PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG Jl. Simpang IV Serule Kayu, Redelong No__ Telp./Fax. (0643) 7426252, 7426262
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 440 / / SK / RSUD-MKR / 2016
TENTANG KEBIJAKAN PENDELEGASIAN WEWENANG DI RSUD MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH DIREKTUR RSUD MUNYANG KUTE REDELONG MENIMBANG
:
a. bahwa Pendelegasian wewenang adalah proses dimana pimpinan mengalokasikan wewenang kepada bawahannya dan konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi, b. bahwa
dengan pendelegasian wewenang memungkinkan pimpinan mencapai hasil yang lebih baik, organisasi berjalan lebih efisien. memungkinkan manajer dapat memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas prioritas yang lebih penting dan memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi untuk belajar dari kesalahan atau keberhasilan.
MENGINGAT
:
c.
bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada hurup a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan Pendelegasian Wewenang di Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong dalam Surat Keputusan Direktur
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
4.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436 Tahun 1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit Dan Pelayanan Medik;
5.
Peraturan Menteri Kesehatan 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
RI No. Tata Laksana
436 Tahun 1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit Dan Pelayanan Medis; 7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1994 tentang pedoman organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
9.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
10. Keputusan Direktur Jenderal HK.00.06..3.5.1866 Tahun 1999 Persetujuan Tindakan Medik;
Pelayanan Medis tentang Pedoman
11. KKI Tahun 2006 tentang Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran; 12. Permenkes nomor 1691/Menkes/VIII/2011 Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
tentang
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
:
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI RSUD MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH
KESATU
:
Kebijakan Pendelegasian Wewenang di RSUD Munyang Kute Redelong antara Bupati Bener Meriah dengan Direktur RSUD Munyang Kute Redelong agar dapat dilakukan secara konsisten.
KEDUA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan akan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: Redelong : 13 Juni 2016
DIREKTUR RSUD MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH
dr. ELISA LISIKMIKO, MKM Pembina/IV a Nip. 19660312 200212 2 002
Tembusan disampaikan kepada, Yth : 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Munyang Kute Redelong Bener Meriah; 2. Kepala Bidang Keperawatan RSUD Munyang Kute Redelong Bener Meriah; 3. Arsip.
Lampiran :
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah Tentang Pelayanan Jenis-Jenis Pelayanan di RS Nomor : 440/ /SK/RSUD-MKR/2016 Tanggal : 13 Juni 2016
JENIS-JENIS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN NUNUKAN A.
Pelayanan Gawat Darurat (IGD)
Instalasi
Gawat
Darurat
adalah
unit
pelayanan
dirumah
sakit
yang
memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan berbagai multidisiplin.
B.
Pelayanan Rawat Jalan Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari : a. Pelayanan Poliklinik Umum b. Pelayanan Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam c. Pelayanan Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan d. Pelayanan Poliklinik Spesialis Bedah e. Pelayanan Poliklinik Spesialis Anak f.
Pelayanan Poliklinik Spesialis Mata
g. Pelayanan Poliklinik Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan h. Pelayanan Poliklinik Spesialis Saraf i.
C.
Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut
Pelayanan Rawat Inap
Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan Rawat Inap terdiri dari : a. Ruangan Uah Ni Kayu (Ruang Rawat Inap Anak) b. Ruangan Petawaren Kandungan)
(Ruang
Rawat
Inap
Kebidanan
c. Ruangan Tawar Sedenge (Ruang Rawat Inap Bedah) d. Ruangan Bunge (Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam)
dan
Penyakit
D.
Pelayanan Rawat Inap Khusus
Pelayanan Rawat Inap Khusus adalah Pelayanan Rawat Inap Khusus terdiri dari : a. Ruangan Kamar Operasi b. Ruangan Pemulihan c. Ruangan Intensive Care Unit d. Ruang Melati (Perinatologi)
E.
Pelayanan Penunjang Medis
Pelayanan Penunjang Medis adalah Pelayanan Penunjang Medis terdiri dari a. Pelayanan Laboratorium b. Pelayanan Radiologi c. Pelayanan Anestesi d. Pelayanan Farmasi e. Pelayanan Ficiotherafi
F.
Pelayanan Penunjang Non Medis
Pelayanan Penunjang Non Medis adalah Pelayanan Penunjang Non Medis terdiri dari : a. Pelayanan Rekam Medis b. Pelayanan Instalasi Gizi c. Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) d. Pelayanan Keamanan RS e. Pelayanan Laundry f.
Pelayanan CSSD
g. Pelayanan Kebersihan RS h. Pelayanan Ambulans i. j.
