Buku Ilmu Negara

buku ilmu negara BUKU AJAR MATA KULIAH ILMU NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR - SULAWESI SELATAN Oleh: Tim Pengajar 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Pada pokok bahasan ini mahasiswa dapat memahami status ilmu negara dalam kurikulum, objek ilmu negara serta hubungannya dengan ilmu lain yang berobjek negara, dan pengertian negara.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu: Menjelaskan status ilmu negara sebagai mata kuliah prasyarat dan mata kuliah dasar keahilan hukum (MKDKH); Menggambarkan dan menjelaskan skema teori Georg JelIinek tentang Staatswissenschaft dalam arti luas; Menjelaskan objek ilmu negara; Menjelaskan hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu politik; Menjelaskan dan menguraikan unsur-unsur negara baik menurut pandangan tradisional maupun pandangan modern; Menjelaskan pengertian negara menurut beberapa penulis.

PETUNJUK UNTUK MAHASISWA 1. Materi yang dibicarakan dalam pokok bahasan ini adalah: 1.1 Status Ilmu Negara dalam Kurikulum 1.2 Objek Ilmu Negara 1.3 Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Ilmu Politik 1.4 Unsur-unsur Negara 1.5 Pengertian Negara. 2. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini, sehingga Anda tahu apa yang diharapkan oleh dosen Anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan Anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dan sejauh mana  Anda berhasil berhasil mencapai mencapai tujuan tujuan instruksional instruksional pokok pokok bahasan bahasan ini. 3. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan di kelas, agar lebih memudahkan  Anda mengikuti pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan. 4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dan buku wajib dan buku anjuran sebagai berikut: 4.1 Soehino, S.H., Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, 1986. hlm. 6-10. 4.2 M. Soily Lubis, S.H., Ilmu Negara. Bandung: Alumni, 1981. hlm. 9-18. 4.3 G.S. Diponolo, Ilmu Negara. Jiiid 1. Jakarta: PN Baiai Pustaka, 1975. hlm. 9-14, 2334, 53-54.

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Pada pokok bahasan ini mahasiswa dapat memahami status ilmu negara dalam kurikulum, objek ilmu negara serta hubungannya dengan ilmu lain yang berobjek negara, dan pengertian negara.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu: Menjelaskan status ilmu negara sebagai mata kuliah prasyarat dan mata kuliah dasar keahilan hukum (MKDKH); Menggambarkan dan menjelaskan skema teori Georg JelIinek tentang Staatswissenschaft dalam arti luas; Menjelaskan objek ilmu negara; Menjelaskan hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu politik; Menjelaskan dan menguraikan unsur-unsur negara baik menurut pandangan tradisional maupun pandangan modern; Menjelaskan pengertian negara menurut beberapa penulis.

PETUNJUK UNTUK MAHASISWA 1. Materi yang dibicarakan dalam pokok bahasan ini adalah: 1.1 Status Ilmu Negara dalam Kurikulum 1.2 Objek Ilmu Negara 1.3 Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Ilmu Politik 1.4 Unsur-unsur Negara 1.5 Pengertian Negara. 2. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini, sehingga Anda tahu apa yang diharapkan oleh dosen Anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan Anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dan sejauh mana  Anda berhasil berhasil mencapai mencapai tujuan tujuan instruksional instruksional pokok pokok bahasan bahasan ini. 3. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan di kelas, agar lebih memudahkan  Anda mengikuti pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan. 4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dan buku wajib dan buku anjuran sebagai berikut: 4.1 Soehino, S.H., Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, 1986. hlm. 6-10. 4.2 M. Soily Lubis, S.H., Ilmu Negara. Bandung: Alumni, 1981. hlm. 9-18. 4.3 G.S. Diponolo, Ilmu Negara. Jiiid 1. Jakarta: PN Baiai Pustaka, 1975. hlm. 9-14, 2334, 53-54.

4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

5.

Prof. Mr. Djokosutono, Harun Al Rasid, Ilmu Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia 1985. hlm. 41-42, 47. Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-asas Ilmu Negara dan Politik. JakartaBandung: PT. Eresco, 1981. hlm. 1-6. Padmo Wahjono, S.H., Teuku Amir Hamzah, S.H., Diktat Standard Ilmu Negara. Jakarta: FHUI, 1966. hlm. 19; 224-230. Prof. Padmo Wahjono, S.H., Negara Republik Indonesia. Jakarta: Radjawali Press, 1986. hlm 63-66. Moh. Koesnardi, S.H., Bintan R. Saragih, S.H., Ilmu Negara. Jakarta: Perintis Press, 1985. hlm. 27-34. Oleh karena itu Anda diwajibkan untuk membaca literatur tersebut, agar Anda menguasai lebih dalam materi pokok bahasan ini. Kerjakan soal-soal latihan yang tersedia, dan gunakan materi pokok bahasan yang ada dalam buku rangkuman ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu semua soal yang ada. Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban untuk soal latihan bentuk esai, maupun objektif (pilihan ganda, ganda majemuk, dan sebab-akibat). Dengan cara demikian Anda dapat menilai sendiri apakah jawaban Anda benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat kunci jawaban terlebih dahulu, karena hal itu tidak akan membantu Anda menguasai pokok bahasan ini.

