Tentang Matinya Para Jendral Oleh Ben Anderson
Orang sering menjadi terkesima ketika membongkar-bongkar gudang yang bertimbun dan berdebu. Sementara iseng membolak-balik ratusan halaman fotokopi rekaman stenografis dari sidang pengadilan Letkol AURI Atmodjo di depan Mahmilub, saya temukan dokumen-dokumen yang saya terjemahkan di bawah ini, yang aslinya merupakan lampiran-lampiran pada berkas sidang pengadilan itu. Dokumen itu adalah laporan yang disusun oleh sebuah tim terdiri dari lima orang ahli kedokteran forensik, yang telah memeriksa mayat-mayat enam orang jendral (Yani, Suprapto, Parman, Sutojo, Harjono, dan Pandjaitan), dan seorang letnan muda (Tendean) yang terbunuh pada pagi-pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Laporan mereka yang lugas merupakan lukisan paling obyektif dan tepat yang pernah kita miliki, tentang bagaimana tujuh orang itu mati. Mengingat kontroversi yang telah lama tentang masalah ini, dan berita-berita yang disajikan oleh suratkabar dan majalah umum berlain-lainan, maka saya memandang perlu menerjemahkan dokumen-dokumen tersebut sepenuhnya untuk kepentingan kalangan ilmiah. Bagian atas setiap visum et repertum (otopsi) menunjukkan bahwa tim tersebut bekerja pada hari Senin tanggal 4 Oktober, atas perintah Mayjen Suharto selaku Komandan KOSTRAD ketika itu, kepada kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Tim terdiri dari dua orang dokter tentara (termasuk Brigjen Roebono Kertopati yang terkenal itu), dan tiga orang sipil ahli kedokteran forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di antara ketiga orang ini yang paling senior ialah Dr. Sutomo Tjokronegoro, ketika itu ahli paling terkemuka dalam kedokteran forensik di Indonesia. Tim bekerja sama selama 8 jam, yaitu dari pukul 4.30 sore tanggal 4 Oktober sampai 12.30 lewat tengah malam tanggal 5 Oktober, bertempat di Kamar Bedah RSPAD. Jelas mereka harus bekerja cepat, oleh karena dari berita-berita pers kita ketahui mayat-mayat itu baru bisa diangkat dari lubang sumur di Lubang Buaya (di mana para pembunuh telah melemparkannya) menjelang siang tanggal 4 Oktober, lebih 75 jam setelah pembunuhan terjadi. Dalam jangka waktu itu, dalam iklim tropis bisa diperkirakan mayat sudah sangat membusuk. Dan sesudah hari siang, Selasa tanggal 5 Oktober, mayat-mayat itu dimakamkan dengan upacara militer di Taman Pahlawan Kalibata. Satu hal yang pasti patut diperhatikan. Mengingat bahwa otopsi itu dilakukan atas perintah langsung Mayjen Suharto, maka kiranya tidak akan mungkin jika laporan para dokter tersebut tidak segera disampaikan kepadanya, segera setelah tugas dilaksanakan. Tujuh buah laporan itu masing-masing disusun menurut bentuk yang sama : 1. pernyataan adanya perintah Mayjen Suharto kepada lima orang ahli itu; 2. identifikasi atas mayat; 3. deskripsi tubuh, termasuk pakaian atau hiasan-hiasan badan; 4. uraian rinci tentang luka-luka; 5. kesimpulan tentang waktu dan penyebab kematian; 6. pernyataan di bawah sumpah dari kelima ahli itu, 7. bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sepenuh-penuhnya dan sebagaimana mestinya. Karena gambaran umum tentang matinya tujuh tokok itu, kita, sebagaimana halnya masyarakat pembaca di Indonesia tahun 1965, harus banyak bersandar pada apa yang diberitakan oleh dua suratkabar tentara, yaitu Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, serta dinas informasi ABRI yang memasok suratkabar-suratkabar tersebut. Walaupun ada beberapa suratkabar non-militer yang tetap terbit, namun pers kiri telah ditindas pada petang hari tanggal 1 Oktober, sedangkan radio dan televisi yang dikuasai negara, dan telah ada di tangan militer sepenuhnya menjelang 1 Oktober, tidak mengudara.
Karena itu perlu diperbandingkan berita-berita yang disajikan oleh suratkabarsuratkabar tentara tersebut, dengan ini laporan dari para ahli kedokteran yang ditunjuk militer yang selesai tersusun pada hari Selasa tanggal 5 Oktober, yang bisa kita simpulkan dari dokumen-dokumen lampiran itu. Mengingat bahwasanya dua suratkabar tersebut adalah harian-harian pagi, sehingga edisi 5 Oktober mereka mungkin sudah "ditidurkan" sementara para dokter masih menyelesaikan pekerjaannya, maka tidak aneh bila pemberitaan mereka tentang hari itu barangkali tergesa-gesa, tanpa memanfaatkan informasi yang panjang lebar itu. Angkatan Bersenjata memuat beberapa buah foto kabur mayat-mayat yang telah membusuk, dan menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai "perbuatan biadab berupa penganiayaan yang dilakukan di luar batas perikemanusiaan". Berita Yudha yang selalu lebih garang, mengatakan bahwa mayat-mayat itu penuh dengan bekas-bekas penyiksaan. "Bekas-bekas luka di sekujur tubuh akibat siksaan sebelum ditembak masih membalut tubuh-tubuh pahlawan kita." Mayjen Suharto sendiri dikutip menyatakan, "jelaslah bagi kita yang menyaksikan dengan mata kepala (jenazah-jenazah itu), betapa kejamnya aniaya yang telah dilakukan oleh petualang-petualang biadab dari apa yang dinamakan 'Gerakan 30 September'". Suratkabar itu meneruskan dengan menggambarkan saat-saat terakhir kehidupan Jendral Yani, mengatakan bahwa sesudah ditembak rubuh di rumahnya, ia dilemparkan hidup-hidup ke dalam sebuah truk dan terus menerus disiksa sampai "penyiksaan terakhirnya di Lubang Buaya." Bukti-bukti tentang penyiksaan ini ditunjukkan dengan adanya luka-luka pada leher dan mukanya, dan kenyataan bahwa "anggota-anggota tubuhnya tidak sempurna lagi". Apa yang dimaksud oleh kata-kata yang agak kabur itu menjadi lebih jelas pada harihari berikut. Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober, Angkatan Bersenjata menyatakan bahwa "matanya (Yani) dicungkil". Berita ini dikuatkan dua hari kemudian oleh Berita Yudha dengan menambahkan bahwa muka mayat itu ditemukan terbungkus dalam sehelai kain hitam. Pada tanggal 7 Oktober itu juga Angkatan Bersenjata melukiskan lebih lanjut, tentang bagaimana Jendral Harjono dan Jendral Pandjaitan tewas oleh berondongan tembakan senjata api di rumah masing-masing, lalu mayat mereka dilempar ke dalam sebuah truk yang menghilang dalam kegelapan malam dengan "deru mesinnya yang seperti harimau haus darah". Sementara itu Berita Yudha memberitakan tentang bekas-bekas siksaan pada kedua tangan Harjono. Pada tanggal 9 Oktober Berita Yudha memberitakan, bahwa meskipun muka dan kepala Jendral Suprapto telah dihancurkan oleh "penteror-penteror biadab", namun ciri-cirinya masih bisa dikenali. Pada Letnan Tendean terdapat luka-luka pisau pada dada kiri dan perut, lehernya digorok, dan kedua bola matanya "dicungkil".
Harian ini pada hari berikutnya mengutip saksi mata pengangkat mayat bulan Oktober itu, yang mengatakan bahwa di antara kurban beberapa ada yang matanya keluar, dan beberapa lainnya "ada yang dipotong kelaminnya dan banyak hal-hal lain yang sama sekali mengerikan dan di luar perikemanusiaan." Pada tanggal 11 Oktober Angkatan Bersenjata menulis panjang lebar tentang matinya Tendean, dengan menyatakan bahwa ia mengalami siksaan luar biasa di Lubang Buaya, sesudah diserahkan kepada para anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Ia dijadikan benda "permainan jahat" perempuan- perempuan ini, digunakan sebagai "bulan-bulanan sasaran latihan menembak sukwati Gerwani."
Begitu surat kabar-surat kabar tentara memulai, maka yang lain pun segera serta merta mengikuti. Misalnya Api Pantjasila, orang partai IPKI yang bernaung di bawah militer, pada tanggal 20 Oktober memberitakan, bahwa "alat pencungkil" yang digunakan untuk jendral-jendral itu telah ditemukan oleh pemuda-pemuda anti komunis, ketika mereka menyerbu gedung-gedung Partai Komunis, di desa Harupanggang di luar kota Garut. Walaupun tanpa diterangkan, mengapa partai tersebut memandang desa itu cocok untuk menyimpannya. Pada tanggal 25 Oktober surat kabar ini juga memuat pengakuan seseorang bernama Djamin, anggota organisasi pemuda Partai Komunis, Pemuda Rakyat, yang mengatakan telah menyaksikan bagaimana Jendral Suprapto telah disiksa "di luar batas kesusilaan" oleh anggota-anggota Gerwani. Pengakuan-pengakuan serupa itu dimuat berturut-turut, dan memuncak pada cerita menarik tentang Nyonya Djamilah, disiarkan pada tanggal 6 Oktober oleh Dinas Penerangan ABRI kepada seluruh kalangan pers. Nyonya Djamilah diceritakan sebagai hamil tiga bulan, pimpinan Gerwani dari Pacitan berumur lima belas tahun, mengaku bahwa ia dan kawan-kawannya di Lubang Buaya telah menerima pembagian pisau kecil serta silet dari anggota-anggota pasukan Gerakan 30 September. Lalu mereka, yang seluruhnya berjumlah seratus orang itu, mengikuti perintah orangorang itu pula, mulai memotong dan menyayat-sayat kemaluan jendral-jendral yang telah mereka tangkap itu. ("Dibagi-bagikan pisau kecil dan pisau silet... menusuknusuk pisau pada kemaluan orang-orang itu. Api Pantjasila, 6 November 1965). Malahan tidak berhenti di situ saja. Antara yang telah dikuasai militer itu, pada tanggal 30 November melukiskan bagaimana orang-orang Gerwani itu dengan mudahnya telah menyerahkan tubuh mereka kepada para personel AURI yang ikut serta dalam Gerakan 30 September. Sementara itu pada tanggal 13 Desember Angkatan Bersenjata melukiskan mereka bertelanjang menarikan "Tarian Bunga Harum" di bawah pimpinan Ketua Partai Komunis Dipa Nusantara Aidit, sebelum terjun dalam pesta pora massal bersama para anggota Pemuda Rakyat. Di dalam cerita-cerita yang memenuhi suratkabar selama bulan- bulan Oktober, November dan Desember ini -- sementara itu pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang berhubungan dengan Partai Komunis terus berjalan -- terkandung dua hal yang sangat menarik diperhatikan. Pertama, ditiup-tiupkan bahwa tujuh kurban itu mengalami siksaan yang mengerikan -- khususnya dicungkil mata dan dipotong kemaluan mereka; kedua, ditonjolkan bahwa pelaku-pelaku kejahatan adalah orang-orang sipil dari organisasi yang berafiliasi dengan komunis.
Apakah yang diberitakan kepada kita oleh laporan para ahli forensik pada tanggal 5 Oktober itu? Pertama, dan terutama, bahwa tidak ada satu biji mata pun dari para kurban yang telah dicungkil, dan bahwa semua kemaluan mereka pun masih utuh. Kepada kita bahkan diberitakan bahwa empat berkhitan dan tiga tidak berkhitan. Kecuali itu, barangkali perlu kurban-kurban itu dibagi ke dalam dua golongan: mereka yang dengan sebagian besar bukti non-forensik menunjukkan telah dibunuh dengan ditembak selagi masih di rumah oleh para penculik mereka, yaitu Jendral Yani, Jendral Pandjaitan, dan Jendral Harjono; dan mereka yang dibunuh sesudah dibawa ke Lubang Buaya, yaitu Jendral Parman, Jendral Suprapto, dan Jendral Sutojo, serta Letnan Tendean. Golongan I. Berita paling lengkap tentang kematian mereka terbit jauh sesudah peristiwa terjadi: tentang Yani dalam Berita Yudha tanggal 5 Desember; Pandjaitan dalam Kompas tanggal 25 Oktober; Berita Yudha Minggu tanggal 21 November, dan
Berita Yudha tanggal 13 Desember; dan Harjono dalam Berita Yudha Minggu tanggal 28 November. Semua pemberitaan menunjukkan, bahwa jendral-jendral itu telah dibunuh dengan mendadak dan seketika di rumah dengan berondongan tembakan yang dilakukan oleh anggota-anggota Resimen Kawal Cakrabirawa, di bawah pimpinan operasi Lettu Doel Arief. Gambaran demikian hanya sebagian saja dibenarkan oleh laporan forensik. Para ahli forensik itu menyatakan bahwa luka-luka pada tubuh Yani sajalah yang merupakan sepuluh luka tembak masuk dan tiga tembus. Pandjaitan mengalami tiga luka tembak pada kepala, serta luka robek kecil di tangan. Pada luka-luka yang dialami Harjono timbul tanda tanya, karena tidak disebut-sebut sebagai akibat tembakan. Penyebab kematiannya rupanya adalah torehan panjang dan dalam pada bagian perut, luka yang lebih mungkin disebabkan oleh bayonet ketimbang pisau lipat atau silet. Sebuah luka serupa yang tak mematikan terdapat pada punggung korban. Cedera lain satu-satunya digambarkan "pada tangan dan pergelangan tangan kiri, luka-luka disebabkan oleh barang tumpul." Tak ada cara lain yang lebih tepat untuk menafsirkan luka-luka ini kecuali harus mengatakan, bahwa luka-luka tesebut tidak mungkin karena siksaan -- jarang penyiksa memilih pergelangan kiri dalam melakukan pekerjaan mereka -- dan luka itu barangkali karena mayat itu dilempar ke dalam sumur di Lubang Buaya yang 36 kaki dalamnya. Golongan II. Cerita lengkap tentang matinya korban-korban ini terdapat dalam suratkabar-suratkabar berikut: Parman, Berita Yudha, 17 Oktober dan juga Berita Yudha serta Angkatan Bersenjata tanggal 2 Desember; Soeprapto, Berita Yudha Minggu tanggal 5 Desember; Sutojo, Berita Yudha Minggu tanggal 21 November. Terhadap empat orang inilah berita-berita tentang siksaan biadab dan seksual paling banyak diberikan. Apa yang diungkapkan oleh laporan forensik adalah sebagai berikut : 1. S. Parman mengalami lima luka tembak, termasuk dua yang mematikan pada kepala; dan, di samping itu, "robek dan patah tulang pada kepala, rahang, dan kaki kiri bawah, semuanya sebagai akibat benda tumpul dan keras -- popor bedil atau dinding dan lantai sumur -- tetapi jelas bukan luka-luka "siksaan", juga tidak sebagai akibat silet atau pisau lipat.
2. Soeprapto mati oleh karena sebelas luka tembak pada berbagai bagian tubuhnya. Luka-luka lain berupa enam luka robek dan patah tulang sebagai akibat dari benda tumpul pada kepala dan muka; satu disebabkan oleh benda keras tumpul pada betis kanan; luka- luka dan patah tulang itu "akibat benda tumpul" yang sangat keras pada bagian pinggul dan pada paha kanan atas"; dan tiga sayatan yang, melihat pada ukuran dan kedalamannya, mungkin disebabkan oleh bayonet. Sekali lagi "benda tumpul" mempertunjukkan terjadinya benturan dengan benda-benda keras yang besar dan berbentuk tak menentu (popor bedil dan batu-batu sumur), dan bukannya silet atau pisau, 3. Sutojo mengalami tiga luka tembak (termasuk satu yang fatal pada kepala), sedang "tangan kanan dan tempurung kepala retak sebagai akibat benda tumpul keras". Sekali lagi kombinasi ganjil antara tangan kanan, tulang tengkorak, dan benda pejal berat yang memberikan kesan popor bedil atau batu-batu sumur. 4. Tendean mati akibat empat luka tembak. Kecuali itu para ahli tersebut menemukan luka gores pada dahi dan tangan kiri, demikian juga "tiga luka akibat trauma pejal pada kepala."
Tak terdapat sepatah kata pun di laporan-laporan ini tentang adanya siksaan yang tak tersangkal, dan tak ada juga bekas silet atau pisau kecil apapun. Bukan saja karena hampir semua luka-luka bukan tembak itu dilukiskan sebagai akibat dari benda pejal dan keras, tetapi karena pembagiannya secara jasmaniah pun "pergelan gan kaki, tulang kering, pergelangan tangan, paha, pelipis dan lain-lain -- pada umumnya tampak sembarangan. Adalah sangat menarik, bahwa sasaran para penyiksa yang lazim yaitu pelir, dubur, mata, kuku, telinga, dan lidah tidak disebut-sebut. Maka dengan cukup meyakinkan bisa dikatakan bahwa enam orang dari korbankorban itu mati oleh tembakan senjata api (perihal Harjono yang mati di dalam rumahnya tetap membingungkan); dan jika tubuh mereka mengalami tindak kekerasan lain adalah akibat pemukulan dengan gagang bedil yang mematahkan peluru-peluru mematikan itu, atau cedera yang mungkin diakibatkan karena jatuh dari ketinggian 36 kaki -- yaitu kira-kira tiga tingkat lantai -- ke dalam sumur yang berdinding batu. Perlu juga dikemukakan, bahwa dalam pidatonya tanggal 12 Desember 1965 kepada Kantor Berita Indonesia Antara, Presiden Soekarno mengutuk para wartawan yang telah membesar-besarkan pernyataan mereka, dan menegaskan bahwa dokterdokter yang telah memeriksa mayat para korban menyatakan, tentang tidak adanya perusakan mengerikan pada mata dan alat kelamin sepeti telah diberitakan dalam pers (Lihat Suara Islam, 13 Desember 1965, dan FBIS, 13 Desember 1965).***
Ditulis ulang oleh Pamong Saka
Ben Anderson Tentang Pembunuhan Massal 65 Ben Anderson adalah profesor ilmu politik di Cornell. Sekarang dia sedang menjadi dosen tamu di Yale. Bagaimana jenderal-jenderal itu dibunuh? "Tentara atau pimpinan tentara tahu betul bahwa jenderal-jenderal itu dibunuh oleh sesama tentara. Sama sekali tidak ada siksaan, tidak ada penganiayaan, dsb." Mengapa media massa menyiarkan kabar bohong? "Saya yakin itu justru diperintahkan oleh Suharto bersama orang yang dekat-dekat dia seperti Ali Murtopo. Mereka dengan darah dingin sekali membuat kampanye fitnah untuk kepentingan politik." BAGAIMANA JENDERAL-JENDERAL ITU DIBUNUH? T : Untuk studi tentang pembunuhan 6 orang jenderal dan seorang letnan pada tgl 1 Oktober 1965, Pak Ben menggunakan laporan otopsi jenasah mereka. Studi Pak Ben diterbitkan dalam majalah Indonesia nomor 43, April 1987, berjudul "How did
the generals die?" Kami ingin mengetahui hasil studi itu. Apakah laporan otopsi itu asli? Dari mana Pak Ben mendapat laporan otopsi itu? J : Asli. Ini suatu kebetulan. Waktu itu kira-kira awal tujuh puluhan. Atas desakan dari Pak Kahin, saya, dsb, akhirnya disampaikan, oleh orang-orang CSIS-nya Benny Murdani, beberapa kilo berkas-berkas Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa) yang pernah diadakan oleh pemerintah Indonesia. Setiap proses verbal itu tebalnya bukan main. Sekarang ini saya tidak ingat persis proses verbal yang mana, tapi di dalamnya ada serentetan lampiran yang panjang sekali. Pada kirakira halaman 700 atau 800 saya temukan laporan otopsi itu sebagai dokumen resmi yang ditanda-tangani oleh dokter-dokter Universitas Indonesia. Mereka disuruh Soeharto untuk mengadakan pemeriksaan mayat-mayat yang ditemukan di Lubang Buaya. Jadi jelas sumbernya dari berkas yang diserahkan kepada kami oleh pemerintah Indonesia. Jadi itu sama sekali bukan barang palsu, tanda tangan semuanya ada di situ, dan laporannya cukup mendetail. T : Apakah laporan otopsi ini pernah dijadikan barang bukti di pengadilan? J : Kalau masuk berkas Mahmilub itu berarti termasuk dokumen yang dipakai di pengadilan. Tetapi saya tidak tahu apakah dokumen ini memang pernah dibacakan di pengadilan. Tapi jelas termasuk barang-barang yang seharusnya dipikirkan oleh para hakim. T : Siapa yang memerintahkan para dokter untuk melakukan otopsi? J : Itu jenderal Soeharto. Pemeriksaan diadakan atas perintah dari pejabat Kasad saat itu, yaitu Soeharto. Dan tanda-tangan Soeharto memang ada di situ. T : Tanggal 7 Oktober 65 koran Angkatan Bersenjata bilang, "Matanya dicongkel." Apakah memang ditemukan bukti-bukti penganiayaan sebelum mereka dibunuh? Apa ada yang dicukil matanya atau disayat-sayat badannya? J : Sama sekali tidak ada. Itu yang menarik buat saya sewaktu membaca. Karena jelas mereka semua mati karena ditembak. Dan kalau ada luka-luka lain itu arena kena pinggiran sumur atau terbentur batu-batu di dalamnya. Jenasah itu dilemparkan ke dalam sumur yang dalamnya lebih dari 10 meter. Jadi sama sekali tidak ada tanda siksaan. Dan dokter tidak pernah menyebutkan ada ekas-bekas siksaan. Jadi matanya, oke. Kemaluannya juga utuh, malah disebut 4 disunat dan 3 nggak disunat.
T : Bagaimana pemberitaan koran dan TV pada bulan Oktober dan Nopember 1965? Misalnya Angkatan Bersenjata 5 Oktober 65 itu bilang, "Perbuatan biadab berupa penganiayaan yang dilakukan di luar batas perikemanusiaan." Berita sejenis ini muncul setiap hari selama beberapa minggu baik di koran, radio maupun di TV. J : Itu jelas direkayasa. Karena pimpinan tentara tahu betul bahwa tidak ada siksaan. Tapi ini salah satu strategi untuk menimbulkan suasana yang tegangnya bukan main. Ini sudah biasa. Di mana saja di dunia, kalau mau diadakan pembataian massal, harus diciptakan suasana di mana orang merasa apa saja boleh. Karena calon korban sudah berbuat hal-hal diluar perikemanusiaan. T : Otopsi selesai tgl 5 Oktober sekitar jam 12 siang. Karena Soeharto yang memerintahkan, tentu dia orang pertama yang diberi tahu hasil otopsi itu. Soeharto tahu tidak ada bukti-bukti penyiksaan di Lubang Buaya. Mengapa Soeharto membiarkan koran-koran -terutama Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, koran Angkatan Darat yang bisa dia kontrol- menyiarkan kabar bohong tentang penyiksaan, kekejaman, dsb?
J : Saya tidak mengatakan bahwa Soeharto membiarkan. Saya yakin itu justru diperintahkan oleh Soeharto bersama orang yang dekat-dekat dia seperti Ali Murtopo. Ini jelas justru untuk membantu mereka dalam hal menghancurkan PKI dan pada akhirnya mengambil kekuasaan dari tangan Bung Karno. Yang bisa menjadi penyokong Bung Karno yang paling kuat dan paling terorganisir adalah PKI. Kalau PKI sudah tidak ada, Bung Karno tidak punya kekuatan konkrit yang terorganisir yang bisa melawan tentara. T : Apakah Soeharto, sebagai Pangkopkamtib pada tahun 1965 itu, pernah menjelaskan pada masyarakat umum tentang bagaimana sebenarnya jenderaljenderal itu dibunuh, siapa yang membunuh, dsb? J : Saya nggak yakin Soeharto saat itu sudah menjadi Pangkopkamtib. Saya lupa persis kapan dia menjadi Pangkopkamtib. Yang paling penting ketika itu adalah pidato Jenderal Nasution sewaktu anaknya yang malang itu dikuburkan. Jadi Soeharto sendiri pada waktu itu tidak menonjol sebagai tukang pidato. Tetapi media massa yang dikuasai oleh Soeharto dkk terus menerus mengatakan itu PKI yang menjadi dalang dari peristiwa. Soeharto itu sendiri juga memberi pidato. Tapi saya merasa yang penting bukan pidato dia sendiri tapi suasana yang diciptakan media massa yang direkayasa oleh kelompok Soeharto. T : Bagaimana dengan kabar ditemukannya alat-alat pencukil mata? Misalnya dalam berita di koran Api Pancasila tgl 20 Oktober, "Alat cukil mata ditemukan di kantor PKI di desa Haurpanggang di Garut." J : Saya yakin ini bikin-bikinan. Masa orang menyimpan alat pencukil di Garut? Juga apa yang disebut sebagai alat pencukil, saya kurang tahu persis. Rasanya ini sebenarnya cuma satu alat yang dipakai oleh petani untuk urusan sehari-hari. Atau mungkin alat untuk buruh yang kerja di perkebunan. Jadi bukan alat khusus pencukil mata. Mungkin kalau anda sendiri lihat gambarnya bisa menjelaskan sebenarnya itu alat apa. T : Bagaimana dengan berita tentang pengakuan dari saksi mata yang dimuat dalam Angkatan Bersenjata tgl 10 Oktober, "Korban dicungkil matanya. Ada yang dipotong alat kelaminnya dan banyak hal-hal lain yang sama sekali mengerikan an di luar perikemanusiaan." Apakah ‘pengakuan’ saksi mata itu benar? Atau bikinan tentara? J : Saya kira nggak. Waktu itu ada dua saksi penting. Yang paling penting itu seorang gadis berumur 15 tahun yang jelas sudah diteror habis-habisan. Buktinya kedua wanita ini, yang pernah mengaku ikut mencukil mata, tidak pernah diadili. Jadi ini jelas bikin-bikinan. T : Jadi mereka dituduh ikut menyiksa tetapi tidak ada bukti? J : Sama sekali tidak ada bukti. Kalau ada bukti ini akan menjadi kasus yang bagus untuk pihak pimpinan tentara. Tapi ini cuma dibikin untuk memanaskan suasana. Setelah itu gadis ini tidak pernah kedengaran namanya lagi. T : Apa kesimpulan studi tentang pembunuhan di Lubang Buaya ini? J : Apa yang sebenarnya terjadi di Lubang Buaya itu lain soal. Yang penting ialah sebelum kampanye media massa, tentara atau pimpinan tentara tahu betul bahwa jenderal-jenderal itu dibunuh oleh sesama tentara. Sama sekali tidak ada siksaan, tidak ada penganiayaan dsb. Jadi mereka dengan darah dingin sekali membuat kampanye fitnah untuk kepentingan politik. Dan itu bisa dibuktikan oleh dokumen yang berasal dari tokoh itu sendiri, juga oleh dokter-dokter dari fakultas
kedokteran Universitas disangsikan.
Indonesia
yang
kejujurannya
dalam
hal
ini
tidak
T : Apakah Pak Ben mendapatkan data baru yang merubah kesimpulan atau hasil studi yang ditulis tahun 1987 ini? J : Tidak ada. Dalam versi sejarah dan juga film yang dibuat Orde Baru, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh orang-orang PKI. Tetapi sebenarnya siapa yang membunuh para jenderal itu? "Jelas oleh kelompok tentara sendiri. Sama sekali tidak ada bukti bahwa orang sipil ikut." SIAPA YANG MEMBUNUH T : Siapa yang membunuh 3 jenderal (Yani, Panjaitan dan Haryono) di rumahnya? J : Sepengetahuan kami sampai sekarang pembunuhan yang terjadi di rumah jenderal-jenderal dilakukan oleh kesatuan dari Cakrabirawa yang dipimpin langsung oleh letnan Dul Arief yang sampai sekarang nggak ada bekasnya. Bagaimana nasibnya, ke mana larinya, dibunuh di mana, itu tidak diketahui. Jadi jelas oleh kelompok tentara sendiri. Jenderal Nasution sendiri dalam pengakuannya mengatakan memang rumahnya diserang oleh tentara. T : Siapa yang melakukan pembunuhan 3 jenderal (Parman, Suprapto dan Sutoyo) dan letnan Tendean di Lubang Buaya? J : Kalau yang terjadi di Lubang Buaya itu saya kira sama juga. Mungkin bukan orang-orang dari Cakra saja, tetapi juga dapat bantuan dari kelompok kecil dari AURI. Sampai sekarang tidak jelas, karena bagaimanapun waktu itu Halim alam kekuasaan AURI. Sama sekali tidak ada bukti bahwa orang sipil ikut. T : Jadi bunuh-membunuh itu antara tentara sendiri. J : Oh iya. Justru itu menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena perpecahan di kalangan tentara ini justru sesuatu yang menjadi skandal besar yang bisa menghancurkan nama ABRI di mata umum. Jadi kalau ada ABRI membunuh ABRI, ya bagaimana? Sangat diperlukan dalang yang bukan ABRI.
T : Apakah ada anggota PKI, atau ormasnya seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani, yang ikut melakukan pembunuhan di Lubang Buaya? J : Tidak ada bukti. T : Apakah semua pembunuh diajukan ke pengadilan? J : Ya, satu dua. Malah masih ada satu yang dulu sersan dari Cakra. Kalau nggak salah dia sampai sekarang masih nongkrong di yang dalam bahasa Inggris dinamakan "Death Row." Dia divonis hukum mati 25 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum dijalankan. Tapi sebagian besar dari kelompok Cakra itu hilang tanpa bekas. Kita nggak tahu bagaimana nasibnya mereka. Untung sendiri ditangkap dan diadili. Tapi dia sendiri tidak langsung memimpin kesatuan yang menyerbu rumah jenderal dan sebagainya. T : Apakah kesaksian yang pernah diadili itu konsiten dengan otopsi? J : Saya tidak ingat lagi. Kami tidak pernah menerima berkas proses verbal dari sersan-sersan Cakra. Yang kami terima cuma berkas-berkas dari perkaranya orang-orang yang dianggap tokoh dalam G-30-S dan beberapa orang sipil seperti
Subandrio, dll. Kalau yang dianggap orang kecil, seperti sersan ini dan sersan itu, tidak pernah disampaikan. T : Apakah ada orang yang mempermasalahkan tentang hilangnya para pelaku pembunuhan di Lubang Buaya yang tanpa bekas ini? J : Tidak pernah. Yang lebih mengherankan adalah bahwa kelompok pimpinan Kodam Diponegoro yang mendukung G-30-S, Kolonel Suherman asiten satu, Kolonel Maryono asisten tiga, Letkol Usman asisten empat, dsb, untuk selama kira-kira 48 jam, menguasai hampir seluruh Jawa Tengah, kemudian mereka juga hilang. Tidak pernah diantara mereka ada yang diadili, diajukan ke pengadilan, dsb. Mereka hilang tanpa bekas. Itu tidak pernah diisukan. Malah kalau membaca laporan dari Buku Putih apa yang terjadi di Jawa Tengah sama sekali tidak menjadi masalah. Jadi semua perhatian dengan sengaja dipusatkan pada apa yang terjadi di Jakarta. T : Sebenarnya yang tahu soal orang hilang ini siapa? J : Ya, harus tanya pada pemerintah di Indonesia. Suherman di mana? Maryono, Usman di mana? Dsb. Banyak sekali tokoh-tokoh dari G-30-S hilang tanpa bekas. Yang tahu bagaimana nasibnya, ya tentara sendiri. T : Kemudian bagaimana Pak Ben menjelaskan kehadiran anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani di Halim? J : Ini dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Memang ada kebijaksanaan dari pemerintah. Selain dari anggota ABRI ada juga orang sipil yang dilatih sebagian sebagai sukarelawan untuk dikirim ke perbatasan. Tapi ada sebagian juga yang dilatih untuk membantu seandainya Ingris melakukan serangan udara ke Jakarta sebagai pembalasan terhadap aksi dari pihak Indonesia. Dan pada umumnya Angkatan Darat tidak begitu antusias. Tapi AURI di bawah pimpinan Omar Dhani yang dekat dengan Bung Karno, rupanya mulai suatu sistim latihan itu di beberapa pangkalan udara. Dan mereka minta dari parpol-parpol dan ormasormas supaya anggota-anggota mereka dilatih. Dan yang paling antusias pada waktu itu, ya PKI. Jadi kalau ada Gerwani dan Pemuda Rakyat di Halim itu karena mereka dikirim oleh pimpinan PKI di Jakarta untuk latihan.
Dan karena tugasnya setengah militer, mereka ini harus yang muda-muda. Mereka bisa dilatih oleh petugas-petugas dari AURI, dalam hal ini ya mayor Suyono. Bukan PKI saja, juga ada PNI dan NU dilatih. T : Apa yang dilatih di Halim itu tidak hanya PKI tetapi juga PNI dan NU. J : NU saya nggak jelas apakah dilatihnya di Halim. Tetapi di pangkalan lain jelas ada. T : Kalau begitu keberadaan mereka secara kebetulan saja? J : Tidak kebetulan. Memang ada program dari pemerintah. Tetapi tidak dilatih untuk membunuh jenderal. Mereka dilatih untuk mempertahankan pangkalan kalau diserang oleh Inggris. T : Bagaimana Pak Ben menjelaskan kehadiran DN Aidit, ketua PKI, di Halim? Apa yang dia lakukan selama di Halim pada tanggal 1 Oktober itu? J : Sampai sekarang ini menjadi teka-teki yang besar. Karena sepengetahuan kami tidak ada bukti bahwa DN Aidit berbuat apa-apa. Justru ini yang aneh. seolah-olah dia dijemput oleh kelompok tertentu, dibawa ke Halim, terus ditaroh di salah satu rumah di situ sepanjang hari. Pada akhirnya dia dapat pesan, mungkin ada kurir
atau apa dari Bung Karno, dia disuruh pergi ke Jawa Tengah untuk menenangkan situasi. Jadi tidak ada bukti kalau dia ketemu dengan pimpinan G-30-S. Tidak ada bukti bahwa dia memberi instruksi apa-apa. Malah ada kemungkinan juga dia mau disembunyikan di Halim di bawah perlindungan AURI. Seandainya ada usaha menculik dia dari rumahnya atau dari kantor PKI. T : Tadi dikatakan bahwa dia disuruh pergi ke Jawa Tengah untuk menenangkan situasi. Jadi ke Jawa Tengahnya bukan inisiatif dia sendiri? J : Tidak ada bukti. Yang jelas setelah Bung Karno melihat situasi pada malam hari tanggal 1 Oktober, dia tahu bahwa situasi itu sangat berbahaya. BK juga tahu situasi di Jawa Tengah. Dia merasa mungkin ini bisa menjadi permulaan dari suatu perang saudara. Dia juga takut jangan-jangan PKI merasa harus berbuat sesuatu, padahal mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka kan tidak punya senjata. Saya kira Aidit juga takut jangan-jangan ada kelompok di daerah yang tidak mengerti keadaan lantas membuat sesuatu yang bisa dipakai sebagai provokasi oleh lawan. Kita harus sadar bahwa dalam ingatan orang-orang PKI, Peristiwa Madiun tahun 1948 itu menjadi trauma yang besar. Waktu Madiun, orang-orang tingkat lokal membuat sesuatu yang kemudian menyeret pimpinan partai dan akhirnya menghancurkan partai pada waktu itu. Jadi seperti, ya sudah ada ide dalam partai, itu jangan terjadi lagi, jangan sampai bisa diprovokasi sekali lagi Pada bulan Januari 1966 Ben Anderson dan Ruth McVey, waktu itu masih mahasiswa S-3, menulis makalah yang kemudian dikenal luas dengan nama "Cornell Paper." Dalam makalah itu Pak Ben menyatakan, "Tokoh-tokoh utama dari gerakan ini baik di Jawa Tengah maupun Jakarta sendiri adalah perwira-perwira dari kodam Diponegoro. Mereka semuanya bekas bawahan dari Soeharto sendiri." Bagaimana peranan PKI dan Bung Karno? "Sampai sekarang sama sekali tidak ada bukti bahwa Bung Karno ada di belakangnya. Masalah PKI lebih ruwet. Setelah tahun 66 ada beberapa data yang masuk seolah-olah ada orang PKI yang terseret. Saya tidak bisa mengatakan bahwa sama sekali PKI tidak ada sangkut pautnya. Tapi saya masih tetap berpendapat mereka bukan penciptautama G-30-S."
CORNELL PAPER T : Tiga bulan setelah pembunuhan para jenderal, Pak Ben dan Ibu Ruth menyusun hasil studi berjudul "A preliminary analysis of the October 1, 1965, coup in Indonesia." Studi itu selesai ditulis tgl 10 Januari 1966 dan semula cuma diedarkan di kalangan terbatas. Baru diterbitkan untuk umum, tanpa perubahan, pada tahun 1971. Studi itu kemudian dikenal dengan nama "Cornell Paper." Apa pokok pikiran dalam Cornell Paper? Dan apa bukti-bukti utama yang menunjang pokok pikiran itu? J : Pada waktu itu kami ingin mengecek sampai kemana versi resmi dari apa yang terjadi itu masuk di akal. Versi resmi bunyinya, "Ini suatu komplotan jahat, yang didalangi oleh PKI." Pada waktu itu kami ingin mengecek apa ini cocok dengan informasi dan data-data yang masuk. Laporan itu selesai ditulis tanggal 10 Januari. Tapi saya kira bahan-bahan itu makan waktu tiga minggu untuk penulisan. Jadi bahan-bahan yang masuk itu hanya sampai pertengahan Desember. Nah, kebetulan kira-kira tiga minggu setelah peristiwa, situasi belum 100% bisa dikontrol oleh Soeharto. Jadi masih banyak koran beredar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Medan, dsb. Dan kebetulan Cornell punya koleksi koran Indonesia yang paling lengkap di dunia. Pada waktu itu memang luar biasa kami dapat segala macam koran dari Surabaya, semarang, Yogya, Solo, dll. Dan ternyata dari laporan-laporan itu banyak yang tidak cocok dengan versi resmi. Selain itu kami punya arsip tentang tentara. Dari situ kami bisa juga sedikit banyak mengecek siapa sebenarnya orang-orang seperti Suherman, Usman, dsb.
Dari situ kami bisa mengetahui bahwa umpamanya Suherman baru kembali dari latihan di Amerika. Dia dilatih sebagai orang inteljen oleh AS. Untuk kita tidak masuk di akal bahwa ada seorang PKI bisa menjadi lulusan latihan AS dan dikasih jabatan sebagai tokoh intel di Jawa Tengah. Selain dari itu juga ada beberapa informasi dalam bentuk surat dari teman-teman yang kebetulan jalan-jalan di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada waktu itu. Mereka menulis apa yang mereka lihat dengan mata sendiri. T : Cornell Paper dibuka dengan kalimat ini, "The weight of the evidence so far assembled and the (admittedly always fragile) logic of probabilities indicate that the coup of October 1, 1965, was neither the work of PKI nor of Sukarno himself." Apa yang Pak Ben maksud dengan "logic of probabilities" itu? J : Ini kesimpulan dari dua sudut logika. Bung Karno sama sekali tidak dapat keuntungan dari peristiwa berdarah ini. Justru beliau bisa berdiri di atas segala kelompok diIndonesia karena bisa mengimbangi kelompok ini dengan kelompok itu. Kalau politik sudah bergeser dari politik sipil, yaitu omong-omong, organisasi, dsb, ke lapangan kekerasan, BK nggak bisa apa-apa. Jadi jelas G-30-S membahayakan dia, bukan membantu dia. Dari sudut PKI, kami merasa selain dari faktor trauma-48, PKI pada waktu tahun 1965 cukup sukses dalam politiknya. Yaitu politik damai. Di mana dia semakin lama semakin berpengaruh. Justru karena mereka tidak mengambil jalan seperti Ketua Mao dengan perang gerilya, dsb. Mereka pakai strategi sipil. Justru mereka akan jadi susah kalau mulai konflik bersenjata. Karena mereka tidak punya senjata, tidak punya kesatuan-kesatuan yang bersenjata. Jadi logika dua kelompok ini, BK dan PKI, menuntut supaya politik tetap politik normal bukan politik bedil. Logika ini diperkuat dengan hal-hal yang kongkrit. Banyak hal yang aneh dalam G-30-S. Pertama, pengumumanpengumuman dari G-30-S itu nggak mungkin disusun oleh tokoh-tokoh PKI yang cukup berpengalaman dalam bidang politik.
Saya kasih dua contoh. Pertama, yang dikatakan Dewan Revolusi yang diumumkan G-30-S, itu suatu Dewan yang sama sekali tidak masuk di akal. Karena banyak tokoh-tokoh yang penting, seperti Ali Sastroamidjojo, yang tidak masuk. Tapi banyak tokoh-tokoh yang hampir tidak dikenal namanya justru masuk. Malahan banyak orang kananpun masuk, itu umpamanya Amir Machmud. Jadi ini bukan suatu Dewan Revolusi yang meyakinkan. Jadi rasanya kacau. Yang kedua, yang lebih meyakinkan lagi, adalah pengumuman dari Untung kepada sesama tentara, bahwa mulai saat itu tidak akan ada lagi pangkat dalam tentara yang lebih tinggi dari pangkatnya Letkol Untung sendiri. Nah itu jelas membuat setiap kolonel, brigjen, mayjen, letjen, dsb, jengkelnya bukan main. Dan ini suatu move yang membuat semua pimpinan tentara akan anti dengan gerakan ini. Nggak mungkin ada orang yang punya otak politik akan membiarkan suatu pengumuman seperti itu. Itu jelas suatu pengumuman yang keluar dari hati nurani Letkol Untung sendiri. Karena dia jengkel dengan atasannya. Atau bisa juga itu provokasi yang diatur oleh dalang sebenarnya dari peristiwa ini. Yang memakai Untung, yang jelas bukan orang pinter, sebagai pionnya. T : Setelah 30 tahun, apakah Pak Ben tetap berpegang pada pendapat itu? J : Kalau Sukarno jelas. Sampai sekarang sama sekali tidak ada bukti bahwa Bung Karno ada di belakangnya. Masalah PKI lebih ruwet. Setelah tahun 66 ada beberapa data yang masuk seolah-olah ada orang PKI yang terseret. Saya sendiri pernah ikut persidangan Mahmilub Sudisman pada tahun 1967, dan mendengar pidato uraian tanggung jawabnya. Dalam pengadilan itu yang dinamakan Ketua Biro Khusus yaitu si Kamaruzaman, atau Syam, nongol sebagai saksi. Di sana cukup jelas bahwa Syam ini adalah orang yang dikenal betul oleh Sudisman. Bagaimanapun Syam ada hubungan langsung dengan pimpinan PKI. Jadi apa ada
sebagian dari orang-orang PKI ikut-ikutan, apa ada sebagian dari PKI yang dibodohin oleh kelompok ini-itu, masih tidak jelas. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa sama sekali PKI tidak ada sangkut pautnya. Tapi saya masih tetap berpendapat mereka bukan pencipta utama G-30-S. T : Kalimat terakhir dalam alinea pertama "Cornell Paper" itu, "The actual originators of the coup are to be found not in Djakarta, but in Central Java, among middlelevel Army officers in Semarang, at the headquarters of the Seventh (Diponegoro) Territorial Division." Apa bukti-bukti utama dari pernyataan ini? J : G-30-S hanya sukses bisa menguasai daerah di Jawa Tengah. Dan tokoh-tokoh utama dari gerakan ini baik di Jawa Tengah maupun Jakarta sendiri adalah perwira-perwira dari kodam Diponegoro, kecuali Supardjo. Mereka semuanya bekas bawahan dari Soeharto sendiri, termasuk Supardjo. Yang paling menonjol tentu pada waktu itu adalah fakta bahwa Untung dan Latif kedua-duanya dekat sekali dengan Soeharto. Soeharto sendiri pada tahun 64 pergi jauh-jauh ke salah satu desa di Jawa Tengah untuk ikut menghadiri perkawinan bawahannya yang tercinta, yaitu Untung. Jadi itu yang pertama. Kedua, fakta bahwa apa yang terjadi di Jawa Tengah sampai sekarang 100% ditutupi oleh versi resmi. Ini aneh. Karena nggak ada pengadilan, nggak ada cerita apa yang terjadi di Semarang. Terus kesatuan-kesatuan utama yang ikut gerakan di Jakarta itu sebagian besar juga dari Diponegoro. Itu yang penting.
T : Apa motivasi perwira-perwira Diponegoro itu? J : Ini jelas tentara yang belum berbintang. Otaknya seolah-olah pangkat mayor, letkol, kolonel, dibantu oleh kapten, letnan, sersan, dsb. Kalau kita membaca pengumuman G-30-S, seolah-olah masalahnya itu masalah intern. Mereka menuduh jenderal-jenderal ikut serta dengan CIA dalam rangka mendongkel Bung Karno. Menuduh jenderal-jenderal orang yang hidup mewah, orang yang suka main perempuan, yang tidak menghiraukan nasib dari bawahannya, dsb. Jadi terasa sekali ada semacam konflik antara tentara yang bawahan, yang pada umumnya miskin-miskin, dan tokoh jenderal-jenderal yang berduit. Pada waktu itu di Jakarta cuma ada satu mobil Lincoln Continental yang putih. Dan pemiliknya siapa? Jenderal Yani, kan? Padahal Indonesia saat itu miskinnya bukan main. Jadi sangat menyolok. Jadi kalau motivasinya dikatakan sebagai kecemburuan sosial, juga bisa. T : Apa ada hubungan antara motivasi itu dengan lingkungan para perwira Diponegoro pendukung G-30-S itu? J : Sebagian karena Jawa Tengah terkenal sebagai daerah yang paling miskin dibandingkan dengan Jawa Barat dan Timur. Juga kultur di Jawa Tengah di mana patriotisme kejawa-jawaan itu paling kuat. Dari dulu ada persaingan antara Diponegoro dan Siliwangi. Perwira Siliwangi dianggap orang yang statusnya lebih tinggi, biasa pakai bahasa Belanda diantara mereka sendiri dan biasa kebaratbaratan, dan paling dekat dengan Amerika. Perwira Jawa Tengah sebagian besar berasal dari Peta, bikinan Jaman Jepang. Waktu revolusi mereka merasa diri sebagai orang Jogya lah. Orang yang mempertahankan nilai-nilai dari revolusi 45, patriotisme Jawa, dsb. Pokoknya kalau jenderal-jenderal Bandung omong, mereka tidak pernah pakai—ken, ken. Tapi ini bukan masalah suku. Karena tokoh utama dari semuanya itu orang Jawa dan sasaran utamanya juga orang Jawa. T : Pada minggu pertama Oktober 1965, dari 5 pucuk pimpinan PKI, 3 orang ada di Jawa Tengah (Aidit, Lukman dan Sakirman). Nyoto sedang berada di Sumatra
Utara sedangkan Sudisman di Jakarta. Kemudian Lukman dan Nyoto menghadiri Rapat Kabinet di Bogor tgl 6 Oktober. Apa yang dilakukan para pimpinan PKI selama berada di Jawa Tengah setelah 1 Oktober? J : Dari informasi yang masuk, dari laporan sopirnya Lukman, dsb, ya mereka putarputar. Aidit dan Lukman menghubungi cabang dan ranting-ranting PKI, memberi tahu apa yang sedang terjadi, dan diminta untuk waspada dan jangan sampai bisa diprovokasi. Dalam hal ini kita belum tahu banyak. Karena sampai sekarang kebanyakan orang PKI yang masih hidup, di dalam maupun di luar negeri, belum sempat menulis secara jujur, terang-terangan, tentang kehidupan intern partai pada saat itu. Munculnya tokoh Syam, Ketua Biro Khusus PKI, membuat pendapat Ben Anderson bergeser. Tentang tokoh itu, "Syam ini orangnya cukup misterius." Tentang Biro Khusus, "Banyak hal yang masih belum jelas." Tentang peranan RPKAD, "Pembunuhan juga baru mulai di Jawa Timur setelah RPKAD berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Di Bali, pembunuhan massal baru mulai setelah RPKAD pindah dari Jawa Timur ke Bali."
