BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
Ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak-kotak yang terpaku mati (compartmentization). Oleh karena itu tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri terpisah satu sama lainnya tanpa adanya pengaruh dan hubungan. Dan dalam hal ini ilmu negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial sebagaimana halnya dengan ilmu politik, hukum, kebudayaan, ekonomi, psikologis, dan lain sebagainya merupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang khusus. Semua ilmu-ilmu sosial khusus ini secara bersama-sama akan membentuk suatu ilmu sosial ilmu umum yang akan tersalur ke dalam ilmu induknya atau mater scientarium. Oleh karena itu ilmu negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial umumnya harus bekerj bekerjaa sama sama dengan dengan cabangcabang-caba cabang ng ilmu ilmu pengeta pengetahuan huan sosial sosial lainny lainnyaa karena karena dapat dapat member memberii dan menerima pengaruhnya dan bantuan jasanya satu sama lain yang saling memerlukan sehingga dapat saling mengisi dan lengkap melengkapi, sehingga terwujud hubungan komplementer. Karenanya akan lebih bermanfaat bila memahami objek yang diselidikinya. Pun terdapat hubungan secara interdependen di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial itu dengan yang lainnya, dikarenakan mempergunakan metode dan teknik yang sama. Metode dan teknik ilmu pengetahuan sosial pada umumnya umumnya dipergunakan dipergunakan pula oleh hampir semua cabang-cabang cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial pada khususnya, seperti ilmu negara, ilmu hukum, ilmu politik dan lain sebagainya. Dalam hubungan hubungan secara khusus antara ilmu negara dengan cabang-cabang cabang-cabang ilmu pengetahuan pengetahuan sosial tertentu, dimaksudkan adanya hubungan yang pada pokoknya dititikberatkan dan digolongkan kepada objek penyelidikan yang sama yaitu; negara. Hal ini teruta terutama ma nampak nampak dengan dengan jelas jelas hubunga hubungan n khusus khusus antara antara ilmu ilmu negara negara dengan dengan ilmu ilmu politik, ilmu hukum tata negara dalam arti luas dan ilmu perbandingan hukum tata negara.
Rumusan Masalah
Berdas Berdasark arkan an kerangk kerangkaa pemiki pemikiran ran yang yang telah telah dijelas dijelaskan kan pada latar latar belakan belakang g di atas atas timbul timbul pertanyaan yaitu: Negara dengan ilmu politik dan ilmu hukum tata negara juga perbandingan ilmu hukum tanda negara.
Tujuan Pembahasan
Untuk menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik dan ilmu hukum tanda negara juga ilmu perbandingan hukum tanda negara.
BAB II PEMBAHASAN
ILMU NEGARA SEBAGAI HUKUM TAT TATA NEGARA DALAM ARTI LUAS Orang yang pertama kali melakukan penelitian yang komprehensif tentang Ilmu Negara adalah sebagaimana dituangkan dituangkan dalam bukunya bukunya yang berjudul Allgemeine berjudul Allgemeine Staatslehre (Ilmu Georg Jellinek sebagaimana Negara Umum). Istilah Ilmu Negara sepadan dengan Die Staatslehre (Jerman), Staatsleer (Belanda), Theory of State atau The General Theory of State, Political Science atau Political atau Political Theory (Inggris), dan Theorie d’Etat (Prancis). d’Etat (Prancis). Ilmu Negara
Yang Dimaksud Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Kajiannya mencakup hal-hal yang sama atau serupa dalam negaranegara yang ada atau pernah ada, misalnya tentang terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi negara, perkembangan negara, bentuk negara dan sebagainya. Ilmu Negara menekankan hal-hal yang bersifat umum dengan menganggap negara sebagai genus sebagai genus (bentuk umum) dan mengesampingkan sifat-sifat khusus dari negara-negara. Ilmu Negara tidak membahas bagaimana pelaksanaan hal-hal umum itu dalam suatu negara tertentu. Maka Ilmu Negara bernilai teoritis. bukunya Ilmu Negara berpendapat bahwa Ilmu Negara mempelajari negara M. Solly Lubis, SH, dalam bukunya Ilmu secara umum mengenai asal-usul, wujud, lenyapnya, perkembangan dan jenis-jenisnya. Obyek ilmu negara bersifat abstrak dan umum, tak terikat ruang, tempat, waktu dan bersifat universal. Maka Ilmu Negara berfungsi: 1. Menyelidiki pengertian pokok dan sendi-sendi sendi-sendi pokok negara dan Hukum Tata Negara; dan 2. Merupakan Merupakan ilmu dasar bagi bagi Hukum Tata Tata Negara Negara Positif Positif (HTN hic et nunc). nunc). Dengan kata lain, seorang yang akan mempelajari Hukum Tata Negara harus terlebih dulu memahami Ilmu Negara, karena Ilmu Negara memberikan dasar-dasar teoritis Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara merupakan realisasi dari teori-teori Ilmu Negara. Beberapa pengertian Hukum Tata Negara: Prof.Dr.Mr Prof.Dr.Mr.. J.H.A. Logemann : •
•
Hukum Tata Negara ialah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum suatu negara; Hukum Tata Tata Negara ialah hukum organisasi negara.
