitrogen anorganik terdiri atas amonia (NH3), amonium (NH4), nitrit (NO2), nitrat (NO3) dan molekul nitrogen (N2) dalam bentuk gas. Nitrogen organik berupa protein, asam amino, dan urea. Nitrat (NO3) adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan algae. Nitrat nitrogen sangat mudah larut dalam air dan bersifat stabil, serta tidak bersifat toksik terhadap organisme akuatik, sedangkan amonia bebas (NH3) yang tidak terionisasi bersifat toksik terhadap organisme akuatik. Toksisitas amonia terhadap organisme akuatik akan meningkat jika terjadi penurunan konsentrasi oksigen terlarut, pH, dan suhu. Hasil analisis laboratorium menunjukkan kandungan Nitrat (N-NO3) yaitu 0.40 mg/L, sedangkan kandungan nitrit (N-NO2) yaitu 0.024 mg/L. Berdasarkan nilai tersebut efek eutrofikasi yang sering mengganggu dalam kehidupan ekosistem perairan semakin berkurang, di mana pertumbuhan algae maupun tumbuhan air seperti enceng gondok jarang dijumpai di perairan danau Poso. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pengaruh limbah-limbah pertanian yang masuk ke dalam badan air di sekitar danau Poso akan meningkatkan proses eutrofikasi.

2.2.2. Pemanfaatan Danau Poso Keberadaan

ekosistem

danau

memberikan

fungsi

yang

menguntungkan bagi kehidupan manusia (rumah tangga, industri, dan

II - 21


pertanian). Beberapa fungsi danau secara ekosistem adalah sebagai berikut:

(1) sebagai sumber plasma nutfah yang berpotensi sebagai

penyumbang bahan genetik; (2) sebagai tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora/fauna yang penting, (3) sebagai sumber air yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat sekitarnya (rumahtangga, industri dan pertanian); (4) sebagai tempat penyimpanan kelebihan air yang berasal dari air hujan, aliran permukaan, sungai-sungai atau dari sumbersumber air bawah tanah;

(5) memelihara iklim mikro, di mana

keberadaan ekosistem danau dapat mempengaruhi kelembaman dan tingkat curah hujan setempat; (6) sebagai sarana transportasi untuk memindahkan hasil-hasil pertanian dari tempat satu ke tempat lainnya; (7) sebagai penghasil energi melalui PLTA; (8) sebagai sarana rekreasi dan objek pariwisata (Connell & Miller,1995). Sebagai salah satu tujuan sarana dan objek wisata danau Poso memiliki beberapa tempat yang menarik antara lain ; 1) Taman Anggrek Bancea berada di sebelah barat Danau Poso memilki luas 5.000 hektar, terdapat beragam spesies anggrek khususya yang dikenal dengan Anggrek Hitam (Black Orchid). Taman ini mempunyai suhu udara yang sejuk karena merupakan kawasan dari Danau Poso, 2) Air Terjun Saluopa terletak dipinggiran Danau Poso yang terdiri dari 12 tingkat dengan aliran air yang sangat deras, jernih dan sejuk. Air yang mengalir berasal dari hutan tropis sehingga menyebabkan suhu air bertambah dingin. Pengunjung dapat naik sampai pada tingkat teratas melalui tangga yang berada disepanjang air terjun tidak berlumut. Jarak Air Terjun Saluopa 12 km sebelah barat kota Tentena, 3) Goa Pamona merupakan peninggalan prasejarah yang berfungsi sebagai tempat penguburan kedua pada zaman budaya megalith. Mulut goa menghadap keselatan dengan lebar 2.4 meter memiliki kedalaman 80 meter dan didalamnya terdapat 8 buah kamar tempat penyimpanan kerangka manusia serta bekal kuburnya.

II - 22


Menurut sejarah, kamar pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah benteng raja Suku Pamona yang dipakai sebagai tempat berlindung bagi raja pada saat terjadi perang. Goa Pamona terletak disebelah barat tepian Danau Poso, 4) Goa Latea terletak di tepi Danau poso sebelah timur Goa ini didasari oleh konsep pemikiran bahwa ada kehidupan setelah kematian. Goa Latea terletak ditebing bukit Parera yang merupakan goa alam berupa bukit kapur yang usia Genesisnya kurang lebih tiga puluh ribu tahun yang lalu. Goa ini pernah mengalami keruntuhan batuan sekitar dua ribu tahun lalu. Goa ini dijadikan sebagai tempat penguburan Suku Pamona pada masa lalu, khususnya masyarakat dari perbukitan Wawolembo. Sistem penguburan seperti ini berakhir pada abad ke-19. Situs ini memiliki benda cagar budaya berupa 4 pasang peti dan 36 buah tengkorak. Tempat ini dipugar pada tahun 1994 oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Bersejarah dan Purbakala, 5) Pantai Siuri terletak sebelah barat di tepian Danau Poso dengan menghadirkan pemandangan alam yang indah kearah danau. Di Pantai Siuri terdapat beberapa tempat penginapan yang dapat digunakan wisatawan sewaktu-waktu jika ingin menginap. Pantai Siuri memiliki pasir putih yang bersih, air danau yang jernih laksana cermin berpadu suasana hutan tropis sehingga airnya tenang dan udaranya dingin, 6) Watu Mpangasa Angga menurut legenda adalah sebuah batu yang digunakan oleh mahluk halus untuk mengasah benda tajam. Batu ini terdiri dari berbagai jenis batu kapur dengan bentuk yang unik dan selalu tampak basah yang memberikan kesan seolah–olah batu itu baru saja digunakan oleh manusia, padahal sebernanya tidak. Watu mpangasa angga terletak disebelah timur pantai Danau Poso.

