A.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Hubungan antarnegara saat ini sudah tidak dapat lagi menghindari terjadinya perdagangan. Relasi terjadi karena adanya keunggulan komparatif yang dimiliki oleh setiap negara. Kebutuhan akan perdagangan dilakukan untuk memenuhi kehidupan dan kesejahteraan para penduduk di setiap negara. Kegiatan perdagangan antarnegara ini membutuhkan sebuah hukum (aturan) yang bersifat internasional agar tidak terjadi perselisihan.1 Aturan (hukum) ini berguna untuk membatasi atau mengatur agar tindakan – tindakan perekonomian (perdagangan) yang dilakukan oleh suatu negara tidak mengganggu kepentingan negara – negara lain. Berbagai jenis aturan yang telah disepakati bersama oleh beberapa negara kemudian menghasilkan suatu persetujuan (perjanjian) yang wajib ditaati oleh tiap – tiap negara anggotanya, adapun bentuk dari persetujuan ekonomi yang dilakukan oleh beberapa negara ini salah satunya ialah GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade). The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT atau Persetujuan Umum mengenai tarif dan perdagangan) adalah suatu perjanjian internasional dibidang perdagangan internasional yang mengikat lebih dari 1200 negara. Keseluruhan negara ini memainkan peranan sekitar 90 persen dari produk dunia. Tujuan dari persetujuan ini adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan di dalam penanaman modal, lapangan kerja dan penciptaan iklim perdagangan yang sehat. Dengan tujuan demikian, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia.2 Setelah lahirnya GATT kemudian terbentuklah suatu Organisasi perdagangan internasional yang dikenal dengan WTO. Latar belakang berdirinya World Trade Organization (WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia) tidak terlepas dari sejarah lahirnya International Trade Organization (ITO) dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Seusai Perang Dunia ke-II, masyarakat Internasional menyadari perlunya pembentukan suatu
1
http://senandikahukum.com/subsidi-perikanan-dalam-wto-dan-dampaknya-bagi-indonesia/ Oliver Long, Law and Itslimitations in the GATT Multilateral Trade System, martinus Nijhoff Publishers, 1987, hlm. 6, sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, A. Chandrawulan, Masalah –Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, Bandung : Rajawali Pers, 2004, hlm. 1 2
1
organisasi internasional di bidang perdagangan. 3 World Trade Organization atau WTO dihasilkan dari Putaran Uruguay GATT (1986-1993). Organisasi ini memiliki kedudukan yang unik karena ia berdiri sendiri dan terlepas dari badan kekhususan PBB. Pembentukan WTO ini merupakan realisasi dari cita-cita lama negara-negara pada waktu merundingkan GATT pertama kali (1948). Yakni hendak mendirikan suatu organisasi perdagangan internasional (yang dulu namanya adalah International Trade Organization atau ITO).4
Rumusan Masalah 1. 2. 3. 4.
Bagaimana sejarah perkembangan GATT ke WTO ? Apakah tujuan dan fungsi GATT/ WTO ? Apa prinsip – prinsip dalam GATT dan WTO ? Bagaimana keanggotaan dalam GATT/ WTO ?
3
Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional, Bandung : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.
115 4
Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional : Prinsip – Prinsip dan Konsepsi Dasar, Bandung, 2004, hlm. 32
2
B.