BIRO KHUSUS T : Tadi Pak Ben bilang, munculnya tokoh Syam itu membuat pendapat Pak Ben bergeser? J : Ya. Maka itu kami menamakan "Laporan Sementara." Dan sampai sekarang status sebagai laporan sementara tetap dipertahankan. Karena bagaimanapun sebagian besar tokoh-tokoh yang paling penting sudah dibunuh, atau sudah hilang. Dan ada juga yang berkaitan langsung tetapi belum mau ngomong. Jadi harus nunggu. T : Ini bukan bahan dari Cornell Paper, tapi dari Buku Putih yang diterbitkan Sekretariat Negara tahun 1994. Dalam Buku Putih soal Biro Khusus PKI dibahas panjang lebar. Menurut Pak Ben sendiri seberapa besar peranan Biro Khusus PKI ini dalam G-30-S? J : Dalam hal Biro Khusus ini ada beberapa sisi yang sampai sekarang sulit dimengerti. Pertama, pada umumnya partai komunis, di manapun juga di dunia, punya format yang sama. Susunan organisasinya sangat standard. Dan sampai sekarang belum ditemukan partai komunis lain yang pernah menciptakan semacam Biro Khusus. Ini tidak mustahil. Tetapi cukup aneh. Kedua, istilah atau bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang dianggap tokoh Biro Khusus ada juga yang mencurigakan. Umpamanya mereka pakai istilah "pembina." Jadi, untuk menggambarkan aktivitas mereka, ada para pembina yang mengadakan pembinaan-pembinaan. Sepanjang pengetahuan saya, ini bukan bahasa marxist dan bukan bahasa komunis. Tapi dari dulu ini bahasanya tentara. Rada aneh kalau waktu itu PKI berlawanan dengan tentara, kok yang dianggap organisasi rahasia PKI itu justru pakai istilah teknis dari tentara? Yang ketiga, sampai sekarang identitas dan nasibnya Kamaruzaman alias Syam tu masih menjadi teka-teki. Setelah memeriksa beberapa dokumen di Amerika, di Indonesia dan di Belanda, ternyata si Syam ini pernah menjadi anggota PSI. Dalam majalah resmi dari PSI namanya pernah disebut pada tahun 1951 sebagai ketua ranting. Kalau tidak salah di Rangkasbitung, Banten. Selain itu ditemukan juga dokumen dalam arsip Belanda di mana Kamaruzaman ini pada waktu revolusi pernah diangkat sebagai orang intelnya Recomba Jawa Barat. Recomba itu pemerintah federal buatan Belanda. Itu bisa juga. Karena pada waktu itu ada juga patriot-patriot yang purapura jadi pegawai Belanda untuk mengetahui rahasianya Belanda. Tapi toh rada
aneh. Terus di koran-koran Indonesia ada informasi bahwa pada akhir tahun 50-an Kamaruzaman nongol sebagai informan dari komandan KMK (Komando Militer Kota) Jakarta. Jadi Syam ini orangnya cukup misterius. Jelas dia dikenal baik oleh pimpinan PKI. Tetapi dia juga pegang peranan di Recomba, di PSI, di tentara, dsb. Sampai sekarang serba misterius. Di mana kesetiaannya? Buat saya tidak jelas. Walaupun pemerintah mengumumkan bahwa Syam sudah dieksekusi, itu masih disangsikan kebenarannya. Mungkin dia cuma disimpen saja. Yang terakhir, ini kesan saya waktu mengikuti pengadilan Sudisman. Di sana Syam diberi kesempatan untuk omong panjang lebar. Saya bisa membandingkan kesaksiannya dengan kesaksian Sudisman. Itu sangat berbeda. Kesaksian Sudisman itu mengesankan, jelas, mendalam dan bahasanya teratur. Sedangkan kesaksian Syam itu bukan main kacau-balaunya. Dia banyak memakai bahasabahasa dari jaman revolusi yang sudah tidak berlaku lagi. Malahan seolah-olah orangnya itu agak sinting. Jadi sulit masuk di akal kalau orang seperti ini menjadi kepala biro yang sangat rahasia dan penting. Jadi banyak hal yang masih belum jelas.
T : Pak Ben mengikuti sendiri pengadilan Sudisman. Dia satu-satunya pucuk pimpinan PKI yang diadili. Apa kesimpulan Pak Ben dari pengadilan Sudisman itu? J : Dari kesaksian Sudisman saya dapat kesan bahwa dia merasa diri dalam keadaan di mana partai yang ikut dia pimpin itu dihancurkan secara mengerikan. Ratusan ribu yang mati. Dan dia sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang Jawa merasa bertanggung-jawab. Bagaimanapun, kalau pimpinannya baik dan beres seharusnya hal seperti itu tidak terjadi. Karena itu dia menamakan pembelaannya itu "Uraian Tanggung Jawab." Dia tidak mau debat tentang soal ini-itu. Dia cuma bilang, "Bagaimanapun juga, sebagai pimpinan tertinggi yang masih hidup, saya memakai kesempatan ini untuk meminta maaf atas apa yang terjadi." Sudisman tidak pernah bilang bahwa dia ikut merencanakan G-30-S. Dia cuma bilang bahwa rupanya ada unsur-unsur PKI yang terseret. Dia tidak membicarakan soal Biro Khusus. Tidak membenarkan dan juga tidak membantah adanya. Waktu Syam memberi kesaksian, Sudisman tidak mau melihat mukanya dan tidak mau menjawabnya. Yang jelas, untuk sebagian besar dari saksi-saksi waktu itu informasi tentang adanya Biro Khusus itu sesuatu yang mengejutkan sekali. Jelas mereka sama sekali tidak tahu menahu.
PERANAN RPKAD T : Ini catatan dalam Cornell Paper. Pasukan RPKAD sampai di Semarang tgl 19 Oktober. Bentrokan pertama dengan ormas PKI terjadi di Boyolali tgl 21 Oktober. Selama 3 minggu, tgl 1 sampai 21 Oktober, tidak ada bentrokan berdarah. Walaupun pemberitaan di koran, TV dan radio tentang Lubang Buaya sangat memanaskan suasana, menyebarkan ketakutan, dst. Bagaimana Pak Ben menjelaskan 3 minggu tanpa bentrokan ini? J : Saya kira sebagian karena kekuatan sosial pada tingkat sipil cukup seimbang. Jadi orang merasa bahwa organisasi PKI dan keluarga besar PNI itu kira-kira seimbang. Di Jawa Tengah NU itu tidak begitu berpengaruh. Pertama orang merasa tidak ada kelompok yang dominan. Dan walaupun suasana tegangnya bukan main, saya nggak yakin bahwa orang Jawa Tengah, kalau tidak ada orang yang mengipasi mereka, mau cepat-cepat membantai tetangganya. Kita harus ingat di desa-desa, di kota-kota, orang PKI itu bukannya bergerak di bawah tanah. Mereka itu tetangga, yang saban hari ketemu, masih famili, dsb. Banyak anggota PNI yang punya saudara PKI, dsb. Kalau tidak dibikin suasana yang luar biasa tegangnya tidak akan terjadi apa-apa, dalam arti pembantaian. Justru pentingnya kedatangan RPKAD adalah orang-orang anti PKI merasa bahwa angin sudah berada di pihak mereka. Mereka yang mau netral dapat petunjuk dari RPKAD kalau membuktikan
kamu bukan orang PKI maka kamu harus membunuh PKI. Ini khususnya ditujukan kepada pemuda-pemuda, pemuda Islam, pemuda Banteng, pemuda Kristen, Katolik, dsb. Jadi kalau tidak ada pembantaian sebelum RPKAD datang. Itu justru menunjukan apa yang terjadi tidak spontan. PKI sendiri juga takut. T : Kesatuan-kesatuan yang mendukung G-30-S itu dari Diponegoro, lalu mereka menguasai Jawa Tengah. Lalu RPKAD datang. Bukankah kedua kekuatan itu seimbang? J : Itu benar pada hari-hari pertama. Tetapi jangan lupa bahwa Suherman, Maryono, sman, dkk, itu hanya berkuasa selama kira-kira 48 jam. Setelah itu Pangdamnya, Suryosumpeno, sempat ambil kembali posisi sebagai panglima.
Lalu orang-orang ini hilang entah ke mana. Bahwa ada kesatuan-kesatuan di Jawa Tengah yang bersimpati pada PKI, itu mungkin sekali. Karena sebagai kelompok teritorial bagaimanapun mereka berada di tengah masyarakat Jawa Tengah. Tentara ini sedikit-banyak akan membantu PKI. Tapi kira-kira mulai tanggal 3 Oktober, pimpinan Diponegoro tidak lagi di tangan perwira-perwira yang pro G-30S. Dan kesatuan-kesatuan yang dicurigai itu langsung ditarik ke daerah lain. Tapi, ini dapat dibuktikan, pembunuhan juga baru mulai di Jawa Timur setelah RPKAD berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Di Bali, pembunuhan massal baru mulai setelah RPKAD pindah dari Jawa Timur ke Bali. Kalau membandingkan tiga propinsi ini, tiga minggu yang tenang di Jawa Tengah itu aneh. Lebih aneh lagi karena ada enam minggu yang tenang di Jawa Timur. Dan malahan ada dua bulan yang tanpa pembunuhan di pulau Bali. Bagaimana pembunuhan massal itu dilaksanakan? "Faktor yang pertama adalah policy atau kebijaksanaan dari pimpinan tentara di Jakarta yang diwujudkan dengan pengiriman RPKAD ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Senjata, latihan, perlindungan, kendaraan, dsb, dikasih kepada kelompok-kelompok pemuda yang mereka hubungi." Mengapa orang mau disuruh membunuh? Mau dipakai sebagai alat? "Itu mungkin menunjukan gejala yang lebih mendasar. Buat saya faktor yang utama adalah keadaan ekonomi. Mulai kira-kira tahun 1961-62 inflasi di Indonesia melejit secara mengerikan." Tentang konflik antara kelompok agama dengan PKI, "Ini timbul sebagai akibat Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil."
PEMBUNUHAN MASSAL T : Sekarang (1996) hampir semua koran di dunia melaporkan orang PKI yang dibunuh pada tahun 1965 itu jumlahnya sekitar 500 ribu. Misalnya dalam editorial New York Times (1 Ags), The Economist (3 Ags) dan editorial Washington Post (20 Ags). Dalam pemberitaan media di Indonesia, jumlah korban ini jarang diungkapkan. Dan siapa yang jadi korban itu juga tidak dijelaskan. Tahun 1985, dalam majalah Indonesia nomor 40, Pak Ben bilang, "Probably between 500.000 and 1.000.000 Indonesians died at the hands of other Indonesians." J : Pertama harus dikatakan bahwa tidak ada orang yang tahu persis berapa jumlahnya orang yang dibunuh pada waktu itu. Angka 500 ribu itu diambil dari pernyataan Adam Malik dan pernah juga dari Soedomo. Tapi apa mereka sendiri tahu? Itu nggak jelas. Itu cuma perkiraan. T : Menurut Pak Ben apa sebab terjadinya pembunuhan massal selama akhir 1965 itu? J : Kalau sebab-sebab ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah policy atau kebijaksanaan dari pimpinan tentara di Jakarta yang diwujudkan dengan pengiriman RPKAD ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Mereka ingin supaya PKI
dihancurkan dan mereka ingin juga bahwa ini tidak hanya dikerjakan oleh tentara tapi juga oleh kelompok-kelompok yang mau dijadikan sekutu untuk membangun apa yang belakangan dinamakan Orde Baru. Jadi mereka menyertakan warga Banteng, NU, Katolik, Protestan, dsb. Karena itu senjata, latihan, perlindungan, kendaraan, dsb, dikasih kepada kelompok-kelompok pemuda yang mereka hubungi. Jadi kalau policy pimpinan tentara ini tidak ada, kemungkinan terjadi pembunuhan massal itu saya kira tidak besar. Tetapi mengapa orang mau disuruh membunuh? Mau dipakai sebagai alat? Itu mungkin menunjukan gejala yang lebih mendasar. Buat saya faktor yang utama adalah keadaan ekonomi.
Mulai kira-kira tahun 1961-62 inflasi di Indonesia melejit secara mengerikan. Saat itu saya sendiri ada di Indonesia. Saya lihat saban minggu itu harga barang bisa berlipat ganda. Duit tidak ada arti sama sekali. Khususnya bagi orang-orang gajian itu menimbulkan suasana yang panik. Kalau pejabat gajinya tidak berarti lagi, mereka cepat-cepat lari ke dunia korupsi, catut, dsb. Orang melarikan duitnya untuk beli tanah. Karena tanah dianggap sesuatu yang bisa mempertahankan harganya. Keadaan ekonomi waktu itu menimbulkan suatu kegelisahan di seluruh Indonesia. Orang merasa masa depannya sangat gelap, tidak normal dan serba tak tentu. Ini yang penting. Terus, ada kemiskinan yang luar biasa. Saya ingat waktu itu jalan-jalan di Yogya-Solo, banyak orang yang geleparan di pinggir jalan. Orang yang mati karena busung lapar. Bung Karno sendiri tidak malu untuk bikin propaganda supaya orang makan tikus sawah. Dan dia sendiri mengaku pernah makan tikus sawah. Saya sendiri nggak percaya. Tapi itu penting. Ketiga, konflik antara kelompok agama dengan PKI. Ini timbul sebagai akibat undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH). PKI memperjuangkan Land Reform justru ketika tanah menjadi sangat penting, beras menjadi sangat penting, pembagian hasil menjadi sumber konflik yang luar biasa. Apalagi dalam hal Land Reform salah satu pengecualian yang penting adalah tanah-tanah yang menjadi milik dari lembaga agama -umpamanya mesjid, surau, gereja dsb- tidak boleh diganggu gugat. Dalam suasana seperti itu orang-orang yang punya tanah lebih, supaya bisa tetap pegang tanahnya, lebih sering justru menyerahkannya kepada wakaf, kalau Islam. Dan lembaga yang seperti itu juga untuk yang Kristen. Di mana dia bisa ikut sebagai pimpinan. Jadi seperti dilaporkan oleh Lance Castles dalam artikelnya dalam majalah Indonesia pada tahun 1966 itu, kita ambil contoh pesantren Gontor. Dalam satu tahun tanah yang dimiliki oleh Gontor ini bisa bertambah sepuluh kali. Jadidengan mendadak lembaga agama menjadi tuan tanah yang terbesar. Kalau orang-orang kiri, orangorang yang pro-Land Reform, mau ribut soal tanah ini, mereka langsung berhadapan bukan dengan individu tuan tanah tapi langsung menghadapi lembaga agama. Banyak orang tergugah untuk membela. Mereka bukannya mau melindungi tuan tanah tapi bagaimanapun mereka pasti mau melindungi atau membela lembaga agama mereka. T : Pembunuhan massal terjadi di desa-desa Jateng, Jatim dan Bali. Di Jateng yang dominan itu Islam abangan. Di Jatim Islam santri, dan di Bali itu semuanya Hindhu. Tapi di Jawa Barat, tidak ada pembunuhan besar-besaran. Padahal Jabar adalah daerah yang Islamnya paling taat, daerahnya Masyumi. Pemenang Pemilu-55 dan Pemilu Daerah-57 di Jabar adalah Masyumi. Bagaimana Pak Ben memahami hubungan antara pembunuhan massal ini dengan agama penduduk setempat? J : Isu agama ini gampang dipakai selama PKI dapat dianggap sebagai kelompok anti agama. Dan harus diingat bahwa paman Karl Marx pernah mengatakan bahwa agama itu candu supaya masyarakat tidak menghadapi realitas siapa yang menindas. Ini sulit dicabut oleh PKI, walaupun mereka berusaha supaya tidak confrontational terhadap agama. Tapi isu agama ini gampang dipakai. Apalagi di negara komunis pimpinan agama diusir, Uni Soviet itu atheis, dsb. Jadi bagaimanapun isu agama ini salah satu alat pemukul di kalangan lawan PKI. Tetapi waktu mengikuti pengadilan Sudisman, saya lihat banyak saksi-saksi dari
pihak PKI. Dan hanya sedikit - Sudisman sendiri, mungkin satu-dua lagi yang tidak mau ambil sumpah secara agama, menggunakan Al Qur’an, Al Kitab, dsb. Jadi saya yakin sebagian besar dari orang-orang PKI itu sebenarnya juga orang beragama. Itu faktor penting.
Soal perbedaan antara daerah-daerah memang menarik. Karena pembunuhan ini tidak terjadi di mana-mana secara merata di seluruh Indonesia. Di sini kami bisa melihat betapa menentukan faktor pimpinan tentara lokal. Ambil contoh umpamanya Jabar. Pada tahun 68 saya sempat mewawancara jenderal Ibrahim Adjie yang pada waktu peristiwa dia menjadi Pangdam Siliwangi. Pada waktu itu dia dianggap sebagai saingannya Soeharto, lalu dibuang ke London jadi Dubes di sana. Saya ngomong lama sama beliau. Saya tanya, kenapa kok tidak ada pembunuhan besar-besaran di Jawa Barat? Sebenarnya memang ada, umpamanya di Indramayu, tetapi tidak meluas. Dia bilang, "Itu sebabnya karena saya tidak ingin ada pembantaian di Jawa Barat. Karena merasa bagaimanapun ini sebagian besar orang biasa, orang-orang kecil. Akan mengerikan kalau mereka itu dibunuh. Saya sudah kasih perintah kepada semua kesatuan di bawah saya, orang ini ditangkap, diamankan. Tapi jangan sampai ada macem-macem." Ternyata kewibawaan si Adjie yang terkenal jenderal kanan, yang dekat dengan Amerika, itu berlaku penuh. Sebaliknya di Jawa Timur pimpinan tentara pada waktu itu lemah. Saya lupa nama panglimanya. Mungkin Sunaryadi? Tapi jelas kolonelkolonel, komandan Korem merasa bisa bergerak dangan sendirinya. Umpamanya Danrem di Kediri yang masih famili dengan salah satu jenderal yang dibunuh di Jakarta, itu mengambil inisiatif sendiri. Sebagian timbul karena perpecahan. Kalau RPKAD sudah masuk orang merasa bahwa untuk selamat mereka harus berbuat sesuatu. Di Bali juga begitu. Ini menarik dan penting. Karena di Jawa Barat, di mana RPKAD tidak pernah putar-putar, justru tidak terjadi pembantaian. T : Mengapa tidak ada perlawanan dari orang PKI? J : Ya karena mereka tidak punya senjata. Mau apa?
PENGARUH LUAR NEGERI? BUDAYA? T : Bagaimana pengaruh faktor luar negeri? J : Daftar orang PKI yang dibikin orang kedutaan Amerika itu? T : Ya. Orang kedutaan AS itu kan bikin daftar 5 ribu orang PKI, lalu dia serahkan ke Soeharto. J : Saya juga kenal dengan orang Amerika itu. Karena waktu di Jakarta saya kadangkadang ke Kedutaan Amerika dan ini orang memang punya obsesi yang aneh. Mungkin karena dia dididik sebagai Kremlinologist, dia sibuk bikin daftar dari orang-orang PKI. Pada waktu itu menjadi bahan ketawaan pegawai di kedutaan sendiri. Seolah-olah tentara Indonesia tidak pernah bikin daftar. Padahal mereka jauh lebih mengikuti seluk beluknya politik di Indonesia dari pada orang Aamerika. Pada waktu itu orang kedutaan Amerika yang dapat berbahasa Indonesia dengan fasih, boleh dikatakan baru satu-dua. Saya tidak percaya bahwa tentara memerlukan daftar yang dibuat oleh pegawai kedutaan Amerika. PKI itu tidak di bawah tanah. T : Salah satu studi Pak Ben yang lain adalah tentang "Mitologi dan Toleransi Orang Jawa," terbit tahun 1965. Bagaimana Pak Ben menjelaskan pembunuhan massal itu dari pemahaman tentang budaya Jawa? J : Saya merasa kita harus membedakan kebudayaan dalam keadaan normal, ketika tidak ada ketegangan mencekam, tidak ada suasana ketakutan yang luar biasa.
Kalau melihat kehidupan sehari-hari dari orang Jawa, apalagi orang Jawa Tengah, mereka berusaha menghindari konflik yang terbuka, dsb.
Tapi dalam masyarakat apapun juga kalau kita lihat sejarah dunia modern pembantaian, pembunuhan yang luar biasa kejamnya, bisa timbul dalam suasana ketika orang merasa situasi sudah tidak ada ketentuan. Saya ambil contoh, umpamanya Yugoslavia. Pada akhir kesatuan Yugoslavia orang makin merasa bahwa hukum tidak berlaku, alat negara jelas terpecah, sebagian ikut ini sebagian ikut itu. Situasi ekonomi sudah mulai hancur. Dalam situasi seperti itu orang akan coba menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun. Mereka harus berbuat sesuatu yang dalam keadaan normal tidak mungkin terjadi. Kita lihat umpamanya di Yugoslavia banyak sekali terjadi perkawinan antara orang Serbia dan Bosnia. Dan memang bahasanya sama. Jadi selama tiga puluh tahun sebelum terjadi huru-hara nggak ada masalah. Tapi kalau ketakutan besar sudah mulai, ya bisa terjadi bahwa si bapak yang Serbia terpaksa - supaya tidak dianggap antek karena bininya sebagai orang Bosnia calon penghianat dia harus berbuat sesuatu yang kejem, demi keselamatan diri sendiri. Bisa juga dia malah membunuh istrinya sendiri. Dan ini bener-bener terjadi. Kita lihat situasi yang sama umpamanya ketika terjadi pembagian India dan Pakistan oleh Inggris. Dan terjadi juga di tempat-tempat yang lain. Saya yakin di Amerikapun, kalau dalam situasi ketakutan seperti itu, akan banyak kekejaman yang bisa terjadi. Jadi saya merasa ini tidak kontradiktif dengan toleransi sehari-hari orang Jawa. Kekejaman ini harus dikaitkan dengan situasi yang serba tidak tentu. Kita lihat bagaimana setelah peristiwa terjadi tidak pernah ada orang yang nongol di depan umum dengan bangga ngaku bahwa saya telah membunuh seratus lima puluh orang PKI. Malah propaganda dari pemerintah seolah-olah korban dari pihak pemerintah dan dari PKI kira-kira samalah. Jadi tidak ada kebanggaan atas pembantaian. Jaman sekarang istilah yang paling sering disebut adalah trauma. Itu jelas bukan trauma untuk yang mati, karena mereka sudah mati. Trauma justru untuk yang menang dan yang membunuh. Banyak orang yang membunuh akhirnya menjadi gila. T : Orang Jawa sangat dipengaruhi cerita wayang. Dalam cerita wayang, Mahabarata itu diakhiri dengan Perang Baratayuda. Ramayana juga diakhiri dengan perang besar menyerbu Alengka. Apakah ada pengaruh dari budaya wayang ini? J : Mahabarata dan Ramayana itu berasal dari India. Kalau orang Jawa itu pantang menggelarkan lakon Baratayuda karena sangat bahaya. Lakon itu dianggap dapat membawa malapetaka. Jadi itu pantang sekali. Setahu saya cuma ada satu desa di Delanggu, entah karena apa, setiap setahun sekali Baratayuda itu harus digelar. Tapi itupun harus dengan macam-macam upacara sebelumnya. Jadi sulit juga kalau dikatakan bahwa orang Jawa suka Baratayuda Siapa yang bertanggung-jawab? "Soeharto dan pimpinan Angkatan Darat itu bertanggung jawab atas pembunuhan ini, itu jelas." Tentang kesalahan PKI, "Bisa dikatakan bahwa pimpinan PKI yang bertanggung-jawab atas politik partai itu mungkin memang ada salahnya." Lalu Pak Ben membuat catatan panjang tentang kesalahan pimpinan PKI. Tentang anak muda sekarang, "Kalau anak muda mengerti apa yang terjadi, mereka tidak bisa melihat situasi secara hitam-putih. Mereka harus melihat ke depan, jangan cuma menengok ke belakang." Pelajaran apa yang bisa ditarik, "Kita sebagai manusia dalam situasi tertentu bisa menjadi pembunuh. Jadi kita harus berusaha keras supaya tidak timbul situasi di mana sifat binatang di dalam diri kita masing-masing bisa ke luar."
PELAJARAN SEJARAH T : Pelajaran apa yang bisa kami tarik dari pembunuhan jenderal-jenderal itu? J : Saya tidak tahu pelajaran apa yang diambil dari pembunuhan jenderal. Kecuali bahwa orang yang hidup dari kekerasan akan dihancurkan oleh kekerasan. Jadi Untung, Supardjo, Latif, dll, harus bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Bagaimanapun kalau orang tidur di rumah tahu-tahu dibrondong mitraliyur itu mengerikannya bukan main. T : Kalau orang Indonesia tahu kebohongan tentang Lubang Buaya, lalu tahu ada pembunuhan massal, bagaimana sejarah akan menilai Suharto? J : Banyak sejarah yang hilang. Ratusan ribu orang yang jadi korban itu tidak bisa bicara lagi. Berapa sebenarnya jumlah yang dibunuh, itu mungkin kita tidak akan bisa tahu dengan pasti. Dan dalam sejarah memang banyak peristiwa pembunuhan atau kekejaman yang kemudian tidak bisa diungkapkan. Misalnya saja sejarah perdagangan budak di Afrika. Kita tidak tahu berapa yang dibunuh, bagaimana dibunuhnya, siapa yang membunuh, dst. Jadi jangan terlalu yakin bahwa seluruh sejarah 1965 ini akan bisa diungkapkan. Sekarang memang banyak sejarah yang dihapus. Kita juga harus ingat bahwa Orba selama ini justru melakukan apa yang suka saya sebut "kebijaksanaan pembodohan" masyarakat Indonesia sendiri. Bukan hanya tentang pembunuhan tahun 65. Tetapi juga tentang bagaimana munculnya kesadaran nasional, sejarah Jaman Pergerakan yang sebenarnya, tentang Jaman Jepang, Jaman Revolusi, dsb. Karena yang mau dijadikan pahlawan itu cuma ABRI. Padahal ABRI kan belum lahir waktu orang lain sudah berjuang puluhan tahun. Tapi toh sekarang mulai terlihat usaha anak-anak muda untuk mencari informasi, untuk menggali kembali sejarah bangsanya. Seperti terlihat dalam buku "Bayang-Bayang PKI" itu, antara lain. Dan memang ini tugas anak muda, kan? Untuk tidak mau dibodohi. Tapi bahwa Suharto dan pimpinan Angkatan Darat itu bertanggung jawab atas pembunuhan ini, itu jelas. Dan bukan pembunuhan ini saja. Mereka juga bertanggung jawab atas ratusan ribu korban pembunuhan di Timtim, dan ribuan lagi orang yang dibunuh dalam kasus-kasus Irian Jaya, Aceh, Petrus, dsb. Sepanjang sejarah Indonesia, termasuk selama Jaman Belanda dan Jaman Jepang, belum pernah ada kelompok penguasa yang tangannya begitu berlumuran darah. Ya, itu fakta. T : Tadi Pak Ben bilang soal pembunuhan di Kediri yang luar biasa kejam. Tapi ada juga propinsi seperti Jabar, di mana pembunuhan tidak meluas. Apa yang bisa dipelajari dari fakta-fakta seperti itu? J : Laporan Cornell itu topik utamanya bukan pembunuhan massal. Tetapi apa yang terjadi dalam Gerakan 30 September. Apa sebabnya terjadi pembunuhan massal? Itu soal lain lagi. Untuk tahu tentang pembunuhan massal itu kita sudah tahu politik dari tentara di pusat. Tapi itu tidak selalu dilaksanakan pada tingkat lokal. Mengapa di Kediri pembunuhan meluas, tadi sudah dibicarakan, karena Danremnya saudara dari jenderal yang dibunuh. Kenapa di Jabar pembunuhan tidak meluas, juga sudah kita bicarakan. Pembunuhan di Aceh juga sangat kejam. Dan di Aceh juga banyak sekali orang Cina yang dibunuh. Itu juga karena inisiatif Pangdam Aceh waktu itu, Ishak Juarsa. Jadi ada dua tingkat. Kebijaksanaan pusat dan kebijaksanaan lokal dari pangdam, danrem, dsb. Studi yang lengkap memang belum ada.
T : Ini soal media. Sebelum pembunuhan massal, media massa-koran, radio, TV dipakai Suharto untuk menyebarkan kabar bohong tentang kekejaman PKI di
Lubang Buaya. Akibatnya masyarakat jadi tegang, ketakutan, saling curiga. Apa yang bisa kami pelajari dari pengalaman dengan media ini? J : Kita harus belajar menghadapi media massa. Apalagi kalau sudah dimonopoli oleh suatu kelompok. Kita harus skeptis, curiga, jangan cepat percaya. Harus bisa membandingkan informasi dari media yang dikontrol penguasa itu dengan informasi lain, dengan pengalaman diri sendiri, dengan media luar negeri, internet, dll. Karena media massa itu jelas alat penguasa yang dipakai untuk kepentingan penguasa. Bukan hanya di Indonesia, di Amerika juga begitu. Kalau lihat TV di sini selalu saya punya sikap curiga. Pokoknya belum tentu benar. Apalagi kalau media itu condong menghasut si penonton untuk jadi fanatik, untuk membenci, dsb. Kita harus skeptis. Belajar menjaga diri supaya nggak ikut terseret. Saya sudah mengalami keadaan demikian di beberapa negara. Bukan cuma di Indonesia saja. Saya lihat bagaimana media massa di Inggris waktu Perang Malvinas. Media massa di Amerika waktu Perang Vietnam juga begitu. Jadi ini bukan sifat khusus media massa di Indonesia. Tetapi sifat khusus dari penguasa yang kalang kabut atau yang punya maksud jelek. Kalau sekarang, kita bisa lihat umpamanya dalam Peristiwa 27 Juli. Tahu-tahu dicarikan kambing hitam. Sekelompok anak muda yang nggak sampai 200 orang jumlahnya. Ini jelas suatu usaha untuk bikin suasana panik. Untuk menutupi sebab-sebab sebenarnya dari peristiwa itu. T : Menurut Pak Ben apa kesalahan PKI? J : Saya tidak mau bilang bahwa PKI punya salah. Karena PKI itu suatu keluarga besar yang isinya jutaan orang. Saya tidak percaya kalau suatu organisasi yang begitu banyak manusianya, yang begitu beraneka warna, itu punya salah. Tapi bisa dikatakan bahwa pimpinan PKI yang bertanggung-jawab atas politik partai itu mungkin memang ada salahnya. Pertama, pimpinan PKI mungkin tidak betul-betul mengerti atau tidak mempertimbangkan dengan matang kontradiksi yang ada antara strategi politik yang berdasarkan pemilihan umum, aktivitas terbuka yang legal, keanggotaan partai yang jutaan dengan retorika yang sangat radikal. Retorika PKI waktu itu cocok untuk dipakai dalam perang gerilya. Di mana pada akhirnya perjuangan akan ditempuh dengan jalan kekerasan. PKI menganjurkan banyak sekali orang-orang biasa untuk ikut. Dan mereka jelas tidak pernah ada pikiran bahwa sewaktu-waktu bakal ada pembunuhan besar-besaran. Kalau mau mengajak jutaan orang biasa yang kerja di kantor, di desa, di kampung, untuk ikut suatu partai yang legal, di atas tanah, memakai lembaga-lembaga parlemen, pemilu, dsb. Tetapi sekaligus juga memakai retorika bahwa seolah-olah sewaktuwaktu bakal terjadi krisis yang revolusioner, di mana ini mau dihancurkan, itu mau dihancurkan, maka itu menimbulkan kontradiksi yang lumayan bahayanya. Karena lawan politik yang mendengar retorika seperti itu bahwa sekali waktu kamu akan dihancurkan, akan dibeginikan-dibegitukan tentu merasa pada akhirnya akan terjadi suatu konflik fisik yang luar biasa dahsyatnya. Jadi dengan sendirinya mereka akan mempersiapkan diri. Dan pada waktu itu justru lawan PKI lah yang punya senjata. Saya pernah dengar-dengar, Mao Tse Tung pernah mengatakan begini kepada pimpinan PKI, "Ini nggak bener. Kalau kamu mau menghancurkan ini, menghancurkan itu, ya itu nggak bisa di kota-kota, nggak bisa di parlemen,nggak bisa di tengah orang ramai. Itu harus di gunung, harus bikin perang pembebasan rakyat.
Dan sebaliknya kalau kamu betul-betul mau pakai cara parlementer, maka retorika dan analisamu harus cocok dengan situasi dan strategi yang kamu pakai." Jadi dengan demikian ada kemungkinan pimpinan PKI juga ikut membuka kesempatan untuk apa yang kemudian terjadi. Tapi, ya tentu ini cuma pendapat orang luar, seorang outsider. Saya juga merasa, kadang-kadang PKI juga terlalu mencari musuh yang nggak perlu. Umpamanya kampanye terhadap Manikebu
(Manifesto Kebudayaan). Itu bukan kelompok yang penting, cuma beberapa orang yang sama sekali tidak berbahaya. Padahal lawan sebenarnya dari PKI itu, ya konglomerat, pimpinan tentara, dsb. Tetapi PKI tidak berani langsung menghadapi mereka. Lalu dicarikan target yang lebih gampang. Secara taktis ini tidak baik. Dan menimbulkan kesan PKI selalu ingin menang sendiri. Pada waktu ada pemilihan umum yang bebas di Indonesia, partai yang paling besarpun tidak bisa dapat pendukung lebih dari 25% dari masyarakat. Tidak mungkin ada suatu organisasi yang bisa menang secara mutlak. Bagaimanapun Indonesia baru akan bisa maju dengan baik kalau ada persekutuan, ada aliansi antara kelompokkelompok yang beraneka ragam. Selain itu saya juga dapat kesan begini. Ini kesan yang timbul ketika mengikuti pengadilan Sudisman. Pada waktu Sudisman menghadapi kematiannya sendiri, dia tahu bahwa pengadilan itu adalah saat terakhir dia bisa ngomong. Dia banyak melepaskan diri dari bahasa resmi, bahasa formal, bahasa standard dari partainya. Lalu dia mulai ngomong sebagai manusia. Ya tentu bahasa partainya juga cukup banyak. Tetapi pidatonya itu mengesankan justru karena tidak pakai bahasa resmi. Dia ngomong sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia, orang yang pernah ikut revolusi, yang ikut berjuang, dsb. Itu mengesankan. Jadi sepertinya PKI terlalu mengajak orang untuk ngomong dengan bahasa yang terlalu distandarisasikan, terlalu monoton, terlalu uniform. Sehingga bisa dibilang itu membunuh atau mengurangi kreatifitas. T : Apakah rasa dendam dari mereka yang keluarganya dibunuh itu mungkin bakal muncul sekali waktu nanti? J : Ada kemungkinan bakal muncul individu-individu yang demikian. Tapi jangan lupa bahwa peristiwa ini terjadi 30 tahun yang lalu. PKI sudah hancur selama 30 tahun. Dan kemenangan tentara adalah kemenangan yang mengerikan. Tetapi, dan ini perlu dimengerti juga, bahwa dalam proses membunuh, menyiksa, dsb, ternyata ada juga sebagian anggota partai, malahan juga di kalangan atasnya, yang kemudian ikut jadi penyiksa dan pembunuh. Jadi PKI tidak hanya dihancurkan oleh lawannya. Tetapi sebagian juga dihancurkan oleh anggotanya sendiri. Nah ini suatu luka yang sangat dalam. Kalau anak muda mengerti apa yang terjadi, mereka tidak bisa melihat situasi secara hitam-putih. Dan toh Indonesia sudah banyak berubah. Masalah Indonesia sudah lain dan dunia juga sudah lain. Mereka harus melihat kedepan, jangan cuma menengok ke belakang. Harapan ada didepan. Tidak pernah ada di belakang. T : Dalam periode sejarah yang serem ini, apakah Pak Ben melihat orang-orang yang bisa dianggap pahlawan? J : Saya bukan orang yang gampang mencari pahlawan. Tapi saya tahu ada orangorang yang semangat dan achlaknya memang saya kagumi. Saya kasih contoh 3 orang. Pertama, Pak Pram tentunya. Yang dengan segala penderitaannya toh bisa menciptakan karya sastra yang luar biasa dan tidak pernah mau tunduk kepada penindasnya. Saya juga angkat topi kepada teman saya yang sudah lama meninggal, si Soe Hok Gie. Yang walaupun aktif melawan PKI, tetapi pada waktu pembantaian massal, penangkapan dan pengiriman ke Buru, dia satu-satunya orang yang pada waktu itu berani mengatakan di pers bahwa ini salah.
Dia satu-satunya orang yang menyatakan begitu pada tahun 60-an. Yang ketiga, tentunya almarhum Pak Yap. Dia bersedia membela orang-orang yang sudah pasti akan dihukum mati. Yang notabene adalah lawan politiknya. Tapi dia berusaha keras membela mereka sebagus mungkin. Walaupun karena itu dia sendiri tentu rugi. Karena jadi dibenci oleh penguasa. Apakah mereka ini bisa dianggap pahlawan? Mungkin belum tentu. Tetapi sebagai orang yang punya karakter, punya moralitas, punya integritas, saya mengagumi mereka. T : Kalau di antara politikus?
J : Sorry ya, nggak ada yang saya kagumi. T : Kalau di kalangan orang-orang biasa? Pahlawan saya itu orang-orang biasa, pak. Tentu banyak juga orang-orang biasa yang sudah berani ambil resiko untuk menolong korban waktu itu. Atau menolong keluarga dan anak-anak orang yang dibunuh, dipenjara atau dibuang. Atau orang seperti Ibu Pram, dalam memoar Pak Pram di P. Buru, "Nyanyi Sunyi Seorang Bisu." Atau seperti Ibu Oey dalam „Memoar Oey Tjoe Tat." Mereka itu istri yang setia luar biasa dan tabah bukan main. Mereka bisa terus mengurus keluarga ketika suaminya dibuang belasan tahun, waktu anaknya masih kecil-kecil. Mereka kan orang biasa. Mungkin lebih gampang buat jadi contoh. J : Ya. Tentu banyak orang yang bisa kita jadikan contoh. Cuma kita tidak tahu ama mereka. Tapi saya tahu dua contoh. Waktu pengadilan Sudisman saya masih ingat banyak saksi dari PKI, dari atas sampai bawah. Banyak sekali dari golongan atas yang sebenarnya memalukan sekali kesaksiannya. Mereka elas-jelas mau mencoba mencuci tangan, melarikan diri dari tanggung-jawab ebagai atasan. Tapi ada dua orang yang sikapnya bagus. Yang pertama Sri Ambar dari Gerwani. Dan yang paling mengesankan itu seorang anak Cina yang masih muda. Saya tidak ingat namanya. Dia menjadi kurirnya Sudisman waktu dalam persembunyian. Anak muda itu orangnya polos, berani, sopan, dan tidak pernah mau bertekuk lutut terhadap pengadilan. Tentu dia bukan orang yang penting, bukan orang yang dikenal namanya. Tetapi sikapnya hebat. T : Secara umum, pelajaran apa yang bisa kami tarik dari pembunuhan massal-65? J : Kalau tentang pembunuhan massal, ada perasaan umum di Indonesia yang seolah-olah peristiwa serem semacam itu jangan sampai terjadi lagi. Ini suatu yang mengerikan dan memalukan. Pelajaran satu lagi, bahwa kita sebagai manusia dalam situasi tertentu bisa menjadi pembunuh. Jadi kita harus berusaha keras supaya tidak timbul situasi di mana sifat binatang di dalam diri kita masingmasing bisa ke luar.
Ditulis ulang oleh Pamong Saka
Prof. Ben Anderson tentang Suharto, G30S, PKI, Orde Baru, TNI dll
Wawancara Radio Nederland Siaran Indonesia , 2 September 2005
.Hari Jum'at 30 September mendatang, tepat 40 tahun lalu terjadi peristiwa G30S yang mengubah sejarah Indonesia. Profesor Benedict Anderson guru besar emeritus
pada Cornell University di Ithaca, Amerika Serikat adalah salah satu pengarang apa yang disebut Cornell Paper atau Makalah Cornell, yaitu risalah pertama yang meragukan versi Soeharto terhadap peristiwa yang dikenal sebagai G30S/PKI itu. Apa sebenarnya Cornell Paper itu dan penemuan-penemuan lebih lanjut apa yang didapatkan oleh Profesor Ben Anderson? Baret merah Ben Anderson [BA] : "Apa yang terjadi begini. Kebetulan pada waktu itu saya masih mahasiswa di Cornell terus ada dua teman lagi. Satu cowok namanya Fred Bunnell masih mahasiswa dan mbak Ruth McVey yang sudah lulus dan senior kita. Kami mengikuti apa yang terjadi di Indonesia dengan sangat cermat karena bingung. Kok ini bisa terjadi? Apa asal usulnya? Dan kebetulan pada waktu itu Cornell satu-satunya tempat di Amerika di mana hampir semua koran, majalah masuk dengan cukup cepat. Majalah dalam bahasa Indonesia, majalah dalam bahasa Jawa. Jadi kita dapat koran dari Medan, dari Balikpapan dari Solo dari Bali, dari Surabaya dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi kami bisa mengikuti apa yang terjadi pada bulan Oktober-November-Desember 1965, bukan bergantungan pada sumber-sumber di Jakarta yang dikuasai sepenuhnya oleh Soeharto. Tapi di lain-lain daerah." "Dan dari situ kami melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Jakarta, sama sekali tidak masuk akal. Karena mengikuti apa yang terjadi di Solo, Yogya dan sebagainya, kita lihat bahwa pembunuhan massal mulai di Solo, Jawa Tengah, persis pada hari itu baret merah masuk. Sebelumnya tidak ada. Terus satu bulan lagi kira-kira tanggal 17 November 1965 itu sudah mulai di Surabaya persis pada waktu RPKAD masuk. Dan sebaliknya, baru di pertengahan Desember 1965, dus hampir tiga bulan setelah G30S, pembunuhan mulai di Bali. Sekali lagi, ketika baret merah masuk." Versi Soeharto tak masuk akal "Jadi itu jelas sekali bahwa pembunuhan ini bukan sesuatu yang spontan, yang timbul karena kemarahan rakyat dan sebagainya. Tapi timbul dalam situasi di mana tentara masuk dan memberi sokongan kepada golongan-golongan yang anti PKI. Malah di beberapa kasus yang saya tahu betul pada waktu itu, mereka masuk di salah satu desa. Terus bilang pada salah satu orang di situ, mana itu orang komunis di sini. Orang dalam desa ingin menjaga mereka punya keluarga dan sanak saudara, bisanya bilang, ya tidak ada. Tapi tentara bilang ini daftarnya, mana orangnya? Lalu orangnya didorong ke depan. Terus tentara itu bilang sama salah satu orang di sekitarnya, kamu anti komunis atau tidak? Ya, saya anti komunis. Baik, untuk membuktikan, silahkan membunuh empat orang ini. Jadi orang seperti ini, tani biasa, antara dibunuh oleh tentara, atau membunuh temennya sendiri atau keluarga sendiri, ya akhirnya harus cari selamat." "Nah, cara yang begini yang sangat sadis, itu kami sudah tahu pada waktu itu. Jadi, timbul usaha untuk coba membongkar rahasia apa sebenarnya yang terjadi pada waktu itu. Kami mencek beberapa hipotesa. Seandainya ini Bung Karno di belakangnya, PKI di belakangnya, tentara di belakangnya.
Dan walaupun kita tidak dapat suatu kepastian yang jelas, tapi berdasar informasi yang ada pada waktu itu, versinya Soeharto jelas tidak masuk akal." Proyek penting tak terlaksana "Kami dapet kesimpulan bahwa ini mulainya dengan perselisihan di dalam tentara sendiri. Itu selesai kira-kira tanggal 3 Januari atau 4 Januari 1966. Kami kerja siang malam. Bertiga. Setelah selesai, kami merasa bahwa ini suatu dokumen yang berbahaya. Bukan untuk kita sendiri. Tapi kalau tentara di Jakarta tahu bahwa dokumen ini ada, mungkin orang-orang yang pernah ke Cornell, orang-orang yang pernah menjadi teman kita, walaupun mereka sama sekali tidak ada hubungan dengan apa yang kita tulis, toh bisa dikorbankan."
"Tapi di lain pihak kami ingin supaya orang-orang yang kami percaya, orang-orang seperti Pak Wertheim, Pak Dan Lev, bisa melihat hasil riset kami. Kami menulis pada mereka, bilang, ini kalian bisa pakai fakta-fakta yang kami sudah dapatkan, kalau kalian ingin menulis, terserah. Tapi jangan sebut dokumen ini. Pada waktu itu kami amatiran. Ternyata itu akhirnya bocor dan tentunya bukan golongan Ali Moertopo cs yang marah, tapi banyak orang Amerika di pemerintah Amerika juga marah. Karena ini seolah-olah cerita bahwa tentara berhak untuk membunuh banyak orang. Karena memang PKI yang mau bikin kup sebelumnya, mungkin tidak benar. Dan legitimasi pemerintah Soeharto yang sudah jelas menuju ke diktatoran harus direstui. Dan memang itu maksudnya pemerintah Amerika pada waktu itu." "Yang tidak lama setelah itu saya diusir dari Indonesia. Dan dalam satu hal sebenarnya saya merasa salah sendiri. Artinya, karena itu saya sudah merasa tidak ada harapan untuk meneruskan riset itu tadi karena gak ada akses ke Indonesia. Dan pada waktu itu belum ada orang lain yang bersedia untuk meneruskannya. So ini proyek tentang saat yang sangat penting di Indonesia, tidak sampai terlaksana. Itu ceritanya." Kampanye Machiavellis Radio Nederland [RN] : "Tapi menurut Profesor Anderson bahan untuk melanjutkan studi Cornell Paper itu masih banyak dan ada dan bisa dilakukan ya?" BA : "Ya. Bahan yang utama adalah segala macem dokumen-dokumen dari Mahmilub yang ada. Entah berapa, mungkin 20 jilid. Yang walaupun banyak sekali informasi lainnya, jelas itu hasil dari siksaan, toh juga cukup banyak yang menarik. Apalagi kalau dibandingkan satu sama yang lain. Nah ini memerlukan pekerjaan yang lama dan berat. Untuk memeriksa ini semua, membandingkannya satu sama yang lain. Mencari kunci-kunci yang ada. Itu sampai sekarang belum dilakukan." "Tetapi betapa pentingnya sumber ini bisa dijelaskan oleh suatu insiden yang terjadi waktu saya kebetulan periksa ratusan halaman dari salah satu Mahmilub. Dan di sana saya ketemu satu dokumen yang sangat penting. Yaitu visum et repertum tentang meninggalnya Ahmad Yani dan teman-temannya yang dituduh sebagai dewan jenderal." "Pemeriksaan terhadap tubuh-tubuh jenderal-jenderal ini sangat teliti. Dikerjakan oleh dokter-dokter militer dan dokter-dokter sipil di Universitas Indonesia. Diselesaikan tanggal 3 Oktober 1965.
Dan laporannya ditujukan kepada Soeharto sebagai Pangkostrad pada waktu itu. Dari laporan ini jelas sekali bahwa cerita yang dikeluarkan oleh Soeharto cs pada tanggal 5-6 Oktober 1965, di koran dan di massa media bahwa orang-orang ini disiksa oleh PKI. Kemaluan mereka dipotong-potong oleh Gerwani yang gila seks dan gila drugs. Bahwa ada segala macam horor, dicungkil matanya dan sebagainya. Itu sama sekali tidak bener." "Itu sangat sengaja. Jadi laporan tentang apa yang sebenarnya terjadi sudah ada di tangan Soeharto tiga hari sebelum kampanye horor anti PKI mulai. Jadi itu sangat sinis, sangat dingin. Anehnya, laporan ini menjadi lampiran entah keberapa pada akhir dari jilid Mahmilub ini itu. Dan jelas masuk dengan tidak sengaja oleh seorang tentara kecil-kecilan yang dengan lugunya mungkin merasa bahwa ini dokumen yang tidak penting."
"Padahal itu satu dokumen yang sangat penting dan sangat menghancurkan konsep bahwa Moertopo, Soeharto dan sebagainya itu bertindak atas dasar keyakinan. Tidak. Justru sebaliknya, itu suatu kampanye yang sangat Machiavellis, yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran." Informasi selalu ada "Jadi ini suatu contoh bagaimana kalau orang rajin mencari informasi itu bisa ketemu. Jadi orang-orang tua, baik dari pihak yang menang, maupun dari pihak yang kalah, juga bisa diusahakan. Orang-orang yang mengunjungi tapol-tapol dalam penjara pada waktu itu mungkin mereka bikin catatan dan sebagainya, itu belum ditelusuri." "Saya masih ingat, sangat kebetulan pada waktu, mungkin tahun 1972, saya membeli suatu bungkusan, apa saya nggak tahu di jalan Surabaya di Jakarta. Itu memang daerah loak. Dan saya heran karena bungkusan itu, ternyata itu dokumendokumen intel Jawa Timur, yang setelah itu saya terjemahkan dan memang sudah diterbitkan di majalah Indonesia. Ini semacam mata-mata dari Jakarta yang putarputar di Jawa Timur, untuk lapor tentang apa yang terjadi di Jawa Timur pada waktu itu." "Dia cerita tentang perselisihan antara perwira-perwira tinggi di situ. Dia melihat bahwa pembersihan yang jalan sangat baik di Jombang, kok ada masalah umpamanya di Jember dan sebagainya. Banyak orang dibunuh di situ, tapi kok sayang di daerah Bojonegoro tidak ada, dan kemungkinan sebab-sebabnya begini begini. Kan bagaimanapun pemerintah itu suatu birokrasi yang selalu tulis menulis, selalu ada laporan, selalu ada ini ini." "Dan saya yakin ada gudang yang penuh dengan segala macam dokumen, yang orang sekarang, malah tidak tahu ada apa di situ. Memang pada waktu reformasi lagi bergejolak, salah satu harapan tersembunyi dalam hati saya adalah bahwa anak-anak muda yang pergi rame-rame akan membongkar gudang-gudang ini dari tangan tentara dan tangan pemerintah. Seperti yang terjadi pada tahun 1965, di mana Deplu dibongkar, waktu itu banyak dokumendokumen dari zamannya Soebandrio, kan masuk gelanggang umum." Demikian bagian pertama wawancara Profesor Benedict Anderson dari Cornell University.
Letkol Heru Bantah Dalangi G30S/PKI SOLO - Satu lagi saksi Gerakan 30 September 1965 atau yang sering disebut G30S/PKI angkat bicara. Letkol Pnb (Purn) Heru Atmodjo, asisten Direktur Intelijen Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), membantah tudingan yang menyebut dirinya dalang gerakan tersebut. Setidaknya dia membantah tulisan-tulisan Dr Coen Holtzappel, guru besar Universitas Leiden yang datang ke Indonesia pada 1966 untuk mengikuti sidang-sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) atas perkara Letkol Untung dan Njono, Sekretaris CDB PKI Jakarta Raya saat Gestok berlangsung. Celakanya, tulisan-tulisan itu justru dijadikan salah satu acuan dalam penyebaran sejarah di Indonesia.