Berdasarkan hasil studi ada beberapa pokok-pokok masalah yang menjadi objek permasalahan pada Wisata Kawasan Danau Poso

II - 23


diantaranya: 1) Sebagai Kawasan wisata yang terbilang sangat berpotensi di Indonesia, objek - objek Wisata di daerah Kabupaten Poso khususnya wisata Danau Poso sangatlah memerlukan suatu bentuk informasi yang terarah, 2) Perlu dibuat media–media yang akan mendukung program promosi pada Kawasan Wisata Danau Poso, 3) Bentuk informasi yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata belum efektif. Disamping sebagai sarana obyek wisata, pemanfaatan danau Poso juga digunakan sebagai sumber energi PLTA Sulewana, oleh karena itu maka wilayah perairan danau perlu segera dikendalikan proses terjadinya pendangkalan dengan cara merehabilitasi hutan dan lahan rusak/kritis di wilayah daerah tangkapan airnya, mengamankan kawasan hutan lindung dan cagar alam dari aktivitas pembukaan dan okupasi lahan untuk nonkehutanan, pembuatan bangunan konservasi tanah pada lahan-lahan agak curam sampai curam di luar kawasan hutan, dan penetapan lahanlahan berlereng curam sampai sangat curam yang memiliki jenis tanah peka erosi sebagai kawasan perlindungan setempat.

2.3.

KONDISI DAN PERMASALAHAN DTA DAN SEMPADAN

2.3.1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA) a. Laju erosi dan sedimentasi

Kerusakan daerah tangkapan air (DTA) di kawasan danau Poso sangat dipengaruhi oleh laju erosi dan sedimentasi. Dari hasil kajian tim PPLH UNTAD

(2010)

menunjukkan

bahwa

kerusakan

DTA

umumnya

dipengaruhi oleh tingkat kerusakan lahan. Hasil analisis laju erosi sebagaimana pada Tabel 2.4 menunjukkan bahwa laju erosi tertinggi terdapat di wilayah Sub DAS Kodina yaitu 57,98 ton/ha/tahun. Pada Sub DAS Meko dan Saluopa-Mayakeli masing-masing sebesar 50,90 dan 42,39 ton/ha/tahun. Kemudian paling rendah laju erosinya adalah Sub DAS Taipa dan Peura-Sangale yakni 14,89 ton/ha/tahun.

II - 24


Faktor utama penyebab tingginya laju erosi pada wilayah Kodina dan Meko adalah tingkat kerusakan lahan, panjang dan kemiringan lereng (kelas lereng IV) yang ditunjang oleh kondisi lahan dalam bentuk lahan terbuka serta curah hujan rerata bulanan di atas 100 mm. Sedangkan besarnya laju sedimentasi di sekitar kawasan Danau Poso sesuai Tabel 2.4 menunjukkan bahwa pada Sud DAS Meko dan Sub DAS Kodina adalah paling besar nilai sedimentasinya dibanding dengan beberapa sub DAS lainnya. Kedua Sub DAS tersebut masing-masing memiliki laju sedimentasi 13,49 dan 12,14 ton/tahun. Laju sedimen yang tinggi berkorelasi dengan percepatan pendangkalan terutama pada segmen sungai dan danau di kawasan das tersebut. Pendangkalan ini telah membuat daya tampung Sungai dan danau Poso menjadi berkurang, sehingga airnya mudah meluap pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan waktu yang lama. Tabel 2.4 Hasil Perhitungan Luas Sub DAS, Panjang Sungai, Koefisien Bentuk, Kerapatan Sungai, Kemiringan Sungai, Laju Erosi,dan Laju Sedimentasi Sungai Kode Sampel

Luas DAS 2 (km ) (A)

1

Kodina-Boe

8.875,14

Panjang Sungai Utama (km) (L) 38,58

Koefisien Bentuk (F)

Kerapatan Sungai (G)

32,84

0,0019

1,30

Laju Erosi (LE) (ton/Ha/ Tahun) 57,98

2

13.768,98

3

BanceaPanja Taipa

25,17

21,73

0,0028

2,02

36,37

9,12

3.727,95

12,15

25,25

0,0067

9,84

14,89

5,39

4

Meko

46.793,16

54,89

15,53

0,0021

2,14

50,9

13,49

5

Salukaia

7.108,53

16,31

26,72

0,0061

7,35

18,85

6,69

6

Toinasa

7.826,36

12,45

50,49

0,0055

8,62

25,05

9,15

7

Saluopa589,51 5,64 Mayakeli Peura97,26 5,30 Sangele DulumaiTokilo 9.359,51 8,59 Sumber : PPLH UNTAD, 2010

238,59

0,0035

0,92

42,39

6,91

124,50

0,0033

11,28

14,89

5,47

2,85

25,2

7,13

No

8 9

126,84

II - 25

0,0025

Kemiringan Sungai (% S)

Laju Sedimentasi Sungai (LSS) (ton/tahun) 12,14


b. Kerusakan Lahan Hasil analisis tingkat kerusakan

lahan di kawasan danau Poso

menunjukkan bahwa umumnya di daerah usaha pertanian berada pada tingkat kerusakan agak rusak (AR) sampai rusak (R). Sedangkan lahan terbuka pada semua sub DAS memiliki status rusak baik pada lereng 25 - 45% maupun di atas 40%. Pada Tabel 2.5 menunjukkan bahwa tingkat kerusakan lahan berdasarkan tipe penggunaan lahan untuk semua sub DAS. Tabel 2.5 Tingkat kerusakan lahan pada kawasan danau Poso Tingkat Kerusakan Penggunaan Lahan Hutan Primer (X1) Lereng 25-40 % >40 % Hutan Sekunder (X2) Lereng 25-40 % >40 % Sawah (X3) Semak Belukar (X4) Lereng 25-40 % >40 % Kebun Campuran (X5) Lereng 25-40 % >40 % Tegalan (X6) Lereng 25-40 % >40 % Padang Rumput (X7) Lereng 25-40 % >40 % Lahan Terbuka (X8) Lereng 25-40 % >40 % Pemukiman (X9)

