PEMBERONTAKAN PKI MADIUN

BAB II SUB BAHASAN 1. PEMBERONTAKAN PKI MADIUN

Musso tokoh kawakan komunis yang cukup lama bermukim di Uni Sovyet, kembali ke Indonesia

bersama Suprisno pada tanggal 10 agustus 1948. Tatkala bertemu presiden

Soekarno, presiden Soekarno, Presiden memintanya agar bersedia membantu dengan memperkuat negara dalam melancarkan revolusi. Ia menjawab: ik kom hier om orde te scheppen. Ia segera menyusun konsep yang disebut ;; jalan baru untuk Republik Indonesia‟‟ atau yang lebih dikenal sebagai „‟ jalan baru Musso‟‟. Pokok isinya adalah kritik terhadap kebijakan politik yang dijalankan oleh pemimpin-pemimpin komunis indonesia sejak  proklamasi 17 agustus 1945, yang dinilainya salah besar. Musso menegaskan bahwa dunia terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu memperialis dibawah Amerika Serikat dan kubu komunis dibawah pimpinan Uni Sovyet. Perjuangan rakyat Indonesia adalah perjuangan rakyat Indonesia adalah perjuangan menentang imperialis dan karena itu seharusnya Indonesia berada dipihak Uni Soviet. Ada tiga gagasan utama yang dikemukan Musso. Pertama, membentuk front nasioanal untuk menghimpun kekuatan komunis dan konkomunis dibawah pimpinan PKI. Kedua, mengubah PKI menjadi partai tunggal Marxis-Lennin. Dan yang terakhir menyesuaikan  perjuangan PKI dengan garis perjuangan komunis internasional (komintern). Tawaran PKI kepada PNI dan Masyumi untuk bersama-sama membentuk front nasional ditolak oleh kedua  partai tersebut. Diphak lain, Amir Sjarifuddin berhasil menfusikan partai-partai dan organisasi massa beraliran kiri dengan terbentuknya PKI yang diperluas. Pada tanggal 1 september diumumkan pembentukan politbiro PKI yang langsung dipimpin oleh Musso. Amir Sjarifuddin ditempatkan disekretariat pertahanan. Beberapa tokoh muda, antara lain Aidit, Lukman, dan Njoto diangkat sebagai anggota politbiro, sebaliknya, peran tokoh-tokoh tua seperti Sardjono dan Alimin dikurangi. Sambil mengadakan konsolidasi kedalam Musso meningkatkan serangannya terhadap  pemerintah. Ia menyatakan bahwa revolusi Indonesia adalah revolusi defensif, harus diganti dengan revolusi ofensif. Dalam salah satu pidato d Madiun, ia menuduh Hatta membawa Indonesia kebawah kekuasaan imperialis. Tuduhan yang dilancarkan Musso itu dibantah oleh Hatta. Dalam sidang BP KNIP tanggal 2 september 1948 Hatta menegaskan bahwa  pemerintah tidak akan memihak salah satu kubu, baik Amerika maupun Sovyet . Menjelang september 1948 PKI smemakin mematangkan persiapannya di Madiun. Pasukan tempur ditempatkan antara lain di Saradan, Ponorogo, dan Ngawi. Kekuatan mereka

