MAKALAH ILMU NEGARA
: disusun disusun oleh NAMA : FEBRINA WINNE CHARLA CHARLA NIM : EAA 112 088
FAKULTAS HUKUM KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena karena atas izinNyalah penulis masih diberikankesempatan untuk menyusun makalah ilmu negara tentang teori positivisme ini sebagai tambahan ilmu, tugas dan pedoman. Dalam penyusunan makalah ini penulis mengumpulkan dari berbagai sumber terutama dari internet yang memudahkan saya dalam menyelesaikan tugas ini. Penulis menyadari menyadari bahwa makalah makalah ini sangat jauh dari kesempurnaan kesempurnaan walaupun kita menginginkan menginginkan kesempurnaan Dalam hal pembangunan dan penyempurnaan makalah ini penulis mengharapkan kritik, masukan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.
Palangkaraya, November 2012
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL KATA PENGANTA PENGANTAR R ............................................................... ..................................................................................................................... ...................................................... DAFTAR ISI................................................................... .................................................................................................................................... ................................................................. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Masalah ................................................................. ................................................................................................ ............................... 1.2 Rumusan Rumusan Masalah .............................................................. ......................................................................................................... ........................................... 1.3 Tujuan Penulisan Penulisan ................................................................. ........................................................................................................... .......................................... BAB II PEMBAHASAN 2.1 Apakah Apakah itu Negara Negara ............................................................. ........................................................................................................ ........................................... 2.2 Bagaimana sifat-sifat sifat-sifat dan unsur-unsur suatu negara..................................................... 2.3 Apakah Tujuan dan Fungsi Negara Negara ........................................................... ............................................................................... .................... 2.4 Contoh Kasus atau Permasalahan Permasalahan Negara............................................................ ..................................................................... ......... BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Kesimpulan ............................................................. ................................................................................................................... ...................................................... 3.2 Saran Saran ............................................................ ............................................................................................................................. ................................................................. Daftar Pustaka
ii iii 1 1 1 4 4 11 12 17 17
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar belakang masalah
Negara adalah suatu wilayah di permukaan permukaan bumi yang kekuasaannya kekuasaannya baik politik,militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Negara adalah pengorganisasian pengorganisasian masyarakat masyarakat yang mempunyai mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada. Sedangkan istilah susunan negara ditujukan untuk menentukan apakah negara itu merupakan negara kesatuan, federasi atau konfederasi. Contoh negara kesatuan adalah Republik Indonesia, dan ini jelas terdapat dalam UUD 1945 pasal 1, “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Adapun Negara Federal adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian (deelstaten) yang masing-masing tidak berdaulat biasa juga disebut sebagai negara serikat (boomstaat). Dan negara konfederasi (statebond) pada hakikatnya bukanlah negara, tetapi merupakan serikat atau perkumpulan masing-masing masing-masing negara merdeka. Ikatan perkumpulan tersebut, bisa karena kepentingan bersama atau karena perkemba perkembangan ngan sejarah, contohnya contohnya adalah adalah Commonwealth. Commonwealth. 1.2
Rumusan masalah
Dalam penyusunan makalah makalah ini, penulis menentukan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut : 1. Apakah itu negara ? 2. Bagaimana Bagaimana sifat-sifat dan unsur-unsur suatu negara ? 3. Apakah tujuan dan fungsi negara ? 1.3
Tujuan penulisan
Tujuan penulisan dan penyusunan makalah ini adalah sebagai tugas kuliah pada mata kuliah Ilmu Negara semester ganjil. Dalam penulisan dan penyusunan makalah ini diharapkan dapat menambah menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan telaah materi pada mata kuliah Ilmu Negara. BAB II
PEMBAHASAN
Sebelum kita membahas topik tentang „Apakah itu negara ?‟, dibawah ini disajikan beberapa rumusan mengenai negara itu sendiri.
Menurut Roger H. Soltau :
Negara adalah agen (agency) agency) atau kewewenangan (authority (authority)) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan persoalan-persoalan bersama bersama atas nama masyarakat (The ( The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community) Menurut Harold J. Laski :
Negara adalah suatu masyarakat masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. masyarakat. Masyarakat Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat (The ( The state is a society wich is integrated by possesing a coercive authority legally supreme over any individual ot group wich is part of the society. A society is a group group of human beings living together and working working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of live to wich both individuals and associations must conform is definedby a coercive authority binding upon them all ) Menurut Max Weber :
Negara adalah adalah suatu masyarakat masyarakat yang mempunyai mempunyai monopoli dalam dalam penggunaan penggunaan kekerasan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah (The (The state is a human society that (succesfully) claims the monopoli of the legitimate use of physical force within a given territory) territory) Menurut Robert M. Maclver :
Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (The ( The state is an association which, acting through law as pormulgalted by a government government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated demarcated the universal external conditions of social orders) orders)
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Jikalau diperhatikan pendapat Georg Jellinek dalam bukunya yang berjudulAllgemeine Staatslehre, ilmu negara sebagai Theoristische Staatswissenschaft ataustaatslehre merupakan hasil penyelidikan dan diperbandingkan satu sama lain,sehingga terdapat persamaan-persamaan dan perbedaan-
perbedaan diantara pelbagai pelbagai sifat dan organisasi-organisasi organisasi-organisasi negara itu.Karena itu dari fakta yang bermacam-macam bermacam-macam itu dicari sifat-sifat dan unsur-unsur pokoknya yang bersifat umum seakan-akan intisari unsur-unsur unsur-unsur itu merupakan“pembagi per sekutuan sekutuan terbesar (ppt) dalam ilmu hitung atau grootste gemenedeler-nya dari keadaan yang berbeda-beda itu. Dan jika pekerjaan yang dikerjakanuntuk dilarapkan, dijalankan atau diterapkan di dalam praktek untuk mencapaitujuan tertentu, tugas itu diserahkan kepada Angewandte staatswissechaft atauilmu politik. Jadi ilmu negara selaku ilmu pengetahuan sosial yang bersifatteoritis, segala hasil penyelidikannya dipraktekkan oleh ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan dan bersifat praktis (angewandt, (angewandt, toegepast atau applied). Dengandemikian jelaslah menurut pahamnya, bahwa ilmu politik itu tidaklah merupakanilmu pengetahuan sosial yang berdiri sendiri.Herman sendiri.Herman Heller menganggap menganggap ilmu politik atau politikologie sebagai ilmu yang berdiri sendiri, dan bertalian pula dengan pengaruh konsepsi Ango-Saxon terutamaAmerika terhadap ilmu politik yang lebih menitikberatkan pembahasannya kepadahal-hal yang bersifat praktis dalam masyarakat masyarakat sebagai gejala sosio-politik.Maka dalam hubungan ini jelaslah ada sifat-sifat komplementer, karena itu ilmunegara merupakan salah satu hardcore (teras inti) dari pada ilmu politik. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum Tata Negara dalam Arti Luas Untuk istilah ilmu hukum tata negara ini disingkat HTN sering dipakai istilah yang berlainan. Umpamanya di negara Belanda disebutkan Staatsrecht, di negaraJerman Verfassungsrecht, di tanah Inggris Cosntitusional-law. Sedangkan dinegara Prancis menurut sarjana yang bernama Maurice Duverger di dalam bukunya yang berjudul Droit Constitutionnel et institutions Politiques, disebutdroit constitutionnel.Selanjutnya constitutionnel.Selanjutnya menurut Prof. Usep Ranawidjaja, S.H. dalam tulisannya tuli sannya “Himpunankuliah “Himpunankuliah hukum tata negara Indonesia”. Istilah hukum tata negara merupakan hasilterjemahan dari bahasa Belanda Staatsrecht. Sudah menjadi kesatuan pendapat diantara para sarjana hukum Belanda untuk membedakan antara “hukum tata negaradalam arti luas” (staatsrecht in ruime zin), dan “hukum tata negara dalam artisempit” (staatsrecth in engezin), dan untuk membagi hukum tata negara dalam artiluas itu atas dua golongan hukum, yaitu:1.Hukum tata negara dalam arti sempit atau untuk singkatnya dinamakanhukum tata negara2.Hukum tata usaha negaraHukum tata usaha negara atau disingkat HTUN sebagai hasil alih bahasa dari bahasa Belanda seringkali mempunyai istilah yang berlainan. Umpamanya Umpamanya dinegara Belanda ada yang menyebutnya menyebutnya administratief recht ada pula yangmenyebutnya yangmenyebutnya Bestuurs recht seperti G.A. Van Poelje dan G. J. Wiarda.Di negara Jerman disebut Verwaltungsrecht, di tanah Perancis droit administratief,sedangkan di Indonesia ada yang menyebutnya “hukum tata usaha negara‟ sepertidi kalangan Universitas Negeri Padjajaran, akan tetapi dikalangan Universitas Negeri Gajah Mada disebutnya “hukum tata pemerintahan,”, pemerintahan,”, sedangkan sedangkan Prof. Dr.E. Utrech, S.H. menyebutnya „Hukum Administrasi Negara”, dalam undang-undang undang -undang dasar sementara