Prof.Mr Prof.Mr. W. Prins: Huku Hukum m Tata ata Nega Negara ra iala ialah h hukum hukum yang yang menen menentu tukan kan apara aparatu turr nega negara ra yang yang fundamental yang langsung berhubungan dengan setiap warga masyarakat. Prof.Mr. C. van Vollenhoven : Hukum Tata Negara merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan negara. Prof.Dr Prof.Dr.Mr. .Mr. L.J. van Apeldoorn Apeldoorn : Hukum Hukum Tata Negara Negara (dalam (dalam arti sempit sempit)) adalah adalah hukum hukum yang yang menunjukkan orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaannya. A.V. Dicey: Hukum Tata Negara ialah seluruh peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung
mengenai pembagian kekuasaan dan pelaksana tertinggi suatu negara. Tata Negara ialah hukum mengenai konstitusi negara dan konstelasi Prof.Mr. R. Djokosutono : Hukum Tata negara, dan karena itu hukum tata negara disebut juga hukum konstitusi negara (Constitutional (Constitutional Law). Law). Maurice Duveger : Hukum Tata Negara ialah hukum yang mengatur organisasi dan tugas-tugas politik dari suatu lembaga negara.
Persamaan Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara: • •
•
Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara memiliki pokok bahasan yang sama, yaitu negara. Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara termasuk ilmu sosial dan memiliki obyek penelitian yang sama, yaitu manusia yang berkeinginan hidup dan berkembang dalam tata kehidupan bernegara. Ilmu Negara dan Hukum Tata Tata Negara memiliki memiliki dalil-dalil dalil-dalil dan rumusan/ definisi yang bersifat bersifat nisbi (relatif) berbeda sesuai dengan sudut pandang ahli yang mengemukakannya. Perbedaan Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara: Ilmu Negara
Negara secara umum, asalAspek/ Obyek yang usul, unsur-unsur, timbul dipelajari dan lenyapnya, tujuannya dan jenis-jenis atau bentuk negara secara umum Sifat Ketentuan Umum Negara Definisi
Hukum Tata Negara
Negara tertentu, bagaimana pemerintahan dalam negara itu disusun dan dijalankan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah dalam wilayah kekuasaannya
Teoritis/ Abstrak
Praktis/ Nyata
Pelaksanaannya tidak diuraikan
Pelaksanaannya diuraikan secara khusus
Ilmu yang mempelajari asal- Ilmu yang mempelajari usul, perkembangan wujud sistem pemerintahan suatu dan lenyapnya suatu Negara Negara
Sifat-sifat Sifat-sifat Negara Negara memiliki sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi kedaulatan yang dimilikinya dan yang membedakannya dari organisasi lain yang juga memiliki kedaulatan. 1. Sifat yang bera berart rtii bahwa bahwa nega negara ra memi memili liki ki kekua kekuasa saan an untu untuk k meng menggu gunak nakan an Sifat memaksa memaksa, yang kekerasaan kekerasaan fisik fisik secara secara legal agar peraturan peraturan undang-undang undang-undang ditaati sehingga sehingga penertiban penertiban dalam masyarakat tercapai dan tindakan anarkhi dapat dicegah. 2. Sifat monopoli , yang berarti bahwa negara memegang monopoli dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat melarang suatu aliran kepercayaan atau politik tertentu yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Sifat (all-encompassing, ing, all-embracin all-embracing) g),, yang yang bera berart rtii bahwa bahwa selu seluru ruh h Sifat mencak mencakup up semua semua (all-encompass perat peratura uran n undang-u undang-undan ndang g dalam dalam suatu suatu negara negara berlak berlaku u untuk untuk semua semua orang orang yang yang terli terlibat bat di dalamn dalamnya ya tanpa tanpa kecual kecuali. i. Apabila Apabila ada orang orang yang yang dibiar dibiarkan kan berada berada di luar luar ruang ruang lingkup lingkup
aktivitas negara, maka usaha kolektif negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan akan gagal gagal karena karena menjadi menjadi warga warga negara negara tidak tidak berdas berdasark arkan an kemaua kemauan n sendir sendirii (involuntary membership) sebagaimana berlaku dalam asosiasi/ organisasi lain yang keanggotaannya bersifat sukarela.