1

2

3

4

5

6

B B

B B

B B

B B

B B

B B

AR AR B

B B B

AR AR B

B B B

B B B

B B B

B B B

AR B

-

B B

AR B

B B

B B

R R

AR AR

AR AR

R R

AR AR

AR AR

R R

-

AR AR

-

-

-

AR B

-

-

AR AR

-

AR AR

AR B

-

-

AR B

-

-

R R AR

R R B

-

-

-

-

-

AR

B

B

R R AR

B

B

R R B

7

-

8

9

-

-

B B

B

B

B B

B B

-

AR AR

AR R

AR AR

Sumber: PPLH UNTAD, 2010 Keterangan: AR = Agak Rusak, B=Baik, R = Rusak 1 = Sub DAS Kodina; 2 =Sub DAS Bancea-Panja; 3=Sub DAS Taipa; 4= Sub DAS Meko; 5 = Sub DAS Salukaia ; 6=Sub DAS Toinasa ; 7= Sub DAS Saluopa-Mayakeli; 8 = Sub DAS Peura-Sangele; dan 9 = Sub DAS Tokilo Dulumai.

II - 26


Berdasarkan tabel 2.5 menunjukkan bahwa kondisi kerusakan lahan di kawasan DAS Danau Poso berada pada kondisi tingkat kerusakan (degradasi) lahan dari kondisi masih baik (B), agak rusak (AR) sampai dengan rusak (R). Pada kawasan hutan primer (hutan rapat) kondisi lahannya masih tergolong baik, kecuali hutan sekunder (hutan jarang) pada Sub DAS Kodina-Boe dan Sub DAS Meko yang memiliki tingkat kerusakan pada tahap agak rusak (AR). Pada kondisi lahan dengan tingkat degradasi agak rusak dibutuhkan perhatian dari semua pihak karena pada wilayah tersebut telah terdapat kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perusakan ekosistem DAS. Secara umum, bagian tengah dan hilir sub DAS sekitar kawasan Danau Poso yang dinilai agak rusak terutama pada terutama pada daerah berlereng curam sampai dengan sangat curam dengan tiper penutupan lahan berupa lahan terbuka (tanah gundul dan padang rumput), tegalan dan ladang, serta beberapa lokasi pada liputan vegetasi kebun campuran. Mengingat terjadinya kecenderungan ke arah kerusakan lahan dari kondisi baik menjadi agak rusak dan kondisi agak rusak menjadi rusak, maka perlu diupayakan adanya tata kelola kawasan DAS yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air di wilayah DAS Danau Poso. Alokasi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai fungsinya dihimbau untuk dihentikan dan dikembalikan kepada fungsi semula, tanahtanah yang tergolong curam sampai sangat curam dengan jenis tanah peka erosi agar dikelola menjadi kawasan perlindungan setempat. Untuk mencapai maksud tersebut maka perlu diupayakan adanya payung kelembagaan yang mampu mengamankan kawasan DAS dari kerusakan dengan melibatkan para pihak terkait dalam bentuk forum koordinasi pengelolaan DAS terpadu.

II - 27


II - 28


2.3.2. Kerusakan Sempadan Kerusakan sempadan berdasarkan hasil survey dan analisis Peta Citra Lansad 7 ETM ban 542 menunjukkan bahwa kawasan Danau Poso telah mengalami pendangkalan akibat dari degradasi lahan di mana hampir seluruh bagian sisi tepi Danau Poso mengalami pendangkalan yang cukup serius terutama pada DAS-DAS yang kondisinya telah rusak (DAS KondinaBoe, Bancea/Panja, Meko dan DAS Saluopa- Mayakeli) dan diperkirakan telah mencapai luas 7.072,64 Ha ( 19,28 % ) dari luas Danau Poso +/36.677 ha yang telah mengalami pendangkalan baik kategori dangkal ataupun agak dangkal. Tabel 2.6 Prakiraan Tingkat Pendangkalan Danau Poso No 1 1 2 3 4 5 6

Sub DAS

Luas DAS

2 3 Kodina-Boe 48.875,14 Bancea-Panja 13.768.98 Taipa 3.727,96 Meko 46.793,16 Salukaia 7.108,53 Toinasa 7.826,36 Saluopa7 7.589,51 Mayakeli 8 Peura-Sangele 3.497,26 Dulumai9 9.359,51 Tokilo Danau Bagian 10 Tengah Jumlah 148.546,41 Sumber : PPLH UNTAD, 2010

Agak Dalam (20-40 m) 6 -

Dalam (>40 m)

Jumlah (Ha)

4 197,06 232,77 100,47 121,01 62,01 214,66

Agak Dangkal (10-20 m) 5 2.355,14 204,04 528,14 1.000,07 -

7 1.412,14 3.063,24 1.907,79 1.802,42 1.259,10 3.650,77

8 3.964,34 3.500,05 2.536,40 2.923,50 1.321,11 3.865,43

525,46

208,07

1.205,32

-

1.938,85

184,16

859,51

4.254,30

-

5.298,27

75,85

203,92

-

2.281,91

2.561,68

8.767,37

8.767,37

24.144,74

36.677,00

Dangkal (<10 m)

1.713,45

5.359,19

5.459,62

Berdasarkan tabel 2.6 menunjukkan bahwa akibat terjadinya degradasi lahan menyebabkan hampir seluruh bagian sisi tepi Danau Poso mengalami pendangkalan yang cukup serius terutama pada DASDAS yang kondisinya telah rusak (DAS Kodina-Boe, Bancea/Panja, Meko, dan DAS Saluopa-Mayakeli). Dari total luas Danau Poso yaitu ± 36.677 Ha, terdapat sekitar 19,28% atau diperkirakan mencapai luas

II - 29


7.072,64 Ha yang telah mengalami pendangkalan baik kategori dangkal ataupun agak dangkal. Pendangkalan tersebut akan mempengaruhi daya tampung danau yang pada akhirnya dapat mengurangi umur danau. Dengan demikian jika hal ini tidak segera ditangani, maka pendangkalan akan terus terjadi dan daya tampung danau akan semakin berkurang.