Pada forum bedah buku Gerakan 30 September 1965, Kesaksian Letkol Pnb Heru Atmodjo yang digelar di Hotel Agas Solo, kemarin, purnawirawan perwira menengah itu menegaskan, buku-buku sejarah tentang G30S/PKI yang diajarkan tidak utuh dalam menggambarkan fakta.''G30S/PKI dipotong hanya pada kejadian itu sendiri. Saya tak percaya bahwa gambaran yang sesungguhnya dapat dimunculkan. Temanteman saya ajak mempelajari apa yang terjadi sejak Proklamasi (17 Agustus 1945) dibacakan Bung Karno hingga sekarang,'' tegas dia pada forum yang diadakan LSM Yaphi dan People's Empowerment Consortium (PEC) itu. Mantan penerbang yang dibebaskan pada 31 Agustus 1980 setelah 15 tahun meringkuk di penjara dengan tudingan terlibat G30S/PKI itu menuding, berbagai buku putih dan film yang bermateri kejadian tersebut mengandung banyak kebohongan. Berbagai bantahan dan tepisan itu dia luapkan dalam bukunya yang diterbitkan PEC Jakarta dengan cetakan pertama Oktober 2004. Pada buku itu, Heru menuliskan, apa yang diketahui dan dijalaninya jam per jam pada 30 September dan 1 Oktober 1965 hingga hari-hari berikutnya termasuk perintah dan orang-orang yang dia temui pada waktu itu. Salah seorang editor bukunya, Harsono Sutedjo (editor lainnya Garda Sembiring), pada forum itu juga menandaskan, sekarang sejarah hanya merupakan konsep dan bukan hanya berdasarkan fakta. Menurut penilaiannya, banyak tudingan yang menyebutkan bahwa yang bergerak pada peristiwa G30S adalah PKI tanpa ada yang menyebut kemungkinan-kemungkinan lain.
Serial G30S ( 17 - 17 ) G30S DIRANCANG UNTUK GAGAL Oleh : Harsutejo Meletusnya peristiwa G30S dan seluruh tragedi 1965 [dan 1966] merupakan salah satu ujung perang dingin antara dua kubu kekuatan di dunia, baik kubu kapitalis versus komunis maupun kubu revisionis versus dogmatis ekstrim kiri [berdasarkan istilah para pihak] dan kubu imperialis versus gerakan kemerdekaan yang ikut menyeret Indonesia ke dalam pusarannya. Menurut rumusan Bung Karno (BK) pertentangan dua kubu antara oldefos melawan nefos. Hanya dengan memahami situasi ini semua maka kita dapat mengerti tragedi 1965 beserta seluruh akibatnya, sebagai bagian suksesnya kubu anti-Sukarno di dalam negeri [yang dipandegani sejumlah jenderal AD] dan luar negeri [yang dibenggoli Amerika Serikat] untuk menjatuhkan Presiden Sukarno.
Kekuatan dalam dan luar negeri anti-komunis dan anti-Sukarno memiliki kepentingan yang sama untuk menghancurkan PKI yang perkembangannya ketika itu menakutkan musuh-musuhnya, serta menggulingkan Presiden Sukarno sekaligus. Pertentangan internal Indonesia antara kekuatan kaum kanan [yang didukung oleh kaum militer kanan, khususnya AD] melawan kaum kiri dengan PKI sebagai kekuatan pokoknya [tentunya juga dengan dukungan tersembunyi kaum militer kiri]. Pertentangan politik yang terus memanas sepanjang 1960-an sebelum 1 Oktober 1965 ditandai dengan berbagai peristiwa yang menelan korban di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara dsb. dalam skala kecil. Pertentangan yang memanas itu ditandai juga adanya sejumlah teror terhadap pimpinan dan organisasi kiri, kampanye pengganyangan setan kota dan desa, kabir, masalah Manikebu dan BPS, aksi sepihak untuk melaksanakan undang-undang yang telah disetujui DPR berupa UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan UUPBH (Undang-Undang Pokok Bagi Hasil) yang menguntungkan petani penggarap dan buruh tani yang jumlahnya berjuta-juta. Situasi politik memang panas, akan tetapi tidak ada situasi yang menjurus apa yang disebut sebagai keadaan "membunuh atau dibunuh." Ini sama sekali tidak ada dan tidak ada buktinya, apalagi situasi yang kadang disebut menuju "perang saudara," suatu sebutan yang mengada-ada. Situasi panas itu dengan arus pokok yang menguntungkan kubu pendukung Presiden Sukarno serta kaum kiri, PKI khususnya. Setelah dihancurkannya PKI dan kekuatan kiri yang lain serta digulingkannya Presiden Sukarno, maka hasilnya Indonesia jatuh ke tangan kekuasaan diktator militer di bawah Jenderal Suharto, menjadi negeri tergadai yang tunduk dan tergantung pada kapital global sebagai bagian dari neokolonialisme dengan dukungan senjata dan hukum sampai saat ini. Tinjauan dan Kegagalan G30S Dalam sejumlah pertemuan sebelum 1 Oktober 1965 yang dihadiri oleh mereka yang oleh pimpinan PKI dinamai Perwira Progresif terdiri dari Kolonel Inf Latief, Letkol Inf Untung, Mayor Udara Suyono, Mayor Inf Agus Sigit, Kapten Art Wahyudi, dihadiri sejumlah orang sipil yakni Syam, Pono dan Bono dari Biro Chusus (BC) PKI. Dengan kehadiran pimpinan BC PKI, apakah ini berarti konsep G30S berasal dari mereka? Bagaimana sebenarnya hubungan orang-orang militer ini dengan BC?
Apa sekedar karena sama-sama alat revolusi sesuai dengan ajaran Bung Karno (BK) dan pendukung BK? Atau suatu komplotan? Hubungan ini diungkapkan dalam buku putih Orba sebagai komplotan PKI. Jika G30S merupakan komplotan PKI, apa sebab massa PKI yang amat besar, yang berjuta-juta itu sama sekali tidak dikerahkan atau dipersiapkan, bahkan mereka tidak tahu-menahu, termasuk banyak pimpinan PKI yang tersebar di seluruh Indonesia tidak tahu dengan tepat? Msih banyak pertanyaan lain yang jawabnya tidak begitu jelas dan tidak memuaskan yang selalu menimbulkan pertanyaan baru. Dalam salah satu pertemuan (ke 5 pada 17 September 1965) anak buah Latief, Mayor Inf Agus Sigit, Dan Yon 203, mendebat arahan Syam tentang rencana operasi penangkapan para jenderal yang dipandangnya tidak profesional. Usulan dia tentang penutupan jalan masuk ke Jakarta dari arah Bogor, Tangerang dan Bekasi pada saat gerakan, ditolak sebagai kekiri-kirian. Ia menyampaikan pertanyaan tajam, apa sebab Presiden tidak memerintahkan segera menangkap Dewan Djenderal (DD, ejaan lama)? Apa tidak mampu? Apa sebab orang-orang dalam pertemuan itu yang harus menangkapnya? Karena Mayor Inf Agus Sigit, anak buah Kolonel Inf Latief, tidak setuju dengan sejumlah masalah penting yang dibicarakan dalam rapat 17 September 1965, ia tidak lagi mengikuti pertemuan-pertemuan berikutnya, bahkan kemudian pada 1 Oktober 1965 pasukannya tidak muncul. Masalah-masalah penting yang dikemukakan dan dipertanyakan Agus Sigit rupanya tidak mendapatkan
perhatian semestinya dari yang lain. Kemudian terbukti hal-hal itu menjadi sebagian kelemahan mendasar gerakan. Berbagai macam persiapan (misalnya gerakan dipimpin Letkol Untung yang baru lima bulan berada di pasukan Cakrabirawa/Jakarta, pasukan yang mengambil bagian dalam gerakan tidak jelas atau terlalu sedikit tidak seperti yang dilaporkan, logistik tidak memadai, atau bahkan tidak ada), dokumen-dokumen G30S saling bertentangaqn satu sama lain, tidak menyebut kedudukan BK. Dekrit No.1 menyebutkan, "Dengan jatuhnya segenap kekuasaan Negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus demisioner"; dalam Keputusan No.2 disebut, "Berhubung segenap kekuasaan dalam Negara RI pada 30 September 1965 diambilalih oleh Gerakan 30 September..." lalu ada penurunan pangkat. Selanjutnya pasukan G30S membunuh tiga orang jenderal di tempat, membunuh sisanya di Pondokgede/Lubang Buaya, bertentangan dengan pemahaman perintah Letkol Untung. Sebelum 1 Oktober Latief setidaknya menemui Jenderal Suharto dua kali. Siapa yang menugaskan dirinya? Syam bersaksi ia yang berada di tempat agak jauh di tempat yang sama. Latief sebagai Dan Brigif I Kodam Jaya membawahi tiga batalion tetapi yang ikut bergerak bersamanya cuma dua peleton Detasemen Kompi Markas. Nama Latief tidak tercantum dalam daftar Komando Gerakan, tetapi "hanya" sebagai anggota Dewan Revolusi, sedang dari segi pangkat dia nomor dua setelah Brigjen Suparjo. Dapat ditambahkan bahwa Brigjen Suparjo tidak pernah ikut rapat-rapat persiapan, mungkin sekali ia hanya menerima informasi bahwa segala sesuatunya beres, sebagaimana tercantum dalam "dokumen Suparjo." Jika Suharto bukan dari bagian komplotan, maka Latief yang telah menemuinya sampai dua kali dan menyampaikan tentang gerakan yang sedang diikutinya merupakan pembocoran rahasia gerakan sebagai yang dituduhkan sementara orang. bahkan ada juga yang menuduhnya ia berkhianat terhadap gerakan, padahal kepergiannya setahu Letkol Untung dan Brigjen Suparjo. Latief mempuyai hubungan dekat dengan bekas atasannya, tentunya sedikit banyak ia tahu tentang pandangan politik Suharto. Apalagi justru Jenderal Suharto yang memanggil dan menginspeksi pasukan Yon 530 Brawijaya dan Yon 434 Diponegoro yang dianggap terlibat G30S. Setidaknya menurut Syam pasukan itu mendukung gerakan meskipun kita tidak dapat melihat di mana letak dukungannya itu, kecuali sebagian pasukan Yon 434 Diponegoro yang hendak mengundurkan diri ke PAU Halim dan yang ditolak oleh pihak AU, lalu berada di pinggiran Halim. Mereka ini yang terlibat kontak senjata dengan pasukan RPKAD. Pada pagi setelah jam 08.30 1 Oktober 1965 Letkol Pnb Heru Atmodjo sesuai dengan tugasnya mengantarkan Brigjen Suparjo yang baru saja bertemu Men/Pangau Omar Dani ke rumah Sersan Anis Suyatno di kompleks perumahan bintara di Halim. Di sana Heru Atmodjo melihat kembali beberapa orang yang pagi itu diperkenalkan kepadanya di gedung Penas, Kolonel Latief, Letkol Untung dan dua orang sipil bersama Mayor Suyono. Di belakang hari diketahuinya kedua orang sipil itu bernama Syam Kamaruzaman dan Pono. Sebagai seorang tentara yang memiliki pengalaman memimpin operasi militer, ia tidak melihat adanya sekelompok pimpinan yang sedang memimpin operasi. Apalagi operasi yang dilakukan [seperti dikatakan oleh Mayor Udara Suyono setingkat divisi, tentunya ada staf pemikir dan pembantu bagi komandan atau panglima pasukan. Karena ia melihat sendiri gerakan itu dari dekat, maka "gerakan ini seperti dirancang sedemikian rupa untuk menemui kegagalannya" Demikian tulis Heru Atmodjo. G30S tidak mempunyai rencana alternatif, tetapi hanya
ada satu rencana, itu merupakan permulaan kegagalan dari kacamata militer maupun politik seperti ditulis Jenderal Nasution. Pada sore hari 1 Oktober 1965 dari Halim Presiden Sukarno mengeluarkan perintah dihentikannya tembak-menembak di antara seluruh pasukan serta ajakan menunggu penyelesaian politik oleh Presiden. Perintah tersebut oleh pasukan RPKAD tidak boleh disiarkan lewat RRI Jakarta. Ini merupakan permulaan pemberangusan terhadap Presiden Sukarno yang dilakukan oleh kekuasaan Jenderal Suharto. Sejak jam 19.00 1 Oktober 1965 RRI terus-menerus menyiarkan pernyataan Jenderal Suharto. Kini bukan saja pasukan Suharto menguasai lapangan, tetapi juga bidang komunikasi. Sabotase ini berlanjut sampai dijatuhkannya Presiden Sukarno. Sebagai diulas oleh Letkol Pnb Heru Atmodjo, jika G30S itu suatu gerakan militer yang serius, seharusnya dipimpin seorang jenderal seperti Brigjen Suparjo yang secara intelektual maupun pengalaman lapangan memadai. Tetapi justru dia tidak pernah dilibatkan dalam rapat persiapan. Dalam buku Jenderal Nasution (1988), apa yang biasa disebut "dokumen Suparjo," suatu dokumen yang dipercaya sebagai ditulis oleh Brigjen Suparjo setelah gagalnya G30S, telah diulas secara singkat, antara lain sbb: (1) Tidak ada diskusi maupun rancangan Syam dkk menghadapi kegagalan gerakan, semuanya beres, pasti menang; (2) Setelah gagal, mereka bingung, tidak ada perintah jelas, pimpinan operasi tidak menarik kesimpulan apa pun; (3) Pasukan tidak mendapat makanan, bahkan ada yang minta ke Kostrad. Pasukan meninggalkan RRI tanpa ada instruksi; (4) Rapat memutuskan menghentikan gerakan, masing-masing bubar, pulang, sambil menunggu situasi.
Peran Intelijen, Amerika Pura-Pura Kaget Perang dingin yang di Indonesia berpuncak pada tragedi 1965 tidak dapat dilepaskan dari peranan barisan dinas intelijen dalam dan luar negeri dengan operasi intelijennya yang saling bekerjasama, menusuk, menjegal, menipu, menyesatkan dan memerangi. Jika BC PKI setidaknya sebagian tugasnya menyerupai dinas intelijen, mereka ini jauh lebih asor dibandingkan dengan yang dimiliki AD misalnya. Syam Kamaruzaman biasanya disebut sebagai agen ganda, dari kesaksiannya di Mahmillub kita ketahui dengan cekatan ia sepenuhnya mengabdi pada militer di bawah Jenderal Suharto. Seorang spion AD bernama Sriharto Harjomiguno yang sudah bertahuntahun berada di tubuh PKI, dalam jangka tertentu menjadi pengawal DN Aidit selama di Jawa Tengah sesudah 2 Oktober 1965 tanpa bisa diendus. Belum lagi kita bicara tentang kecanggihan CIA atau dan KGB. CIA dan moyangnya telah malang melintang di Indonesia sejak permulaan kemerdekaan, salah satu puncaknya di masa pemberontakan PRRI dan Permesta. Dalam bulan Desember 1964, seorang Duta Besar Pakistan di Eropa menulis laporan kepada Menteri Luar Negeri Zulfikar Ali Bhutto antara lain berisi percakapannya dengan seorang perwira intelijen Nato. Sejumlah dinas intelijen Barat sedang menyusun suatu skenario akan terjadinya suatu kudeta militer yang terlalu dini yang dirancang untuk gagal. Dengan itu akan terbuka kesempatan legal yang ditunggutunggu bagi AD untuk menghancurkan kaum komunis dan menjadikan Sukarno sebagai tawanan AD. Demikian diungkapkan oleh penelitian Neville Maxwell. Dalam memorandum rahasia Washington 23 Februari 1965 dibicarakan tentang dukungan terhadap elemen anti-komunis menghadapi PKI dan politik Sukarno dengan selebaran dan siaran radio gelap, kalau perlu menggunakan ajaran Sukarno. Dalam telegram
rahasia Dubes Jones 24 Mei 1965 dibicarakan tentang rancangan kudeta yang terpaksa diundur. Dubes AS ini menyebutkan tentang adanya "hubungan pribadi dengan salah satu pemimpin kelompok kudeta yang mewakili elemen sipil dan militer penting." Setelah kudeta [di radio] oleh G30S pada 1 Oktober 1965, Dubes Marshall Green yang menggantikan Jones menyatakan dengan "bijaksana,"...... "bahwa sikap yang paling bijaksana [pihak AS] ialah mengakui kup itu benar-benar mengagetkan kami [AS]..... " Pendeknya pemerintah AS dan CIA yang sudah tahu jauh-jauh hari serta ikut merancangnya itu pura-pura kaget dan tidak tahu apa yang harus diperbuat..... Tipuan sederhana inilah yang dipercaya sebagian sejarawan dan pengulas sejarah G30S meski sudah dibuat jelas oleh mantan Dubes AS Marshall Green sebagai tipuan. Kudeta di radio itu kemudian segera diikuti oleh kudeta sebenarnya Jenderal Suharto. Setelah kegagalan G30S dan PKI mendapat hantaman palu godam Jenderal Suharto cs, selapisan pimpinan PKI [di antaranya Sudisman yang mengaku terlibat] mengadakan kritik otokritik pada 1965/1966 [yang terkenal dengan sebutan KOK]. Sudisman menghubungkan kegagalan G30S tersebut dengan kelemahan dan kesalahan PKI di bidang ideologi, politik dan organisasi sejak 1950-an. Tak pelak para penyusunnya ikut ambil bagian dan bertanggungjawab terhadap kesalahan tersebut, hal ini didasarkan pada kenyataan tidak adanya oposisi mendasar yang berarti sebelum tragedi 1965 terhadap pimpinan kolektif PKI. Apa pun yang terjadi, dari berbagai kelemahan dan kesalahan mendasar G30S yang merugikan dan bahkan menyabot diri sendiri, maka hanya ada satu kesimpulan bahwa G30S memang dirancang untuk gagal sebagai tangga panjatan sang dalang sebenarnya.
Serial G30S ( 16 - 17 ) SEKITAR G30S, SUHARTO, PKI DAN TNI-AD DEWAN REVOLUSI DAN KUDETA DI RADIO Oleh : Harsutejo Menyerimpung Politik PKI Dalam pengakuannya di depan Mahmillub pada 1967-1968, Ketua BC PKI Syam menyatakan seluruh perbuatannya sebagai pelaksanaan instruksi Ketua PKI Aidit termasuk pengumuman dan dekrit yang disampaikan lewat RRI Jakarta menurut pengakuannya disusun oleh Aidit. Segala pengakuan Syam tentang G30S boleh dibilang tidak dapat diperiksa dan dirujuk kebenarannya. Dokumen G30S yang diumumkan pada 1 Oktober 1965 yang terdiri dari pengumuman Letkol Untung, Dekrit No.1, Keputusan No.1 dan Keputusan No.2, rendah mutu politiknya. Dalam pengumuman pertama bernada emosional. Sulit dipercaya dokumen semacam itu disusun oleh seorang Aidit, seorang pemimpin politik yang telah malang melintang secara nasional dan internasional, pemimpin komunis kaliber dunia. Dalam pengumuman yang dibacakan di RRI Jakarta pada 1 Oktober 1965 jam 07.00 pagi a.l. disebutkan, “Presiden Sukarno selamat dalam lindungan Gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal berada dalam lindungan Gerakan 30 September.” Pernyataan ini tidak benar karena keberadaan Presiden Sukarno di PAU Halim merupakan kehendak beliau sendiri berdasarkan prosedur baku penyelamatan. Rombongan presiden ini berada dalam lindungan lingkungan PAU Halim, sedang pasukan G30S berada di luarnya, ketika hendak masuk ke wilayah PAU Halim mereka diusir oleh pasukan penjaga pangkalan. Memang Brigjen Suparjo, salah seorang
pemimpin G30S menemui BK di Halim. Dari Halim Presiden Sukarno memanggil sejumlah petinggi negara untuk menemuinya. Selanjutnya dokumen itu bertentangan dengan politik front nasional yang matimatian diperjuangkan oleh pimpinan PKI. Terlebih lagi dokumen itu menafikan persekutuan PKI dengan Presiden Sukarno. Dalam Dekrit No.1 antara lain disebut, “Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia,” selanjutnya, “Dengan jatuhnya kekuasaan negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus demisioner.” Ini berarti kudeta terhadap kekuasaan Presiden Sukarno, meski dalam kenyataannya hanya di atas kertas dan tidak pernah mewujud. Apa mungkin Aidit mengubah dasar politik PKI dalam semalam pada saat BK masih segar bugar? Pendeknya dokumen-dokumen tersebut menyerimpung politik PKI ketika itu, sesuatu yang mokal jika disusun oleh seorang Ketua PKI DN Aidit. Kekanak-kanakan dan Mencari Musuh Dalam pengumuman Letkol Untung tentang gerakan termuat retorika emosional. “Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa, yang menelantarkan nasib anak buah, yang di atas tumpukan penderitaan anak buah hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya menghina kaum wanita dan menghambur-hamburkan uang negara harus ditendang keluar dari Angkatan Darat dan diberi hukuman setimpal....” Kegiatan Dewan Revolusi (DR) sehari-hari disebutkan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari komandan dan wakil-wakil Gerakan 30 September (G30S), yang semuanya dari kalangan ABRI (termasuk polisi) yakni Letkol Untung (Komandan),
Brigjen Suparjo (Wakil Komandan), Letkol Udara Heru (Wakil Komandan), Kol Laut Sunardi (Wakil Komandan), Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas (Wakil Komandan). Dengan kata lain pemerintah harian dipegang oleh militer alias pemerintah militer. Lima orang ini sekaligus menjadi Ketua dan Wakil ketua DR yang seluruh anggotanya terdiri dari 45 orang (termasuk ketua dan wakilnya), dengan 23 orang dari kalangan ABRI, 2 orang pemimpin PKI eselon dua atau tiga. Apa pun susunannya, dewan ini tidak pernah eksis dalam sejarah Indonesia. Dalam keputusan No.2 disebutkan, “... segenap kekuasaan dalam negara Republik Indonesia.... diambil alih oleh Gerakan 30 September....” Dokumen ini masih berlanjut “....Gerakan 30 September yang Komandannya adalah perwira dengan pangkat Letnan Kolonel, maka dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi pangkat dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang di atas Letnan Kolonel atau setingkat....” Pendeknya dokumen ini selain sekali lagi menegaskan penyingkiran Presiden Sukarno, sementara dalam pengumuman pertama disebutkan tentang penyelamatan Presiden Sukarno, secara kekanak-kanakan tidak mengakui pangkat setara atau di atas sang komandan Letkol Untung. Bukan saja kekanak-kanakan, tetapi juga mencari musuh lebih banyak lagi alias memperlebar front musuh. Dokumen DARIPADA Dua dokumen penting yang disiarkan oleh RRI Jakarta pada Oktober1965 yang mungkin selama ini kurang mendapat perhatian dari segi bahasanya. Yang pertama dokumen pengumuman G30S tentang penurunan dan penaikan pangkat yang disiarkan RRI pada siang hari 1 Oktober 1965. Dokumen kedua pidato Mayjen Suharto di Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965 yang malamnya disiarkan oleh RRI. Dokumen pertama dari G30S pada butir kedua berbunyi sbb, “Karena Gerakan 30 September pada dasarnya adalah gerakan DARIPADA Prajurit bawahan, terutama DARIPADA Tamtama dan Bintara, maka dengan ini dinyatakan, bahwa semua
Tamtama dan Bintara dari semua Angkatan Bersenjata RI yang mendukung Gerakan 30 September dinaikkan satu tingkat lebih tinggi DARIPADA sebelum tanggal 30 September 1965”. Sedangkan dokumen kedua pidato Mayjen Suharto pada bagian akhir kalimat alinea kedua dan kalimat pertama alinea ketiga berbunyi sbb, “…. tidak mungkin tidak ada hubungan dengan peristiwa ini DARIPADA oknum-oknum DARIPADA anggota AURI. Oleh sebab itu saya sebagai warga DARIPADA anggota AD mengetok jiwa perasaan DARIPADA patriot anggota AU bilamana benar-benar ada oknum-oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam DARIPADA para Jenderal kita yang tidak berdosa ini saya mengharapkan agar supaya para patriot anggota AU membersihkan juga DARIPADA anggota-anggota AU yang terlibat”. Meninjau kedua dokumen tersebut haruslah dalam konteks jamannya, gaya bahasa dengan penggunaan kata DARIPADA semacam itu tidaklah lazim di masa itu. Hal ini amat berbeda dengan gaya bahasa selama lebih dari 30 tahun Orba yang begitu dominan, bahkan sampai saat ini sering masih kita temukan keluar dari mulut ‘daripada’ para pemimpin dan ‘daripada’ birokrat di depan publik, juga mereka yang bicara di televisi. Kita semua mengenal gaya bahasa itu mula-mula milik Suharto, selalu dipeliharanya tanpa putus sepanjang kekuasaan dan sesudahnya. Dalam pidato pendek pengalihan kekuasaannya kepada BJ Habibie, Jenderal Besar Suharto telah menggunakan berpuluh ‘daripada’. Rupanya Suharto memang ‘daripada’ kampiun dan pencinta ‘daripada’ yang tiada bandingnya.
Dalam dokumen pertama dalam satu kalimat terdapat 3 (tiga) ‘daripada’, sedang pada dokumen kedua dalam dua kalimat terdapat 6 (enam) ‘daripada’. Dari situ dapat dibuat beberapa kesimpulan sementara, Letkol Untung, Komandan G30S [atau katakan DN Aidit] mempunyai gaya bahasa yang sama dengan Mayjen Suharto, Panglima Kostrad yang baru saja melumpuhkan G30S. Atau dokumen-dokumen tersebut mempunyai pabrik tunggal? Menurut pengakuan Letkol Untung kepada Letkol Heru Atmodjo, mantan Perwira Intelijen AURI selama di penjara, ia tidak tahu menahu dokumen tersebut di atas. Sedang dokumen sebelumnya tentang pengumuman G30S yang disiarkan RRI pada 1 Oktober 1965 setelah warta berita jam 7.00 pagi disodorkan oleh Syam Kamaruzaman kepadanya untuk ditandatangani.
Serial G30S ( 15 - 17 ) DN AIDIT, PKI DAN G30S Oleh : Harsutejo Pemimpin Muda yang Enerjetik Sudah sejak muda, sejak jaman penjajahan Belanda, Aidit dalam umur belasan tahun telah ikut serta dalam gerakan melawan penjajahan dalam berbagai bentuknya. Sudah sejak muda pula ia gemar membaca dan tertarik pada marxisme. Di masa revolusi fisik ada sebutan populer di kalangan kaum kiri, "mabuk marxisme" dalam artian positif, giat belajar teori dengan membaca, berdiskusi dan berdebat serta kursus-kursus politik sejak masa pendudukan Jepang, serta menerapkannya dalam praktek perjuangan. Selanjutnya juga menuliskan berbagai gagasannya. Di Menteng 31 bersama banyak pemuda yang lain ia digembleng para pemimpin nasional. Sejumlah pemuda di antara mereka itu di kemudian hari menjadi tokoh komunis, di samping DN Aidit, di antaranya Wikana (salah seorang tokoh pemuda yang berperan penting dalam "penculikan" Bung Karno dan Bung Hatta pada 15 Agustus 1945), MH Lukman, Sidik Kertapati dsb. Jadi tidak benar jika sejarawan Prof Dr Brigjen Nugroho Notosusanto menyatakan kaum komunis tidak punya peran dalam Proklamasi 17 Agustus 1945, ini bagian dari pemalsuan sejarah. Pada usia 38 tahun pada 1951 Aidit menjadi pemimpin tertinggi PKI bersama MH Lukman dan Nyoto. Pada 1952, setahun setelah kepemimpinannya, anggota PKI terdiri dari 8.000 orang. Tetapi pada 1964 mereka telah menghimpun jutaan anggota. Dalam pemilu demokratis pertama pada 1955 PKI keluar sebagai partai terbesar keempat, dalam pemilu di Jawa pada 1957 PKI meningkat sebagai partai terbesar pertama. Ini
sungguh suatu prestasi luar biasa yang dicapai para pemimpin PKI muda usia. Oleh karenanya pihak pimpinan AD tidak menyukai pemilu semacam itu. Sebelum tragedi 1965 PKI mengklaim memiliki 3 juta anggota dengan 20 juta pengikut dan simpatisan, di antaranya terhimpun dalam organisasi massa. PKI menjadi partai komunis terbesar di luar kubu sosialis. Dengan demikian Aidit menjadi tokoh komunis internasional yang suaranya tidak dapat diabaikan oleh kawan maupun lawan. Namanya berkibar dalam iklim perang dingin antara blok kapitalis dengan blok komunis, perang ideologi antara komunis "murni" dan komunis "revisionis", persaingan dan perkelahian antara blok Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Dalam perselisihan ideologi ini PKI di bawah pimpinan Aidit cs berusaha bersikap netral secara politik. Sebagai partai massa PKI memiliki disiplin tinggi, keanggotaannya diatur secara berjenjang yang dimulai dengan calon anggota sebelum seseorang diterima sebagai anggota penuh yang didampingi seorang pembina. Hal itu di antaranya didasarkan pada ideologi seseorang serta pengalaman perjuangan dan kontribusinya terhadap Partai. Dengan kriteria semacam itulah seseorang dapat menduduki kepengurusan Partai maupun jabatan dalam pemerintahan setelah kemenangan pemilu. Untuk halhal penting semacam di atas, butir kredit buat pemimpin kolektif tertinggi PKI, utamanya pada tokoh Aidit. Pemimpin muda ini sangat dinamis, berani, bergerak cepat, dengan daya tahan fisik dan mental luar biasa, bisa jadi sejumlah kawannya terkadang tertinggal dengan geraknya. Di samping itu ia pun tak lupa menekankan akan pentingnya kesabaran revolusioner dalam perjuangan jangka panjang.
Teori Kudeta, Retorika Revolusi Aidit berada dalam rombongan delegasi Indonesa keluar negeri dalam rangka KAA di Aljazair yang gagal pada akhir Juni 1965, karena kudeta Kolonel Boumedienne terhadap Presiden Ben Bella yang baru saja terjadi. Delegasi melanjutkan perjalanan ke Paris,. di kota ini Aidit bertemu dengan enam orang kameradnya pelarian dari Aljazair. Ia menganjurkan mereka kembali ke negerinya untuk mendukung Kolonel Boumedienne. Kudeta itu disebutnya sebagai kudeta progresif. Jika kudeta itu didukung oleh paling tidak 30% rakyat maka hal itu dapat diubah menjadi revolusi rakyat. Demikian kata Aidit sebelum bertolak ke Moskow. Barangkali ia pun mengambil model Revolusi Oktober 1917 yang digerakkan Lenin dan Trotsky berupa pengambilalihan kekuasaan dengan kekuatan militer. Sekalipun demikian banyak pihak di kalangan kaum komunis yang tidak setuju dengan teori baru ini, dikatakan sebagai bertentangan dengan teori marxis. Konon hal ini juga menjadi perdebatan di Moskow. Perkembangan politik di tanahair yang relatif damai ketika itu dengan arus pokok berpihak kepada PKI. Dalam bulan Agustus 1965, koran PKI Harian Rakjat memuat pernyataan Aidit berupa isyarat yang mengatakan biarlah mangkok, piring, gelas berpecahan untuk kepentingan revolusi. Pada 9 September 1965, di depan sukwati Deppen Aidit menyatakan kaum revolusioner bagaikan bidan dari masyarakat baru yang hendak dilahirkan, sang bayi pasti lahir dan tugas mereka untuk menjaga keselamatannya dan agar sang bayi cepat menjadi besar. Hal ini disambut dengan pernyataan petinggi PKI yang lain, Anwar Sanusi, tanahair sedang hamil tua. Sementara itu serangkaian sidang Politbiro dan Politbiro yang diperluas selama bulan Agustus dan September 1965 membicarakan tentang sakitnya Presiden Sukarno dan rencana pukulan dari pihak Dewan Djenderal (DD) ketika BK tak lagi dapat menjaga keseimbangan politik. Selanjutnya dilaporkan oleh Aidit adanya sejumlah perwira maju yang hendak mendahului guna mencegah kudeta DD.
Sangat menarik pesan Aidit kepada kedua adiknya, Sobron Aidit dan Asahan Aidit yang bertemu di Beijing dalam bulan Agustus 1965. "...Dan juga ingat, sementara ini, mungkin bertahun-tahun ini, jangan dulu memikirkan pulang! ...tanahair dalam keadaan gawat dan semakin akan gawat...". "...kita ini dalam keadaan ancaman... dari pihak tentara... Angkatan Darat." Sedang kepada Asahan setelah mengetahui adiknya baru akan pulang setahun lagi, ia menyatakan sayang karena ia takkan dapat ikut revolusi. "Revolusi tidak akan menunggumu." Dalam dua catatan dari dua orang berdasarkan ingatan setelah sekian puluh tahun berlalu itu secara implisit mengandung persamaan penting yakni disebut akan terjadinya sesuatu yang gawat, malah yang ke dua disebut sebagai revolusi. Sementara itu selama bulan September 1965 terjadi juga serangkaian pertemuan sejumlah perwira militer (Letkol Inf Untung, Kolonel Inf Latief, Mayor Udara Suyono, Mayor Inf Agus Sigit, Kapten Art Wahyudi) yang juga dihadiri oleh Ketua Biro Chusus (BC) PKI Syam beserta pembantunya Pono. Gerakan ini berlanjut dengan penculikan dan pembunuhan 6 orang jenderal AD dan seorang perwira pertama pada dini hari 1 Oktober 1965 oleh gerakan militer yang menamakan dirinya Gerakan 30 September sesuai dengan apa yang diumumkan oleh RRI Jakarta pada pagi harinya.
Diculik atau Dijemput untuk Memimpin Gerakan? Dalam salah satu kesaksiannya dr Tanti Aidit, pada 30 September 1965 malam hari DN Aidit, suaminya, diculik tentara. Murad Aidit yang juga sedang berada di rumah yang sama tidak memberikan gambaran kecuali "dibawa dengan mobil oleh orang yang tidak kukenal" bersama ajudannya Kusno. Memori seorang anak berumur 6 tahun, Ilham Aidit, agaknya lebih jernih, "Ibunya membentak dua orang berseragam militer warna biru di depan rumah" (Tempo 7 Okt.2007:76). Salah seorang yang menjemputnya ialah Mayor Udara Suyono (dengan seragam AU warna biru) dan membawa DN Aidit ke lingkungan PAU Halim. Di Halim ia kemudian ditemui oleh Ketua BC PKI Syam. Apakah Aidit diculik bersama pengawalnya? Itu mokal, tidak ada adegan kekerasan di rumahnya di Jl. Pegangsaan, ia pun kemudian "bebas" pergi ke Yogya bersama pegnawalnya dengan pesawat pada tengah malam 2 Oktober 1965. Apa itu sesuai dengan kehendak dan rencana dirinya? Ini sulit dijawab karena terbukti segala rencana dilakukan oleh Ketua BC Syam, ia toh pembantu Ketua PKI Aidit. Apakah dia tidak mengetahui rencana G30S? Mokal jika dia tidak tahu, bisa saja pengetahuan dirinya kemudian dimanipulasi oleh Syam. Apalagi jika kita hubungkan dengan teori Aidit tentang kudeta tersebut di atas, lalu retorika sejumlah petinggi PKI selama bulan Agustus dan September 1965 serta topik sejumlah sidang Politbiro serta pesannya kepada kedua adiknya di Beijing. Apakah dia memimpin G30S? Ini tidak ada buktinya, sebab yang terbukti gerakan ini di lapangan dipimpin oleh Letkol Untung (yang mungkin sekali sekedar wayang), di baliknya lagi-lagi Ketua BC Syam. Apa Syam pun bukan sekedar wayang? Dari mana Syam menerima segala instruksi? Lagi-lagi ini sulit dijawab. Lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Salah satu saksi kunci, DN Aidit telah dilenyapkan dengan buru-buru atas instruksi Jenderal Suharto, tentu dengan suatu alasan kuat. Ada kepentingan apa Jenderal Suharto menghendaki Aidit cepat-cepat dibungkam? Adakah informasi yang dapat mencelakakan diri Suharto jika Aidit diberi kesempatan bicara di depan pengadilan, pengadilan sandiwara sekalipun? Saksi kunci yang lain, Jenderal Suharto, telah melenyapkan banyak hal dan memanipulasi segala sesuatu. Apa yang bisa diharap dari kesaksiannya? Apa dia masih punya hati nurani untuk bicara yang sebenarnya
terjadi ketika belum "pikun"? Sementara sejumlah pelaku seperti Letkol Untung, Brigjen Suparjo, Mayor Udara Suyono dieksekusi mati dengan segera maka Syam yang ditangkap pada 1967, dijatuhi hukuman mati pada 1968, menurut catatan resmi baru dieksekusi pada 1986. Dalam pengakuannya di depan Mahmillub pada 1967-1968, Syam menyatakan seluruh perbuatannya sebagai pelaksanaan instruksi Ketua PKI Aidit termasuk pengumuman dan dekrit yang disampaikan lewat RRI Jakarta menurut pengakuannya disusun oleh Aidit. Segala pengakuan Syam tentang G30S boleh dibilang tidak dapat diperiksa dan dirujuk kebenarannya. Dokumen G30S yang diumumkan pada 1 Oktober 1965 yang terdiri dari pengumuman Letkol Untung, Dekrit No.1, Keputusan No.1 dan Keputusan No.2, rendah mutu politiknya. Dalam pengumuman pertama bernada emosional. Sulit dipercaya dokumen semacam itu disusun oleh seorang Aidit, seorang pemimpin politik yang telah malang melintang secara nasional dan internasional, pemimpin komunis kaliber dunia. Dokumen itu bertentangan dengan politik front nasional yang mati-matian diperjuangkan oleh pimpinan PKI. Terlebih lagi dokumen itu menafikan persekutuannya dengan Presiden Sukarno, kekuasaan negara diambilalih oleh Dewan Revolusi, kabinet Presiden Sukarno didemisionerkan.
Apa mungkin Aidit mengubah dasar politik PKI dalam semalam pada saat BK masih segar bugar? Pendeknya dokumen-dokumen tersebut menyerimpung politik PKI ketika itu. Pembelaan Sudisman dan KOK Tidak ada pihak di lingkungan PKI [setidaknya yang pernah saya ketahui], di dalam maupun di luar negeri yang meragukan kesahihan dokumen Kritik Otokritik (KOK) Politbiro CC PKI, terlepas di mana dan siapa saja penyusunnya. Sesuai dengan namanya, dokumen ini disusun oleh Politbiro CC PKI dengan sejumlah anggota yang pada akhir 1965 masih hidup sebagai buron rezim militer. Dewasa ini masih ada saksi hidup dalam hal proses penyusunan dokumen ini. Selanjutnya ada dokumen lain berupa pembelaan yang dibacakan Sudisman di depan Mahmillub pada 21 Juli 1967 yang diberi judul "Uraian Tanggungjawab." Dari tangan Sudisman masih ada satu dokumen lagi berupa pernyataan politik (yang belum selesai ditulis) sebelum ia dieksekusi mati beberapa bulan sesudah Oktober 1968. Sejauh ini juga belum ada pihak yang meragukan kesahihan dokumen yang disusun oleh orang nomor satu PKI ini setelah dibunuhnya DN Aidit, Nyoto dan MH Lukman [sekali lagi setidaknya yang pernah saya dengar]. Dalam pembelaannya Sudisman dengan tegas mengakui "Saya pribadi terlibat dalam G30S yang gagal." Adakah ini berarti Sudisman atau Aidit terlibat langsung pada operasional gerakan militer G30S, setidaknya memberikan arahan politik? Tidak ada bukti yang mendukungnya. Di bagian lain Sudisman juga dengan tegas menyatakan "tokoh-tokoh PKI, [maksudnya pemimpin teras PKI, hs].... terlibat dalam G30S, tetapi PKI sebagai Partai tidak terlibat...." Mari kita cermati, Sudisman memisahkan antara pimpinan teras PKI dengan partai bernama PKI, artinya memisahkan pimpinan itu dengan jutaan anggota dan puluhan juta massa PKI. Bukankah di sini antara lain letak keblingernya pimpinan PKI, sejak kapan pimpinan PKI harus dipisahkan dengan Partai-nya, anggota dan massanya, melangkah sendiri tanpa keterlibatan anggota dan massa pendukung? Ataukah kata-kata Sudisman ini sekedar upaya terakhir untuk menyelamatkan Partai yang dia ketahui telah berantakan? Instruksi yang dibawa para utusan dari Jakarta atas petunjuk Aidit, "dengarkan pengumumam RRI pusat dan sokong Dewan Revolusi [DR]." Dan itulah yang dilakukan sejumlah massa kiri di Yogyakarta pada 2 Oktober 1965 melakukan demonstrasi yang kepancal kereta, ketika gerakan di Jakarta telah berhenti sehari sebelumnya dan situasi sudah berada dalam genggaman Jenderal Suharto. Instruksi untuk mendukung DR tidak dijalankan di tempat lain.
Sudisman juga menyatakan, "Dalam mengatur gerakan sangat dibutuhkan di samping keberanian adanya kepandaian revolusioner dalam menentukan waktu yang tepat dan memimpin gerakan. Faktor-faktor ini tidak dipenuhi oleh G30S sehingga menyebabkan kegagalannya. Ditambah lagi gerakan itu terpisah sama sekali dari kebangkitan massa." Dapatkah dikatakan menurut Sudisman secara implisit, setidaknya secara politik, G30S dipimpin oleh para petinggi PKI yang terpisah dari massa anggota dan pendukungnya? Selanjutnya Sudisman menghubungkan hal tersebut dengan kelemahan dan kesalahan PKI di bidang ideologi, politik dan organisasi sebagaimana dibahas dalam KOK. Ada keterangan menarik, ketika Aidit baru saja sampai dari Jakarta, ia mengatakan, "Wah celaka, kita ditipu oleh Suharto." Demikian yang diceritakan oleh seseorang yang pernah bekerja di kantor CC PKI. Sayang keterangan ini tidak dapat dirujuk silang dengan narasumber lain yang memadai.
Ketika PKI dan seluruh organisasi massa pendukungnya diobrak-abrik oleh pasukan militer Jenderal Suharto dengan dukungan massa kanan, maka ada instruksi dari pimpinan PKI yang tersohor di kalangan anggota bawah, yakni apa yang disebut "defensif aktif.' Suatu istilah yang tidak dikenal dalam yargon mereka, instruksi kabur yang membingungkan tanpa keterangan jelas. Umumnya mereka menafsirkan sebagai "selamatkan diri, jangan melakukan perlawanan apa pun." Karena tidak ada lagi tempat untuk menyelamatkan diri dan berlindung maka berbondong-bondonglah orang menyerahkan diri kepada musuh, sebagian dengan ilusi akan mendapatkan perlindungan. Kenyataan tiadanya perlawanan sebagai yang digembar-gemborkan pimpinan PKI semasa damai ini cukup mengejutkan pihak pasukan Suharto dan para aktivis kanan. Maka tidak aneh jika sejarawan Jacques Leclerc kemudian menyebut PKI sebagai raksasa berkaki lempung. Tetapi hampir dapat dipastikan Leclerc akan menulis yang lain jika ia lakukan sebelum tragedi, terlebih apabila ia menghadiri parade 45 tahun PKI pada 23 Mei 1965. Bagaimanapun PKI sebuah partai politik, tidak memiliki barisan bersenjata. Di pihak lain pimpinan PKI mengklaim memiliki pengaruh besar di kalangan angkatan bersenjata. Dalam kenyataannya pengaruh ini tidak punya peran dalam memperkecil korban. Sejumlah batalion yang disebut "merah" yang ditarik dari Kalimantan dalam rangka konfrontasi, kemudian dilucuti dan dijebloskan ke penjara. Pembersihan di kalangan angkatan bersenjata dilakukan bertahap dan sangat sistimatis. Sebagian besar pendukung BK terutama di kalangan angkatan bersenjata sampai akhir 1965 dan permulaan 1966 berharap BK akan segera memberikan perintah untuk menindak keras para pembangkang, Jenderal Suharto cs, sebelum mereka lebih merajalela dan menjerumuskan negeri ini. Itulah yang juga ditunggu pimpinan PKI untuk waktu tertentu, setidaknya suatu penyelesaian politik yang tidak kunjung tiba, sampai PKI hancurluluh. Sebagaimana diuraikan dalam KOK, pimpinan PKI tidak bertindak independen, tetapi menggantungkan diri pada Presiden Sukarno. Diukur dari ajaran BK maka apa yang telah dilakukan Jenderal Suharto sepenuhnya keblinger, kita tak dapat berharap yang lain dari dirinya. Para pemimpin lain yang memiliki kapasitas untuk melakukan perlawanan terhadap kegiatan berdarah Jenderal Suharto serta menghentikannya juga telah keblinger karena praktis membiarkan Suharto bersimaharajalela.
Serial G30S (14 - 17 ) PRESIDEN SUKARNO, G30S, PKI Oleh : Harsutejo "Teori" Presiden Sukarno Sebagai Dalang G30S Bung Karno (BK) yang sejak remaja berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia, pada puncak kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia, tiba-tiba dituduh dan diperlakukan sebagai orang yang hendak melakukan perebutan kekuasaan alias kudeta, bahkan sebagai pemberontak. Betapa absurdnya! Prof Dr Brigjen Nugroho Notosusanto menulis, "Pada 1 Oktober 1965 beberapa kelompok pemberontak berkumpul di Pangkalan Udara Halim. Kelompok Cenko menempati gedung Penas, Presiden beserta pengikut-pengikutnya menempati rumah Komodor Udara Susanto, dan kelompok ketiga (yang lebih kecil jumlahnya), yang terdiri dari Ketua PKI Aidit beserta pembantunya, menempati rumah Sersan Dua Udara Suwardi". Seperti kita ketahui keberadaan BK di Halim pada 1 Oktober 1965 berdasarkan prosedur baku penyelamatan Presiden, karena di Halim selalu siap pesawat yang dapat membawanya ke mana pun pada saat keadaan memerlukan. Presiden Sukarno dituduh melakukan pemberontakan dan kudeta. Kudeta itu dilakukan terhadap pemerintahan Presiden Sukarno, untuk menjatuhkan dirinya dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Betapa kacau balaunya jalan pikiran Pak Profesor yang ahli filsafat sejarah ini, tidak masuk akal dan tidak tahu malu. Tak aneh jika Pak Profesor ini pula yang berusaha menghapuskan gambar BK dalam foto bersejarah detik-detik Proklamasi 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta, seolah BK tak pernah hadir di sana. Doktor sejarah ini telah memperlakukan ilmu sejarah dan sejarah sebagai milik pribadinya ketika ia ikut kemaruk kekuasaan yang sedang berkibar, seperti lupa bahwa masih ada pakar sejarah lain di samping dirinya serta pelajar sejarah di kemudian hari maupun kaum awam yang cukup cerdas membaca sejarah. Apa yang dituduhkan oleh sejarawan Orde Baru tersebut dioper dalam analisis terhadap G30S yang dilakukan oleh Jenderal Nasution (dengan "bijak" Jenderal Suharto tidak ikut menuduhnya secara terbuka) dalam bukunya Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 6: Masa Kebangkitan Orde Baru, 1988. Nasution menggunakan dua hal, pertama pidato BK di Senayan pada malam hari 30 September 1965 yang mengambil dunia pewayangan antara lain BK mengutip nasehat tokoh Kresna kepada ksataria
Arjuna bahwa tugas itu tidak menghitung-hitung korban [ia menghubungknnya dengan G30S yang sedang dipersiapkan]. Lalu disebutkan bahwa BK bergembira ria malam itu dengan menyanyi-nyanyi dan menari [maksudnya menyongsong kemenangan G30S]. Selanjutnya ia juga menggunakan kesaksian Kolonel KKO Bambang Wijanarko, salah seorang pengawal Presiden Sukarno dalam interogasi yang dilakukan oleh Kopkamtib tentang penerimaan surat oleh BK di Senayan malam itu dari Letkol Untung [yang notabene sedang mempersiapkan pasukan G30S untuk menculik para jenderal]. Analisis tersebut menjadi dongeng semacam kisah detektif yang dirangkai murahan. Seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia, mengenal BK sebagai orator yang selalu berpidato berapi-api sejak muda dengan mengutip kata-kata bijak banyak tokoh dunia, juga kisah pewayangan yang sangat disukainya.
