HUBUNGAN ANTARA ILMU PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN HUKUM TATA NEGARA DAN ILMU NEGARA
TUGAS INDIVIDU
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Tugas
Mata Kuliah Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Jember
Oleh :
Marcellino rachmat wijaya (110710101244)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2014
BAB 1. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia.Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan obyek kajian bersama dengan berkembangnya ilmu pengetahuan manusia,Banyak
cabang Ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai obyek kajiannya seperti Ilmu politik, Ilmu kenegaraan, Hukum Tata negara.
Ilmu pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak-kotak yang terpaku mati (compartmentization).Oleh karena itu tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri terpisah satu sama lainnya tanpa adanya pengaruh dan hubungan. Dan dalam hal ini ilmu negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial sebagaimana halnya dengan ilmu politik, hukum, kebudayaan, ekonomi, psikologis, dan lain sebagainya merupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang khusus.Semua ilmu-ilmu sosial khusus ini secara bersama-sama akan membentuk suatu ilmu sosial umum yang akan tersalur ke dalam ilmu induknya.Oleh karena itu ilmu negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial umumnya harus bekerja sama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya karena dapat memberi dan menerima pengaruhnya dan bantuan jasanya satu sama lain yang saling memerlukan sehingga dapat saling mengisi dan lengkap melengkapi, sehingga terwujud hubungan komplementer. Karenanya akan lebih bermanfaat bila memahami objek yang diselidikinya.Pun terdapat hubungan secara interdependen di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial itu dengan yang lainnya, dikarenakan mempergunakan metode dan teknik yang sama. Metode dan teknik ilmu pengetahuan sosial pada umumnya dipergunakan pula oleh hampir semua cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial pada khususnya, seperti ilmu negara, ilmu hukum, ilmu politik dan lain sebagainya.
Dalam hubungan secara khusus antara ilmu negara dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial tertentu, dimaksudkan adanya hubungan yang pada pokoknya dititikberatkan dan digolongkan kepada objek penyelidikan yang sama yaitu; negara. Hal ini nampak dengan jelas hubungan khusus antara ilmu negara dengan ilmu politik, ilmu hukum tata negara dalam arti luas dan ilmu hubungan antara ilmu negara dengan ilmu hukum administrasi negara.
B. Rumusan masalah
Bagaimana hubungan antara Hukum Perbandingan Tata Negara Dengan Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara?
C. Tujuan penulisan
Untuk Mengetahui hubungan antara Hukum Perbandingan Tata Negara Dengan Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara
BAB II. PEMBAHASAN
HUBUNGAN NEGARA DENGAN ILMU NEGARA
Pengertian Hukum Tata Negara
Hukum tata Negara berasal dari bahasa Belanda "staatsrecht" dalam bahasa Indonesia berarti hukum negara. Hukum negara dalam kepustakaan di Indonesia berarti menjadi hukum tata negara. Dalam bahasa Inggris, Hukum Tata Negara dipergunakan istilah "Constitutional Law", ini didasarkan dalam hukum tata negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Hukum Tata Negara dalam arti luas meliputi juga Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara (yang mencakup Hukum Tata Pemerintahan).Menurut Van Praag, baik hukum tata negara maupun hukum tata usaha negara adalah suatu sistem delegasi dari peraturan-peraturan tentang kekuasaan yang bertingkat-tingkat.1 Berikut adalah beberapa definisi Hukum Tata Negara menurut beberapa pakar:
1. Prof. Mr. Dr. J.H.A. Logemann
a. Hukum Tata negara ialah serangkaian kaidah hukum mengenai
jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai
lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara.
b. Hukum Tata Negara ialah hukum organisasi negara (hukum
mengenai organisasi negara).
2. Prof. Mr. W.F. Prins
Hukum Tata Negara ialah hukum yang menentukan aparatur negara hukum yang fundamental yang langsung berhubungan dengan setiap warga masyarakat.
3. Prof. Mr. Dr. C. van Vollenhoven
Hukum Tata Negara merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan negara.
4. Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn
Hukum Tata Negara (dalam arti sempit) ialah hukum yang menunjukan orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya.
5. A.V. Dicey (sarjana Inggris)
Hukum Tata Negara ialah seluruh peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mengenai pembagian kekuasaan dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.
6. Maurice Duverger (sarjana Prancis)
Hukum Tata Negara ialah hukum yang mengatur organisasi dari tugas-tugas politik dari suatu lembaga negara.