2.3.

KONDISI DAN PERMASALAHAN KELEMBAGAAN Ada beberapa hal yang sering menjadi permasalahan dalam pengembangan kawasan Danau Poso, di mana permasalahan tersebut bersifat multidimensional terutama dalam manajemen kelembagaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim PPLH Universitas Tadulako beberapa permasalahan tersebut antara lain : a. Kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini menggunakan pendekatan kebijakan topdown approach dan bersifat sektoral serta kedaerahan, sehingga diperlukan koordinasi antara bottom up dan top-down approach b. Belum terciptanya pengelolaan sumberdaya air dengan menggunakan pendekatan regional, c. Belum tersedianya data base pengelolaan lingkungan hidup yang mengintegrasikan antara teknologi penginderaan jauh (remote sensing) dengan sistem informasi geografi yang lebih akurat. d. Belum berjalannya pengembangan sistem monitoring dan evaluasi lingkungan danau yang diintegrasikan dengan sistem

informasi

lingkungan danau. Akibatnya keterbatasan akan akses data dan informasi tersebut tidak berjalan efektif sehingga antar sektor lembaga bekerja sendiri tanpa dukungan antar instansi terkait.

II - 30


e. Belum adanya master plan dalam pengelolaan kawasan danau Poso mengakibatkan program yang dijalankan bersifat sektoral sehingga terjadi overlapping program dan pemborosan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka strategi pengembangan kelembagaan pengelolaan perairan danau harus didorong agar lebih

bersifat partisipatif. Di mana peran pemerintah melalui

departemen atau dinas terkait sangat diharapkan untuk bertindak sebagai fasilitator dalam pengembangan kelembagaan pengelolaan partisipatif tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain :

 Pembentukan forum untuk pertemuan-pertemuan koordinatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk penyusunan kerangka kelembagaan, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi-strategi pengelolaan, termasuk di dalamnya programpogram implementasi kebijakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Pertemuan demikian juga harus menyepakati bentuk kelembagaan serta yang akan dibentuk beserta struktur organisasi di dalamnya;  Memperjuangkan aspek legal kesepakatan pengelolaan yang telah ditetapkan untuk dijadikan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah yang bersifat mengikat;

 Untuk implementasi kebijakan serta strategi pencapaian sasaran

selanjutnya

disusun

master

plan

kawasan

perairan

danau.

Penyusunan master plan juga memerlukan keterlibatan masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah, ditambah tenaga-tenaga ahli terkait yang dapat memberikan masukan-masukan informasi untuk pengambilan keputusan yang akurat.

II - 31


2.4. Kondisi dan Permasalahan Kemasyarakatan

Mengingat ekosistem danau memiliki multi fungsi dan manfaat, maka pengelolaan danau harus dilaksanakan secara terencana dan penuh kehatihatian agar potensi danau dapat termanfaatkan secara optimal dan kegiatannya diprioritaskan pada kawasan danau yang memiliki potensi pemanfaatan tinggi serta kawasan yang telah mengalami degradasi, selain itu kegiatan pengelolaan danau juga harus diprioritaskan bagi kesejahteraan masyarakat. Komunitas masyarakat yang sadar akan pentingnya suatu kawasan danau (khususnya bagi kehidupan manusia), serta mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memanfaatkan danau secara bijaksana, akan memelihara keberadaan danau dengan berbagai fungsi dan nilai pentingnya. Berdasarkan pada prinsip ini maka danau dapat terjaga dengan sendirinya oleh komunitas masyarakat. Pengalaman

menunjukkan

bahwa

pengelolaan

danau

yang

melibatkan berbagai pemangku kepentingan khususnya masyarakat lokal, lebih memberikan kepastian keberlanjutan pengelolaan dibandingkan kegiatan serupa yang dilakukan tanpa peran aktif masyarakat lokal. Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan danau harus dimulai sejak identifikasi isu pengelolaan, penentuan alternatif pengelolaan isu danau, implementasi rencana kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi efektivitas pengelolaan berdasarkan kriteria yang disepakati. Danau dimanfaatkan oleh beragam pemangku kepentingan, akibatnya pengelolaan danau menjadi rawan konflik dan di beberapa tempat memicu rusaknya sumberdaya hayati. Oleh sebab itu, pengelolaan danau harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

II - 32


Selama ini, pengelolaan danau masih dilakukan secara sektoral dan regional serta belum memiliki kejelasan mengenai peran dan pembagian tanggung jawab bagi masing-masing pemangku kepentingan. Evaluasi dari kegiatan seringkali didasarkan pada kepentingan masing-masing sektor sehingga tidak jarang menimbulkan konflik diantara para pengguna. Secara umum, untuk pengelolaan (perencanaan, implementasi kegiatan, monitoring dan evaluasi) yang terintegrasi diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, swasta, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan masyarakat sekitar yang ada di kawasan danau Poso.