UNSUR –UNSUR NEGARA RAKYAT
Adalah sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga merupakan suatu masyarakat meskipun berasal dari keturanan lain ,memiliki ras dan warna kulit yang berbeda. Yang penting masyarakat harus terorganisasi dengan baik. Rakyat diklasipikasikan : Sebagai penunjuk Negara yaitu seluruh manusia yang lebih lama dan lebih langsung hubungannya dengan Negara tersebut. Rakyat sebagai penduduk asli masyarakat yang berasal dari luar wilayah hak dan kewajiban diatur oleh Negara dan meyakini Negara sebagai Negaranya sendiri.
HARUS ADA WILA WI LAY YAH Daerah tersebut adalah untuk rakyat yang menetap, tidak penting daerahnya besar atau kecil, apa seluruh daerah dihuni atau tidak HARUS ADA PEMERINTAHAN Dalam arti kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara yang berlaku terhadap sebuah wilayah dan segenap rakyat di wilayah tertentu.
Kedaulatan dalam arti kekuasaan ada empat sumber : 1. Kedaulatan Tuhan yang mengajarkan bahwa Negara memproleh kekuasaan dari tuhan .Para penganjur teori ini berpendapat bahwa Negara dunia beserta isinya adalah ciptaan tuhan, maka kedaulatan berasal dari tuhan 2. Kedaulatan Rakyat yang mengajarkan kedaulatan diproleh dari rakyat,karena rakyat membentuk Negara maka rakyat pulalah yang memganga kedaulatan tertinggi. 3. Kedaulatan Negara menganggap bahwa kedaulatan tertinggi ada pada Negara.negara dianggap mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap kemerdekaan,kehidupan termasuk hukum didalamnya. 4. Kedaulatan Hukum :Segala kekuasaaan di dalam Negara terletak didalam kekuasaaan hukum yang berlaku dimana tindakan Negara hanya boleh dijalankan dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku. Kita mendapat kesimpulan kesimpulan pembatasan didalam melaksanakan harus mutlak perlu diadakan agar tujuan Negara tercapai. Disamping unsure tersebut tersebut masih ada unsure unsure yaitu “pengakuan dari luar” Teori deklaratif yaitu Negara tersebut lebih dahulu menga takan telah berdiri sebagai Negara yang merdeka walaupun belum adanya pengakuan dari Negara tetangganya.
TUJUAN NEGARA Ialah untuk menciptakan hukum objektif yang membuat peradilan yang harus dilakukan oleh pemimpin yang dipilih bersama oleh rakyat. BENTUK NEGARA
Ada pendapat sarjana bahwa bentuk negara sama dengan bentuk pemerintahan (Mac Iver dan Leon Duguit ada sarjana yang membedakan bentuk negara). Bentuk negara adalah susunan suatu organisasi negara secara keseluruhan. Mengenai sturuktur Negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya daerah bangsa, dan pemerintahan. Sedang bentuk pemerintahan ialah khusus menyatakan tentang sturuktur organisasi dan pemerintahan saja yang tidak menanggung sturuktur daerah dan bangsanya. Menurut teori modern sekarang ini bentuk negara: Negara kesatuan (Uni Tarisme) Tarisme) ialah Negara yang merdeka dimana yang berkuasa di negara tersebut hanyalah satu pemerintahan pusat yang menga tur seluruh daerah yang terdiri atas beberapa daerah yang berstatus Negara bagian (Dell Staat) Negara kesatuan dapat terbentuk: a. Negara kesatuan dengan deng an sistem sentralisasi (segala urusan diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk mengaturdan hanya menjalankan saja). b. Negara kesatuan dengan system desentralisasi (gredentralisasi) (gredentralisasi) yaitu terdiri atas daerah dimana urusan rumah tangga daerah itu tidak diatur oleh pemerintah pusat tetapi diatur oleh daerah sendiri.