diperkirakan dua belas batalion. Di Jawa Timur terdapat batalion dari brigade 29 pimpinan letnan kolonel Dahlan dan pasukan TLRI pimpinan laksamana Muda Atmaji. Daerah sekitar gunung Liman dipegunungan Wilis disiapkan sebagai tempat pengunduran apabila terpaksa meninggalkan Madiun. Selain itu PKI juga berusaha melumpuhkan lawan-lawan politiknya. Sebelas orang pejabat pemerintah dan tujuh tokoh partai mereka dibunuh di Madiun antara tanggal 10 sampai 18 september. Pembunuhan juga mereka lakukan di Magetan yang menelan korban seorang bupati serta sejumlah anggota TNI dan polisi. Pada tanggal 18 september 1948 PKI melancarkan pemberontakan di Madiun. Pasukan  bersenjata mereka bergerak menguasai kantor-kantor pemerintahan, bank, dan kantor telepon. Mereka juga menduduki markas sub-teritorial comando (STC), markas staf pertahanan jawa timur (SPDT), markas corps polisi militer (CPM), dan kantor polisi, serta menawan beberapa orang perwira TNI, antara lain Letnan Kolonel Mahardi, Letnan Kolonel Wijono, Letnan Kolonel Sumantri, dan Mayor Rukmito Hendraningrat. Dibalai kota Madiun, PKI memproklamasikan „‟Sovyet Republik Indonesia‟‟. Walikota Madiun, Supardi, diangkat menjadi residen, kolonel Djokosujono sebagai gubernur militer dan letnan kolonel Dahlan, komando brigade 29, sebagai komando pertempuran. Melalui radio gelora pemuda, tokoh-tokoh PKI berpidato mendeskreditkan pemerintah dan berusaha mempengaruhi rakyat agar mendukung mereka. Untuk menghadapi pemberontakan PKI di Madiun itu, kabinet Hatta dalam sidangnya tanggal 19 september 1948 memutuskan untuk menghadapinya dengan kekuatan senjata. Markas besar tentara segera menyusun rencana operasi. Di Yogya dilakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PKI, antara lain Ir. Sakirman, Abdulmadjid, dan Tan Ling Djie. Penangkapan juga dilakukan di markas besar SOBSI dan BTI. Surat-surat kabar kiri, Revolusioner, patrior dan buruh dilarang terbit, dan beberapa wartawan antara lain Gajus Siagian ditangkap.1 Malam tanggal 19 september presiden Soekarno menyampaikan pidato radio. Presiden menyerukan agar rakyat lebih berpihak kepada pemerintah, sementara pidato tersebut dibalas Musso dengan menyerukan bahwa Soekarno-Hatta sebagai budak jepang. Untuk melancarkan operasi militer, markas besar tentara (MBT) mengerahkan dua  brigade divivi IV Siliwangi dan satu brigade divisi I Jawa Timur ditambah dengan satu  batalion mobiele Brigade Polisi. Pada tanggal 30 september 1948 pasukan TNI memasuki Madiun tanpa perlawanan dari pihak pemberontak. Mereka sudah melakukan evakuasi besar1

 Mawarti Djoened Poesponogoro dan Nugroho Notosusanto. 2010. Sejarah nasional Indonesia VI. Jakarta : Balai Pustaka, Hal: 240

 besaran ke gunung wilis. Sesudah madiun dikuasai, operasi dilanjutkan ketempat-te mpat lain. Pada akhir november 1948 dapat dikatakan bahwa seluruh operasi selesai. 2 Sebelum Madiun direbut TNI, Musso, Amir Sjarifuddin, dan beberapa tokoh PKI lainnya sudah melarikan diri. Tempat mereka terpencar-pencar. Mereka pun berindah-pindah tempat. Dalam pengejaran yang dilakukan TNI, Amir Sjarifuddin, Suprino serta beberapa orang lainnya tertangkap didaerah Purwodadi pada tanggal 29 november 1948. Sebelum itu tanggal 31 oktober, Musso tewwas dalam tembak menembak didesa Semanding, Somoroto (Ponorogo).

2. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI )

Pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda kembali melancarkan aksi polisional yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda II. Daerah Yogyakarta dan Bukittinggi diserang serentak oleh Belanda, tepatnya pada tanggal 19 Desember, dan Kota Yogyakarta yang pada saat itu berstatus Ibukota Republik Indonesia berhasil diduduki oleh Belanda. Para pemimpin Indonesia membiarkan dirinya ditangkap dengan harapan bahwa opinidunia akan begitu tersinggung sehingga kemenangan Belanda akan berbalik menjadi kekalahan diplomatik. Tokoh-tokoh yang ditangkap yaitu Soekarno, Hatta, Sjahrir, Agus Salim, dan seluruh anggota kabinet, kecuali beberapa orang yang tidak ada di tempat. 3  Namun beberapa jam sebelum kejatuhan Yogya atau sebelum penangkapan atas  pemimpin Republik di ibukota itu, sebuah sidang darurat kabinet telah diadakan secara tergesa-gesa. Sidang itu akhirnya berhasil mengambil keputusan penting karena Presiden dan Wakil Presiden menyerahkan mandatnya (dalam dokumen disebut “mengoeasakan”) kepada Mr. Sjafroeddin Prawiranegara untuk membentuk Pemeritahan Darurat Republik Indonesia. (PDRI) di Sumatera. Jika ikhtiar ini gagal, mandat diserahkan kepada pemimpin Republik di luar negeri (yaitu Dr. Soedarsono, Mr. Maramis dan Palar) untuk membentuk exile government   di New Delhi, India.4 Surat mandat tersebut tidak sempat disebarkan karena hubungan telekomunikasi keburu jatuh ke tangan Belanda, naskahnya dalam bentuk ketikan sempat beredar di kalangan orang “Republieken”. Namun, untunglah, saat Republik berada dalam keadaan “koma”, Mr. Syafruddiddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, yang sedang bertugas di Bukittinggi, dengan sigap menanggapi krisis lewat itu lewat rapat darurat sore hari tranggal 19 Desember

2

 30 Tahun Indonesia Merdeka.1981. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, Hal: 148

3 4

 Rickelfs M.C. 2010. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta. Serambi, hlm 484  Zed, Mestika. 2008. Makalah PDRI. 2008.

1948, beberapa jam setelah sidang kabinet di Yogya. Rapat darurat di Bukittinggi itu menelorkan gagasan lahirnya PDRI. Dalam perjalanan mengungsi, meninggalkan Kota Bukittinggi tanggal 21 Desember, Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan rombongan singgah semalam di Halaban, sebuah nagari di lereng Gunung Sago, sekitar 13 km dari Kota Payakumbuh.5  Dini hari tanggal 22 Desember pesonalia Kabinet PDRI disusun. Dengan  begitu, vakum kepemimpinan Republik, segera dapat diisi, dan eksistensi Republik secara  berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali. Keesokan harinya, Stasiun Radio Tamimi di Halaban untuk pertama kali dapat  berhubungan dengan Stasiun Radio AURI yang lain, baik yang berada di Jawa maupun di Sumatera (Ranau, Jambi, Siborong-Borong dan Kotaraja). Sjafruddin Prawiranegara merasa gembira menerima laporan tes kemampuan Stasiun Radio PDRI, dan mengumumkan  berdirinya PDRI. Menjelang Subuh pada tanggal 24 Desember, rombongan PDRI di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara meninggalkan Halaban menuju Pekan Baru, melalui Lubuk Bangku dan Bakinang. Stasiun Radio Tamimi dengan semua peralatan pengirim dan penerima ditempatkan pada sebuah Jip, mengikuti rombongan PDRI Awak (Crew) Stasiun Radio tersebut adalah : 1. Opsir Udara M.S. Tamimi sebagai Kepala 2. Sersan Mayor Udara Kusnadi. sebagai Teknisi merangkap Teloegrafis 3. Sersan Mayor Udara R. Oedojo, Telegrafis 4. Kopral Udara Zainal Abidin,Telegrafis Mengabungkan diri di Bidar Alam dari Pangkalan Udara Jambi. 5. Letnan