republik Indonesia (UUDSRI) (UUDSRI) tahun 1950 pada pasal 108dipakai istilah “hukum tata usaha”, dan disamping itu Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam majalah hukum tahun 1952 nomor 1 mengintroduksi istilah “Hukum TataUsaha Pemerintahan”.Maka dengan demikian jelaslah bahwa ilmu negara yang merupakan merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pengertian-pengertian pokok dan sendirisendiri pokok negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum untuk hukum tata negara. Oleh karena itu agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknyadan sedalam-dalamnya sistem hukum ketatanegaraan sesuatu negara tertentu,sudah sewajarnyalah kita harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan segala halikhwalnya secara umum tentang negara yang didapat dalam ilmu negara.Menjadi teranglah bahwa dalam rangka perhubungan ini ilmu negara merupakansuatu pelajaran pengantar dan ilmu dasar pokok bagi pelajaran hukum tata negara,karenanya negara,karenanya hukum tata negara tidak dapat dipelajari secara ilmiah dan teratur sebelum terlebih dahulu dipelajari pengetahuan tentang pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari pada negara umumnya.Maka ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negarayang positif. Hukum tata negara merupakan penerapan atau pelarapan di dalamkenyataan-keny dalamkenyataan-kenyataan ataan konkret dari bahan-bahan teoritis yang dihasilkan oleh ilmunegara. Karenanya ilmu hukum tata negara itu mempunyai sifat praktis appliedscience appliedscience yang bahan-bahannya diselidiki, diselidiki, dikumpulkan dan disediakan oleh purescience purescience ilmu negara. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara
Ilmu perbandingan hukum tata negara ini dikenal dengan sebutan vergelijkendestaatsr vergelij kendestaatsrechtswetenschap echtswetenschap atau at au comparative government, government , sedangkan Prof. Prof . M. Nasroen, S.H., menamakannya “Ilmu Perbandingan Pemerintahan” sebagaimana judul bukunya.Sedangkan bukunya.Sedangkan dengan hal tersebut di atas Roelof Kranenburg dalam bukunya; inleidinin de vergelijkende staastrecht sweetens chap pada bab; object der vergelijkendestaastrecht sweetens chap, menyatakan bahwa dari ilmu pengetahuan dandiferensiasi itu dihasilkan ilmu perbandingan tata negara. Kemudian yang menjadiobjek penyelidikan ilmu perbandingan hukum tata negara, ialah bahwa “dalam peninjauan “dalam peninjauan lebih lanjut, mungkin ternyata manfaat mengadakan perbandingansecara metodis dan sistematis terhadap „bentuk‟ yang bermacam-macam bermacam -macam dari sifat-sifat dan ketentuan-ketentuan umum dari genus “negara”. Dan sekali lagi, jikalau penyelidikan jikalau penyelidikan itu berkembang dapatlah dicapai suatu tingkatan yang menghendaki,agar penyelidikan dan kumpulan-kumpulan masalahnya dijadikan satu kesatuanyang baru sekali dan sekali lagi timbullah suatu cabang ilmu pengetahuan, pengetahuan, yaituilmu perbandingan p erbandingan hukum tata negara.Jadi jelaslah, bahwa ilmu perbandingan hukum tata negara bertugas menganalisissecara teratur, menetapkan secara sistematis, sifat-sifat apakah yang melekat padanya, sebab-sebab apa yang menimbulkannya, mengubah dan menghilangkanatau menyebabkan yang satu memasuki yang lain terhadap bentuk-bentuk negaraitu.Maka dalam hubungan ini Roelof Kranenburg dalam buku tersebut di atasmenyatakan bahwa dalam menunaikan tugasnya, ilmu perbandingan hukum tatanegara itu, haruslah mempergunakan hasil yang diperoleh ilmu negara. Karena itu perkembangan ilmu negara dan ilmu hukum merupakan syarat mutlak bagikesuburan tumbuhannya ilmu perbandingan hukum tata negara untuk menjadiilmu yang memberi keterangan dan penjelasan atau verklarend. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Admnistrasi Negara Kedua cabang ilmu tersebut mempunyai katian yang sanat erat, karena staatrechtin engere zein (HTN dalam arti sempit) dan administratiet recht (HAN) adalah bagian dari staatrecht in rui mere zin (HTN) dalam arit luas. Terdapat duakelompok dalam memandang hubungan ntar HTN dengan HAN:Golongan yang berpendapat bahwa antara HTN da HAN terdapat perbedaan prinsipil (asasi), karena kedua ilmu tersebut dapat dibagi di bagi secara tajam baik seistematika maupun isinya.
2.1 Apakah itu negara ?
Negara merupakan merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan kekuasaan politik. Negara adalah alat (agency) agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara Negara adalah adalah organisasi yang dalam dalam sesuatu wilayah wilayah dapat memaksak memaksakan an kekuasaannya kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidpan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupu oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai mempunyai dua tugas : 1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan ; 2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyrakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana
kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, maka dari itu, semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan menempatkan diri dalam rangka ini. 2.2 Bagaimana sifat-sifat dan unsur-unsur suatu negara ? Sifat-sifat negara
Negara mempunyai mempunyai sifat khusus yang merupaka manifesti manifesti dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. 1. Sifat memaksa. memaksa. Agar peraturan perundangan-undangan ditaati dan dengan demikian dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat. Di dalam masyarakat yang bersifat homogen dan ada konsensus nasional yang kuat mengenai tujuantujuan bersama, biasanya sifat paksaanini tidak begitu menonjol ; akan tetapi di negara-negara baru yang kebanyakan belum homogen dan konsensus nasionalnya kurang kuat, sering kali sifat paksaaan ini akan lebih tampak. Dalam hal demikian di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi (meyakinkan). Lagi pula pemakaian pemakaian pemaksaan pemaksaan secara ketat , selain memerlukan organisasi yan ketat, juga j uga memerlukan biaya yang tinggi. tinggi. Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warga negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda, atau disita miliknya, atau di beberapa negara malahan dapat dikenakan hukuman hukuman kurungan. 1. Sifat monopoli. monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. 2. Sifat mencakup semua (all-encompassing, all-embracing ). ). Semua peraturan perundangundangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicitacitakan akan gagal. Lagi pula, menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri (involuntary membership) membership) dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana keanggotaan bersifat sukarela. sukarela. Unsur-unsur negara
Negara terdiri terdiri atas beberapa beberapa unsur yang yang dapat diperinci diperinci sebagai berikut berikut : 1. Wilayah. Wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut disekelilingnya dan angkasa diatasnya. Karena kemajuan teknologi dewasa ini masalah
wilayah lebih rumit daripada di masa lampau. Sebagai contoh, jika pada masa lampau laut sejauh 3 mil dari pantai (sesuai dengan jarak tembak meriam) dianggap sebagai perairan teritorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara itu, maka peluru-peluru missile missile sekarang membuat 3 mil tidak ada artinya. Oleh karena itu, beberapa negara (termasuk Indonesia) mengusulkan agar perairan teritorial diperlebar menjadi 12 mil. Di samping itu kemajuan teknologi yang memungkinkan penambangan minyak serta mineral lain di lepas pantai, atau yang dinamakan landas benua (continental ( continental self ) telah mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan penguasaan atas wilayah yang lebih luas. Wilayah Wilayah ini diusulkan selebar 200 mil sebagai economic zone agar juga mencakup hak menangkap ikan dan kegiatan ekonomis lainnya. Dalam mempelajari wilayah suatu negara perlu diperhatikan beberapa variabel, antara lain besar kecilnya suatu negara. Menurut hukum internasional, berdasarkan prinsip the sovereign equality of nations, nations, semua negara sama martabatnya. Tetapi dalam kenyataan sendiri negara kecil sering mengalami kesukaran untuk mempertahankan kedaulatannya, apalagi kalau tetangganya negara besar. Di lain pihak, negara yang luas wilayahnya menghadapi bermacam-macam masalah, apalagi kalau mencakup berbagai suku bangsa, ras, dan agama. Juga faktor geografis, seperti iklim dan sumber daya alam merupakan variabel yang perlu diperhitungkan. diperhitungkan. Juga perbatasan merupakan merupakan permasalahan permasalahan ; misalnya apakah perbatasan merupakan perbatasan alamiah (laut, sungai, gunung), apakah negara itu tidak mempunyai hubungan dengan laut sama sekali (land-locked), atau apakah negara itu merupakan benua atau nusantara. nusantara. 1. Penduduk. Penduduk. setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari mempelajari soal penduduk ini, perlu diperhatikan diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme. Dalam hubungan antara dua negara yang kira-kira sama tingkat industrinya, negara yang sedikit penduduknya sering lebih lemah kedudukannya daripada negara yang banyak penduduknya. (Prancis terhadap Jerman dalam Perang Dunia II). Sebaliknya, negara yang padat penduduknya (India, China) menghadapi persoalan bagaimana bagaimana menyediakan menyediakan fasilitas yang cukup sehingga rakyatnya dapat hidup secara layak. Di masa lampau ada negara yang mempunyai kecerendungan untuk memperluas negaranya melalui ekspansi. Dewasa ini cara yang dianggap lebih layak adalah meningkatkan produksi atau menyelenggarakan program keluarga berencana untuk membatasi pertambahan penduduk. Dalam memecahk memecahkan an persoalan semacam semacam ini faktor-faktor seperti seperti tinggi-rendahnya tingkat pendidikan, kebudayaan, dan teknologi dengan sendirinya memainkan peran yang sangat penting. 2. Pemerintah. Pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Bermacam-macam kebijaksanaan ke arah tercapainya tujuan-tujuan lasyarakat dilaksanakannya dilaksanakannya sambil menertibkan menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah hanya mencakup sebagian kecil daripadanya. Pemerintah sering berubah, sedangkan negara terus bertahan (kecuali kalau ada pengaruh dari negara lain). Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3. Kedaulatan. Kedaulatan Kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undangundang serta peraturan-peraturannya peraturan-peraturannya (kedaulatan ke dalam-internal dalam-internal sovereignty). sovereignty). Di samping itu negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar (external ( external sovereignty). sovereignty). Untuk itu negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya.
Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak terlalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik. Kedaulatan yang bersifat mutlak sebenarnya tidak ada, sebab pemimpin kenegaraan (raja atau diktator) selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktorfaktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara mutlak. Apalagi kalau menghadapi masalah dalam hubungan internasional ; perjanjian-perjanjian internasional pada dasarnya membatasi kedaulatan suatu negara. Kedaulatan umumnya tidak dapat dibagi-bagi, tetapi dalam negara federal sebenarnya kekuasaan dibagi antara negara dan negara-negara bagian. A. Pengertian Negara Istilah negara di terjemahkan dari kata-kata kata- kata asing yaitu “steat” (bahasa Belanda dan Jerman). “state” (Bahasa Inggris). “Etat” (bahasa Perancis). Kata “Staat, State, etat itu diambil dari kata bahasa latin yaitu “status” atau “statum” yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau a tau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Kata “status” atau “statum” lazim diartikan sebagai “standing” atau “station” (kedudukan) yang dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana diartikan dalam istilah “Status Civitatis” atau “Status Republicae”. Menurut sejarah pengertian Negara memang selalu berubah-ubah hal ini memang sejalan dengan perkembangan masyarakat saat itu. Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian Negara yaitu: yaitu: 1. Aristoteles Merumuskan Negara dalam bukunya yang berjudul politica yang disebutnya sebagai Negara polis, yang pada saat itu masih dipahami dengan pengertian Negara dalam lingkup wilayah yang kecil. Dalam pengertiannya itu Negara disebut sebagai Negara hukum yang di dalamnya terdapat warga Negara yang ikut dalam permusyawaratan. Oleh karena itu keadilan merupakn syarat mutlak bagi terbentuknya terbentuknya Negara yang yang baik dan terwujudnya terwujudnya cita-cita cita-cita seluruh warganya. warganya. 2. Agustinus Agustinus merupakan seorang tokoh katolik. Ia membagi Negara dalam dua pengertian yaitu Civitas dei yang artinya Negara Tuhan dan Civitas terrene atau Civitas diaboli yang artinya Negara duniawi. Civitas Terrena ini ditolak agustinus dan yang dianggap baik adalah Civitas Dei atau nagara Tuhan. 3. Nicollo Machiavelli Machiavelli Dalam bukunya II principle ia memandang bahwa dalam suatu Negara harus ada suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan Negara tidak mungkin hanya mengandalkan mengandalkan satu kekuasaan kekuasaan saja jadi dengan kata kata lain raja mempunyai mempunyai kekuasaan yang luas dan dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tersebut. Teori mendapat tentangan dari filsuf yang lain seperti Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau. Mereka mengartikan Negara sebagai suatu badan/organisasihasil dari perjanjian masyarakat masyarakat bersama. Menurut mereka manusia itu sudah membawa hak-hak asasinya seperti hak untuk hidup, hak milik serta hak kemeredekaan, kemeredekaan, tetapi yang menjadi masalah ialah tidak adanya yang menjamin perlindungan hak-hak tersebut yang selanjutnya menimbulkan perbenturan kepentingan berkaitan dengan hak-hak masyarakat tersebut. 4. Roger H. Soltau Negara adalah sebagai alat agency atau wewenang/authority wewenang/authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. 5. Harold J. Lasky Negara adalah merupakan merupakan suatu masyarakat masyarakat yang diintegrasikan karena memepunyai memepunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok, yang merupakan bagian dari masyarakat itu 6. Max Weber Negara adalah suatu masyarakat masyarakat yan mempunyai mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan kekerasan secara fisik di suatu wilayah
B.
Sifat Hakikat Negara (Das Wessen Des States)
Kalau kita ingin mengetahui tentang sifat dan hakikat suatu negara, maka dapat pula pertayaan dirumuskan dirumuskan apa sebenarnya sebenarnya negara itu. Hal Hal ini jelas tergantung tergantung darimana darimana kita meninjaunya. meninjaunya. Secara Historis, Pada zaman zama n yunani Negara itu adalah “polis” yang berarti Negara kota dengan sifat yang khusus. Di abad pertengahan kita lihat bahwa Negara adalah suatu organisasi yang terbentuk. Di permulaan abad modern kita jumpai pandangan bahwa Negara adalah milik dinasti/imperium. Secara historis akhirnya kita jumpai j umpai pula pandangan bahwa Negara itu sifat hakikatnya adalah suatu ikatan tertentu atau status tertentu, yaitu status bernegara sebagai lawan dari status belum bernegara. Pada zaman modern kemudian kita lihat peninjauan-peninjauan dari segi sosiologis dan yuridis yang dalam batas-batas tertentu diterapkan di dalam Ilmu Negara khusus. Pendapat para sarjana mengenai sifat hakikat Negara dalam peninjauan sosilogis. a.
Pandangan Socrates Semua manusia menginginkan kehidupan aman, tenteram, dan lepas dari gangguan yang memusnahkan harkat manusia. Kala itu, orang-orang yang mendambakan ketenteraman menuju bukit dan membangun benteng, serta mereka berkumpul disana menjadi kelompok. Kelompok inilah yang oleh Socrates dinamakan polis (suatu kota saja) . organisasi yang mengatur hubungan antara orangorang yang ada dalam polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tapi juga tentang kepribadian orang-orang yang disekitarnya. Socrates menganggap polis identik dengan masyarakat, dan masyarakat identik dengan Negara.
b.
Pandangan Pandangan Plato Plato adalah murid dari Socrates. Socrates. Ia banyak menulis buku, diantaranya yang terpenting adalah “politeia” (Negara), “Politicos” (Ahli Negara), dan “Nomoi” (Undang-undang). (Undang -undang). Paham Plato mengenai Negara adalah keinginan kerjasama antara manusia untuk memenuhi kepentingan mereka. Kesatuan mereka inilah kemudian disebut masyarakat, dan masyarakat itu adalah Negara. Terdapat persamaan persamaan antara sifat-sifat sifat-sifat manusia manusia dan sifat-sifat Negara. Negara.
c.