PENDAHULUAN 1.1 STATUS DAN FUNGSI ILMU NEGARA DALAM KURIKULUM FAKULTAS HUKUM BERDASARKAN Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0198/U/1972 tanggal 30 Desember 1972 tentang pedoman mengenai kurikulum minimal fakultas hukum negeri maupun swasta di Indonesia, ilmu negara merupakan salah satu mata kuliah yang diberikan untuk mahasiswa tingkat persiapan selama 2 jam per minggu dalam satu tahun. Setelah perubahan sistem pendidikan, dan sistem paket ke sistem SKS (sistem satuan kredit semester), pihak pemerintah cq Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan pedoman baru untuk kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia, sebagaimana dikenal dengan nama kurikulum inti. Khusus untuk Fakultas Hukum, ketentuan mengenai kurikulum ini dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 30/DJ/Kep/1983 tanggal 27 April 1983. Semua mata kuliah dalam kurikulum inti Fakultas Hukum tersebut di atas (termasuk pengembangannya), dikelompokkan dalam 7 kelompok mata kuliah, yaitu: (a) Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU); (b) Mata Kuliah Dasar Keahlian Hukum (MKDKH); (c) Mata Kuliah Keahlian Hukum (MKKH); (d) Mata Kuliah Pendalaman Hukum (MKPH); (e) Mata Kuliah Program Kekhususan; (f) Mata Kuliah Penunjang Studi Hukum, dan (g) Mata Kuliah Pembulat Studi Hukum. Ilmu Negara dalam pengelompokan ini merupakan satu dan tiga mata kuliah dasar keahlian hukum, yang ditentukan bobot kreditnya 4 SKS. Mata kuliah dasar keahlian hukum yang lain adalah Pengantar Ilmu Hukum (PIH), dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Fungsi dan Mata Kuliah Dasar Keahlian Hukum (MKDKH) adalah membantu setiap orang yang mempelajari hukum agar dapat mengetahui latar belakang pertumbuhan hukum, masyarakat yang bagaimana yang menimbulkan hukum itu, serta hal-hal apa yang mempengaruhi timbulnya hukum. Oleh karena itu, MKDKH lebih bersifat teoretis daripada mata kuliah lainnya yang lebih mempunyai nilai praktis. Demikianlah mata kuliah dalam kelompok MKDKH dikenal dengan sebutan ilmu sedangkan mata kuliah hukum lamnnya tidak disebut ilmu melainkan hukum. Kecuali itu orang merasa lebih mudah mempelajari cabang-cabang ilmu hukum lainnya setelah menguasai MKDKH, misalnya: orang merasa lebih mudah mempelajari hukum perdata, hukum pidana, hukum acara setelah menguasai Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Demikian pula orang akan merasa lebih mudah mempelajari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Antar Negara, dan Ilmu Politik setelah menguasai Ilmu Negara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah mata kuliah dasar keahlian hukum dalam kurikulum Fakultas Hukum sistem paket diberikan kepada mahasiswa tingkat persiapan, dengan maksud untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah hukum lainnnya pada tingkat-tingkat berikutnya. Namun, setelah diterapkan sistem SKS tidak lagi dikenal istilah tingkat dalam arti jumlah tahun yang telah dilalui,

maka mata kuliah dasar keahilan hukum diberikan sebagai mata kuliah prasyarat atau prerequisite untuk mata kuliah hukum lainnya, sehingga ditawarkan pada semester I atau II. Hal itu berarti mahasiswa dilarang mengambil mata kuliah hukum lainnya sebelum lulus mata kuliah dasar keahlian hukum. 1.2 . OBJEK ILMU NEGARA Objek ilmu Negara adalah negara dalam pengertian yang abstrak, umum, dan universal. Jadi, Ilmu Negara mempelajari bahan-bahan mengenai kenegaraan yang tidak hanya ditujukan kepada negara-negara tertentu yang kongkret, melainkan lebih ditujukan kepada bentuk dan hakikat (esensi) negara pada umumnya di seluruh dunia. Oleh Georg Jellinek seorang sarjana Jerman, semua bahan mengenai kenegaraan dihimpun dan disistematisasikan sedemikian rupa sehingga kita sekaligus dapat melihat bidang-bidang Ilmu Negara secara keseluruhan. Ilmu yang mengenai negara itu digabungnya dalam satu kelompok. yang dinamakan Staatswissenschaft   atau Ilmu Kenegaraan. Dalam sistematika lebih lanjut, Georg Jellinek membagi Staatswissenschaft   dalam dua golongan, yaitu yang satu lebih ditekankan segi objeknya (negara), sedangkan yang lain lebih ditekankan segi hukumnya (yuridis). Kedua golongan tersebut dinamakan: (1) Staatswissensdzaft   dalam arti sempit; dan (2) Rechtswissenschift . Kemudian Staatswissenschaft   dalam arti sempit itu dibagi lagi dalam tiga kelompok. yaitu: (1) Beschreibende Staatswissensehaft   atau Staatskunde, (2) Theoretische Staatswissenschaft  atau Staatslehr  dan (3) Praktische Staatswissenschaft  atau  Angewandte Staatswissenschaft . Beschreibende Staatswissenschaft   adalah segala ilmu pengetahuan yang melukiskan dan menceritakan negara, termasuk unsurunsur negara, aspek-aspek negara yang belum disistematisasikan, melainkan baru dikumpulkan. Setelah kumpulan itu diolah, dianalisis, digolongkan kembali mana yang sama, dipisahkan mana yang berbeda, lalu disusun dalam suatu sistematik yang akhirnya dicari pengertian-pengertian pokoknya dan sendi-sendi pokoknya, maka disebut theoretisehe staatswissenschaft . Theoretische Staatswissenshaft   atau Staatslehre  itulah Ilmu Negara sebagaimana yang kita pelajari sekarang. Jadi, Ilmu Negara adalah suatu ilmu pengetahuan tentang negara yang mengambil bahanbahannya dan Besehreibende Staatswissenschaft . Setelah adanya teori-teori tersebut, kemudian orang mempraktekkan ajaran kenegaraan yang diintrodusir oleh teori-teori tersebut melalui Praktische Staatswissenshaft  atau Ilmu Politik. Ilmu pengetahuan tentang kenegaraan yang lebih ditekankan pada segi hukumnya (Rechtissenshaft ) meliputi: (1) Hukum Tata Negara; (2) Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Tata Pemerintahan; (3) Hukum Antar Negara. Jadi, menurut Georg Jellinek ada tiga macam limu Pengetahuan Hukum yang mempunyai objek negara. Sedangkan Ilmu Pengetahuan Hukum lainnya seperti: Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara tidak termasuk dalam negara sebagai objek penyelidikannya.