Pelayanan Kamar Jenazah Pelayanan Parkir RS
k. Pelayanan IPAL RS l.
Pelayanan Kesehatan Lingkungan RS
I.
KELOMPOK PROFESI PEMBERI LAYANAN KESEHATAN DI RS 1. Medis 1.1 Dokter RS yang terdiri dari : 1.1.1 Dokter Umum 1.1.2 Dokter Gigi 1.1.3 Dokter Spesialis 1.2 Dokter Non RS yang terdiri dari : 1.2.1 Dokter Spessialis
2. Farmasi 2.1 Apoteker 2.2 Asisten Apoteker
3. Keperawatan yang terdiri dari : 3.1 Perawat 3.2 Bidan 3.3 Perawat Anasthesi
4. Keteknisian Medis 4.1 Analis Laboratorium 4.2 Radiografer 5. Ahli/Tenaga Gizi yaitu : Nutritionis 6. Keterapian Fisik yaitu : Ficioterafis 7. Petugas Non Medis 7.1 Administrasi dan Keuangan dan Akuntansi 7.2 Petugas Teknis yang terdiri dari : 7.2.1 Teknisi Elektro Medis 7.2.2 Sopir Ambulance
II.
PEDOMAN TATA LAKSANA PELAYANAN DI RS 1. Pelayanan Instalasi : 1.1Pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Rawat Inap, rawat Intensif, Laboratorium dan Radiologi dilaksanakan dalam 24 jam. Pelayanan Rawat Jalan setiap hari kerja 1.2Pelayanan
Kamar
Operasi
dilaksanakan
dalam
jam
kerja,
dan
dilanjutkan dengan sistem on call. 1.3Pelayanan harus selalu berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien 1.4Seluruh
staf
RS
harus
bekerja
sesuai
dengan
standar
pedoman/panduan dan standar prosedur operasional yang
profesi, berlaku,
serta sesuai dengan etikaprofesi, etika RS dan Peraturan perundangan yang berlaku.
2. Skrining dan Triase : 2.1Skrining dilakukan pada kontak pertama untuk menetapkan apakah pasien dapat dilayani oleh RS 2.2Skrining dilaksanakan melalui kriteria triase, visual atau pengamatan, pemeriksaan
fisik,
laboratorium
klinik
atau
diagnostik
imajing
sebelumnya. 2.3Kebutuhan darurat, mendesak, atau segera diidentifikasi dengan proses triase berbasis bukti untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi.
3. Identifikasi : 3.1Setiap pasien yang masuk rawat inap harus dipasangkan gelang identitas pasien. 3.2Pasien selalu diidentifikasi sebelum pemberian obat, sebelum transfusi darah atau produk darah lainnya, sebelum pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan laboratorium, sebelum pemeriksaan radiologi, serta sebelum dilakukan tindakan.
4. Transfer/Perpindahan didalam Rumah Sakit : 4.1Transfer dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 4.2Pasien yang ditranfer harus dilakukan stabilisasi terlebih dahulu sebelum dipindahkan 5. Transfer keluar Rumah Sakit / Rujukan : 5.1Stabilisasi terlebih dahulu sebelum dirujuk 5.2Rujukan ke rumah sakit dengan katagori RS Type B dan A 5.3Merujuk berdasarkan atas kondisi kesehatan dan kebutuhan akan pelayanan berkelanjutan 5.4Rujukan berdasarkan atas kondisi kesehatan dan kebutuhan akan pelayanan berkelanjutan 5.5Rujukan menunjuk siapa yang bertanggung jawab selama proses rujukan serta perbekalan dan peralatan apa yang dibutuhkan selama transportasi. 5.6Kerjasama yang resmi atau tidak resmi dibuat dengan rumah sakit penerima 5.7Proses rujukan didokumentasikan didalam rekam medis pasien.
6. Penundaan Pelayanan : 6.1Memperhatikan kebutuhan klinis pasien pada waktu menunggu atau penundaan untuk pelayanan diagnostik dan pengobatan
6.2Memberikan informasi apabila akan terjadi penundaan pelayanan atau pengobatan. 6.3Memberi informasi alasan penundaan atau memberikan informasi tentang alternatif yang tersedia sesuai dengan keperluan klinis pasien.