Pandangan Aris Toteles Menurut Aris toteles Negara itu adalah gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar. Kebahagiaan Kebahagiaan dalam dalam Negara akan tercapai tercapai bila terciptanya kebahagiaan kebahagiaan individu (perseorangan). (perseorangan). Sebaliknya, bila manusia ingin bahagia, dia harus bernegara, karena manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam kepentingan hidupnya. Manusia tidak lepas dari kesatuannya. Kesatuan manusia itu adalah Negara. Negara menyelenggarakan kemakmuran warganya. Oleh karena itu, Negara sebagai alat agar kelompok manusia bertingkah laku mengikuti tata tertib yang baik dalam masyarakat. Dengan demikian Negara sekaligus merupakan organisasi kekuasaan.
d.
Pandangan Kranenburg dan Rudolf Smend Yang dipersoalkan dalam peninjauan sosiologis ini adalah bagaimana kelompok manusia sebelum terjadinya Negara. Karena kelompok itu perlu diatur, maka dibentuklah organisasi sebagai alat untuk mengatur kelompok tersebut, yaitu organisasi Negara. Agar alat itu dapat bermamfaat, maka alat itu harus mempunyai kekuasaan/kewibawaan. Dengan demikian, maka muncul sifat hakikat Negara Dwang Dwang organisatie, organisatie, Zwang ordnung ordnung dan Coercion Coercion instrument.
Jadi Negara dalam hal ini semata-mata sebagai alat yang dapat memaksakan manusiamanusia dalam kelompok itu tunduk pada kekuasaannya, agar berlaku tata tertib yang baik dalam masyarakat.
-
-
Yang memiliki kekuasaan/kewibawaan ini pertama-tama dilihat dalam masyarakat keluarga, maka seorang ayah muncul sebagai yang mempunyai kekuasaan itu. Kemudian masyarakat itu menjadi makin besar yang disebut Negara, kekuasaan demikian masih tetap terbawa oleh pemimpin Negara itu (form the family to state). Perkembangan Perkembangan lebih lanjut, teryata bahwa tidak semua kelompok masyarakat terjadi dengan sendirinya seperti masyarakat keluarga itu, melainkan adapulakelompok masyarakat yang sengaja dibuat. Kelompok masyarakat itu sengaja dibuat, karena orang-orang yang berkelompok itu merasa dirinya senasib, sekeinginan, sekemauan dan setujuan. Untuk itu, Kranenburg mencoba mengadakan system pengelompokan manusia di dalam masyarakat berdasarkan berdasarkan dua ukuran, yaitu yaitu Apakah pengelompokan pengelompokan itu ada disuatu tempat tertentu atau tidak; Apakah kelompok itu teratur atau tidak. Dari dua unsur tersebut, diperoleh empat macam kelompok masyarakat masyarakat sebagai berikut: Kelompok yang ada di satu tempat tertentu dan teratur, contohnya, kelompok orang-orang dalam ruang kuliah, atau kelompok orang-orang yang menonton bioskop. Kelompok yang ada disatu tempat tertentu, namun tidak teratur, misalnya, massa dalam demonstrasi liar. Kelompok yang tidak setempat dan tidak teratur; misalnya, kelompok tukang jual kacang rebus, kelompok penjaja Koran. Kelompok yang tidak setempat tetapi teratur; kelompok inilah inil ah yang disebut Negara oleh Kranenburg karena kelompok ini terbentuk terbentu k bukan karena kesamaan tempat, melainkan membentuk kelompok yang teratur. Usaha mereka untuk mengadakan pengelompokan karena adanya rasa bersatu yang erat di samping mereka menghadapi bahaya bersama. Jadi yang penting menurut Kranenburg adalah pengelompokan pengelompokan itu terjadi atas dasar bahaya bersamaan bersamaan tujuan kelompok itu adalah mengatur diri mereka sendiri dengan peraturan yang dibuat. Sebaliknya dari segi individu, timbul keinginan untuk menaati peraturan-peraturan yang dibuat (adanya ikatan keinginan). Ikatan keinginan itu lalu menjelma dalam ikatan kemauan bersama, yang terkenal dengan istilah willenverhaltnis, baru kemudian secara logis timbul suatu tujuan bersama. Kesatuan akan tujuan bersama disebut teleologische einheit. Setelah adanya ikatan kemauan baru timbul soal penguasaan, penguasaan, yaitu persoalan siapa yang menguasai menguasai dan siapa yang dikuasai. Yang memegang kekuasaan adalah ikatan penguasa atau yang disebut dengan istilah Herrschaftsverhaltnis. Ikatan penguasa dilihat dari adanya kekuatan yang mengharuskan ditaatinya peraturan dalam Negara tersebut. Peninjauan sosiologis yang menimbulkan taraf demi taraf sampai timbulnya hubungan antara yang menguasai dan yang dikuasai inilah merupakan merupakan suatu peninjauan ilmiah yang sistematis. Sebagai spesifikasi dari peninjauan sosiologis ini adalah peninjauan politis. Menurut Rudolf Smend, fungsi dari Negara yang terpenting ialah untuk integrasi (mempersatukan). Kerangka berfikir Rudolf Smend adalah Negara sebagai ikatan keinginan yang diusahakan agar selalu tetap (statis), dengan cara mengadakan faktor-faktor integrasi tersebut. Ikatan keinginan dikatakan sebagai faktor integrasi, karena jika ikatan keinginan it u lepas dari Negara, maka maka Negara menjadi tidak ada (lenyap) dan menimbulkan separatisme. Oleh karena Rudolf Smend mengatakan bahwa tugas Negara yang terpenting adalah integrasi, maka peninjauannya bersifat politis.
e.
Pandangan Heller dan Logemann
Berbeda dengan pendapat Kranenburg, Heller dan Logemann menyatakan, bahwa yang terlihat adalah bukan Negara sebagai suatu kesatuan bangsa, melainkan kewibawaan atau kekuasaan tertinggi ada pada siapa atau berlakunya untuk siapa. Logemann mengatakan bahwa Negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Jadi, pertamatama Negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, dalam mana terkandung pengertian dapat memeksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi ini. Maka, Logemann berpendapat bahwa yang primer itu adalah organisasi kekuasaannya, kekuasaannya, yaitu Negara. sedangkan sedangkan kelompok manusianya adalah sekunder. Heller juga mengatakan bahwa teori Kranenburg itu tidak benar karena jika dalam Negara jajahan maka antara yang menguasai dengan yang dikuasai tidak meupakan meupakan satu kesatuan bangsa. Demikian pula, seperti di Commenwealth Commenwealth Inggris. f.
Pandangan Openheimer dan Gumplowicks Bertolak dari herrschaftsverhaltnis, mereks berpendapat bahwa suatu Negara itu ada karena penaklukan kelompok yang satu dengan yang lain. Jadi, sifat hakikat Negara adalah organisasi yang melaklukan melaklukan kelompok-kelompok kelompok-kelompok lain. l ain.
g.
Pandangan Leon Duguit Sebagaimana pandangan-pandangan sebelumnya yang bertolak belakang dari herrschaftsverhaltnis, demikian pula Leon Duguit, namun dengan versi yang berbeda. Leon Duguit mengatakan, bahwa sifat hakikat Negara adalah organisasi dari orang-orang yang kuat untuk melaksanakan kehendaknya terhadap orang-orang yang lemah.
h.
Pandangan Pandangan Harold J. Laski Dengan adanya herrschaftsverhaltnis berarti adanya kekuasaan tertentu, yang biasanya disebut adanya suatu kedaulatan tertentu. Laski berpendapat, bahwa akibat perkembangan peradaban manusia, maka banyak kelompok masyarakat yang terbentuk karena kesadaran akan bahaya bersama. Kelompok-kelompok itu memiliki kedaulatannya sendiri dalam bidannya sendiri pula (misalnya perkumpulan/ organisasi mahasiswa, mahasiswa, pemuda, sepakbola). sepakbola). Jika dibandingkan dengan Negara, maka organisasi Negara memiliki kedaulatan tertinggi ( top organisatie). Pandangan ini disebut pliralistis karena mengakui kedaulatan ditiap kelompok organisasi, atau istilah lainnya polyaarchisme. Harold J, Laski adalah salah seorang tokohnya. Kedaulatan dalam organisasi yang bukan Negara ini yang bukan Negara ini yang kemudian oleh serjana-serjana belanda disebut souverinitet in eigen kring atau subsidiariteits beginsel, misalnya gereja-gereja yang mempunyai mempunyai kedaulatan sendiri. Sifat hakikat Negara ditinjau dari segi yuridis, dalam peninjauan yuridis ini, ada tiga pokok persoalan dalam masyaraka masyarakatt yang perlu diketahui sebelumnya, sebelumnya, yaitu; Rechts objek, Rechts Rechts subjek dan Rechts verhaltnis.
a.