Lebih lanjut Georg Jellinek membagi Theoretische Staatswissenschaft   dalam dua golongan berdasarkan sudut tinjauan sosiologis dan sudut tinjauan yuridis, yang terkenal dengan teorinya Zweiseiten Theorie . Melalui kedua sudut tinjauan tersebut diharapkan dapat diperoleh hal-hal yang bersifat umum dan universal, agar Theoretische Staatswissenschaft   atau Staatslehre  itu dapat berlaku di seluruh dunia, kendatipun dunia yang dimaksud pada waktu itu adalah dunia Barat. Ilmu Negara yang berlaku umum untuk Seluruh dunia tersebut adalah  Ailgeineine Staatslehre  sesuai judul bukunya yang terkenal saat itu, (allgemdne staatslenre  = ilmu negara umum). Sebaliknya ilmu Negara yang khusus mengenai negara tertentu disebut Besondere Staatslehre . Ailgemeine Staatslehre  dibagi lagi dalam dua bagian, yaitu: (1)  Allgemeine Soziale Staatslehre , yaitu teori-teori umum tentang negara yang ditinjau dan sudut sosial; dan (2)  Allgemeine Staatsrechtslehre , yaitu teori-teori umum tentang negara yang ditinjau dan sudut yuridis. Demikian pula, Besondere Staatslehre dibagi dalam dua golongan, yaitu: (1) Individuelle Staatslehre , yaitu teori-teori yang memandang negara dan sudut sosial; dan (2) Spezielle Staatslehre , yaitu teori-teori yang memandang negara dari sudut yuridis. Secara sistematis dan skematis, teori George Jellinek tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Dengan terbitnya buku George Jellinek yang berjudul  Aligemeine Staatslehre tersebut, maka ia disebut juga Bapak Ilmu Negara. Hal itu karena ia orang pertama yang membahas Ilmu Negara secara sistematis dengan melihat seluruh lapangan ilmu pengetahuan, kemudian Ia meletakkan dalam satu sistem tertentu. Dalam sistem itu terlihat adanya hubungan bagian yang satu dengan lainnya sehingga merupakan suatu kesatuan yang disebut samenhangende eenheld . Ajarannya merupakan penutup untuk masa lampau sekaligus sebagai dasar untuk mempelajari Ilmu Negara lebih lanjut. 1.3 HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN HUKUM TATA NEGARA, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, DAN ILMU POLITIK Dengan mempelajari teori Georg Jellinek, telah kita ketahui bahwa bidang ilmu pengetahuan hukum yang termasuk dalam Rechtswissenschaft   ada tiga, yaitu: (1) Hukum Tata Negara; (2) Hukum Administrasi Negara; dan (3) Hukum Antar Negara.  Akan tetapi, diketahui pula bahwa Ilmu Negara tidak hanya herhubungan dengan Ilmu Hukum melainkan juga ilmu-ilmu lain yang bukan hukum. Menurut Gunadi Sukarno Diponolo, Ilmu Negara menyangkut masalah hidup dan penghidupan manusia. Manusia

sebagai pribadi, manusia sebagai anggota masyarakat, manusia sebagai umat. Manusia sehagai makhluk dan darah dan daging dengan segala instink hayatinya, manusia sebagai insan nurani dengan naluri sosialnya dan dengan hasrat-hasrat kebudayaannya. Manusia dengan serba-serbi aksi dan reaksinya, dengan emosi, fantasi, ambisi, dan aspirasinya. Maka, Ilmu Negara erat huhungannya dengan segala ilmu mengenai hidup dan penghidupan manusia, seperti: Sosiologi, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Hukum, Sejarah, dan Filsafat bahkan Ilmu Negara itu adakalanya perlu memasuki daerahnya Ilmu Alam, seperti: Biologi, Antropologi, Ilmu Bumi. Secara skematis, G.S. Diponolo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara jilid 1, tersebut menggambarkan hubungan antara Ilmu Negara dengan ilmu-ilmu lain sebagai berikut: Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu-ilmu Lainnya Meskipun demikian, di dalam uraian pada bagian pendahuluan ini hanya diutarakan hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara, Hukum  Administrasi Negara, dan Ilmu Politik. Tidak dibicarakan hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum Antar Negara, betapapun semua lapangan hukum tersebut mempunyai objek negara. Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Ilmu Politik mempunyai hubungan yang erat dengan Ilmu Negara karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama dengan Ilmu Negara, yaitu negara. Perbedaannya bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara memandang negara dan sifatnya atau pengertiannya yang kongkret, sedangkan Ilmu Negara memandang negara dan sifatnya atau pengertiannya yang abstrak. Objek dan Hukum Tata Negara dan Hukum  Administrasi Negara adalah negara yang sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu; jadi telah mempunyai ajektif tertentu, misalnya: Negara Republik Indonesia, Negara Jepang, Negara Inggris. Kemudian negara dalam pengertiannya yang kongkret itu diselidiki lebih lanjut mengenai susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapannya. Kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut adalah hukum positif, dan di dalam sistematika Georg Jellinek kedua cabang ilmu tersebut termasuk dalam kategori Rechtswissenschaft .  Antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara terdapat hubungan yang sangat erat pula. Bahkan di Negeri Belanda, dua lapangan hukum tersebut pernah disebut bersama-sama, yaitu: Staas- en Administratief Recht , bahkan selalu diajarkan oleh seorang guru besar. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa kedua cabang ilmu tersebut adalah sama. Menurut C. Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Thorbecke en het  Administratief Recht  yang diterbitkan tahun 1919: a. Hukum Tata Negara adalah rangkaian peraturan hukum, yang mendirikan badanbadan sebagai alat (organ) suatu negara, dengan memberikan wewenang kepada

