BAB 1 PENDAHULUAN SOAL : 1. Jelaskan apa arti Ilmu Negara dan perbedaannya dengan Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara! 2. Sejarah menunjukan bahwa dibandingkan dengan Hukum Publik, ternyata ternyata Hukum Perdata sudah berkembang pesat sejak zaman Romawi. Kodifikasi Hukum Perdata dari negara Romawi kemudian masuk ke negara Eropa Barat melalu teori receptie. Jelaskan apa arti teori receptie serta receptie serta empat macam fase dari proses masuknya teori receptie tersebut ke negara eropa barat! 3. Teori Hukum Publik mulai berkembang awal abad ke-19 dengan munculnya Aliran Hukum Publik Jerman, yang salah satu tokohnya adalah Georg Jellinek. Dalam perkembangannya Jellinek kemudian disebut sebagai bapak dari teori Ilmu Negara. Jelaskan apa maksudnya! 4. Jelaskan secara rinci sistematika dari teori Ilmu Negara yang dikemukakan oleh Georg Jellinek! 5. Dalam membahas teori Ilmu Negara, Jellinek Jelline k mengintodusir suatu teori baru yang disebut teori dua segi (zweiseiten ( zweiseiten theorie). theorie ). Jelaskan apa maksudnya, dan bagaimana tanggapan dari murid Jellinek bernama Hans Kelsen terhadap teori dua segi tersebut!
JAWABAN : BAB 1 PENDAHULUAN 1. Ilmu negara adalah ilmu yang membahas pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok tentang negara. a. Pengertian pokok tentang negara adalah mengenai hal hal yang pada umumnya mempunyai pengertian yang sama b. Sendi-sendi pokok tentang negara adalah isi yang berbeda karena pengaruh pandangan hidup negara dan kondisi masyarakat setempat. Perbedaan ilmu negara dengan HTN atau HAN adalaah objek pembahasannya yaitu negara. a. Objek pembahasan ilmu negara bersifat abstrak, negara tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu. b. Ilmu negara bersifat teoritis, abstrak, dan universal yang berlaku pada setiap negara. Tidak dapat dipraktekan langsung ke kehidupan bernegara c. HTN dan HAN bersifat kongkrit, negara terikat pada waktu dan tempat tertentu. d. HTN dan HAN mempunyai nilai praktis, karena dapat diterapkan langsung dengan mempelajari hokum positif di negara tersebut. 2. Receptie adalah teori tentang kodifikasi hukum yang masuk ke Eropa Barat melalui peninjauan dan penerimaan kembali terhadap hukum y ang lampau. Fase receptie : a. Theoritische receptie - Pada masa ini sarjana Eropa barat menerima hukum Romawi kuno. - Para sarjana menganggap hukum tsb lebih tinggi dari hukum di negara eropa barat. - Para sarjana mempelajari langsung ke Romawi, lalu kembali ke negara masing masing b. Praktische receptie - Sarjana yang kembali mendapat jabatan hakim atau jabatan administrasi lainnya. - Melalu praktek pengadilan dan kegiatan adm lainnya, masyarakat negara eropa barat menerima hukum romawi. - Intinya ilmu-ilmu hukum romawi ini diterapkan dalam pekerjaan yang didapat para sarjana. c. Wetenschappelijke receptie - Negara mendirikan fakultas dan perguruan tinggi sendiri, agar tidak perlu ke luar negeri atau ke romawi untuk belajar. d. Positieve rechtelijke receptive - Hukum romawi diletakan pada hukum positif masing masing negara. Contohnya kodifikasi napoleon yang 90% berasal dari romawi.
JAWABAN : BAB 1 PENDAHULUAN 1. Ilmu negara adalah ilmu yang membahas pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok tentang negara. a. Pengertian pokok tentang negara adalah mengenai hal hal yang pada umumnya mempunyai pengertian yang sama b. Sendi-sendi pokok tentang negara adalah isi yang berbeda karena pengaruh pandangan hidup negara dan kondisi masyarakat setempat. Perbedaan ilmu negara dengan HTN atau HAN adalaah objek pembahasannya yaitu negara. a. Objek pembahasan ilmu negara bersifat abstrak, negara tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu. b. Ilmu negara bersifat teoritis, abstrak, dan universal yang berlaku pada setiap negara. Tidak dapat dipraktekan langsung ke kehidupan bernegara c. HTN dan HAN bersifat kongkrit, negara terikat pada waktu dan tempat tertentu. d. HTN dan HAN mempunyai nilai praktis, karena dapat diterapkan langsung dengan mempelajari hokum positif di negara tersebut. 2. Receptie adalah teori tentang kodifikasi hukum yang masuk ke Eropa Barat melalui peninjauan dan penerimaan kembali terhadap hukum y ang lampau. Fase receptie : a. Theoritische receptie - Pada masa ini sarjana Eropa barat menerima hukum Romawi kuno. - Para sarjana menganggap hukum tsb lebih tinggi dari hukum di negara eropa barat. - Para sarjana mempelajari langsung ke Romawi, lalu kembali ke negara masing masing b. Praktische receptie - Sarjana yang kembali mendapat jabatan hakim atau jabatan administrasi lainnya. - Melalu praktek pengadilan dan kegiatan adm lainnya, masyarakat negara eropa barat menerima hukum romawi. - Intinya ilmu-ilmu hukum romawi ini diterapkan dalam pekerjaan yang didapat para sarjana. c. Wetenschappelijke receptie - Negara mendirikan fakultas dan perguruan tinggi sendiri, agar tidak perlu ke luar negeri atau ke romawi untuk belajar. d. Positieve rechtelijke receptive - Hukum romawi diletakan pada hukum positif masing masing negara. Contohnya kodifikasi napoleon yang 90% berasal dari romawi.
3. Georg Jellineck disebut sebagai bapak ilmu negara karena ia orang pertama yang membahas ilmu pengetahuan tentang negara secara menyeluruh, lalu menyusunnya secara sistematis. - Melalui bukunya, Allgemeine Staatslehre, memberikan pandangan baru tentang teori ilmu negara dengan memisahkan teori yang lama dan berbeda, lalu menyusunnya secara sistematis. 4. Teori Jellineck disebut Ilmu Negara Umum atau Ilmu Kenegaraan ( Staatswissenschaft ) yang merupakan ilmu negara dalam arti luas. a. Staatswissenschaft dalam arti sempit yaitu ilmu pengetahuan negara yang menekankan segi obyeknya, yaitu negara. b. Rechtswissenschaft, ilmu negara yang menekankan hukumnya. Contohnya HTN, HAN, Hukum Antar Negara / Hukum Internasional Publik. Staatswissenschaft (S) dalam arti sempit dibagi menjadi 3 bagian 1. Beschreibende (S) Staatenkunde, ilmu pengetahuan negara yang sifatnya hanya menggambarkan. 2. Theoritische (S) Staatslehre, ilmu tentang negara yang bahannya dari nomor 1. Lalu disusun secara sistematis yang berisikan pengertian pokok dan sendi pokoknya. 3. Practische (S) Angewandte (S), Ilmu negara yang diterapkan pada negara menjadi ilmu politik. Menurut Jellineck kedua ilmu ini berkaitan erat. Namun, Anglo saxon menyatakan kedua ilmu tersebut berbeda karena keduanya berdiri sendiri. 5. Zweiseiten theorie adalah teori yang meninjau negara dari dua segi, yaitu sosiologis dan segi yuridis. a. Segi sosiologis, melihat negara sebagai suatu bangunan masyarakat atau negara sebagai suatu kebulatan (ganzheit) b. Segi yutidis, melihat negara sebagai bangunan hukum. Menurut Hans Kelsen teori dua segi Jellinek merupakan teori Synkretismus, yaitu metode campur baur yang tidak sesuai dengan kriteria ilmu pengetahuan - Peninjauan negara menurut HK cukup dengan segi yuridis menggunakan metode monismus (metode hukum murni) karena negara adalah perwujudan dari tata hukum nasional, yakni negara sama dengan hukum
BAB 2 SIFAT HAKEKAT NEGARA SOAL : 1. Peninjauan sifat hakekat negara dari segi hitoris, merupakan pembahasan mengenai istilah apa yang digunakan untuk negara sepanjang sejarah kenegaraan. Jelaskan apa maksudnya! 2. Berikan penjelasan mengenai: a. Pendapat Kranenburg yang menyatakan bahwa negara adalah ikatan suatu bangsa. b. Pendapat dari MC. Dougall dan Kranenburg mengenai pengelompokan manusiadan kriterianya. 3. Menurut Herman Heller secara sosiologis negara merupakan suatu organisasi kewibawaan. Sehubungan dengaan hal tersebut, jelaskan ari dari Entscheidungseinheit, Wirkungseinhei, Ambelen Organisatie, dan Government by Commitees! 4. Jelaskan pendapat dari Max Webber dan Logemann mengenai sumber-sumber kewibawaan! 5. Secara yuridis pembahasan mengenai sifa hakekat negara adalah berdasar pada teori patrimonial, dan teori perjanjian baik menurut hukum perdata maupun hukum publik/hukum tata negara. Jelaskan apa maksudnya! 6. Jelaskan pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa negara merupakan penjelmaan tata hukum nasional, yang merupakan peninjauan masalah sifat hakekat negara dari segi yuridis!