Muda

Udara

III

Umar

Said

Noor,

Bagian

Sandi

Mengabungkan diri di Bidar Alam dari Pangkalan Udara Jambi. Stasiun Radio Tamimi mengunakan kode pangil (Call Sign) UDO singkatan dari Oedojo. Sering dipakai juga Call Sign KND atau ZAYsingkatan dari Kusnadi dan Zainal Abidin. Type sender yang digunakan ialah MK III 19 Set. Ketika rombongan Sjafruddin Prawiranegara berada di Bangkinang. Belanda yang mengunakan pesawat-pesawat P-51 menyerang dengan bom. Stasiun Radio mengirim berita ke Pangkalan Udara Jambi, menyampaikan permintaan PDRI agar pesawat RI 005 PBY (AU) diterbangkan kesalah satu sungai di Riau, ternyata kemudian pada tanggal 29 Desember 1948

5

 Ibid

ketika Belanda menyerbu Kota Jambi, pesawat yang dimaksud tenggelam di Sungai Batang Hari saat berusaha lepas landas. Karena kondisi di Bangkinang sudah tidak aman lagi, kemudian rombongan Sjafruddin Prawiranegara menuju Tarakan Buluh dan menyeberangi Sungai Kampar untuk meneruskan perjalanan ke Teluk Kuantan. Setelah melewati beberapa kampung antara lain Lipat Kain dan Muara Lembu, Jip berisi peralatan Sender terbalik, masuk kubangan lumpur  beserta seluruh penumpangnya. Penumpang Jip itu adalah Sjafruddin Prawiranegara, Tumimi (yang bertindak sebagai sopir), Oedojo dan Kusnadi. Sjafruddin Prawiranegara kehilangan kacamatanya, untunglah jip beserta peralatan pengirim tidak mengalami kerusakan, meskipun memerlukan waktu sehari semalam untuk dibersihkan dan dikeringkan. Sedangkan Sjafruddin Prawiranegara beruntung mendapatkan kacamata barudari seorang Dokter yang  bertugas di wilayahnya itu. Sampai di Teluk Kuantan, rombongan menginap ditepi Sungai Kuantan. Sementara itu Panglima Kol. Hidayat singgah di Koto Tinggi dalam perjalanan cross-country dari Selatan ke Utara Sumatera, hingga ke Aceh. Hidayat mengadakan rapat dengan Gubernur Rasjid dan mengambil keputusan merombak Pemerintahan Sipil menjadi Pemerintahan Militer. Semua pejabat Gubernur Sipil dan segenap jajarannya dimiliterkan dan semua Wakil Gubernur diangkat dari Tokoh Militer. Pada tanggal 30 Desember rombongan Sjafruddin Prawiranegara meneruskan  perjalanan dengan berjalan kaki dari Teluk ke Sungai Dareh, semua kendaraan di tinggalkan di Teluk. Pada suatu tempat tertentu antara Teluk dan Sungai Dareh peralatan Sender diangkut melalui hutan dengan Lori bekas Jepang. Penumpang Lori hanya dua orang yaitu : Ir. Indra Tjahja sebagai masinis dan Oedojo (Telegrafis) sebagai penjaga peralatan Sender. Kemudian mereka menginap selam 3 hari di Sungai Dareh, sekaligus merayakan tahun baru. Stasiun Radio sempat mengirimkan Ucapan Selamat tahun Baru kepada seluruh Stasiun Radio AURI di Jawa dan Sumatera yang melayani Pemerintahan Sipilo dan Militer. Setelah tiga hari di Sungai Dareh Rombongan Sjafruddin Prawiranegara berangkat menuju Bidar Alam via Abai Siat dan Abai Sangir. Rombongan dibagi menjadi tiga : 1. Rombongan Induk dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara, menempuh jalur Sungai Batang Hari dengan mempergunakan sampan yang digerakan dengan dayung dan galah dari bambu.