badan-badan itu, dan yang membagi-bagi pekerjaan pemerintah kepada banyak alat negara, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. b. Hukum Administrasi Negara adalah rangkaian ketentuan-ketentuan yang mengikat alat-alat negara tinggi dan rendah, pada waktu alat-alat negara itu mulai menjalankan tugasnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Hukum Tata Negara tadi. Demikian juga menurut Oppenheimer Lauterpacht bahwa peraturan-peraturan Hukum Tata Negara adalah peraturan mengenai de staat in rust   (negara yang sedang beristirahat, atau negara dalam keadaan tak bergerak). Sebaliknya mengenai peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara adalah peraturan mengenai de staat in beweging  atau negara yang sedang bergerak. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut maka Hukum Tata Negara dan Hukum  Administrasi Negara sudah jelas lapangan penyelilikannya hanya terhadap negaranegara tertentu (hukum positif), sedangkan ilmu Negara tidak mengenai negara-negara tertentu, melainkan negara-negara di dunia ini pada umumnya. Dengan demikian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di satu pihak sebagai hukum positif dan Ilmu Negara di pihak yang lain mempunyai hubungan saling mempengaruhi dan saling menjelaskan. Oleh karena itu, dalam buku-buku tentang Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara, hal-hal dan Ilmu Negara dapat dipakai sebagai batu loncatan untuk sampai kepada kedua cabang hukum tersebut; sebaliknya buku-buku tentang Ilmu Negara, hal-hal mengenai kedua cabang hukum (HTN dan/atau HAN) dapat dipakai sebagai contoh dan apa yang diuraikan dalam Ilmu Negara. Mengenai hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik kiranya sudah cukup  jelas dan sistematika Staatswissenschaft   (dalam arti sempit) oleh Georg Jellinek. Ia menerangkan bahwa teori-teori yang diajarkan dalam Theoretische Staatswissensciiaft  kemudian dipraktekkan melalui Praktische Staatswissenschaft. Theoretische Staatswissenschaft   adalah sama dengan Ilmu Negara. Praktisclie Staatswissenschaft  adalah sama dengan Ilmu Politik Dengan demikian, dapatlah diutarakan bahwa teoriteori yang diajarkan dalam Ilmu Negara kemudian dipraktekkan melalui Ilmu Politik. Hanya saja Ihnu Politik dalam sistematika Georg Jellinek berbeda dengan pengertian Political Science/Politics   yang terdapat di negara Anglo-Saxon, seperti Inggris dan  Amerika Serikat. Menurut pandangan yang terdapat di negara Anglo-Saxon, Ilmu Politik berdiri sendiri terlepas dari praktek tentang teori-teori kenegaraan sebagaimana dikenal di Eropa Barat tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa jika dilihat dan sudut sifatnya, maka Ilmu Negara sama dengan Hukum Tata Negara yaitu bersifat statis. Sebaliknya Ilmu Politik sama dengan Hukum Administrasi Negara yakni bersifat dinamis. Sedangkan antara Ilmu Politik dan Hukum Administrasi Negara perbedaannya adalah bahwa Hukum  Administrasi Negara hanya mengenai cara bekerja alat-alat perlengkapan negara menurut peraturan hukum tertentu, sebaliknya politik justru mengenai cara bekeqa dalam praktek sehari-hari, yang jika perlu, melanggar hukum positif yang berlaku.

1.4 UNSUR-UNSUR NEGARA  Adapun unsur-unsur yang harus dimiliki oleh suatu masyarakat politik supaya ia dapat dianggap sebagai negara, menurut Oppenheimer Lauterpacht adalah: (1) harus ada rakyat; (2) harus ada daerah; dan (3) harus ada pemerintah yang berdaulat. Ketiga unsur tersebut adalah unsur pokok sebagaimana dikenal dalam pandangan tradisional. Saat ini ada pula pandangan baru bahwa ada empat unsur negara, yaitu: (1) harus ada rakyat; (2) harus ada daerah tertentu; (3) harus ada pemerintah yang berdaulat; dan (4) harus ada pengakuan negara lain tentang kedaulatan negara tersebut. Menurut Konperensi Pan-Amerika pada tahun 1933 di Montevideo, yang menghasilkan “Konvensi Montevideo Mengenai Hak -hak dan Kewajiban-kewajiban Negara (Montevideo Convention on the Rights and Duties of States ), maka unsur-unsur konstitutif negara sebagai pribadi Hukum Internasional adalah: (a) penduduk yang tetap; (b) wilayah tertentu; (c) pemerintah; dan (d) kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. ( The State as a person of International Law should possess the following qualification: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) a government; and (d) a capacity to enter into relations with other Stat es.) 1.4.1 Unsur Rakyat Pengertian rakyat sebagai unsur negara tidaklah sekadar sejumlah orang yang berada di tempat tertentu, melainkan yang paling penting di antara mereka adalah citacita untuk bersatu. Kelompok inilah yang disebut bangsa. Memang ada pula yang membedakan pengertian rakyat dan bangsa. G.S. Diponolo mengatakan, bahwa rakyat hanyalah sebagian dan bangsa, yaitu mereka yang tidak duduk dalam pucuk pimpinan. Sedangkan pengertian bangsa mencakup baik pimpinan maupun rakyat itu sendiri. Dengan demikian, ia cenderung berpendapat bahwa istilah rakyat yang dipakai sebagai unsur negara adalah tidak tepat. Istilah bangsa yang lebih tepat. Demikian pula Padmo Wahjono, menggunakan istilah bangsa sebagai unsur negara. Bangsa dan suatu negara jika dilihat secara perorangan maka disebut warga negara. Dahulu orang berpendapat, bahwa suatu bangsa hanya dapat dibentuk oleh suatu masyarakat yang berasal dan satu keturunan, satu bahasa, satu adat istiadat, dan sebagainya. Pandangan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Contoh, bangsa  Amerika berasal dan berbagai macam keturunan bangsa dan Eropa; bangsa Swiss memiliki tiga macam bahasa yang sama kuatnya; dan bangsa Indonesia memiliki aneka ragam adat istiadat dan kebiasaan. Hanya saja berkat bangsa-bangsa tadi mempunyai cita-cita yang sama dan tekad bersama untuk hidup bersama di dalam suatu kesatuan politik, maka terbentuklah satu bangsa, yaitu: bangsa Amerika, bangsa Swiss, dan bangsa Indonesia. Demikian pula menurut Oppenheimer Lauterpacht, bahwa yang dimaksud dengan rakyat adalah kumpulan manusia dan kedua jenis kelamin yang hidup bersama merupakan suatu masyarakat, meskipun mereka berasal dan keturunan

a. b. c. d.