JAWABAN : BAB 2 SIFAT HAKEKAT NEGARA 1. Dalam sejarah kenegaraan terdapat perubahan penyebutan negara sesuai dengan kondisi masing-masing zaman. a. Zaman Yunani, negara disebut Polis atau negara kota. Cirinya adalah berlakunya demokrasi langsung. b. Abad pertengahan, pada masa ini dipengaruhi ajaran nasrani. Negara dikenal sebagai suatu masyarakat atau Civitas. Agustinus membagi 2 menjadi Civitas Dei dan Civitas Terena. c. Abad modern, negara diartikan sebagai suatu benda. Pada masa ini tanah menimbulkan kewenangan kenegaraan dan kemakmuran, sehingga negara disebut Rijk/Rich, yang artinya kekayaan milik dinasti atau imperium sifatnya turun temurun. Pada zaman modern, sifat hakekat negara berdasarkan peninjauan secara sosiologis dan yuridis. 2. a. Kranenburg menyatakan, pengelompokan manusia dikarenakan rasa ingin bersatu yang kuat untuk menghadapi bahaya bersama. Hal ini menimbulkan keinginan indivdu untuk menaati peraturan, yang membuat suatu ikatan kemauan bersama, setelah terjadinya suatu ikatan maka tujuan bersama akan timbul Maka setiap negara merupakan ikatan suatu bangsa, bukan terdiri dari beberapa bangsa. b. McDougall membahas dasar pembentukan pengelompokan manusia, yang dapat terjadi karena 2 dasar : 1. Terjadi secara alamiah (naturlijk), misal karena pertalian darah (klan) atau factor alam (geografis) 2. Atas dasar kesengajaan oleh manusia (kuntsmatig), yang terdiri atas : a. Kelompok yang dibuat oleh manusia, misal perkumpulan olahraga. b. Kelompok yang terjadi karena kebiasaan atau adat, misal kasta di India. c. Kelompok campuran, karena kebiasaan dan sengaja di buat manusia, misal perkumpulan gereja. Sedangkan Kranenburg menyatakan, bahwa negara merupakan sistem pengelompokan manusia berdasarkan 2 ukuran, pertama apakah manusia berada di tempat tertentu atau tidak, dan kedua
pengelompokannya teratur atau tidak. Atas 2 dasar tersebut terbentuk 4 macam pengelompokan manusia : 1. Pada suatu tempat tertentu dan teratur 2. Pada suatu tempat tertentu tapi tidak teratur 3. Tidak pada suatu tempat dan tidak teratur 4. Tidak pada suatu tempat tapi teratur. Kelompok masyarakat ini yang diartikan sebagai negara.
3. a. Entscheidungseinheit Hakikat negara merupakan kesatuan yang berwibawa untuk memutuskan hal penting untuk negara. Tinjauaannya unsur kewibawaan adalah kekuasaan yang diakui. b. Wirkungseinheit Hakikat negara adalah merupakan kesatuan yang berwibawa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan negara yang telah diputuskan bersama. Tinjauannya dari sudut organisasi. c. Ambten Organisatie Hakikat negara diartikan sebagai suatu organisasi jabatan. Negara sebagai organisasi untuk melaksanakan fungsi bersama, negara juga mengasumsikan jabatan untuk fungsi tersebut. d. Governmenment by Committees Kerjasama yang dilakukan departemen dengan membentuk panitia antar departemen untuk melaksanakan tugas negara. 4. Max Webber mengemukakan 3 sandaran yang menjadi sumber kewibawaan : 1. Charismatische Gezag (kewibawaan karismatis) Yaitu kewibawaan yang timbul karena kelebihan seseorang, walaupun diakui tetapi tidak dapat ditelaah rasio. Misalnya kewibawaan seorang Nabi atau Rasul. 2. Traditionelle Gezag (kewibawaan tradisional) Yaitu kewibawaan yang diakui karena tradisi dan sudah bertahan lama. Misalnya kewibawaan raja secara turun-temurun. 3. Rationelle Gezag (kewibawaan rasional) Yaitu kewibawaan yang secara rasional dapat diterima. Misalnya kewibawaan atasan pada bawahannya. Logemann menyempurnakan teori Webber dengan menambahkan 2 sandaran lagi, sehingga menjadi 5 :) 1. Charismatische Gezag, umumnya di bidang agama. 2. Magische Gefundeed Gezag : kewibawaan berasal dari kekuatan gaib. 3. Traditionelle Gezag : kewibawaan berasal dari tradisi. 4. Rationelle Gefundeerd Gezag : mengaitkan “mythe” sebagai dasar kewibawaan, karena menurut antropologi budaya dianggap suatu kepercayaan yang benar. 5. Gezag atau kewibawaan yang dikaitkan dengan mythe, yang berdasarkan keanggotaan suatu kelompok elit yang disebut Gezag Ener Ellit. 5. Teori Patrimonial memandang negara sebagai suatu objek hukum. Bahwa negara objek tindakan manusia dan alat kepentingan manusia, sehingga kedudukan manusia lebih tinggi dari negara. Teori Patrimonial artinya teori yang melihat sifat hakikat negara dari segi hukum kepemilikan atas benda atau tanah. Maka, pemilik tanah boleh memiliki hak tertentu kepada penduduk yang tinggal di wilayah tanah miliknya.
Tinjauan dari hukum perdata, negara hakikatnya merupakan hasil perjanjian yang sifatnya timbal balik antara dua pihak yang punya kepentingan berbeda dan menghasilkan ikatan hukum (recht verhaltnis). Sifatnya dualistis (vertrag), yaitu setiap pihak punya kepentingan yang berbeda. Tinjauan dari hukum publik, sifat hakikat negara adalah hasil perjanjian seluruh rakyat yang mempunyai satu tujuan atau kepentingan yang sama, yang membentuk suatu kelompok atau negara. Sifatnya tidak dualistis, tapi merupakan tindakan hukum bersama untuk membentuk suatu negara, disebut Gezamt Akt. Perjanjian berdasarkan hukum publik adalah perjanjian masyarakat setelah terbentuknya negara, lalu membuat peraturan hukum yang disebut hukum dasar beserta peraturan pelaksanaannya. 6. Hans Kelsen berpendapat bahwa negara adalah penjelmaan tata hukum nasional dan harus mempunyai tingkatan hukum. Setiap hukum yang lebih rendah harus bida dikembalikan ke hukum yang lebih tinggi lagi, tingkatan ini disebut Stufenbouw des Recht. Kelsen menyatakan negara itu tertib hukum, yaitu masyarakat di dalamnya harus bertanggung jawab pada setiap perbuatannya.
BAB 3 IKHTISAR PEMBENARAN NEGARA SOAL : 1. Negara memiliki berbagai monopoli kekuasaan seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, menjatuhkan hukuman mati. Sehubungan dengan hal tersebut, sebutkan tiga macam dasar untuk membenarkan kewenangan tersebut ditinjau dari sudut teori pembenaran negara! 2. Berdasar sejarah kenegaraan, berikan contoh-contoh penerapan teori theokrasi baik yang langsung maupun tidak langsung! Jelaskan pula pendapat dari Agustinus dan Thomas van Aquino mengenai hal ini! 3. Seseorang dibenarkan menjadi penguasa apabila mempunyai kekuatan jasmani, yaitu tinggi besar dan pandai berkuda dan berperang. Bagaimana pedapat Voltaire, Tomas Hobbes dan Machiavelli yang membenarkan kekuasaan dalam negara berdasar teori kekuatan jasmani! 4. Kekuasaan dalam negara baru dapat berjalan dengan baik apabila selain mempunyai kekuatan jasmani dan rohani, penguasa juga memiliki kekuata ekonomi/materi. Jelaskan pendaoat Karl Marx, H.J. Laski, dan Leon Duguit mengenai hal ini! 5. Pembahasan teori pembenaran negara dari sudut hukum perdata meliputi pokok bahasn teori Hukum Keluarga, Hukum Benda, dan Hukum Perjanjian. Jelaskan pendapat dari Mac Iver, Von Haller dan Cicero mengenai teori-teori tersebut di atas! 6. Teori Lex Regia dari golongan Caesarismus dan teori golongan Monarchomachen merupakan awal dari teori perjanjian masyarakat berdasar hukum publik. Bagaimana konstruksi dari teori kedua golongan tersebut. Jelaskan! 7. Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rosseau merupakan tokoh-tokoh terkemuka teori perjanjian masyarakat dalam zaman modern. Ketiganya mempunyai titik tolak yang sama dalam teorinya masing-masing, tetapi mempunyai isi serta akibat yang berbeda. Jelaskan apa maksudnya!