7. Pemulangan Pasien : 7.1DPJP (dokter penanggung jawap pelayanan) yang bertanggung jawab atas pelayanan pasien tersebut, harus menentukan kesiapan pasien untuk dipulangkan 7.2Keluarga pasien dilibatkan dalam perencanaan proses pemulangan yang terbaik atau sesuai kebutuhan pasien 7.3Rencana pemulangan pasien meliputi kebutuhan pelayanan penunjang yang terbaik atau sesuai kebutuhan medis. 7.4Identifikasi organisasi dan individu penyedia pelayanan kesehatan dilingkungan yang sangat berhubungan dengan pelayanan yang ada di rumah sakit serta populasi pasien. 7.5Resume pasien pulang dibuat oleh DPJP sebelum paisen pulang. 7.6Salinan resume pasien pulang didokumentasikan dalam rekam medis. 7.7Salinan resume pasien pulang diberikan kepada praktisi kesehatan yang dirujuk.
8. Transportasi : 8.1transportasi milik rumah sakit, harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pengorganisasian, kondisi dan pemeliharaan. 8.2Transportasi disesiakan atau diatur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. 8.3Semua kendaraan yang dipergunakan untuk transporatsi, dilengkapi dengan peralatan yang memadai, perbekalan sesuai dengan kebutuhan pasien yang dibawa.
9. Hak Pasien dan Keluarga : 9.1Menghormati kebutuhan privasi apasien 9.2Melindungi barang milik pasien dai pencurian atau kehilangan 9.3Melindungi pasien dari kekerasan fisik. 9.4Anan-anak dan individu yang cacat, lanjut usia dan lainnya yang berisiko, mendapatkan perlindungan yang layak. 9.5Membantu mencari second opinion dan kompromi dalam pelayanan didalam maupun diluar rumah sakit. 9.6Pernyataan persetujuan (Informed Consent) dari apsien didapat melalui suatu proses yang ditetapkan rumah sakit dan dilaksanakan oleh staf yang terlatih, dalam bahasa yang dipahami pasien.
9.7Informed
diperoleh
concent
sebelum
operasi,
anasthesi,
sedasi,
penggunaan darah atau produk darah dan tindakan serta pengobatan lain yang berisiko tinggi.
10.
Penolakan Pelayanan dan Pengobatan :
10.1
Memberitahukan hak pasien dan keluarga untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan
10.2
Memberitahukan tentang konsekuensi, tanggung jawab berkaitan dengan keputusan tersebut dan tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.
10.3
Memberitahukan pasien dan keluarganya tengang menghormati keinginan
dan
pilihan
pasien
untuk
menolak
pelayanan
resusitasi atau memberhentikan bantuan hidup dasar ( Do Not Resuscitate). 10.3.1. Rumah sakit yang menetapkan posisinya pada saat pasien menolak pelayanan resusitasi dan membatalkan atau mundur dari pengobatan bantuan hidup dasar 10.3.2 Posis rumah sakit sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat, serta persyaratan hukum dan peraturan.
11.
Pelayanan Pasien tahap terminal :
11.1
Mendukung hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang penuh hormat dan kasih sayang pada akhir kehidupannnya.
11.2
Perhatian
terhadap
mengaeahkan
semua
kenyamanan aspek
dan
pelayanan
martabat pada
tahap
pasien akhir
kehidupan. 11.3
Semua staf harus menyadari kebutuhan unik pasien pada akhir kehidupannya yaitu meliputi pengobatan terhadap gejala primer dan
sekunder,
manajemen
nyeri,
respon
psikologis, sosial, emosional, agama dan
terhadap
aspek
budaya pasien dan
keluarganya serta keterlibatannya dalam keputusan pelayanan.
12.
Asesmen Pasien :
12.1
Semua pasien yang dilayani di rumah sakit harus diidentifikasi kebutuhan pelayanannya melalui suatu proses asesmen yang baku.
12.2
Asesmen awal setiap pasien meliputi evaluasi faktor fisik, psikologis, sosial dan ekonomi, termasuk pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan.
12.3
Hanya mereka yang berkompeten sesuai perizinan, undangundang
dan
peraturan
melakukan asesmen.
yang
berlaku
san
sertifikat
dalam
12.4
Asesmen awal medis dilaksanakan dalam 24 jam pertama sejak rawat inap atau lebih dini/cepat sesuai kondisi pasien atau kebijakan rumah sakit.
12.5
Asesmen awal keperawatan dilaksanakan dalam 24 jam pertama sejak rawat inap atau lebih dini/cepat sesuai dengan kondisi pasien atau kebijakan rumah sakit.
12.6
Asesmen awal medis yang dilakukan sebelum pasien dirawat inap, atau sebelum tindakan pada rawat jalan di rumah sakit, tidak boleh lebih dari 30 hari, atau riwayat medis telah diperbaharui dan pemeriksaan fisik telah diulang.