Negara sebagai Rechts Objek Negara sebagai Rechts objek berarti Negara dipandang sebagai objek dari orang untuk bertindak. Teori ini dengan sendirinya memandang memandang Negara sebagai alat dari manusia tertentu untuk melaksanakan melaksanakan kekuasaannya. kekuasaannya. Oleh karena itu, manusia tertentu itu mempunyai mempunyai status lebih tinggi dari Negara sebagai sebagai objek tadi. tadi. Teori-teori ini ini dijumpai dalam abad pertengahan, dimana panglima, raja, dan tuan-tuan tanah sebagai Rechts subjek, dan Negara hanyalah Rechts objek, yaitu alat untuk menguasai orang yang ada di atas tanah. Jadi, st atus Negara lebih rendah daripada orang-orang tertentu tersebut. Negara
ini terjadi karena tuan tanah tidak dapat mengawasi tanahnya yang begitu luas sehingga diangkatlah panglima, dengan dengan memberikan memberikan tanah sebagai sebagai hadiah. hadiah. Selain tuan tanah mempunyai hak atas tanah, dia mempunyai hak untuk memungut pajak terhadap orang yang berada diatas tanah tersebut, mempekerjakan orang yang tinggal disitu, dan menghukum orang-orang orang-orang yang tidak ti dak patuh pada peraturan yang dibuatnya. Agar orang tersebut dapat tunduk pada kekuasaan tuan tanah dan panglima itu, lau dibentuklah Negara. Maka Negara sebagai alat dari tuan tanah dan panglima tersebut. b.
Negara sebagai sebagai Rechts Rechts verhaltnis Pandangan pertama mengenai Negara sebagai alat, sedangkan yang kedua ini mengenai Negara sebagai sebagai hasil perjanjian. Setelah ada perjanjian perjanjian masyarakat, masyarakat, lalu timbul ikatan (verhaltnis) dan ikatan inilah yang dinamakan Negara itu. Dalam setiap perjanjian, termasuk ajaran Rousseau mengenai pejanjian pembentuk Negara, terjadilah pertemuan pentingan. Pandangan dualism pada abad pertengahan mengatakan bahwa para petani, pedagang, pedagang, tukang, dan lainnya selaku warga masyarakat masyarakat yang tidak dapat menjamin keselamatannya, maka mereka memerlukan perlindungan dengan mengadakan kontrak dengan penguasa sebagai orang sekotanya. Dalam hal ini terdapat dua kepentingan kepentingan yang berbeda, yang satu pihak menghendaki menghendaki jaminan keselamatan keselamatan,, sedangkan pihak pihak lain menghendaki menghendaki uang (berupa pajak). pajak). Ini perjanjian yang yang timbale balik atau disebut verdrag. verdrag. Sisi lain dari teori Rousseau, dimana melihat rakyat mempunyai keinginan yang satu, kemudian bersama-sama berjanji membentuk Negara, atau biasa disebut gesamtakt (suatu tindak hukum bersama). Baik verdrag maupun gesamtakt, sama-sama membentuk verhaltnis. Maka, sifat hakikat Negara jika ji ka dipandang sebagai Rechts verhaltnis, Negara adalah perjanjian yang merupakan tampat t ampat pertemuan kepentingan. Meskipun demikian, kontruksi tentang sifat hakikat Negara berdasarkan berdasarkan verhaltnis ini ada dua macam, yaitu: Pertemuan yang timbale balik (verdrag); dan Pertemuan kepentingan yang sama (tidak timbal balik) atau gesamtakt.
c.
Negara sebagai Rechts subjek Pandangan Negara sebagai Rechts subjek berarti Negara sebagai pembuat hukum. Oleh karena Negara merupakan organisasi kekuasaan, maka Negara juga dipandang sama dengan organisasi lainnya yang yang dipandang sebagai orang atau atau persoon atau subjek hukum (Rechts persoon) sebagai Rechts persoon, Negara juga mempunyai hak dan kewajiban, termasuk hak untuk membuat hukum, dan kewajiban untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, sifat hakikat Negara jika di pandang dari sudut Rechts subjek, maka Negara adalah Rechts person.
C.
Fase-fase terjadinya Negara
Dalam teori ini dkandung pengertian bahwa urutan pentahapan yang berkembang dari hal yang sangat sederhana dari terjadinya Negara sampai kepada lahirnya Negara modern. Untuk memahami terjadinya Negara banyak dasar-dasar ataupun teori-teori yang dikemukakan para ahli Negara dan hukum. hukum. Proses terjadinya Negara secara primer Proses terjadinya Negara dilihat secara primer (primaries staatswording) adalah teori yang membahas tentang terjadinya Negara yang tidak di hubungkan dengn Negara yang telah ada sebelumnya. Menurut teori ini perkembangan Negara secara primer melalui fase : a. Fase genootschap genootschap (genossenschaft) (genossenschaft) pada fase ini merupakan perkelompokan perkelompokan dari orang – orang orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama, dan didasarkan pada persamaan mereka
menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan kepemimpinan disini dipilih secara primus inter pares atau terkemuka terkemuka diantara yang sama jadi yang penting pada masa ini adalah unsur bangsa. b. Fase reich (kerajaan). (kerajaan). Pada fase ini, kelompok orang – orang orang yang menggabungkan diri telah sadar akan hak milik atas tanah hingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah dan orang – orang – orang orang yang menyewa tanah, sehingga timbul system feodalisme. Jadi, yang penting pada masa ini adalah unsur wilayah. c. Fase staat (Negara). Pada faase ini masyarakat telah sadar dari tidak bernegara m menjadi enjadi bernegara dan telah sadar bahwa mereka berada pada satu kelompok. Jadi, yang penting pada masa ini adalah bahwa unsur daripada Negara yaitu bangsa, wilayah dan pemerintah yang berdaulat telah terpenuhi. d. Fase democratische democratische natie, pada fase ini merupakan merupakan perkembang perkembangan an lebih lanjut dari dari pada fase staat, dimana democratische natie, ini terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan di tangan rakyat. e. Fase dictator, dictator, mengenai mengenai fase ini timbul 2 pendapat: pendapat: - menurut sarjana jerman: mereka berpendapat bahwa bentuk dictator ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari padademocratische padademocratische natie menurut sarjana lainnya: mereka berpendapat bahwa dictator ini bukanlah merupakan perkembangan perkembangan lebih lanjut daripada democratic natie, tetapi merupakan merupakan variasi atau penyelewengan penyelewengan daripada democratische natie Proses Terjadinya Negara Secara Sekunder Secondaires staats wording adalah teori yang membahas tentang terjadinya Negara yang dihubungkan dengan negara – negara negara yang telah ada sebelumnya. Jadi, yang penting dalam pembahasan pembahasan terjadinya Negara Negara skunder skunder ini adalah masalah masalah pengakuan pengakuan (erkening). (erkening). Pengakuan ini meliputi 3 macam: 1. Pengakuan de fakto (sementara), pengakuan yang bersifat sementara terhadap muculnya atau terbentuknya suatu Negara baru, karena kenyataannya Negara baru itu ada namun apakan prosedurnya melalui hukum, hal ini masih dalam penelitian, hingga akibatnya pengakuan yang diberikan adalah bersifat sementara. sementara. 2. Pengakuan de jure, yaitu pengakuan yang seluas – luasnya luasnya dan bersifat tetap terhadap munculnya atau timbulnya atau terbentuknya suatu Negara, dikarenakan terbentuknya negara baru adalah berdasarkan yuridis atau berdasarkan hukum. 3. Pengakuan atas pemerintahan de facto, pengakuan ini diciptakan oleh van huller. Pengakuan ini adalah suatu pengakuan hanya terhadap pemerintahan pemerintahan daripada suatu Negara jadi, yang diakui hanya terhadap pemerintahan sedangkan terhadap wilayahnya tidak diakui, sedangkan unsur – unsur unsur adanya Negara adalah adalah harus ada pemerintahan pemerintahan wilayah dan rakyat, rakyat, jikalau hanya pemerintahan pemerintahan saja yang ada, maka bukanlah merupakan Negara karena tidak cukup unsur.
2.3 Apakah tujuan dan fungsi negara ?
Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan menciptakan kebahagiaan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum (bonum publicum, common good, common wealth). wealth). Menurut Roger H. Soltau tujuan negara ialah : Memungkinkan Memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (The ( The freest possible development and creative self-expression self-expression of its members members) Dan menurut Harold J. Laski : Menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginankeinginan mereka secara maksimal (Creation ( Creation of those conditions under wich the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires). desires).
Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum sebagai di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah : « Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila) ». Negara yang berhaluan Marxisme-Leninisme Marxisme-Leninisme bertujuan untuk membangun membangun masyarakat masyarakat komunis, sehingga bonul publicum selalu ditafsirkan dalam rangka tercapainya masyarakat komunis. Tafsiran itu memengaruhi fungsi-fungsi negara di bidang kesejahteraan kesejahteraan dan keadilan. Negara dianggap sebagai alat untuk mencapai komunisme dalam arti segala alat kekuasaannya harus dikerahkan untuk mencapai tujuan itu. Begitu pula fungsi negara di bidang kesejahteraan dan keadilan (termasuk hakhak asasi warga negara) terutama ditekankan pada aspek kolektifnya, dan sering mengorbankan aspek perseorangannya. perseorangannya. Akan tetapi setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak, yaitu : 1. Melaksanakan penertiban (law and order). order). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, masyarakat, negara harus melaksanakan melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.
2. Mengusahakan kesejahteraan kesejahteraan dan kemakmuran kemakmuran rakyatnya. rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini sangat pentng, terutama bagi negara-negara negara-negara baru. Pandangan Pandangan di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk untuk membangun membangun suatu rentetan rentetan Repelita. 3. Pertahanan. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. 4. Menegakkan Menegakkan keadilan. keadilan. Hal ini dilaksanakan dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. Sarjana lain, Charles E. Merriam, menyebutkan lima fungsi negara, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
Keamanan ektern Ketertiba intern Keadilan Kesejahteraan umum Kebebasan
Keseluruhan fungsi negara di atas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
2.4 Kasus atau Permasalahan Negara PERMASALAHAN DI PERBATASAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA Adanya rekruitmen warga negara Indonesia menjadi anggota pasukan paramiliter Malaysia (Askar Wataniah) di perbatasan Indonesia-Malaysia kawasan Kalimantan bergulir dan menjadi komoditas politik.
Masalah perbatasan antarnegara menjadi perhatian publik internasional saat masalah kejahatan transnasional dianggap sebagai ancaman serius. Salah satu kawasan yang dianggap rentan karena suburnya sindikat kejahatan transnasional adalah kawasan perbatasan di Asia Tenggara, baik di darat maupun perairan. Keseriusan (atau kecemasan) global ini dipicu serangan 11 September 2001 dan kebijakan penangkalnya dalam war against terrorism regime.
Masalah Kesejahteraan Mengurut ke belakang, masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan menyisakan persoalan historis historis dan berakibat berakibat hingga kini. Perbatasan Perbatasan Kalimantan Kalimantan merupakan merupakan kawasan kawasan konflik saat saat Soekarno melancarkan melancarkan konfrontasi mengganyang mengganyang Malaysia. Ribuan pasukan reguler dan paramiliter dikerahkan untuk menyokong politik konfrontasi itu.
Realitas kawasan perbatasan Kalimantan yang rentan dan pertahanan yang rapuh menyuburkan bisnis-bisnis ilegal yang terkait kejahatan transnasional, misalnya illegal logging, perdagangan perempuan, dan pengerahan buruh migran tak berdokumen (undocumented migrant workers). Ironinya, banyak perkebunan swasta dan BUMN Malaysia memanfaatkan buruh migran Indonesia tak berdokumen yang diselundupkan lewat jalur-jalur tikus yang jumlahnya ratusan di sepanjang perbatasan Kalimantan (Investigasi Migrant CARE, 2004-2005). Kajian Sidney Jones (ICG) mengindikasikan, kawasan perairan Laut Sulawesi atas yang membatasi Indonesia, Malaysia, dan Filipina adalah pasar gelap senjata dan amunisi untuk konflik di Ambon, Poso, dan Moro (Filipina Selatan). Dengan menelisik kompleksnya masalah di perbatasan Indonesia-Malaysia, kabar rekruitmen warga Indonesia menjadi paramiliter Askar Wataniah tidak harus ditanggapi secara reaksioner dan menjadi komoditas politik, tetapi harus menjadi pembelajaran dari kegagalan kita mengelola perbatasan. Masalah perbatasan perbatasan bukan hanya masalah menjaga, tetapi juga menyejahterakan menyejahterakan masyarakat pemangku perbatasan. Melihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Malaysia kali ini, tentunya kita harus mengantisipasinya dengan tepat. Pihak TNI sendiri memberi solusi dengan membangun sabuk perbatasan, yaitu jalan perbatasan yang dianggap penting untuk mengatasi kondisi medan yang sulit ditempuh. Dengan dibangunnya sabuk perbatasan tersebut, oleh beberapa kalangan diyakini pencurian kayu oleh Malaysia dan pemindahan patok batas tidak akan berani dilakukan. Di samping itu, ketegasan pemerintah terhadap Malaysia yang berulangkali melakukan kecurangan hubungan bilateral sangat perlu dilakukan.
A. Masalah Perbatasan
1. Selat Malaka
Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya di kawasan Asia, masalah perbatasan merupakan masalah yang kerap dihadapi. Tumpang tindih pengaturan ZEE dengan beberapa negaratetangga negaratetangga juga berpotensi melahirkan friksi dan sengketa yang dapat mengarah pada konflik internasional. Kaitannya dengan hubungan Indonesia-Malaysia, masalah perbatasan dapat terlihat dalam kasus Selat Malaka dimana kawasan perairan tersebut diklaim oleh beberapa negara yaitu Singapura, Malaysia, dan termasuk Indonesia. Kenapa Selat Malaka begitu penting? Karena Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang menghubungkan antara negara-negara barat dengan negara-negara timur, sehingga kawasan ini merupakan kawasan yang strategis bagi jalur perdagangan. perdagangan. Masalah Selat Malaka sempat akan diinternasionalisasikan, diinternasionalisasikan, namun tidak jadi karena cukup negara-negara pantai yang menjaga perairan tersebut, yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Penjagaan Selat Malaka dilakukan dengan cooperative security, security, dimana masing-masing angkatan laut negara-negara pantai melakukan patroli bersama di sekitar wilayah perairan selat Malaka. Hingga sekarang masih belum jelas status dari Selat Malaka merupakan bagian dari wilayah negara mana. 2. “Hilangnya” Pulau Sipadan-Ligitan Sipadan-Ligitan dan masalah Ambalat Negara Indonesia merupakan merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dan terdapat pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Namun kondisi geografis tersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan “hilangnya” Pulau Sipadan-Ligitan, Sipadan-Ligitan, kejadian ini membuat hubungan IndonesiaMalaysia makin memanas. Sebenarnya skenario “pengambilalihan” Pulau Sipadan -Ligitan telah dipersiapkan sejak lama oleh Malaysia tinggal menunggu waktu yang tepat dan tiba-tiba pada tahun 2000 Malaysia membawa masalah Sipadan-Ligitan ke International ke International Court of Justice (ICJ) yang pada kahirnya dimenangkan oleh Malaysia. Kejadian membuat hubungan Indonesia-Malaysia merenggang dan slogan “ganyang Malaysia!!” kembali terdengan di Indonesia. Hubungan RI-Malaysiapun RI-Malaysiapun makin tegang dan menyeret konflik yang lebih luas. Setelah mendapatkan Sipadan-Ligitan, Malaysia berambisi menduduki Ambalat yang diduga mengandung minyak dan gas bumi yang nilainnya amat besar mencapai miliaran dollar Amerika4. Krisis hubungan ini dimulai sejak PETRONAS (perusahaan minyak milik Malaysia) memberikan konsesi pengeboran minyak lepas pantai Sulawesi yaitu di blok Ambalat kepada SHELL (perusahaan milik Inggris danBelanda) yang mengakibatkan hubungan Indonesia-Malaysia mengalami ketegangan yang mencemaskan. Dengan munculnya isu Ambalat tersebut, barulah Indonesia meresponnya dengan mengirim armada-armada angkatan lautnya untuk mengamankan blok Ambalat dan bahkan beberapa kali kapal-kapal perang Indonesia dan Malaysia salilng berhadapan dan nyaris baku tembak5. Namun kedua pihak dapat menahan diri, jika salah satu pihak mulai menembak maka dapat terjadi perang terbuka antara Indonesia-Malaysia. Indonesia-Malaysia. Semua kelalaian pemerintah pemerintah tersebut berakibat fatal terhadap t erhadap utuhnya wilayah NKRI. Pertahanan dan keamanan kita terlalu berfokus pada aspek darat dan mengabaikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pemerintah juga terlalu lama berkutat dalam masalah ekonomi, politik, korupsi, lalu kurang memperhatikan memperhatikan kondisi pulau-pulau terluar wilayah Indonesia yang menjadi pintu masuk bagi berbagai ancaman dari luar sehingga pada saat muncul konflik pada saat itu pula pemerintah pemerintah baru sadar sadar dan bertindak untuk mengamankannya mengamankannya..
B. Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal Masalah tenaga kerja asal Indonesia, khususnya TKI ilegal, telah sejak lama menjadi ganjalan dalam hubungan Indonesia-Malaysia. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia adalah pemasok tenaga kerja (baik legal, maupun ilegal) paling banyak ke Malaysia yang rata-rata bekerja sebagai buruh pabrik atau pembantu rumah tangga. Banyaknya kejadian penganiayaan, penganiayaan, pelecehan pelecehan seksual, hingga tidak dibayarkannya gaji oleh majikan merupakan masalah yang kerap dihadapi oleh para TKI ilegal di Malaysia dan jika masalah ini diperkarakan secara hukum maka para TKI akan terbentur status
mereka yang ilegal. Memang benar Malaysia akan menghukum semua tenaga kerja ilegal dari negara manapun. Tetapi tenaga kerja pendatang paling banyak di Malaysia berasal dari Indonesia (TKI) dan yang menjadi persoalan mengapa pemerintah Malaysia hanya menghukum para TKI ilegal, bukan menghukum para majikan yang senang memakai TKI ilegal dan memperlakukan mereka secara semena-mena. Pemerintah Malaysia terkesan hanya keras terhadap TKI ilegal tanpa mau bersikap keras terhadap warganya yang sengaja menjadi penadah TKI ilegal. Persoalan TKI ilegal termasuk dalam Trans Orginized Crime (TOC) yang bersifat lintas batas negara sehingga diperlukan pengawasan pengawasan di daerah perbatasan, perbatasan, baik di laut maupun darat terhadap lalu lintas penyaluran penyaluran TKI ilegal. Hal ini untuk menghindari makin banyaknya TKI ilegal di negara-negara tetangga. Diplomasi Indonesia dalam melakukan lobi-lobi untuk membela hak-hak TKI ilegal termasuk kurang “greget”, Indonesia kurang berani “menekan” untuk membela warganya sehingga masih terdapat TKI-TKI ilegal yang mengalami mengalami pelanggaran HAM. Hingga saat ini, 330.000 TKI yang sudah tiba di tanah air dengan memanfaatkan amnesti, sementara sekitar 400.000 TKI akan dideportasi karena tidak memiliki dokumen.
Data Perbatasan Milik Indonesia Dinilai Tidak Lengkap
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufik Kiemas menyarankan pemerintah melakukan perundingan soal soal perbatasan perbatasan kedua negara negara di Camar Camar Bulan dan Tanjung Tanjung Datu, wilayah wilayah Kalimantan Kalimantan Barat, dengan Malaysia. Karena, jika permasalahan ini dibawa ke Mahkamah Mahkamah Internasional, ia yakin Indonesia bakal kalah. Sebelumnya, Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengungkap mengungkap informasi intelijen soal adanya pergeseran batas wilayah di Dusun Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Menurutnya, batas wilayah Indonesia bergeser hingga 3,3 kilometer dari posisi asal. Indonesia pun berpotensi kehilangan kehilangan wilayah wilayah sebesar 1.500 1.500 hektare. Menurutnya, Menurutnya, sejumlah sejumlah Polisi Diraja Malaysia juga dikabarkan dikabarkan telah berpatroli berpatroli di wilayah ini. Selain itu, di Tanjung Datu, Malaysia juga dikabarkan telah membangun pusat konservasi penyu. Mereka Mereka juga membangun membangun taman taman nasional yang dijadikan sebagai sebagai daerah tujuan tujuan pariwisata bertaraf internasional. internasional. Malaysia Malaysia kabarnya juga telah membangun membangun dua mercusuar mercusuar di wilayah wilayah ini. TB Hasanuddin mengatakan mengatakan pencaplokan ini sudah terjadi sejak lima tahun lalu Namun, kabar ini dibantah oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Keamanan Djoko Suyanto. Menurutnya tak ada batas wilayah Indonesia yang dicaplok oleh Malaysia. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa beberapa hari lalu di Komisi I DPR menyatakan bahwa masalah ini terjadi karena terdapat perbedaan standar peta yang digunakan oleh DPR dan pemerintah. DPR menggunakan peta perjanjian Belanda-Inggris tahun 1891. Sementara pemerintah berpedoman pada MoU 1978 antara Indonesia Indonesia dan Malaysia. Malaysia. MoU inilah yang yang dipertanyakan dipertanyakan oleh DPR. DPR. Mereka mempertanyakan mengapa batas wilayah pada 1978 dengan 1891 terjadi perbedaan. Berdasarkan pemaparan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam rapat dengan Panja Perbatasan di DPR kemarin, memang terungkap data bahwa peta tahun 1891 yang digunakan DPR sebagai acuan memang tidak sedetil milik Malaysia. Menurutnya, Menurutnya, peta milik pemerintah Indonesia berskala 1:1.500.000, sedangkan sedangkan Malaysia memiliki peta dengan skala yang lebih detil 1:50.000. Karena itulah, Indonesia kesulitan untuk mengklaim batas wilayah perbatasan. Dalam pemaparan itu, Kemendagri juga mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah dua kali meminta perundingan kembali batas wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu pada 2001 dan 2002. Namun, Malaysia malah balik mengancam tak mau membahas sembilan masalah batas wilayah
lainnya jika Indonesia mempermasalahkan wilayah ini. Menurut mereka, masalah Camar Bulan dan Tanjung Datu telah selesai dengan MoU 1978 itu. Soal ancaman Malaysia ini, Taufik Kiemas membantahnya. Menurut Taufik, Malaysia bersedia untuk merundingkan kembali soal ini dengan Indonesia. Ia mendapatkan mendapatkan kepastian itu dari mantan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Badawi, yang juga pejabat teras di partai bepengaruh Malaysia, UMNO. "Kalau kemarin yang dikatakan Abdullah Badawi beliau mau-mau saja berunding," ujarnya. ujarnya. Konflik antar dua negara
1963: Pada 1963: Pada tahun 1963, tahun 1963, terjadi terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Perang ini berawal dari keinginan Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu pada Melayu pada tahun 1961 tahun 1961 ( Lihat: Konfrontasi Lihat: Konfrontasi Indonesia-Malaysia Indonesia-Malaysia)). 2002: 2002: Hubungan antara Indonesia dan dan Malaysia juga sempat memburuk pada tahun 2002 ketika kepulauan Sipadan dan Ligitan diklaim oleh Malaysia sebagai wilayah mereka, dan berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional (MI) di Den Haag, Belanda bahwa Sipadan dan Ligitan merupakan wilayah wilayah Malaysia. Sipadan dan dan Ligitan merupakan pulau kecil di perairan dekat kawasan pantai negara bagian Sabah dan Provinsi Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur, Timur, yang diklaim dua negara sehingga menimbulkan persengkataan yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade. dekade. Sipadan dan Ligitan dan Ligitan menjadi ganjalan kecil dalam hubungan sejak tahun 1969 tahun 1969 ketika kedua negara mengajukan klaim atas kedua pulau itu. Kedua negara tahun 1997 tahun 1997 sepakat untuk menyelesaikan sengketa sengketa wilayah itu it u di MI setelah gagal melakukan negosiasi bilateral. Kedua belah pihak menandatangani kesepakatan pada Mei 1997 untuk menyerahkan persengkataan itu kepada MI. MI diserahkan tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa dengan jiwa kemitraan. Kedua belah pihak juga sepakat untuk menerima keputusan pengadilan sebagai penyelesaian akhir sengketa tersebut.
2005: Pada 2005: Pada 2005 terjadi sengketa mengenai batas wilayah dan kepemilikan Ambalat.
2007: 2007: Pada Oktober 2007 terjadi konflik akan kepemilikan lagu Rasa Sayang-Sayange dikarenakan lagu ini digunakan oleh departemen departemen Pariwisata Malaysia Pariwisata Malaysia untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia, yang dirilis sekitar Oktober 2007. Sementara Menteri Pariwisata Malaysia Adnan Tengku Mansor mengatakan bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu Kepulauan Nusantara (Malay archipelago), Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu bersikeras lagu "Rasa Sayange" adalah milik Indonesia, Indonesia, karena merupakan lagu rakyat yang telah membudaya di provinsi ini sejak leluhur, sehingga klaim Malaysia itu hanya mengadaada. Gubernur berusaha untuk mengumpulkan bukti otentik bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu rakyat Maluku, dan setelah bukti tersebut terkumpul, akan diberikan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Menteri Pariwisata Malaysia Adnan Tengku Mansor menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa membuktikan bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu rakyat Indonesia.