2. Rombongan Keuangan dipimpin oleh Mr. Loekman Hakim (Menteri Keuangan PDRI) menuju Muara Tebo dengan naik perahu bermotor, membawa klise oeang RI Poeloe Sumatera (ORIPS)6 untuk dicetak di Muaro Bungo. 3. Rombongan Satsiun Radio dipimpin oleh Wakil PDRI Mr. Teuku Hasan, mengambil  jalan darat karena takut tenggelam, dengan berjalan kaki menuju Abai (setelah  berpisah kurang lebih 2 minggu mereka bertemu kembali di Bidar Alam). Pada tanggal 10 Januari 1949, Belanda menyerang Koto Tinggi dari basisnya di Payakumbuh. Selang lima hari, Belanda menggrebek Rapat Besar Pimpinan Sumatera Barat di Situjuh Batur . Banyak Korban jatuh termasuk beberapa Tokoh Paling Terkemuka di Sumatera Barat (antara lain Ketua MPRD, Chatib Soelaiman) dan Puluhan Prajurit dan BNPK di Nagari itu. Tragedi ini kemudian dikenal dengan tragedi Situjuh Batur. Antara lain yang dimakamkan di Situjuh Batur yaitu : 1. CH. SULAIMAN MPRD 2. ARISUN ST. ALAMSYAH BUPATI 3. MUNIR LATIF LETKOL 4. ZAINUDDIN MAYOR 5. TANTAWI KAPTEN 6. AZINAR LAETNA I 7. SYAMSUL BAHRI LETNAN II 8. RUSLI SOPIR 9. SYAMSUDIN PMT Yang dimakamkan di Situjuh Banda Dalam adalah : 1. M. ZEIN BPNK 2. RAMLI BPNK 3. SYAMSUL KAMAL BPNK 4. KAMASYHUR BPNK 5.  NAKUMAN BPNK 6. MANGKUTO BPNK 7. AHMAD BPNK

6

 ORIPS : Mesin Cetak Uang RI Muaro Bungo dirakit oleh anggota-anggota AURI dari Jambi, yang dipimpin Opsir Udara III Soejono, dari bekas mesin cetak biasa. Hasil cetakan ORIPS itu diserahkan kepada Mr. Loekman Hakim, Menteri Keuangan PDRI dan dibagi-bagikan kepada pemerintah setempat di Muaro Bungo).

8. RAJIMAN BPNK

Yang dimakamkan di Situjuh Gadang adalah : 1. RAUDANI LETDA 2. ABDUDIS LETDA 3. AGUS YATIM LETTU 4. AZIS JUNAID LETTU 5. ABAS HASAN SERMA 6. DARUHAN SERMA 7. RASYID SIRIN KOPTU 8. Y. MALIKI BPNK 9. HASAN BASRI BPNK 10. BURHAN BPNK 11. ALI AMRAN BPNK 12. SYAFWANEFF BPNK 13. A. MALIK BPNK Rombongan Stasiun Radio beserta Mr. Teuku Hasan tiba di Bidar Alam, rombongan Sjafruddin Prawiranegara sudah tiba disana terlebih dahulu. Sekitar minggu terakhir Januari 1949, seluruh rombongan secara lengkap sudah berada di Bidar Alam. Kemudian tanggal 17 Januari Stasiun Radio PDRI berhasil melakukan kontak dengan New Delhi. Kemudian Sjafruddin Prawiranegara mengirimkan ucapan selamat kepada Nehru dan peserta Konferensi  New Delhi tentang Indonesia Konferensi New Delhi yang dihadiri oleh 19 Delegasi Negara Asia, termasuk Delegasi Peninjau, mengeluarkan Resolusi (Resolusi New Delhi), yang berisi  protes terhadap agresi Militer Belanda dan menuntut pengembalian Tawanan Politik (Soekarno-Hatta) dan semua pemimpin Republik ke Yogyakarta. Tak lupa anggota PDRI yang berada di Koto Tinggi juga memgirimkan ucapan selamat atas keberhasilan Konferensi  New Delhi yang disampaikan oleh Mr. Rasjid. Pada tanggal 28 Januari 1949DK-PBB mengeluarkan resolusi tentang masalah Indonesia, yang isinya: 1. Penghentian operasi militer dan gerilya, 2. Pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda, 3. Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan, 4. Akan diadakan perundingan secepatnya.