Beliau pun menyukai bernyanyi dan menari bergembira ria dalam banyak kesempatan. Jadi kisah Jenderal Nasution tentang hal itu mengenai BK sama sekali bukan hal baru. Kisah itu sekedar menggiring pembacanya yang dapat dibodohi dan ditipu untuk mendapatkan persepsi bahwa BK terlibat G30S, bahkan dalangnya. Apa yang dikemukakan Jenderal Nasution di atas kemudian dikemas secara lebih "ilmiah" dan dijadikan "teori" oleh Antonie Dake dalam bukunya In the Spirit of Red Banteng: Indonesian Communists Between Moscow and Peking, 2002. Lalu diperbarui dalam bukunya Sukarno File - Berkas-Berkas Sukarno1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan, 2005. Bahwa inisiatif G30S untuk mengambil tindakan terhadap sejumlah jenderal datang dari Presiden Sukarno, selanjutnya Aidit cs menggunakan kesempatan untuk membonceng. Boleh dibilang "teori" Dake ini semata-mata didukung oleh bahan interogasi terhadap Bambang Wijanarko. Tanpa mengupas bagaimana suatu kesaksian dapat dikorek dan disusun oleh penguasa militer yang memperlakukan mereka bagai nyamuk yang dapat dijentiknya setiap saat tanpa perlindungan. Mereka yang berpengalaman dengan interogasi model rezim ini mengetahui benar kesaksian macam apa yang mungkin diberikan oleh Wijanarko yang dikutip Dake dan dijadikan pilar teorinya. Dake menambahkan kenyataan ketika 1972 ia datang ke Indonesia, ia mendapati pemerintah Suharto memandang Sukarno tidak tersangkut dalam peristiwa G30S. Dengan begitu kemungkinan kesaksian Wijanarko direkayasa untuk merugikan Sukarno terbantah meski masih terbuka kemungkinannya. Agaknya Dake kurang dapat menangkap roh rezim Orba. Setiap pelajar politik mengetahui, pada saat diperlukan jika para pembantu Suharto bicara tentang Sukarno, mereka pun hendak merangkul dengan cara "menghibur" jutaan rakyat yang masih tetap mencintai BK dengan ungkapan Jawa yang digemari Suharto, mikul dhuwur mendhem jero. Kesaksian Bambang Wijanarko tersebut dibantah keras oleh Kolonel Pomad Maulwi Saelan, Wadan Cakrabirawa yang malam itu, 30 September 1965 di Senayan, tidak pernah beranjak dari dekat BK sampai kembali ke istana, tak ada gerak gerik BK yang lepas dari pengamatan Saelan. Ia menganggap hal itu sebagai aneh dan direkayasa. Keterangan yang direkayasa ini mendapat imbalan, Bambang Wijanarko tidak ditahan dan Saelan yang di depan pemeriksa membantah keras keterangan Bambang Wijanarko ditahan selama lebih dari 4 tahun. "Teori" di atas selanjutnya dikembangkan oleh Victor M Fic dengan memasukkan unsur romantik ke dalam bukunya Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Studi Tentang Konspirasi yang melibatkan buah diskusi antara Aidit dengan Mao Dzedong yang juga mirip dengan kisah detektif, yang pernah menghebohkan Jakarta pada 2005 yang lalu. Yang Keblinger Menurut analisis Presiden Sukarno tentang G30S yang sebelumnya juga disebut dengan Gestok, sebagai yang tercantum dalam pidato pelengkap Nawaksara,
"ditimbulkan oleh 'pertemuannya' tiga sebab, yaitu: a) keblingernya pimpinan PKI, b) kelihaian subversi Nekolim, c) memang adanya oknum-oknum yang 'tidak benar'". Menurut sementara orang apa yang dikatakan BK ini sangat merugikan PKI karena melegitimasi tuduhan Jenderal Suharto dan pendukungnya terhadap PKI sebagai dalang G30S, dengan demikian memberikan andilnya yang penting dalam penghancuran PKI termasuk pembantaian massal.
Benarkah begitu? Kesimpulan ini jauh dari kenyataan yang terjadi. Pidato tersebut disampaikan BK pada 10 Januari 1967 di Istana Merdeka dan tercantum dalam surat pelengkap pidato Nawaksara kepada pimpinan MPRS pada tanggal yang sama. Ketika itu PKI sudah dihancurlumatkan oleh Jenderal Suharto pada 1965-1966, jutaan orang telah dibantai, ratusan ribu ada dalam penjara dan kamp tahanan di seluruh Indonesia. Sedang yang masih selamat di luar lari lintang-pukang mencari selamat atau menjadi buron sambil mencari makan dan tanpa perlindungan dari pihak mana pun kecuali dari perorangan. Setiap saat mereka yang di luar maupun di tahanan terancam kawan mereka sendiri yang menjadi cecunguk Orba termasuk sejumlah pimpinan teras. Penghancuran PKI dan pembunuhan massal itu sudah dalam perencanaan dan dipersiapkan jauh sebelumnya jika kita cermati dokumen rahasia CIA dan kejadian di berbagai tempat pada permulaan Oktober 1965 seperti di Sumatra Utara, Banten dan sejumlah tempat di Jawa Tengah dan Timur. Seperti kita ketahui gerakan militer G30S di Jakarta hanya berlangsung kurang dari 24 jam setelah dihadapi oleh pasukan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhie. Pada 1 Oktober 1965 Presiden Sukarno memerintahkan semua pihak menghentikan gerakan, pimpinan militer untuk sementara dipegangnya. Hal ini tidak dihiraukan oleh Jenderal Suharto, karena dia memang bagian dari mereka yang kemudian disebut BK sebagai 'oknum tidak benar' yang lebih keblinger lagi. Ia melakukan tindakan militer lebih jauh lagi dengan pembantaian. Sebagian besar pendukung BK terutama di kalangan angkatan bersenjata sampai akhir 1965 dan permulaan 1966 berharap sang penyambung lidah rakyat akan segera memberikan perintah untuk menindak keras para pembangkang, Jenderal Suharto cs, sebelum sang pembangkang lebih bersimaharajalela dan menjerumuskan negeri ini. Sukarno tidaklah sebodoh dongengan Jenderal Nasution bahwa beliau melakukan kasak-kusuk dan avonturisme kekanak-kanakan yang tidak bermutu. Sukarno seorang negarawan yang terus-menerus mendambakan dan memperjuangkan persatuan rakyat Indonesia. Negarawan besar itu pada saat-saat terakhir telah mempertaruhkan kekuasaan dan pribadinya untuk mempertahankan persatuan yang sedang dipotengpoteng oleh rezim militer Jenderal Suharto. Jenderal Suharto justru menggunakan 'celah' pihak BK guna melakukan langkah selanjutnya untuk menjinakkan BK serta meringkusnya. BK selalu mendambakan persatuan dan anti kekerasan, dan terus-menerus menjaganya sampai detik terakhir kekuasaannya, justru memberi peluang kepada Jenderal Suharto untuk melakukan kekerasan berdarah besar-besaran dan secara sistimatis membasmi sekelompok rakyat Indonesia yang setia mendukung BK, praktis tanpa perlawanan berarti bagaikan menyerahkan leher mereka masing-masing untuk digorok. Sampai detik terakhir BK menolak usulan para pengikutnya terutama dari kalangan Angkatan Bersenjata untuk melakukan perlawanan terhadap langkah-langkah kekerasan berdarah Jenderal Suharto. Taktik yang digunakan Jenderal Suharto dalam pembantaian PKI dan gerakan kiri sebagai kekuatan politik yang tangguh, kemudian
diikuti sasaran berikutnya: Presiden Sukarno, dipuji oleh AS dalam catatan rahasia dokumen CIA untuk Presiden Johnson setelah suatu pertemuan dengan Dubes Green tertanggal 23 Februari 1966 sebagai brilian.
Setelah Jatuhnya Presiden Sukarno Setelah dijatuhkannya BK maka sejarah Indonesia menyimpang dari garis-garis yang telah diletakkan dan diperjuangakan olehnya sejak muda, Indonesia telah terjungkirbalik menjadi negara penuh penindasan, menjadi negeri tergantung hampir dalam segalanya. Budaya korupsi telah benar-benar mencengkeram seluruh aspek kehidupan bangsa dengan mengkhianati ajaran Trisakti, bebas dalam politik, berdiri atas kaki sendiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pancasila yang dikumandangkan oleh penggalinya sebagai alat pemersatu seluruh potensi bangsa telah dijadikan alat pecahbelah oleh rezim militer Orba, alat manipulasi dalam berbagai bidang. Jadilah Pancasila azas tunggal dengan tafsir tunggal rezim militer Jenderal Suharto menurut kepentingan sang rezim, dengan demikian Pancasila justru dijadikan alat pecahbelah dan diskriminasi terhadap bangsa sendiri disertai budaya kekerasan yang melekat sampai saat ini. Sang pakar sejarah Prof Dr Brigjen Nugroho Notosusanto bahkan bersikeras menyatakan penggali Pancasila bukanlah BK, Pancasila tidak lahir pada 1 Juni 1945 dengan pidato BK yang tersohor yang kemudian diberi judul "Lahirnya Pancasila". Setiap orang yang belajar sejarah dan membaca tulisan-tulisan BK sejak muda, sejak 1926, akan tahu Pancasila yang kemudian dirumuskan dalam pidato 1 Juni 1945 itu suatu perkembangan wajar dari seluruh gagasan BK tentang dasar-dasar negara Indonesia Merdeka. Pancasila bukanlah suatu gagasan baru yang tiba-tiba lahir, tetapi sesuatu yang telah lama menjadi berbagai wacana tulisan dan gagasan BK selama puluhan tahun dalam berbagai tulisan dan perdebatan yang kemudian disampaikan secara lebih lengkap dalam pidato 1 Juni tersebut di atas. Selanjutnya intisari pidato Pancasila itu dirumuskan kembali secara bersama menjadi Pembukaan UUD 1945.
Serial G30S ( 13 - 17 ) PEMBANTAIAN MASSAL SEBAGAI PEMBUNUHAN TERENCANA Oleh : Harsutejo Prof Teuku Jacob mendaftar ulah kekejaman manusia dengan kata-kata lugas yang cukup mencengangkan. Penyiksaan dan penganiayaan tahanan dan tawanan menunjukkan kebengisan yang tak terbayangkan, mulai dari mencambuk, mencabut kuku, menjepit ibu jari, melilit tubuh, membakar bagian badan, menyiram cairan panas, menjepit daging dengan jepitan membara, memotong urat, membuang, memperbudak, memenggal kepala, menggantung, melempar dari tempat tinggi, mencekik, membenamkan, mengubur hidup-hidup, mencincang, sampai membunuh atau memperkosa anggota keluarganya di depan mata, menjemur, tidak memberi makan, menyeret dengan kuda, membakar dalam unggun api, dan sebagainya... sebagian besar dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Begitu sulit dipercaya bahwa ulah kekejaman semacam itu dilakukan juga oleh rezim militer Orde Baru terhadap musuh politik mereka atas nama suatu gagasan yang begitu tinggi dan mulia, yakni Pancasila! Malahan rezim ini masih menggenapi khasanah penyiksaan dan pembunuhan dengan penemuan baru mereka: memasukkan tahanan politik hidup-hidup ke dalam luweng atau sumur alam yang amat dalam, memasukkan ke dalam kapal bobrok dan menenggelamkannya, meneggelamkan hidup-hidup tahanan dengan beban besi atau batu, menyiram gua dan ruba tempat persembunyian dengan bensin dan membakarnya serta melemparkan alat peledak, menyetrom kemaluan laki perempuan ketika mereka dipaksa bersetubuh, menancapkan bambu runcing ke dalam vagina, dan tindakan keji lain yang sulit diterima akal sehat dan akal normal dan sulit dipercaya oleh masyarakat beradab. Dan hebatnya rezim ini berusaha keras untuk menghapusnya dari memori orang banyak dengan segala macam cara termasuk memalsu sejarah dan menggantinya dengan memori rekayasa, Pancasila sakti. Perburuan dan pembantaian orang-orang PKI dan yang disangka PKI serta seluruh gerakan kiri sering dimulai dengan apa yang disebut sebagai "penemuan" dokumendokumen di kantor atau tokoh PKI atau organisasi yang lain tentang daftar hitam tokoh-tokoh lawan PKI yang hendak dibunuh. Di samping itu juga adanya dokumen yang berisi rencana-rencana gelap dan jahat yang lain. Setelah 1 Oktober 1965 dan sepanjang tahun 1966, koran dan penerbitan di Indonesia penuh dengan berita segala macam kekejian dan kekotoran PKI beserta ormasnya sampai dengan yang paling ganjil dan tidak masuk akal, telah menimbulkan histeria nasional dan histeria bangsa sebagai landasan subur untuk melakukan pembasmian terhadap mereka. Tidak selembar pun dokumen semacam itu pernah diajukan di suatu pengadilan. Dalam telegram No. 868 kepada Kemlu AS pada tanggal 5 Oktober 1965, sore hari setelah menghadiri pemakaman para jenderal di Kalibata, Dubes AS Marshall Green memaparkan tentang petunjuk dasar dalam membantu rezim militer di Indonesia agar benar-benar dijaga kerahasiaannya. Pentingnya disebarkan dongeng kesalahan dan pengkhianatan PKI serta kebiadabannya, sesuatu yang bersifat amat mendesak.
Kedubes Inggris di Jakarta menghubungi kantor besar dinas rahasia mereka di Singapura tentang langkah-langkah yang perlu segera diambil menghadapi perkembangan situasi di Indonesia. Perang urat syaraf alias perang penyesatan terhadap lawan untuk merongrong dan melemahkan PKI. Tema propaganda berupa kisah kebiadaban PKI dalam pembunuhan para jenderal dan puteri Jenderal Nasution, bahwa PKI agen asing.
Hal-hal itu harus dilaksanakan dengan halus, seolah sama sekali tidak melibatkan Inggris, bahan semacam itu sebaiknya dikirim dari Pakistan atau Filipina sebagai tercantum dalam telegram rahasia kedubes Inggris No.1835 6 Oktober 1965. Sebagai spesialis propaganda Norman Reddaway dipilih oleh Dubes Inggris Gilchrist sebagai orang terbaik untuk pekerjaan kotor itu. Selanjutnya sang spesialis antara lain memanfaatkan jalur koresponden BBC Asia Tenggara, Roland Challis. Ia meminta sang koresponden melakukan apa saja untuk merusak dan menghancurkan Sukarno, di samping PKI serta mendukung Jenderal Suharto dengan menyiapkan dokumen-dokumen untuk dimanfaatkan olehnya. Karena sang koresponden tak bisa masuk ke Indonesia sampai pertengahan 1966, maka ia menggunakan sumbersumber MI6 yang agen-agennya mondar mandir keluar masuk Indonesia. Dalam berita-berita yang ditulisnya tak satu pun menyinggung adanya pembantaian ribuan orang di Indonesia, yang ada perang saudara dan gerombolan komunis bersenjata. Berita itulah yang muncul dalam koran-koran Inggris The Times, Daily Telegraph, Observer, dan Daily Mail. Robert J Martens, seorang agen CIA dengan jabatan Perwira Politik pada Kedubes Amerika di Jakarta telah berhasil menyusun daftar terpilih terdiri atas 5.000 orang kader PKI dari tingkat pusat sampai pedesaan beserta organisasi massanya dengan rincian jabatannya. Daftar itu dibuat selama dua tahun (1963-1965) dengan bantuan para pegawai CIA sebagaimana yang dibenarkan oleh Joseph Lazarsky, Deputi Kepala CIA di Jakarta. Selanjutnya diadakan kesepakatan dengan perwira intelijen Kostrad Ali Murtopo, secara berkala yang bersangkutan melaporkan siapa-siapa dari daftar itu telah ditangkap dan siapa-siapa telah dibunuh. Kostrad menjadi pusat pemantauan terhadap laporan pihak militer dari seluruh penjuru tentang penangkapan dan pembunuhan terhadap kaum komunis dan golongan kiri lain. Demikian tulis Cathy Kadane dalam San Fransisco Exeminer, 20 Mei 1990. Penghancuran terhadap PKI dan seluruh gerakan kiri pertama-tama adalah membasmi secara fisik para anggota dan pendukungnya. Basmi sampai akarakarnya, itulah yang terus-menerus diserukan baik oleh Jenderal Suharto maupun Jenderal Nasution serta para pengikutnya. Kekuasaan, dan segalanya ada di bawah laras senapan. Pertama-tama perlu diingatkan bahwa segala macam aksi terhadap gerakan kiri dan pendukung BK yang lain yang antara lain dimotori oleh KAP (Komite Aksi Pengganyangan) Gestapu, mendapatkan dana dari kekuatan asing yang selalu disebut oleh BK dengan Nekolim. Resminya badan ini didirikan oleh tokoh NU Subchan ZE bersama Harry Tjan, tapi di baliknya beberapa perwira Kostrad dengan Brigjen Sucipto sebagai pemrakarsa. Pemerintah Amerika dengan CIA nya mendukung dana sebesar Rp50 juta [ketika itu setara dengan US1,2 juta] yang diberikan lewat tangan Adam Malik sebagaimana yang dimintanya. Meskipun jumlah bantuan itu menurut CIA relatif kecil, tetapi cukup berarti untuk kegiatan badan ini. Di pihak lain bantuan ini akan dapat meningkatkan pamor Adam Malik (CIA 2001:379380), ini berarti pamor sang kancil telah dibeli dengan dollar. Pada 17 Oktober 1965, pasukan elite RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edhi, lulusan sekolah staf AD Australia, berada di basis PKI segi tiga Boyolali-Klaten-Sala dengan
tugas dengan cara apa pun juga untuk menghancurkan basis itu. Ketika disadari bahwa jumlah pasukan tidak mencukupi untuk tugas, maka "Kami memutuskan untuk menggalang barisan anti komunis untuk membantu tugas tersebut. Di Solo kami mengumpulkan para pemuda kelompok nasionalis dan Islam.
Kami memberikan latihan selama dua tiga hari, kemudian mengirimkan mereka untuk membantai kaum komunis", demikian kata Sarwo Edhi. Hal ini berlanjut pada akhir Oktober dan permulaan November 1965 di Jawa Timur dan pada Desember 1965 dan permulaan 1966 di Bali. Dalam penyelidikannya tentang pembantaian di Jawa Timur, terutama di daerah Kediri, sejarawan Hermawan Sulistyo menemukan bahwa para perwira tertinggi [AD] setempat (Korem, Kodim), perwira intelijen, dalam derajat tertentu memulai pembantaian. Kemudian juga pimpinan partai politik dan tokoh setempat termasuk beberapa ulama berpengaruh. Lapis selanjutnya adalah organisasi seperti Ansor dengan Banser-nya. Dalam beberapa kasus, si pembunuh menjilati darah korban, meskipun hal itu dilarang oleh para kiai, tetapi jalan terus. Dan dengan rasa kesetanan mereka membantai korban-korban berikutnya. Algojo kadang memotong alat kelamin korban, kuping, jari, untuk menyebarkan teror. Di Sumatra Utara, pembunuhan-pembunuhan telah dimulai sejak 1 Oktober 1965. Brigjen Kemal Idris yang sedang bertugas di daerah itu mengambil inisiatif membersihkan wilayahnya dari orang-orang komunis dalam radius 5 km dari pengkalan mereka di Tebing Tinggi. Ketika perintah datang dari Jakarta, ia telah membunuh 20% buruh perkebunan karet di Medan area. Dalam banyak kasus para kader dan aktivis komunis dibunuh beserta seluruh keluarganya, agar di belakang hari tidak akan timbul pembalasan dendam atau retaliasi (Cribb 2000:13). Pendeknya pembunuhan menumpas sampai cindil abange, sampai bayi yang baru lahir. Ini rupanya versi pelaksanaan perintah Jenderal Suharto dan seruan Jenderal Nasution 'menumpas sampai ke akar-akarnya'. Di banyak tempat terutama di Jawa Timur, setelah dibantai beramai-ramai mayat mereka ditinggalkan begitu saja berserak di berbagai tempat sampai berhari-hari tak seorang pun berani mengurusnya. Atau mayat-mayat itu beramai-ramai diseret dilempar ke sungai. Mendapatkan laporan keadaan itu Presiden Sukarno dalam pidatonya pada 18 Desember 1965 mengutuk pembunuhan-pembunuhan dan mengingatkan akan perintah agama tentang soal merawat jenasah. Di Bali ribuan orang komunis atau yang disebut komunis diburu dan dibantai. Ribuan anak-anak dan perempuan diusir dari desa mereka, lalu desa itu diluluhlantakkan dengan api. Dari malam yang satu ke malam yang lain, api menyala di banyak desa di Bali, menghancurkan pemukiman beserta penghuninya dalam kuburan massal. Adakah desa-desa yang hancur itu kemudian diresaikel. Seseorang bercerita bahwa di bawah hotel Oberoi yang mewah itu sampai ke pantai terkubur 2000 mayat mereka yang dibantai. Mungkin berbeda dengan di Jawa, di Bali tempat-tempat kuburan massal semacam itu dijadikan sasaran pemerintah Orba untuk mendirikan proyek-proyek sebagai cara untuk menghilangkan jejak secara permanen. Konon sejumlah tengkorak manusia sering ditemukan dalam proyek semacam itu, sesuatu yang biasa bagi orang Bali, dan mereka tahu tengkorak macam apa itu. Hal ini tidak pernah diberitakan media massa [selama rezim Orba, hs]
Penjagalan TerhadapTapol Ratusan ribu orang ditahan dalam ratusan rumah tahanan dan penjara serta tahanan darurat di seluruh Jawa, Sumatra, dan pulau-pulau lain. Kata-kata Jenderal Suharto, "Siapa yang akan memberi makan mereka?" dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di banyak tempat. Umumnya pada malam hari puluhan atau ratusan tahanan, tergantung pada kapasitas tahanan atau pun pada besarnya logistik yang dapat mereka siapkan berupa truk dan tenaga pembantai. Mereka dinaikkan truk-truk untuk dipindah, tetapi tangan mereka dalam keadaan terikat. Sesampai di suatu tempat yang telah ditentukan, maka lubang-lubang besar sudah siap untuk menelan mereka selama-lamanya, setelah para pembantai beraksi serentak baik dengan senjata api mau pun senjata tajam. Sebuah kuburan massal. Mereka berasal dari penjara-penjara Kalisosok Surabaya, Lowokwaru Malang, Banyuwangi, Madiun, Kediri, Tulungagung, Blitar, Sala, Sragen, Yogya, Wonosobo, Semarang, Ambarawa, Nusakambangan dan dari banyak tempat tahanan lain termasuk Jakarta dan Bandung. Pulau Kemarau terletak di tengah Sunga Musi. Di situ terdapat bangunan bekas tempat usaha penimbunan besi tua yang diubah sebagai tempat tahanan. Pada permulaan Maret 1966 para tahanan mendapat jatah makan sekali sehari sebanyak tiga sendok. Kemudian makanan ini diganti jagung sebanyak 25 butir tiap kepala. Pada 1 Juni 1966 semua sel dikunci, selama tiga hari tiga malam para tahanan tidak diberi makan maupun minum. Maka satu per satu mereka menjadi tengkorak dan mayat. Mayat ditumpuk jadi satu disusun selang seling kepala dan kaki, lalu dibungkus karung dan diikat. Dengan diganduli besi, karung-karung tersebut dibuang ke Sungai Musi. Kejadian ini berlangsung hampir sebulan lamanya. Dari seluruh penjuru Jawa Tengah dan Timur, ribuan tapol diangkut ke penjara-penjara Nusakambangan, mencapai 30.000 orang. Di samping yang mati kelaparan dan penyakit, maka tiap malam berpuluh tapol dibawa ke Pasir Putih di bagian barat pulau untuk dibantai dan dikubur secara massal. Selama 1966-1969 jatah makanan begitu buruknya, tiap orang menunggu kematian. Yang sangat umum terjadi selama 1965 sampai 1969 adalah sangat buruknya jatah makanan dan kesehatan di seluruh tahanan dan penjara, di banyak tempat hampir tanpa layanan medis apa pun. Satu-satunya pengecualian adalah rumah tahanan Nirbaya, tempat sejumlah menteri ditahan. Tak aneh apabila segala macam penyakit dari hongerudim, tifus, tbc dsb melanda para tapol. Ribuan orang dibunuh secara perlahan-lahan dengan cara ini. Selama tahun 1967/68 di penjara Kalisosok Surabaya, puluhan orang meninggal setiap harinya, sedang di Nusakambangan ratarata 20 orang tiap harinya. Kembali ribuan orang ditangkap setelah operasi Trisula di Blitar Selatan. Pendeknya pembunuhan massal telah terjadi di banyak tahanan dan penjara. Inilah praktek dari perikemanusiaan yang adil dan beradab model Orde Baru Para tapol yang selama bertahun-tahun dibuat lapar serta menderita busung lapar serta berbagai penyakit lain itu secara ironis pada setiap tahunnya menjelang puasa diajari oleh ulama yang didatangkan dari dunia bebas, tentang pentingnya berpuasa, menahan lapar, menahan nafsu..." Demikian Pramoedya mencatat pengalamannya Sasaran Pembunuhan Sasaran pembunuhan yang telah direncanakan di samping tokoh-tokoh PKI dari puncak sampai ke akar rumput, juga termasuk kader dan aktivis semua lapisan organisasi massanya. Di samping itu terdapat target khusus yang lain berupa kaum intelektual dan tokoh yang duduk di pemerintahan seperti walikota, bupati, juga guru, seniman, kepala desa dsb. yang dianggap komunis atau simpatisan komunis. Nampaknya target tertentu ini benar-benar telah direncanakan dengan matang setelah analisis mendalam tentang kemungkinan hari depan komunisme di Indonesia.
Mungkin sekali hal ini ada kaitannya dengan daftar maut CIA seperti tersebut di atas yang dimasak oleh dapur intelijen Jenderal Suharto.
Pemilihan target ini dilakukan baik dengan pembunuhan secara langsung maupun ditujukan bagi mereka yang telah mendekam di ratusan kamp tahanan dan penjara. Dengan demikian rezim militer Orba hendak memastikan bahwa tidak ada peluang lagi bagi kemungkinan kebangkitan mereka. Sebagaimana tak henti-hentinya dicanangkan oleh Jenderal Suharto dan Jenderal Nasution yang diikuti oleh media massa, 'pembasmian kaum komunis dan komunisme sampai ke akar-akarnya'. Dan yang mereka maksud dan mereka laksanakan pertama-tama adalah pembasmian fisik. Selanjutnya diikuti oleh penghapusan dan rekayasa memori sosial dengan penghancuran segala macam dokumentasi, buku, perpustakaan, dan karya budaya dan intelektual yang lain sebagai bagian dari vandalisme. Karena itu betapa tidak masuk akalnya jika pembunuhan itu terjadi secara spontan tanpa perencanaan matang. Standar Ganda dan Terorisme Negara Biarlah pembantaian itu berjalan terus, toh yang dibunuh orang komunis! Begitulah standar ganda perikemanusiaan dan hak asasi manusia yang dianut rezim Barat yang mereka terapkan sebagai yang telah dianut jurnalisme majalah Time dalam artikel 'Vengeance in Smile' pada 15 Juli 1966 yang melukiskan pembantaian massal itu sebagai "Kabar paling bagus bagi Barat selama bertahun-tahun di Asia", "The West's best news for years in Asia." Celakanya standar ganda semacam ini pun masih terus hidup di Indonesia sebagai hasil gelombang fitnah tak berkesudahan termasuk lewat buku pelajaran sejarah dan upaya cuci otak yang terus-menerus dilakukan rezim Orba selama 32 tahun, dalam beberapa hal bahkan sampai saat ini, sering tanpa sadar dianut oleh jutaan rakyat Indonesia termasuk sejumlah kecil intelektualnya. Untuk meletakkan nilai-nilai perikemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan Pancasila dan ajaran semua agama, diperlukan daya upaya yang terus menerus tiada kenal lelah dari semua yang memiliki kesadaran dan kemauan baik dengan memerangi standar ganda tersebut di atas. Untuk itu diperlukan waktu, barangkali setidaknya setara dengan waktu bercokolnya rezim militer Orba Suharto atau lebih. Menyebarkan nilai luhur sekaligus memerangi kejahatan memerlukan waktu dan daya upaya jauh lebih besar daripada kebalikannya. Apabila terorisme didefinisikan sebagai ancaman, penistaan dan pembantaian terhadap penduduk sipil dalam jumlah amat besar dalam waktu pendek, terhadap mereka yang tidak tahu-menahu urusannya, tidak memiliki kemampuan melawan atau membela diri sendiri beserta keluarganya serta tanpa peluang menyelamatkan diri, maka ini merupakan terorisme paling hebat dan mengerikan di jaman modern, terorisme yang dilakukan oleh negara. (Dipetik dari Harsutejo, "Sejarah Gelap G30S" revisi) Upaya Mengelak Tanggung jawab Sejumlah petinggi militer, sebagai yang pernah ditulis Jnderal Yasir Hadibroto yang membanggakan diri sebagai eksekutor DN Aidit, ketika itu (1965-1966) merupakan keadaan perang. Selanjutnya sejumlah pelaku dan penulis pendukung Orba seperti Sulastomo, Fadly Zon, Mayjen Samsudin, menggambarkan seolah-olah ketika itu dalam keadaan "membunuh atau dibunuh". Itu semua bohong dan tidak ada buktinya, sekedar upaya mengelakkan tanggungjawab, agar pembantaian itu sah adanya. Apa ada situasi "membunuh atau dibunuh" di kamp tahanan dan penjara sebagai yang dipropagandakan untuk penyesatan oleh pendukung rezim Orba, agar pembunuhan massal itu dapat diterima sebagai kewajaran.
Meski keadaan politik tegang tetapi situasi relatif aman sebagai yang direkam buku yang populer disebut Cornell Paper yang disusun berdasarkan berita koran Orba sampai dengan Desember 1965, karenanya laporan Benedict Anderson dan Ruth McVey ini dinamainya A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia, 1971. Fakta-fakta yang terhimpun dalam buku ini didukung dan dilengkapi dengan fakta-fakta berupa sejarah lisan dari berpuluh-puluh narasumber mereka yang mengalami langsung pada 1965/1966 yang antara lain terekam dalam buku John Roosa cs (ed), Tahun yang Tak Pernah Berakhir, , 2004 dan HD Haryo Sasongko, Korupsi Sejarah dan Kisah Derita Akar Rumput, 2005. Pembunuhan itu dilakukan dengan senjata bedil oleh pasukan militer, juga dengan menggunakan golongan anti-komunis yang termakan propaganda hitam dan rakyat yang dipaksa dan melakukannya baik dengan senjata api maupun senjata tajam, termasuk dengan bambu runcing. Apa pun celoteh mereka, termasuk mencoretnya dari buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah, pembunuhan massal terhadap satu sampai tiga juta rakyat tak berdosa itu merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang tidak akan dapat dilupakan dengan Jenderal Besar (Purn) Suharto sebagai pelaku tertingginya.
Serial G30S ( 3 - 17) LUBANG BUAYA Oleh: Harsutejo Pada 1 Oktober 1965 telah terjadi penculikan dan pembunuhan enam orang jenderal dan seorang perwira pertama AD yang kemudian dimasukkan ke sebuah sumur tua di desa Lubang Buaya, Pondokgede oleh pasukan militer G30S. Pasukan ini berada di bawah pimpinan Letkol Untung, Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden. Pada 4 Oktober 1965, ketika dilakukan penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya, Mayjen Suharto, Panglima Kostrad menyampaikan pidato yang disiarkan luas yang menyatakan bahwa para jenderal telah dianiaya sangat kejam dan biadab sebelum ditembak. Dikatakan olehnya bahwa hal itu terbukti dari bilur-bilur luka di seluruh tubuh para korban. Di samping itu Suharto juga menuduh, Lubang Buaya berada di kawasan PAU Halim Perdanakusuma, tempat latihan sukarelawan Pemuda Rakyat dan Gerwani. Perlu disebutkan bahwa Lubang Buaya terletak di wilayah milik Kodam Jaya. Di samping itu disiarkan secara luas foto-foto dan film jenazah yang telah rusak yang begitu mudah menimbulkan kepercayaan tentang penganiayaan biadab itu. Hal itu diliput oleh media massa yang telah dikuasai AD, yakni RRI dan TVRI serta koran milik AD Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha. Sementara seluruh media massa lain dilarang terbit sejak 2 Oktober. Jadi sudah pada 4 Oktober itu Suharto menuduh AURI, Pemuda Rakyat dan Gerwani bersangkutan dengan kejadian di Lubang Buaya. Selanjutnya telah dipersiapkan skenario yang telah digodok dalam badan intelijen militer untuk melakukan propaganda hitam terhadap PKI secara besar-besaran dan serentak. Dilukiskan terdapat kerjasama erat dan serasi antara Pemuda Rakyat dan Gerwani serta anggota ormas PKI lainnya dalam melakukan penyiksaan para jenderal dengan menyeret, menendang, memukul, mengepruk, meludahi, menghina, menusuk-nusuk dengan pisau, menoreh silet ke mukanya. Dan puncaknya kaum perempuan Gerwani itu dilukiskan sebagai telah kerasukan setan, menari-nari telanjang yang disebut tarian harum bunga, sambil menyanyikan lagu Genjer-genjer, lalu mecungkil mata korban, menyilet kemaluan mereka, dan memasukkan potongan kemaluan itu ke mulutnya.... Maaf pembaca, itu semua bukan lukisan saya tapi hal itu bisa kita baca dalam korankoran Orba milik AD yang kemudian dikutip oleh media massa lain yang boleh terbit lagi pada 6 Oktober dengan catatan harus membebek sang penguasa serta bukubuku Orba. Lukisan itu pun bisa kita dapati dalam buku Soegiarso Soerojo, pendiri koran AB, yang diterbitkan sudah pada 1988, .Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai. Anda juga dapat menikmatinya dalam buku Arswendo Atmowiloto yang direstui oleh pihak AD, Pengkhianatan G30S/PKI, yang dipuji sebagai transkrip novel yang bagus dari film skenario Arifin C Noer dengan judul yang sama yang wajib ditonton oleh rakyat dan anak sekolah khususnya selama bertahun-tahun. Dan jangan lupa, fitnah ini diabadikan dalam diorama pada apa yang disebut Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Meski monumen ini berisi fitnah, tapi kelak jangan sampai dihancurkan, tambahkanlah satu plakat yang mudah dibaca khalayak: “Di sini berdiri monumen kebohongan perzinahan politik”, agar kita semua belajar bahwa pernah terjadi suatu rezim menghalalkan segala cara untuk menopang kekuasaannya dengan fitnah paling kotor dan keji pun. Penghormatan terhadap para jenderal yang dibunuh itu ditunggangi Suharto dengan fitnah demikian. Fitnah hitam dongeng horor itu semua bertentangan dengan hasil visum et repertum tim dokter yang dilakukan atas perintah Jenderal Suharto sendiri yang diserahkan
kepadanya pada 5 Oktober 1965, bahwa tidak ada tanda-tanda penyiksaan biadab, mata dan kemaluan korban dalam keadaan utuh. Laporan resmi tim dokter itu sama sekali diabaikan dan tak pernah diumumkan. Kampanye hitam terhadap PKI terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan selama bertahun-tahun tanpa jeda. Dalil intelijen menyatakan bahwa kebohongan yang terus-menerus disampaikan akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Bahkan sampai dewasa ini pun, ketika informasi sudah dapat diperloleh secara bebas terbuka, fitnah itu masih dimamahbiak oleh sementara kalangan seperti buta informasi. Apa tujuan kampanye hitam fitnah itu? Hal ini dimaksudkan untuk mematangkan situasi, membangkitkan emosi rakyat umumnya dan kaum agama khususnya menuju ke pembantaian massal para anggota PKI dan yang dituduh PKI sesuai dengan doktrin membasmi sampai ke akar-akarnya. Dengan gencarnya kampanye hitam itu, maka telah berkembang biak dengan berbagai peristiwa di daerah dengan kreatifitas dan imajinasi para penguasa setempat. Selama kurun waktu 1965-1966 jika di pekarangan rumah seseorang ada lubang, misalnya untuk dipersiapkan menanam sesuatu atau sumur tua tak terpakai, apalagi jika si pemilik dicurigai sebagai orang PKI, maka serta-merta ia dapat ditangkap, ditahan dan bahkan dibunuh dengan tuduhan telah mempersiapkan “lubang buaya” untuk mengubur jenderal, ulama atau dan tokoh-tokoh lawan politik PKI setempat. Dongeng tersebut masih dihiduphidupkan sampai saat ini. Segala macam dongeng fitnah busuk berupa temuan “lubang buaya” yang dipersiapkan PKI dan konco-konconya untuk mengubur lawan-lawan politiknya ini bertaburan di banyak berita koran 1965-1966 dan terekam juga dalam sejumlah buku termasuk buku yang ditulis Jenderal Nasution, yang dianggap sebagai peristiwa dan fakta sejarah, bahkan selalu dilengkapi dengan apa yang disebut “daftar maut” meskipun keduanya tak pernah dibuktikan sebagai kejadian sejarah maupun bukti di pengadilan. Seorang petani bernama Slamet, anggota BTI yang tinggal di pelosok dusun di Jawa Tengah yang jauh dari jangkauan warta berita suatu kali mempersiapkan enam lubang untuk menanam pisang di pekarangannya. Suatu siang datang sejumlah polisi dan tentara dengan serombongan pemuda yang menggelandang dirinya ketika ia sedang menggali lubang keenam. Tuduhannya ia tertangkap basah sedang mempersiapkan lubang untuk mengubur Pak Lurah dan para pejabat setempat. Dalam interogasi terjadi percakapan seperti di bawah. “Kamu sedang mempersiapkan lubang buaya untuk mengubur musuh-musuhmu!” “Lho kulo niki bade nandur pisang, lubang boyo niku nopo to Pak?” [saya sedang hendak menanam pisang, lubang buaya itu apa Pak?] “Lubang boyo iku yo lubange boyo sing ana boyone PKI!” [lubang buaya itu lubang yang ada buaya milik PKI]. Baik pesakitan yang bernama Slamet maupun polisi yang memeriksanya tidak tahu apa sebenarnya lubang buaya itu, mereka tidak tahu bahwa Lubang Buaya itu nama sebuah desa di Pondokgede, Jakarta. Dikiranya di situ lubang yang benar-benar ada buayanya milik PKI. Ini bukan anekdot tetapi kenyataan pahit, si Slamet akhirnya tidak selamat alias dibunuh karena adanya “bukti telak” terhadap tuduhan tak terbantahkan. Demikian rekaman yang saya sunting dari wawancara HD Haryo Sasongko dalam salah satu bukunya. (Dari berbagai sumber, petikan naskah belum terbit).
Serial G30S ( 2 - 17 )
GESTAPU, GESTOK Oleh : Harsutejo
Gerakan 30 September merupakan nama "resmi" gerakan sesuai dengan apa yang telah diumumkan oleh RRI Jakarta pada pagi hari 1 Oktober 1965. Nama ini untuk keperluan praktis media massa kemudian ditulis dengan G-30-S atau G30S. Sedang Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) suatu nama yang dipaksakan agar berkonotasi dengan Gestapo-nya Hitler yang tersohor keganasannya itu. Rupanya sang konseptor, Brigjen Sugandhi, pimpinan koran Angkatan Bersenjata, telah banyak belajar dari sejarah dan jargon nazi Jerman. Jelas nama ini merupakan pemaksaan dengan memperkosa kaidah bahasa Indonesia (dengan hukum DM), kepentingan politik menghalalkan segala cara. Nama Gestapu digalakkan secara luas melalui media massa, sedang dalam buku tulisan Nugroho Notosusanto maupun Buku Putih digunakan istilah G30S/PKI. Barangkali ini merupakan standar ganda yang dengan sengaja dilakukan; yang pertama untuk menggalakkan konotasi jahat Gestapo dengan Gestapu/PKI, sementara buku yang ditulis oleh pakar sejarah itu bernuansa "lebih ilmiah" bahwa G30S ya PKI. Sementara itu sejumlah pakar asing dalam karya-karyanya menggunakan istilah Gestapu ciptaan Orde Baru ini. Mungkin ada di antara mereka sekedar mengutip istilah yang digunakan begitu luas dan gencar oleh media massa Orba secara membebek tidak kritis. Dengan demikian dari istilah yang digunakan saja tulisan itu sudah memulai sesuatu dengan berpihak secara politik kepada rezim Orba yang berkuasa. Di antara pakar ini, Prof Dr Victor M Fic, seorang sejarawan Kanada, telah menulis buku yang "menghebohkan" itu karena secara murahan menuduh Bung Karno sebagai dalang G30S. Di seluruh bukunya ia menggunakan istilah Gestapu, ketika dia menggunakan istilah netral 'Gerakan 30 September' selalu diikuti dalam kurung (GESTAPU). Sementara orang mengartikan penamaan Gestok (Gerakan 1 Oktober) hanya untuk gerakan yang dilakukan oleh Mayjen Suharto pada tanggal tersebut daripada gerakan Letkol Untung. Tetapi mungkin saja bahwa yang dimaksud Bung Karno adalah gerakan yang dilakukan Letkol Untung menculik sejumlah jenderal dan kemudian membunuhnya (terlepas dari adanya komplotan lain dalam gerakan yang melakukan pembunuhan itu). Penamaan itu juga terhadap gerakan Mayjen Suharto yang dilakukan menghadapi gerakan Untung serta mencegah kepergian Jendral Pranoto dan Umar Wirahadikusuma menghadap Presiden ke PAU Halim, sekaligus mengambilalih wewenang Men/Pangad Jenderal Yani yang sudah dipegang oleh Presiden Sukarno serta membangkang terhadap perintah-perintah Presiden untuk tidak melakukan gerakan militer. Tentu saja penamaan Gestok tidak disukai oleh rezim Orba. Dalam pidatonya pada 21 Oktober 1965 di depan KAMI di Istora Senayan, Presiden Sukarno menyebutkan, "..Orang yang tersangkut pada Gestok harus diadili, harus dihukum, kalau perlu ditembak mati... Tetapi marilah kita adili pula terhadap pada golongan yang telah mengalami peruncingan seperti Gestok itu tadi". Mungkin sekali ini maksudnya setelah pelaku peristiwa 1 Oktober (Untung cs) yang hanya berumur sehari itu diadili, maka juga terhadap pelaku yang membuat runcing persoalan sesudah itu, siapa lagi kalau bukan Jenderal Suharto cs. Dalam pidato Pelengkap Nawaksara di Istana Merdeka pada 10 Januari 1967 Presiden Sukarno dengan jelas menyebut pembunuhan para jenderal itu dengan Gestok lalu dilanjutkan dengan bertemunya tiga sebab (a) keblingernya pimpinan PKI, (b) kelihaian subversi Nekolim, (c) adanya oknum "yang tidak benar" Dalam dokumen yang disebut "Dokumen Slipi" yang berisi hasil pemeriksaan Bung Karno sebagai saksi ahli dalam perkara Subandrio dan merupakan kesaksian terakhir BK (1968), "...1 Oktober 1965 bagi saya adalah malapetaka, karena gerakan yang melawan G30S pada 1 Oktober 1965 itu telah melakukan pembangkangan terhadap diri saya, sejak saat itu gerakan yang melawan G30S tidak tunduk pada perintah saya, maka
saya berpendapat G30S lawannya Gestok...". Jika dokumen ini memang benar adanya, hal itu sesuai dengan seluruh perkembangan kejadian serta analisis BK tentang G30S tersebut di atas. Brigjen Suparjo segera menghentikan gerakan G30S sementara Mayjen Suharto meneruskan Gestok-nya. Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa Presiden Sukarno tidak mengambil tindakan apa pun terhadap jenderal yang satu ini, justru melegitimasi dengan mengukuhkan kedudukannya. Sebenarnyalah peristiwa G30S di Jakarta hanya berlangsung selama satu hari, sementara di Jawa Tengah yang tertinggal itu berlangsung beberapa hari (sesuatu yang aneh dan perlu dikaji lebih lanjut). Gerakan selanjutnya, yang disebut BK Gestok, dilakukan oleh Mayjen Suharto dengan menentang dan menantang perintah Presiden dengan menindas PKI dan gerakan kiri lainnya, membantai rakyat dan pendukung BK, ujungnya menjatuhkan Presiden Sukarno. Inilah tragedi sebenarnya dengan pembukaan pembunuhan enam orang jenderal dan seorang perwira pertama oleh pihak militer sendiri. (Dari berbagai sumber).
Serial G30S (1- 17) G30S Oleh : Harsutejo
Pada dini hari menjelang subuh 1 Oktober 1965 sekelompok militer yang kemudian menamakan diri sebagai Gerakan 30 September melakukan penculikan 7 orang jenderal AD. Jenderal Nasution dapat meloloskan diri, sedang yang ditangkap ialah pengawalnya. Lolosnya jenderal ini telah dibayar dengan nyawa putrinya yang kemudian tewas diterjang peluru. Keenam orang jenderal teras AD yang diculik dan kemudian dibunuh itu terdiri dari: Letjen Ahmad Yani (Men/Pangad), Mayjen Suprapto (Deputi II Men/Pangad), Mayjen Haryono MT (Deputi III Men/Pangad), Mayjen S Parman (Asisten I Men/Pangad), Brigjen DI Panjaitan (Asisten IV Men/Pangad), Brigjen Sutoyo (Oditur Jenderal AD). Pada pagi-pagi 1 Oktober 1965, sebelum orang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Kolonel Yoga Sugomo sebagai Asisten I Kostrad/Intelijen serta merta menyatakan bahwa hal itu pasti perbuatan PKI, ketika pengumuman RRI Jakarta pada jam 07.00 menyampaikan tentang Gerakan 30 September di bawah Letkol Untung. Maka Yoga pun memerintahkan, “Siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak”. Jangan-jangan Kolonel Yoga, Kostrad, dan - siapa lagi kalau bukan Jenderal Suharto – telah mengantongi skenario jalannya drama tragedi yang sedang dan hendak dipentaskan kelanjutannya. Tentu saja pertanyaan ini amat mengggoda karena dokumen-dokumen rahasia CIA pun mengungkapkan berbagai skenario semacam itu dengan diikuti dijatuhkannya Presiden Sukarno sebagai babak penutup. Menurut tuduhan dan pengakuan Letkol (Inf) Untung, Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden RI yang secara formal memimpin Gerakan 30 September, para jenderal tersebut menjadi anggota apa yang disebut Dewan Jenderal yang hendak melakukan kudeta terhadap kekuasaan Presiden Sukarno yang sah pada 5 Oktober 1965. Karena itu Letkol Untung sebagai insan revolusi sesuai dengan ajaran resmi yang didengungkan ketika itu, mengambil tindakan dengan menangkap mereka guna dihadapkan kepada Presiden. Dalam kenyataannya mereka dibunuh ketika diculik atau di Lubang Buaya, Jakarta. Tentang pembunuhan yang tidak patut ini terjadi sejumlah kontroversi. Menurut pengakuan Letkol Untung hal itu menyimpang dari perintahnya. Dalam hubungan ini telah timbul berbagai macam penafsiran yang berhubungan dengan kegiatan intelijen berbagai pihak, pihak intelijen militer Indonesia, Syam Kamaruzaman sebagai Ketua Biro Chusus (BC) PKI, intelijen asing, utamanya CIA, dalam arena perang dingin yang memuncak antara Blok Amerika versus Blok Uni Soviet dengan Blok RRT yang anti AS maupun Uni Soviet. Menurut pengakuan Syam, pembunuhan itu atas perintah Aidit, Ketua PKI. Pembunuhan demikian sangat tidak menguntungkan pihak PKI yang dituduh sebagai dalang G30S, akan dengan mudahnya menyulut emosi korps AD melawan PKI, sesuatu yang pasti tak dikehendaki Aidit dan sesuatu yang tidak masuk akal. Dengan dibunuhnya Aidit atas perintah Jenderal Suharto, maka pengakuan Syam yang berhubungan dengan Aidit sama sekali tak dapat diuji kebenarannya. Dengan begitu Syam memiliki keleluasaan untuk menumpahkan segala macam sampah yang dikehendakinya maupun yang dikehendaki penguasa ke keranjang sampah bernama DN Aidit. Banyak pihak menafsirkan bahwa Syam ini merupakan agen intelijen kepala dua (double agent), atau bahkan tiga atau lebih. Hal ini di antaranya ditengarai dari pengakuannya yang terus-menerus merugikan PKI dan Aidit. Ini berarti dia yang posisinya sebagai Ketua BC CC PKI, pada saat itu menjadi agen yang sedang mengabdi pada musuh PKI. Dari riwayat Syam ada bayang-bayang buram misterius yang rupanya berujung pada pihak AD, khususnya Jenderal Suharto. Aidit yang dituduh sebagai dalang G30S yang seharusnya dikorek keterangannya di depan pengadilan segera dibungkam karena keterangan dirinya tidak akan menguntungkan skenario Mahmillub yang dibentuk atas perintah Jenderal Suharto sebagaimana yang telah dimainkan oleh Syam atas nama Ketua PKI Aidit.