April 2011: 2011: Pada bulan April 2011 dua negara ini kembali digegerkan dengan kasus penangkapan penangkapan nelayan Malaysia yang tertangkap tangan oleh petugas Departemen Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia. Belakangan terungkap bahwa posisi dari penangkapan yang terjadi tidak akurat dikarenakan alat GPS petugas Indonesia yang tidak berfungsi.
April 2011: 2011: Pada bulan yang sama, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan didirikannya Museum Kerinci di Malaysia. Gedung ini berdiri atas kerja sama Malaysia dengan Pemkab Kerinci, Indonesia. Kedua pihak berharap keberadaan museum akan mempererat hubungan Kerinci-Malaysia. Namun masyarakat Indonesia banyak yang menyayangkan pendirian museum ini.
Oktober 2011: 2011: Pada Oktober 2011 Komisi I DPR RI menemukan adanya perubahan tapal batas negara di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yaitu yaitu Camar Bulan & Tanjung Datuk. Pemerintah Indonesia diminta untuk menginvestigasi menginvestigasi masalah ini secara hati-hati.
Teori Lenyapnya Negara 1. Faktor Alam contoh : Indonesia Beberapa daerah istimewa di Indonesia ternyata juga diistimewakan oleh Allah. - Nanggroe Aceh Darussalam, luluh lantah akibat diterjang tsunami yang dahsyat. mungkin salah satu akibatnya adalah karena tentara GAM yang telah banyak membunuh orang. - Daerah Istimewa Yogyakarta, tanahnya rata akibat gempa bumi berkekuatan hebat beberapa tahun silam. DIY memang kota pendidikan, tetapi malah sangat banyak orangtua yang takut menyekolahkan anaknya karena sangat banyak sekali terjadi pergaulan bebas terjadi pada anak-anak sekolahnya.
2. Faktor Sosial contoh : Perang antara Uni Soviet melawan Afghanistan Uni Soviet memang salah satu negara yang hebat dulu, Uni Soviet menguasai teknologi teknologi canggih, khususnya dalam mengembangkan senjata perangnya. Sedangkan Afghanistan tidak terlalu maju perkembangan teknologinya, tetapi mereka sangat menguasai alam, menggunakan taktik yang memanfaatkan alam negara mereka. Jadi saat Uni Soviet akan menyerang, negara Afghanistan membuat membuat bunker-bunker didalm tanah yang berisi senjata-senjata senjata-senjata yang ditempatkan di tempat-tempat tempat-tempat kemungkinan datangnya tentara Uni Soviet. Tentara Uni Soviet tidak pernah mengetahui itu, mereka sangat tidak menguasai alam yang akan ditempuhnya. Jadi deh beratus-ratus ribu tentara Uni Soviet mati, tidak kembali dari Afganistan. Uni Soviet pun menjadi negara miskin karena telah kalah perang. TEORI LENYAPNYA SEBUAH NEGARA YANG DIUNGKAPKAN AHLI LAIN 1. Teori Organisme yaitu, pada mulanya sebuah negara muncul, tumbuh, berkembang, lalu mencapai tahap take off (lepas landas) maju, menjadi negara superpower, tapi lama kelamaan menurun kembali (mundur), dan lenyaplah negara tersebut. contoh : Uni Soviet, dulunya adalah negara superpower bersama Amerika, tetapi sekarang telahhancur. Kalau Indonesia bahkan belum mencapai tahap take off, melainkan "lepas kandas!" - di negara berkembang berkembang seperti di Indonesia, orang tingkat ekonomi rendah (miskin) bergentayangan. bergentayangan. sedangkan di negara maju, yang ekonominya sangat berkembang pesat, orang kaya bergentayangan. 2. Teori Anarkis An = tidak ada Archeis = pemerintahan Menurut teori ini, pada mulanya, manusia itu baik, maka dibiarkan berkembang. Kalau ada keterpaksaan di dalam negara, maka negara akan bubar. Jadi teori anarkis adalah negara yang rakyatnya hidup tanpa ada keterpaksaan. Menurut teori ini, kalau ada suatu keterpaksaan maka negara akan lenyap. - biarlah indah pada waktunya, walau sesat pada akhirnya.
- janganlah kita memaksakan memaksakan sesuatu, karena hal itu juga akan kembali seperti sebelumnya. Waktulah yang menentukan, seiring berjalannya waktu, semuanya akan berubah. 3. Teori Mati Tuanya sebuah Negara - Kalau syarat- syaratnya dipenuhi, maka akan menjadi negara yang sesungguhnya dan menjadi eksis. - Kalau syaratnya tidak dipenuhi, maka lenyaplah negara itu.
BAB III PENUTUP 3.1
Kesimpulan
Apakah itu negara ?
Jadi, sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah ( governed governed ) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Bagaimana sifat-sifat dan unsur-unsur suatu negara ?
Negara mempunyai mempunyai sifat khusus yang merupakan merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi lainnya. Setiap negara mempunyai mempunyai sifat, yaitu : -
Sifat memaksa
-
Sifat monopoli
-
Sifat mencakup semua
Dan negara terdiri atas beberapa unsur, yaitu : -
Wilayah
-
Penduduk
-
Pemerintah
-
Kedaulatan
Apakah tujuan dan fungsi negara ?
Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan menciptakan kebahagiaan kebahagiaan bagi rakyatnya. Akan tetapi setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak, yaitu :
-
Melaksanakan penertiban
-
Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
-
Pertahanan
-
Menegakkan keadilan
3.2
Saran
Mewujudkan suatu negara yang sempurna sangtlah sulit. Dibutuhkannya seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, wilayah strategis yang kaya akan sumber daya alam, penduduk yang bernasionalisme bernasionalisme tinggi dan pemerintahan pemerintahan yang profesional profesional dan berdaulat. berdaulat. Untuk tercapainya cita-cita suatu negara, yang paling utama tentu saja adalah adanya niat yang besar untuk membangun negara secara idealis dan utopis. Memahami nilai-nilai suatu negara diperlukan pembelajaran, pembelajaran, yaitu belajar dari pengalaman pengalaman dan kesalahan negara-negara negara-negara yang sekarang telah menjadi pemegang kuasa global. Dalam usaha mewujudkan cita-cita negara, kadang kita mengalami kegagalan dan penghambatan dimana-mana, tetapi itu bukan alasan bagi kita bangsa Indonesia untuk melemahkan melemahkan niat dan tekad kita untuk terus berusaha agar Tanah Air dapat berjaya kembali. Suatu saat, saya yakin bahwa Indonesia akan sembuh dari „penyakit„penyakit - penyakit‟nya penyakit‟nya dan bangkit kembali, Merah-Putih akan berkibar dengan gagah, globalisasi ideologi Pancasila di seluruh dunia dan Macan Asia akan kembali kedalam masa kejayaan!
DAFTAR PUSTAKA
1. 2. 3. 4.
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar 2008. Dasar-dasar ilmu ilmu politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Soltau, An Soltau, An introduction to politic. politic. Harold J. Laski, The State in Theory and Practice (New York : The Viking Press, 1947). H.H. Gerth and C. Wright Mills, trans., eds and introduction, From introduction, From Max Weber : Essays in Sociology (New York : Oxford University Press, 1958). 5. Charles E. Merrian, Systematic politics (Chicago : University of Chicago Press, 1947). 6. Soehino. 2005. 2005. Ilmu Negara. Negara. Yogyakarta: Liberty
7. Becker,Gary Becker,Gary S, (1984, Human Capitl, A theoretical and Emprical Analysis with special referens to education,third edition, The Univercity of Chicagho Press, Chicago n London. 8. Bouilding, Kenneth, E,1987 Principles Economic policy (diterjemahkan oleh Mubyarto dan Boediono), yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta. 9.
Feibleman, Feibleman, James J ames K., Understanding Philosophy :A Popular History of Ideas,Billing Ideas,Billing & Sons Ltd, London, 1986 10. Johnson, Doyle Paul, Teori Sosilogi : Klasik dan Modern, Modern, Jil. 1Cet. 3, PT. Gramedia Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994 11. Taryadi, Alfons, Epistemologi Pemecahan Pemecahan Masalah : Menurut Karl R. Popper , PT. Gramedia, Jakarta, 1989 12. Wuisman, J.J.J.M, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial , jilid 1, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 1996