II - 33


BAB III GERAKAN PENYELAMATAN DANAU POSO

3.1

Penentuan Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang Kawasan Danau Poso Program penyelamatan Danau Poso merupakan program yang sangat penting bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat di pesisir Danau Poso. Danau Poso merupakan sumberdaya alam yang sangat terkait dengan hajat hidup masyarakat. Secara ekologis danau merupakan habitat dari berbagai biota air, juga berfungsi sebagai pengendali banjir. Secara ekonomi Danau Poso merupakan sumber mata pencaharian petani dan nelayan di sekitarnya, juga berfungsi sebagai sarana transportasi dan obyek wisata. Dengan upaya penyelamatan ini diharapkan Danau Poso dapat memberikan manfaat yang secara berkelanjutan, baik manfaat ekonomi maupun manfaat ekologis. Upaya penyelamatan Danau Poso perlu dilakukan melalui kajian lingkungan eksternal dan internal sehingga upaya yang dilakukan tersebut efektif dalam mencapai sasaran. Kondisi dan karakteristik lingkungan eksternal dan internal perlu dianalisis sehingga dapat diketahui dampak penting ditimbulkan dan dapat ditetapkan rencana-rencana strategis yang mungkin dapat dilakukan. Untuk mengetahui kondisi eksternal dan internal yang dibutuhkan dalam upaya penyelamatan Danau Poso, dilakukan analisis SWOT yaitu menganalisa lingkungan eksternal dan internal yang dimiliki kawasan Danau Poso. Adapun lingkungan internal yang dimaksud adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem yang berasal dari dalam danau Poso itu sendiri, dan lingkungan eksternal berasal dari luar badan air danau Poso. Adapun faktor-faktor internal terdiri atas kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) kawasan Danau Poso, sedangkan faktor-faktor eksternal terdiri atas peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat). Analisis SWOT disajikan pada tabel 3.1 berikut ini :

III-34


Tabel 3.1 Analisis SWOT upaya penyelamatan danau Poso Peluang (O)

Eksternal







Internal











Tingginya tingkat penyusutan/pendangk alan danau Hilangnya keragamanhayati danau Poso Hilangnya pekerjaan dan sumber pendapatan masyarakat pesisir danau Poso

Kekuatan (S)

Rencana Strategis (SO)

Rencana Strategis (ST)

Komitmen yang kuat pemerintah dan masyarakat terhadap penyelamatan danau Poso Adanya potensi alam yang cukup untuk pengembangan usaha termasuk pariwisata





Kelemahan (W) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian danau Poso  Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola danau Poso  Rendahnya taraf hidup masyarakat pesisir danau Poso  Belum adanya Perda tentang pengelolaan danau Poso 

Terbukanya peluang untuk pengembangan kawasan wisata danau Poso Terbukanya alternatif diversifikasi usaha pertanian dengan komodisitas unggulan Tersedianya dana dari pemerintah

Ancaman (T)



Melakukan dokumentasi dan publikasi potensi danau Poso Melakukan promosi wisata danau Poso yang ramah lingkungan

Rencana Strategis (WO)  Membentuk kelompok pencinta dan penyelamat danau Poso  Melakukan sosialisasi program penyelamatan danau Poso  Melakukan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha produktif

Melakukan konservasi pada zona penyangga dan hulu yang menjadi sumber pendangkalan danau Poso  Memulihkan keanekaragaman hayati danau melalui pemantuan kualitas air dan identifikasi biota air Rencana Strategis (WT)  Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian danau Poso  Penciptaan lapangan kerja baru sebagai sumber pendapatan masyarakat  Mengupayakan lahirnya Perda pengelolaan danau Poso  Mengadakan Pusat Informasi Pesisir Danau Poso di lokasi strategis

Berdasarkan inventarisasi dan identifikasi program penyelamatan danau Poso maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang perlu mendapat penanganan serius utamanya pada daerah aliran sungai (DAS) dan daerah tangkapan air danau (DTA) serta sempadan danau, potensi kerusakan yang dapat terjadi pada umumnya adalah:

III-35


Kerusakan lingkungan dan erosi lahan yang disebabkan oleh penebangan hutan dan pengolahan lahan yang tidak benar, sehingga menimbulkan erosi dan sedimentasi dan menyebabkan pendangkalan serta penyempitan danau. Pembuangan limbah domestik, industri, dan pertanian yang menyebabkan pencemaran air danau. Berbagai kegiatan yang berlangsung pada perairan danau juga berpotensi merusak ekosistem akuatik, yaitu: Penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya (overfishing). Pembudidayaan ikan dengan keramba jaring apung yang tidak terkendali sehingga berpotensi pembuangan limbah pakan ikan dan pencemaran air. Pengambilan air danau sebagai air baku ataupun sebagai tenaga air (PLTA) yang kurang memperhitungkan keseimbangan hidrologi danau sehingga mengubah karakteristik permukaan air danau dan sempadan danau. Dalam upaya penyelamatan Danau Poso perlu dilakukan kajian lingkungan eksternal dan internal sehingga upaya yang dilakukan tersebut efektif dalam mencapai sasaran. Kondisi dan karakteristik lingkungan eksternal dan internal perlu dianalisis agar dapat diketahui dampak penting yang mungkin terjadi, sehingga perlu ditetapkan rencana-rencana strategis. Pelaksanaan program dilakukan berdasarkan beberapa pendekatan yaitu: Pendekatan ilmiah, dalam setiap kegiatan diterapkan inovasi teknologi untuk memecahkan masalah. Pendekatan partisipatif, masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan program dengan pengawalan dan pengawasan dari instansi terkait. Pendekatan integratif dan koordinatif, program dilakukan secara terpadu oleh berbagai stakeholders.

III-36


Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akan dirumuskan programprogram yang diharapkan dapat menyelamatkan danau Poso.

Dalam

pelaksanaannya Program-program tersebut dikelompokkan menjadi 2 program besar, yaitu 1) Program Super Prioritas dan 2) Program Prioritas.

Untuk

mencapai hal tersebut maka akan dilaksanakan secara periodik, di mana pendekatan program-program tersebut akan diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang saling mendukung. Beberapa program super prioritas dan prioritas dalam menyelamatkan danau Poso antara lain : PROGRAM SUPER PRIORITAS (POKOK) 1. Pengendalian Pencemaran Air, Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air 2. Penyelamatan ekosistem DAS dan DTA 3. Konservasi Sumberdaya dan Keanekaragaman Hayati

PROGRAM PRIORITAS (PENUNJANG) 1. Pemanfaatan Sumberdaya Air Danau 2.

Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat

PROGRAM SUPER PRIORITAS (POKOK) 1. Pengendalian Pencemaran Air, Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Untuk mengetahui kualitas air sungai/danau yang ada dilokasi studi, dilakukan pengamatan dan pengukuran kualitas air berdasarkan sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan suatu unit kesatuan ekosistem sehingga segala kegiatan melalui pengamatan air, baik kualitas maupun kuantitasnya. Baku mutu kualitas air yang digunakan dalam kaitannya dengan studi yaitu peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

III-37


Karakterisasi Sifat Fisik – Kimia Air Kondisi kualitas air danau Poso mengalami penurunan akibat adanya buangan limbah domestik, limbah pertanian, aktivitas budidaya yang dilakukan di dalam danau, sedimentasi danau akibat erosi di daerah hulu sungai. Tujuan: Mengetahui kualitas air melalui pengukuran parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi Ruang Lingkup Kegiatan: Pengukuran kualitas air danau Poso dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi 21 titik, di mana titik pengambilan sampel dilakukan pada inlet, outlet, pertengahan danau, bagian tepi danau, serta identifikasi biota air yang ada di danau Poso serta ekosistemnya. Parameter kualitas air yang diukur meliputi parameter fisika, parameter kimia, dan parameter mikrobiologi. Input

: dana untuk alokasi SDM, tenaga ahli, dan alat

Output

: Data kualitas air dengan beberapa parameter, dan data biota air serta ekosistemnya

Outcome

: Tersedianya data akurat kualitas air Danau Poso dalam rangka rencana pengelolaan dan pemulihan lingkungan

Benefit

: Mengetahui baku mutu air Danau Poso

Impact

: Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kualitas air dan pengendalian pencemaran air

Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Pemantauan kualitas air sangat diperlukan mengingat kondisi kualitas air danau Poso sudah mulai tercemar oleh beberapa buangan limbah domestik, limbah pertanian, dan limbah industri berdasarkan studi pendahuluan yang pernah dilakukan. Dengan demikian maka pemantauan kualitas air secara berkala perlu dilakukan untuk III-38


mendapatkan data secara komprehensif, sehingga dampak yang mungkin ditimbulkan oleh adanya berbagai aktivitas masyarakat dapat dieliminer dengan menerapkan kebijakan yang berwawasan lingkungan. Ruang Lingkup Kegiatan: Untuk mendapatkan data secara komprehensif maka pemantauan dan evaluasi kualitas air dilakukan pengambilan sampel secara berkala. Input


Output

: Data kualitas air secara berkala

Outcome

: Tersedianya data akurat kualitas air Danau Poso dalam rangka rencana pengelolaan dan pemulihan lingkungan

Benefit

: Mengetahui baku mutu air Danau Poso.

Impact

: Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Tersedianya data kualitas air secara berkala sangat menguntungkan utamanya

dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan danau Poso. Hal ini berkaitan erat dengan daya tampung beban pencemaran air danau. Di mana dengan mengetahui daya tampung beban pencemaran, maka Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan regulasi berupa penetapan zona yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan industri, lingkungan perumahan, dan kegiatan pertanian. Adanya penetapan zona tersebut akan memberi dampak terhadap kualitas air danau, sehingga danau punya kemampuan dalam memulihkan diri dari pencemaran yang masuk ke dalam badan perairan. Dengan demikian maka status mutu air danau Poso secara tidak langsung dapat diketahui dengan adanya penetapan zona tersebut.

III-39


2. Penyelamatan Ekosistem DAS dan DTA Secara alami danau akan mengalami pendangkalan meskipun memerlukan waktu yang relatif lama. Pendangkalan danau dapat dipercepat karena aktivitas manusia di daerah DTA seperti tingginya laju sedimentasi dan erosi. DAS dan DTA yang rusak menyebabkan fluktuasi debit banjir di musim hujan dan debit sangat rendah di musim kemarau dengan perbedaan yang sangat drastis. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang masuk ke Danau Poso sebagian besar berada di Kecamatan Pamona Selatan dan curah hujannya cukup tinggi. Sehingga dari data curah hujan yang ada sangat menguntungkan. Secara garis besar DAS Danau Poso dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu hulu, tengah dan hilir. a. Daerah Hulu Daerah ini merupakan daerah yang mempunyai kelandaian cukup terjal, lebih daripada 25 %. Kemiringan lahan di bagian ujung hulu mencapai 25-40%. Di atas hulu yang berada di lereng pegunungan kemiringan mencapai lebih dari 40 %. b. Daerah Tengah Merupakan daerah dengan kelandaian sedang, berkisar 8 %. Di beberapa bagian dijumpai kemiringan yang agak besar sampai 15 %. Kawasan ini merupakan daerah pertanian, khususnya tanaman padi dan tegalan dan semak belukar. c. Daerah Hilir Merupakan dataran rendah dengan kelandaian kecil kurang dari 2 %. Di areal ini terdapat persawahan dan tegalan serta kebun di beberapa lokasi. Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Poso sebagian besar terletak di empat kecamatan yaitu Kecamatan Pamona Selatan, Pamona Barat, Pamona Utara, dan