PEMBAHASAN
Sejarah Perkembangan GATT ke WTO Jika melihat sejarah perdagangan internasional, maka akan terlihat pada awalnya hubungan itu dilakukan secara bilateral. Ada dua pendapat yang mengemuka. Pertama; hal tersebut dilakukan karena kedekatan wilayah. Kedua; hal tersebut dilakukan berdasarkan motif kepentingan nasional, baik ekonomi maupun politik. Menurut penelitian dari Robertino V Fiorentino, Luis Verdeja dan Christelle Toqueboeuf, perjanjian perdagangan didasari dari motif politik dan ekonomi ketimbang alasan geografis. Perjanjian perdagangan secara bilateral ini ternyata belum memberikan hasil yang sukses, karena kebutuhan antarnegara yang semakin kompleks. Menguatnya regionalisme pada awal tahun 1960 menarik perhatian negara-negara untuk menguatkan kembali kerjasama regional, khususnya dibidang perdagangan. Perkembangan berikutnya adalah mulai bermuculan perjanjianperjanjian regional dibidang perdagangan. Sebelum lahirnya perjanjian perdagangan regional, dunia internasional sudah menyepakati perjanjian perdagangan multilateral yaitu GATT. Dalam ketentuan GATT sendiri telah mengatur tentang diperbolehkannya pembentukan perjanjian perdagangan regional dengan syarat tidak mengganggu proses liberalisasi perdagangan dan kompetisi bebas.5 GATT dibentuk sebagai suatu dasar (atau wadah) yang sifatnya sementara setelah Perang Dunia II. Pada masa itu timbul kesadaran masyarakat internasional akan perlunya suatu lembaga multilateral di samping bank dunia dan IMF.6 Kebutuhan akan adanya suatu lembaga multilateral yang khusus ini pada waktu itu sangat dirasakan benar. Pada waktu itu masyaraat internasional menemui kesulitan untuk mencapai kata sepakat mengenai pengurangan dan penghapusan berbagai pembatasan kuantitatif serta diskriminasi perdagangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya praktek proteksionisme yang berlangsung pada tahun 1930-an yang sangat memukul perekonomian dunia.7 Awal sejarah pembentukan GATT berawal pada saat ditandatanganinya Piagam Atlantik (Atlantic Charter) pada bulan Agustus 1941. Salah satu tujuan dari 5
http://senandikahukum.com/perjanjian-perdagangan-regional-rta-dalam-kerangka-worldtrade-organization-wto-studi-kasus-asean-free-trade-area-afta/ 6 Oliver Long, op.cit., hlm.1 7 M.A.G. Van Meerhaeghe, International Economis Institutions, The Netherlands: Kluwer, 1987, hlm. 101, sebagaimana dikutip dalam dalam Huala Adolf, A. Chandrawulan, Masalah – Masalah Hukum Daalam Perdagangan Internasional, Bandung : Rajawali Pers, 2004, hlm. 5
3
piagam ini adalah menciptakan suatu sistem perdagangan dunia yang didasarkan pada nondiskriminasi dan kebebasan tukar-menukar barang dan jasa. Dengan tujuan tersebut, serangkaian pembahasan dan perundingan mengenai tujuan tersebut telah berlangsung antara tahun 1943-1944, khususnya antara Amerika Serikat, Inggris dan Kanada. Pada tanggal 6 Desember, Amerika Serikat pertama kalinya mengusulkan perlunya pembentukan suatu organisasi Perdagangan Internasional (ITO). Tujuan organisasi ini, menurut Amerika pada waktu itu, adalah untuk memerangi monopoli, memperluas permintaan komoditi dan mengkoordinasikan kebijakan perdagangan negara – negara.8 Pertemuan penting diselenggarakan di Jenewa dari bulan April sampai November 1947. Dari tanggal 10 April sampaia 22 Agustus, panitia melnjutkan tugasnya membuat rancangan Piagam ITO, perundingan – perundingan mengenai konsensi timbal balik yang dihasilkan dari perundingan itu dicantumkan kedalam GATT, yang di tandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947. Hasil perundingan tersebut berisi suatu kodifikasi sementara mengenai hubungan – hubungan perdagangan diantara negara – negara penandatangan. Berdasarkan persyaratan – persyaratan protokol pada tanggal 30 Oktober 1947, The General Agreement di tetapkan sejak tanggal 1 januari 1948, sambil nerlakunya ITO.9 Pada tahun 1965, GATT mendapat tambahan bagian baru, yaitu bagian keempat, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 27 juni 1965. Bagian ini khusus mengatur kepentingan perluasan ekspor negara – negara kurang maju (Pasal XXXVI – XXXVIII). Pada tahun – tahun awal, Putaran Perdagangan GATT mengkonsentrasikan negosiasi pada upaya pengurangan tarif. Kemudian pada Putaran Kennedy (pertengahan tahun 1960-an) dibahas Persetujuan Anti Dumping (Anti Dumping Agreement). Putaran Tokyo selama tahun 1970-an merupakan upaya terbesar pertama untuk menanggulangi hambatan perdagangan (non-tariff barriers) dan perbaikan sistem perdagangan. Seperti yang telah disebut diatas putaran terakhir adalah Putaran Perundingan di Uruguay yang merupakan putaran terbsar dan mengarah kepada pembentukan WTO. GATT terutama ditujukan untuk hal – hal yang terkait dengan perdagangan barang, sedangkan WTO mencakup juga perdagangan jasa, dan kekayaan intelektual (Agreement on Trade Related Aspecs of Intellectual Property Rights). Perkembangan baru lainnya yang penting dari perjanjian ini ialah disepakatinya untuk membentuk suatu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Organisasi ini memiliki kedudukan yang unik karena ia berdiri sendiri dan terlepas 8 9
M.A.G. Van Meerhaeghe, Ibid., hlm. 6 Huala Adolf, Ibid, hlm 7 - 8
4
dari badan kekhususan PBB. Pembentukan WTO ini merupakan realisasi dari citacita lama negara – negara pada waktu merundingkan GATT pertama kali (1948). Yakni hendak mendirikan suatu organisasi perdagangan internasional (yang dulu bernama ITO).
