DINAS KESEHATAN Jl. Raya Solo No 32 Jiwan Telp. ( 0351 ) 461367 MADIUN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ................................ KABUPATEN MADIUN Nomor: 445/ /KPTS/402.102./2013 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGOBATAN DASAR PADA PUSKESMAS ........................ KEPALA PUSKESMAS ..............................., MENIMBANG
: a. bahwa agar terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan yang efektif dan efisien, maka pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan yang tersedia di Kabupaten Madiun perlu diatur secara terstruktur dan terintegrasi; b. bahwa pengelolaan secara berjenjang dan terintegrasi dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencapai kualitas pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Madiun dan Puskesmas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk menjaga dan menjamin kelancaran penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) perlu dibentuk Tim Pengelola BOK Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2013;
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; 3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8. Undang-Undang No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013; 9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan
Presiden
Nomor
24
Tahun
2010
tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014; 14. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 15. Keputusan Menteri Kesehatan No. 13/Menkes/SK/XI/2012 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang
Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Atas Nama Menteri Kesehatan
Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor: 7 Tahun 2010; 18. Keputusan
Bupati
Madiun
Nomor:
188.45/20/KPTS/
402.031/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun
Tahun
Anggaran 2013 Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN MADIUN
KEPALA
DINAS
TENTANG
TIM
KESEHATAN KABUPATEN PENGELOLA
BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2013; PERTAMA
: Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Bantuan Operasional
Kesehatan
(BOK)
Kabupaten
Madiun
Tahun
Anggaran 2013, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA
: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas : 1.
melaksanakan kebijakan BOK sesuai kebijakan nasional;
2.
menentukan besaran alokasi/realokasi dana BOK per Puskesmas melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
3.
mengirimkan SK penetapan alokasi/realokasi kepada Tim Pengelola BOK Pusat dengan tembusan Tim Pengelola BOK Provinsi dan pihak yang ditetapkan untuk penyaluran dana;
4.
melakukan advokasi dan sosialisasi BOK tingkat Kabupaten dan Puskesmas;
5.
melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BOK tingkat Kabupaten
dan
Puskesmas; 6.
melakukan verifikasi POA Puskesmas yang akan didanai BOK;
7.
melakukan
monitoring
dan
evaluasi
dalam
rangka
penggerakan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan BOK di Puskesmas; 8.
menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BOK di Kabupaten Madiun kepada Tim Pengelola BOK Tingkat Provinsi tembusan Tim Pengelola BOK Tingkat Pusat.
KETIGA
: Membebankan honor dan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola Program BOK dalam diktum KEDUA, pada DIPA TP BOK Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2013.
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
