FAJRI ADI SUKMA 97309/09
Administrasi Kepegawaian “Kedudukan dan Fungsi Lembaga Pengelola Kepegawaian di Indonesia”
1. MENPAN
Kedudukan
Kedudukan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara adalah Pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Tugas Pokok
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara , bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan
Fungsi
Dalam
melaksanakan
tugas,
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
menyelenggarakan fungsi: a) perumusan kebijakan nasional di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi kelembagaan pusat dan daerah, sumber daya manusia aparatur, tata laksana, pelayanan publik, pengawasan, dan akuntabilitas aparatur; b) koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi kelembagaan pusat dan daerah, sumber daya manusia aparatur, tata laksana, pelayanan publik, pengawasan, dan akuntabilitas aparatur; c) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; d) pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; e) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
2. LAN
Tugas Pokok
Menyelenggarakan kajian/penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara dan pendidikan dan pelatihan aparatur negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.
Fungsi Pokok
a) Penyelenggaraan Pengkajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah b) Penyelenggara an Pengkajian Kebijakan Administrasi Negara yang meliputi bidang Pemerintahan Umum, Pembangunan, Perekonomian Negara dan Manajemen Pelayanan c) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi d) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Diklatpim, Diklat Teknis, Diklat Fungsional serta Pembinaan Diklat dan Widyaiswara
yang meliputi
Sosialisasi, Bimbingan, Perkonsultasian, Pemantauan dan Pengendalian. e) Pengelolaan Sumber Daya Pusat bagi terlaksananya Tugas Pusat secara berdayaguna dan berhasil guna. f) Pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh Kepala.
3. BKN
Kedudukan
Kedudukan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Kanreg BKN adalah instansi BKN di daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKN
Tugas pokok
Kantor Regional II BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi BKN di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
a)
Fungsi pokok
Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
b)
Pemberian pertimbangan dan atau penetapan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
c)
Penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya.
d)
Pemberian pertimbangan pensiun pegawai negeri sipil daerah dan penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya.
e)
Penyelengaraan dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah di wilayah kerjanya.
f)
Penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Daerah Propinsi atau antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota lain Propinsi.
g)
Tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BKN.
4. BKD
Kedudukan
BKD Provinsi adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi dalam bidang Kepegawaian. BKD Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah
Tugas pokok
BKD Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian
Fungsi
a) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasidan pengendalian bidang mutasi
pegawai b) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
bidang kepegawaian daerah c) Perumusan kebijakan bidang kepegawaian daerah sesuai dengan rencana strategis
yang telah ditetapkan oleh Pemerindah Daerah; d) Perumusan,
perencanaan,
pembinaan,
koordinasidan
pengendalian
bidang
pengembangan pegawai; e) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasidan pengendalian bidang pembinaan
pegawai f)
Perumusan,
perencanaan,
pembinaan,
koordinasidan
pengendalian
bidang
dokumentasi dan informasi pegawai g) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan h) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; i)
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugas dan fungsinya