Tujuan dan Fungsi GATT/WTO Tujuan utama GATT tampak jelas pada preambule-nya. Pada pokoknya ada empat tujuan yang hendak dicapai GATT: 1) 2) 3) 4)
Meningkatkan taraf hidup umat manusia; Meningkatkan kesempatan kerja; Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia; dan Meningkatkan produksi dan tukar – menukar barang.
Selain itu juga terdapat tiga fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya : pertamai, sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur tindak lanjut perdgangan yang dilakukan oleh para pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan (the rules of the road for trade). Kedua, sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan. Disini diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan – rintangan yang mengganggu (liberalisasi Perdagangan). Dan aturan atau praktek perdagangan itu menjadi jelas, baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan penyebarluasan permberlakuan peraturannya. Fungsi Ketiga GATT adalah sebagai suatu ‘pengadilan’ internasional dimana para anggotanya menyelesaikan dagangnya dengan anggota – anggota GATT lainnya.10 WTO memiliki beberapa tujuan penting, yaitu pertama, mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Hal ini mengingat bahwa perundingan perdagangan internasional di masa lalu prosesnya sangat kompleks dan memakan waktu. Tujuan penting lainnya adalah untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik – konflik kepentingan. Meskipun sudah ada persetujuan – persetujuan dalam WTO yang sudah disepakati anggotanya, masih dimungkinkan terjadi perbedaan interpretasi dan pelanggaran sehingga diperlukan prosedur legal penyelesaian 10
Huala Adolf, Ibid, hlm 5
5
sengketa yang netral dan telah disepakati bersama. Dengan adanya aturan – aturan WTO yang berlaku sama bagi semua anggota, maka baik individu, perusahaan ataupun pemerintah akan mendapatkan kepastian yang lebih besar mengenai kebijakan perdagangan suatu negara. Terikatnya suatu negara dengan aturan – aturan WTO akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan – perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan suatu negara (lebih predictable).11 Adapun fungsi utama dari WTO adalah untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antar negara anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai instrument hukum termasuk yang terdapat di dalam Annex Persetujuan WTO. Secara khusus, berdasarkan Pasal III Persetujuan WTO ditegaskan lima fungsi WTO yaitu :12 a. Implementasi dari Persetujuan WTO Fungsi pertama adalah untuk memfasilitasi implementasi administrasi dan pelaksanaan dari Persetujuan WTO serta perjanjian – perjanjian multilateral dan plurilateral tambahannya. b. Forum untuk perundingan perdagangan Fungsi kedua adalah untuk memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan diantara anggota. Perundingan ini tidak saja menyangkut masalah/isu – isu yang telah tercakup dalam Persetujuan WTO saja, namun juga berbagai masalah/isu yang belum tercakup dalam Persetujuan WTO. c. Penyelesaian sengketa Fungsi ketiga adalah sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketa WTO d. Mengawasi kebijakan perdagangan Fungsi keempat adalah sebagai administrasi dari Mekanisme Tinjauan atas Kebijakan Perdagangan (Trade Policy Review Mechanism – TPRM) e. Kerjasama dengan organisasi lainnya Fungsi terakhir adalah melakukan kerjasama dengan organisasi – organisasi internasional dan organisasi – organisasi non-pemerintah.