12.7
Untuk Asesmen yang berumur kurang dari 30 hari, apabila ada perubahan kondisi pasien yang signifikan, maka perubahan dicatat dalam rekam medis pasien pada saat masuk rawat inap.
12.8
Asesmen
awal
termasuk
menentukan
kebutuhan
rencana
pemulangan pasien (disharge planning). 12.9
Semua pasien dilakukan asesmen ulang pada interval tertentu atas dasar kondisi dan pengobatan untuk menetapkan respons terhadap pengobatan dan untuk merencanakan pengobatan atau untuk pemulangan pasien.
12.10
13.
Data dan informasi asesmen pasien dianalisis dan diintegrasikan.
Manajemen Obat :
13.1
Elektrolit konsentrat tidak boleh berada diunit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara klinis dan tindakan diambil untuk mencegah pemberian yang tidak sengaja diarea tersebut, bila diperkenankan dengan kebijakan khusus.
13.2
Elektrolit konsentrat yang disimpan diunit pelayanan pasien diberi label yang jelas dan disimpan dengan cara yang mebatasi akses (restricted acces).
14.
Manajemen Nutrisi :
14.1
Pasien di skrining untuk status gizi
14.2
Makanan disiapkan dan disimpan dengan cara mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan.
14.3
Produk nutrisi enteral disimpan sesuai rekomendasi pabrik.
14.4
Distribusi makanan secara tepat waktu, dan sesuai dengan diit pasien.
15.
Manajemen Nyeri :
15.1
Semua pasien di rawat inap dan rawat jalan di skrining untuk rasa sakit dan dilakukan asesmen apabila ada rasa nyerinya.
15.2
Pasien dibantu dalam pengobatan rasa nyeri secara efektif.
15.3
Menyediakan pengelolaan nyeri sesuai pedoman
15.4
Komunikasi dengan dan mendidik pasien dan keluarga tentang pengelolaan nyeri dan gejala dalam konteks pribadi, budaya dan kepercayaaan agama masing-masing.
16.
Surgical Safety Checklist :
16.1
Digunakan suatu tanda yang segera dikenali untuk identifikasi lokasi
operasi
dan
melibatkan
pasien
dalam
proses
penandaan/pemberian tanda 16.2
Menggunakan suatu checklist
untuk melakukan verifikasi
praoperasi tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien dan semua
dokumen
serta
peralatan
yang
digunakan
tersedia
tepat/benar, dan fungsional. 16.3
Tim
Operasi
yang
lengkap
menerapkan
dan
mencatat/mendokumentasikan prosedur “sebelum insisi / time- out”
tepat sebelum dimulainya suatu prosedur / tindakan
pembedahan.
17.
Hand hygiene :
17.1
Mengadaptasi pedoman hand hygiene terbaru yang diterbitkan dan telah diterima seecara umum (dari WHO Pasient Safety, 2009).
17.2
18.
Menerapkan hand hygiene yang efektif.
Risiko Jatuh :
18.1
Penerapan asesmen awal risiko pasien jatuh dan melakukan asesmen
ulang
terhadap
pasien
bila
diindikaiskan
terjadi
perubahan kondisi atau pengobatan. 18.2
Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil asesmen dianggap berisiko.
18.3
Langkah-langkah dimonitor hasilnya, baik tentang keberhasilan pengurangan
cedera
akibat
jatuh
maupun
dampak
yang
telepon
ataupun
hasil
berkaitan secara tidak disengaja.
19.
Komunikasi Efektif :
19.1
Perintah
lisan
dan
yang
melalui
pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut. 19.2
Perintah lisan dan melalui telepon atau hasil pemeriksaan secara lengkap dibacakan kembali oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.
19.3
Perintah atau hasil pemeriksaaan dikonfirmasi oleh individu yang memberi perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.
20.
Manajemen di Instalasi :
20.1
Semua petugas instalasi wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku
20.2
Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan
20.3
Melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali.
20.4
21.
Setiap bulan instalasi wajib membuat laporan.
Peralatan di instalasi harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kaliberasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menjamin semua peralatan tetap dalam kondisi yang baik.
22.
Dalam
melaksanakan
tugasnya
setiap
petugas
wajib
mematuhi
ketentuan dalam K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
Ditetapkan di Pada Tanggal
: Redelong : 13 Juni 2016
DIREKTUR RSUD MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH
dr. ELISA LISIKMIKO, MKM Pembina/IV a Nip. 19660312 200212 2 002