III-40


Pamona Timur. Tepi bagian timur danau sangat curam hanya didaratan DAS Kodina dan Bancea yang agak landai. Ruang Lingkup Kegiatan: Pengumpulan data tentang letak, luas, pola dan struktur pengelolaan serta tingkat degradasi lahan pada kawasan Danau Poso. Data yang dikumpulkan masingmasing lokasi adalah letak, luas, dan status lahan menurut geografis dan administrasi pemerintahan, kondisi penutupan lahan, kelerengan lahan, tingkat erosi, manajemen konservasi (bila ada) dan produktivitas lahan (khusus pada kawasan budidaya usaha pertanian) sekitar danau. Selain itu teridentifikasinya potensi dan permasalahan, serta terciptanya keserasian dan keterpaduan pemanfaatan kawasan Danau Poso. Sasaran lokasi kegiatan adalah lokasi yang termasuk dalam daerah tangkapan air (cathment area) Danau Poso yang penetapannya diperoleh dari hasil analisis peta rupa bumi skala 1:50.000 dan citra landsat 7 ETM band 542 skala 1:50.000. Input


Output

: tersusunnya laporan yang memuat data/informasi serta analisis mengenai nilai-nilai dari parameter penilaian kerusakan lahan menurut dengan fungsinya sehingga dapat digunakan dalam penyusunan rencana program kegiatan pencegahan dan pengendalian degradasi lahan di kawasan Danau Poso.

Outcome

: Peningkatan kesadaran masyarat di pesisir dan hulu danau terhadap pelestarian lingkungan Danau Poso

Benefit

: Mengurangi laju degradasi hulu, pesisir dan perairan Danau Poso dengan aktivitas usaha masyarakat yang tidak ramah lingkungan.

Impact

: Meningkatkan kualitas SDM lingkungan

III-41


3. Konservasi Sumberdaya dan Keanekaragaman Hayati Suatu ekosistem yang mempunyai keanekaragam yang tinggi mempunyai kestabilan ekologi yang tinggi pula. Pada suatu ekosistem danau misalnya apabila tumbuh massal gulma air atau algae berarti didominasi oleh satu jenis tumbuhan, keanekaragamannya rendah. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati ekosistem air tawar disebabkan oleh 5 faktor, yaitu: 1. Penangkapan berlebihan (over exploitation) dan dengan cara yang merusak seluruh biota air. 2. Kerusakan habitat oleh pelumpuran, pendangkalan dan penurunan permukaan air serta penyempitan perairan danau. 3. Kerusakan kualitas air oleh pencemaran dari DAS, DTA, sempadan dan kegiatan pada perairan danau 4. Perubahan pola aliran air 5. Invasi oleh jenis-jenis hewan eksotis. Ketidakseimbangan ekosistem danau yang diakibatkan oleh proses degradasi lahan menyebabkan biota perairan danau mengalami tekanan yang cukup signifikan. Hal ini dapat diketahui dari menipisnya unsur hara, penurunan kualitas air, dan penurunan volume danau. Dengan adanya kondisi tersebut maka perlu dilakukan restocking keanekaragaman hayati. Ruang Lingkup Kegiatan : 1. Persiapan 2. Pelaksanaan 3. Monitoring dan Evaluasi Input

: Dana untuk restocking.

Output

: Jenis dan banyaknya jenis biota yang direstocking.

III-42


Outcome

: Mengembalikan ketersediaan sumberdaya hayati danau.

Benefit

: Mengembalikan fungsi Ekonomis dan Lingkungan danau

Impact

: Kelestarian sumber daya alami Danau Poso

PROGRAM PRIORITAS (PENUNJANG) 1.

Pemanfaatan Sumberdaya Air Danau Beberapa fungsi danau secara ekosistem adalah sebagai berikut: (1) sebagai sumber plasma nutfah yang berpotensi sebagai penyumbang bahan genetik; (2) sebagai tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora/fauna yang penting, (3) sebagai sumber air yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat sekitarnya (rumahtangga, industri dan pertanian); (4) sebagai tempat penyimpanan kelebihan air yang berasal dari air hujan, aliran permukaan, sungai-sungai atau dari sumber-sumber air bawah tanah; (5) memelihara iklim mikro, di mana keberadaan ekosistem danau dapat mempengaruhi kelembaman dan tingkat curah hujan setempat; (6) sebagai sarana transportasi untuk memindahkan hasil-hasil pertanian dari tempat satu ke tempat lainnya; (7) sebagai penghasil energi melalui PLTA; (8) sebagai sarana rekreasi dan objek pariwisata (Connell & Miller,1995). Pengelolaan danau harus dilaksanakan secara terencana, agar potensi danau

dapat termanfaatkan secara optimal dan kegiatannya diprioritaskan pada kawasan danau yang memiliki potensi pemanfaatan tinggi serta kawasan yang telah mengalami degradasi, selain itu kegiatan pengelolaan danau juga harus diprioritaskan bagi kesejahteraan masyarakat.

III-43


Ruang Lingkup Kegiatan : Penyusunan master plan tata guna air danau, Water Management pemanfaatan air danau untuk keperluan pengairan, air baku, PLTA dan lain-lain Input

: Dana untuk alokasi Sumber Daya Manusia, Tenaga Ahli, dan Teknologi.

Output

: Peningkatan sumberdaya air danau

Outcome

: Mengembalikan ketersediaan sumberdaya air danau.

Benefit

: Mengembalikan fungsi Ekonomis dan Lingkungan danau

Impact

: Kelestarian sumber daya alami Danau Poso

2.

Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat Masyarakat memiliki peranan sangat penting dalam keberhasilan gerakan

penyelamatan danau. Kearifan lokal yang ada perlu dilestarikan, di mana dalam implementasinya pengelolaan dan konservasi Danau Poso dapat diperkaya dengan pengetahuan dan ketrampilan. Hal ini sangat diperlukan karena pengelolaan yang bottom up, yaitu pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat dilaksanakan secara terpadu, desentralistik dan partisipatif untuk menangani permasalahan lingkungan dengan partisipasi aktif dan peran serta masyarakat (KLH, 2008). Ruang Lingkup Kegiatan : 1. Persiapan 2. Pembentukan kelembagaan yang melibatkan seluruh stakeholder 3. Sosialisasi kelembagaan dan peranannya kepada masyarakat 4. Evaluasi Input

: Dana untuk alokasi Sumber Daya Manusia, Tenaga Ahli, dan Teknologi.