JAWABAN : BAB 3 IKHTISAR PEMBENARAN NEGARA 1. 3 macam dasar teori pembenaran negara : a. Teori Theokrasi - Teorinya bersifat absolut dan sulit dibantah terutama bagi masyarakat yang berdasar agama. Teori theokrasi terbagi atas 1. Teori theokrasi langsung Yaitu negara dikembalikan ke kekuasaan yang lebih tinggi dari manusia, yaitu kehendak tuhan. Tuhan berkuasa langsung terhadap negara, raja atau penguasa dianggap Tuhan atau anak Tuhan 2. Teori theokrasi tidak langsung Yaitu yang memerintah negara adalah raja atau penguasa yang mendapat mandat dari tuhan. Teori ini dikemukakan agustinus dan thomas van aquino. b. Teori Kekuatan Teori ini memberi dasar pembenaran negara melalui kekuatan jasmani, rohani, dan ekonomi. Kekuatan jasmani dibahas Voltaire, Thomas Hobbes, Shang Yang, dan Machiavelli. Kekuatan ekonomi dibahas Karl Marx, H.J Laski, dan Leon Duguit. c. Teori Yuridis Terbagi peninjauan hukum perdata dan hukum publik. 1. Hukum perdata terbagi atas hukum keluarga, hukum benda, dan hukum perjanjian. 2. Hukum publik terdiri dari : teori Lex Regia dari golongan Caesarismus, teori dari golongan Monarchomachen, dan teori tiga tokoh perjanjian masyarakat (Thomas Hobbes, John Locke, JJ Rousseau) 2. a. Contoh penerapan Teori Theokrasi Langsung : 1. Rakyat Jepang : sebelum perang dunia ke-2, jepang mengakui kaisar sebagai anak tuhan yaitu dewa matahari (Amaterasu) 2. Para Raja mesir (Firaun) : mengangkat dirinya sebagai Tuhan. 3. Raja Tibet (Dalai Lama dan Pancen Lama) : selalu berebut kekuasaan dan menamakan dirinya Tuhan. b. Contoh penerapan Teori Theokrasi Tidak Langsung 1. Saat Alexander The Great/Iskandar Zulkarnaen akan memasuki negara yunani. 2. Pada saat ini hanya negara Vatikan yang menerapkannya. c. Ajaran Agustinus sifatnya demokratis. Pada bujunya De Civitas Dei, Agustinus menyebutan : 1. Civitas Dei : Negara Tuhan, yaitu negara yang terpuji karena dicita-citakan oleh agama. 2. Civitas Terena / Diabolis : Negara Iblis, yaitu negara yang sangat duniawi, dikecam oleh Agustinus.
d. Thomas Aquino mengemukakan teori dua pedang : 1. Pedang Rohaniah : berada di organisasi gereja yang dipimpin paus 2. Pedang Duniawiah : yang diserahkan paus pada organisasi negara yang dipimpin raja atau kaisar. Dalam teorinya muncul ajaran sekularisme, karena Aquino memisahkan soal duniawi dengan persoalan agama. 3. a. Pendapat Voltaire mengenai teori kekuatan jasmani : Raja yang pertama adalah prajurit yang beruntung karena dapat mengalahkan prajurit lain sehingga ia menjadi raja (De eerste Koning was een gelukkigsoldaat) b. Pendapat Thomas Hobbes dalam bukunya, Leviathan : Berlakunya hukum kepalan, artinya siapa yang kuat akan menjadi raja. Karena orang yang kuat itu dapat mengatasi kekacauan yang timbul di dalam negara. Hal ini disebabkan manusia berada dalam status naturalis, yaitu status belum bernegara. Dimana kehidupan masih kacau karena belum ada organisasi yang mengatur. c. Machiavelli Mendasarkan pada sifat egois manusia : Seorang pemimpin harus sesuai dengan keadaan, agar ketika melakukan hal baik tidak disalahgunakan. Seorang pemimpin juga harus licik seperti singa dan bertangan besi sehingga rakyat dapat patuh dan kekuasaannya dapat dibenarkan. 4. a. Karl Max menyatakan, negara adalah alat atau sistem untuk penindasan oleh kelas ekonomi kuat ke kelas ekonomi yang lemah. Menurut Karl Max, perbedaan kelas harus dihapuskan agar tidak terjadi lagi penindasan. b. H.J. Laski menyatakan, negara merupakan alat pemaksa (dwang organisatie) agar suatu sistem produksi stabil. Sifat negara tergantung pada ekonominya, siapa yang memegang puncak ekonomi maka ia dapat berkuasa sesuai kehendaknya. c. Leon Duguit menyatakan, adanya hak subjektif atas kekuasaan dalam bukunya “Traite de Droit Constituionnel”. Leon menolah ajaran Negara Tuhan dan Negara atas perjanjian masyarakat. Karena kebenaran mutlak ada karena orang yang kuat memaksakan kehendaknya pada orang yang lemah. 5. a. Mac Iver menyatakan dalam buku “The Web of Government”, negara ada karena pertumbuhan dari keluarga/family yang terjadi secara bertingkat melalu beberapa fase : 1. Fase pertama, setiap keluarga masih sederhana tapi memiliki kebiasaan-kebiasaan 2. Fase selanjutnya, keluarga semakin besar dan d ipimpin oleh kepala klan atas dasar primus inter pares. Pemimpin ini kemudian menjadi pemimpin sesungguhnya. Keturunannya kembali memimpin secara turun temurun yang disebut raja.
b. L.H. Haller menyatakan, pembenaran adanya negara karena kepemilikan atas benda yaitu tanah. Tanah menjdai objek tindakan manusia, sehingga seseorang yang memiliki tanah tersebut ia juga memiliki kekuasaan atas penduduk yang tinggal di atas tanahnya.
c. Cicero menyatakan, negara dibentuk untuk melindungi hak milik penduduknya. Caranya dengan perjanjian timbal balik, hak rakyat dilindungi oleh penguasa, lalu lalu penguasa berhak memungut pajak dari rakyatnya. 6. a. Lex Regia merupakan suatu undang-undang yang berisikan peranjian penyerahan kekuasaan pada kaisar. Tujuan Lex Regia adalah meniadakan tanggung jawab kaisar. Kasus ini terjadi saat rakyat romawi mengadakan perjanjian penyerahan kekuasaannya kepada kaisar yang dicantumkan dalam Lex Regia. Lex Regia ini memuat Trasnlatio Imperii yang berarti pengalihan kekuasaan dari rakyat pada kaisar, keuasaan rakyat diserap habis yang menimbulkan absolutisme kekuasaan kaisar. b. Monarchomachen melanjutkan teori Ulpianus, tapi bertujuan untuk mengilangkan absolutisme kaisar. 1. Pertama, rakyat mengadakan perjanjian untuk membentuk negara (pactum unionis) 2.Selanjutnya, rakyat menyerahkan kekuasaan pada penguasa (pactum subyectionis) 3. Penyerahan kekuasaan disertai syarat tertentu untuk membatasi kekuasaan kaisar. Naskah ini disebut Legz Fundamentaslis. 7. a. Menurut Hobbes, yang paling penting adalah Pactum Subyectionis (penyerahan kekuasaan kepada penguasa) yang memberikan rasa aman untuk rakyat. Jika tidak, maka wewenang penguasa menjadi tidak terbatas. b. John Locke berpendapat, saat manusia dalam keadaan status naturalis, manusia sebenarnya dalam keadaan yang baik dan berakal, manusia hanya akan bertindak seperti binatang jika haknya dilanggar. Oleh karen itu Pactum Unionis dan Pactum Subyectionisnya harus menjamin hak dasar rakyatnya, sehingga kekuasaan penguasa jadi terbatas dengan tidak melangar hak dasar rakytanya. c. Rousseau berpendapat, saat manusia dlam keadaan status naturalis, manusia adalah makhluk yang merdeka dan memiliki hak asasi. Dengan kesadarannya sendiri manusia mengadakan perjnjian untuk membentuk kolektivitas. Rousseau menyebut istilah Pactum Unionis dengan sebutan Volonte de Tous. Rakyat memegang kekuasaan melalui kolektivitas, mekanismenya dengan sistem suara terbanyak yaitu Volonte Generale.
BAB 4 IKHTISAR TERJADINYA NEGARA SOAL : 1. Dalam teori terjadinya negara, pembahasannya mencakup dua segi peninjauan yaitu secara primer dan secara sekunder. Jelaskan apa maksudnya! 2. Jelaskan secara rinci mengenai tahap-tahap Gemeinschaft - Reich/Rijk – Staat, ditinjau dari sudut terjadinya negara secara primer! 3. Secara umum para sarjana menganggap bahwa tahap Democratische Natie dalam teori terjadinya negara secara primer merupakan tahap terakhir. Akan tetapi para sarjana Jerman menganggap ada perkembangan lebih lanjut setelah tahap ini. Jelaskan apa maksudnya! 4. Masalah utama dalam peninjauan teori terjadinya negara secara sekunder adalah adanya pengakuan dari negara-negara lain. Sehubungan dengan hal tersebut jelaskan apa maksud dari pengakuan secara de facto dan secara de jure! 5. Jelaskan teori pengakuan dari seorang sarjana hukum internasional dari negara Belanda bernama Francois, yang ingin diterapkan pada negara Republik Indonesia saat baru merdeka!
JAWABAN : BAB 4 IKHTISAR TERJADINYA NEGARA 1. a. Terjadinya negara secara primer : Secara primer negara terjadi melalui 4 fase : 1. Tahap Genossenschaft (Genootschap) 2. Tahap Reich/Rijk 3. Tahap Staat 4. Tahap Democratische Natie dan Dictatuur Negara berkembang dari bentuk sederhana, lalu lebih besar, lalu terbentuk organisasi yang modern. Dasarnya adalah peninjauan berdasarkan pemikiran yang teoritis dan logis yang dihubungkan dengan kondisi unsur-unsur negaranya. b. Terjadinya negara secara sekunder : Pembahasan ini dilihat dari lingkup lingkungan negara-negara lainnya. Pokok utama terbentuknya negara secara sekunder adalah pengakuan negara lain dan pernyataan proklamasi negara bersangkutan. Secara sekunder negara apat terjadi karena 2 faktor : 1. Penaklukan atau penggabungan, negara yang lama hilang lalu lahir negara baru. 2. Pemberontakan, walaupun dilanggarnya hukum dari peraturan hukum negara yang lama, tetapi apabila negara yang baru terbentuk bisa berjalan terus dengan stabil maka negaranya dapat diaki negara lain.