1.4.2

yang berlainan, menganut kepercayaan yang berlainan, atau memiliki warna kulit yang berbeda. Mengenai warga negara dapat diperinci lagi dalam empat status, yaitu: status positif; memperoleh fasilitas dan jaminan untuk mendapatkan kemakmuran dan negara; status negatif; negara tidak akan mencampuri hak asasi rakyatnya bila tidak perlu; status aktif ikut dalam pemerintahan negara; status pasif tunduk pada ketentuan-ketentuan negara. Pengertian rakyat berbeda dengan penduduk Rakyat adalah warga atau anggota dan suatu negara, sedangkan penduduk adalah orang yang tinggal dalam wilayah negara tertentu. Jadi dalam penduduk terdapat rakyat dan orang asing. Unsur Daerah Unsur daerah atau terkadang dipakai istilah unsur wilayah adalah merupakan unsur negara dengan syarat bahwa kekuasaan negara yang bersangkutan harus secara efektif diakui di seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Hal ini berarti di dalam wilayah tersebut tidak boleh ada kekuasaan lain selain kekuasaan negara yang bersangkutan. Batas daerah atau batas wilayah suatu negara ditentukan melalui perjanjian dengan negara-negara lain. Dulu penentuan batas negara kerap kali dibuat menurut pembawaan alam, misalnya : sungai, selat, danau, dan pegunungan. Batas negara tersebut tidak hanya meliputi daratan, tetapi juga wilayah lautan, dan wilayah udara. Makna penentuan batas wilayah adalah negara dipandang sebagai subjek, dalam arti tidak ada kekuasaan lain yang berhak menanamkan kekuasaannya di wilayah itu. Menempuh wilayah negara asing tanpa izin negara yang bersangkutan, dianggap pelanggaran atas souvereinitas  negara itu. Perbuatan-perbuatan demikian dapat ditindak secara hukum oleh negara. Batas teritorial negara biasanya ditentukan dalam perjanjian dengan negara-negara tetangga. Dalam traktat yang diadakan pada tahun 1919 di Paris, ditetapkan bahwa udara di atas tanah suatu negara termasuk wilayah negara itu. Batas laut teritorial ditetapkan oleh masing-masing negara yang berbatasan. Umumnya lebar laut teritorial adalah 3 mil, kecuali Norwegia, Swedia, dan Spanyol menetapkan 4 mil. Indonesia 12 mil. Selain itu kepada negara-negara pantai diberikan hak eksklusif atas sumber daya ekonomis dan sumber daya alas laut dalam, selebar 200 mil dari pantai (konvensi PBB tentang Hukum laut tanggal 7 Oktober 1982, artikel 82). Hal itu berarti negara-negara pantai yang bersangkutan mempunyai hak untuk mengusahakan sumber daya ekonomi dalam laut (menangkap ikan, usaha pertambangan mineral, dan lainnya) selebar 200 mil lepas pantai tanpa diganggu oleh negara lain. Batas inilah yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selain pandangan mengenal wilayah secara tradisional tersebut di atas, ada pula pandangan yang lebih modern yaitu bahwa wilayah yang dimaksud merupakan

lebensraum  (ruang hidup) suatu negara. Dari sudut hukum maka pengertian wilayah tersebut adalah merupakan wilayah hukum, berarti dapat berupa: (a) wilayah ruang; (b) wilayah orang; dan (c) wilayah soal/bidang. Sepanjang telah diuraikan di atas termasuk dalam wilayah ruang. Pada zaman purba di mana kehidupan suatu masyarakat (negara) itu berpindahpindah, maka wilayah ruang tidaklah terlalu penting, melainkan wilayah orang ( persoonlijke element ), yaitu siapa yang menjadi objek kekuasaan harus tunduk pada pusat pemerintahan itu. Dalam konstruksi  patrimonial , wewenang penguasa didasarkan hak milik, maka orang dalam wilayah tersebut tunduk kepada penguasa. Wilayah soal dijumpai apabila: dalam suatu wilayah ada dua atau lebih pusat kekuasaan disebabkan karena perjanjian, wilayah mana disebut kondominium (pemilikan bersama) atau lebih tepat disebut koimperium  (penguasaan bersama); (2) dalam hal Negara Serikat dijumpai adanya pemerintah pusat dan pemerintah negara-negara bagian yang masingmasing memiliki wewenang atas suatu wilayah soal-soal yang telah ditetapkan; (3) dalam negara Protektorat   di mana negara yang kurang kuat menyeahkan beberapa kekuasaan (beberapa soal) terutama urusan luar negeri dan pertahanan, kepada negara yang kuat untuk melindungunya; dan (4) dalam penaklukan suatu negara yang kalah dalam peperangan, seperti pemerintahan pendudukan Amerika di Jepang (Occupation ). 1.4.3 Unsur Pemerintah yang Berdaulat Unsur pemerintah ini biasanya dirumuskan berdaulat ke luar dan ke dalam. Berdaulat ke luar artinya mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara-negara lain. Berdaulat ke dalam artinya merupakan pemerintah/penguasa yang berwibawa. Mengenai pengertian pemerintah sebagaimana halnya tiap organisasi mempunyai badan pimpinan dan badan pengurus. Demikian pula negara selaku organisasi mempunyai badan pimpinan dan badan pengurus yang disebut peinerintah. Fungsi dan badan pimpinan serta badan pengurus disebut pemerintahan. Pemerintah memerintah berarti pemerintah menjalankan tugas pemerintahan. Dengan mensitir catatan Utrecht dalam bukunya berjudul Pengantar Dalam Hukum Indonesia, M. Solly Lubis, menulis bahwa istilah pemerintah meliputi tiga pengertian yang tidak sama. Ketiga pengertian tersebut adalah: (a) pemerintah dalam arti luas meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; jadi termasuk semua badan kenegaraan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum. Pengertian pemerintah demikian dalam istilah Belanda disebut ovetheid   atau gouvernement , dalam istilah Inggris disebut government . Populer dalam istilah Indonesia sekarang adalah penyelenggara negara; (b) pemerintah dalam arti gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi atau satu badan kenegaraan tertingi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara, misalnya: Raja, Presiden, Badan Soviet Tertinggi, Yang Dipertuan Agung di Malaysia; (c) pemerintah dalam arti kepala negara (Presiden) bersama-sama dengan