11 12
Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional, Loc.cit. Ibid, hlm.1-2
6
Prinsip –Prinsip GATT/WTO Untuk mencapai tujuan – tujuannya, GATT berpedoman pada 5 prinsip utama. Prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:13 a. Prinsip most-favoured-nation Prinsip most – favoured – nation, yaitu bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara – negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya – biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada sesama anggota GATT. Oleh karena itu suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Prinsip ini tampak dalam Pasal 4 Perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (TRIPs) dan tercantum pula dalam Pasal 2 Perjanjian mengenai Jasa (GATS) Pendek kata, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya prinsip ini mendapat pengecualian - pengecualiannya, khususnya dalam menyangkut kepentingan negara yang sedang berkembang. Jadi, berdasarkan prinsip itu, suatu negara anggota pada pokoknya dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadap produk impor dan ekspornya di negara – negara anggota lain. Namun demikian, ada beberapa pengecualian terhadap prinsip ini. Pengecualian tersebut sebagian ada yang ditetapkan dala pasal – pasal GATT itu sendiri dan sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam putusan – putusan dalam konferensi – konferensi GATT melalui suatu penaggalan (waiver) dan prinsip – prinsip GATT berdasarkan pasal XXV.
13
Huala Adolf, A. Chandrawulan, Internasional,op.cit., hlm. 15-19
Masalah –Masalah Hukum Dalam Perdagangan
7
b. Prinsip National Treatment Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara anggota yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini berlaku juga terhadap semua macam pajak dan pungutan – pungutan lainnya dan berlaku pula terhadap perundang – undangan, pengaturan dan persyaratan – persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaaan produk – produk di pasar dalam negeri. c. Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantatif Ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi keantitatif yang merupakan rintangan terbesar terhadap GATT. Restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun (misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk – produk impor atau ekspor), pada umumnya dilarang (Pasal IX) hal ini disebabkan karena praktik demikian mengganggu praktik perdagangan yang normal. d. Prinsip Perlindungan melalui Tarif Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikkan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya – upaya perdagangan lainnya (non-tarif commercial measures). Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang ekspor dari luar negeri, pengenaan tarif ini masih dibolehkan dalam GATT. Negara – negara GATT umumnya banyak menggunakan cara ini untuk melindungi industri dalam negerinya untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan. e. Prinsip Resiprositas Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam GATT. Prinsip ini tampak pada pembukaan GATT dan berlaku dalam perundingan – perundingan tarif yang didasarkan ata dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak.
8
f. Perlakuan Khusus Bagi Negara Sedang Berkembang Sekitar 2/3 negara – negara anggota GATT/WTO adalah negara – negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, atau yang masih berada dalam tahap awal pembangunan ekonominya. Untuk membantu pembangunan mereka, pada tahun 1965, suatu bagian baru yaitu Part IV yang memuat 3 pasal (Pasal XXXVI – XXXVIII) tersebut dimaksudkan untuk mendorong negara – negara industri dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara yang sedang berkembang. Bagian IV ini mengakui kebutuhan negara yang sedang berkembang untuk menikmati akses pasar yang lebih menguntungkan. Bagian ini juga melarang negara – negara maju untuk membuat rintangan – rintangan baru terhadap ekspor negara – negara berkembang. Negara – negara industri juga mau menerima bahwa mereka tidak akan meminta balasan dalam perundingan mengenai penurunan atau penghilangan tarif dan rintangan – rintangan lain terhadap perdagangan negara – negara yang sedang berkembang.