Hubungan PDRI dengan para pemimpin di Jawa mulai dapat dibuka lewat telegram Kol. T.B. Simatupang, Wakil Kepala Staf APRI, yang melaporkan perkembangan di Jawa kepada PDRI Pusat di Sumatera. Kemudian dilanjutkan laporan oleh Kol. A.H. Nasution kepada Ketua PDRI pada tanggal 12 Februari. Selama

berada

di

Bidar

Alam

rombongan

PDRI

dipersilakan

menempati

rumah-rumah penduduk dan diruruskan logistiknya oleh masyarakat setempat. Sekitar tiga  bulan tinggal di Bidar Alam, Sjafruddin dan rombongan PDRI menjadikan negeri itu sebagai  basis kegiatan Kabinet PDRI. Sejak kedatangan orang PDRI itu, keamanan negeri sangat diperketat. Wali Negari Perang, H. Ali Dt. Rajo Alam, diperintahkan untuk melaksanakan wajib ronda malam secara bergiliran bagi setiap pemuda di bawah pengawasan tentara. 7 Jumlah pos-pos penjagaan pun diperbanyak dan di tempat-tempat yang dianggap rawan dari infiltrasi musuh, khususnya di tepi Muaro, yang merupakan "pintu keluar-masuk" negari,  pemusatan tenaga ronda diperketat. Barisan BPNK yang pernah dibentuk beberapa bulan sebelumnya diaktifkan kembali. Semuanya langsung di bawah pingawasan Idris Batangtaris, salah seorang perwira militer yang ikut rombongan PDRI dari Bukittinggi. Bidar Alam merupakan daerah terpencil dan relatif aman dari gangguan musuh. Dengan begitu, di samping menjalankan tugasnya memimpin pemerintahan, melakukan koordinasi dan kontak-kontak ke semua jajaran pemerintah sipil dan militer, Sjafrudddin dan anggota badan pemerintahan PDRI juga mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan seperti kursus-kursus politik, pengajian, pengobatan dan kunjungan ke tempat-tempat tertentu. Sudah  barang tentu banyak kenangan suka dan duka selama keberadaan pemimpin PDRI di negeri Bidar Alam, dan hubungan baik antara pemimpin PDRI dengan penduduk setempat hanya mungkin tercipta karena ketulusan memikul tanggung jawab bersama atas kecintaan kepada negara dan bangsa dan terbinanya kepercayaan dan saling pengertian yang dalam antara  pemimin dan yang dipimpin. Sjafruddin dan rombongan kemudian meninggalkan Bidar Alam sekitar 22 April 1949, yakni setelah hidup dalam suasana darurat di tempat pengungsian di sana selama lebih kurang tiga bulan. Negeri itu terpaksa ditinggalkan ketika daerah sekitarnya mulai terancam serangan musuh: terutama sejak front Muara Labuh dibom Belanda tanggal 19 Februari. Kajadian itu terjadi hanya beberapa jam setelah Sjafruddin meninggalkan tempat itu. Bagian keamanan segera memperingatkannya agar rombongan PDRI menyingkir, mencari tempat  pengungsian baru, yang lebih aman.