Keterangan Syam mengenai perintah Aidit tentang pembunuhan para jenderal tidak dapat diuji kebenarannya dan tidak dapat dipercaya. Beberapa pihak di Mahmillub menyebutnya perintah itu dari Syam, tetapi siapa yang memerintahkan dirinya? Pertanyaan ini mau-tidak-mau perlu dilanjutkan dengan pertanyaan, siapa yang diuntungkan oleh pembunuhan para jenderal itu? Bung Karno tidak, Nasution tidak, Aidit pun tidak. Hanya ada satu orang yang diuntungkan: Jenderal Suharto! Jika Jenderal Yani tidak ada maka menurut tradisi AD Suharto-lah yang menggantikannya. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa ketika Presiden Sukarno menunjuk Jenderal Pranoto sebagai pengganti sementara pada 1 Oktober 1965, maka Jenderal Suharto menentang keras. Jelas dia berambisi menjadi satu-satunya pengganti yang akan memanjat lebih jauh ke atas, padahal ketika itu nasib Jenderal Yani cs belum diketahui jelas. Perlu ditambahkan bahwa rencana pengambilan [penculikan] para jenderal telah diketahui beberapa hari sebelumnya serta beberapa jam sebelum kejadian berdasarkan laporan Kolonel Abdul Latief, bekas anak buah Suharto yang menjadi salah seorang penting dalam G30S. Jenderal Suharto sebagai Panglima Kostrad tidak mengambil langkah apa pun, justru hanya menunggu. Kenyataan ini membuat kecewa dan dipertanyakan salah seorang bekas tangan kanan Suharto yang telah berjasa mengepung Istana Merdeka pada 11 Maret 1966, Letjen (Purn) Kemal Idris. Masih dapat ditambahkan lagi bahwa keenam jenderal yang dibunuh tersebut memiliki riwayat permusuhan internal dengan Suharto karena Suharto melakukan korupsi sebagai Pangdam Diponegoro. Ada fakta sangat keras, dua batalion AD dari Jateng dan Jatim yang didatangkan ke Jakarta dengan senjata lengkap dan peluru tajam yang kemudian mendukung pasukan G30S, semua itu atas perintah Panglima Kostrad Mayjen Suharto yang diinspeksinya pada 30 September 1965 jam 08.00. Tentunya dia pun mengetahui dengan tepat kekuatan dan kelemahan pasukan tersebut beserta jejaring intelijennya, di samping adanya tali-temali dengan intelijen Kostrad lewat tangan Kolonel Ali Murtopo. Tentu saja masalah ini tak pernah diselidiki, jika dilakukan hal itu dapat membuka kedok Suharto menjadi telanjang di depan korps TNI AD ketika itu. Mungkin saja jejaring Suharto yang telah melumpuhkan logistik kedua batalion tersebut, hingga Yon 530 dan dua kompi Yon 434 melapor dan minta makan ke markas Kostrad pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua pasukan ini bersama pasukan Letkol Untung dihadapkan pada pasukan RPKAD. Itulah sejumlah indikasi kuat keterlibatan Jenderal Suharto dalam G30S, ia bermain di dua kubu yang dia hadapkan dengan mengorbankan 6 jenderal. Lalu siapa yang diuntungkan dengan dibunuhnya Aidit? PKI dan Bung Karno pasti tidak, lawan-lawan politik PKI jelas senang (meski ada juga yang kemudian menyesalkan, kenapa tidak dikorek keterangannya di depan pengadilan), di puncaknya ialah Jenderal Suharto yang memang memerintahkannya. Jika Aidit diberi kesempatan bicara di pengadilan, maka dia akan mempunyai kesempatan membeberkan peran dirinya dalam G30S yang sebenarnya,
bukan sekedar menelan keterangan Syam di Mahmillub sesuai dengan kepentingan Suharto cs. Jika ini berlaku maka skenario yang telah tersusun akan kacau. Sejak 4 Oktober 1965, ketika dilakukan penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya, maka disiapkanlah skenario yang telah digodok dalam badan intelijen militer untuk melakukan propaganda hitam terhadap PKI dimulai dengan pidato fitnah Jenderal Suharto tentang penyiksaan kejam dan biadab, Lubang Buaya sebagai wilayah AURI. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan dongeng horor fitnah keji tentang perempuan Gerwani yang menari telanjang sambil menyilet kemaluan para jenderal dan mencungkil matanya. Ini semua bertentangan dengan hasil visum dokter yang dilakukan atas perintah Jenderal Suharto sendiri yang diserahkan
kepadanya pada 5 Oktober 1965. Kampanye hitam terhadap PKI terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan oleh dua koran AD Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha, RRI dan TVRI yang juga telah dikuasai AD, sedang koran-koran lain diberangus. Ketika sejumlah koran lain diperkenankan terbit, semuanya harus mengikuti irama dan pokok arahan AD. Seperti disebutkan dalam studi Dr Saskia Eleonora Wieringa, mungkin tak ada rekayasa lebih berhasil untuk menanamkan kebencian masyarakat daripada pencitraan Gerwani (gerakan perempuan kiri) yang dimanipulasi sebagai “pelacur bejat moral”. Kampanye ini benar-benar efektif dengan memasuki dimensi moral religiositas manusia Jawa, khususnya kaum adat dan agama. Setelah lebih dari dua minggu propaganda hitam terhadap PKI dan organisasi kiri lain berjalan tanpa henti, ketika emosi rendah masyarakat bangkit dan mencapai puncaknya dengan semangat anti komunis anti PKI yang disebut sebagai golongan manusia anti-agama dan anti-Tuhan, kafir dst yang darahnya halal, maka situasi telah matang dan tiba waktunya untuk melakukan pembasmian dalam bentuk pembunuhan massal. Dan itulah yang terjadi di Jawa Tengah setelah kedatangan pasukan RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edhie Wibowo sesudah minggu ketiga Oktober 1965, selanjutnya di Jawa Timur pada minggu berikutnya dan Bali pada Desember 1965/Januari 1966. Sudah sangat dikenal pengakuan Jenderal Sarwo Edhie yang membanggakan telah membasmi 3 juta jiwa manusia. Dalam khasanah sejarah G30S ada gambaran yang disesatkan bahwa situasinya seolah waktu itu “dibunuh atau membunuh” seperti dalam perang saudara. Ini sama sekali tidak benar, tidak ada buktinya. Hal ini dengan sengaja diciptakan sesuai dengan kepentingan rezim militer Suharto guna melegitimasi kekejaman mereka. Situasi telah dimatangkan oleh propaganda hitam pihak militer di bawah Jenderal Suharto beserta segala peralatannya yang menyinggung nilai-nilai moral dan agama tentang perempuan sundal Gerwani sebagai yang digambarkan dalam dongeng horor Lubang Buaya. Emosi ketersinggungan kaum agama beserta nilai-nilai moralnya ditingkatkan sampai ke puncaknya untuk menyulut dan memuluskan pembantaian anggota PKI dan kaum kiri lainnya yang disebut sebagai kaum kafir yang dilakukan pihak militer dengan memperalat sebagian rakyat yang telah terbakar emosinya. Setelah seluruh organisasi kiri, utamanya PKI dihancurlumatkan, sisa-sisa anggotanya dipenjara, maka datang waktunya untuk menghadapi dan menjatuhkan Presiden Sukarno yang kini dalam keadaan terpencil diisolasi. Dikepunglah Istana Merdeka oleh pasukan AD di bawah pimpinan Kemal Idris, pada saat Presiden Sukarno sedang memimpin rapat kabinet yang tidak dihadiri Jenderal Suharto pada 11 Maret 1966 yang ujungnya telah kita ketahui bersama berupa Supersemar. Kudeta merangkak ini dilanjutkan dengan pengukuhan Jenderal Suharto sebagai Pejabat Presiden (sesuatu yang menyimpang dari UUD 1945,
tak satu pun pakar yang berani buka mulut ketika itu), selanjutnya sebagai Presiden RI. Maka berlanjutlah pemerintahan diktator militer selama lebih dari tiga dekade yang menjungkirbalikkan segalanya, sampai akhirnya Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia dengan utang sampai ke ubun-ubun. G30S di bawah pimpinan Letkol Untung dirancang untuk gagal, artinya ada rancangan lain yang tidak pernah diumumkan alias rancangan gelap di balik layar dengan dalang-dalang yang penuh perhitungan untuk melaksanakan adegan yang satu dengan yang lain. Maka tidak aneh jika mantan pejabat CIA Ralph McGehee berdasar dokumen rahasia CIA menyatakan sukses operasi CIA di Indonesia sebagai contoh soal, “supaya metode yang dipakai CIA dalam kudeta di Indonesia yang dianggap sebagai penuh kepiawaian sehingga ia digunakan sebagai suatu tipe rancangan atau denah operasi-operasi terselubung di masa yang akan datang”. Itulah kudeta merangkak yang dilakukan oleh Jenderal Suharto sejak pembunuhan para jenderal, pengusiran BK dari Halim, pembunuhan massal,
pengepunngan Istana Merdeka pada 11 Maret 1966, akhirnya dijatuhkannya Presiden Sukarno. Keberhasilan operasi AS di Indonesia disebut Presiden Nixon sebagai hadiah paling besar di wilayah Asia Tenggara. Untuk melegitimasi segala tindakann dan memperkokoh kedudukannya, rezim militer Orba menamakan gerakan Letkol Untung tersebut dengan G30S/PKI, pendeknya nama keduanya saling dilekatkan. G30S ya PKI, bukan yang lain. Di sepanjang kekuasannya rezim ini terus-menerus tiada henti mengindoktrinasi dan menjejali otak kita semua, kaum muda dan anak-anak sekolah dengan kampanye ini. Ketika studi sejarah di Indonesia tak lagi bisa dikekang, maka banyak pakar menolak kesahihan penyebutan tersebut. Studi netral hanya menyebut Gerakan 30 September sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman gerakan di RRI Jakarta pada pagi hari 1 Oktober 1965, atau disingkat untuk keperluan praktis sebagai G30S. Masih ada arus balik riak yang membakari buku dalam tahun ini karena berbeda dengan kepentingan rezim atau pejabat rezim sebagai bagian dari vandalisme masa lampau. (Dari berbagai sumber).
Serial G30S [10] HARI KESAKTIAN PANCASILA Oleh : Harsutejo Seperti kita ketahui pembunuhan enam orang jenderal dan seorang perwira pertama AD yang dilakukan oleh gerombolan militer G30S terjadi pada pagi hari 1 Oktober 1965, selanjutnya pasukan tersebut dilumpuhkan oleh RPKAD. Kejadian itu ditahbiskan sebagai Hari Kesaktian Pancasila dengan SK No.153/1967 27 September 1967, diteken oleh Pejabat Presiden Jenderal Suharto. Sebagai yang ditulis oleh wartawan senior Joesoef Isak, pentahbisan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila merupakan "suatu perzinahan politik khas gaya
Suharto, menggunakan gugurnya para jenderal dan Pancasila untuk melegitimasi kepemimpinannya. Apa yang dilakukan Suharto pada 1 Oktober 1965 ketika sebelumnya Kolonel Latief memberitahukan kepadanya tentang gerakan perwira muda yang akan menangkap sejumlah jenderal sebelum Hari ABRI 5 Oktober 1965? Bukankah justru Suharto yang mengkhianati Pancasila, mengkhianati Saptamarga dan para jenderal rekan-rekannya sendiri dengan membiarkan semua gerakan itu berlangsung? Kita semua baru tahu belakangan sesudah rencana konspirasi meledak – rupanya informasi Kol. Latief itu berkaitan dengan gerakan Letkol. Untung terhadap Jenderal Yani cs - tetapi apa yang dikerjakan Suharto yang sudah tahu beberapa hari sebelum kejadian berlangsung?" Jenderal Suharto justru menangguk di air keruh, dia bagian penting dari konspirasi itu dengan menempuh jalannya sendiri! Jenazah para jenderal tersebut dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua di Lubang Buaya yang kemudian digali pada 4 Oktober 1965. Dalam keadaan emosional kesedihan orang banyak sejak penggalian jenazah, pemakaman di Kalibata, dimulailah kampanye hitam terhadap PKI dan ormas pendukungnya, utamanya Gerwani berupa dongeng horor fitnah tentang tindakan biadab terhadap para jenderal seiring dengan fitnah terhadap AURI dan petingginya. Setelah situasi matang, maka dilakukanlah gerakan militer untuk melakukan pembunuhan massal dengan menggunakan emosi tinggi sebagian rakyat terhadap anggota PKI dan siapa saja yang dianggap PKI serta pendukung Bung Karno yang lain di Jateng, Jatim, Bali, dan akhirnya di seluruh Indonesia. Hal ini dilanjutkan dengan pembersihan terhadap siapa saja, utamanya aparat yang mendukung BK, pertama-tama AURI selanjutnya di kalangan ABRI yang lain. Muaranya ialah menjatuhkan Presiden Sukarno. Hari Kesaktian Pancasila diabadikan dalam bentuk Monumen Pancasila Sakti yang terletak di Lubang Buaya, Pondokgede, Jakarta. Gagasan mendirikan monumen ini dituangkan dalam surat perintah Men Pangad Brigjen Hartono pada 2 Desember 1965, ketika pembantaian rakyar tak berdosa sedang berjalan. Disebutkan monumen tersebut merekam fakta-fakta pemberontakan G30S/PKI, teror, penculikan, pembunuhan, perebutan kekuasaan hendak meruntuhkan negara Pancasila RI. Mayjen dokter Soedjono yang menulis buku Monumen Pancasila Sakti (1973) melukiskan apa yang disebutnya kebiadaban di Lubang Buaya antara lain seperti berikut. Segerombolan perempuan Gerwani berteriak melompat-lompat, menari. Dengan tiada rasa kemanusiaan mereka memainkan pisau silet ke tubuh Jenderal Prapto. "Jenderal Prapto telah meninggal dianiaya oleh gerombolan haus darah yang tak mengenal Tuhan kecuali dewa-dewa mereka Marx, Lenin dan Aidit"
Betapa entengnya Pak Jenderal Dokter tersebut ikut memfitnah, yang tentunya sudah digodok dalam dinas intelijen. Kita tidak tahu apakah Pak Dokter yang tentunya orang saleh beragama ini di kemudian hari menyesal akan fitnah yang ikut disebarkannya dan menancap pada sebagian rakyat dan meracuni generasi muda Indonesia. Fitnah model itulah yang antara lain diabadikan dalam diorama pada apa yang disebut Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Meski monumen ini berisi fitnah, tapi kelak jangan sampai dihancurkan, tambahkanlah satu plakat yang mudah dibaca khalayak: "Di sini berdiri monumen kebohongan", agar kita semua belajar bahwa pernah ada masanya suatu rezim menghalalkan segala cara untuk menopang kekuasaannya, dengan fitnah paling kotor dan keji pun.
Serial G30S [9] GEMBONG G30S, SYAM KAMARUZAMAN Oleh : Harsutejo Telah lama beredar desas-desus, Syam Kamaruzaman, gembong G30S yang misterius itu masih hidup. Setelah jatuhnya Suharto pada 21 Mei 1998, desas-desus itu menjadi lebih gencar dalam alam keterbukaan. Bahkan ada yang mengaku pernah bertemu dengan Syam di Meksiko. Eksekusi 1986 bersama Supono Marsudijoyo alias Pono boleh jadi benar, tetapi Syam "yang lain," begitu argumennya. Amat menarik, pihak AD telah mengidentifikasi paling tidak 3 (tiga) "Syam" seperti tersebut di
bawah. Selama itu penampilan Syam berubah-ubah, ia misterius antara lain karena riwayat hidupnya yang tidak jelas. Konon ia membujang sampai umur 40 tahunan, juga tidak diketahui bagaimana keluarganya. Nama aslinya ialah Syamsul Qomar bin Mubaidah, dalam dokumen 1960-an disebut Kamarusaman bin Ahmad Mubaidah. Nama samarannya Sjamsuddin, Djiman, Karman, Ali Muchtar, Ali Sastra. Nama terakhir ini tertera di dalam KTP pada saat ditangkap di Cimahi 8 Maret 1967. Menurut Letkol Ali Said SH, Syam bukan tokoh PKI sepele, ia dapat disejajarkan dengan DN Aidit. Ia sebagai jendral intel PKI yang menjadi anggota PKI sejak 1949. Teman-teman dekat Syam ketika muda tidak percaya ia memiliki kaliber semacam itu. Sejak pindah ke Yogya riwayat yang sebenarnya menjadi buram. Ada yang mengatakan ia adik kelas Munir (kelak ketua SOBSI) di Sekolah Dagang. Ada yang mengatakan ia di Taman Siswa karena menjadi anggota diskusi 'Kelompok Pathuk' 43 yang mayoritasnya dari Taman Siswa. Menurut Prof Dr Ir Haryosudirjo, mantan menteri masa Bung Karno, Syam bersekolah di SMT(teknik). Syam bertindak sebagai intel di Resimen 22 Brigade 10, Divisi Diponegoro dengan pangkat Letnan Satu, eks Laskar Gabungan Yogya. Begitu komentar spontan anggota tim Mahmillub, Subono Mantovani SH ketika melihat foto Syam; di masa Yogya itu Subono Mantovani juga berpangkat letnan satu, sebelumnya berada dalam satu kelompok Pathuk bersama Letkol Suharto. Komandan resimennya ketika itu Mayor Haryosudirjo tersebut di atas. Berdasar pengakuan Syam yang diceritakan kepada Latief, ia berada dalam pasukan Suharto ketika SU 1 Maret 1949. Syam seorang pemuda yang mendapatkan arahan Johan Syahruzah, tokoh PSI di kelompok Pathuk. Para pemuda Pathuk ini yang memprakarsai permintaan agar Sri Sultan mengajak anggota BKR Suharto untuk berdiplomasi dengan Jepang guna menyerahkan senjatanya. Di antara para pemuda itu terdapat Sumantoro dan Syamsul Qamar Mubaidah. Bersama Suharto mereka mendatangi markas Jepang pada masa kemerdekaan itu. Jadi Suharto telah mengenal Syam sejak permulaan kemerdekaan, demikian tulis AM Hanafi. Sekitar 1947 Syam mulai berkenalan dengan DN Aidit yang mengajaknya untuk aktif di Pemuda Tani, afiliasi BTI. Sebagai intel pada Batalyon 10 Yogya, Lettu Syam di bawah Letkol Suharto. Sejak itu Syam berhubungan dekat dengan Aidit maupun Suharto. Hubungan persahabatannya dengan Suharto berjalan selama 20 tahun. Suharto tentu saja tak pernah menyinggung sedikit pun kalau ia telah mengenal orang misterius yang bernama Syam ini sudah sejak lama, seolah ia orang yang tak pernah tahu menahu dengan tokoh ini. Pada tahun 1949 Syam pindah ke Jakarta membantu Munir di BTI. Sekitar 1950 Syam mendirikan SBP(elayaran) dan SBB(ecak) yang bermarkas di Jl Guntur, Jakarta. Sebagai ketua SBP pada 1950 ia membantu pembebasan Aidit yang baru datang dari Vietnam [menurut mitos] yang ditahan di Tanjungpriok karena tidak punya tiket.
Pada tahun 1950-57 ia di SOBSI Jakarta, lalu sebagai sekretaris. Pada 1957 ia diangkat sebagai pembantu pribadi Aidit, Ketua PKI. Dalam setahun ia masuk kepengurusan sebagai anggota Departemen Organisasi. Ia disebut sebagai pernah menjadi informan Komisaris Polisi Mudigdo di Pati yang kelak menjadi mertua Aidit. Barangkali dari sini pulalah Aidit kemudian menjalin hubungan dekat dengan Syam, serta memberikan kepercayaan besar kepadanya. Peter Dale Scott menyebut Syam sebagai seorang kader PSI, pada tahun 1950-an ini juga ia sering datang dan menginap di rumah Suharto di Yogya. Menurut Subandrio, yang juga Ketua Badan Pusat Intelijen (BPI), pada 1958 Syam perwira intelijen AD serta mitra lokal CIA. Dengan demikian Syam mempunyai hubungan tertentu dengan CIA, baik secara langsung atau pun tidak. Ketika Kolonel Suharto memasuki Seskoad di Bandung, Syam ikut serta dalam kursus militer itu, demikian menurut penyelidikan.
Poulgrain. Hubungan mereka begitu rumit. Kolonel Suwarto dididik di Amerika, ia sahabat Guy Pauker, orang penting CIA dalam hubungan dengan Indonesia, pernah mengajar di Barkeley, konsultan RAND Corporation yang menitikberatkan kontakkontaknya dengan kalangan militer AD Indonesia. Suwarto pernah diundang Pauker meninjau perusahaan tersebut pada 1962. Pauker mendapat tugas melakukan sapu bersih terhadap PKI. Antara lain lewat Suwarto lah CIA melakukan operasinya misalnya dengan apa yang disebut civic mission AD, yang sebenarnya merupakan civic action CIA dalam melakukan kontak-kontak dengan kelompok anti komunis di kalangan AD. Rupanya lewat jalur inilah Suharto pertama kali berhubungan dengan CIA. Berdasar pemeriksaan dokumen-dokumen yang ada di AS, Belanda dan Indonesia, dalam majalah resmi PSI nama Syam tercantum sebagai Ketua PSI Ranting Rangkasbitung, Banten. Dalam arsip Belanda Syam tercatat sebagai intel Recomba Jawa Barat. Recomba merupakan pemerintah federal boneka Belanda, bisa saja Syam menyelundup menjadi spion untuk mengorek rahasia Belanda, akan tetapi hal ini aneh. Dalam berbagai koran 1950-an ia disebut sebagai informan dari Komando Militer Kota (KMK) Jakarta. Sejumlah narasumber perwira yang menjadi tapol di Salemba menyebutkan Syam pada tahun 1951 tercatat sebagai kader PSI yang mendapatkan pelatihan partai itu di antara 29 kader yang lain. Syam - Sang Agen Ganda? Pada 1960-an dengan bentuk lebih jelas pada 1964 Syam diangkat menjadi ketua Biro Chusus (BC), suatu jaringan intelijen PKI yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan Aidit selaku ketua Politbiro CC PKI. Tugas Syam, pertama mengumpulkan info untuk diolah dan diserahkan kepada Aidit. Kedua, membangun sel-sel PKI di tubuh ABRI dan membinanya. Tugas Syam yang lain mengadakan evaluasi dan melaksanakan tugas-tugas yang tak mungkin dilakukan alat-alat formal PKI. BC mempunyai aparatnya sendiri yang tidak diketahui oleh pimpinan formal PKI. Ia memberikan laporan, mengolah informasi dan menyampaikannya kepada Aidit secara langsung. Oleh Aidit bahan-bahan dan keputusan disodorkan pada Politbiro untuk disetujui dan dilaksanakan. Menurut orang-orang PKI yang pernah dekat dengan dirinya, ia dengan enteng mengeluarkan pestol dan meletakkannya di meja jika kehendaknya ditentang. Menurut seseorang yang mengaku sebagai mantan agen CIA, Suharto mendapat perhatian cukup dari BC PKI dan dibina melalui Syam, Untung dan Latief. Dalam hal ini Suharto mendapat kategori sebagai 'orang yang dapat dimanfaatkan'.
Hal ini cocok dengan keterangan Untung dan Latief bahwa Suharto akan membantu gerakan mereka, dan dibuktikan dengan didatangkannya Yon 530 dan Yon 454 dalam keadaan siap tempur. Sedang yang lain menamainya sebagai trio sel PKI. Pada tahun 1967 majalah Ragi Buana menamai Syam sebagai 'double agent' ia menjadi informan Kodam Jaya sejak 1955 sampai kudeta 1965. Untuk memperdalam ilmunya pada 1962 ia dikirim ke RRT, Korea Utara dan Vietnam, termasuk memperdalam bidang intelijen terutama menyangkut strategi mempersiapkan dan menggerakkan pemberontakan bersenjata. Di Vietnam ia melakukan pekerjaan praktek di lapangan. Majalah ini menyebut Syam dan Aidit telah terjebak ke dalam jaring-jaring spionase Washington, Peking dan Moskow. Sebutan double agent digunakan koran-koran dan radio termasuk radio Nederland ketika itu, selanjutnya pers tidak lagi menggunakan istilah tersebut. Rupanya Kopkamtib kemudian sangat berkeberatan akan penggunaan istilah itu yang dapat merugikan Jenderal Suharto, lalu melarangnya. Sebagai Ketua BC PKI, Syam lapor langsung kepada Aidit. Karena Aidit satu-satunya pimpinan PKI yang membentuk BC serta mengetahui personelnya,
maka BC ini merupakan partai dalam partai dengan Syam sebagai orang tertingginya. Seperti disebutkan oleh Sudisman, BC dibentuk tanpa persetujuan CC PKI, dalam hal ini Aidit telah melanggar konstitusi partai. Dengan demikian BC bukan aparat partai, tetapi aparat Aidit. Di pihak lain yang mengontrol seluruh struktur aparat dan sepak terjang BC bukan Aidit, tetapi Syam. Jika Syam seorang agen ganda, maka praktis seluruh struktur BC merupakan alat dalam kendali musuh PKI. Peran Syam Banyak saksi sejarah teman-teman Syam meragukan peran besarnya dalam G30S. Ia sama sekali tidak memberikan kesan sebagai pemikir, artinya ia sekedar wayang yang dimainkan oleh dalang mahir di balik layar sejarah. Di Yogya ia memang pernah berada di lingkungan olah pikir. Kadang-kadang ia datang ke kelompok diskusi Mahameru I, sebuah rumah di belakang SMA 3 Yogya, kemudian menjadi kantor PSI. Tempat itu untuk diskusi antara lain Sutan Syahrir dan HA Salim. Menurut Sumadi Mukajin, Syam dikenal pendiam, tertutup dan... agak goblok. Sedang Kelompok Pathuk kemudian berkembang menjadi salah satu simpul terkuat jaringan politik bawah tanah Syahrir. Di situ buku-buku Marx, Adam Smith, Machiaveli, Gandhi, Lenin dsb menjadi bahan kajian. Terdapat persamaan modus operandi antara percobaan kudeta 3 Juli 1946 yang telah menculik PM Syahrir dengan G30S. Mula-mula Letkol Suharto berada dalam satu kubu dengan atasannya Komandan Divisi Mayjen Sudarsono. Mereka, termasuk pasukan Suharto menduduki RRI dan Kantor Telepon Yogya pada 2 Juli 1946. Anehnya kemudian Letkol Suharto berbalik menangkap kelompok yang mencoba melakukan kudeta. Ketika itu Syam sebagai intel Batalion 10 pimpinan Letkol Suharto. Rupanya G30S merupakan ulangan permainan politik semacam itu. Bagaimana sebenarnya hubungan Syam dengan Letkol Untung cs? Menurut Kolonel Latief, Syam telah memotong jalur atau melakukan intersepsi terhadap pasukan Lettu Dularip. Ia mengenal Syam sebagai intel pembantu atasannya Letkol Untung. Ketika Dularip bertanya bagaimana caranya mengajak para jenderal itu untuk menghadap Presiden Sukarno, maka Syam tegas menjawab dengan mantap, "Tangkap, hidup atau mati". Syam sendiri di Mahmilub menyebutnya sebagai perintah Aidit, sesuatu yang bertentangan dengan perintah Letkol Untung.
Tidak ada bukti dan alasan apa pun juga yang dapat diketengahkan apa sebabnya G30S membunuh para jenderal yang diculiknya dalam keadaan terpaksa meskipun beberapa orang memang melawan. Dengan demikian ini merupakan skenario aslinya. Siapakah sebenarnya yang memerintahkan Syam melakukan tindakan semacam itu? Yang pasti tindakan itu sama sekali tidak menguntungkan gerakan G30S. Berbagai pengumuman Dewan Revolusi termasuk pembentukan Dewan Revolusi itu sendiri yang sama sekali tidak menyebut nama Sukarno sangat tidak menguntungkan baik G30S secara keseluruhan maupun Untung cs dan Aidit. Dengan telah ditembakmatinya Aidit tanpa diajukan ke pengadilan maka Syam mempunyai kesempatan untuk memonopoli seluruh keterangan tentang G30S dalam hubungannya dengan PKI. Hanya Syam sebagai Ketua BC PKI dan Aidit sebagai Ketua Politbiro PKI yang mengetahui seluk beluk biro tersebut dalam hubungan dengan peristiwa G30S serta hubungannya dengan sejumlah perwira militer. Demikianlah keterangan-keterangan Syam dalam persidangan Mahmillub, baik sebagai terdakwa maupun saksi telah memonopoli fakta-fakta yang seluruhnya
menjurus kepada digiringnya Aidit dan PKI sebagai terdakwa yang sebenarnya, dengan pion-pionnya Letkol Untung dan kawan-kawannya. Maka Syam bertindak baik sebagai dirinya maupun sebagai Aidit tanpa secuwil pun keterangan Aidit.. Nama Syam berada dalam daftar gaji Kodam Jaya. Di Kodam Jaya Syam berhubungan dengan Latief, di samping hubungannya dengan Kostrad. Agar lebih meyakinkan maka dalam semua proses kemunculan Syam, ia dilukiskan sebagai seorang komunis sejati yang amat dekat dengan Ketua Aidit. Syam selalu mengakui dia yang memberikan perintah, dan perintah itu semuanya berasal dari Aidit. Pendeknya Aidit merupakan dalang seluruh peristiwa. Ia toh tidak akan membantahnya dari kubur. Begitu Syam mempunyai kesempatan bicara, ia begitu bernafsu menceritakan apa saja yang ia ketahui tentang G30S. Di pengadilan ia menyombongkan dirinya sebagai otak di belakang gerakan. Buku Putih menyebutkan salah satu pekerjaan Syam melakukan penyusupan ke tubuh Angkatan Bersenjata dan melakukan apa yang disebut pembinaan. Dalam kenyataannya ia telah melakukan pembinasaan, bukan pembinaan terhadap sejumlah besar personel ABRI yang berhaluan kiri dan pendukung BK. Rupanya ia memang mempunyai misi melakukan infiltrasi ke tubuh ABRI untuk mencari tahu dan mengidentifikasi siapa-siapa yang termasuk 30% personel simpatisan PKI yang telah mencoblos palu-arit dalam pemilu 1955, untuk didepak, dihukum dan dilenyapkan sebagai kelanjutan rasionalisasi yang tak tuntas masa pemerintahan Hatta. Dengan demikian ia membentuk BC sebagai partai dalam partai dengan pola yang sama seperti yang dilakukan AD yakni negara dalam negara. Demikian analisis MR Siregar tentang peran besar Syam bagi PKI. Seluruh pengakuan dan "pengakuan" serta tindakan Syam tidak secuwil pun merupakan pembelaan terhadap PKI atau Aidit. Sebaliknya ia terus menerus mendiskreditkannya. Dengan demikian ia tidak bekerja untuk PKI atau Aidit. Maka tidak aneh jika banyak orang termasuk para pengamat dan pakar mempertanyakan orang misterius ini, dan untuk siapa ia bekerja. Seluruh proses Mahmillub diarahkan untuk menggiring pembenaran tuduhan terhadap PKI serta menjeratnya dari segi hukum, sedang di lapangan dilakukan pembantaian tanpa ampun. Dengan demikian seolah segalanya dilandasi hukum.
Kegiatan Setelah Gagal Berbeda dengan tokoh PKI lain yang terus terbaca gerak geriknya selama buron seperti ditulis Buku Putih, tampaknya buku ini "kesulitan" menjelaskan sepak terjang Syam di Jawa Barat sebelum ditangkap pada tahun 1967. Bersama itu intelijen militer mampu mengikuti terus kegiatan bawahtanah pimpinan PKI kecuali Syam. Begitu hebatkah jenderal intel PKI ini berkelit bagaikan siluman hingga kegiatannya tidak terdeteksi? Baru saja didemonstrasikan betapa konyol dan cerobohnya rancangan dan jalannya peristiwa G30S, sejak dari penculikan, eksekusi para jenderal dan pengumumanpengumuman RRI Jakarta atas nama Letkol Untung dengan Dewan Revolusinya, buruknya logistik dsb. Seperti disebut Jenderal Nasution, mereka tidak membuat rencana alternatif, dan ini berarti secara strategis sudah suatu kegagalan. Selanjutnya ketika komandan kontrol G30S menghubungi tiga sektor yang telah mereka bentuk, sebagai disebut Brigjen Suparjo, semuanya kosong. Bukankah ini salah satu indikasi kuat Syam sebenarnya berada di kubu lain yakni kubu Jenderal Suharto, yang kegiatan sebenarnya juga untuk sang jenderal? Dia sendiri yang melakukan sabotase terhadap gerakan yang dikendalikannya. Gerakan ini dirancang untuk gagal. Maka Latief berkeyakinan Syam tidaklah bertindak atas nama pribadi, dan yang dituding olehnya tak lain daripada Jenderal Suharto.
Betapa rumitnya hubungan Syam yang konon pernah mengenyam pendidikan intelijen di Vietnam, Korea Utara dan Cina ini, sekaligus juga pendidikan Seskoad. Dunia intelijen memang selalu ruwet tidak sederhana, berliku-liku, terbuka untuk segala hal dan kemungkinan yang paling kontradiktif pun serta hampir-hampir mokal, tetapi tertutup rapat bagi dunia luar. Seorang ksatria pahlawan penumpas kudeta militer berlumuran darah mungkin sekali adalah salah satu pelaku utama di baliknya, suatu ironi yang menjungkirbalikkan segala hal. Dan itu bernama dunia intelijen. Menurut keyakinan sementara orang seperti tersirat dalam buku Hanafi dan Subandrio, bertahun-tahun Syam sebenarnya telah memasang jebakan untuk Aidit dengan menjalin hubungan pribadi maupun hubungan organisasi partai. Hubungan itu terus meningkat dengan meningkatnya keterampilan Syam dalam bidang intelijen yang telah digaulinya sejak jaman revolusi fisik. Begitu hebatkah tokoh ini, atau dan begitu bodohnyakah DN Aidit sebagai Ketua Politbiro beserta pendukungnya? Ada 'Tiga Orang Syam'? Syam ditangkap pada 8 Maret 1967 di Cimahi. Berdasarkan dokumen-dokumen CIA yang telah dibuka untuk umum seperti dicatat oleh Peter Dale Scott, pesakitan itu merupakan orang ketiga yang diidentifikasi oleh pihak AD sebagai orang yang bernama 'Syam'. Jadi paling tidak ada tiga orang 'Syam'. Ia ditahan di RTM Budi Utomo Jakarta pada 27 Mei 1967. Beberapa bekas tahanan politik yang pernah berkumpul atau dekat dengan sel tempat Syam, menyatakan selama ditahan ia bertindak seperti seorang bos. Ia dapat mondar mandir dengan leluasa di tahanan, mengenal banyak petugas militer seperti berada di lingkungannya sendiri. Banyak tahanan politik yang dianggap cukup penting dibawa ke RTM untuk dapat diidentifikasi oleh Syam agar bisa "mendapatkan tempat yang tepat". Sering ia tibatiba tidak berada di tempat tanpa diketahui oleh orang lain akan keberadaannya.
Sangat umum diketahui para tapol, ada sejumlah orang yang dekat dengan para pejabat, memberikan berbagai informasi yang benar maupun karangannya sendiri, ketika diminta atau tidak untuk meringankan dirinya sendiri dan memberatkan orang lain. Bahkan beberapa orang dijadikan interogator dan ikut menyiksa temantemannya sendiri, ikut serta dalam operasi penangkapan dsb. Orang semacam itu biasanya disebut pengkhianat, biasanya dengan cepat dapat diketahui oleh tapol yang lain. Syam jauh lebih rumit dan lebih "besar" daripada sekedar kelompok ini. John Lumengkewas, seorang mantan Wakil Sekjen PNI dan ditahan selama 7 tahun menuturkan kesaksiannya ketika ditahan di RTM tentang tokoh Syam. Ia punya pengetahuan ensiklopedis bagi orang-orang yang dituduh PKI. Ia mendapat perlakuan istimewa di RTM, berbeda dengan tapol lainnya. Fasilitas di selnya mewah untuk ukuran waktu itu, menu makanannya berbeda, ia bebas berada di luar sel, akrab berbincang-bincang dengan petugas. Dia sebentar-sebentar dipanggil oleh petugas dari pintu blok, lalu pergi ke kantor RTM. Nampak sekali Syam sudah lama berhubungan dengan kalangan ABRI tertentu. Oei Tjoe Tat SH, mantan Menteri Negara yang juga pernah ditahan di RTM, menggambarkan Syam sebagai orang yang tidak tahu diri. Kalau ia keluar untuk diperiksa, orang lain menjadi tidak tenteram karena ulahnya. Ia orang misterius yang dijauhi oleh para tahanan yang lain. Syam dijatuhi hukuman mati oleh Mahmillub pada 9 Maret 1968. Di tahun-tahun berikutnya ia menyombongkan diri kepada rekan-rekannya di penjara bahwa ia masih bertahan hidup meski sudah dijatuhi hukuman mati. Ia selalu memiliki informasi untuk diberikan dalam kesaksian terhadap orang lain yang diadili selama bertahuntahun. Ia mulai masuk penjara Cipinang pada 27 Oktober 1972. Menurut kesaksian para tapol, Syam dan komplotannya Subono masih bisa keluar penjara serta menulis laporan untuk kepentingan AD. Bahkan pada awal tahun 1980, ia keluar masuk di
berbagai instansi militer. Menurut keterangan seorang mantan perwira Kopkamtib, Syam memang dipakai sebagai informan militer. Berdasarkan catatan, Syam diambil dari Cipinang pada 27 September 1986 jam 21.00 oleh petugas Litkrim Pomdam Jaya atas nama Edy B Sutomo (Nrp.27410), lalu dibawa ke RTM Cimanggis. Tiga hari kemudian tengah malam bersama dua kawannya ia dibawa dari Cimanggis dan pada jam 01.00 sampai ke Tanjungpriok. Mereka diangkut dengan kapal laut militer ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu dan dieksekusi pada jam 03.00. Tak ada keterangan mengapa pelaksanaan eksekusi terhadap Syam – dan sejumlah tokoh yang lain - terus diulur-ulur hingga 14 tahun dihitung dari sejak masuk Cipinang, bahkan 18 tahun bila dihitung sejak vonis Mahmillub. Adakah itu Syam yang asli atau 'Syam' yang lain? Agaknya akan tetap menjadi misteri sebagaimana misteri berbagai hal seputar G30S. Menurut pengakuan Latief ketika ditahan di Cipinang pada 1990 ia berada satu blok dengan Syam. Sementara itu seorang pejabat di lingkungan Depkeh RI menyatakan Syam dikeluarkan dari Cipinang pada September 1986 atas izin Presiden Suharto. Antara dua keterangan ini sekedar perbedaan waktu, mungkin saja Latief tidak akurat. Jalannya peristiwa menunjukkan peran agen Syam menjadi salah satu kunci penting keberhasilan operasi yang sedang dilancarkan oleh sahabat lamanya, Jenderal Suharto. Mungkinkah orang yang agaknya tahu betul akan "isi perut" Suharto dalam hubungan dengan G30S dibiarkan hidup bebas? (Petikan dari Harsutejo, "Sejarah Gelap G30S" revisi).
Serial G30S [8] TOKOH G30S, BRIGJEN SUPARJO DIRANCANG UNTUK GAGAL Oleh : Harsutejo Ia berasal dari Divisi Siliwangi, pasukan Suparjo lah yang telah berhasil menangkap gembong DI Kartosuwiryo dan mengakhiri pemberontakan DI di Jawa Barat. Kemudian ia ditugaskan ke Kostrad, lalu menjabat sebagai Panglima Kopur II Kostrad di bawah Jenderal Suharto. Tokoh ini juga cukup dekat dengan Suharto. Hampir dapat dipastikan bahwa tokoh ini pun, seperti kedua tokoh sebelumnya yakni Letkol Untung dan Kolonel Latief, seseorang yang memiliki kesetiaan tinggi kepada Presiden Sukarno. Suparjo merupakan anggota kelompok yang biasa disebut kelompok Kolonel Suwarto (Seskoad Bandung), yang di dalamnya terdapat Alamsyah, Amir Makhmud, Basuki Rakhmad, Andi Yusuf, Yan Walandow. Yang terakhir ini seorang kolonel yang ikut pemberontakan Permesta, kemudian menjadi pengusaha. Ia mempunyai hubungan lama dengan CIA dan menjadi petugas Suharto dalam mencari dana dari luar negeri. Ia pun anggota trio Suharto-Syam-Latief cs [Untung, Suparjo]. Begitu tulis AM Hanafi. Ketika Mayjen Suharto melakukan perjalanan ke Kalimantan sebagai Wakil Panglima Kolaga, ia menyempatkan diri menemui anak buahnya, Brigjen Suparjo. Sebagai komandan pasukan tempur dalam hubungannya dengan konfrontasi terhadap Malaysia, Suparjo sangat risau terhadap korupsi para pembesar militer AD dalam pengiriman suplai ke garis depan. Kenyataan itu sangat mengurangi kekuatan dan semangat pasukannya bahkan membuat frustasi. Malahan dia tidak memiliki pasukannya sendiri yang dapat digerakkan dengan efektif.
Peran apa pula yang dimainkan olehnya selain yang telah diumumkan oleh Mahmillub? Adakah ketiga tokoh militer ini secara sendiri-sendiri atau pun bersama (serta sejumlah yang lain) telah masuk ke dalam perangkap yang dipasang Syam atas skenario Suwarto-Suharto-CIA? Ia disebutkan sebagai memiliki hubungan erat dengan tokoh yang selalu 'berada di mana-mana', Syam Kamaruzaman. Sejauh mana apa yang disebut sebagai 'hubungan erat' itu tidak ada penjelasan lebih jauh. Perlu ditambahkan Brigjen Suparjo pernah mendapatkan pendidikan militer di Amerika yakni di Fort Bragg dan Okinawa. Tentulah pemilihannya selain berdasar kriteria di dalam negeri yakni pihak AD, juga telah melalui seleksi ketat baku yang dikendalikan oleh CIA. Sampai di mana tangan dinas rahasia CIA bermain dalam hubungan ini? Di depan Mahmilub jenderal ini telah menantang agar bukan cuma G30S yang diadili, tetapi juga Dewan Jenderal (DJ). Untuk itu ia siap membuktikan keberadaan DJ, kegiatan mereka masa prolog yang menjurus pada peristiwa G30S dan masa yang sama serta bahan-bahan setelah kejadian. Tentu saja permintaan semacam itu hanya menjadi suara di padang pasir tanpa gaung dalam situasi pengadilan penuh rekayasa serta tekanan politik dan penindasan fisik masif rezim Orba. Sedang permintaan sederhana yang amat wajar dari Sudisman di Mahmilub untuk menghadirkan Suparjo sebagai saksi tidak dipenuhi. Ia pribadi yang disukai bawahannya, seorang militer yang setia kepada BK. Ketika ditahan di RTM Budi Utomo, Jakarta, dalam keadaan diisolasi ia mendapat simpati banyak orang, dari petugas maupun tahanan lain. Ia tidak mau diistimewakan meskipun ia seorang jenderal. Ia membagikan kiriman yang diterimanya kepada tahanan lain. Sikap dan tingkah lakunya pada hari-hari terakhirnya di RTM sangat mengesankan, jantan, bermutu jenderal, sopan dan ramah terhadap siapa pun. Demikian yang dicatat oleh Oei Tjoe Tat. Salah seorang putra Jenderal Suparjo mengisahkan detikdetik terakhir sebelum dia dieksekusi pada 16 Mei 1970. Ketika bertemu keluarganya, dia meminta mereka menggenggam dan menghancurkan sebuah apel, lalu dia memberikan ke masing-masing anaknya apel yang telah digigitnya untuk dihancurkan. "Kalau kalian terdiri dari kepingan-kepingan kecil, akan gampang dihancurkan. Tapi jika kamu bersatu, mungkin akan hancur, tapi diperlukan kekuatan besar.......". Pada saat terakhir, "Saya lihat ayah berjalan menuju tempat eksekusi. Dia mengenakan baju olahraga putih yang menurut dia bisa sekaligus untuk kafan. Ayah tenang berjalan menuju lapangan sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya" Demikian yang ditulis Tempo 9 Oktober 2005. Menurut ulasan David Johnson dari perjalanan karier ketiga tokoh G30S, maka hubungan mereka bukan karena mereka tergolong "perwira progresif", tetapi karena keterpautan ketiganya dengan Jenderal Suharto. Selanjutnya penetrasi intelijen AD dan CIA terhadap AU dan Yon Cakrabirawa sangat masuk akal seperti halnya penetrasi terhadap PKI. Menurut penulis yang sama, ketiga tokoh ini merupakan aktor komplotan yang cerdik dari rancangan CIA-Suharto. Jika demikian halnya, CIA juga akan melancarkan operasi perlindungan dan pemberian identitas baru bagi mereka untuk kemudian dimukimkan di luar Indonesia, suatu prosedur standar CIA. Akan tetapi risiko besar akan kebocoran menjadi lebih cocok jika mereka dilenyapkan setelah dimanfaatkan David Johnson yang menulis makalahnya pada 1976 untuk keperluan penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Church pada Kongres AS seputar peran AS dalam pembunuhan massal di Indonesia 1965/1966, luput mengamati peran cukup penting sang agen yang sangat berpengalaman yang bernama Syam Kamaruzaman. Sebagai diulas oleh Letkol (Pnb) Heru Atmodjo, jika G30S itu suatu gerakan militer yang serius, [bukan sekedar dirancang untuk gagal, hs], seharusnya dipimpin seorang jenderal seperti Brigjen Suparjo yang secara intelektual maupun pengalaman lapangan memadai. Salah satu kupasan mutakhir sejarah G30S ialah buku John
Roosa (2007) yang menganalisis apa yang disebut sebagai "dokumen Suparjo" yang juga dijuluki sebagai "jenderal merah." [sayang penulis belum berhasil mendapatkan buku ini]. Dalam buku Jenderal Nasution (1988), dokumen ini telah diulasnya secara singkat, antara lain sbb : (1) Tidak ada diskusi maupun rancangan Syam dkk menghadapi kegagalan gerakan, semuanya beres, pasti menang; (2) Setelah gagal, mereka bingung, tidak ada perintah jelas, pimpinan operasi tidak menarik kesimpulan apa pun; (3) Pasukan tidak mendapat makanan, bahkan ada yang minta ke Kostrad. Pasukan meninggalkan RRI tanpa ada instruksi; (4) Rapat memutuskan menghentikan perlawanan, masing-masing bubar, pulang, sambil menunggu situasi. Dari butir pertama, Jenderal Suparjo memposisikan dirinya berada di luar Syam dkk. Hal ini sesuai dengan kenyataan ia tidak ikut serta dalam serangkaian pertemuan persiapan yang dilakukan Syam dkk. Dari butir ini dan selanjutnya menjurus dan memperkuat kesimpulan, G30S dirancang untuk gagal. (Petikan dari Harsutejo, "Sejarah Gelap G30S," - revisi).
Serial G30S [7] TOKOH G30S, KOLONEL ABDUL LATIEF Oleh : Harsutejo Pemeran G30S ini juga pernah menjadi anak buah Suharto di Divisi Diponegoro. Ia ikut ambil bagian sebagai salah satu komandan kompi yang berani dalam SU 1 Maret 1949 di Yogya yang dipimpin Letkol Suharto. Akhirnya Latief menjadi Komandan Brigade Infanteri I Kodam Jaya, suatu kedudukan strategis. Sebagai Komandan Kostrad pun Suharto mendekati Kolonel Latief antara lain dengan mendatangi rumahnya ketika Latief mengkhitankan anaknya. Menurut Subandrio hal ini merupakan suatu langkah “sedia payung sebelum hujan”, suatu saat ia akan dapat memanfaatkannya. Di samping itu “Latief mengantongi rahasia skandal Suharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949” seperti yang tercantum dalam pembelaannya di depan Mahmilub pada 27 Juni 1978. Letkol Suharto tidak banyak mengambil bagian dalam SU itu, ia hanya enak-enak berada di garis belakang yang aman sembari makan soto di warung sebagai yang diceritakan Latief ketika pertempuran seru terjadi dan cukup banyak korban jatuh. Adegan ‘Suharto makan soto babat’ itulah yang disebut Subandrio sebagai “skandal Suharto”. Dalam pasukan Kapten Latief yang masuk ke Yogya dari Godean itu bergabung juga laskar Pesindo yang sudah bersiap di dalam kota di bawah pimpinan Supeno dan Pramuji, menurut AM Hanafi merupakan kekuatan militan serangan umum tersebut. Hubungan Latief Dengan Suharto Latief sendiri menyatakan karier kemiliterannya nyaris selalu mengikuti jejak Suharto. Pada gilirannya membuat hubungan Latief dan Suharto bukan lagi sekedar bawahan dan atasan, melainkan sudah sebagai dua sahabat. Suharto tahu Latief tak akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirinya. Sudah sejak setelah agresi kedua, Latief merasa selalu mendapatkan kepercayaan dari Suharto sebagai komandannya yakni memimpin pasukan pada saat yang sulit. Ketika Trikora pun ia masih dicari bekas komandannya itu, tetapi Latief sedang mengikuti Seskoad. Pada bulan Juni 1965 Mayjen Suharto meminta agar Latief dapat memimpin suatu pasukan di
Kalimantan Timur, akan tetapi Umar Wirahadikusuma menolak melepasnya karena tenaganya diperlukan untuk tugas keamanan di Kodam V Jaya. Di luar dinas Latief mempunyai hubungan kekeluargsaan yang cukup akrab dengan Suharto dan sering berkunjung ke rumahnya. Ketika Sigit, anak Suharto dikhitan, isteri Latief datang. Sebaliknya ketika Latief mengkhitankan anaknya maka Suharto dan Ibu Tien juga datang ke rumahnya. Bahkan pada 28 September 1965 ketika Latief berkunjung ke rumah Suharto di Jl HA Salim, ia membicarakan soal tukarmenukar rumah dinas. Latief menawarkan rumah dinas baginya di Jl Jambu bekas kedutaan Inggris yang lebih besar untuk ditukar dengan kediaman Suharto yang lebih kecil yang sedang ditempatinya. Menurut Subandrio, Suharto berhasil membentuk trio bersama kedua orang tersebut di atas, keduanya memiliki posisi strategis yang lebih tinggi dibanding trio yang pernah dibentuk sebelumnya bersama Ali Murtopo dan Yoga Sugomo yang telah menghasilkan dirinya ditunjuk sebagai Panglima Diponegoro, lalu naik pangkat menjadi Kolonel dengan menggeser calon kuat Kolonel Bambang Supeno yang pengangkatannya tinggal menanti tandatangan saja.