2. a. Tahap Genossenschaft (Genootschap), pada tahap ini : - Orang-orang mempunyai persamaan kepentingan, nasib, dan kebudayaan lalu menggabungkan diri menjadi kelompok. - Pemimpin kelompoknya dipilih atas dasar primus inter pares - Kondisi masyarakatnya dipengaruhi adat dan kebiasaan, sehingga belu terdapat unsur kekuasaan. b. Tahap Reich/Rijk, pada tahap ini : - Adanya aspek kekayaan, biasanya pemilikan atas tanah. Kelompok menagadakan kepemilikan bersama atas tanah - Unsur kekuasaannya terdapat pada suatu wilayah namun belum terpusat. - Kondisi ini dapat dijumpai pada abad menengah. Para tuan tanah menggunakan sistem feodal. Kekuasaan yang belum terpusat dikarenakan selalu ada pemberontakan dan perebutan kekuasaan. - Walaupun unsur negara seperti rakyat, penguasa, dan wilayah sudah terpenuhi, tahap ini belum bisa diartikan sebagai negara karena kekuasaan belum terpusat. c. Tahap Staat, pada tahap ini : - Sudah terdapat kekuasaan dan kewibawaan/gezag yang berdaulat dn sudah tidak terdapat pemberontakan. Unsur klasik negara sudah terpenuhi, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. - Tahap ini bukan tahap akhir dari suatu negara, masih ada perkembanga lain yang terkait unsur bangsa.
d. Tahap Democratische Natie dan Dictatuur, pada tahap ini : - Merupakan tahap terakhir dari terjadinya negara secara primer yang menekankan pada segi demokrasi. - Pendapat lain mengatakan bahwa masih ada tahap lain, yakni tahap Dictatuur - Dictatuur memiliki fokus untuk menekankan kekuasaan pada satu pimpinan atau kelompok penguasa. Tujuannya agar negara dapat mengambil keputusan secara cepat, sehingga negaranya menjadi otoriter. - Tahap Dictatuur adalah tahap penyimpangan dari tahap De mocratische. 3. dijelaskan pada nomor 2 poin d 4. a. Pengakuan secara de facto : Pengakuannya bersifat sementara dan belum diperlukan adanya hubungan diplomatik. Pengakuan lebih ditujukan kepada unsur bangsa, wilayah, dan p emerintahannya. Setelah memberikan pengakuan de facto, setiap negara hanya menunggu perkembangan sejauh mana negara tersebut mampu mempertahankan keadaannya. b. Pengakuan secara de jure : Pengakuan ini muncul apabila negara mampu bertahan dan kondisinya stabil. Pengakuan de jure sifatnya sudah tetap dan lebih kuat. Perwakilan negara lain sudah menjadi perwakilan diplomatik yang meliputi hubungan politik, kebudayaan, dan ekonomi. 5. Francois menggunakan eori kepemilikan berdasarkan hukum perdata, yaitu bezitter sebagai penguasa pemakai atas benda dan eigenaar sebagai pemilik atas benda. Pada zaman belanda, Francois membedakan dua bangunan hukum pemerintahan Indonesia. Konstruksinya adalah pemerintahan indonesia secara de facto diakui sebagai bezitter (penguasa pemakai saja) bukan sebagai eigenaar (pemilik). Jadi, pemerintah indonesia hanya berwenang untuk mengatur pemerintahan internal, Sedangkan untuk hubungan ke negara lain, kewenangannya berada di pemerintahan hindia belanda sebagai eigeenar atau pemilik. 6. Teori organis menyatakan, negara pada dasarnya seperti organisme makhluk hidup, yang mempunyai anggota badan serta perlengkapannya. Warga negara dianggap sebagai sel hidup yang menentukan hidup dan matinya suatu organisme negara. Apabila sel itu kuat (warga negara) maka negaranya juga akan kuat. Begitu juga sebaliknya. Menurut teori mati tuanya negara, suatu negara akan lenyap atau tidak ditentukan oleh syarat-syarat obyektif suatu negara. Prof. Wirjono Prodjodioro, S.H. menyatakan, negara dianggap terhenti, hancur atau jatuh, maka unsur wilayah dan masyarakatnya tetap tidak berubah, melainkan hanya unsur pemerintahannya saja yang musnah karena faktor ditangkap atau dipenjara, atau tunduk pada penguasa lain di luar wilayah.
BAB 5 IKHTISAR TIPE-TIPE UTAMA NEGARA SOAL: 1. Sebutkan tipe-tpe utama negara berdasar sejarah kenegaraan dan jelaskan ciri pokok yang menonjol pada masing-masing fase! 2. Berdasar pada hasil peninjauan penulis-penulis Barat, kondisi negara Timur Purba adalah absolut dan despotisme. Benarkah demikian ? Je laskan! 3. Pada fase negara Yunani setiap warga Polis turut serta secara aktif dalam kegiatan pemerintahan melalui sistem demokrasi langsung. Sehubungan dengan hal tersebut, jelaskan! a. Apakah benar seluruh warga Polis mempunyai hak suara dalam pelaksanaan sistem demokrasi langsung! b. Dengan adanya status aktif dari warga Polis,jelaskan pula teori status warga negara yang dikemukakan oleh Jellinek! 4. Teori kenegaraan Romawi bersifat tidak asli karena meniru teori-teori yang ada di negara Yunani. Jelaskan! 5. Pada Fase Principaat dari negara Romawi, kekuasaan Caesar amat besar/absolut dan rakyat tidak dapat meminta pertanggung jawaban Caesar atas seluruh tindakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, jelaskan : a. Teori Lex Regia dari Ulpianus (golongan Caesarismus) b. Arti dari semboyan Salus Publica Suprema Lex dan Princep Legibus Solutus Est. 6. Jelaskan pendapat yang menyatakan bahwa teori kenegaraan pada fase Abad Menengah bersifat dualistis juga bersifat feodal yang berdasar pada teori patrimonial/hukum perdata! 7. Ciri utama dari negara modern adalah negara hukum yang demokratis. Jelaskan variasi dari negara hukum dan macam-macam demokrasi menurut Logemann!
JAWABAN : BAB 5 IKHTISAR TIPE-TIPE UTAMA NEGARA 1. Tipe-tipe utama negara berdasar sejarah kenegaraan dan ciri pokok yang menonjol pada masing-masing fase : a. Tipe Negara Timur Purba : Yaitu negara teokrasi yang berdasar pada faham keagamaan, cirinya : - Negara dimpin oleh seorang raja. - Raja dianggap sebagai wakil Tuhan. - Negaranya bersifat absolute. b. Tipe Negara Yunani : Pada masa ini negara memiliki 3 unsur yaitu, wilayah, bangsa, dan pemerintahan. Cirinya: - Sebagai Negara kota atau polis. - Rakyatnya mengenal dan menghayati zoon politicon. - Rakyat turut aktif dalam kegiatan pemerintahan. - Memperkenalkan sistem demokrasi langsung. c. Tipe Negara Romawi : Luas wilayah Romawi sangat luas karena hasil penaklukan negara lain. Negaranya tidak lagi berbentuk polis. Kedaulatannya menggunakan sistem demokrasi langsung. Merupakan masa kodifikasi, khususnya hukum perdata. Tipe Negara Romawi dibagi ke dalam 4 fase : 1. Fase Kerajaan - Pimpinan negaranya raja. - Negaranya berbentuk kerajaan dan menganut sistem pemerintahan seperti kerajaan sparta dari yunani. 2. Fase Republik - Fase ini menggunakan teori republik yang terdapat di Yunani. - Pemerintahan dipegang oleh dua orang konsul yang menyelenggarakan kepentingan umum. - Bila terjadi keadaan darurat, rakyat menunjuk pemimpin sementara, pada u mumnya pemimpin ini bersifat dikatator. 3. Fase Principaat - Negara tidak lagi merupakan negara kota, tetapi negara yang sangat luas. - Kedaulatan negara diberikan kepada Caesar melalui perjanjian yang termaktub dalam Lex Regia. - Rakyat tidak lagi dapat dimintai pertanggung jawabannya, semenara hanya raja yang dapat menentukan kepentingan umum. 4. Fase Dominaat - Kekuasaan Caesar absolut dan mutlak. Caesar bersikap kejam dan sewenang-wenang.