7

 Zed, Mestika. Makalah PDRI. 2008

Kemudian rombongan melanjutkan ke daerah Sumpur Kudus, yang merupakan tempat akan diadakan musyawarah besar pimpinan PDRI. Rombongan Gubernur Militer Mr. Rasjid dari Koto Tinggi dan Mr. Moh. Nasroen, mantan Wakil Gubernur Sumatera Tengah yang diangkat sebagai Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Tengah juga mulai  bergerak menuju Sumpur Kudus. Pada tanggal 14 Mei, di adakan Sidang Paripurna Kabinet PDRI di Silantai, Sumpur Kudus di daerah Ampalu. Di tempat itu berkumpul semua anggota Kabinet PDRI yang  berada di Bidar Alam dan Koto Tinggi, untuk membicarakan reaksi PDRI terhadap prakarsa  perundingan yang dilakukan oleh para pemimpin yang ditawan di Bangka ( Soekarno & Hatta). PDRI mengeluarkan pernyataan yang menolak prakarsa perundingan kelompok Bangka. Pada tanggal 6 Juli, Hatta mengirim utusan unutk beruding dengan Kabinet PDRI. Perundingan antara utusan Hatta dan PDRI berlangsung di Koto Kaciak, Padang Japang Payakumbuh. Setelah melalui perundingan yang alot dan menegangkan, Sjafruddin berhasil diajak kembali ke Yogya, menandai terjadinya rujuk antara PDRI dan kelompok Bangka. 8 Sjafruddin dan Panglima Besar Soedirman memasuki Yogya pada tanggal 10 Juli. Kemudian Sjafruddin bertindak sebagai Inspektur upacara penyambutan para pemimpin yang kembali ke Yogya. Tiga hari setelah kedatangan Sjafruddin Prawiranegara, Kabinet Hatta mengadakan rapat ,dengan acara poko pengembalian Mandat PDRI oleh Sjafruddin kepada Soekarno & Hatta. Tepat pada tanggal 25 Juli 1949 Badan Pekerja KNIP dalam sidang pertama yang dipimpin Mr. Asaat, menyetujui pernyataan Roem Royen, tetapi dengan persyaratan yang diajukan PDRI melalui pengumuman pada 14 Juni. Persyaratan itu adalah : 1. TNI tetap berada di daerah yang didudukinya; 2. Tentara Belanda harus ditarik dari daerah yang didudukinya; 3. Pemulihan Pemerintah RI di Yogyakarta harus dilakukan dengan tanpa syarat. 4. Perjanjian Roem-Royem, Konferensi inter-antar Indonesia, dan KMB A. Persetujuan Rum-Royen

Pada tanggal 19 Desember 1948, agresi yang di laksanakan Belanda menyebar menuju ibukota RI di Yogyakarta. Agresi yang sejak awal telah dikecam oleh internaional ini membuat PBB kembali memberikan bantuan. PBB menggantikan Komisi Tiga Negara dengan UNCI. Dewan keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI

8

 Ricklefs, M.C. 2010. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta. Serambi, hlm 486

untuk membantu pelaksanaan resolusi pada tanggal 28 Januari 1949, maka setelah mengadakan resolusi UNCI berhasil mengajak Indonesia dan Belanda berunding. Pada 17 April 1979 dimulailah perundingan permulaan di Jakarta yang diketuai oleh Merle Cochran wakil Amerika Serikat dalam UNCI, delegasi indonesia diketuai Mohammad Roem dan Delegasi Belanda Dr. J.H. Van Royen. Pada tanggal 7 Mei 1979 tercapai persetujuan Roem Royen. Nama ini diambil dari nama delegasi Indonesia Mohammad Roem dan Delegasi Belanda Dr. J.H. Van Royen.

9

Isi Persetujuan itu adalah sebagai berikut. Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan Pemerintah RepublikIndonesia untuk : 1. Mengeluarkan perintah kepada “pengikut Republik yang bersenjata” untuk menghentikan perang Geriliya; 2. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan; 3. Turut serta dalam konferensi Meja Bundar di Den Hag, dengan maksud untuk mempercepat “penyerahan” kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Pernyataan Belanda pada pokoknya berisi: 1. Menyetujui kembali Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta; 2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan  politik; 3. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948, dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan republik; 4. Mnyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat; dan 5. Berusaha dengan sesunguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah Pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta; 10 Pada tanggal 14 Juli, Pemerintah RI menyetujui hasil Persetujuan Rum-Royen, sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut tanggal 25 Juli 1949. Sebagai  persiapan KMB,  Anak Agung Gde  mengusulkan diadakannya Konferensi Inter Indonesia. Tujuannya untuk mengadakan pembicaraan antara Badan Permusyawaratan Federal (BPO) dengan pemerintah RI dalam hal mendapatkan kesepakatan yang mendasar untuk 9

