Latar Belakang
Ilmu tidak dapat (compartmentization).
dipisah-pisahkan
dalam
kotak-kotak
yang
terpaku
mati
Oleh karena itu tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri terpisah satu sama lainnya tanpa adanya pengaruh dan hubungan. Dan dalam hal ini ilmu negara sebagai salah satu cabang ilmu ilmu penget pengetahu ahuan an sosial sosial sebagai sebagaiman manaa halny halnyaa dengan dengan ilmu ilmu politi politik, k, hukum, hukum, kebuda kebudayaa yaan, n, ekonomi, psikologis, dan lain sebagainya merupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang khusus. Semua ilmu-ilmu ilmu-ilmu sosial khusus ini secara bersama-sama bersama-sama akan membentuk membentuk suatu ilmu sosial ilmu umum yang akan tersalur ke dalam ilmu induknya atau mater scientarium. Oleh karena itu ilmu negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial umumnya harus bekerja sama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya karena dapat memberi memberi dan menerim menerimaa pengar pengaruhn uhnya ya dan bantua bantuan n jasany jasanyaa satu sama sama lain yang yang saling saling memerlukan memerlukan sehingga dapat saling mengisi dan lengkap melengkapi, melengkapi, sehingga terujud hubung hubungan an komplem komplement enter er.. !arena !arenany nyaa akan akan lebih lebih berman"a berman"aat at bila bila memaham memahamii objek objek yang yang diselidikinya. #un terdapat hubungan hubungan secara interdepend interdependen en di antara cabang-cabang cabang-cabang ilmu pengetahuan pengetahuan sosial itu dengan yang lainnya, dikarenakan mempergunakan metode dan teknik yang sama. $etode $etode dan teknik ilmu pengetahuan pengetahuan sosial pada umumnya umumnya dipergunakan dipergunakan pula oleh hampir hampir semua cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial pada khususnya, seperti ilmu negara, ilmu hukum, ilmu politik dan lain sebagainya. sebagain ya. Dalam hubungan secara khusus khusus antara ilmu negara dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial tertentu, dimaksudkan dimaksudkan adanya adanya hubungan hubungan yang pada pokoknya pokoknya dititikberat dititikberatkan kan dan digolongkan kepada objek penyelidikan yang sama yaitu% negara . &al ini terutama nampak dengan dengan jelas hubungan khusus khusus antara ilmu negara dengan dengan ilmu politik, ilmu hukum tata negara dalam arti luas dan ilmu perbandingan perbandingan hukum tata negara. Rumusan Masalah
'erdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas timbul pertanyaan yaitu egara dengan ilmu politik dan ilmu hukum hukum tata negara juga perbandingan ilmu hukum hukum tanda negara. Tujuan Pembahasan
*ntuk menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik dan ilmu hukum tanda negara juga ilmu perbandingan hukum tanda negara. BAB II
PEMBAHASAN Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
+ikalau diperhatikan pendapat eorg +ellinek dalam bukunya yang berjudul llgemeine Staatslehre, ilmu negara sebagai heoristische Staatsissenscha"t atau staatslehre merupakan hasil penyelidikan dan diperbandingkan satu sama lain, sehingga terdapat persamaan persamaan dan perbedaan-perbedaan diantara pelbagai si"at dan organisasi-organisasi negara itu. !arena itu dari "akta yang bermacam-macam itu dicari si"at-si"at dan unsur-unsur pokoknya yang bersi"at umum seakan-akan intisari unsur-unsur itu merupakan /pembagi persekutuan terbesar (ppt) dalam ilmu hitung atau grootste gemene deler-nya dari keadaan yang berbeda beda itu. Dan jika pekerjaan yang dikerjakan untuk dilarapkan, dijalankan atau diterapkan di dalam praktek untuk mencapai tujuan tertentu, tugas itu diserahkan kepada ngeandte staatsissecha"t atau ilmu politik. +adi ilmu negara selaku ilmu pengetahuan sosial yang bersi"at teoritis, segala hasil penyelidikannya dipraktekkan oleh ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan dan bersi"at praktis (angeandt, toegepast atau applied). Dengan demikian jelaslah menurut pahamnya, baha ilmu politik itu tidaklah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang berdiri sendiri. &erman &eller menganggap ilmu politik atau politikologie sebagai ilmu yang berdiri sendiri, dan bertalian pula dengan pengaruh konsepsi ngo-Sa0on terutama merika terhadap ilmu politik yang lebih menitikberatkan pembahasannya kepada hal-hal yang bersi"at praktis dalam masyarakat sebagai gejala sosio-politik. $aka dalam hubungan ini jelaslah ada si"at-si"at komplementer, karena itu ilmu negara merupakan salah satu hardcore (teras inti) dari pada ilmu politik. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum Tata Negara dalam Arti Luas