d. Tipe Negara Abad Menengah Merupakan kelanjutan dari negara Romawi yang banyak d ipengaruhi hukum perdata. Cirinya : - Bersifat dualistis karena, ada dua macam hak yang b erlawanan yang menjadi dasar terbentuknya negara yaitu hak raja (Rex) dan hak rakyat (Regnum). - Adanya sistem Feodalisme, yaitu teori pemilikan atas suatu benda, dalam hal ini tanah. - Adanya pertentangan anara gereja dan negara, yang menimbulkan teori teokrasi yaitu teori keagamaan. e. Tipe Negara Modern Cirinya : - Kekuasaan tertinggi adalah rakyat (sistem demokrasi) - Pelaksanaannya tidak lagi secara langsung, namun melalui perwakilan. 2. Tidak seluruhnya benar bahwa kondisi dari negara Timur Purba adalah absolut dan despotisme. Contohnya, Raja Jawa Kuno di Indonesia. Pada saat itu Raja memiliki tanggung jawab yang besar pada rakyatnya, menjadi sumber kekuatan dari rakyatnya, dan memperhatikan kesejahteraan serta duka dari rakyatnya. Saat terjadi bencana alam atau penyakit menular, Raja Jawa Kuno ikut berpuasa dan semedi untuk mencari petunjuk mengatasi musibah tersebut. Dengan demikian, walaupun kekuasannya bersifat absolut, tapi tidak semua raja pada negara Timur Purba bersifat despotisme (kejam d an sewenang-wenang). Karena masih ada raja yang bertanggung jawab. 3. a. Tidak, pada pelaksanaan demokrasi langsung tidak semua rakyat mempunyai hak suara. Contohnya budak, karena budak dianggap objek hukum yang dapat diperjualbelikan, bukan subjek hukum. b. Teori status warga negara menurut Jellinek : 1. Status aktif, rakyat turut aktif dalam pemerintahan. 2. Status pasif, rakyat tunduk pada ketentuan negara. 3. Status negatif, negara tidak ikut campur dalam urusan rakyat. 4. Status positif, negara menyelenggarakan kemakmuran rakyat. 4. Dalam hal ini bangsa Romawi adalah bangsa yang bersifat praktis, mereka menjalankan negara berdasarkan pemikiran yang timbul dari alam pikirannya. Berbeda dengan bangsa Yunani yang dikenal sebagai bangsa yang ahli berpikir, oleh karena itu bangsa Yunan banyak membuat tulisan tentang kenegaraan. Bangsa Romawi tidak punya waktu untuk merenung dan be rfikir seperti bangsa Yunani, karena wilayahnya sangat luas, termasuk daerah jajahannya negara Yunani yang dijadikan bagian dari Imperium Romawi. Oleh karena itu dalam menjalankan negaranya, bangsa Romawi menerapkan teori kenegaraan bangsa Yunani, khususnya pemahaman Polis dan kedaulatan rakyat.
5. a. Teori Lex Regia Pada fase principaat, negara Romawi sudah terlalu luas, oleh karena itu tidak dapat lagi mengunakan sistem demokrasi langsung. Teori Lex Regia digunakan untuk memberikan kedaulatan rakyat kepada Princep/Caesar melalui perjanjian dalam UU yang disusun olehnya dan dimuat dalam Lex Regia. Setelah kekuasaan diberikan kepada Caesar, rakyat tidak dapat lagi meminta pertanggung jawaban Caesar atas apa yang diperbuatnya. (The King Can Do No Wrong) b. Salus Publica Suprema Lex : - Artinya, kepentingan umum di atas UU. Princep Legibus Solutus Est : -Artinya, Raja/Caesar yang menentukan kepentingan umum. Pemerintahan melaksanakan kepentingan umum yang dirumuskan dalam bentuk UU, oleh karena itu kedudukan kepentingan umum lebih tinggi dari UU. Pada fase principaat yang menentukan kepentingan umum adalah Caesar, ia merumuskannya untuk diri sendiri namun ia berkedok untuk kepentingan umum. Kejadian ini hakekatnya telah meremehkan hukum. 6. Teori kenegaraan pada fase Abad Menengah yang merupakan kelanjutan dari negara romawi, banyak dipengaruhi teori hukum perdata. Fase ini dipengaruhi adanya kekuatan absolut, sifat dualistis, feodalistis, dan teokratis. a. Dualistis, adanya dua macam hak yang menjadi dasar terbentukya negara, yang hak raja dan hak rakyatnya saling berlawanan. b. Feodalisme, kekuasaan yang berdasarkan teori Patrimonial, kepemilikan atas benda (tanah). Teori Patrimonial ini merupakan teori hukum perdata. 7. Variasi Demokrasi menurut Logemann, yaitu : 1. Demokrasi Barat (liberal), mengutamakan kebebasan. 2. Demokrasi Timur (demokrasi proletar), mengutamakan persamaan. 3. Demokrasi Tengah, kekuasaan berada pada rakyat dengan satu orang menjadi petugas tunggal, dan ia dianggap sebagai eksponen dari rakyat. 4. Demokrasi Sederhana, terdapat pada wilayah yang masyarakatnya masih sederhana. Keputusan rakyatnya berdasasarkan musyawarah berasaskan tolong menolong dan gotong royong.
BAB 6 IKHTISAR TUJUAN NEGARA SOAL : 1. Pada umumnya suatu negara itu dibentuk dengan tujuan tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut ada 3 sudut peninjauan dalam membahas masalah tujuan negara. Je laskan! 2. Jelaskan pendapat dari Hegel, Shang Yang, dan Machiavelli mengenai tujuan negara! 3. Jelaskan perbedaan antara negara kekuasaan (Macht Staat) dan negara hukum (Recht Staat) 4. Tujuan huku menurut Kant adalah untuk melindungi kebebasan warga masyarakat yang harus dijamin dengan undang-undang. Hal ini menimbukan unsur-unsur negara hukum liberal, yang kemudian dilengkapi/disempurnakan oleh Stahl menjadi negara hukum formal. Jelaskan apa maksudnya! 5. Sebutkan unsur-unsur negara huku menurut tradisi negara Anglo Saxon! 6. Masalah tujuan negara dalam hubungannya dengan kemakmuran rakyat menimbulkan persoalan tipe negara modern. Jelaskan hubungan korelasi antara tipe-tipe negara modern dengan pola ekonomi suatu negara!
JAWABAN : BAB 6 IKHTISAR TUJUAN NEGARA 1. 3 sudut peninjauan dalam membahas tujuan negara yaitu: (1). Tujuan negara yang dihubungkan dengan tujuan akhir hidup manusia. Negara wajib menjamin hak hidup di dunia untuk mencari tujuan hakiki dari kehidupannya, dan juga harus menjamin rakyatnya untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masinng. Peninjauan ini berkaitan erat dengan Teologis (keagamaan) atau Eskatologis (keakhiratan) (2). Tujuan negara yang dihubungkan dengan pencapaian kekuasaan. Ada 2 tokoh yang berbicara tujuan negara ini : 1. Lord Shang Yang Menurutnya tujuan negara hanya satu, yaitu kekuasaan semata. Slogannya yang terkenal, “Supaya negara kuat, rakyat harus lemah dan bodoh” 2. Niccolo Machiavelli Menurutnya tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Hal ini hanya dapat dicapai oleh pemerintahan seorang raja yang kekuatannya absolute. Tidak hanya itu, seorang raja harus mengabaikan etika dan moralitas yang hanya akan melemahkan pemerntahan. Esensi ajaran ini adalah pemisahan kekuasaan dari moral dan etika. Dalam negara kekuasaan, kekuasaan raja sangat absolut, rakyat tidak dapat mengkritik kebijakan raja. Selain itu, negara kekuasaan hanya dilandaskan pada kepentingan poliyik yang digunakan para elitnya untuk mementingkan kepentngan pribadi. (3). Tujuan negara yang dihubungkan dengan kemakmuran rakyat. Tujuannya pemerintah mengusahakan kemakmuran rakyat. Ada 2 istilah penting : a. Salus Publica Suprema Lex - Artinya kepentingan umum mengatasi segala undang-undang. UU yang tidak sesuai dapat dicabut. Jadi kepentingan umum dapat melanggar hukum apa saja. b. Princep Legibus Solutus Est - Artinya raja membuat undang-undang untuk negara. Jadi hanya raja yang dapat mengurus rakyat dan kepentingan negaranya. Terdapat tipe-tipe negara yang tujuannya berkonsentrasi untuk kemakmuran rakyat, antara lain. 1. Tipe Negara Kekuasaan Absolut atau Polizei Staat. - Pemerintah sebagai pelaksana kemakmuran rakyat, mengenyampingkan peran rakyat untuk menjalankan kemakmuran. - Cara memakmurkan ini dilaksanakan secara absolut oleh pemerintah negara, sehingga disebut Monarki Absolut.