menteri-menterinya, yang berarti organ eksekutif, yang biasa disebut Dewan Menteri atau Kabinet atau di Inggris disebut Privy Council. G.S. Diponolo dalam bukunya Ilmu Negara jilid 1 menulis bahwa ada dua pengertian pemerintah. Kedua pengertian tersebut dijelaskan sebagai berikut: a. Dalam arti luas : pemerintah adalah keseluruhan dan badan pengurus negara dengan segala organisasi, segala bagiannya, dan segala pejabatnya yang menjalankan tugas negara dari pusat ke pelosok-pelosok daerah; b. Dalam arti sempit : pemerintah adalah suatu badan pimpinan yang terdiri atas seorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas negara; jelasnya pemerintah dalam pengertian ini adalah kepala negara dengan para menteri yang kini lazim disebut kabinet. 1.4.4 Unsur Pengakuan oleh Negara-negara Lain Ketiga unsur yang diuraikan terdahulu adalah unsur pokok yang dikenal dalam pandangan klasik,, sekaligus merupakan unsur pembentuk negara. Dengan kata lain, bahwa suatu negara itu ada jika memenuhi ketiga unsur tersebut; sebaliknya jika belum memenuhi ketiga unsur tersebut maka negara itu belum ada. Sedangkan unsur pengakuan oleh negara-negara lain hanyalah bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Jadi hanya deklaratif, bukan konstitutif, sehingga unsur pengakuan tidak bersifat mutlak.  Ada dua macam pengakuan atas suatu negara, yaitu: (a) pengakuan defacto; dan (b) pengakuan dejure.

1.4.4.1 Peng akuan De Facto Pengakuan de facto ialah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan itu diberikan berdasarkan realita bahwa suatu masyarakat politik itu telah memenuhi ketiga unsur utama negara, yaitu: ada wilayahnya, ada rakyat (bangsa)nya, dan ada pemerintahnya. Pengakuan de facto demikian biasanya diberikan untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak dapat dielakkan dalam hubungan internasional. Misalnya, pemerintah Inggris mula-mula tidak ingin mengakui pemerintahan Republik Indoneia. Namun, ia menghadapi kenyataan bahwa pada akhir Perang Dunia II Ia harus melucuti dan mengembalikan tentara Jepang yang masih ada di Indonesia. Syarat mutlak yang merupakan conditio sine qua non   bagi tentara Inggris untuk dapat melakukan tindakan tersebut adalah melalui kerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, maka secara terpaksa pemerintah Inggris mengakui pemerintahan Republik Indonesia secara de facto. Pengakuan de facto  sifatnya adalah sementara. Pengakuan tcrsebut diberikan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari negara yang baru lahir itu. Apabila ternyata bahwa praktek negara ini dapat berlangsung lama, juga berlaku atas dasardasar yang dapat diterima menurut hukum dan kebiasaan internasional; kemudian pemerintah baru itu pun ternyata dapat mendirikan kekuasaan yang kokoh dan tetap

(stable), serta dapat memenuhi segala kewajibannya sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa sedunia, baru disusul pengakuan de jure.

1.4.4.2 Pengakuan De J ure Pengakuan de jure  ialah pengakuan akan sahnya suatu negara berdasarkan pertimbangan yuridis menurut hukum. Dengan memperoleh pengakuan de jure  suatu negara mendapat hak-haknya di samping kewajibannya sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa sedunia. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah hak dan kewajiban untuk bertindak dan diperlakukan sebagai negara yang berdaulat penuh, di antara negara-negara lain. Jika suatu pemerintahan telah memperoleh pengakuan de facto, tetapi kemudian ternyata pemerintahan itu tidak berhasil menegakkan kekuasaannya, maka pengakuan de facto  akan gugur dengan sendirinya, namun jika pemerintahan itu terbukti dapat bertahan dan mampu memenuhi kewajibannya yang lazim sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa sedunia, barulah pemerintahan yang bersangkutan diberikan pengakuan de jure. Dengan diberikannya pengakuan de jure, maka lazimnya pengakuan itu dianggap berlaku tidak sejak pengakuan de jure itu diberikan, melainkan pengakuan tersebut berlaku sejak berdirinya kekuasaan atas negara itu secara de facto.  Ada yang berpendapat bahwa unsur pengakuan mendapat posisi yang begitu penting, sehingga unsur pengakuan sebagai unsur keempat dan berdirinya suatu negara, di samping ketiga unsur yang lain, yaitu: rakyat (bangsa), wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sebaliknya ada pula yang berpendapat bahwa kehadiran unsur pengakuan hanyalah sekadar menjelaskan tentang negara yang sudah ada. Jadi keberadaan suatu negara sama sekali tidak tergantung dan ada tidaknya unsur pengakuan. Akibat perbedaan pandangan mengenai unsur pengakuan tersebut maka dikenal dua macam teori tentang hal itu.