*ntuk istilah ilmu hukum tata negara ini disingkat & sering dipakai istilah yang berlainan. *mpamanya di negara 'elanda disebutkan Staatsrecht, di negara +erman 1er"assungsrecht, di tanah Inggris 2osntitusional-la. Sedangkan di negara #rancis menurut sarjana yang bernama $aurice Du3erger di dalam bukunya yang berjudul Droit 2onstitutionnel et institutions #oliti4ues, disebut droit constitutionnel. Selanjutnya menurut #ro". *sep 5anaidjaja, S.&. dalam tulisannya /&impunan kuliah hukum tata negara Indonesia6. Istilah hukum tata negara merupakan hasil terjemahan dari bahasa 'elanda Staatsrecht. Sudah menjadi kesatuan pendapat di antara para sarjana hukum 'elanda untuk membedakan antara /hukum tata negara dalam arti luas6 (staatsrecht in ruime zin), dan /hukum tata negara dalam arti sempit6 (staatsrecth in engezin), dan untuk membagi hukum tata negara dalam arti luas itu atas dua golongan hukum, yaitu 7. &ukum tata negara dalam arti sempit atau untuk singkatnya dinamakan hukum tata negara 8. &ukum tata usaha negara
&ukum tata usaha negara atau disingkat &* sebagai hasil alih bahasa dari bahasa 'elanda seringkali mempunyai istilah yang berlainan. *mpamanya di negara 'elanda ada yang menyebutnya administratie" recht ada pula yang menyebutnya 'estuurs recht seperti .. 1an #oelje dan . +. 9iarda. Di negara +erman disebut 1eraltungsrecht, di tanah #erancis droit administratie", sedangkan di Indonesia ada yang menyebutnya /hukum tata usaha negara: seperti di kalangan *ni3ersitas egeri #adjajaran, akan tetapi dikalangan *ni3ersitas egeri ajah $ada disebutnya /hukum tata pemerintahan,6, sedangkan #ro". Dr. ;. *trech, S.&. menyebutnya <&ukum dministrasi egara6, dalam undang-undang dasar sementara republik Indonesia (**DS5I) tahun 7=>? pada pasal 7?@ dipakai istilah /hukum tata usaha6, dan disamping itu 9irjono #rodjodikoro, S.&. dalam majalah hukum tahun 7=>8 nomor 7 mengintroduksi istilah /&ukum ata *saha #emerintahan6. $aka dengan demikian jelaslah baha ilmu negara yang merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendiri-sendiri pokok negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersi"at umum untuk hukum tata negara. Oleh karena itu agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya sistem hukum ketatanegaraan sesuatu negara tertentu, sudah seajarnyalah kita harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan segala hal ikhalnya secara umum tentang negara yang didapat dalam ilmu negara. $enjadi teranglah baha dalam rangka perhubungan ini ilmu negara merupakan suatu pelajaran pengantar dan ilmu dasar pokok bagi pelajaran hukum tata negara, karenanya hukum tata negara tidak dapat dipelajari secara ilmiah dan teratur sebelum terlebih dahulu dipelajari pengetahuan tentang pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari pada negara umumnya. $aka ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara yang positi". &ukum tata negara merupakan penerapan atau pelarapan di dalam kenyataankenyataan konkret dari bahan-bahan teoritis yang dihasilkan oleh ilmu negara. !arenanya ilmu hukum tata negara itu mempunyai si"at praktis applied science yang bahan-bahannya diselidiki, dikumpulkan dan disediakan oleh pure science ilmu negara. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara
Ilmu perbandingan hukum tata negara ini dikenal dengan sebutan 3ergelijkende staatsrechtsetenschap atau comparati3e go3ernment, sedangkan #ro". $. asroen, S.&., menamakannya /Ilmu #erbandingan #emerintahan6 sebagaimana judul bukunya. Sedangkan dengan hal tersebut di atas 5oelo" !ranenburg dalam bukunya% inleidin in de 3ergelijkende staastrecht seetens chap pada bab% object der 3ergelijkende staastrecht seetens chap, menyatakan baha dari ilmu pengetahuan dan di"erensiasi itu dihasilkan ilmu perbandingan tata negara. !emudian yang menjadi objek penyelidikan ilmu perbandingan hukum tata negara, ialah baha /dalam peninjauan lebih lanjut, mungkin ternyata man"aat mengadakan perbandingan secara metodis dan sistematis terhadap
+adi jelaslah, baha ilmu perbandingan hukum tata negara bertugas menganalisis secara teratur, menetapkan secara sistematis, si"at-si"at apakah yang melekat padanya, sebab-sebab apa yang menimbulkannya, mengubah dan menghilangkan atau menyebabkan yang satu memasuki yang lain terhadap bentuk-bentuk negara itu. $aka dalam hubungan ini 5oelo" !ranenburg dalam buku tersebut di atas menyatakan baha dalam menunaikan tugasnya, ilmu perbandingan hukum tata negara itu, haruslah mempergunakan hasil yang diperoleh ilmu negara. !arena itu perkembangan ilmu negara dan ilmu hukum merupakan syarat mutlak bagi kesuburan tumbuhannya ilmu perbandingan hukum tata negara untuk menjadi ilmu yang memberi keterangan dan penjelasan atau 3erklarend. BAB III PENUTUP esim!ulan
$aka jelas meskipun terdapat hubungan berangkai yang sangat erat antara ilmu negara, ilmu politik, ilmu hukum tata negara, dan ilmu perbandingan hukum tata negara, dan digolongkan baha objeknya yang sama, namun terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh ilmuilmu tersebut berlainan. Saran
#enulis sadar baha isi dari makalah ini belum sempurna seperti apa yang diharapkan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari dosen pembimbing atas ketidaksempurnaan penulisan makalah ini agar kedepannya bisa lebih baik.