Kolonel Latief : “Jenderal Suharto Terlibat G30S!” Dalam pembelaannya Letkol Latief tetap menuduh Jenderal Suharto sebagai ikut terlibat dalam G30S. Ia tidak memiliki ilusi apa pun terhadap Jenderal Suharto yang sedang berkuasa, orang yang setiap saat dapat mengirimkan dirinya ke dunia lain atau membebaskannya, menilik dalam kenyataannya selama rezim militer Orba, Jenderal Suharto berada di atas hukum. Dapat disimpulkan ia memiliki suatu kesadaran politik cukup tinggi. Selama penahanannya Latief mengalami siksaan luar biasa seperti dipaparkan dalam pembelaannya. Menakjubkan ia masih bertahan hidup meskipun badannya cukup rusak, semangat hidupnya luar biasa. Setelah tekanan berbagai pihak di dalam dan luar negeri, ia baru dibebaskan dari penjara pada permulaan 1999. Dengan keadaan badan yang rapuh, ia terkena stroke, akan tetapi semangat hidupnya tidak pernah pudar. Sejak itu ia harus dibantu seorang “penterjemah” untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sekalipun demikian ia tetap aktif mengikuti berbagai pertemuan, seminar, menulis makalah. Dalam suatu kesempatan bertemu dengan penulis pada permulaan 2001, ia sedang menyelesaikan bukunya tentang SU 1 Maret 1949. Berbagai pertanyaan timbul terhadap kenyataan bahwa seorang Latief tidak dihukum mati oleh pengadilan yang sekedar mementingkan proses formal dan mengabaikan pembuktian material. Bahkan untuk tokoh yang masih menjabat sebagai menteri pada tahun 1965 seperti Aidit dan Nyoto, dengan entengnya ‘dibereskan’ oleh penguasa militer Orba. Rupanya pengadilan terhadap mereka tidak menguntungkan sang penguasa. Sebagian orang mencurigai Latief sebagai melakukan deal tertentu dengan Suharto, sampai saat ini tanpa bukti, atau barangkali menurut logika intelijen. “Seseorang di suatu tempat dalam rezim tampaknya menghendaki ia tetap hidup,” begitu tulis Carmel Budiardjo. Seseorang itu tidak bisa lain kecuali Jenderal Suharto. Untuk kepentingan apa ia menghendaki Latief hidup, bagian dari suatu deal? Macam apa kesepakatan itu, terlalu mahal untuk Latief dan terlalu riskan untuk Suharto, ini bila ditinjau dari kacamata setelah G30S. Tentu saja Suharto pun selama berkuasa dengan amat mudahnya setiap saat dapat melenyapkan Latief bagai menepuk nyamuk. Kenyataan bahwa Latief tidak dihukum mati, menimbulkan suatu spekulasi bahwa ia memiliki keterangan yang lebih sempurna yang disimpan di luar Indonesia dengan pesan supaya segera diumumkan jika ia dibunuh. Dalam majalah Far Eastern Economic Review 2 Agustus 1990 diberitakan memoar Latief disimpan di sebuah bank. Keterangan Latief memang memenuhi syarat untuk menyeret Jenderal Suharto sebagai terlibat G30S golongan A, sesuai Pasal 4 Keputusan Kopkamtib 18 Oktober
1965, semua orang yang terlibat secara langsung, mereka yang mengetahui rencana kup dan lalai melaporkan kepada yang berwajib. Ada satu hal lagi yang amat mencolok, Kolonel Latief ditangkap sepuluh hari setelah kegagalan gerakan, tetapi ia diadili 13 tahun kemudian pada 1978. Sedang vonisnya baru mendapatkan kepastian hukum pada tahun 1982! Latief merupakan saksi kunci yang dapat menggoyahkan kedudukan Jenderal Suharto. Pada masa permulaan bahkan pada tahun-tahun permulaan pengikut BK masih cukup kuat, maka diperlukan waktu bagi Suharto untuk mengkonsolidasikan diri dan kekuasaannya. Dengan kata lain Suharto memerlukan waktu, pendeknya faktor waktu amat penting dalam hal ini. Itulah sebabnya setelah usaha menyiksa dan mengisolasi Latief habishabisan selama 10 tahun tidak juga membunuhnya,
dengan berjalannya waktu ia tidak terlalu berbahaya lagi. Suharto sudah cukup kuat dan mampu mengangkangi hukum dengan mudah. Demikian ulasan Joesoef Isak yang sangat menarik, faktor waktulah yang diperlukan oleh rezim Suharto untuk menaklukkan kesaksian dan bahan apa pun yang dimiliki Latief. Sudah jauh-jauh hari kenyataan ini telah dimanipulasikan dengan keterangan juru bicara militer yang menyatakan Latief dengan sengaja tidak mematuhi perintah dokter [berhubung lukaluka yang dideritanya], sehingga ia tidak cukup sehat untuk muncul di pengadilan, sebagai disiarkan Kompas 26 Maret 1966. Peran apa sebenarnya yang telah dimainkan oleh Kolonel Latief, semata-mata sebagai seorang militer yang setia kepada Presiden Sukarno, seseorang yang terseret masuk ke dalam perangkap Syam, atau orang Suharto yang sepahnya dibuang setelah habis manis, atau yang lain? Kalau dia sepah yang dibuang seharusnya ia dilenyapkan setelah dikorek keterangan yang diperlukan kepentingan rezim, agar selanjutnya bungkam. Seseorang yang menamakan dirinya sebagai mantan intel tiga negara sekaligus RI-CIA-KGB mesinyalir Latief sebagai agen ganda, karena itu ia selamat terus (Detak 5 Oktober 1998:9). Masih dapatkah kita mengharapkan sesuatu yang lain di samping pledoinya di pengadilan, demi kepentingan sejarah bangsa? Sayang sampai meninggalnya tokoh ini pada 2005, tidak ada informasi baru yang disampaikannya. Trio Sel Komunis? Dalam berbagai diskusi informal tentang G30S sebagian orang mengutuk Latief sebagai pengkhianat karena telah melaporkan gerakan yang diikutinya sendiri kepada Jenderal Suharto. Hal ini perlu dipertanyakan apakah menemui Suharto sebagai bekas komandannya dan orang yang cukup dekat dengan dirinya itu inisiatifnya sendiri? Kalau bukan siapa yang memerintahkannya? Sebagian pihak menyatakan dia itu sebenarnya anggota trio sel bawahtanah PKI bersama Letkol Untung dan.... Jenderal Suharto di bawah binaan Syam [atau Aidit?] sebagai bagian dari BC PKI. Dalam hubungan ini tak aneh jika ada pihak yang menyebut Jenderal Suharto sebagai gembong PKI yang berkhianat. Ada cerita seorang tokoh yang tidak mau disebut namanya, pada permulaan Oktober 1965 menemui Aidit di Jawa Tengah ketika baru tiba dari Jakarta, DN Aidit menyatakan, “Wah celaka, kita ditipu oleh Suharto!” Di sepanjang kesaksiannya, Kolonel Latief tidak sekalipun menjatuhkan nama PKI, sangat kontras dengan Syam, Ketua BC PKI. Sayang hal-hal di atas tidak dapat dirujuk silang dengan narasumber lain maupun sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan [atau belum?]. Apakah kita akan mimpi mendapatkan tambahan keterangan dari Jenderal Besar (Purn) Suharto yang sedang didapuk sebagai koruptor hiu paling akbar di dunia dan baru memenangkan Rp 1 triliun di
Mahkamah Agung RI menghadapi majalah Time? (Dipetik dari Harsutejo, Sejarah Gelap G30S, revisi).
Serial G30S (7a) KOLONEL LATIEF, GEMBONG ATAU KORBAN? Oleh : Harsutejo Jika Latief semasa hidupnya sudi menjelaskan secara rinci, terbuka dan jujur dalam menjawab pertanyaan yang pernah diajukan kepadanya, mungkin akan lebih mudah mendudukkan dirinya, meskipun tetap saja akan terbuka kemungkinan kontroversi. Apalagi keterangan sejujur dan serinci apa pun yang diberikan setelah sekian puluh tahun terjadinya suatu peristiwa sejarah, tetap terbuka kemungkinan kerancuan. Sayang pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, yang diajukan ketika dia masih dapat berkomunikasi dengan cukup, tidak pernah dijawabnya dengan jelas. Dapat saya tambahkan bahwa pada tahun-tahun akhir hidupnya dia sulit berkomunikasi karena serangan stroke yang telah menutup harapan adanya keterangan berharga yang lain dari pihaknya, kecuali jika ada peninggalan tertulis yang belum pernah dipublikasikan. Pertanyaan tersebut di antaranya meliputi : (1) Dalam sejumlah pertemuan mereka yang menamakan diri Perwira Progresif (termasuk Latief) sebelum 1 Oktober 1965, dihadiri (bahkan dipimpin) sejumlah orang sipil yakni Syam, Pono dan Bono dari Biro Chusus (BC, ejaan lama) PKI. Apakah ini berarti konsep G30S dari PKI (baca: Syam/Aidit)? Bagaimana sebenarnya hubungan orang-orang militer ini dengan BC? Apa sekedar karena sama-sama alat revolusi sesuai dengan ajaran Bung Karno (BK) dan pendukung BK? Atau suatu komplotan? Hubungan ini diungkapkan dalam buku putih Orba sebagai komplotan PKI (atau sebenarnya komplotan Aidit?). (2) Dalam salah satu pertemuan (ke 5 pada 17 September 1965) anak buah Latief, Mayor Inf Agus Sigit, Dan Yon 203, mendebat arahan Syam tentang rencana G30S yang dipandangnya semrawut, tidak profesional. Usulan dia tentang penutupan jalan masuk ke Jakarta dari arah Bogor, Tangerang dan Bekasi pada saat gerakan, ditolak sebagai kekiri-kirian. Ia menyampaikan pertanyaan tajam, apa sebab Presiden tidak memerintahkan segera menangkap Dewan Djenderal (DD, ejaan lama)? Apa tidak mampu? Apa sebab orang-orang dalam pertemuan itu yang harus menangkapnya? Selanjutnya (karena tidak setuju) ia tidak lagi mengikuti pertemuan berikutnya, bahkan kemudian pasukannya tidak muncul. (3) Sebelum 1 Oktober Latief setidaknya menemui Jenderal Suharto dua kali. Siapa yang menugaskan dirinya? Apa benar dia datang di RS Gatot Subroto bersama Syam yang berada di tempat agak jauh seperti kesaksian Syam?
(4). Latief sebagai Dan Brigif I Kodam Jaya membawahi tiga batalion tetapi yang ikut bergerak bersamanya cuma dua peleton Detasemen Kompi Markas. Lalu peran apa sebenarnya yang dilakukannya pada 1 Oktober 1965, namanya tidak tercantum dalam daftar Komando Gerakan, tetapi “hanya” sebagai anggota Dewan Revolusi, sedang dari segi pangkat dia nomor dua setelah Brigjen Suparjo. Apa sebab gerakan dipimpin Letkol Untung, kenapa bukan Brigjen Suparjo yang paling tinggi pangkatnya? (5) Berbagai macam persiapan (misalnya gerakan dipimpin Letkol Untung yang baru lima bulan berada di pasukan Cakrabirawa/Jakarta, pasukan yang mengambil bagian dalam gerakan tidak jelas atau terlalu sedikit tidak seperti yang dilaporkan, logistik tidak memadai), dokumen-dokumen G30S tidak menyebut kedudukan BK. Dekrit No.1 menyebutkan,
“Dengan jatuhnya segenap kekuasaan Negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus demisioner”; dalam Keputusan No.2 disebut, “Berhubung segenap kekuasaan dalam Negara RI pada 30 September 1965 diambilalih oleh Gerakan 30 September...” lalu ada penurunan pangkat. Selanjutnya pasukan G30S membunuh tiga orang jenderal di tempat, membunuh sisanya di Pondokgede/Lubang Buaya. Semuanya ini mengarah pada suatu desain agar gerakan itu gagal. (6) G30S tidak mempunyai rencana alternatif, tetapi hanya ada satu rencana, itu merupakan permulaan kegagalan dari kacamata militer maupun politik seperti ditulis Jenderal Nasution. Atau ini sebenarnya bagian dari skenario karena G30S memang dirancang untuk gagal? Mantan Kolonel Inf Latief tidak pernah menjawabnya sampai maut menjemputnya pada 6 April 2005 di rumahnya di Tangerang. Kontroversi sejarah G30S masih akan panjang. (Dari berbagai sumber dan narasumber).
Serial G30S [6] TOKOH G30S, LETKOL UNTUNG Oleh : Harsutejo Tokoh ini tipikal seorang militer lapangan, sama sekali bukan tipe intelektual dengan otak cemerlang yang mampu melakukan langkah manipulasi canggih penuh perhitungan. Ia anak bodoh tetapi berani dan setia pada Sukarno. Hal ini amat berbeda dan berbalikan dengan Jenderal Suharto beserta beberapa pembantunya seperti Ali Murtopo [dan Yoga Sugomo] Begitu analisis Ben Anderson.. Sekalipun demikian ia salah satu lulusan terbaik Akademi Militer. Letkol Untung salah satu pelaku G30S yang sebelumnya pernah menjadi anak buah Suharto di Jawa Tengah dalam Divisi Diponegoro. Ia pun pernah menjadi anggota “Kelompok Pathuk” di Yogya meskipun bukan dalam kelas yang sama dengan Suharto atau Syam. Mereka berpisah pada tahun 1950, kemudian bertemu kembali pada tahun 1962 ketika bersama bertugas merebut Irian Barat, ia berada di garis depan. Mendengar kisah keberaniannya selama bertugas di medan Irian, ia dianugerahi Bintang Penghargaan oleh Presiden, lalu ditarik menjadi Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, suatu kedudukan cukup strategis. Sebelumnya ia pernah menjabat Komandan Yon 454 Diponegoro, pasukan yang memiliki kualitas yang kemudian terlibat G30S. Letkol Untung menikah pada umur yang agak terlambat pada akhir 1964. Acara perkawinannya dilaksanakan di tempat cukup jauh di daerah udik di desa terpencil Kebumen. Sekalipun demikian Mayjen Suharto memerlukan hadir bersama isterinya ke tempat yang ketika itu tidak begitu mudah dicapai. Ia merupakan satu-satunya perwira tinggi yang datang, ini merupakan kehormatan besar bagi Untung dan menunjukkan hubungan keduanya cukup akrab. Bahkan yang mempertemukan Untung dengan calon isterinya ialah Ibu Tien Suharto. Soal kehadiran Suharto ini tidak pernah diungkapkan olehnya sendiri yang memiliki ingatan tajam itu, tetapi toh terekam dalam sebuah berita koran Pikiran Rakyat. Letkol Untung pernah dikirim belajar ke AS, tentunya CIA memiliki cukup catatan tentang dirinya sehingga ia dapat direkomendasikan. Seperti tercantum dalam catatan laporan CIA tertanggal 1 Oktober 1965 dalam CIA 2001:300, memorandum untuk Presiden Johnson bahwa Untung memiliki “military police background and was trained in the United States”. Sementara orang menyebut catatan CIA ini tidak akurat karena Untung tidak pernah belajar ke AS. Banyak pihak menyatakan ia seorang muslim yang taat, sangat muak dengan korupsi dan tingkah laku kehidupan sejumlah perwira tinggi.
Menurut David Johnson, Letkol Untung bukanlah tergolong pada apa yang disebut “perwira progresif”, ia pun bukan tergolong perwira yang tidak puas. Ia lebih tergolong sebagai seorang militer profesional yang berhasil. Ia pun menunjukkan tanda-tanda memiliki pandangan anti komunis. Selama beberapa bulan berkumpul di Penjara Cimahi, Bandung, Subandrio mencatat bahwa Untung bukan orang yang menyukai masalah politik, ia tipe tentara yang loyal kepada atasan. Ia risau dengan adanya isu Dewan Jenderal yang hendak menggulingkan Presiden Sukarno. Kepribadiannya polos dan jujur, hal ini antara lain dibuktikan dengan kenyataan, sampai detik terakhir sebelum eksekusinya, ia masih percaya vonis mati terhadap dirinya tidak mungkin dilaksanakan.
“Percayalah Pak Ban, vonis buat saya itu hanya sandiwara”, ujarnya kepada Subandrio. Ia percaya Suharto mendukung tindakannya terhadap para jenderal dan akan memberikan bantuan seperti dijanjikannya. Dalam persidangan Letkol Untung terungkap ia baru mengenal Syam dan Bono ketika dipertemukan oleh Mayor Udara Suyono kepada sejumlah perwira dalam pertemuan pertengahan Agustus 1965 sebelum gerakan. Untung yang tidak pernah sepenuhnya percaya kepada Syam, mencoba melakukan penyelidikan tentang hubungan rahasianya dengan ketua PKI. Hal ini tidak berlanjut, dan menganggap lebih bijak untuk tidak menantang Syam berhubung ia terdesak waktu bagi penyelesaian agendanya sendiri. Bagi Letkol Untung agenda mereka adalah mengambil langkahlangkah untuk menggagalkan kudeta Dewan Jenderal serta melindungi Presiden Sukarno. Kudeta itu diyakininya akan terjadi pada 5 Oktober 1965. Berdasarkan kesaksian Mayor AU Suyono maka dapat disimpulkan adanya berbagai pertentangan di antara tokoh gerakan dengan ketegangan yang kian meningkat serta bermacam perbedaan pendapat selama berjalannya waktu yang mendekat. Letkol Untung menjadi cemas dan mungkin mempertimbangan untuk menghentikan semuanya. Rencana gerakan semula adalah tanggal 25 September, tetapi karena pasukan dari Jawa Timur belum tiba maka gerakan ditunda sampai 30 September. Dapat disimpulkan Untung bukanlah seorang komunis bawah tanah. Jika ia seorang komunis semacam itu, ia mungkin sekali akan mendapatkan akses lebih mudah untuk menghubungi langsung ketua PKI DN Aidit untuk memastikan kedudukan Syam yang sebenarnya. Andaikata ia seorang komunis demikian maka dalam kedudukan dan pangkat yang disandangnya ia bakal memiliki serangkaian pendidikan dan pengalaman politik yang cukup memadai yang akan dengan mudah membuang ilusi pribadi terhadap Jenderal Suharto, bahwa Suharto telah berkhianat terhadapnya bagi keuntungan diri dan kelompoknya. Dengan begitu ia akan menyadari kesalahan analisisnya terhadap Suharto. Ia seorang prajurit yang setia kepada Bung Karno. Dokumen yang terkenal dengan Cornell Paper menyebutkan sebelum peristiwa telah bertahun-tahun, Sukarno, para jenderal [AD], pimpinan komunis dan golongan lain telah terjerat dalam manuver politik yang rumit. Semua itu secara keseluruhan menyebabkan Letkol Untung melakukan aksinya. Letkol Untung dieksekusi mati pada tahun 1969 di Cimahi. Demikianlah nasib seorang prajurit yang naif politik itu tetap memendam ilusi pribadi besar sampai saat terakhir, yang pundaknya telah menjadi panjatan sang manipulator. Adatah itu memang realitas kehidupan di sepanjang sejarah. Pemeo menyatakan itulah politik dalam kenyataan telanjangnya, menghalalkan segala cara. (Petikan dari Harsutejo, “Sejarah Gelap G30S” / revisi).
Oleh: Harsutejo
GERWANI
Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) didirikan pada 1954, sedang cikal bakalnya sudah berdiri pada 1950. Organisasi ini sangat aktif sampai tragedi 1965, terutama di kalangan rakyat kecil dari perkotaan sampai pedesaan. Para pemimpin Gerwani terdiri dari kaum intelektual cerdik pandai maupun kaum aktivis buruh dan tani. Mereka telah menghimpun kaum perempuan untuk berjuang bersama kaum laki-laki merebut hak-hak sosial politiknya. Di bidang pendidikan mereka telah mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak, utamanya untuk kalangan tak berpunya dengan bayaran kecil maupun gratis di seluruh pelosok negeri. Gerakan ini juga giat mendirikan tempat penitipan anak-anak bagi ibu pekerja dengan bayaran ringan maupun gratis. Gerwani merupakan organisasi kaum perempuan paling luas menjangkau seluruh pelosok Jawa khususnya. Mereka memberikan pendidikin kesadaran akan hak-hak perempuan termasuk hak-hak politik dan kesadaran politik. Mereka aktif juga dalam kesenian, kursus masak-memasak, pemeliharaan bayi dan anak, kesehatan perempuan dan anak-anak. Pendeknya organisasi ini telah melakukan pemberdayaan perempuan di seluruh kalangan, utamanya kaum buruh dan tani serta kaum pinggiran, sesuai dengan cita-cita Ibu Kartini. Gerwani ini pula yang menjadi primadona sasaran fitnah keji rezim militer Orba dengan segala macam dongeng horornya. (Lihat Lubang Buaya). Pertama-tama propaganda hitam Orba pada 1965 dimulai dengan menyerang Gerwani habis-habisan sebagai bagian dari serangan terhadap PKI. Rusaknya nama dan porak porandanya organisasi perempuan ini berarti rusak dan lumpuhnya separo organisasi kiri Indonesia. Setelah itu dilakukan serangan fisik terhadap PKI dan seluruh organnya sebagai bagian penumpasan lebih lanjut pada 1965/1966. Tidak aneh jika kekejaman terhadap tapol perempuan anggota Gerwani maupun yang didakwa Gerwani dilakukan dengan amat kejamnya, sering lebih mengerikan karena harkat perempuannya. Seperti disebutkan dalam studi Dr Saskia Eleonora Wieringa, mungkin tak ada rekayasa lebih berhasil untuk menanamkan kebencian masyarakat daripada pencitraan Gerwani sebagai gerakan perempuan kiri yang dimanipulasi sebagai “pelacur bejat moral”. Kampanye ini benar-benar efektif dengan memasuki dimensi moral religiositas manusia Jawa, khususnya kaum adat dan agama. Kaum perempuan tidak hanya mengalami penderitaan karena diciduk, ditahan, dipenjarakan, dibuang, disiksa, tetapi juga ditelanjangi dan diperkosa bergiliran dan dilecehkan martabat kemanusiaannya, dihancurkan rumahtangganya, pendeknya mereka mengalami penderitaan luar biasa lahir dan batin. Perkosaan telah menjadi kecenderungan umum para petugas keamanan ketika berhadapan dengan tapol perempuan. Sering pelecehan seksual dan perkosaan terhadap tapol perempuan menyebabkan kehamilan dan yang bersangkutan melahirkan di tempat tahanan. Penderitaan itu menjadi lebih lengkap lagi karena mereka melihat kehancuran keluarga dan nasib anak-anaknya, terpisah-pisah di tempat yang berbeda-beda dengan kondisi terpuruk yang berbeda-beda pula dengan perlakuan buruk negara dan masyarakat yang diprovokasi. Tak jarang para ibu ini telah kehilangan jejak
anak-anaknya selama bertahun-tahun setelah dibebaskan dari penjara, bahkan sebagian sampai saat ini. Tak jarang pula setelah orangtua mereka dibebaskan, anak-anak yang berkumpul kembali dengan orangtuanya, terutama dengan ibunya, anak-anak memusuhi dirinya karena merasa menjadi korban perbuatan ibunya, suatu penilaian amat tidak adil. Itulah salah satu buah indoktrinasi menyesatkan rezim Orba selama bertahun-tahun yang sangat merusak.
Suami seorang perempuan kembang desa di Purwodadi yang anggota BTI ditangkap pada November 1965, kemudian dibuang ke Pulau Buru. Setiap malam sang isteri kembang desa ini digilir diperkosa oleh pamong desa setempat, tentara, pentolan ormas agama dan nasionalis. Bahkan suatu kali datang seorang tokoh penjagal kaum komunis yang ketika malam datang menidurinya dengan pakaian berlumuran darah dan kelewang yang besimbah darah pula. Ini bukan dongeng horor model Lubang Buaya, tetapi sejarah horor, sejarah hitam legam kaum militer Orba sebagai panutannya yang telah menciptakan kondisi dan konsep kebuasan tersebut. (Baca buku John Roosa cs [ed], Tahun yang Tak Pernah Berakhir, Elsam, Jakarta, 2004). Sungguh nama baik Gerwani yang telah mengabdikan dirinya untuk Ibu Pertiwi dan rakyat kecil umumnya itu, sebagai kelanjutan cita-cita Ibu Kartini telah dinodai dan dirusak habis-habisan dengan fitnah jahat tiada tara. Dengan upaya bersama semua pihak yang peduli, terlebih lagi kaum sejarawan dan aktivis perempuan, hari depan negeri ini akan memberikan tempat yang layak bagi Gerwani dalam sejarah bangsa.
Mencari Dalang Gerakan 30 September 1965
[Urgensi Rekonstruksi Sejarah Kita] Oleh Eep Saefulloh Fatah Universitas Indonesia Salah satu episode sejarah kita yang masih remang-remang, bahkan gelap, dan karenanya mengundang kontroversi yang tak habis-habis hingga kini adalah “Gerakan 30 September 1965” (G30S1965) – atau “Gerakan 1 Oktober” (Gestok), atau apapun Anda mau menamainya *[1]. Salah satu pertanyaan utama yang jawabannya hingga sekarang masih kabur dan menggantung adalah: Siapa sesungguhnya dalang dari gerakan itu? Partai Komunis Indonesia (PKI), Sukarno, Soeharto, Angkatan Darat (AD), kekuatan(-kekuatan) asing, atau siapa? Di masa Orde Baru, ketika negara memposisikan dirinya sebagai pemonopoli tafsir atas sejarah, kita hanya diperkenankan mengakses satu versi tunggal produk negara. Menurut versi ini, pihak yang paling bertanggung jawab atas G30S1965 adalah PKI. Singkatan G30S/PKI pun dimassalkan sebagai penamaan resmi peristiwa itu. Sepeninggal Soeharto, dalam rentang waktu lebih dari tujuh tahun ini, negara tak lagi berkuasa menjadi pemonopoli tafsir atas sejarah. Maka beragam versi tentang episode gelap sejarah ini pun mulai termasalkan, bisa diakses secara leluasa oleh masyarakat. Berbagai literatur yang berusaha memotret peristiwa tersebut dengan perspektif yang beragam dan dalam beberapa hal saling bertentangan, diterjemahkan dan diterbitkan ulang. Belakangan, kekayaan pemahaman kita atas peristiwa itu bahkan diperkaya dengan terbitnya sejumlah memoir, biografi dan otobiografi yang ditulis oleh atau tentang tokoh-tokoh yang sedikit banyak berkaitan – langsung maupun tidak – dengan peristiwa itu. Maka, sebetulnya secara otodidak siapapun bisa melakukan rekonstruksi atas episode sejarah yang belum juga terang itu. Sekalipun demikian, sejatinya belum ada upaya resmi, terlembagakan yang sungguhsungguh, sistematis, terorganisasi, seksama untuk melakukan rekonstruksi sejarah di seputar peristiwa tragis itu. Tulisan ini berusaha menggarisbawahi urgensi rekonstruksi sejarah peristiwa G30S1965 untuk mendudukkan sejarah secara patut sebagai pijakan penting bagi perebutan masa depan yang lebih demokratis, adil, dan terbuka. Memfokuskan diri pada diskusi soal dalang G30S1965, tulisan ini akan dibuka dengan pengungkapan kembali berbagai versi yang sempat beredar tentang G30S1965. Bagian berikutnya merekonstruksikan perdebatan yang terjadi di penghujung Orde Baru (akhir 1980-an hingga akhir 1990-an) yang dikristalisasi oleh terbitnya versi resmi Orde Baru yang lebih dikenal sebagai Buku Putih. Akhirnya, akan digarisbawahi unsur-unsur gelap dalam sejarah G30S1965 yang masih tersisa sepeninggal Soeharto
hingga hari ini. Masih terus tersisanya sisi-sisi gelap ini menggarisbawahi betapa penting dan mendesaknya rekonstruksi sejarah atas peristiwa G30S1965 itu. [1]
Tulisan ini akan menggunakan istilah Gerakan 30 September (G30S) sebagai istilah yang netral, bertolak dari fakta sejarah bahwa geger berdarah di tahun 1965 ini memang bermula secara konret dari gerakan yang terjadi pada 30 September 1965. Istilah lain, misalnya G-30-S/PKI, akan digunakan sejauh memang tercantum dalam kutipan langsung dari literatur yang digunakan.
Beragam Versi Sebagai sebuah peristiwa besar, G30S1965 telah mengundang perdebatan politik dan akademik yang cukup ramai. Berikut adalah beberapa contoh analisis terkemuka mengenai peristiwa berdarah itu yang ditulis oleh beragam kalangan dengan beragam perspektif. [1]
Artikel Hall dan Cornell Paper Tak lama setelah peristiwa G30S1965, setidaknya ada dua analisis yang muncul dari pengamat asing yang, menariknya, keduanya bertentangan. Dalam Reader's Digest edisi November 1966, Clerence W. Hall menggambarkan G30S1965 sebagai manuver PKI dan Sukarno untuk melanjutkan skenario politik yang telah mereka susun selama Demokrasi Terpimpin. Dalam versi Hall, PKI dan Sukarno adalah dalang di belakang peristiwa berdarah itu. Nyaris bersamaan dengan publikasi tulisan Hall, muncul Cornell Paper; makalah Benedict R.O.G. Anderson dan Ruth McVey berjudul A Preliminary Analysis of The October 1, 1965, Coup in Indonesia (1966). Anderson dan McVey menyimpulkan bahwa G30S1965 adalah persoalan intern Angkatan Darat. PKI bukanlah dalang. Menurut versi ini keterlibatan PKI terjadi dalam saat-saat akhir, itupun karena PKI "dipancing untuk masuk" dan akhirnya benar-benar terseret masuk. Keterlibatan PKI, menurut Cornell Paper, hanya bersifat insidental belaka. Banyak yang meragukan kesahihan artikel Hall maupun Cornell Paper. Kedua analisis ini dibuat pada saat Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) masih menyidangkan para pelaku G30S1965 dan banyak dokumen belum terungkap. Wajar jika Cornell Paper -- yang memang lebih terkenal ketimbang artikel Hall -pun mendapatkan reaksi dari pelbagai penjuru.
[2] Bantahan terhadap Cornell Paper Dari dalam negeri, dua tahun setelah publikasi Cornell Paper, muncul bantahan dari Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh melalui buku The Coup Attempt of The September Movement in Indonesia (1968). Ismail Saleh dan Notosusanto membantah versi Anderson dan McVey dengan menunjukkan bahwa PKI lah yang mendalangi kup yang gagal di penghujung September itu. Menurut versi ini, Angkatan Darat sama sekali tidak menduga akan terjadi peristiwa berdarah itu. Dengan begitu, versi ini membantah analisis Anderson dan McVey bahwa peristiwa itu adalah ekspresi persoalan intern di dalam tubuh Angkatan Darat. Pada tahun yang sama (1968) terbit pula buku John Hughes berjudul The End of Soekarno. A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild. Buku ini menunjukkan G30S1965 lebih sebagai kup PKI daripada persoalan intern Angkatan Darat. Hughes -- sebagaimana Ismail Saleh dan Notosusanto -- melihat militer sebagai penyelamat keadaan, bukan dalang di belakang tragedi besar itu.
Bantahan terhadap Cornell Paper juga datang dari Anthonie C.A. Dake melalui dua karyanya: In The Spirit of Red Banteng dan The Deviuos Dalang: Sukarno and the So-Called Untung Putch. Eyewitness Report by Bambang S. Widjanarko. Dake menilai bahwa Sukarno lah dalang G30S1965. Sukarno -- menurut Dake -tidak sabar menghadapi tokoh-tokoh Angkatan Darat yang tidak suka program revolusinya. Melalui konspirasinya dengan kekuatan komunis -- "musuh" Angkatan Darat sepanjang Demokrasi Terpimpin -- Sukarno merasa perlu untuk melakukan "pembersihan". Versi Dake tersebut memperoleh dukungan antara lain dari David Lowenthal seorang profesor ahli Soviet-Jerman. Dengan mendasarkan diri pada dokumendokumen otentik pemeriksaan Widjanarko, Lowenthal menunjukkan secara eksplisit keterlibatan Sukarno dalam G30S1965. Menurut Lowenthal -sebagaimana dikutip Soerojo (1989; xxvii) -- Sukarno mengkreasi peristiwa itu untuk menghilangkan kerikil-kerikil yang mengganjal jalannya "revolusi yang belum selesai". [3] Keterlibatan Amerika Versi lain mengungkapkan CIA sebagai dalang di belakang peristiwa G30S1965. Versi ini antara lain diungkapkan melalui sebuah tulisan Peter Dale Scott -- Guru Besar Universitas California, Berkeley -- yang termuat dalam Pacific Affairs (1984). Setelah publikasi versi Dale, pada Juli 1990, kontroversi soal keterlibatan CIA kembali diungkap oleh Kathy Kadane, wartawati kantor berita States News Service Amerika Serikat. Kadane menyatakan bahwa CIA lah yang memberikan daftar 5000 nama tokoh PKI kepada TNI Angkatan Darat pada 1965. Tokoh-tokoh yang ada dalam daftar itulah yang kemudian dihabisi seusai kegagalan G30S1965. Sebelum muncul artikel Kadane, ada bahan lain yang mengungkapkan keterlibatan CIA, yakni buku CIA-KGB yang ditulis oleh Celina Beldowska dan Jonathan Bloch (1987). Dalam buku ini tertulis tegas: "pada 1965, CIA dengan sukses mengorganisir kampanye propaganda untuk menggulingkan Sukarno". Dua belas tahun sebelum terbitnya buku Beldowska dan Bloch -- tepatnya April 1975 -- dalam Konferensi "CIA dan Perdamaian Dunia," Winslow Peck (analis intelijen Dinas Keamanan AU Amerika) secara gamblang juga mengungkap keterlibatan CIA. Peck menyebut penggulingan Sukarno di akhir 1960-an adalah sukses CIA yang disokong oleh pelbagai pihak pro-Barat di Asia, terutama Asian Regional Organization. Versi keterlibatan Amerika -- terutama melalui CIA -- tersebut ditentang oleh sejumlah kalangan. Dari kalangan resmi pemerintah AS, Marshall Green -- Duta Besar Amerika di Jakarta yang menyaksikan sendiri perpindahan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto -- mengajukan bantahan melalui bukunya Dari Sukarno ke Soeharto: G 30 S - PKI dari Kacamata Seorang Duta Besar (1992). Dalam ulasannya -- dengan bahasa diplomasi yang kental -- Green menilai G30S1965 memiliki kaitan dengan gerakan komunis internasional yang saat itu memang sedang menggencarkan perluasan ideologi komunis di Asia tenggara, terutama melalui Vietnam dan Indonesia. Green bahkan menunjuk adanya sejumlah indikasi keterlibatan RRC di belakang manuver PKI yang gagal itu. Howard Palfrey Jones, mantan Dubes Amerika untuk Indonesia sebelum Green, juga memaparkan versi yang serupa. Dalam bukunya Indonesia: The Possible Dream (1971) Jones menggambarkan G30S1965 sebagai kudeta abortif
kekuatan komunis di Indonesia untuk melenyapkan pimpinan teras Angkatan Darat
serta lebih lanjut membangun pemerintahan kiri. Amerika, di mata Jones, tidak ikut serta mengkreasi kudeta itu atas nama kepentingan politik apa pun. Dari kalangan akademisi, bantahan semacam itu pernah datang dari H.W. Brands, asisten profesor pada sebuah Universitas di Texas. Melalui artikelnya, "The Limits of Manipulation: How the United States Didn't Topple Sukarno" (termuat di Journal of American History edisi Desember 1989), Brands membantah keterlibatan Washington dalam penumbangan Sukarno. Dengan menggunakan bahan yang sebagian besar diperoleh dari perpustakaan Lyndon B. Johnson, Brands misalnya mengungkapkan betapa Amerika "tidak mengenal Soeharto". Atas dasar itu, menurut Brands, adalah tak mungkin Amerika ada di belakang penggulingan Sukarno di penghujung 1960-an itu. Debat di Penghujung Orde Baru : Soegiarso, Manai, dan Buku Putih Dalam rentang waktu sekitar satu dekade terakhir Orde Baru, ada setidaknya dua perdebatan besar yang terjadi mengenai dalang G30S1965. Pertama, perdebatan yang terus berlanjut hingga akhir tahun 1980-an di sekitar penerbitan buku Soegiarso Soerojo, Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai. Kedua, kontroversi yang meramaikan terbitnya dua buku: karya Manai Sophiaan, Kehormatan Bagi yang Berhak, dan Buku Putih yang diterbitkan Sekretariat Negara (1996). Pandangan Soegiarso tentang G30S1965 tertulis di halaman 391 bukunya: "Kudeta itu dilakukan PKI dengan dukungan dari luar dan dari dalam negeri, di samping dukungan diam-diam dari Kepala Negara yang kebetulan juga seorang Marxis konsekuen sejak muda." Untuk mendukung pandangannya, Soegiarso menunjukkan argumen untuk mendukung teori berperannya PKI, adanya pelbagai dukungan terhadap PKI dan keterlibatan Sukarno. Dasar argumentasi Soegiarso kebanyakan didasarkan pada bukti-bukti yang tersertakan dalam keputusan-keputusan MPRS soal pidato Nawaksara Sukarno dan pelengkapnya maupun pada sejumlah indikasi yang ditemui Soegiarso dalam praktek Demokrasi Terpimpin. Lebih jauh Soegiarso bahkan sampai pada kesimpulan: "Maka menurut penulis, segalanya memang sudah diatur rapi, bertahun-tahun sebelumnya, berdasarkan suatu skenario tertentu. Siapa sutradaranya, menurut nalarku ya Pemimpin Besar Revolusi itu sendiri" (hal. 392). Soegiarso menguatkan tesisnya ini dengan menunjukkan betapa Sukarno tidak bersikap tegas menghadapi pemberontakan PKI 1948, memberi angin bagi pembesaran PKI sehingga berhasil menjadi salah satu partai di antara empat besar dalam Pemilu 1955, membangun Demokrasi Terpimpin yang memberi peluang kepada PKI untuk berkembang melalui konsep "kabinet berkaki empat", selalu memihak dan melindungi PKI dalam Demokrasi Terpimpin. Peranan Sukarno dalam G30S1965, menurut Soegiarso, adalah puncaknya. Buku Manai Sophiaan mengajukan versi yang bertentangan dengan versi Soegiarso. Manai secara gamblang menuturkan-ulang versi Sukarno sendiri tentang G30S1965. Bahwa peristiwa berdarah itu terjadi karena tiga faktor: (1) keblinger-nya pemimpin PKI; (2) lihainya kekuatan Barat atau kekuatan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme); dan (3) adanya "oknum yang tidak benar".
Menurut Manai, para pemimpin PKI menjalankan gerakan itu tanpa persetujuan dari bawah. Mereka terjebak oleh isu kudeta Dewan Jenderal. Berbeda dengan versi resmi selama ini -- yang menganggap PKI sendirilah yang merekayasa isu Dewan Jenderal itu -- Manai mencurigai intelijen Barat sebagai perekayasa isu. Para pemimpin PKI kemudian keblinger karena khawatir dengan kemungkinan kudeta yang akan dijalankan oleh para jenderal Angkatan Darat. Maka Biro Khusus PKI pun mendahuluinya dengan Gerakan 30 September. Karena kekhawatiran itu pula -menurut Manai -- PKI kemudian menjadikan para jenderal AD sebagai sasaran utama dan pertama yang harus mereka bersihkan. Lebih lanjut Manai juga menyebut soal kedekatan Amerika dengan pihak AD (A.H. Nasution adalah nama yang disebut Manai sebagai jenderal AD yang dekat dengan Amerika itu). Pihak-pihak yang dekat dengan Amerika inilah yang disebut Sukarno (dan juga Manai) sebagai "oknum yang tidak benar". Dengan memaparkan kedekatan Amerika-AD ini, Manai sepertinya ingin menunjukkan bahwa Amerika memang memiliki peran dalam pemanasan suhu politik saat itu. Para pemimpin PKI kemudian terpancing untuk mempercepat sebuah gerakan untuk menyelematkan kepentingan PKI di tengah suhu politik yang makin panas. Sementara Sukarno -- dalam pandangan Manai -- tidak terlibat dalam pergolakan yang terjadi sebagai akibat memanasnya hubungan PKI dengan Angkatan Darat itu. Sukarno tidak mengetahui, apalagi menjadi dalang, gerakan yang dilakukan para pemimpin PKI yang keblinger itu. Sukarno -- simpul Manai -- tak terlibat G30S1965. Jika Soegiarso dan Manai sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang tegas dan eksplisit, Buku Putih menghindari penyimpulan semacam itu. Buku Putih memang secara gambling menunjuk PKI sebagai dalang G30S1965. Berbagai anasir yang terlibat dalam gerakan ini, menurut Buku Putih, merupakan bagian dari kudeta (gagal) yang dikendalikan oleh PKI. Namun, berbeda dengan buku Manai dan Soergiarso yang memposisikan diri secara tegas menunjukkan dengan terang ketidakterlibatan dan keterlibatan Sukarno dalam G30S1965, Buku Putih mengambil posisi yang lebih "tersamar". Dari Buku Putih tidak akan kita temui tuduhan tegas soal keterlibatan Sukarno dalam peristiwa G30S1965. Bab VII buku ini -- dengan judul "Sikap Presiden Sukarno terhadap Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia" -- hanya menunjukkan fakta-fakta sejarah tentang ucapan dan tindakan Sukarno di seputar peristiwa itu. Dalam konteks itu Ada tiga alinea penting dalam Bab ini. Yakni : "Kenyataan yang terlihat dengan jelas adalah bahwa, baik pimpinan PKI maupun jajaran Biro Khusus PKI memanipulasikan secara cerdik untuk kepentingan PKI dan gerakan komunisme internasional seluruh peluang yang terbuka oleh kebijaksanaan politik Presiden Sukarno yang terpusat pada konsepsi Nasakom" (hal. 141). "Pada periode epilog G-30-S/PKI, banyak sikap/tindakan Presiden Sukarno yang bernada membela atau menguntungkan G-30-S/PKI. Sikap dan tindakan Presiden Sukarno tersebut, bahkan identik dengan saran-saran D.N. Aidit yang disampaikan melalui suratnya kepada Presiden Sukarno, setelah D.N. Aidit melarikan diri dan bersembunyi di Jawa Tengah" (hal. 147).
"Apa yang dilakukan oleh Presiden Sukarno setelah gagalnya G-30-S/PKI adalah mengarah kepada menyelamatkan organisasi PKI dan paham komunisme sebagaimana diinginkan oleh D.N. Aidit" (hal. 150). Dalam mengembangkan ketiga alinea penting itu, Buku Putih menyikapi keterkaitan Sukarno dengan G30S1965 dalam beberapa sikap berikut. Pertama, G30S1965 dinilai oleh Buku Putih sebagai klimaks dari manuver PKI untuk mengarahkan jalannya perpolitikan Demokrasi Terpimpin menuju "kemenangan PKI dan gerakan komunisme internasional". Dalam konteks ini, Sukarno tidak dinilai (secara eksplisit) sebagai aktor yang aktif dalam manuver itu. Sukarno hanya dieksplisitkan sebagai seorang aktor politik yang pasif. Sukarno hanya memberi peluang kepada PKI untuk memenuhi ambisi politiknya itu melalui konsepsi Nasakom. PKI lah yang dengan cerdik memanfaatkan konsepsi Sukarno itu untuk tujuan dan ambisi politiknya. Inilah yang membedakan Buku Putih dengan buku Manai dan Soegiarso. Jika Manai sama sekali membersihkan nama Sukarno, Soegiarso sebaliknya menempatkan Sukarno sebagai dalang, Buku Putih berhenti pada "kesimpulan yang mencari aman". Kedua, Buku Putih hanya memberi informasi mentah tentang sikap Sukarno di seputar peristiwa G30S1965. Buku Putih tidak menuding Sukarno, melainkan hanya mengajukan sejumlah indikasi tegas yang menunjukkan betapa Sukarno bersikap sangat lunak terhadap pelaku G30S1965. Sukarno -- yang hanya menganggap peristiwa besar itu sebagai "kejadian biasa dalam revolusi" -dinilai kompromistis terhadap para pelaku kudeta yang gagal itu. Ketiga, Buku Putih menampilkan -- sambil menyayangkan -- tindakan Sukarno yang membela PKI dan faham komunis dalam epilog peristiwa G30S1965. Buku Putih merepresentasikan sikap "pendukung Orde Baru" yang menyayangkan ketidakmauan Sukarno membumihanguskan PKI beserta kekuatan-kekuatan di seputarnya. Sebaliknya, Sukarno justru menunjukkan pembelaan yang tegas terhadap kekuatan komunis setelah kup PKI yang gagal itu. Dalam kerangka itu, Buku Putih menyajikan sejumlah fakta yang menunjukkan sikap dan tindakan Sukarno yang lunak terhadap PKI bahkan cenderung menyelamatkan partai komunis dan faham komunismenya itu. (Lihat Tabel) Tabel Pernyataan Sikap dan Tindakan Sukarno yang Lunak terhadap PKI Pernyataan Sikap 1 2 3 4 5
Pidato Pidato Pidato Pidato Pidato
kepada KAMI, 12 Desember 1965 13 Desember 1965 18 Desember 1965 HUT Dwikora, 21 Desember 1965 di depan Delegasi GMKI, 24 Desember
Tindakan
1
Tidak menindak Men/Pangau Omar Dhani sebaliknya mengizinkan Omar Dhani menginap di Istana Bogor dan memberi penugasan ke luar negeri antara 19-10 s.d. 20-12-1965
2
Tidak mengambil tindakan hukum terhadap pimpinan pelaksanaan G-30-S/PKI, Brigjen Soepardjo
3
Tidak menindak Aidit bahkan memberi tanggapan positif terhadap surat Aidit dari persembunyiannya di Jawa Tengah
4
Mengizinkan Njoto (anggota Politbiro CC PKI) menyampaikan sikap PKI terhadap masalah G-30-S-PKI dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora (6-10-65). Bahwa G-30-S/PKI adalah gerakan intern AD dan PKI mendukung pembersihan di dalam Angkatan Darat
5
Sukarno yang berjanji akan memberikan political solution terhadap masalah G30-S/PKI malah membentuk Kabinet 100 Menteri yang di dalamnya terekrut orang-orang yang jelas pro PKI.
6
Membubarkan KAMI pada 25 Februari 1966
7
Tatkala Sidang Umum IV MPRS memberi peluang kepada Sukarno untuk memberikan pengertian kepada rakyat tentang G-30- S/PKI, Sukarno justru menunjukkan keengganan dan kealpaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban konstitusionalnya; dan pertanggungjawaban Sukarno melalui pidato Nawaksara tidak cukup memberikan pertanggungjawaban atas terjadinya G-30-S/PKI bahkan tidak menyinggung peranan PKI dalam gerakan tersebut.
Urgensi Rekonstruksi Sejarah 1965 Setelah kejatuhan Soeharto, 21 Mei 1998, jalan bagi rekonstruksi peristiwa G30S1965 mulai terbuka. Sejauh ini, telah terbentuk setidaknya tiga modus operandi bagi upaya rekonstruksi ini. Pertama, diskusi terbuka melalui media massa yang menghirup kebebasan baru setelah berbagai kebijakan liberalisasi pers dijalankan. Kedua, penerjemahan dan penerbitan ulang dalam bahasa Indonesia berbagai versi – yang antara lain diringkaskan di bagian terdahulu – yang sebelumnya tak diperbolehkan diakses oleh masyarakat. Ketiga, penulisan memoir, biografi dan otobiografi yang ditulis oleh atau tentang para pelaku sejarah yang berkait langsung maupun tidak dengan peristiwa G30S1965. Karena Soeharto sudah tak lagi berkuasa, maka salah satu spekulasi yang banyak didiskusikan melalui tiga modus operandi itu adalah kemungkinan keterlibatan Soeharto di dalam peristiwa berdarah itu. Di masa awal reformasi, misalnya, sejumlah diskusi mengarahkan fokusnya pada terbukanya kemungkinan bahwa Soeharto, tokoh yang selama ini dikenal sentral sebagai pembasmi PKI, bisa jadi terlibat atau paling tidak mengetahui tapi membiarkan kup berdarah tersebut. Salah satu titik yang menjadi benang merah ke arah kesimpulan ini adalah kedekatan mantan presiden tersebut dengan tokoh-tokoh G30S1965, seperti Letkol Untung, Kol. Latief, dan Brigjen Soepardjo. Selain itu, Soeharto juga dikenal aktif di sebuah kelompok diskusi politik yang dikenal sebagai ''Kelompok Pathuk'', Yogyakarta di masa awal kemerdekaan. Di kelompok inilah ia mengenal Sjam Kamaruzaman dan Untung, dua tokoh lain yang menjadi tokoh kunci peristiwa G30S1965. Pengakuan Latief melalui pledoi pengadilan Mahmilub pada 1978, yang antara lain mengaku telah memberitahu Soeharto mengenai ''Dewan Jenderal'' serta rencana sekelompok perwira untuk mencegah percobaan kup untuk menyingkirkan Bung Karno, juga disinggung dalam laporan berbagai media. Tabloid Adil misalnya, mengutip Latief: ''Saya sudah lapor kepadanya bahwa malam itu (30 September) sejumlah jenderal akan diculik.”