1.4.4.3 Teori-teori Pengakuan Dalam lapangan hukum internasional dikenal dua teori tentang pengakuan suatu negara baru oleh negara lain yang telah ada sebelumnya. Kedua teori tersebut sering dikenal dengan nama: (a) declaratory theory   atau evidentiary theory   atau teori deklaratif; dan (b) constitutive theory  atau teori konstitutif. a. Teori Deklaratif (Declaratory Theory  = E videntiary Theory ) Berdasarkan teori deklaratif, jika suatu masyarakat politik telah memiliki ketiga unsur pokok tentang negara, maka dengan sendirinya ia telah merupakan; sebuah negara, yang karenanya patut diperlakukan sebagaimana mestinya perlakuan tersebut diberikan oleh anggota keluarga negara sedunia dan yang satu terhadap yang lainnya. Hal itu berarti bahwa hukum internasional harus menganggap masyarakat politik yang bersangkutan sebagai suatu negara yang berdaulat penuh, lengkap dengan segala hak dan kewajibannya yang dengan sendirinya melekat padanya. Pengakuan hanyalah

bersifat pencatatan pada pihak negara-negara lain, bahwa negara baru itu telah mengambil tempat di samping negara-negara lain yang sudah ada. Contoh: USA memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1776, sedangkan pengakuan dari Inggris baru dibenihan pada tahun 1873. Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945 yang saat itu belum ada negara yang mengakui keberadaannya; pengakuan dan Belanda baru diumumkan pada tahun 1949. b. Teori Konstitutif (Constitutive Theory ) Penganut teori konstitutif berpendirian bahwa betapapun unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, tidaklah ia secara otomatis diterima sebagai negara di tengah-tengah masyarakat internasional. Alasannya, bahwa suatu masyarakat politik justru baru dapat diketahui apakah ia memenuhi unsur-unsur negara atau tidak melalui unsur pengakuan oleh negara lain. Dengan adanya pernyataan pengakuan dan negara-negara lain, maka masyarakat politik tersebut mulai diterima sebagai negara baru yang berdaulat dan berkedudukan sama dengan negaranegara lainnya sebagai anggota keluarga negara-negara sedunia. Setelah melewati proses pengakuan tersebut baru suatu negara itu dapat menikmati hak-haknya sebagai negara baru. Kedua golongan penganut teori yang berlainan tersebut di atas hingga saat ini tetap saling bertentangan. Menurut M. Solly Lubis, bahwa pokok pangkal pertentangan ini tidak lain dan sistem hukum internasional sendiri yang tidak mengenal suatu central authority   (kekuasaan pusat) yang menentukan secara normatif, ukuran-ukuran mana yang digunakan dalam penerapan lembaga pengakuan tersebut. 1.5 . PENGERTIAN NEGARA Setelah mempelajari unsur-unsur negara tersebut di atas, kemudian melalui metode induktif dapatlah dimengerti bahwa negara adalah suatu masyarakat politik yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut, sekurang-kurangnya tiga unsur yang pertama G.S. Diponolo menulis dalam bukunya Ilmu Negara, jilid 1: ”Pada hemat kita negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan mdaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Bagaimana bentuk dan coraknya, negara selalu merupakan organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan ini sefalu mempunyai tata pemerintahan. Dan tata pemerintahan ini selalu melaksanakan tata tertib atas suatu umat di daerah tertentu”. Rumusan dari G.S Diponolo tersebut di atas merupakan rangkuman dan beberapa definisi tentang negara dengan melihat unsur-unsur negara. Beberapa definisi tersebut antara lain adalah: a. Menurut Aristoteles, negara (polis) ialah persekutuan dan keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya; b. Menurut Jean Bodin, negara ialah suatu persekutuan keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dan suatu kuasa yang berdaulat;

c.

Menurut Hugo Grotius, negara ialah suatu persekutuan yang sempurna dan orangorang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum; d. Menurut Bluntschli, negara adalah diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu; e. Menurut Hans Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa; f. Menurut Woodrow Wilson, negara ialah rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Dengan memperhatikan pengertian-pengertian mengenai negara tersebut, khususnya mengenai keberadaan suatu negara adalah memiliki ketiga unsur pokok itu, maka kini timbul pertanyaan bagaimanakah dengan negara Republik Indonesia yang diakui keberadaannya sejak 17 Agustus 1945 sedangkan presiden dan wakil presiden baru ada pada tanggal 18 Agustus 1945? Apakah benar negara Indonesia lahir pada 17  Agustus 1945 meskipun presiden dan wakil presiden baru ada satu hari kemudian, yaitu tanggal 18 Agustus 1945? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya berkisar pada unsur yang ketiga dan negara, yaitu pemerintahan yang berdaulat. Ada yang berpendapat bahwa lahirnya negara Republik Indonesia harus dipisahkan dan lahirnya pemerintahan Republik Indonesia. Akan tetapi, pendapat demikian sukar diterima karena pemerintah adalah unsur yang melahirkan negara, bukan sebaliknya setelah adanya negara baru lahir unsur negara yang disebut pemerintah. Oleh karena itu, dalam menjawab pertanyaan tersebut haruslah bertolak dan pengertian pemerintah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas sebagaimana diuraikan sebelumnya meliputi semua badan kenegaraan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum. Dengan demikian, maka pada tanggai 17 Agustus 1945 negara Repubilk Indonesia sudah mempunyai pemerintahan dalam arti luas, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai satu-satunya lembaga dan penguasa negara Repubilk Indonesia saat itu. Sedangkan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 18 Agustus 1945 hanyalah melengkapi kekuasaan pemerintahan negara RI yang sudah ada, sekaligus melakukan pembagian tugas di mana Presiden dan Wakil Presiden RI yang kemudian ditambah dengan menteri-menteri yang duduk dalam kabinet yang dibentuk oleh PPKI pada 19 Agustus 1945 untuk melaksanakan fungsi eksekutif. Fungsi-fungsi lain pun dilaksanakan oleh presiden selama lembaga-lembaga menurut UUD 1945 seperti: MPR, DPR, dan DPA, belum terbentuk namun pelaksanaan fungsi itu presiden dibantu oleh PPKI yang telah meleburkan diri dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 22 Agustus 1945. SOAL-SOAL LATIHAN A. Bentuk Esai 1. Jelaskan status Ilmu Negara sebagai mata kuliah dalam kurikulum Fakultas Hukum dan merupakan mata kuliah prasyarat ( prerequisite)!