2.Tipe Negara Hukum Liberal Negara ini dilahirkan sebagai reaksi dari kondisi negara kekuasaan absolut. Golongan pengusaha kayanya mendesak raja dan bangsawan untuk tidak mencampuri urusan bisnisnya dalam rangka mensejahterakan rakyat. Desakan ini diprakarsai orang yang berpikiran bebas atau beraliran liberalisme. 3. Tipe Negara Hukum Formil Syarat-syarat tipe Negara Hukum Formil : 1. Pengakuan terhadap HAM. 2. Pemisahan Kekuasaan dalam negara. 3. Pemerintah harus berdasarkan UU. 4. Terdapat pengadilan administrasi untu mengadili sengketa antara pemerintah dengan warga negara. 4. Tipe Negara Hukum Materil Pada tahap ini bentuk neara tidak jadi fokus utama, tetapi tentang isinya (materi), yaitu tentang kemakmuran rakyat. Hal ini berdampak pada tidak selamanya tindakan pemerintah harus berdasarkan UU (formil), sepanjang untuk kepentingan kemakmuran rakyat, misalnya memungut sumbangan untuk bencana alam. 2. Pendapat mengenai Tujuan Negara oleh a. Hegel - Menurut Hegel tujuan negara adalah negara itu sendiri. Negara dapat memelihara dan dapat menyempurnakan dirinya sendiri. - Kewajiban tertinggi manusia adalah menjadi warga suatu negara dengan baik. - Negara ditempatkan sebagai sesuatu yang agung dan tinggi, negara menjadi tujuan hidup manusia itu sendiri. Dengan demikian negara tidak punya tujuan, karena a sendiri yang merupakan tujuan.
b. Shang Yang - Dalam suatu negara pengusaha dan rakyat akan selalu bertentangan - Yang baik adalah, pengusahanya sebagai pihak yang kuat dengan melemahkan rakyat itu sendiri. - Shang menganjurkan untuk mengumpulkan kekuatan sebesar-besarnya, dengan cara menghancurkan kebudayaan yang melemahkan (musik, nyanyian, kesusilaan, hormat pada orangtua, kejujuran dll.) - Shang menyamakan negara dengan penguasa. Dengan tujuan negara untuk kekuasaan semata-mata. Untu mewujudkannya ia menegaskan slogan “Supaya n egara kuat, rakyat harus lemah dan bodoh!” c. Machiavelli - Pemerintahan sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan dan menjalankan kekuasaan itu. Pemerintah harus memiliki sifat serigala untuk berkhianat dan membogkar rahasia, dan harus bersifat seperti singa shingga buas dan dapat menaklukan binatang lain. - Tujuan negaranya mengusahakan terselenggaranya keteriban, keamanan, dan ketentraman. - Sikap politikus yang mengabaikan etika kekuasaan dapat disebut Machiavellian atau Machiavellis (pengikut Machiavelli)
3. a. Negara Kekuasaan (Macht Staat) - Tipe negara ini berkembang di masa lalu di Eropa Barat, seperti di Prancis. - Rajanya mengidentikkan dirinya sebagai negara. Contohnya, Raja Louis mengatakan Negara adalah Saya! - Negaranya absolut, sehingga kebijakan raja tidak bisa dikritik. Dengan adanya negara absolut ini dikenal juga tipe Polizei Staat, yaitu negara diselenggarakan untuk kemakmuran rakyat, tetapi tidak boleh dijalankan oleh rakyat. Hanya raja dan para bangsawan yang dapat menjalankan perekonomian negara. b. Negara Hukum (Rechstaat) - Pada awalnya berbentuk negara hukum liberal, karena nitu negara hukum juga lahir sebagai antithese dari Polizei Staat. - Dalam segala tindakannya, penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu (formi l) dan syarat-syarat tertentu. - Unsur yang merupakan ciri pokok hukum formil ada 4 : 1. Pengakuan terhadap HAM 2. Pemisahan kekuasaan 3. Pemerintah harus berdasarkan Undang-Undang (Wetmatigheid van bestuur) 4. Adanya pengadilan Administrasi 4.. Negara hukum liberal, adalah negara dimana ada dualisme dalam pemikiran kaum liberal. Rakyat memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan kebutuhannya sendiri untuk kemakmuran bersama. Undang-undang dala bentuk formil dibutuhkan untuk mencegah kebebasan warga dicampuri urusan negara (penguasa) dan mengatur batas hak kewajiban dalam hubungan penguasa dan rakyat. UU ini kemudian menjadi pedoman bertindak negara dan rakyat, dengan adanya UU ini maka negara berubah menjad tipe negara hukum formil, yang salah satu cirinya pemerintahan harus berdasarkan undang-undang. 5. Unsur-unsur negara hukum menurut tradisi Anglo Saxon 1. Pengakuan terhadap HAM (groendrechen) Hak-hak dasarnya dijamin dengan UU, dan jangan sampai dilanggar. 2. Pemisahan kekuasaan dalam negara (sheding van machen) Esensial dari negara hukum adalah pemisahan kekuasaan, Tidak berarti semua negara yang memiliki hukum sesuai dengan konsep “negara hukum” 3. Pemerintah harus berdasarkan Undang-Undang (Wetmatigheid van Bestuur) Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum dalam bentuk undang-undang atau hukum tertulis. 4. Adanya pengadilan administrasi (Administrative Rechtspraak) Tujuannya mengadili sengketa antara pemerintah selaku penguasa dan warga negara selaku yang dikuasai. Pengadilan ini dibentuk karena kasusnya blum bisa terklarifikasi ke dalam perkara pidana maupun perdata. 1
Supremacy Of Law
Dalam suatu Negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. 2
Equality Before The Law
Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undangundang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya Equality Before The Law adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backine terhadap yang benar. 3
Human Rights
Human rights, maliputi 3 hal pokok, yaitu : a. The rights to personal freedom ( kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggan baik badi dirinya, tanpa merugikan orang lain. b. The rights to freedom of discussion ( kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain. c. The rights to public meeting ( kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi. Persamaan Negara hukum Eropa Kontinental dengan Negara hukum Anglo saxon adalah keduanya mengakui adanya “Supremasi Hukum”. Perbedaannya adalah pada Negara Anglo Saxon tidak terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diadili pada peradilan yang sama. Sedangkan nagara hukum Eropa Kontinental terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri.
6. Korelasi tipe negara modern dengan pola ekonomi suatu negara : - Kebijakan ekonomi bergantung pada tipe negara tertentu. Aliran ekonomi mengupayakan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk negara. Secara singkat, Merkantilisme menghendaki adanya neraca perdagangan aktif. Misalnya pada tipe Polizei Staat, aliran ekonominya adalah Merkantilisme. Pola ekonominya memasukan kemakmuran ke dalam tujuan negara. Kemakmuran merupakan hak seluruh rakyat, namun tetap cara memakmurkannya dilaksakanan secara absolut oleh pemerintah.
BAB 7 IKHTISAR BENTUK NEGARA SOAL 1. Jelaskan secara rinci berbagai cara peninjauan menenai bentuk negara! 2. Menurut Aristotles ada 3 bentuk negara yang merupakan bentuk negara yang ideal serta bentuk pemerosotannya. Jelaskan dalam bentuk skema! 3. Jelaskan pula teori revolusi bentuk negara dari Aristotles, dan bagaimana pendapat Polybios mengenai hal ini! 4. Machiavelli menyatakan bahwa bentuk negara ada 2, yaitu Republik dan Monarkhi. Sehubungan dengan hal tersebut jelaskan pendapat dari Jellinek, Duguit, dan Otto Koelreuter mengenai hal ini. 5. Dalam perkembangannya pembahasan masalah bentuk n egara ternyata bergeser menjadi masalah bentuk pemerintahan. Berkaitan dengan masalah bentuk pemerintahan, jelaskan : a. Fase-fase sistem pemerintahan Parlementer b. Sistem presidensial yang murni atau sistem Amerika Serikat c. Sistem oengawasan langsung rakyat atau sistem swiss 6. Jelaskan pendapat dari DR. Jitta dan DR. Bonger mengenai bentuk negara demokrasi! 7. Adanya perbedaan penafsiran mengenai arti demokrasi terletak pada penekanan unsur kebebasan dan persamaan. Sehubungan dengan hal tersebut jelaskan pendapatdari Hans Kelsen dan Snetlage mengenai hal ini! 8. Jelaskan empat kekurangan dari Demokrasi Barat/Liberal menurut E.H. Carr! 9. Jelaskan klasifikasi demokrasi menurut Logemann!