BENTUK PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
Otto Koelitier, Koelitier, Beliau mengatakan dan d an melihat atas asas kesamaan dan ketidak samaan. Jika kepala negara ditentukan berdasarkan turun temurun atau sekelompok orang (asas ketidak samaan) maka bentuk pemerintahan monarki.sebaliknya jika kepala negara secara terbuka bagi setiap orang atau asas kesamaan itu Republik.Kepala Negara terbuka asas kesamaan Republik. Terdapat bentuk pemerintahan monarki: yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh raja dan ratu, bersifat temurun. a. Monarki Absolute, yaitu seluruh kekuasaan berada pada pemerintahan raja yang mempunyai wewenang yang tidak terbatas perintah raja adalah undang undang. b. Monarki Konstitusi (terbatas), yaitu suatu monarki dimana kekuasaan raja dibatasi oleh undang undang. c. Monarki Parlementer, yaitu dimana satu monarki terdapat satu parlemen dan pertanggung jawaban ditangan Menteri. SISTEM PEMERINTAHAN: PEMERINTAHAN: 1. Sistem Parlemen , yaitu system pemerintahan dimana pemerintahan bertanggung jawab kepada legislatif yang hubungan erat.
Ciri-ciri Sistem Parlemen:
a. Kekuasaan kepala Negara merupakan figur kepemimpinan formal dan ceremonial, maka pengaruh kekuasaan politiknya dalam pemerintahan sangat kecil. Kepala Negara hanya lambang kepemimpinan dan bukan kepala pemerintahan. b. Pelaksana dana penanggung jawab penyelenggara adalah pedana mentri dengan mentri bersama sama (cabinet)cabinet akan jatuh apabila parlement menarik dukungannya. Dan parlement(legislatip dapat dibubarkan oleh kepala Negara atas usul perdana mentry men try..
2. Sistem Presidensil , yaitu suatu system pemerintahan dimana kepala negara dan tanggung jawab jalannya pemerintahan ditangan presiden. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR Ciri-ciri Sistem Presidensil: a. Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan politik dalam menjalankan pemerintahan. b. Presiden bukan dipilih oleh parlement sehingga kedudukan tidak tergantung oleh parlement. Oleh karena itu Presiden tidak dapat dijatuhkan kecuali atas tuduhan melakukan tindak kejahatan luar biasa. c. Presiden tidak punya kekuasaan atau wewenang untuk membubarkan parlemen yang kemudian diikuti pemilu. Dan Menteri tidak tergantung pada dukungan parlemen dan Menteri hanya bertanggung jawab kepada Presiden.
ILMU NEGARA NEGA RA SEBAGAI ILMU ILM U PERBANDINGAN PERBAND INGAN TAT TATA NEGARA Ilmu per perband bandiingan ngan huku hukum m tata ata nega negara ra ini dike dikena nall deng dengan an sebu sebuta tan n ver vergel gelijken jkende de staat staatsr srech echts tswe wete tens nscha chap p atau atau comp compar arat ativ ivee gover governm nment ent,, sedan sedangk gkan an Prof Prof.. M. Nasr Nasroen oen,, S.H. S.H.,, menamakannya “Ilmu Perbandingan Pemerintahan” sebagaimana judul bukunya. Sedangkan dengan hal tersebut di atas Roelof Kranenburg dalam bukunya; inleidin in de vergelijkende staastrecht sweetens chap pada bab; object der vergelijkende staastrecht sweetens chap, menyat menyatakan akan bahwa bahwa dari dari ilmu ilmu pengeta pengetahuan huan dan difere diferensi nsiasi asi itu itu dihasi dihasilka lkan n ilmu ilmu perband perbanding ingan an tata tata negara. Kemudian yang menjadi objek penyelidikan ilmu perbandingan hukum tata negara, ialah bahwa “dalam peninjauan lebih lanjut, mungkin ternyata manfaat mengadakan perbandingan secara metodi metodiss dan sistem sistemati atiss terhad terhadap ap ‘bentu ‘bentuk’ k’ yang yang bermac bermacamam-mac macam am dari dari sifatsifat-sif sifat at dan ketent ketentuanuanketentuan umum dari genus “negara”. Dan sekali lagi, jikalau penyelidikan itu berkembang dapatlah dicapai suatu tingkatan yang menghendaki, agar penyelidikan dan kumpulan-kumpulan masalahnya dijadikan dijadikan satu kesatuan yang baru sekali dan sekali lagi timbullah timbullah suatu cabang ilmu pengetahuan, pengetahuan, yaitu ilmu perbandingan hukum tata negara. Jadi jelaslah, bahwa ilmu perbandingan hukum tata negara bertugas menganalisis secara teratur, menetap menetapkan kan secara secara siste sistemat matis, is, sifatsifat-sif sifat at apakah apakah yang yang melekat melekat padanya padanya,, sebabsebab-seb sebab ab apa yang yang menimbulkannya, mengubah dan menghilangkan atau menyebabkan yang satu memasuki yang lain terhadap bentuk-bentuk negara itu. Maka dalam hubungan ini Roelof Kranenburg dalam buku tersebut di atas menyatakan bahwa dalam menunaikan tugasnya, ilmu perbandingan hukum tata negara itu, haruslah mempergunakan hasil yang diperoleh ilmu negara. Karena itu perkembangan ilmu negara dan ilmu hukum merupakan syarat mutlak mutlak bagi kesuburan tumbuhannya tumbuhannya ilmu perbandingan perbandingan hukum tata negara untuk menjadi ilmu yang memberi keterangan dan penjelasan atau verklarend.