Diamnya Soeharto (tidak melaporkan soal ini ke MenPangab Letjen Ahmad Yani), kedekatannya dengan tokoh-tokoh kunci G30S1965, membuat sejumlah orang membuat hipotesis mengenai kemungkinan keterlibatan Soeharto dalam peristiwa tersebut. Sebetulnya, ini bukan hipotesis baru. W.F. Wertheim, dalam Whose Plot? New Light on The 1965 Events yang diterbitkan pada 1979, telah menulis bahwa plot G30S1965 dirancang oleh sebuah komplotan dalam klik Angkatan Darat: Sjam, Kepala Biro Chusus Central PKI, yang (menurut Wertheim) bertugas membangun jaringan di tubuh Angkatan Darat. Menurut Wertheim, Biro Chusus bekerja bebas dari PKI sebagai partai dan organisasi. Aidit, Ketua Comite Central tak melaporkan kegiatan Sjam ke organisasi. Menurut tesis ini pula, klik antara Sjam dan Soeharto yang menyusup ke PKI itulah yang menjadi dalang dibalik peristiwa G30S1965. Tentu saja diperlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut terhadap tesis itu. Tetapi, bagaimanapun, reformasi telah memberi peluang bagi upaya pembongkaran kembali data-data sejarah di seputar peristiwa penting ini. Dalam sebuah analisisnya, sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, mencatat bahwa ada enam sampai tujuh versi yang berkembang dalam diskusi di awal masa reformasi itu. Ada versi yang mengatakan PKI dalang peristiwa tersebut. Ada versi yang menyebut dalangnya Sukarno. Ada versi yang mengatakan peran Soeharto tidak bisa diabaikan begitu saja dalam peristiwa tersebut. Ada versi yang mengatakan dalangnya adalah satu klik di AD. Ada pula versi yang mengemukakan faktor eksternal, yakni keterlibatan CIA dalam konteks perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Siapa yang merancang dan mengendalikan G30S1965 adalah satu sisi gelap sejarah yang hingga kini belum juga berhasil dibuat terang. Dalam kerangka ini, dibutuhkan upaya rekonstruksi sejarah yang seksama sehingga bisa terbangun versi yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara akademik sekaligus secara politik. Selain soal perancang dan pengendali G30S1965, sisi gelap lain yang perlu dibuat terang adalah mengenai jaringan pelaku, tentang mereka yang secara massif memang terlibat. Versi resmi pemerintah Orde Baru memposisikan siapa saja yang terkait dengan PKI atau bahkan sekadar gerakan kiri di masa itu, sebagai mereka yang terlibat dan mesti bertanggung jawab atas gerakan itu. Pendekatan gebyah uyah (generalisasi serta merta) ini terbukti mendatangkan masalah.*[2] Banyak sekali orang yang akhirnya diberi sanksi – yang bahkan berlapis-lapis hingga ke keturunan mereka secara bertingkat-tingkat – atas kesalahan yang tak mereka lakukan. Sebagai akibat dari pendekatan yang tak bertanggung jawab itu, terparaktikkanlah perlakuan politik yang tak manusiawi terhadap mereka yang diberi stigma “komunis”. Maka, upaya rekonstruksi sejarah bukan saja dibutuhkan untuk mengklarifikasi siapa saja yang selayaknya dimintai pertanggungjawaban atas gerakan berdarah itu, melainkan juga untuk merehabilitasi status politik dan hukum dari banyak sekali orang yang telah dimintai pertanggungjawaban untuk peristiwa yang sejatinya mereka tak ikut terlibat di dalamnya.
Sisi gelap lainnya yang juga membutuhkan upaya rekonstruksi dan penjawaban-ulang tak main-main adalah soal jumlah korban. Sejauh ini tersedia data jumlah korban yang beragam. Sumber-sumber resmi tentu saja menyebutkan jumlah korban yang minimal. Fact Finding Commission yang dibentuk segera setelah peristiwa G30S1965 terjadi, misalnya, menyebut jumlah korban 78.000 orang. Data itu jauh lebih kecil dari yang disebutkan oleh Kopkamtib – sebagaimana dikutip oleh Frank Palmos (“One Million
Dead?”, The Economist, 20 Agustus 1966) dan Robert Cribb (ed., The Indonesian Killings of 1965-1966, 1990) – yang menyebutkan jumlah korban sebesar 1 juta jiwa. Cribb (1999) sendiri menyebut 500.000 jiwa sebagai jumlah korban yang wajar. Sementara Iwan Gardono (dengan menjumlahkan dan merata-ratakan jumlah korban yang disebut oleh 39 literatur) menyebut angka 430.590 orang. Terlepas dari ketidaksepakatan mengenai jumlah korban itu, dibutuhkan upaya sungguh-sungguh untuk menelusuri kembali berbagai sumber sejarah yang tersedia guna memperoleh data jumlah korban yang kredibel. Dalam konteks kontroversi peristiwa G30S1965 yang tak kunjung habis, Asvi Warwan Adam (2005) pun menyebut 1965 sebagai “tahun yang tak pernah selesai.” Pengaruh tahun 1965 hingga sekarang tak kunjung menyurut. Bukan hanya itu, implikasi peristiwa di tahun itu terhadap kehidupan sejumlah besar orang hingga saat ini masih terus berjalan. Sejumlah mantan tahanan politik akibat peristiwa 1965 itu, misalnya, masih terus mencari keadilan hingga sekarang. Sejarah memang penting bukan ketika peristiwanya terjadi melainkan karena apa yang kemudian mengikutinya. Sejarah 1965 menjadi penting karena pengaruhnya terasa hingga waktu-waktu setelah itu, hingga saat ini. Celakanya, sejarah lazimnya dibuat oleh mereka yang menang. Setiap zaman pun akhirnya punya tuturan sejarah sesuai dengan pemegang kendali kekuasaan di masa itu. Lalu, bagaimana halnya dengan kita di hari ini, ketika demokratisasi terjadi dan semestinya kehidupan menjadi lebih transparan, terbuka dan bertanggung jawab? Demokratisasi sejatinya adalah usaha untuk mereposisi para pemegang kekuasaan sehingga akhirnya penguasa sesungguhnya adalah orang banyak. Benar bahwa tak pernah ada system demokratis yang secara ideal menjadikan orang banyak sebagai pemegang kedaulatan politik tertinggi senyatanya dan sejatinya. Namun demikian, sistem yang lebih demokratis seyogianya memfasilitasi perumusan ulang sejarah atas nama tingkat kejujuran, objektivitas dan akuntabilitas yang lebih terjamin. Maka, selayaknya, atas nama peningkatan kualitas demokrasi, upaya rekonstruksi sejarah peristiwa G30S1965 dilakukan segera secara terlembagakan, seksama, dan terorganisir. Pemerintah selayaknya menugaskan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk segera membentuk tim yang independen secara politik dan kredibel secara akademik/intelektual yang beranggotakan para ilmuwan – khususnya sejarawan – yang kompeten. Tim ini selayaknya bekerja secara profesional dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber sejarah yang ada, mulai dari literatur yang sesungguhnya kaya hingga para pelaku sejarah yang terkait dengan peristiwa G30S1965 yang masih hidup. Kita terlanjur mengenal peribahasa “bangsa yang besar adalah yang menghormati para pahlawannya”. Sesungguhnya, ada rumusan yang lebih tepat dan komprehensif: “Bangsa yang besar adalah yang pandai menghargai waktu sebagai tiga lipat masa kini : masa lalu sebagai alat peringatan dan memori bagi masa kini, masa kini sebagai tempat kerja keras dan memperbaiki diri, dan masa depan sebagai harapan masa kini.” Rekonstruksi sejarah peristiwa G30S1965 adalah salah satu (dari sekian banyak) pembuktian sebagai bangsa yang besar itu.
[2]
Sejumlah karya sastra telah (dengan caranya sendiri yang khas) telah mengeritik pendekatan ini dengan memperlihatkan betapa banyak orang yang tak berdosa akhirnya terkena getah G30S1965 dan mesti menjalani hukuman atas kesalahan yang tidak mereka buat. Untuk sekadar menyebut karya sastra
itu: trilogi Ronggeng Dukuh Paruk-nya Ahmad Tohari dan Para Priyayi-nya Umar Kayam.
Biodata Singkat Penulis Eep Saefulloh Fatah lahir di Cibarusah, Bekasi, 13 November 1967. Lulus sarjana S1 dari Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, dengan skripsi berjudul Negara dan Pengelolaan Konflik Orde Baru 1967-1988: Studi Atas Kasus Malari, Petisi 50, dan Tanjung Priok. Sejak 2000 menjadi mahasiswa program PhD di Department of Political Science, The Ohio State University, Columbus, Amerika Serikat.Pernah menjadi anggota MPR Utusan Golongan (1 Juli 1998 – 8 September 1998). Menjadi anggota Tim 11 (Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum, P3KPU) antara lain bersama almarhum Prof. Nurcholish Madjid, Prof. Miriam Budiardjo, Dr. Adnan Buyung Nasution, yang bertugas memverifikasi partai-partai politik calon peserta Pemilu 1999. Di tengah persiapan dan pelaksanaan Pemilu 1999, mendirikan dan memimpin Komite Pemberdayaan Pemilih (KPP), kemudian mendirikan dan memimpin konsorsium berbagai LSM dan aktivis dalam bentuk Keluarga Indonesia untuk Pemilu Damai (KIPD).Antara 1998-2000 pernah menjadi pemandu talk show radio, Hubungan Sipil Militer (dipancarkan melalui jaringan radio secara nasional), talk show TV, Wacana Pemilu (ANTV), dan Menuju Indonesia Baru serta Indonesia Baru (keduanya disiarkan langsung oleh RCTI, RCTI, TPI, ANTV dan Indosiar). Selain itu, aktif melakukan kegiatan riset, pendidikan publik dan penulisan. Menjadi anggota Dewan Riset Nasional (1999-2004). Antara tahun 1994-2004, menulis dan menerbitkan sepuluh judul buku tentang politik dan demokratisasi di Indonesia serta aktif menulis di jurnal ilmiah dan media massa Indonesia. Saat ini, selain berstatus sebagai staf pengajar di Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Depok, juga memimpin Lingkaran Persaudaraan Pemberdayaan Warga Negara (sejak 1999) dan Konsorsium Merebut Masa Depan Maritim Indonesia (sejak Januari 2005).
Sumber: Buku Antologi: "Tragedi Kemanusiaan 1965 - 2005";
Rekonstruksi dan Refleksi Tragedi ’65 Oleh : Baskara T. Wardaya, SJ Tahun 2005 merupakan tahun peringatan 40 tahun salah satu lembaran paling hitam dalam sejarah Indonesia, yakni Tragedi 1965. Dalam tragedi itu ada tujuh orang perwira tinggi Angkatan Darat ditangkap dan dibunuh sebagai akibat operasi militer yang diadakan oleh Letkol Untung Syamsuri dan kawan-kawan. Selang beberapa waktu kemudian ada ratusan ribu rakyat Indonesia yang dalam tempo beberapa bulan tewas dibantai oleh rekan-rekan sesama warga negara. Lebih lanjut, selama beberapa dekade berikut, ingatan akan tragedi yang terjadi pada tahun 1965-66 itu
terus diproduksi dan dikemas sedemikian rupa hingga menjadi alat efektif untuk melayani berbagai macam kepentingan kelompok. Oleh karena itu dalam berbicara mengenai Tragedi ’65 kita perlu merinci dan menyoroti tiga unsur penting yang tampak tak terpisahkan namun sebenarnya berbeda. Ketiganya adalah: (a) operasi militer Letkol Untung dkk, (b) pembunuhan massal; dan (c) produksi ingatan atas tragedi tersebut. Tanpa bermaksud membela atau menyalahkan PKI maupun berbagai pihak lain yang terlibat, tulisan ini dimaksudkan untuk mengajak para pembaca agar mau secara kritis berpikir ulang mengenai ketiga hal tersebut dan belajar dari refleksi atas ketiganya. 1.
Operasi militer Letkol Untung dan kawan-kawan. Ketika orang berbicara mengenai peristiwa G30S tahun 1965 biasanya versi yang secara resmi dan umum berlaku adalah sebagai berikut. Pada tanggal 30 September 1965 melalui Pasukan Cakrabirawa, PKI telah melancarkan kudeta dengan jalan membunuh tokoh-tokoh tertinggi militer Indonesia di Jakarta. Begitu kejamnya orang-orang PKI itu sehingga enam orang Jendral plus seorang Kapten telah menjadi korban. [Dalam salah satu operasi penangkapan, seorang Jenderal berhasil lolos dari upaya itu, namun putrinya tewas secara mengenaskan di tangan PKI.] Kekejaman PKI berlanjut di Lubang Buaya, dengan jalan menyayat-nyayat tubuh para Jendral. Sekelompok perempuan yang tergabung dalam organisasi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) bahkan memotong alat-alat vital para Jendral itu sambil menari-nari di tengah orgi yang disebut “pesta harum bunga”. Mata sebagian para korban juga dicungkil dengan alat khusus. Menurut versi resmi ini, karena PKI dipandang sebagai satu-satunya “dalang” dari peristiwa keji tersebut, maka “sudah selayaknya” bahwa ratusan ribu anggota PKI di manapun mereka berada dikejar dan dibunuh secara beramairamai. Pantas pula peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 itu disebut “G30S/PKI” dengan tekanan pada “PKI”-nya karena PKI merupakan pelaku utama. Juga, tepat kalau istilah yang dipakai adalah istilah “Gestapu” (Gerakan September Tigapuluh). PKI juga layak ditumpas karena sebelumnya mereka telah dua kali “memberontak” (tahun 1926/27 dan 1948), dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis yang ateis. Masih menurut versi di atas, siapapun yang telah berhasil “menyelamatkan” negara dan bangsa ini dari kaum komunis dengan jalan memimpin operasi pembantaian dan pemenjaraan massal atas mereka, “berhak” menjadi pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Tanpa kepemimpinannya (dan orangorang dekatnya) negeri ini akan terus menerus berada di bawah rongrongan kaum komunis yang kejam.....
Lepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan versi resmi di atas, tampak ada sejumlah kejanggalan atau misteri yang belum terjawab berkaitan dengan narasi mengenai apa yang terjadi di seputar tanggal 30 September dan awal Oktober 1965 itu. Misalnya saja soal tuduhan PKI sebagai pelaku utama G30S. Kita ketahui, PKI adalah organisasi sipil. Sementara itu tokoh-tokoh kunci dalam gerakan yang menamakan diri sebagai “Gerakan Tigapuluh September” (G30S) itu – yakni Letkol Untung, Kolonel Abdul Latief dan Brigjen Soepardjo – adalah justru personil-personil militer, khususnya dari kesatuan TNI-Angkatan Darat. Perlu diingat, Angkatan Darat sendiri sejak Pemilu 1955 telah makin sengit berlawanan dengan PKI. Penyebabnya antara lain adalah tingginya perolehan suara PKI sementara, dalam pemilu tersebut perolehan partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), yakni partai politik yang dipelopori oleh Angkatan Darat, amat kecil. Pertanyaannya, sedemikian hebatkah PKI sehingga meskipun merupakan organisasi sipil ia telah berhasil mempengaruhi atau
“membina” para perwira Angkatan Darat ini sehingga mereka tunduk dan mau melaksanakan rencana PKI untuk melawan kesatuannya sendiri? Dalam pledoinya, Kolonel Abdul Latief – Komandan Brigade Infanteri 1 Jayasakti Kodam V Jaya dan salah seorang tokoh kunci G30S – mengatakan bahwa sebelum dilaksanakannya operasi militer itu, pada tanggal 30 September 1965 sore ia telah melapor ke Pangkostrad Mayor Jendral Soeharto. Dikatakan bahwa Soeharto juga telah mengetahui rencana move militer itu melalui salah seorang bekas anak buahnya dari Yogyakarta yang bernama Subagiyo, yang menemuinya pada tanggal 28 September 1965. Pertanyaannya, mengapa Pangkostrad Soeharto tidak melaporkan rencana operasi militer itu ke atasannya, yakni Jendral Ahmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat? Atau mengapa ia tidak menyampaikan informasi tersebut ke Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi? Padahal ia tahu bahwa operasi militer itu adalah operasi besar dan serius, dan direncanakan akan berlangsung di Ibukota Negara. Pada waktu itu salah satu posisi paling penting dalam angkatan bersenjata di Indonesia adalah posisi Pangkostrad (Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) yang waktu itu dijabat oleh Mayjen Soeharto. Pertanyaannya, kalau G30S itu adalah gerakan PKI untuk melawan Angkatan Darat, mengapa Soeharto sebagai Pangkostrad tidak diapa-apakan? Terhadap pertanyaan ini ada dua kemungkinan jawaban : (a) Para pelaku G30S begitu bodoh sehingga mereka mengabaikan Soeharto dan pasukannya; (b) telah ada sikap “saling pengertian” antara para pelaku G30S dengan Soeharto, atau bahkan Soeharto merupakan bagian dari G30S itu sendiri. Mana dari kemungkinan ini yang lebih dapat diterima? Dalam konteks Perang Dingin tentu ada banyak negara yang senang atau sebaliknya khawatir dengan perkembangan politik di Indonesia waktu itu. Hal ini terutama berkaitan dengan kecenderungan politik Presiden Soekarno, soal konfrontasi Indonesia melawan Malaysia, perkembangan politis yang berujung pada “segitiga ketegangan” antara PKI, Bung Karno dan militer (khususnya Angkatan Darat). Sangat mungkin bahwa sejumlah negara, entah itu dari blok kapitalis pimpinan Amerika Serikat maupun kubu komunis yang dipelopori Uni Soviet dan Cina, ikut berkepentingan atas terjadinya perubahan mendasar dalam perpolitikan di Indonesia waktu itu.
Dengan demikian pertanyaannya, bukankah tidak mungkin bahwa ada sejumlah pihak asing yang – entah langsung atau tak langsung – ikut terlibat dalam aksi militer yang diperkirakan akan membawa perubahan mendasar itu? Kalau keterlibatan itu ada, benarkan PKI mampu mengorganisir berbagai kekuatan asing itu? Satu-satunya kaitan (link) yang menghubungkan Gerakan 30 September dengan PKI adalah Ketua Biro Khusus PKI, yakni Sjam Kamaruzzaman alias Sjamsul Qamar Mubaidah. Oleh PKI ia ditugasi untuk “membina” sejumlah anggota TNIAD agar mendukung PKI. Pertanyaannya, bagaimana dengan dugaan bahwa sebenarnya Sjam adalah sekaligus bertindak sebagai agen ganda yang juga bertugas memata-matai gerak PKI demi kepentingan kalangan militer? Kalau dugaan itu benar, bagaimana mungin posisi Sjam yang masih meragukan itu bisa dijadikan bukti bahwa PKI merupakan “dalang” dari operasi militer G30S? “Misteri” tentang Sjam ini menjadi lebih menarik jika diingat bahwa meskipun dituduh sebagai tokoh kunci PKI dalam G30S ia tidak dihukum mati seperti yang lain. bahkan di mana kini ia berada masih merupakan tanda tanya besar yang sepertinya tak seorang pun mau mengatakannya.
Sering dikatakan bahwa PKI adalah satu-satunya dalang dari operasi militer kelompok G30S. Pertanyaannya, benarkah bahwa dalang dari operasi militer itu tunggal? Tidak mungkinkah bahwa dalang dari peristiwa tersebut bukan satu melainkan beberapa? Mustahilkah bahwa operasi militer yang dilakukan oleh kelompok G30S itu merupakan muara dari berbagai kelompok kepentingan ( dari dalam maupun luar negeri) yang sama-sama berharap menguasai perpolitikan di Indonesia saat itu? Selanjutnya, tidak mungkinkah bahwa seandainyapun PKI terlibat, ia merupakan salah satu dari berbagai kelompok kepentingan itu, tetapi bukan satu-satunya? Menurut versi resmi di atas, apa yang terjadi pada malam 30 September-1 Oktober 1965 itu merupakan suatu “pemberontakan”. Maksudnya tentu saja pemberontakan yang dilakukan oleh PKI melawan pemerintah RI. Pertanyaannya, tepatkah penggunaan istilah “pemberontakan” itu di sini? Jawab atas pertanyaan ini penting, mengingat secara etimologis istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Istilah pemberontakan dalam bahasa Inggris adalah rebellion, yang berarti “an open defiance of or resistance to an established government” – suatu tindakan menentang atau resistensi secara terbuka terhadap pemerintah yang ada. Istilah itu perlu dibedakan dengan istilah coup d’etat (kudeta), yang berarti perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh tentara bersama sipil; dengan istilah pronounciamento yang berarti perebutan kekuasaan yang semua pelakunya adalah tentara; dan dengan istilah putsch yang pengertiannya adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok tentara. Dari definisi-definisi itu kelihatan bahwa operasi militer yang dilakukan oleh Letkol Untung dan kawan-kawannya itu lebih dekat dengan pengertian putsch daripada pemberontakan, karena tidak dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan hanya dilakukan oleh sekelompok tentara. Tetapi mengapa istilah yang dipakai oleh versi resmi selalu saja istilah “pemberontakan” dan bukan putsch? Itupun selalu dikaitkan dengan “pemberontakan-pemberontakan PKI” yang terjadi pada tahun 1926/27 dan 1948, biasanya tanpa pemahaman yang memadai tentang konteks dan kaitan antara dua peristiwa tersebut.
Selain pertanyaan-pertanyaan di atas, tentu masih ada sejumlah pertanyaan lain yang bisa diajukan terhadap versi resmi itu. Misalnya saja berkaitan dengan benar atau tidaknya kisah tentang pencungkilan mata para korban, atau tentang tarian orgi para anggota Gerwani yang berjoget sambil menyayat-nyayat bagian tubuh para Jendral militer. Bisa diajukan pula pertanyaan mengenai benar atau tidaknya pandangan bahwa TNI-Angkatan Udara merupakan bagian utama dari G30S. Sementara itu kaitan geografis antara Markas TNI-AU di Halim Perdanakusuma dengan lokasi pembuangan mayat para Jendral di Lubang Buaya juga sering kabur – atau sengaja dikaburkan. 2.
Pembunuhan Massal. Apapun jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul di seputar kejanggalan atau misteri versi resmi di atas, telah diketahui bahwa dalam waktu singkat operasi militer yang dipimpin oleh Letkol Untung dan kawan-kawan itu diketahui umum, dan pada tanggal 2 Oktober dinyatakan abortive atau gagal. Koran PKI Harian Rakjat sempat menyatakan dukungan kepada operasi militer Letkol Untung, tetapi siapa sebenarnya yang membuat pernyataan itu dan kapan konsep pernyataan itu dibuat, kini banyak diperdebatkan. Letkol Untung pun melarikan diri ke luar Jakarta. Bersamaan dengan itu tercerai-berai pula para bekas pelaku utama Gerakan Tigapuluh September. Sejak itu berlangsung masa yang relatif tenang, dalam arti tak terjadi pergolakan sosial besar-besaran di
masyarakat, meskipun di sana-sini muncul suasana tegang akibat pembunuhan para Jendral di Jakarta beserta berita-berita tentang itu. Pergolakan sosial baru terjadi sekitar tanggal 20-21 Oktober, ditandai dengan pembunuhan massal yang berlangsung di Jawa Tengah, khususnya di daerah Klaten dan Boyolali. Dengan kata lain, pembunuhan massal itu baru terjadi sekitar dua atau tiga minggu setelah berlangsungnya operasi militer yang dilakukan oleh kelompok G30S. Dan pembunuhan massal itupun terjadi secara bergelombang. Pada bulan Oktober pembunuhan terjadi di Jawa Tengah, selanjutnya pada bulan November merembet ke Jawa Timur, dan baru pada bulan Desember terjadi di Pulau Bali. Pembunuhan itu sendiri berlangsung secara sungguh keji dan sungguh massal. Pada dinihari tanggal 23 Oktober 1965, misalnya, di Boyolali ada sekitar 250 orang yang dibunuh secara beramai-ramai, termasuk seorang guru SD dan istrinya yang dilempar ke sumur dalam keadaan hidup-hidup. Dalam keadaan tak menentu, banyak warga keturunan Cina di Semarang, Yogyakarta dan Surakarta juga menjadi korban amuk massa. Tindakan kejam serupa terjadi di berbagai tempat lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan sejumlah lokasi di luar Jawa. Jumlah pasti tentang berapa korban yang tewas sulit ditentukan, tetapi umumnya berkisar antara setengah juta sampai satu juta jiwa. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa dari segi skala kekejaman dan jumlah, pembantaian massal 1965 di Indonesia merupakan salah satu kekejian kemanusiaan di luar perang yang paling mengerikan. Di sinilah terletak aspek tragedi dari apa yang terjadi pada tahun 1965-1966 itu. Yakni Pertama, bahwa tujuh perwira tinggi militer telah dibunuh – bukan oleh musuh dari luar Indonesia, melainkan oleh sesama warga negaranya, bukan di medan tempur melainkan di rumah atau lingkungan masing-masing.
Kedua, Pembunuhan atas para perwira itu disusul oleh pembantaian ratusan ribu (kalau tak mau dikatakan jutaan) atas warga bangsa ini – juga bukan oleh kekuatan asing, melainkan oleh rekan-rekan sesama warga bangsanya. Ketiga, Tak cukup berhenti disitu, pembantaian warga sipil dan militer tersebut dilanjutkan dengan pemenjaraan massal atas mereka yang dituduh sebagai punya kaitan dengan PKI, tanpa proses pengadilan. Hak-hak mereka sebagai warga negara dicabut oleh rekan-rekan sebangsa mereka. Selanjutnya mereka mengalami stigmatisasi yang akan merugikan secara sosial, politik dan ekonomi secara berkepanjangan. Hak-hak asasi mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara telah dilanggar dan terus-menerus dilanggar. Berkaitan dengan pembunuhan massal itu tentu ada banyak hal yang juga bisa dipertanyakan. Antara lain adalah, mengapa pembunuhan massal itu tidak berlangsung secara serempak, melainkan bergelombang atau bergiliran? Adakah faktor-faktor tertentu yang menjadi pemicu bagi mulainya pembunuhan massal itu di masing-masing daerah? Bahwa sejak diberlakukannya Undangundang Pokok Agraria (UUPA) dan UUBH (Undang-undang Bagi Hasil) pada tahun 1964 terjadi ketegangan antara PKI dan para tuan tanah memang betul; tetapi mengapa pembantaian di masing-masing daerah itu baru mulai terjadi pada tahun 1965 dan itupun pada bulan-bulan terakhir tahun tersebut dan awal tahun 1966? Di beberapa tempat, pembantaian berlangsung justru pada tahun 1967-
1968, saat ketika konon PKI telah berhasil ditumpas. Dan korbannya ternyata memang bukan hanya para anggota PKI. Mengapa? 3.
Produksi dan Reproduksi Ingatan. Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, tak dapat dipungkiri bahwa tampaknya memang terdapat unsur kesengajaan untuk mengarahkan atau bahkan memproduksi opini publik dan ingatan (memory) akan apa yang terjadi pada tahun 1965 itu menurut versi tertentu demi tujuan-tujuan tertentu pula. Misalnya saja penggunaan istilah “G30S/PKI”. Meskipun sebenarnya dalang yang sesungguhnya dari pembunuhan para Jendral itu belum jelas – atau bahkan setelah diketahui bahwa tokoh-tokoh kunci dari G30S itu adalah justru anggota militer – tetap saja digunakan istilah tersebut dengan maksud untuk memojokkan PKI. Bahkan penggunaan istilah “Gestapu” tampak sekali sengaja dilakukan untuk mengasosiasikan operasi militer yang konon didalangi oleh PKI itu dengan polisi rahasia Jerman Gestapo (Geheime Stat Polizei) yang terkenal kejamnya. Produksi ingatan akan apa yang terjadi pada tahun 1965 itu sudah dimulai ketika pada dua pekan pertama bulan Oktober hampir semua koran disensor, dan hanya koran-koran tertentu yang boleh terbit, khususnya harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha yang dikelola oleh Angkatan Darat. Melalui korankoran ini, dan melalui berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dikisahkan mengenai berbagai kekejaman PKI di Lobang Buaya, seperti kisah “pesta harum bunga”, kisah pemotongan alat-alat vital, serta kisah pencungkilan mata yang sampai sekarang belum terbukti itu. Dalam koran Angkatan Bersejata edisi 7 Oktober 1965, misalnya, dikatakan bahwa para Jendral itu “matanya dicongkel”. Padahal, Brigjen TNI dr Rubiono Kertapati yang mengetuai tim dokter yang melakukan autopsi atas para korban menyatakan dalam laporan visum et repertum-nya bahwa tak ada penyiksaan atas tubuh para korban. Lepas dari apakah orang setuju atau tak setuju dengan PKI, atau apakah sebenarnya PKI bersalah atau tidak, faktanya adalah bahwa hanya kisah-kisah resmi versi militer yang memojokkan PKI yang waktu itu boleh beredar. Bahkan ketika ada anggota TNI AD yang ditugaskan sebagai wartawan Kantor Berita Antara meliput kekejaman terhadap PKI ia malah “di-PKI-kan” dan dijebloskan ke penjara selama bertahun-tahun. Akibatnya, rakyat menjadi mudah disulut untuk melakukan tindakan massal dalam rangka menghabisi para anggota PKI atau yang diduga anggota PKI. Slogan yang beredar di masyarakat adalah “membunuh atau dibunuh” – persis slogan militer dalam perang. Pembunuhan massal pun terjadi, dan bagaikan Perang Baratayudha, bangsa Indonesia “mandi darah” saudara sendiri. Kemudian pembunuhan itu diikuti dengan pemenjaraan massal di Jawa mau pun di luar Jawa, dan hampir semuanya tanpa didahului oleh proses pengadilan yang memadai. Selanjutnya, ingatan akan apa yang terjadi pada tahun 1965 menurut versi resmi itu tidak hanya di-produksi melainkan juga terus di-reproduksi, karena produksi dan reproduksi macam itu menguntungkan sejumlah pihak, baik dari kalangan militer maupun sipil. Pembuatan, pemutaran dan pemaksaan untuk menonton film yang berjudul Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer pada tahun 1980-an hingga 1990-an hanyalah salah satu contoh. Dalam film yang berat sebelah dan bernada propaganda atas versi resmi itu ditunjukkan kekejaman yang terjadi pada dinihari 1 Oktober 1965 yang menurut film tersebut jelas-jelas dilakukan oleh PKI. Oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu produksi dan reproduksi ingatan menurut versi resmi atas Tragedi ’65 itu dipandang penting, karena hal itu dapat digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga mudah dikontrol. Ia menjadi semacam menara panotik-nya Foucault yang berfungsi sebagai sistem pengawasan yang dominan tapi tak mudah diduga. Pembubuhan kode “ET” (Eks
Tapol) pada KTP milik orang-orang yang melawan kebijakan penguasa, misalnya, membuat orang-orang itu ketakutan dan berpikir dua kali kalau tak mau tunduk pada pemerintah. 4.
Konsekuensi lebih jauh. Lebih daripada sekedar membuat takutnya orang-orang yang KTP-nya diberi kode “ET”, produksi dan reproduksi ingatan oleh penguasa yang bersifat sepihak juga memiliki konsekuensi lebih jauh bagi kehidupan bersama sebagai bangsa. Salah satunya ialah bahwa ingatan masyarakat akan apa yang terjadi pada tahun 1965 itu menjadi kabur dan campur-aduk. Masyarakat bahkan sulit membedakan antara (a) operasi militer yang dilakukan oleh Letkol Untung dan kawan-kawan dengan (b) pembunuhan massal terhadap rakyat Indonesia oleh rakyat Indonesia, serta (c) berbagai upaya produksi dan reproduksi ingatan akan Tragedi 1965 yang telah dimanipulasi. Kebiasaan memusatkan peringatan Tragedi ’65 pada bulan September adalah contoh bagaimana masyarakat mengira bahwa “puncak” tragedi itu ada pada bulan September. Seakan-akan pada bulan itu-lah tragedi tersebut terjadi. Padahal pembunuhan para Jendral itu terjadi pada dinihari hari pertama bulan Oktober, dan pada bulan Oktober pula mulai terjadi pembantaian massal di Jawa Tengah, yang kemudian terus berlangsung pada bulan Nopember, Desember, dst. [Kiranya sudah saatnya peringatan Tragedi ’65 digeser ke bulan Oktober atau setelahnya, supaya bangsa Indonesia bisa belajar untuk tidak saling membunuh]. Tidak lengkapnya ingatan masyarakat akan apa yang terjadi pada tahun 1965 itu juga membuat tidak adanya upaya hukum untuk secara serius mengadili para pemberi komando maupun para pelaku-lapangan atas pembantaian massal itu. Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa) yang diadakan pada waktu itu terkesan lebih dimaksudkan untuk memposisikan tokoh-tokoh PKI dan para pelaku G30S sedemikian rupa agar mudah dijatuhi hukuman (mati). Selain itu juga dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan terhadap mereka yang punya afiliasi dengan komunisme atau terhadap setiap gerakan kiri di negeri ini. Konsekuensi praktisnya ialah, kalau membunuh ratusan ribu orang saja dibiarkan, orang akan merasa tidak apa-apa ketika melakukan tindakantindakan lain yang sebenarnya jahat, tetapi yang ia pandang “lebih ringan” daripada apa yang terjadi pada tahun 1965 itu. Misalnya tindakan melakukan penculikan dan pembunuhan atas beberapa mahasiswa, mencuri beberapa milyar rupiah uang negara, menjual sumber-sumber daya alam ke negara lain, menaikkan harga kebutuhan pokok rakyat bawah secara berlebihan, atau memprovokasi konflik-konflik horisontal yang korbannya “hanya” beberapa ribu orang, dsb. Akibat selanjutnya adalah begitu banyak kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) berat yang tak pernah diselesaikan secara tuntas di pengadilan, entah itu berkaitan dengan masalah Maluku, Aceh, Poso, Tanjung Priok, Timor Leste, atau yang lain.
5.
Belajar dari Sejarah. Situasi demikian tentu tak dapat dibiarkan terus berlangsung. Perlu segera dicarikan jalan keluarnya. Jika tidak, keadaan akan terus memburuk dan masa depan Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa yang adil dan demokratis akan semakin dipertanyakan. Peringatan 40 tahun Tragedi ’65 adalah momentum yang amat berharga. Misalnya dengan menggeser puncak peringatan Tragedi 1965-1966 itu dari bulan September ke bulan Oktober atau sesudahnya. Peringatan macam itu bisa menjadi kesempatan bagi semua pihak, baik para sejarawan maupun masyarakat pada umumnya, untuk setiap tahun secara kritis meninjau dan merekonstruksi kembali apa yang terjadi pada pertengahan tahun
1960-an dengan segala kompleksitasnya. Lebih dari itu, peringatan macam itu akan mengundang kita untuk berefleksi dan belajar dari tragedi yang terjadi pada tahun 1965 itu, yang kekejamannya nyaris tak tertandingi dalam sejarah Indonesia dan yang dampaknya masih tetap mengganggu kehidupan bersama kita sebagai bangsa sampai sekarang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak takut untuk belajar dari sejarahnya sendiri.
Dalang Tragedi 1965 Baskara T Wardaya Menarik sekali, akhir-akhir ini wacana Tragedi 1965 mencuat lagi ke permukaan. Hal itu terjadi antara lain berkat terbitnya buku terjemahan karya Antonie Dake, Sukarno File: Berkas-berkas Sukarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan. Telah timbul pro-kontra di masyarakat atas isi buku itu. Belum lama berselang harian ini juga menurunkan dua artikel dan satu surat pembaca yang secara lugas menanggapi buku itu (Kompas, 3 dan 13/12/2005). Sedikit disayangkan, buku maupun kedua artikel itu lebih banyak berkisar pada pertanyaan-pertanyaan di seputar siapa sebenarnya dalang di balik operasi militer yang dilancarkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang menamakan diri Gerakan Tiga Puluh September pada 1 Oktober 1965. Sebagaimana diketahui, di bawah pimpinan Letkol Untung kelompok itu menjemput paksa sejumlah perwira militer di Jakarta. Penjemputan paksa itu berujung pada tewasnya sejumlah perwira tinggi dan menengah Angkatan Darat, yakni Aipda KS Tubun, dan Ade Irma Surjani Nasution. Siapa sebenarnya tokoh kunci operasi militer itu? Hingga kini masih merupakan misteri, dan hal itu telah menjadi fokus berbagai wacana, termasuk tulisan-tulisan di atas. Ratusan ribu Wacana demikian tentu amat perlu. Tetapi jika tidak hati-hati bisa menimbulkan kesan, tragedi tahun 1965 hanya terbunuhnya para tokoh itu. Padahal, tragedi tahun 1965 bukan hanya itu. Ada tragedi lain yang tidak kalah dahsyat, yakni dibunuhnya ratusan ribu warga masyarakat Indonesia beberapa saat setelah terjadinya peristiwa pembunuhan para petinggi militer itu apa pun justifikasinya. Mereka dibunuh di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan sejumlah tempat lain di Tanah Air. Kebanyakan dari mereka yang dibunuh itu adalah rakyat biasa yang kemungkinan besar tak ada
sangkut paut dengan operasi militer yang dilakukan Letkol Untung dan kawan-kawan di Jakarta. Dalam jumlah besar mereka dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan, sementara yang lolos dari eksekusi ditangkap dan dipenjara selama bertahun-tahun, juga tanpa proses pengadilan. Sejumlah tokoh militer dan politik yang diduga terkait operasi militer 1 Oktober 1965 itu memang diadili oleh suatu mahkamah khusus, tetapi sejauh mana pengadilan itu fair masih merupakan tanda tanya. Jumlah yang dibunuh itu begitu besar sehingga bisa jadi merupakan pembunuhan warga sipil terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah bangsa ini. Lepas dari siapa yang benar atau salah, pembunuhan itu mengingatkan, dalam sejarahnya bangsa kita pernah melakukan pembantaian terhadap sesama warga dengan cara dan dalam jumlah yang amat mengerikan. Karena itu, perlulah tragedi berdarah itu terus diteliti dan dipelajari sehingga tindakan di luar perikemanusiaan yang adil dan beradab seperti itu tak akan terulang di masa datang. Dalam konteks itu pula penting mencari tahu tidak hanya siapa dalang di balik pembunuhan 1 Oktober 1965, tetapi juga dalang di balik pembunuhan massal pada pekan-pekan terakhir tahun 1965. Penting pula mempelajari siapa yang terutama diuntungkan, serta apa saja dampak tragedi itu bagi Indonesia saat itu, kini dan di masa depan. Dalang pembantaian Secara teoretis, tampaknya tidak akan terlalu sulit menemukan dalang dari peristiwa itu, khususnya pada tingkat nasional. Fakta bahwa pembunuhan terjadi pada minggu ketiga Oktober di Jawa Tengah, bulan November di Jawa Timur, dan bulan Desember di Bali, menunjukkan, pembunuhan itu tidak terjadi secara spontan dan serempak. Terkesan ada koordinasi dan provokasi. Dengan kata lain, ada unsur koordinatordan provokator, dan itu penting untuk segera diketahui publik. Seorang perwira militer memang pernah memimpin dan mengoordinasikan operasi pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya, tetapi tampaknya dia lebih merupakan semacam komandan lapangan saja (Siregar: 1995). Besar kemungkinan, ada komando yang datang dari pihak yang lebih tinggi daripada dia di Jakarta. Kemungkinan macam itu tentu amat penting untuk secepatnya dikaji masyarakat. Jika dalam kasus operasi militer yang dilakukan Gerakan Tiga Puluh September dugaan tentang siapa dalangnya berkisar pada sejumlah pihak (seperti Bung Karno, PKI, Letkol Untung, Mayjen Soeharto, dan CIA), dalam kasus pembunuhan massal 1965 dugaan serupa bisa lebih dipersempit. Bung Karno tentu bukan dalangnya karena tak ada tanda-tanda dia pernah berpikiran membunuh secara massal anggota Partai Komunis atau partai politik apa pun di negeri ini. Letkol Untung juga bukan, karena pada 2 Oktober 1965 gerakan yang dipimpinnya telah gagal dan ia melarikan diri. PKI juga tidak karena justru merekalah korban pembunuhan massal itu. Akhirnya yang tinggal hanya sedikit kemungkinan, dan itu mendesak untuk segera diteliti lebih lanjut. Dengan begitu, diharapkan penelitian dan wacana tentang tragedi 1965 tidak lagi hanya berkisar pada pencarian dalang Gerakan Tiga Puluh September saja, tetapi juga dalang pembantaian massal 1965-1966. Dengan kata lain, bahkan jika dalang
dari operasi militer 1 Oktober 1965 telah ditemukan, masyarakat masih harus mencari siapa sebenarnya dalang dari pembunuhan massal 1965. Akhir kata, terpulang kepada masyarakat Indonesia (bukan hanya peneliti asing) untuk mencari dan menemukan siapa sebenarnya tokoh kunci di balik pembunuhan berskala besar itu. Terpulang kepada masyarakat, langkah apa yang mau diambil jika tokoh itu akhirnya ditemukan.
Tambahan Fakta Hubungan Soeharto dan tujuh Jendral korban G30S Pertama-tama perlu kita simak bagaimana hubungan Mayjen Soeharto dengan ketujuh jenderal rekannya yang kemudian menjadi korban pembunuhan G30S, menurut Letkol Untung mereka tergabung dalam Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Jenderal Nasution luput dari percobaan penculikan dan pembunuhan, sedang enam jenderal yang lain yang terbunuh, Letjen Ahmad Yani, Mayjen Suprapto, Mayjen S Parman, Mayjen Haryono MT, Brigjen Sutoyo, Brigjen Panjaitan. Ketika Kolonel Soeharto menjabat sebagai Panglima Diponegoro, ia dikenal sebagai sponsor penyelundupan dan berbagai tindak pelanggaran ekonomi lain dengan dalih untuk kesejahteraan anak buahnya. Soeharto membentuk geng dengan sejumlah pengusaha seperti Lim Soei Liong, Bob Hasan, dan Tek Kiong, konon masih saudara tirinya. Dalam hubungan ini Kolonel Soeharto dibantu oleh Letkol Munadi, Mayor Yoga Sugomo, dan Mayor Sujono Humardani. Komplotan bisnis ini telah bertindak jauh antara lain dengan menjual 200 truk AD selundupan kepada Tek Kiong. Persoalannya dilaporkan kepada Letkol Pranoto Reksosamudro yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Staf Diponegoro, bawahan Soeharto. Maka MBAD membentuk suatu tim pemeriksa yang diketuai Mayjen Suprapto dengan anggota S Parman, MT Haryono dan Sutoyo. Langkah ini diikuti oleh surat perintah Jenderal Nasution kepada Jaksa Agung Sutarjo dalam rangka pemberantasan korupsi untuk menjemput Kolonel Soeharto agar dibawa ke Jakarta pada 1959. Ia akhirnya dicopot sebagai Panglima Diponegoro dan digantikan oleh Pranoto. Kasus Soeharto tersebut akhirnya dibekukan krn kebesaran hati Presiden Soekarno. Nasution mengusulkan agar Soeharto diseret ke pengadilan militer, tetapi tidak disetujui oleh Mayjen Gatot Subroto (Subandrio 2000:10). Kemudian ia dikirim ke Seskoad di Bandung. Soeharto sendiri dalam otobiografinya mencatat persoalan itu sebagai menolong rakyat Jawa Tengah dari kelaparan, maka ia mengambil prakarsa untuk melakukan barter gula dengan beras dari Singapura. Ia tidak menyinggung sama sekali adanya tim penyelidik dari MBAD. Selanjutnya ketika Soeharto hendak ditunjuk sebagai Ketua Senat Seskoad, hal itu ditentang keras oleh Brigjen Panjaitan dengan alasan moralitas, artinya moral Soeharto sebagai manusia, apalagi sebagai prajurit, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Silang pendapat dengan Jenderal A Yani lebih serius, hal itu bersangkutan dengan bagaimana seharusnya peranan Kostrad dengan merujuk sejarah Kostrad (Crouch 1999:104). Demikianlah sedikit banyak Soeharto memiliki pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan dengan ketujuh rekannya tersebut dalam perjalanan kariernya.
Selama 32 tahun kekuasaannya para anggota geng Soeharto mendapatkan tempat terhormat yang setimpal, sebaliknya dengan lawan-lawannya termasuk Jenderal Nasution setelah dicopot sebagai ketua MPRS dan juga dengan Mayjen Pranoto yang kemudian ditahan bertahun-tahun tanpa proses. Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa Soeharto benar-benar tidak “sebodoh” yang diperkirakan Jenderal Nasution, juga tidak sekedar koppig seperti yang disebut oleh Bung Karno Tanggal 2 Oktober 65, 3 orang perwira intel Kodam V Jaya yaitu Ngatman, Teguh, dan Batara dibunuh di Jalan Arteri Jakarta Timur yang belum jadi. Siapa pembunuhnya tidak diketahui dan tidak tertangkap hingga kini. Ketiga perwira itu esok harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dengan masing-masing dinaikkan pangkatnya satu tingkat. Diduga mereka adalah anggota Biro Khusus yang tahu seluk beluk G30S proyek AD. S. Utomo
Letkol (Purn) Soehardi : Untung Sebenarnya Bernama Kusman OlehJulius Pour Salah seorang sosok misterius dalam Peristiwa G-30-S (Gerakan 30 September) namanya Untung. Dengan mendadak, dia muncul ke atas pentas. Dia tampil sebagai tokoh utama sekaligus pusat peristiwa. Tetapi, hanya dua minggu nama Komandan Dewan Revolusi tersebut bertahan, sebelum akhirnya bisa diringkus di Tegal, ditahan, dan diajukan ke Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa) kemudian dijatuhi hukuman mati. “Untung bernama asli Kusman, waktu kecil senangnya main bola, anggota KVC, Keparen Voetball Club di Kelurahan Jayengan, Solo.” Orang tua tersebut melukiskan semuanya dengan lancar. Dia bukan sekadar kenal melainkan, “…ayah angkatnya bernama Samsuri, bekerja sebagai buruh batik di rumah orang tua saya. Maka kalau Si Kus menyapa, dia selalu memanggil saya Gus Hardi.” Pensiunan letnan kolonel yang mengungkapkan kisah di atas namanya Soehardi. Tanggal 20 Mei lalu usianya genap 80 tahun. Oleh karena sudah di ambang senja, dia kini bersedia membuka tabir sekitar Letnan Kolonel (Inf) Untung Samsuri. Untung Samsuri menjadi sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia baru dengan jabatan resmi terakhir Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Resimen Tjakrabirawa, kesatuan khusus pengawal Presiden Soekarno. Untung kemudian terkenal dalam kaitan Peristiwa 30 September. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 tersebut, dia memimpin gerombolan G-30-S menculik sejumlah jenderal Angkatan Darat. Tujuh perwira tinggi akan ditangkap, dituduh sebagai anggota Dewan Jenderal yang bermaksud menggulingkan Bung Karno. Dari tujuh jenderal yang jadi sasaran, enam berhasil mereka tangkap. Sasaran utama, KSAB Jenderal AH Nasution, justru berhasil meloloskan diri. Sesudah enam jenderal ditangkap, paginya akan dihadapkan kepada Bung Karno “… semuanya terserah kepada Bapak Presiden, apa tindakan yang akan dijatuhkan kepada mereka,” demikian jawaban Untung pada sidang Mahmilub yang nantinya menjatuhkan vonis hukuman mati dan eksekusinya dilaksanakan pertengahan tahun 1966.
Skenario di atas ternyata menjadi berantakan. Para jenderal yang baru saja diculik oleh anak buah Untung kemudian dibunuh di Lubang Buaya. Siapa yang memerintahkan? “Bukan saya, “ jawab Untung dalam sidang Mahmilub. Nantinya diketahui, perintah justru diberikan oleh anggota Biro Khusus PKI. Dengan membawa akibat, skenario awal tadi akhirnya lepas kendali, menyambar ke segala arah dengan ekses berikut derita, yang meski telah empat dasawarsa berlalu, dukanya belum bisa terpulihkan. Khususnya derita para keluarga korban aksi pembunuhan massal yang menghabiskan sekurangnya 500.000 nyawa pengikut komunis dan mereka yang sekadar dianggap sebagai komunis.
Sesama Tjakrabirawa Soehardi anggota Tjakrabirawa, berasal dari CPM (Corps Polisi Militer) dengan jabatan saat Peristiwa G-30-S meletus, Kepala Provost Tjakrabirawa. Ketika tahun 1966, kesatuan tersebut dibubarkan dan tugas mengawal Presiden digantikan Yon POMAD/Para, Soehardi tidak ikut di-bersih-kan karena tidak terlibat. “Sesungguhnya, meski Untung menjabat Komandan Batalyon, hanya satu Kompi bersedia mengikuti petualangannya ke Lubang Buaya. Anggota Tjakrabirawa lainnya, tidak tahu apa-apa.” Memasuki masa pensiun tahun 1982. Sebelumnya, Soehardi ditugas-karya-kan di Inspektorat Jenderal Depdikbud, ketika Daoed Joesoef menjadi menteri. Panjang jalan harus ditempuh oleh anak juragan batik asal Solo tersebut dalam meniti karier militer, diawali dengan menjadi anggota PT (Polisi Tentara) di masa perang kemerdekaan. Awal tahun 1965, di Istana Merdeka, Soehardi bertemu kembali dengan teman masa kecilnya. “Lho, Gus Hardi inggih wonten mriki? (Lho, Gus Hardi juga di sini),” begitu tanya Untung spontan. Menurut Soehardi, “Saya langsung menjawab sambil menghormat, siap Mayor.” Dia segera menambahkan, “Saya harus menghormat, karena saya hanya Kapten, dia sudah Mayor. Meski saya sudah tugas di Istana Presiden sejak tahun 1954 dan Untung baru saja pindah dari Semarang, dalam kepangkatan kenyataannya dia lebih senior.” Pengalaman semasa kecil, jarak sosial dan hal-hal lain menyebabkan SoehardiKusman tidak akrab sesudah sama-sama di Jakarta. “Sebagai pejabat baru di Tjakrabirawa dia tidak menonjol, tinggalnya di daerah Cikini, dekat dengan rumah DN Aidit, Ketua CC PKI. Kami tidak pernah melakukan kontak, sebab sejak kecil dia orangnya pendiam…” Ayah kandung Untung namanya Abdullah, bekerja di toko peralatan batik milik warga keturunan Arab di Pasar Kliwon, Solo. Tetapi sudah sejak kecil Untung diambil anak oleh Samsuri, pamannya, yang bekerja sebagai buruh batik di rumah orang tua Soehardi. Untung masuk sekolah dasar di Ketelan, kemudian melanjutkan ke sekolah dagang. “Pelajaran belum selesai, Jepang masuk dan dia menjadi Heiho...” Meloloskan diri ke Madiun Semasa perang kemerdekaan Untung berada di daerah Wonogiri, Solo, menjadi anggota Batalyon Sudigdo. Ketika tahun 1948 Peristiwa Madiun meletus, Gubernur Militer Kolonel Gatot Soebroto memperoleh informasi bahwa sebagian anak buah Mayor Sudigdo disusupi orang-orang komunis, “Pak Gatot memerintahkan Letnan Kolonel Slamet Riyadi, Komandan Brigade V Wehrkreise I, untuk memindahkan mereka...”