Keanggotaan GATT/WTO Jumlah anggota GATT sampai dengan bulan Mei 1994 adalah 120 negara. Dari jumlah tersebut lebih dari dua pertiganya adalah negara – negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Semua negara maju yang tergabung dalam the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD ) adalah anggota GATT juga. Negara anggota GATT adalah anggota WTO. Perlu dikemukakan disini bahwa istilah anggota pada GATT bukan member, tetapi contracting party. Hal ini merupakan konsekuensi dari status GATT yang sifatnya, dengan meninjau sejarah berdirinya organisasi. Karena itu pula negara – negara yang ikut serta dalam GATT tidak tepat untuk disebut sebagai anggota karena memang sebutan anggota (member) hanya untuk menunjuk pada istilah peserta/pihak pada suatu organisasi internasional. Maka itu untuk GATT yang bukan organisasi ini, istilah yang tepat adalah contracting party. Pada dasarnya ada dua cara untuk dapat menjadi anggota WTO. Berdasarkan Pasal XXXIII GATT, suatu negara anggota dapat menjadi anggota berdasarkan prosedur normal. Untuk ini diperlukan suatu putusan dua pertiga mayoritas suara dari negara anggota. Untuk dapat menjadi anggota, maka aksesi negara tersebut harus disetujui oleh Contracting Parties. Berikut ini langkah – langkah atau proses aksesi ke WTO :
9
1. Permintaan resmi untuk menjadi anggota 2. Negosiasi dengan seluruh anggota WTO 3. Menyusun draft keanggotaan baru 4. Keputusan akhir Dalam kenyataannya untuk mendapatkan persetujuan ini tidaklah mudah. Ada cukup banyak persyaratan yang perlu dipenuhi, misalnya komitment negara tersebut mengenai kebijakan perdagangannya dan kemungkinan kebijakan perdagangan negara pemohon di masa depan. Cara kedua adalah melalui cara sponsorship berdasarkan Pasal XXVI : 5 (C). Pasal ini ditujukan khusus terhadap negara – negara yang baru merdeka dan sebelum merdeka, ia berada di bawah penguasaan suatu negara anggota GATT. Negara pertama yang memanfaatkan cara ini adalah Indonesia yang menjadi anggota GATT pada 1950.
10
C.
KESIMPULAN
GATT dibentuk sebagai suatu dasar (atau wadah) yang sifatnya sementara setelah Perang Dunia II. Pada masa itu timbul kesadaran masyarakat internasional akan perlunya suatu lembaga multilateral di samping bank dunia dan IMF, dan WTO merupakan realisasi dari cita-cita lama negara – negara pada waktu merundingkan GATT pertama kali (1948). Yakni hendak mendirikan suatu organisasi perdagangan internasional (yang dulu bernama ITO). Fungsi dan tujuan GATT/WTO pada intinya hampir sama, yakni sama – sama ingin memajukan perekonomian dunia, menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan di dalam penanaman modal, lapangan kerja dan penciptaan iklim perdagangan yang sehat tanpa adanya diskriminasi (non – diskriminasi antara negara maju dan berkembang). Prinsip – prinsip yang diterapkan dalm GATT dan WTO merupakan dasar dari keseluruhan penyusunan GATT, dimana dalam prinsip – prinsip ini mengandung beberapa aturan yang wajib dipatuhi tiap anggota dan beberapa aturan yang memungkinkan pengecualian dari prinsip –prinsip tersebut. Negara anggota GATT adalah anggota WTO. Untuk dapat menjadi anggota, maka aksesi negara tersebut harus disetujui oleh Contracting Parties, untuk ini diperlukan suatu putusan dua pertiga mayoritas suara dari negara anggota atau dapat pula dengan melalui cara sponsorship berdasarkan Pasal XXVI : 5 (C). Pasal ini ditujukan khusus terhadap negara – negara yang baru merdeka dan sebelum merdeka, ia berada di bawah penguasaan suatu negara anggota GATT.
11
DAFTAR PUSTAKA
Huala Adolf, A. Chandrawulan, Masalah –Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, Bandung : Rajawali Pers, 2004 Adolf, Huala. 2005. Hukum Ekonomi Internasional. Bandung : PT. Raja Grafindo Persada. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional : Prinsip – Prinsip dan Konsepsi Dasar, Bandung, 2004. Adolf, Huala. 2005. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Bandung : Sinar Grafika.
Web : http://senandikahukum.com/subsidi-perikanan-dalam-wto-dan-dampaknyabagi-indonesia/ http://senandikahukum.com/perjanjian-perdagangan-regional-rta-dalamkerangka-world-trade-organization-wto-studi-kasus-asean-free-trade-areaafta/
12