Output

: Lembaga Pengelola Danau Poso

III-44


Outcome

: Peningkatan kesadaran masyarat di pesisir danau terhadap pelestarian lingkungan Danau Poso

Benefit

: Tumbuhnya partisipasi stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam Penyelamatan Danau Poso.

Impact

: Meningkatkan kualitas lingkungan danau.

III-45


MATRIKS USULAN PROGRAM SUPER PRIORITAS DAN PRIORITAS PENYELAMATAN DANAU POSO Target Capaian Permasalahan

Pencemaran air oleh limbah domestik, industri, dan pertanian

Kegiatan

Kualias air

Daya tampung beban pencemaran Status mutu air

Indikator/output

Baseline

2014

2015

2016

Program Super Prioritas Pengendalian Pencemaran Air, Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air DO (mg/L) Baku Mutu Air Kelas II. COD (mg/L) Kepmen LH BOD (mg/L) 114/03 pH TN (mg/L) TP (mg/L) TDS (mg/L) TSS (mg/L) Logam berat (mg/L) mikrobiologi DO (mg/L) KepMen LH COD (mg/L) 110/03 BOD (mg/L) Cl (mg/L) tercemar atau tidak KepMen LH tercemar 115/03

III-34

2017

2018

Pelaksana/Penanggung Jawab

BLHD, KLH, Kementrian PU, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Pertanian


Permasalahan Penanganan lahan kritis, erosi, banjir, dan sedimen

Target Capaian 2014 2015 2016 2017 Program Super Prioritas Penyelamatan Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Rehabilitasi lahan kritis Luas lahan sangat secara teknis kritis (ha) Kegiatan

Indikator/output

Rehabilitasi lahan kritis secara vegetatif

Luas lahan sangat kritis (ha)

Pengembangan agroforestry

Hutan rakyat (ha)

Pembuatan bronjong/pelindung tebing Monitoring debit dan sedimen

Baseline

Laju erosi (ton/ha/thn) Laju sedimentasi (ton/thn)

III-35

Pelaksana/Penanggung Jawab 2018

BLHD, KLH, Kementrian PU, Kementrian Pertanian, dan Kementrian Kehutanan


Permasalahan Menurunnya ikan endemik , terjadinya introduksi ikan invasive serta terputusnya jalur ruaya

Permasalahan Penurunan tinggi muka air danau akibat (pemanfaatan PLTA, pengambilan air baku, dan irigasi

Kegiatan

Penyusunan rencana pengelolaan perikanan danau Pengembangan perikanan tangkap ramah lingkungan Penertiban teknik penangkapan ikan Restocking (penebaran) benih ikan endemik

Target Capaian 2014 2015 2016 2017 Program Super Prioritas Konservasi Sumberdaya dan Keanekaragaman Hayati % Peningkatan Jumlah terselamatkan populasi dan populasi ikan jenis ikan endemik spesis endemik Indikator/output

Baseline

Target Capaian 2014 2015 2016 2017 Program Prioritas Pemanfaatan Sumberdaya Air Danau Penyusunan master plan tata guna air danau berupa pemanfaatan/fungsi air danau sebagai : Kegiatan

Indikator/output

1.

Sumber air baku

Liter/detik

2.

Debit air ke PLTA

m /detik

3.

Debit ke saluran irigasi Luas karamba Irigasi dari danau Poso

m /detik

4. 5.

3

3

ha ha

Baseline

% peningkatan debit air dan % peningkatan pemanfaatan sebagai sumber air baku

III-36


BLHD, KLH, Kementrian Kelautan dan Perikanan


BLHD, KLH, Kementrian PU, Kementrian Pertanian, dan Kementrian Kehutanan


Permasalahan Rendahnya keterlibatan masyarakat dan kearifan lokal dalam penyelamatan ekosistem danau

Kegiatan

Pengoptimalan tenaga kerja lokal dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi

Target Capaian 2014 2015 2016 2017 Program Prioritas Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat Pendapatan perkapita (rupiah), luas lahan kritis (ha), hutan rakyat (ha) Indikator/output

Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

Pentaatan pemanfaatan sempadan (%)

Efisiensi pemanfaatan fungsi air danau

Sumber air baku (liter/detik), debit air ke PLTA 3 (m /detik), debit air ke saluran irigasi 3 (m /detik) Jumlah kelompok peduli lingkungan

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam aksi peduli lingkungan Sinergisme pemerintah, masyarakat, stakeholders, dan perguruan tinggi dalam aksi peduli lingkungan

Baseline

III-37


BLHD, KLH, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Pertanian, Kementrian PU, Kementrian Kehutanan, Kementrian Sosial, Bappenas, dan BPS


BAB IV REKOMENDASI

Keberhasilan Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Poso sangat tergantung pada komitmen para pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun perguruan tinggi dan LSM. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang kuat antar lembaga, dukungan dana, dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat dilakukan secara bertahap. Guna mendukung keberhasilan tersebut, maka sangat diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap program berjalan. Unit pemantauan dan evaluasi dapat merupakan lembaga Ad-Hoc yang dibentuk oleh Gubernur dan memiliki kekuatan hukum. Lembaga tersebut dapat dibentuk dengan mengembangkan kebijakan dan penguatan kelembagaan yang telah ada tanpa membentuk lembaga baru. Unit pemantauan dan evaluasi diperlukan sejak rancangan disusun dan dilaksanakan secara terpadu untuk menjamin implementasi program berjalan sesuai dengan perencanaan program Gerakan Penyelamatan Danau Poso.

IV - 38

GERAKAN PENYELAMATAN DANAU POSO.pdf

Recommend Documents