 Marwati Joened, Hal 261  Sekretariat Negara, Hal 210

10

menghadapi KMB. Konferensi Inter-Indonesia dilangsungkan pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta. Konferensi dilanjutkan di Jakarta dari tanggal 31 Juli  –   2 Agustus 1949 di Jakarta. B. KonferensiInter-Indonesia

Bersamaan dengan diadakannya KonferensiInter-Indonesia, diJakarta berlangsung  pertemuan antara wakil-wakilrepublik Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) atau Badan Pemusyawaratan Federal dengan Belanda di bawah pengamatan UNCI. Pertemuan tersebut menghasilkan penghentian permusuhan kedua belah pihak. Presiden Soekarno sendiri pada 3 Agustus 1949 melaluiradio mengeluarkan perintah untuk menghentikan tembak-menembak. AHJ Lovink, Wakil TinggiMahkota Kerajaan Belanda sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Belanda diIndonesia, di hari yang sama, memerintahkan kepada pasukannya untuk meletakkan senjata. KonferensiInter-Indonesia sendiri berlangsung di Yogyakarta pada 19 hingga 22 Juli 1949, dipimpin olehWakil Presiden Drs. Mohammad Hatta. Konferensi empat hari ini menghasilkan beberapa keputusan, yakni Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdasarkan demokrasi dan federalism; RIS akan dipimpin oleh seorang presiden yang dibantu oleh menteri-menteri; RIS akan menerima kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda; Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional; Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS; pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS; negaranegara bagian tidak akan mempunyai angkatan perang sendiri. Pertemuan kedua KonferensiInter-Indonesia diadakan diJakarta pada 30 juli 1949, dan menghasilkan beberapa keputusan, yakni bendera RIS adalah Sang Merah Putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, dan bahasa resmiRIS adalah Bahasa Indonesia. Wakil RI dan BFO berhak memilih Presiden RIS. Negara bagian yang berjumlah 16  berhak mengisi keanggotaan diMajelis Permusyawaratan Rakyat Sementara(MPRS). Kedua delegasi juga setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional, yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan KonferensiMeja Bundar. Selain itu, dibicarakan soal posisi TNI yang menjadi inti dari pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang anggota-anggotanya terdiri atas bekas Koninklijk  Nederlands Indisch Leger (KNIL), dan anggota Koninklyeke Leger (KL) akan kembali ke Belanda. Saat itu, terjadi berbagai pemberontakan di daerah, seperti pemberotakan serdadu-

serdadu KNIL diBandung, APRA-nya Westerling, Pemberontakan Andi Azis diMakassar, dan Pemberontakan Rakyat Maluku Selatan (RMS) 11 C. Konferensi Meja Bundar Setelah berbagai usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan  jalan kekerasan  berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat  perundingan Linggarjati,  perjanjian Renville,  perjanjian Roem-royem, dan yang terakhir adalah  Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah: a. Belanda mengakui kedaulatan RIS  b. Dibentuk Uni Indonesia-Belanda c. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru terhadap  perusahaan Belanda di Indonesia d. RIS membayar utang-utang pemerintah Hindia-Belanda e. Irian Barat ditunda penyelesaiannya dalam jangka waktu satu tahun kemudian Dengan tercapainya kesepakatan KMB, kedudukan Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh walaupun Irian Barat masih belum termasuk didalamnya. Khusus penyelesaiaan Irian Barat ini, ternyata kemudian berjalan secara berlarut-larut. Belanda tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya. Hal ini mengakibatkan Indonesia harus menegrahkan kekuatan senjata untuk mengusir Belanda dari bumi Irian Barat.12

11

 Sekretariat Negara, Hal:229-230  Marwati Joened, Hal:268

12