JAWABAN : BAB 7 IKHTISAR BENTUK NEGARA 1. Peninjauan mengenai bentuk negara dibagi 3 : a. Peninjauan Secara Tradisional Aristotles mengemukakan teori kuantitas, bentuk negara berdasarkan jumlah orang yang memerintah yang merupakan bentuk ideal. Kemerosotannya dapat diukur melalui kepentingan umum atau kepentingan sendiri/kelompoknya yang diutamakan. b. Peninjauan Dua Bentuk Negara Menurut Machiavelli Menurut Machiavelli hanya ada 2 bentuk negara, Republik (Republica) dan Monarkhi (Principati). Negara sebagai hal pokok (genus) dan Republik dan Monarki sebagai spesies. c. Peninjauan Berdasar Kriteria Lain Ada 3 Aliran : 1. Aliran yang menggabungka masalah bentuk negara dengan bentuk pemerintahan 2. Aliran yang membahas masalah bentuk negara dalam golongan demokrasi dan diktatur 3. Aliran yang mengutamakan bangunan negara dengan segala isinya. Ajaran oleh Strong dari negara Inggris, sebagai kriteria Anglo Saxon 2. a. Monarki/Kerajaan - Pemerintahannya dilaksanakan satu orang untuk kepentingan seluruh rakyat. - Bentuk pemerosotannya adalah diktatur, ketika orang yang memerintah melaksanakan pemerintahannya hanya untuk kepentingan sendiri. b. Aristokrasi - Pemerintahannya dijalankan oleh kelompok filsafat atau cendekiawan, yang bersifat baik dan untuk melaksanakan kepentingan seluruh rakyat. - Bentuk pemerosotannya adalah Olygarchy, jika melaksanakan kepentingan sendiri saja. - Bentuk pemerosotan lainnya Plutocracy, jika melaksanakan kepentingan orang kaya saja. c. Politeia - Pemerintahannya oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan rakyatnya. - Bentuk pemerosotannya adalah Demokrasi, apabila yang memimpin tidak tahu masalah pemerintahan. Skemanya berbentuk siklus : Monarkhi > Diktatur (bad) > Aristokrasi > Oligarchie/Plutokrasi (bad) > Politeia > Demokrasi (bad) > Monarki Quantity Government of One Few Many
Quality of Form Government Good Bad Monarchy Dictatuur Aristocrachy Olygarchy/Plutocracy Politeia Democracy
3. a. Teori revolusi bentuk negara dari Aristoteles Dijelaskan pada skema siklus di atas b. Pendapat Polybios mengenai teori revolusi bentuk negara Aristotles Polybios mengatakan bahwa seharusnya skemanya Monarkhi > Diktatuur (bad) > Aristokrasi > Oligarchie/Plutokrasi (bad) > Demokrasi > Ochlokrasi/Mobocracy (bad) > Monarkhi Ochlokrasi/Mobocracy bahkan bisa berubah menjadi Anarchie, yaitu suatu kondisi dimana pemerintahan sudah tidak ada lagi dan kacau balau. Menurut Polybios siklusnya : 1. Monarkhi, tapi keturunannya tidak mementingkan kepentingan rakyat dan bertindak sewenang-wenang, maka bergeser menjadi Diktatur. 2. Diktatur bergeser lagi ke Aristokrasi dikarenakan kaum filsafat dan cendekiawan melawan kekejaman penguasa. 3. Aristokrasi bergeser menjadi Oligarchie, pada tahap ini tidak ada lagi keadilan sehingga berubah lagi menjadi Demokrasi. 4.Pemerintah tidak dapat menjaga kepercayaan rakyatnya dabn kondisi negara kacau balau, kemudian Demokrasi bergeser menjadi Okhlokrasi. 5. Sekelompok orang ini memmpin dengan baik, oleh karena itu Oklokrasi kembali menjadi Monarki. 4. a. Pendapat Jellinek tentang Republik dan Monarkhi - Bentuk negara Monarki dan Republik berdasarkan terjadinya kehendak negara (staatswill) - Apabila staatswill terjadi secara wajar dan melalui satu orang saja, bentuknya Monarki. - Apabila staatswill terjadi secara yuridis dan melalui suatu majelis, bentuknya Republik. - Teori Jellinek sulit diterapkan pada perkembangannya karena Monarki tidak lagi ditentukan satu orang. b. Pendapat Duguit tentang Republik dan Monarki - Apabila pengangkatan kepala negaranya turun menurun, bentuknya Monarki. - Apabila pengangkatan keoala negaranya diangkat dengan dipilih, bentuknya Republik. c. Pendapat Otto Koellreuter tentang Republik dan Mon arki - Membedakannya menurut asas kesamaan dan asas ketidaksamaan. - Asas kesamaan adalah setiap warga memili kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negara selama ia lulus persyaratan. - Asas ketidak samaan, kebalikannya. - Apabila kepala negara diangkat secara turun temurun (asas tidak kesamaan), bentuknya Monarkhi - Apabila kesempatan menjadi kepala negara sama (asas kesamaan), bentuknya Republik. - Selaiin menjelaskan fase ini, Otto menambahkan satu bentuk negara lagi y akni Autoritaren Fuhrer Staat, yaitu negara diktatur seperti jerman pada masa hitler.
5. a. Fase-fase pemerintahan parlementer.
1. Fase kekuasan tertinggi masih berada di raja (E > L) 2. Fase keseimbangan, pemerintah dapat membubarkan parlemen ( E = L ) 3. Fase kekuasaan tertinggi ada pada parlemen, sistem parlementer murni. Yakni parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat (E < L ) E : Eksekutif, L : Legislatif b. Sistem presidensial ysng murni atau sistem Amerika Serikat
- Amerika serikat memisahkan eksekutif, legislatif, dan yudikatf. - Namun dalam prosesnya sulit berjalan bersama karena ketiga lembaga itu memiliki kekuasaan yang sama kuat. Oleh karena itu agar seimbang dibuat sistem check and balance. - Presiden AS memiliki hak veto terhadap undang-undang yang diterima kongres. - Namun Kongres juga bisa melakukan impeachment kepada presiden bila terjadi penyimpangan. - Untuk yufikatif, Hakim Agung diangkat oleh Kongres yang calonnya dipilih oleh presidem. - Mahkamah Agungnya punya hak judicial review terhadap undang-undang, dan dapat mengatakan tidak sah apabila undang-undang itu tidak sesuai konstitusi. c. Sistem pengawasan langsug rakyat atau sistem Swiss - Lembaga legislatifnya mendapat pengawasan langsung oleh rakyat, disebut sistem pemerintahan rakyat yang representatif. - Rakyat dapat berperan dengan dua cara : inisiatif rakyat dan referendum. - Inisiatif rakyat, rakyat dapat mengajukan suatu rancangan undang-undang pada legislatif dan ekeskutif. - Referendum, rakyat diminta persetujuan dan pendapat atas keputusan yang direncanakan atau sedang dilaksanakan oleh legislatif dan eksekutif. Ada 3 macam referendum : 1. Referendum Obligatoir, yaitu referendum terhadap suatu undang-undang yang materinya mennyangkut hak rakyat. 2. Referendum Fakultatif, yaitu referendum yang sudah berlaku dalam waktu tertentu. 3. Referendum Konsultatif, yaitu referendum yang berkaitan dengan soal-soal teknis. 6. a. Pendapat DR. Jitta tentang bentuk negara demokrasi
- Ada 2 pengertian yang berhubungan dengan masalah demokrasi sebagai bentuk negara : method of decision making , dan cotents of decision making. 1. Sebagai method of decision making, bentuk dan pemerintahannya dilakukan oleh banyak orang, dan umumnya disebut demokrasi dalam arti formal. 2. Sebagai contents of decision making, demokrasi dilihat dari segi ide dan isinya, dan juga memperhatikan keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Disebut juga demokrasi dalam arti materil. b. Pendapat Dr. Bonger tentang bentuk negara demokrasi - Demokrasi janan dilihat dari segi dan bentuknya juga, tapi juga semangat dari para anggotanya. - Dengan demokrasi dijalankan untuk seluruh anggotanya, dan anggota dapat mengambil bagian secara langsung maupun tidak langsung, dimana terjamin kebebasan dan persamaan.
7. a. Pendapat Hans Kelsen - Negara demokrasi adalah hanya negara yang memberi jaminan kebebasan bagi warganya dan kebebasan tersebut diakui oleh umum. - Pendapat Hans Kelsen ini membagi 2 macam negara, yakni negara-negara yang bebas dan yang tidak bebas. - Pendapat HK banyak dianut di Eropa Barat. Disebut juga demokrasi formal, karena persamaan diakui secara formal dalam bidang hukum. b. Pendapat Snetlage - Snetlage menyatakan yang paling penting dari demokrasi adalah kepentingan umum. Dengan adanya keputusan terbanyak, hal ini mengimpikasikan negara mementingkan kepentingan umum. Disebut juga demokrasi material. Pendapat Snetlage mendapat tentangan dari golongan demokrasi formal, karena mengenyampingkan unsur kebebasan demi persamaan. 8. 4 Kekurangan Demokrasi menurut E.H. Carr 1. Terlalu formil dan tidak melihat kenyataan, karena masyarakat masih berbeda secara kasta ekonomi. 2. Terlalu politis, mengenyampingkan demokrasi eko, sos, budaya, dll. 3. Demokrasi Barat/Liberal tidak memiliki pedoman yang tegas, karena demokrasi barat menekankan kebebsan, hal ini meniadakaan kebenaran mutlak. Kebenarannya bersifat relatif pada pertentangan pendapat pemerintah dan oposisinya, dan juga pe merintah pada rakyatnya. Demokrasi parlementer yang berdasar pada kebenaran relatif me rupakan demokrasi parlementer yang bersifat dinamis. Aliran ini lebih bisa diterima negara-negara Eropa Barat. 4. Demokrasi Barat kurang memberi peran aktif orang banyak, hal ini dikarenakan persamaan hanya diakui secara formal saja, sehingga masyarakat yang lemah dan jumlahnya banyak menjadi apatis. Hal ini dimanfaatkan oleh kelompok yang kuat. 9. 4 Klasifikasi macam-macam demokrasi menurut Logemann 1. Demokrasi Barat, mengutamakan kebebasan sesuai prinsip Hans Kelsen. 2. Demokrasi Timur, mengutamakan persamaan sesuai prinsip Snetlage. 3. Demokrasi Tengah, mencakup unsur kebebasan dan p ersamaan. 4. Demokrasi Sederhana, terjadi di wilayah masyarakat sederhana, keputusan rakyatnya diambil dengan musyawarah.