ILMU NEGARA SEBAGAI ILMU POLITIK Jikala Jikalau u diperh diperhati atikan kan pendapat pendapat Georg Georg Jellin Jellinek ek dalam dalam bukuny bukunyaa yang yang berjud berjudul ul Allgeme Allgemeine ine Staatslehre, ilmu negara sebagai Theoristische Staatswissenschaft atau staatslehre merupakan hasil penyel penyelidi idikan kan dan diperba diperbandi ndingk ngkan an satu satu sama sama lain, lain, sehing sehingga ga terdap terdapat at persam persamaan aan-pe -persa rsamaan maan dan perbedaan-perbedaan diantara pelbagai sifat dan organisasi-organisasi negara itu. Karena itu dari fakta yang bermacam-macam itu dicari sifat-sifat dan unsur-unsur pokoknya yang bersifat umum seakan-akan intisari unsur-unsur itu merupakan “pembagi persekutuan terbesar (ppt) dalam ilmu hitung atau grootste gemene deler-nya dari keadaan yang berbeda-beda itu. Dan jika pekerj pekerjaan aan yang yang dikerj dikerjaka akan n untuk untuk dilara dilarapkan pkan,, dijala dijalanka nkan n atau atau ditera diterapka pkan n di dalam dalam prakte praktek k untuk untuk mencapai tujuan tertentu, tugas itu diserahkan kepada Angewandte staatswissechaft atau ilmu politik. Jadi ilmu negara selaku ilmu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat teoritis, segala segala hasil penyelidikannya dipraktekkan oleh ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan dan bersifat praktis (angewandt, toegepast atau applied). Dengan demikian jelaslah menurut pahamnya, bahwa ilmu politik itu tidaklah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang berdiri sendiri. Herman Heller menganggap ilmu politik atau politikologie sebagai ilmu yang berdiri sendiri, dan bertalian pula dengan pengaruh konsepsi Ango-Saxon terutama Amerika Amerika terhadap ilmu politik yang lebih menitikberatkan pembahasannya kepada hal-hal yang bersifat praktis dalam masyarakat sebagai gejala sosio-politik. Maka Maka dalam dalam hubunga hubungan n ini jelasl jelaslah ah ada sifatsifat-sif sifat at komplem komplement enter er,, karena karena itu itu ilmu ilmu negara negara merupakan salah satu hardcore (teras inti) dari pada ilmu politik.
BAB III PENUTUP Kesimpulan
Maka jelas meskipun terdapat hubungan berangkai yang sangat erat antara ilmu negara, ilmu politik, ilmu hukum tata negara, dan ilmu perbandingan hukum tata negara, dan digolongkan bahwa objeknya objeknya yang sama, namun terhadap persoalan-p persoalan-persoal ersoalan an yang dihadapi oleh ilmu-ilmu ilmu-ilmu tersebut berlainan. Saran
Penulis sadar bahwa isi dari makalah ini belum sempurna seperti apa yang diharapkan, maka dari dari itu penuli penuliss menghar mengharapka apkan n kritik kritik dan saran saran dari dari dosen dosen pembim pembimbin bing g atas atas ketida ketidakse ksempu mpurna rnaan an penulisan makalah ini agar kedepannya bisa lebih baik.
TUGAS MAKALAH ILMU NEGARA
DISUSUN OLEH:
WEDA WISNUGRAHA
NIM: 10410190
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2010