Soehardi melukiskan, “Pak Slamet berhasil menarik Batalyon Sudigdo ke Cepogo, lereng Gunung Merbabu, jauh dari Madiun. Kusman, waktu itu sersan mayor, bisa lolos ke Madiun bergabung dengan rekan-rekannya…” Mengapa keterlibatan dalam Peristiwa Madiun tidak diselesaikan? Soehardi, penyidik semasa Peristiwa G-30-S, antara lain ikut menentukan lokasi Lubang Buaya hingga meringkus Sofyan, pemimpin gerilya komunis di Kalimantan Barat, terus terang mengatakan, “Tiba-tiba saja Belanda melancarkan agresi militer kedua.
Akibatnya, Peristiwa Madiun tidak pernah tuntas ditangani, sebab semua orang lantas sibuk melawan Belanda sehingga segala kesalahan kemudian di-putih-kan…” Sesudah Peristiwa Madiun, Kusman berganti nama jadi Untung, kembali bergabung di TNI, bertugas di Divisi Diponegoro. Tahun 1958, dalam operasi penumpasan PRRI, Letnan I Untung menjabat Dan Kie, bertugas di Bukit Gombak, Batusangkar, Sumatera Barat. Tanggal 14 Agustus 1962, Mayor Untung selaku Dan Yon 454 Para/Banteng Raiders, diterjunkan di Sorong, Irian Barat. Tanggal 25 Agustus 1962, Panglima Mandala Mayor Jenderal Soeharto mengeluarkan perintah gencatan senjata. Dengan demikian, Untung sebenarnya belum pernah sekali pun bertempur melawan pasukan Belanda selama sebelas hari bertugas di daratan Irian. Kapan Untung kenal Soeharto? “Karier militer mereka sama-sama dari Diponegoro. Sesudah kembali dari tugas menumpas pemberontakan Andi Azis di Makassar, Pak Harto menjabat Dan Rem Salatiga, lantas Dan Rem Solo, Panglima Diponegoro, masuk Seskoad di Bandung, sebelum akhirnya ditunjuk untuk menjadi Panglima Mandala. Mereka sudah kenal lama. Keakrabannya tampak, ketika bulan Februari tahun 1965 Untung menikah di Kebumen, Pak Harto rela naik jip dari Jakarta hanya untuk bisa njagong…”. Dari luar rumah suara adzan maghrib terdengar dengan jernih. Soehardi segera minta diri untuk menuaikan sholat. Kisah mengenai Untung, untuk sementara terpaksa berhenti sekian dulu.
Mengenang Tragedi 1965
Oleh FS Swantoro
TRAGEDI berdarah 1965 sampai sekarang masih menyisakan misteri. Konflik politik PKI vs TNI-AD ini menjadi noda hitam politik Indonesia. Diperkirakan sejuta warga sipil terbunuh dalam konflik itu. Pertanyaannya siapa dalang di balik peristiwa itu? Apa motif tragedi tersebut dan berapa korban yang mati sia-sia? Pertanyaan itu meski telah muncul 42 tahun silam, sampai sekarang menjadi misteri yang belum terungkap. Ada beberapa versi tragedi itu. Pertama, versi resmi pemerintah seperti "Buku Putih" terbitan Sekretaris Negara (1994) atau tulisan Nugroho dan Ismail Saleh (1968), menyebutkan tragedi 1965 dilakukan PKI. Melakukan kudeta dengan merekrut perwira TNI-AD untuk menghancurkan Jenderal TNI-AD yang ingin merebut kekuasaan. Kedua,versi seperti ditulis Anderson dan McVey dikenal Cornell Paper. Disebutkan, upaya pemberontakan adalah urusan intern TNI-AD versus PKI yang terlibat secara insidental. Versi ketiga, terwakili Harold Crouch (1999) menyebutkan upaya kudeta merupakan usaha bersama PKI dengan perwira TNI-AD pembangkang. Tiap kelompok punya motif berbeda menghancurkan Dewan Jenderal. Awal September 1965 muncul rumor yang menyebutkan PKI melancarkan isu Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan pada 5 Oktober 1965. Susunan Kabinet Dewan Jenderal yang dicatat dalam Buku Putih itu hampir sama dengan yang diungkap Letkol Untung dan Nyono, Ketua CC PKI. Munculnya isu Dewan Jenderal itu sampai sekarang masih misterius, pelakunya tak pernah terkuak. Isu itu dipicu merosotnya kondisi kesehatan Presiden Soekarno. Diperkirakan Bung Karno bisa meninggal mendadak jika tidak mendapat perawatan intensif. Dua pekan kemudian muncul pamflet mengungkap detail rapat PKI, membahas kemungkinan mengambil alih kekuasaan andai kata Bung Karno meninggal. Isi pamflet itu menimbulkan kecemasan di kalangan perwira AD, karena memuat daftar nama jenderal yang akan dihabisi. Sebaliknya, PKI mendapat pamflet gelap berisi rencana Dewan Jenderal untuk merebut kekuasaan dan mengeksekusi elite PKI. Ini konflik PKI VS TNI AD yang menegangkan. Dua minggu sebelum meletusnya G-30-S/PKI, Dubes AS di Jakarta, Marshall Green minta CIA meningkatkan propaganda menyerang Bung Karno. Laporan intelijen Inggris menyiarkan berita menyesatkan. Muncul berita tentang kapal bermuatan senjata China untuk PKI sedang berlayar menuju Jakarta. (Ralph McGehee; The Indonesian Massacres and the CIA). Mantan veteran CIA itu menyebut ada rekayasa disinformasi. Kemudian dibuat dokumen palsu hingga sulit dibedakan dengan yang asli, seperti dokumen tentang daftar nama jenderal yang akan dibunuh. CIA berhasil menimbulkan ketegangan antara PKI dengan TNI-AD yang menjadi pemantik penyulut tragedi.
PKI Versus TNI-AD Puncak konflik politik ketika kelompok perwira dipimpin Letkol Untung, menyodorkan anggota Dewan Jenderal kepada Bung Karno. Namun atas perintah Syam Kamaruzaman Dewan Jenderal itu harus dieksekusi. Syam yang disebut tokoh "misterius" menurut berbagai versi, pernah menjadi kader PSI, dan menjadi intel Kodam Jaya yang disusupkan PKI. Dia mengaku kepada aparat yang memeriksa dalam suatu penyidikan, Syam adalah kader kepercayaan DN Aidit untuk membentuk Biro Khusus yang tugasnya menginfiltrasi TNI-AD. Anehnya, tak satu pun jajaran anggota Politbiro PKI mengetahui Biro Khusus itu dan di mana Syam berada. Suatu hal yang sama misteriusnya dengan Aidit yang dieksekusi TNI-AD di Boyolali. Eksekusi itu menutup kemungkinan pembuktian Biro Khusus PKI. Peter Dale Scott, melihat banyak kejanggalan. Dalam siaran di RRI, Letkol Untung mengatakan Presiden Soekarno aman di bawah lindungan Dewan Revolusi. Padahal Bung Karno berada di Halim Perdana Kusuma. Dalam susunan Dewan Revolusi Letkol Untung sama sekali tidak pernah menyebut Bung Karno terlibat tragedi 1965. Anehnya di seberang RRI adalah markas Kostrad yang tidak pernah tersentuh. Sama seperti Biro Khusus PKI peran Letkol Untung sulit diketahui. Ia sama seperti Aidit dieksekusi dalam pelariannya di Jawa Tengah. Sedangkan Kol Latief dalam pledoinya menyebut dekat dengan Mayjen Soeharto dan sudah dua kali menyampaikan informasi mengenai rencana kudeta Dewan Jenderal itu. Namun, Soeharto tidak memberi reaksi karena sedang menunggui Tommy anaknya yang sakit di RS Gatot Subroto. Latief disebut sebagai orang kedua setelah Letkol Untung, dalam pledoinya, "Dewan Jenderal itu ada dan ingin menggulingkan Bung Karno". Pengungkapan kembali tragedi ini penting, bisa memulihkan penderitaan sejuta rakyat yang pernah disiksa atas tuduhan terlibat G-30-S/PKI, tanpa tahu kesalahannya (11).
G30S/PKI Pada dini hari menjelang subuh 1 Oktober 1965 sekelompok militer yang kemudian menamakan diri sebagai Gerakan 30 September melakukan penculikan 7 orang jenderal AD. Jenderal Nasution dapat meloloskan diri, sedang yang ditangkap ialah pengawalnya. Lolosnya jenderal ini telah dibayar dengan nyawa putrinya yang kemudian tewas diterjang peluru. Keenam orang jenderal teras AD yang diculik dan kemudian dibunuh itu terdiri dari: Letjen Ahmad Yani (Men/Pangad), Mayjen Suprapto (Deputi II Men/Pangad), Mayjen Haryono MT (Deputi III Men/Pangad), Mayjen S Parman (Asisten I Men/Pangad), Brigjen DI Panjaitan (Asisten IV Men/Pangad), Brigjen Sutoyo (Oditur Jenderal AD). Pada pagi-pagi 1 Oktober 1965, sebelum orang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Kolonel Yoga Sugomo sebagai Asisten I Kostrad/Intelijen serta merta menyatakan bahwa hal itu pasti perbuatan PKI, ketika pengumuman RRI Jakarta pada jam 07.00 menyampaikan tentang Gerakan 30 September di bawah Letkol Untung. Maka Yoga pun memerintahkan, “Siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak”. Jangan-jangan Kolonel Yoga, Kostrad, dan - siapa lagi kalau bukan Jenderal Suharto – telah mengantongi skenario jalannya drama tragedi yang sedang dan hendak dipentaskan kelanjutannya. Tentu saja pertanyaan ini amat mengggoda karena dokumen-dokumen rahasia CIA pun mengungkapkan berbagai skenario semacam itu dengan diikuti dijatuhkannya Presiden Sukarno sebagai babak penutup. Menurut tuduhan dan pengakuan Letkol (Inf) Untung, Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden RI yang secara formal memimpin Gerakan 30 September, para jenderal tersebut menjadi anggota apa yang disebut Dewan Jenderal yang hendak melakukan kudeta terhadap kekuasaan Presiden Sukarno yang sah pada 5 Oktober 1965. Karena itu Letkol Untung sebagai insan revolusi sesuai dengan ajaran resmi yang didengungkan ketika itu, mengambil tindakan dengan menangkap mereka guna dihadapkan kepada Presiden. Dalam kenyataannya mereka dibunuh ketika diculik atau di Lubang Buaya, Jakarta. Tentang pembunuhan yang tidak patut ini terjadi sejumlah kontroversi. Menurut pengakuan Letkol Untung hal itu menyimpang dari perintahnya. Dalam hubungan ini telah timbul berbagai macam penafsiran yang berhubungan dengan kegiatan intelijen berbagai pihak, pihak intelijen militer Indonesia, Syam Kamaruzaman sebagai Ketua Biro Chusus (BC) PKI, intelijen asing, utamanya CIA, dalam arena perang dingin yang memuncak antara Blok Amerika versus Blok Uni Soviet dengan Blok RRT yang anti AS maupun Uni Soviet. Menurut pengakuan Syam, pembunuhan itu atas perintah Aidit, Ketua PKI. Pembunuhan demikian sangat tidak menguntungkan pihak PKI yang dituduh sebagai dalang G30S, akan dengan mudahnya menyulut emosi korps AD melawan PKI, sesuatu yang pasti tak dikehendaki Aidit dan sesuatu yang tidak masuk akal. Dengan dibunuhnya Aidit atas perintah Jenderal Suharto, maka pengakuan Syam yang berhubungan dengan Aidit sama sekali tak dapat diuji kebenarannya. Dengan begitu Syam memiliki keleluasaan untuk menumpahkan segala macam sampah yang dikehendakinya maupun yang dikehendaki penguasa ke keranjang sampah bernama DN Aidit. Banyak pihak menafsirkan bahwa Syam ini merupakan agen intelijen kepala dua (double agent), atau bahkan tiga atau lebih. Hal ini di antaranya ditengarai dari pengakuannya yang terus-menerus merugikan PKI dan Aidit. Ini berarti dia yang
posisinya sebagai Ketua BC CC PKI, pada saat itu menjadi agen yang sedang mengabdi pada musuh PKI. Dari riwayat Syam ada bayang-bayang buram misterius yang rupanya berujung pada pihak AD, khususnya Jenderal Suharto. Aidit yang dituduh sebagai dalang G30S yang seharusnya dikorek keterangannya di depan pengadilan segera dibungkam karena keterangan dirinya tidak akan menguntungkan skenario Mahmillub yang dibentuk atas perintah Jenderal Suharto sebagaimana yang telah dimainkan oleh Syam atas nama Ketua PKI Aidit. Keterangan Syam mengenai perintah Aidit tentang pembunuhan para jenderal tidak dapat diuji kebenarannya dan tidak dapat dipercaya. Beberapa pihak di Mahmillub menyebutnya perintah itu dari Syam, tetapi siapa yang memerintahkan dirinya? Pertanyaan ini mau-tidak-mau perlu dilanjutkan dengan pertanyaan, siapa yang diuntungkan oleh pembunuhan para jenderal itu? Bung Karno tidak, Nasution tidak, Aidit pun tidak. Hanya ada satu orang yang diuntungkan: Jenderal Suharto! Jika Jenderal Yani tidak ada maka menurut tradisi AD Suharto-lah yang menggantikannya. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa ketika Presiden Sukarno menunjuk Jenderal Pranoto sebagai pengganti sementara pada 1 Oktober 1965, maka Jenderal Suharto menentang keras. Jelas dia berambisi menjadi satu-satunya pengganti yang akan memanjat lebih jauh ke atas, padahal ketika itu nasib Jenderal Yani cs belum diketahui jelas. Perlu ditambahkan bahwa rencana pengambilan [penculikan] para jenderal telah diketahui beberapa hari sebelumnya serta beberapa jam sebelum kejadian berdasarkan laporan Kolonel Abdul Latief, bekas anak buah Suharto yang menjadi salah seorang penting dalam G30S. Jenderal Suharto sebagai Panglima Kostrad tidak mengambil langkah apa pun, justru hanya menunggu. Kenyataan ini membuat kecewa dan dipertanyakan salah seorang bekas tangan kanan Suharto yang telah berjasa mengepung Istana Merdeka pada 11 Maret 1966, Letjen (Purn) Kemal Idris. Masih dapat ditambahkan lagi bahwa keenam jenderal yang dibunuh tersebut memiliki riwayat permusuhan internal dengan Suharto karena Suharto melakukan korupsi sebagai Pangdam Diponegoro. Ada fakta sangat keras, dua batalion AD dari Jateng dan Jatim yang didatangkan ke Jakarta dengan senjata lengkap dan peluru tajam yang kemudian mendukung pasukan G30S, semua itu atas perintah Panglima Kostrad Mayjen Suharto yang diinspeksinya pada 30 September 1965 jam 08.00. Tentunya dia pun mengetahui dengan tepat kekuatan dan kelemahan pasukan tersebut beserta jejaring intelijennya, di samping adanya tali-temali dengan intelijen Kostrad lewat tangan Kolonel Ali Murtopo. Tentu saja masalah ini tak pernah diselidiki, jika dilakukan hal itu dapat membuka kedok Suharto menjadi telanjang di depan korps TNI AD ketika itu. Mungkin saja jejaring Suharto yang telah melumpuhkan logistik kedua batalion tersebut, hingga Yon 530 dan dua kompi Yon 434 melapor dan minta makan ke markas Kostrad pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua pasukan ini bersama pasukan Letkol Untung dihadapkan pada pasukan RPKAD. Itulah sejumlah indikasi kuat keterlibatan Jenderal Suharto dalam G30S, ia bermain di dua kubu yang dia hadapkan dengan mengorbankan 6 jenderal. Lalu siapa yang diuntungkan dengan dibunuhnya Aidit? PKI dan Bung Karno pasti tidak, lawan-lawan politik PKI jelas senang (meski ada juga yang kemudian menyesalkan, kenapa tidak dikorek keterangannya di depan pengadilan), di puncaknya ialah Jenderal Suharto yang memang memerintahkannya. Jika Aidit diberi kesempatan bicara di pengadilan, maka dia akan mempunyai kesempatan membeberkan peran dirinya dalam G30S yang sebenarnya, bukan sekedar menelan keterangan Syam di Mahmillub sesuai dengan kepentingan Suharto cs. Jika ini berlaku maka skenario yang telah tersusun akan kacau.
Sejak 4 Oktober 1965, ketika dilakukan penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya, maka disiapkanlah skenario yang telah digodok dalam badan intelijen militer untuk melakukan propaganda hitam terhadap PKI dimulai dengan pidato fitnah Jenderal Suharto tentang penyiksaan kejam dan biadab, Lubang Buaya sebagai wilayah AURI. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan dongeng horor fitnah keji tentang perempuan Gerwani yang menari telanjang sambil menyilet kemaluan para jenderal dan mencungkil matanya. Ini semua bertentangan dengan hasil visum dokter yang dilakukan atas perintah Jenderal Suharto sendiri yang diserahkan kepadanya pada 5 Oktober 1965. Kampanye hitam terhadap PKI terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan oleh dua koran AD Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha, RRI dan TVRI yang juga telah dikuasai AD, sedang koran-koran lain diberangus. Ketika sejumlah koran lain diperkenankan terbit, semuanya harus mengikuti irama dan pokok arahan AD. Seperti disebutkan dalam studi Dr Saskia Eleonora Wieringa, mungkin tak ada rekayasa lebih berhasil untuk menanamkan kebencian masyarakat daripada pencitraan Gerwani (gerakan perempuan kiri) yang dimanipulasi sebagai “pelacur bejat moral”. Kampanye ini benar-benar efektif dengan memasuki dimensi moral religiositas manusia Jawa, khususnya kaum adat dan agama. Setelah lebih dari dua minggu propaganda hitam terhadap PKI dan organisasi kiri lain berjalan tanpa henti, ketika emosi rendah masyarakat bangkit dan mencapai puncaknya dengan semangat anti komunis anti PKI yang disebut sebagai golongan manusia anti-agama dan anti-Tuhan, kafir dst yang darahnya halal, maka situasi telah matang dan tiba waktunya untuk melakukan pembasmian dalam bentuk pembunuhan massal. Dan itulah yang terjadi di Jawa Tengah setelah kedatangan pasukan RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edhie Wibowo sesudah minggu ketiga Oktober 1965, selanjutnya di Jawa Timur pada minggu berikutnya dan Bali pada Desember 1965/Januari 1966. Sudah sangat dikenal pengakuan Jenderal Sarwo Edhie yang membanggakan telah membasmi 3 juta jiwa manusia. Dalam khasanah sejarah G30S ada gambaran yang disesatkan bahwa situasinya seolah waktu itu “dibunuh atau membunuh” seperti dalam perang saudara. Ini sama sekali tidak benar, tidak ada buktinya. Hal ini dengan sengaja diciptakan sesuai dengan kepentingan rezim militer Suharto guna melegitimasi kekejaman mereka. Situasi telah dimatangkan oleh propaganda hitam pihak militer di bawah Jenderal Suharto beserta segala peralatannya yang menyinggung nilai-nilai moral dan agama tentang perempuan sundal Gerwani sebagai yang digambarkan dalam dongeng horor Lubang Buaya. Emosi ketersinggungan kaum agama beserta nilai-nilai moralnya ditingkatkan sampai ke puncaknya untuk menyulut dan memuluskan pembantaian anggota PKI dan kaum kiri lainnya yang disebut sebagai kaum kafir yang dilakukan pihak militer dengan memperalat sebagian rakyat yang telah terbakar emosinya. Setelah seluruh organisasi kiri, utamanya PKI dihancurlumatkan, sisa-sisa anggotanya dipenjara, maka datang waktunya untuk menghadapi dan menjatuhkan Presiden Sukarno yang kini dalam keadaan terpencil diisolasi. Dikepunglah Istana Merdeka oleh pasukan AD di bawah pimpinan Kemal Idris, pada saat Presiden Sukarno sedang memimpin rapat kabinet yang tidak dihadiri Jenderal Suharto pada 11 Maret 1966 yang ujungnya telah kita ketahui bersama berupa Supersemar. Kudeta merangkak ini dilanjutkan dengan pengukuhan Jenderal Suharto sebagai Pejabat Presiden (sesuatu yang menyimpang dari UUD 1945, tak satu pun pakar yang berani buka mulut ketika itu), selanjutnya sebagai Presiden RI. Maka berlanjutlah pemerintahan diktator militer selama lebih dari tiga dekade yang menjungkirbalikkan segalanya, sampai akhirnya Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia dengan utang sampai ke ubun-ubun.
G30S di bawah pimpinan Letkol Untung dirancang untuk gagal, artinya ada rancangan lain yang tidak pernah diumumkan alias rancangan gelap di balik layar dengan dalang-dalang yang penuh perhitungan untuk melaksanakan adegan yang
satu dengan yang lain. Maka tidak aneh jika mantan pejabat CIA Ralph McGehee berdasar dokumen rahasia CIA menyatakan sukses operasi CIA di Indonesia sebagai contoh soal, “supaya metode yang dipakai CIA dalam kudeta di Indonesia yang dianggap sebagai penuh kepiawaian sehingga ia digunakan sebagai suatu tipe rancangan atau denah operasi-operasi terselubung di masa yang akan datang”. Itulah kudeta merangkak yang dilakukan oleh Jenderal Suharto sejak pembunuhan para jenderal, pengusiran BK dari Halim, pembunuhan massal, pengepunngan Istana Merdeka pada 11 Maret 1966, akhirnya dijatuhkannya Presiden Sukarno. Keberhasilan operasi AS di Indonesia disebut Presiden Nixon sebagai hadiah paling besar di wilayah Asia Tenggara Untuk melegitimasi segala tindakann dan memperkokoh kedudukannya, rezim militer Orba menamakan gerakan Letkol Untung tersebut dengan G30S/PKI, pendeknya nama keduanya saling dilekatkan. G30S ya PKI, bukan yang lain. Di sepanjang kekuasannya rezim ini terus-menerus tiada henti mengindoktrinasi dan menjejali otak kita semua, kaum muda dan anak-anak sekolah dengan kampanye ini. Ketika studi sejarah di Indonesia tak lagi bisa dikekang, maka banyak pakar menolak kesahihan penyebutan tersebut. Studi netral hanya menyebut Gerakan 30 September sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman gerakan di RRI Jakarta pada pagi hari 1 Oktober 1965, atau disingkat untuk keperluan praktis sebagai G30S. Masih ada arus balik riak yang membakari buku dalam tahun ini karena berbeda dengan kepentingan rezim atau pejabat rezim sebagai bagian dari vandalisme masa lampau. (Dari berbagai sumber).
Mengenal Tokoh G30S/PKI Letkol Untung bin Syamsuri, tokoh kunci Gerakan September 1965 adalah salah satu lulusan terbaik Akmil. Pada masa pendidikan ia bersaing dengan Benny Moerdani, perwira muda yang sangat menonjol dalam lingkup RPKAD (kelak Benny Moerdani
menjadi tokoh legendaris dalam Misteri Tragedi Tanjung Priok). Mereka berdua samasama bertugas dalam operasi perebutan Irian Barat dan Untung merupakan salah satu anak buah Soeharto yang dipercaya menjadi Panglima Mandala. Sebelum ditarik ke Resimen Cakrabirawa, Untung pernah menjadi Komandan Batalyon 545/Banteng Raiders yang berbasis di Srondol, Semarang. Batalyon ini memiliki kualitas dan tingkat legenda yang setara dengan Yonif Linud 330/Kujang dan Yonif Linud 328/Kujang II. Kelak dalam peristiwa G 30 S ini, Banteng Raiders akan berhadapan dengan pasukan elite RPKAD dibawah komando Sarwo Edhie Wibowo. Setelah G 30 S meletus dan gagal dalam operasinya, Untung melarikan diri dan menghilang beberapa bulan lamanya sebelum kemudian ia tertangkap secara tidak sengaja oleh dua orang anggota Armed di Brebes, Jawa Tengah. Ketika tertangkap, ia tidak mengaku bernama Untung. Anggota Armed yang menangkapnya pun tidak menyangka bahwa tangkapannya adalah mantan Komando Operasional G 30 S. Setelah mengalami pemeriksaan di markas CPM Tegal, barulah diketahui bahwa yang bersangkutan bernama Untung. Setelah melalui sidang Mahmilub yang kilat, Untung pun dieksekusi di Cimahi, Jawa Barat pada tahun 1969, 4 thn setelah G 30 S mengobarkan pemberontakannya. Bagi Soeharto, Untung bukanlah orang lain. Hubungan keduanya cukup erat apalagi dulunya Soeharto pernah menjadi atasan Untung di Kodam Diponegoro. Indikasi kedekatan tersebut terlihat pada resepsi pernikahan Untung yang dihadiri oleh Soeharto beserta Ny. Tien Soeharto. Pernikahan tersebut berlangsung di Kebumen beberapa bulan sebelum G 30 S meletus. Kedatangan Komandan pada resepsi pernikahan anak buahnya adalah hal yang jamak, yang tidak jamak adalah tampak ada hal khusus yang mendorong Soeharto dan istrinya hadir pada pernikahan tersebut mengingat jarak Jakarta - Kebumen bukanlah jarak yang dekat belum lagi ditambah pada masa tahun 1965 sarana transportasi sangatlah sulit. Kembali, suatu misteri yang tak terpecahkan sampai sekarang, apakah hubungan Soeharto dengan Untung dan kaitannya dengan peristiwa September 1965 ? Menyusul terjadinya tragedi September 1965, Latief sempat menjadi buronan beberapa saat. Bersama Untung dan Kapt. Inf. Suradi, mereka melarikan diri ke arah selatan sampai di desa Cipayung, Pasar Rebo, Jakarta. Setelah kelar menamam semua senjatanya di desa Kebon Nanas, Bogor. Latief pada keesokan harinya berusaha menemui Presiden Soekarno melalui Brigjen Soepardjo namun usaha tersebut menemui kegagalan. Karena usaha untuk bertemu gagal, maka Latief bersembunyi di daerah Pejompongan dan setelah dua malam bersembunyi, akhirnya ia tertangkap oleh sepasukan tentara yang menggeledah daerah tersebut. Dengan luka pada kaki kirinya dia masuk penjara sebagai tapol dan mengalami persidangan berkali - kali. Semula Latief mendapat hukuman mati kemudian Mahkamah Militer Agung pada tahun 1982 mengganti vonisnya menjadi vonis seumur hidup. Setahun kemudian pada tahun 1983, Latief resmi menjadi narapidana politik di LP Cipinang. Latief lalu mengajukan permohonan hukuman seumur hidup diubah menjadi hukuman terbatas. Soeharto melalui salah satu keppresnya akhirnya menambah hukuman Latief selama lima tahun sampai dengan 18 Januari 1988 tapi setelah masa itu lewat, Latief tak kunjung dibebaskan. Pada 17 Agustus 1994, Omar Dhani mantan Menpangau, Dr. Soebandrio mantan Menlu dan Ketua BPI serta Brigjen Pol. Sutarto serta Kol. Latief mengajukan grasi pada Presiden Soeharto. Semua mendapat grasi kecuali Kol. Latief. Akhirnya pada era pemerintahan Habibie lah baru Latief mendapatkan grasinya.
Eks Sersan Mayor Boengkoes adalah salah satu pelaku langsung dari Tragedi September 1965. Dia dibebaskan dari LP Cipinang pada tanggal 25 Maret 1999. Sebagai Komandan Peleton Kompi C Batalyon Kawal Kehormatan Cakrabirawa yang berada di bawah Kol. Untung, dia mengaku bahwa dia hanya menjalankan perintah atasannya yaitu Lettu Dul Arief. Ia diperintahkan untuk 'mengambil' Mayjen MT. Haryono, hidup atau mati. Sebelum dilakukan pengambilan tersebut, dia diberi penjelasan oleh atasannya tersebut bahwa ada sekelompok jenderal yang menamakan dirinya "Dewan Jenderal" yang bertujuan meng-coup Presiden Soekarno. Ketika ditanya apakah Boengkoes mengerti dengan yang dimaksud "Dewan Jenderal", dia menjawab dalam masa G 30 S tersebut ada dua kubu yang tampaknya lagi berkonflik dalam kemiliteran terutama di Angkatan Darat. Yaitu apa yang disebut sebagai "Dewan Jenderal" dan "Dewan Revolusi". "Dewan Jenderal" adalah yang berniat melakukan coup pada Presiden Soekarno sedangkan "Dewan Revolusi" adalah yang berniat menyelamatkan Presiden Soekarno. Menurut Boengkoes ada ketidaserasian dalam Angkatan Darat tidak hanya menyangkut Soekarno. Sekitar pukul setengah tiga dini hari semua unsur pasukan yang bertugas untuk melakukan penangkapan dikumpulkan dan diberi briefing akhir. Pasukan dibagi dalam tujuh sasaran dengan dalam tiap titik sasaran terdiri atas satu peleton pasukan. Waktu 'pengambilan' sangat singkat, antara 15 - 20 menit dan tidak dihitung dengan waktu berangkat. Dan sebelum pukul 06.00 harus sudah dibawa ke semua tujuh orang Jenderal tersebut. Waktu itu Serma Boengkoes mendapat sasaran Mayjen MT. Haryono. Sebelum penangkapan, Serma Boengkoes melakukan observasi dulu. Yang dia ingat adalah waktu itu pintu menghadap ke selatan. Setelah Boengkoes mengetuk pintu dan meminta ijin untuk kedua kalinya, pintu ditutup dan dikunci dari dalam. Waktu itu keadaan gelap sekali karena oleh pemilik rumah semua lampu dimatikan. Dalam hati Boengkoes timbul pertentangan antara melanjutkan atau tidak tetapi sebagai seorang tentara dia teringat akan perintah komandannya yang harus dituruti. Akhirnya didobraknyalah pintu tersebut dan ketika itu Boengkoes terkejut karena melihat kelebatan bayangan putih dan secara reflek dia menarik pelatuk dan terjadilah penembakan itu. Gugurlah satu bunga bangsa .. Mayjen MT. Haryono. Menurut pengakuan Boengkoes pada saat dia melakukan penembakan, dia tidak mengetahui bahwa yang ditembaknya adalah Mayjen MT. Haryono.
Pukul 05.30 pagi tanggal 01 Oktober, Boengkoes dan pasukannya sudah tiba di tempat semula. Baru ketima matahari sudah panas dilakukanlah eksekusi terhadap para jenderal yang masih hidup. dan itupun dilakukan dengan sopan dengan dipapahnya para jenderal sampai bibir sumur dan baru kemudian ditembak. Menurut pengakuan Boengkoes tidaklah benar kalau ada pesta dan nyanyi-nyanyi seperti yang ditampakkan pada film G 30 S tersebut. Suasana saat itu benar-benar sepi. Boengkoes mengatakan bahwa pada saat itu hanya terdengar tiga suara (yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinganya jika mengingat kejadian tersebut), yaitu suara desiran angin di pepohonan, suara tangis bayi dan suara ayam berkokok **iiih .. gue kok merinding yaa .. ** . Semua orang yang ada disitu terdiam dan tentara pun seperti robot bahkan air putih pun terasa pahit.
Boengkoes mengatakan bahwa dia benar-benar merasakan penyesalan yang terdalam dan hatinya hancur begitu mengetahui semuanya .. . Bahkan ketika keluar dari penjara pun terbersit banyak pertanyaan apakah nanti ia mampu hidup layak dan wajar di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana disebut tadi, menurut pengakuan Boengkoes, waktu penembakan atau eksekusi para jenderal adalah jam setengah sembilan pagi. Malam hari pada tanggal 01 Oktober pasukan Boengkoes dipindah ke suatu tempat, entah ke mana. Yang jelas mereka melintasi lapangan udara. Tanggal 02 Oktober, Boengkoes pulang ke Asrama. Setelah diterima oleh Kepala Asrama, kemudian Boengkoes dibawa ke suatu tempat yang ternyata adalah LP. Cipinang Sekarang kita bicarakan tentang Sjam Kamaruzzaman, tokoh Peristiwa September 1965 yang paling misterius. Nama aslinya adalah Sjamsul Qamar Mubaidah. Dia adalah tokoh kunci G 30 S dan orang nomor satu di Biro Khusus PKI yang bertugas membina simpatisan PKI dari kalangan ABRI dan pegawai negeri sipil. Sjam kelahiran Tuban, Jawa Timur, 30 April 1924. Pendidikannya hanya sampai kelas tiga Land & Tunbow School dan Suikerschool, Surabaya. Karena Jepang keburu masuk ke Indonesia, maka Sjam tidak menamatkan sekolahnya. Pada tahun 1943 dia masuk sekolah dagang di Yogyakarta tapi itu pun hanya sampai kelas 2. Setelah proklamasi kemerdekaan, Sjam ikut berjuang memanggul senjata dalam pertempuran di Magelang tahun 1945 - 1946, Ambarawa dan Front Mranggen, Semarang. Dia sempat memimpin kompi laskar di Front Semarang Barat. Sekembalinya dari Front tersebut, ia menjadi anggota Pemuda Tani dan menjadi pemimpin Laskar Tani di Yogyakarta. Tahun 1947, menjelang Agresi Militer Belanda I (Clash I), ia membentuk Serikat Buruh Mobil, sebuah organisasi buruh yang beraliran kiri. Pada akhir 1947, ketika SBKP (Serikat Buruh Kapa dan Pelabuhan) didirikan, Sjam juga menjadi pimpinan, bahkan kemudia menjadi ketua. Ia banyak mempelajari teori Marxis pada periode tersebut. Tahun 1950, dia menajdi Wakil Ketua SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) Jakarta Raya. Tahun 1951 sampai 1957. dia menjadi staf anggota Dewan Nasional SOBSI. Dan barulah semenjak tahun 1957, dia menjadi pembantu pribadi DN. Aidit. Mulai tahun 1960, Sjam ditetapkan menjadi anggota Departemen Organisasi PKI. Empat tahun setelah itu, dia memperkenalkan bentuk pengorganisasian anggota-anggota PKI yang berasal dari ABRI. Lahirlah apa yang disebut Biro Khusus Sentral pada tahun 1964. Sjam mengaku bahwa dia ditugaskan oleh Aidit untuk memimpin biro khusus tersebut. Suatu biro yang menangani pekerjaan khusus yaitu pekerjaan yang tidak dapa dilakukan melalui aparat-aparat terbuka yang lain, terutama di bidang militer dan bidang lainnya yang harus dikerjakan secara klandestin atau bawah tanah. Ketika mulai dekat dengan Aidit, Sjam menjalin hubungan dengan anggota ABRI. Channel nya dia sangatlah mengagumkan. Ia pernah menjadi informan Moedigdo, seorang komisari polisi. Kelak salah satu anak Mudigdo diperistri oleh Aidit. Sjam juga disebut-sebut pernah menjadi intelnya Kolonel Soewarto, direktur seskoad pad tahun 1958. Melalui cabang-cabang di daerah, Sjam berhasil mengadakan kontak-kontak tetap dengan kira-kira 250 perwira di Jawa Tengah, 200 di Jawa Timur, 80 sampai 100 di Jawa Barat, 40 hingga 50 di Jakarta, 30 - 40 di Sumatera Utara, 30 di Sumatra Barat dan 30 di Bali.
Sjam ibarat hantu yang bisa menyusup kemana saja ia mau. Sehingga banyak orang yang yakin bahwa sesungguhnya Ia adalah agen ganda. Dia bukan cuma bekerja untuk PKI, tetapi juga bertugas sebagai spionase untuk kepentingan-kepentingan lain. Ada lagi yang meyakini bahwa Sjam adalah agen rahasia ganda untuk KGB dan CIA. Lalu ada juga yang bilang bahwa Sjam itu adalah orang sipil yang menjadi informan tentara. Sjam dianggap sebagai tokoh terpenting dalam peristiwa september 1965 ini yang membuat bukan saja PKI, tetapi juga kekuatan-kekuatan politik nasionalis, runtuh dalam beberapa hari seperti layaknya rumah kertas. Setelah G 30 S meletus dan kemudian gagal (atau didesain untuk gagal), Sjam pun menghilang. Menurut Mayjen Tahir, perwira pelaksana Team Pemeriksa Pusat, Sjam ditangkap di daerah Jawa Barat sekitar akhir tahun 1965 atau awal 1966. Banyak orang sepakat bahwa sesungguhnya Sjam adalah tokoh kunci dalam peristiwa September 1965 tersebut. Tetapi sejauh manakah peranan yang dia mainkan ? Saat Bung Karno jatuh sakit, Sjam dipanggil Aidit ke rumahnya tanggal 12 Agustus 1965 dan dalam pertemuan itu, Aidit mengemukakan suatu hal yaitu " seriusnya sakit Presiden dan adanya kemungkinan Dewan Jenderal mengambil tindakan segera apabila beliau meninggal" Kemudian Aidit meminta Sjam untuk "meninjau kekuatan kita" dan "mempersiapkan suatu gerakan". Atas dasar instruksi tersebut maka Sjam dan rekan-rekannya dari Biro Khusus yakni Pono dan Walujo membicarakan kemungkinan ikut serta dalam "suatu gerakan", dan memutuskan untuk mendekati Kolonel Latief, Komandan Brigade Infantri I Kodam Jaya, Letkol Untung, komandan salah satu dari tiga batalyon pasukan pengawal istana Cakrabirawa di Jakarta dan Soejono dari AU, komandan pertahanan pangkalan Halim. Petunjuk inilah yang menunjukkan bahwa Sjam adalah inisiator dari gerakan yang kemudian gagal. Di sisi lain ada yang meragukan bahwa inisiatif itu datangnya dari Sjam. Keterangan Untung dalalm sidang pengadilannya mengatakan bahwa semua gerakan itu adalah idenya dan Kolonel Latief dan bukan ide Sjam. Sementara itu, eksekusi terhadap para jenderal, juga bukan atas inisiatif Sjam. Gathut Soekresno yang dihadapkan sebagai saksi atas perkara Untung pada tahun 1966, memberi petunjuk bahwa Doel Latief lebih berperan, kendati sebetulnya Mayor Udara Soejono adalah yang bertanggung jawab terhadap nasib para jenderal tersebut. Di pengadilan, Sjam memang divonis mati. Akan tetapi, banyak mantan tahanan politik penghuni RTM (Rumah Tahanan Militer) Budi Mulia, Jakarta Pusat, meragukan apakah Sjam betul-betul dieksekusi. Dari para mantan tapol penghuni RTM Budi Mulia, lebih banyak yang percaya, Sjam dilepas. Ia ganti identitas dan hidup sebagaimana orang biasa, atau bahkan sudah kabur ke luar negeri. Semua itu tidak lepas dari jasanya terhadap pemerintahan Orde Baru dibawah Jenderal Soeharto. Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Sjam adalah agen ganda, memang didasarkan pada logika yang dapat diterima. Dugaan itu sesuai dengan karakteristik Sjam yang cukup cerdas dan penuh perhitungan, akan tetapi misterius. Dia tidak banyak omong. Karakteristik tokoh ini ditampakkan oleh ciri-ciri fisiknya; berkulit
gelap, berambut keriting, tinggi 170 cm, sering memakai baju drill, dan ada codetan di pipi dekat mata kanannya. John Lumeng Kewas, Ketua Presidium GMNI tahun 1957 - 1965 dan juga wakil sekjen PNI menceritakan percakapannya yang pernah terjadi dengan Sjam bahwa dia menanyakan kepada Sjam kenapa PKI melakukan pemberontakan pada 30 September 1965. Dia dengan hati-hati mengatakan, "Bung John perlu tahu, bahwa memang PKI berniat mengkup Bung Karno". Ketika John menanyakan alasannya, kembali Sjam menjawab "Bung Karno memimpin revolusi itu secara plin-plan" Perlakuan istimewa petugas LP terhadap Sjam juga diakui oleh banyak orang. Sjam bisa lebih leluasa berada di luar sel dan tampak akrab berbincang-bincang dengan petugas. Eks Kolonel Latief mengatakan bahwa sekitar tahun 1990 Sjam Kamaruzzaman pun masih ditahan di Cipinang. Sementara hal itu bertentangan dengan cerita seorang mantan pejabat di lingkungan Depkeh RI bahwa Sjam dilepaskan pada malam hari di bulan September 1986 atas seizin Soeharto. Demikianlah sekelumit tentang misteri orang paling misterius dalam pemberontakan September 1965 .. Sjam Kamaruzzaman .. Brigjen Soepardjo berasal dari Divisi Siliwangi,yang kemudian dipertautkan dengan Mayjen Soeharto pada satu garis komando. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Panglima Komando Mandala Siaga (KOLAGA), bulan Agustus 1965 Mayjen Soeharto disebut-sebut mengunjungi Kalimantan dan bertemu dengan Soepardjo. Menjelang 30 September, Brigjen Soepardjo terbang dari Kalimatan khusus ke Jakarta untuk ikut serta dalam gerakan bulan September 1965 tersebut. Dia yang melaporkan penangkapan jenderal-jenderal kepada Soekarno. Dia juga yang mendapat perintah Soekarno untuk menghentikan gerakan dan menghindari pertumpahan darah. Tengah hari 1 Oktober 1965, Brigjen Soepardjo membawa amanat itu pulang ke Cenko II yang bertempat di rumah Sersan Udara Anis Suyatno, kompleks Lubang Buaya. Perintah itu didiskusikan oleh para pimpinan pelaksana gerakan September 1965. Brigjen Soepardjo dan pasukan Diponegoro, terlibat melawan pasukan RPKAD yang menyerang mereka.
pertempuran
bersenjata
Bersama Sjam dan Pono, Brigjen Soepardjo menyelamatkan diri ke rumah Pono di Kramat Pulo, Jakarta. Kemudian mereka menemui Sudisman di markas darurat CC PKI. Setelah tertangkap, Brigjen Soepardjo langsung diamankan ke RTM untuk kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati. Berbeda dengan Sjam yang ditempatkan di ruang VIP dalam tahanan militer, eks Brigjen Soepardjo berbaur dengan tapol lainnya. Seorang mantan tapol yang biliknya berdekatan dengan Soepardjo memberikan kesaksian, ketika esoknya akan dihukum mati, malamnya Soepardjo sempat mengumandangkan adzan. Kumandang adzan itu sempat membuat hati para sebagian penghuni penjara yang mendengarkan tersentuh dan merinding ... Dalam memoarnya, sebagaimana pernah gue ceritain, Oei Tjoe Tat menuliskan perihal kematian Soepardjo. Sebelum eksekusi, Soepardjo dengan sangat gentle ambil bagian dalam "perjamuan terakhir" yang dihadiri oleh keluarganya dan petugas militer. Pada waktu makan bersama pada perjamuan tersebut, Soepardjo memohon pada petugas penjara agar diperbolehkan berpidato. Salah satu isinya: "Kalau saya malam nanti menemui ajal saya, ajal saudara-saudara tak diketahui kapan. Itu
perbedaan saya dari kalian." Kemudian ia minta diperkenankan menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tiga hari sebelum eksekusi, familinya datang membesuk. Supardjo memberikan kenang-kenangan berupa sepasang sepatu buat istrinya. Makanannya yang terakhir sebelum dieksekusi, dibagikan kepada orang lain. Oei Tjoe Tat mendikotomikan karakter Supardjo dengan sosok Sjam. Dua tokoh utama gerakan September 1965 - yang satu Sjam, sipil, orang pertama Biro Khusus yang kabarnya perancang dan pelaksana; yang lain Jenderal Supardjo, ujung tombak militernya menampakkan sikap yang berbeda ketika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jenderal Pardjo selama dalam tahanan di RTM mendapat simpati, baik dari para petugas maupun dari para tahanan karena sikapnya. Ia tidak mau diutamakan lebih dari yang lain, hanya karena ia seorang Jenderal. Bila menerima kiriman makanan, ia selalu membagi-bagikan kepada para tapol lain yang melintas di depan selnya. Oei Tjoe Tat melukiskannya dengan kata-kata: "Sangat mengesankan, jantan, benarbenar bermutu jenderal, namun tetap sopan, ramah terhadap siapa pun". Menurut penggambaran Oei Tjoe Tat, Supardjo merupakan orang yang loyal terhadap Presiden. Tapi mengapa Supardjo ikut serta dalam gerakan September 1965 yang mendemisionerkan kabinet dan tidak mencantumkan nama Soekarno dalam daftar 45 orang anggota Dewan Revolusi? Memang, ada kemungkinan, Supardjo dijerumuskan (entah oleh siapa), sehingga ambil bagian dalam gerakan tersebut. Satu kemungkinan, yang menjerumuskan Supardjo dalam hal itu adalah Sjam. Kemungkinan lain sebagaimana dituturkan oleh Siregar, "Supardjo sekalipun kemudian dibunuh juga oleh Soeharto menyusul hancurnya Gerakan 30 September 1965, tadinya bukan tidak mungkin adalah juga anggota dari kubu Soeharto. Perekrutan atas Supardjo mungkin sekali ketika ia menjadi Wakil Panglima KOSTRAD dan ketika kampanye Ganyang Malaysia dimana Soepardjo menjadi Panglima Komando Tempur Kalimantan dibawah KOLAGA yang dikepala-staffi oleh Soeharto" Akhir petualangan Lettu Doel Arif pun tak jelas. Sebagai komandan Pasukan Pasopati yang menjadi operator G 30 S, ia adalah tokoh kunci. Ia bertanggung jawab terhadap operasi penculikan jenderal-jenderal pimpinan AD. Tapi Doel Arief, yang ditangani langsung oleh Ali Moertopo, hilang bak ditelan bumi.
Bentuk hukuman apa yang diberikan Ali Moertopo bagi Doel Arief? Mungkin saja ia langsung di-dor, seperti halnya DN. Aidit oleh Kolonel Yasir Hadibroto. Atau, bukan tidak mungkin, ketidakjelasan Doel Arief lebih mirip dengan misteri tentang Sjam Kamaruzzaman. Kalau dilihat secara holistik **dengan asumsi bahwa G 30 S betul-betul merupakan skenario kudeta** peran Doel Arief tidak begitu penting. Setidaknya, ia hanyalah pion yang dimainkan para elit diatasnya. Perannya hanya sebagai pelaksana untuk menculik para jenderal. Namun kalau diasumsikan bhw G 30 S merupakan skenario jenial untuk menabrakkan PKI dan AD guna memunculkan konstelasi politik baru di Indonesia, maka Lettu Doel Arief adalah key person, seperti halnya Sjam.
Kesaksian para pelaku gerakan september 65 ini merupakan hal yang penting bagi jalannya proses rekonstruksi sejarah Orde Baru. Sayangnya, sangatlah disayangkan ada yang tercecer dari kesaksian para tokoh kunci gerakan tersebut hingga terjadilah missing link yang masih misterius sampai dengan sekarang.
Akibat yang paling fatal adalah pertanyaan yang paling mendasar dan legendaris sampai dengan saat ini yaitu : siapakah dalang dan otak sesungguhnya dari gerakan 30 September tersebut ? Ketidakjelasan nasib para tokoh PKI dan juga para pelaku langsung G 30 S, ikut menambah rumit konspirasi yang terjadi. Beberapa dari tokoh inti sudahlah jelas dan terang nasibnya dengan mengalami eksekusi secara resmi di depan regu tembak seperti eks Kol. Untung, eks Brigjen Sopeardjo, Sudisman yang anggota Politbiro PKI dan Dipa Nusantara Aidit yang menjadi Ketua PKI. Sementara itu Nyoto tidak diketahui sampai sekarang rimbanya. Alkisah tanggal 11 Maret 1966 sepulangnya dari sidang kabinet (Nyoto adalah salah satu mentri di kabinet soekarno), ia diculik oleh sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Jl. Tirtayasa. Ada beberapa tapol yang pernah melihatnya di Rutan Salemba tapi setelah itu mereka tidak melihat lagi karena kemudian terhembus kabar burung bahwa Nyoto sudah dieksekusi di salah satu kepulauan Seribu di Teluk Jakarta. Yang menjadi suatu fenomena menarik adalah perlakuan ekstra judistrial bagi para elite politik PKI. Jika ditelaah dan diperhatikan, mereka tidak pernah diadili secara hukum dan menjalani tahap persidangan.