7. Prof. Mr. R. Djokosutono
Hukum Tata Negara ialah hukum mengenai Konstitusi Negara dan Konstelasi Negara, dank arena itu Hukum Tata Negara disebut juga Hukum Konstitusi Negara (Constitutional Law).
Sumber-sumber Hukum Tata Usaha Negara Indonesia
Sumber hukum formal dalam Hukum Tata Negara Indonesia, antara lain:
1. Undang-Undang Dasar 1945:
a. Ketetapan MPR;
b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Keputusan Presiden;
e. Peraturan pelaksana lainnya;
2. Konvensi ketatanegaraan (convention);
3. Traktat Perjanjian.2
4. Keputusan Hakim (Yurisprudensi)
5. Kebiasaan (Custom)
6. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)
Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu negara
Keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat
1. Ilmu Negara mempelajari :
A. Negara dalam pengertian abstrak artinya tidak terikat waktu dan
tempat.
B. Ilmu Negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori
mengenai negara, serta hakekat negara.
2. Hukum Tata Negara mempelajari :
A. Negara dalam keadaan konkrit artinya negara yang sudah terikat
waktu dan tempat.
B. Hukum Tata Negara mempelajari Hukum Positif yang berlaku
dalam suatu negara.
C. Hukum Tata Negara mempelajari negara dari segi struktur.
D. Dengan demikian hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum
Tata Negara adalah Ilmu Negara merupakan dasar dalam
penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam
Hukum Tata Negara lebih lanjut dengan kata lain Ilmu Negara
yang mempelajari konsep, teori tentang Negara merupakan
dasar dalam mempelajari Hukum Tata Negara.
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum Tata Negara dalam Arti Luas
Untuk istilah ilmu hukum tata negara ini disingkat HTN sering dipakai istilah yang berlainan. Umpamanya di negara Belanda disebutkan Staatsrecht, di negara Jerman Verfassungsrecht, di tanah Inggris Cosntitusional-law. Sedangkan di negara Prancis menurut sarjana yang bernama Maurice Duverger di dalam bukunya yang berjudul Droit Constitutionnel et institutions Politiques, disebut droit constitutionnel.
Selanjutnya menurut Prof. Usep Ranawidjaja, S.H. dalam tulisannya "Himpunan kuliah hukum tata negara Indonesia". Istilah hukum tata negara merupakan hasil terjemahan dari bahasa Belanda Staatsrecht. Sudah menjadi kesatuan pendapat di antara para sarjana hukum Belanda untuk membedakan antara "hukum tata negara dalam arti luas" (staatsrecht in ruime zin), dan "hukum tata negara dalam arti sempit" (staatsrecth in engezin), dan untuk membagi hukum tata negara dalam arti luas itu atas dua golongan hukum, yaitu:
Hukum tata negara dalam arti sempit atau untuk singkatnya
dinamakan hukum tata negara
2. Hukum tata usaha negara
Hukum tata usaha negara atau disingkat HTUN sebagai hasil alih bahasa dari bahasa Belanda seringkali mempunyai istilah yang berlainan. Umpamanya di negara Belanda ada yang menyebutnya administratief recht ada pula yang menyebutnya Bestuurs recht seperti G.A. Van Poelje dan G. J. Wiarda.
Di negara Jerman disebut Verwaltungsrecht, di tanah Perancis droit administratief, sedangkan di Indonesia ada yang menyebutnya "hukum tata usaha negara' seperti di kalangan Universitas Negeri Padjajaran, akan tetapi dikalangan Universitas Negeri Gajah Mada disebutnya "hukum tata pemerintahan,", sedangkan Prof. Dr. E. Utrech, S.H. menyebutnya 'Hukum Administrasi Negara", dalam undang-undang dasar sementara republik Indonesia (UUDSRI) tahun 1950 pada pasal 108 dipakai istilah "hukum tata usaha", dan disamping itu Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam majalah hukum tahun 1952 nomor 1 mengintroduksi istilah "Hukum Tata Usaha Pemerintahan".
Maka dengan demikian jelaslah bahwa ilmu negara yang merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendiri-sendiri pokok negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum untuk hukum tata negara. Oleh karena itu agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya sistem hukum ketatanegaraan sesuatu negara tertentu, sudah sewajarnyalah kita harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan segala hal ikhwalnya secara umum tentang negara yang didapat dalam ilmu negara.