BAB 8 IKHTISAR UNSUR-UNSUR NEGARA SOAL 1. Secara teoritis kita dapat membahas masalah unsur-unsur negara menurut penggolongan secara klasik, yuridis, sosiologis, dan pengelolaan menurut politik internasional. Sehubungan dengan hal tersebut jelaskan pendapat dari oppenheim dan Lauterpacht mengenai unsurunsur negara secara klasik. Jelaskan pula bagaimana hasil dari Konvensi Hukum Internasional di Montevideo pada tahun 1933 mengenai masalah unsur negara! 2. Masalah bangsa berkaitan erat dengan pengertian Ras, Volk, dan Natie. Jelaskan apa maksudnya dan berikan pula pendapat saudara atas pendapat dari Bothlink mengenal Natie di Indonesia! 3. Beberapa sarjana mengemukakan konsep yang berbeda mengenai masalah bangsa seperti teori dari Rosseau, DR. Hertz, dan Ernst Renan. Jelaskan! 4. Jelaskan teori status warga negara yang dikemukakan oleh G. Jellinek. Selanjutnya masalah kewarganegaraan apa saja yang timbul dalam kegiatan hubungan internasional! 5. Secara luas wilayah suatu negara meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Jelaskan bagaimana cara menetapkan batas wilayah negara, dan kesepakatan bulat apakah yang dihasilkan Konveksi Hukum Laut Internasional di Jamaica tahun 1982 mengenai batas laut masing-masing negara? 6. Dalam masalah wilayah suatu negara hukum internasional mengenal suatu perkecualian yang disebut darah “ex territorial”. Jelaskan apa maksudnya! 7. Jelaskan secara rinci teori G. Jellinek yang meninjau masalah wilayah negara dari dua segi, serta beberapa perkecualian atas teorinya tersebut! 8. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang berdaulat. Bagaimana pendapat para sarjana Jerman serta Gaetano Mosca mengenai hal ini ? 9. Logemann dan Rudolf Kjeellen mengemukakan teori mengenai unsur-unsur negara ditinjau dari sudut yuridis dan sosiologis. Jelaskan! 10. H.J. Morgenthau mengemukakan dalam dunia internasional setiap negara harus memenuhi beberapa unsur tertentu agar diakui sebagai negara yang secara nyata memiliki power. Jelaskan!
JAWABAN : BAB 8 IKHTISAR UNSUR-UNSUR NEGARA 1. a. Pendapat Oppenheim dan Lauterpacht Negara terdiri dari 3 unsur klasik, bangsa, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. 3 unsur ini harus ada sebagai kelengkapan suatu negara, yang merupakan unsur pembentuk atau unsur konstitutif. Unsur tambahan yang berupa bentuk negara, tujuan negara, dan pengakuan dari negara lain menurut Opp dan Laut hanya sebagai unsur deklaratif . b. Konvensi Hukum Internasional di Montevidio tahun 1993 Konvensi ini menetapkan unsur konstitutif suatu negara meliputi unsur rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan berhubungan dengan negara lain. Hubungannya dalam bidang politik, ekonomi, dan kemanan. Sedangkan unsur pengakuan dari negara lain termasuk unsur deklaratif. 2. a. Ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan persamaan jasmani (fisik), terbagi atas ras putih, hitam, kuning, dan melayu. b. Volk adalah pengelompokan manusia berdasarkan persamaan kebudayaan (bahasa, adat) c. Natie adalah pengelompokan manusia berdasarkan adanya kesadaran bernegara tanpa mempermasalahkan Ras dan Volk. d. Pendapat Bothlink mengenai natie di Indonesia Bothlink mengatakn saat proklamasi kemerdekaan belum terbentuk natie di Indonesia, karena pada teks tersebut menggunakan “atas nama”, menurut Bothlink hal iu berdmpak bahwa hanya segolongan orang saja. Namun pendapat Bothlink ini dibantah mengacu pada : 1. Pada pembukaan UUD 1945, disebutkan proses natie Indonesia secara bertahap. Dimana bangsa Indonesia menginginkan kemerdekaan atas penjajahan bangsa lain. 2. Perjuangan Indonesia melawan penjajah sudah secara universal dan menyeluruh. 3. Terbentuknya organisasi Budi Utomo, yang berasaskan nasionalisme pada sumpah pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. 4. Pernyataan kemerdekaantanggal 17 Agustus 1945. Pada saat proklamasi kemerdekan terbentuk negara Indonesia, yang bisa diartikan penggunaan kata “atas nama” berarti sudah mewakili seluruh rakyat Indonesia saat tu dari Sabang sampai Merauke. Seluruh proses ini menunjukan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempuyai kesadaran untuk membentuk negara (natie)
3. a. Rosseau membagi bangsa menjadi 2 golongan : Citoyen dan Suyet. 1. Citoyen, golongan yang menentukan suara terbanyak dari rakyat yang merupakan keputusan-keputusan negara. 2. Suyet, golongan yang tunduk pada suara terbanyak, sehingga berstatus pasif. b. Teori DR. Hertz menyatakan dinamika suatu bangsa dilihat dari perkembangan kesadaran bernegaranya, meliputi 4 unsur : a. keinginan dan kesatuan b. keinginan untuk mencapai kemerdekaan c. keinginan untuk mencapai keaslian bangsa, terlepas dari pengaruh asing d. keinginan akan kehormatan , merupakan penghormatan pada pahlawan bangsa c. Teori Ernest Renan, keinginan akan kesatuan merupakan satu-satunya unsur kesadaran nasional dari suatu bangsa. 4. a. G. Jellinek menyatakan bangsa secara individu adalah warga negara. Membedakannya dengan warga negara asing dengan ikatan negara yang menimbulkan hak dan kewajiban. 4 Teori Status negara Jellinek : a. Status negatif, negara tidak boleh menggangu hak asasi warga b. Status positif, setiap warga berhak mendapat kemakmuran dari negara c. Status aktif, warga negara memiliki hak untuk turut aktif, seperti golongan Citoyen d. Status pasif, warga harus tunduk pada putusan negara, seperti golongan Suyet. b. Permasalahan kewarganegaraan ada 2 : Bipatride dan Apatride 1. Kasus bipatride : apabila warga negara belanda yang menganut ius sanguinis (garis keturunan) melahirkan di negara inggris yang menganut ius soli (tempat lahir), maka anak tersebut memiliki 2 kewarganegaraan, bipatride. 2. Kasus Apatride : sebaliknya anak kewarganegaraan Inggris yang lahir di Belanda, akan menjadi Apatride. 5. Menetapkan batas wilayah negara 1. Wilayah Darat Cara menentuan batas wilayah darat : a. Buatan manusia, membuat pagar atau tembok pemisah b. Secara lamiah, sungai gunung danau dll c. Perhitungan garis lintang dan bujur dalam peta 2. Wilayah Laut Pada 10 Desember 1982 di Jamaica lahir Traktat Multilateral yang ditandatangani 117 negara, 45 negara sudah meratifikasi, dan 2 organisasi kebangsaan. Traktat ini mengatur batasan negara terkait laut, meliputi : a. Batas Laut Teritorial, batasnya 12 mil dari garis lurus yang ditarik dari pantai. b. Batas Zona Bersebelahan, yaitu jarak 12-24 mil (di luar batas teritorial), pada daerh ini negara berhak mengambil tindakan bagi para pelanggar masalah diskal, bea cukai, imigrasi, dan ketertiban negara yang bersangkutan.
c. Bataz Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), batasnya 200 mil dari pantai. Pada batas ini negara bebas menggarap kekayaan alam laut dan menangkap nelayan asing yang menggarap ZEE tersebut. d. Batas Landas Benua, batasnya lebih dari 200 mil. Negara pada batas ini boleh mengekslorasi tapi wajib membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. 3. Wilayah Udara Sulit menentukan batas wilayah udara suatu negara, hanya mengacu apabila ada pesawat asing melintasi udara suatu negara harus denga izin negara tersebut. 6. Batas kekuasaan suatu negara yang disebut daerah ex territorial adalah, kekuasaan negara yang berada di luar wilayah negara tersebut. Misal kedutaan asing indonesia di Malaysia, tetap menjadi wilayah negara Indonesia. 7. Menurut Jellinek wilayah dapat ditinjau dari 2 segi 1. Segi Negatif : Hanya ada satu pusat kekuasaan dalam wilayah itu. 2. Segi Positif : Seluruh warga dalam wilayah tersebut harus tunduk pada pusat kekuasaan yang ada. Terdapat pengecualian untuk segi negatif : a. Daerah Kondominium : Pada wilayah ini ada 2 atau lebih pusat kekuasaan` berdasarkan perjanjian bersama. b. Negara Serikat : Secara prinsipil ada 2 kekuasaan yaitu kekuasaan pemerintah pusat dan negara bagian. c. Negara Protektorat : Berdasar persetujuan dalam wilayah tersebut mengakui adanya pusat kekuasaan lain yang berada di luar wilayahnya. d. Neara yang kalah perang wilayahnya diduduki oleh negara yang menang. Dengan demikian pada 1 wilayah terdpat 2 pusat kekuasaan. 8. a. Pemerintahan yang berdaulat adalah berdaulat secara kedalam dan keluar. 1. Ke dalam : Pemerintah yang berwibawa diakui oleh rakyatnya dalam waktu yang relatif lama. Dibatasi hukum positif. 2. Ke luar : Diakui secara internasional. Dibatasi hukum internasional b. Pendapat para sarjana Jerman Menyebut pemerintahan yang berdaulat dengan “ko metenz-kompetenz”, artinya wewenang dari pihak yang berkuasa untuk menentukan wewenang di dalam negara. c. Pendapat Gaetano Mosca, menyebut istilah “Ruling Class” yakni, kekuasaan dalam negara bukan pemerintahan yang berdaulat. Kewenangan tersebut hanya merupakan kekuasaan dari kelompok tertentu.