Menjadi teranglah bahwa dalam rangka perhubungan ini ilmu negara merupakan suatu pelajaran pengantar dan ilmu dasar pokok bagi pelajaran hukum tata negara, karenanya hukum tata negara tidak dapat dipelajari secara ilmiah dan teratur sebelum terlebih dahulu dipelajari pengetahuan tentang pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari pada negara umumnya. Maka ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara yang positif. Hukum tata negara merupakan penerapan atau pelarapan di dalam kenyataan-kenyataan konkret dari bahan-bahan teoritis yang dihasilkan oleh ilmu negara. Karenanya ilmu hukum tata negara itu mempunyai sifat praktis applied science yang bahan-bahannya diselidiki, dikumpulkan dan disediakan oleh pure science ilmu negara.
Ketiga ilmu ini mempunyai obyek yang sama, yaitu negara. Pertanyaannya adalah, dimanakan letak perbedaan antara Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara? Jawabannya adalah meskipun obyek penyelidikan ketiga ilmu pengetahuan tersebut sama, namun disamping tugas yang berbeda, ketiga ilmu tersebut meninjau gejala-gejala negara dari sudut yang berlain-lainan.
Obyek ilmu hukum tata negara adalah negara tertentu, khususnya hanya mengenai susunan hukum tata negaranya (het staatsrechtelijk bestel). Sehingga dapatlah dimengerti mengapa biasanya ilmu hukum tata negara dimulai dalam bentuk pemberian komentar, yaitu menafsirkan kaidah-kaidah hukum berdasarkan tata-urutannya dan penyelidikannya hanya terbatas pada negara tertentu saja.
Obyek ilmu perbandingan hukum tata negara adalah bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya, hal-hal apakah yang menimbulkannya, dengan jalan apakah hal-hal tersebut berubah, hilang dan sebagainya, yang dapat diketahui dengan cara menganalisis secara metodis dan menetapkannya secara sistematis.
Obyek ilmu negara adalah ciri-ciri dan sifat-sifat umum dari negara, dengan maksud mempersatukan dalam suatu komplek tertentu.
Tugas ilmu perbandingan hukum tata negara menurut Kranenburg, adalah untuk menganalisis secara metodis dan menetapkan secara sistematis bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya, hal-hal apakah yang menimbulkannya, dengan jalan apakah hal-hal itu berubah, hilang dan lain sebagainya.
Terdapat hubungan yang erat antara ilmu perbandingan hukum tata negara, ilmu hukum tata negara dan ilmu negara:
Ilmu negara dengan ilmu perbandingan hukum tata negara:
bahwa antara negara yang satu dengan negara yang lain terdapat persamaan maupun perbedaan, adanya bermacam-macam bentuk ketatanegaraan atau sistem ketatanegaraan yang menjadi pokok penyelidikan ilmu perbandingan hukum tata negara adalah juga suatu masalah yang menjadi bidang ilmu negara. Di lain pihak, timbulnya mata pelajaran baru yaitu ilmu perbandingan hukum tatanegara, dapat digambarkan sebagai pertumbuhan dari komplek problema khusus ilmu negara;
Ilmu hukum tata negara positif dengan ilmu perbandingan hukum tata negara:
dalam mempelajari ilmu hukum tata negara positif, seringkali kita tidak dapat melepaskan diri dari penggunaan perbandingan-perbandingan dengan hukum tata negara lainnya. Metode perbandingan yang dipergunakan oleh hukum tata negara hanya dijadikan sebagai sebuah alat dan bukan merupakan tujuan.
CF. Strong dalam "Modern Political Cosntitution"adalah yang menempatkan ilmu perbandingan hukum tata negara sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri dan mempergunakan metode perbandingan sebagai sebuah tujuan.
Ilmu perbandingan hukum tata negara menurut Kranenburg adalah suatu ilmu pengetahuan yang dengan mempergunakan hasil-hasil ilmu negara umum, melakukan pengumpulan dan melakukan penyusunan bahan-bahan tersebut secara metodis dan sistematis untuk kemudian menganalisisnya.
Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, ilmu perbandingan hukum tata negara adalah suatu cabang ilmu hukum yang dengan mempergunakan metode perbandingan berusaha membanding-bandingkan satu atau beberapa aspek hukum tata negara dari dua negara atau lebih.