2. a. b. c. 3. 4. 5.

B.

1.  A. B. C. D. E. 2.  A. B. C. D. E. 3.  A. B. C. D. 4.  A. B. C. 5.

 A.

Berikan uralan singkat mengenai hubungan antara Ilmu Negara dengan: Hukum Tata Negara (HTN); Hukum Administrasi Negara; dan Ilmu Politik. Sebutkan dan jelaskan beberapa unsur negara berdasarkan pandangan klasik! Bagaimanakah pandangan modern mengenai unsurunsur negara? Sebutkan pula teori-teorinya dan jelaskan secara singkat masing-masing teori itu! Sehubungan dengan terpilihnya Jr. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI pada tanggal 18 Agustus 1945, apakah unsur-unsur terbentuknya negara Republik Indonesia baru terpenuhi pada tanggal 18 Agustus 1945, kendatipun tanggal 17 Agustus 1945 telah diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia? Jelaskan pendapat Anda! Pilihan Ganda Berilah tanda X (tanda silang) pada jawaban yang Anda yang Anda anggap benar. Negara sebagai pribadi Hukum Internasional harus miliki unsur: Rakyat. Daerah. Pemerintah. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Gabungan unsur A, B, C, dan D. Menurut Hans Kelsen, negara ialah: Persekutuan dan keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Suatu persekutuan keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dan suatu kuasa yang berdaulat. Suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Rakyat yang berorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Suatu sistem kesejahteraan umum ( res pub1ica). Dalam sistematika Georg Jellinek, letak Ilmu Negara adalah pada: Beschreibende, Staatswissenschaft. Theoretjsche Staatswissenschaft. Praktische S taatswissenschaft . Rechtswissenschaft . Yang dimaksud dengan pemerintah dalam arti luas menurut Utrecht adalah: Badan eksekutif dan badan legislatif. Badan eksekutif, legislatif, dan badan yudikatif. Badan eksekutif dan badan yudikatif. Negara adalah suatu persekutuan keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh akal dan suatu kuasa yang berdaulat, adalah pengertian yang dikemukakan oleh: Jean Bodin.

B.  Aristoteles. C. Hans Kelsen. D. Hugo Grotius. 6. Suatu masyarakat politik sekalipun telah memiliki unsur negara, namun tidak otomatis diterima sebagai negara dalam masyarakat internasional, sebab suatu negara harus memiliki syarat pokok, yaitu pengakuan. Pandangan demikian adalah menurut:  A. Teori Deklaratif. B. Teori Konstitutif. C. Teori Substantif. D. Teori Instinktif. E. Teori Kedaulatan. C. Pilihan Ganda Majemuk Pilihlah:  A. Bila jawaban nomor 1, 2, dan 3 benar. B. Bila jawaban nomor I dan 3 benar. C. Bila jawaban nomor 2 dan 4 benar. D. Bila jawaban nomor 4 saja yang benar. E. Bila semua nomor benar. 1. Ilmu Negara mempunyai hubungan yang sangat erat dengan HTN dan HAN karena: 1. Ilmu Negara dianggap sebagai ilmu pengantar untuk mempelajari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. 2. Ilmu Negara di satu pihak dan HTN serta HAN di lain pihak saling menjelaskan. 3. Objek dan Ilmu Negara sama dengan objek HTN dan HAN (yaitu negara) hanya sudut pandangan yang berlainan. 4. Baik Ilmu Negara maupun HTN dan HAN dalam pembahasannya lebih menitikberatkan kepada gejala sosial-politik dalam negara. 2. Berdasarkan Teori Pengakuan yang Deklaratif, maka unsur negara yang dianggap penting adalah: 1. Daerah. 2. Rakyat. 3. Pemerintah yang berdaulat. 4. Pengakuan kedaulatan oleh negara lain. 3. Unsur pemerintah haruslah berdaulat ke luar dan ke !alam, artinya: 1. Mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara lain. 2. Mempunyai tata tertib. 3. Merupakan pemerintah/penguasa yang berwibawa. 4. Menjalin hubungan dengan negara-negara lain. 4. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sudah dapat sebut sebagai negara yang berdaulat sebab: 1. Pada tanggal tersebut rakyat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.

2. 3. 4. D.  A. B. C. D. 1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4.

Pada saat itu Indonesia sudah memiliki lembaga penguasa negara, yaitu PPKI. Indonesia sudah memiliki pemerintah (dalam arti luas). Sudah memiliki presiden dan wakil presiden. Hubungan Sebab-Akibat Pilihlah : Bila pernyataan benar, alasan benar, dan kedua-duanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Bi1a pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Bila pernyataan benar, alasan salah. Bila pernyataan maupun alasan keduanya salah. HTN mempelajari negara dalam keadaan diam de staat in rust  sebab HTN mempunyai hubungan yang erat dengan Ilmu Negara. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia sudah dapat disebut sebagai negara yang berdaulat sebab Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan Sepenuhnya oleh MPR. KUNCI JAWABAN B. Pilihan Ganda E C B B  A B C. Pilihan Ganda Majemuk  A  A B D D. Hubungan Sebab Akibat 1. B 2. B

POKOK BAHASAN II: TIMBUL TENGGELAMNYA NEGARA

SATUAN ACARA PERKULIAHAN TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS PETUNJUK UNTUK MAHASISWA II.1 Pendahuluan II.2 Teori-teori Tentang Timbulnya Negara 11.2.1 Zaman Yunani Kuno 11.2.2 Zaman Romawi Kuno 11.2.3 Zaman Abad Pertengahan 11.2.4 Zaman Renaissance 11.2.5 Zaman (Kaum) Monarchomacjien 11.2.6 Zaman Berkembangnya Hukum Alam 11.2.6.1 Teori Hukum Alam Abad XVI1 11.2.6.2 Teori Hukum Alam Abad XVIII 11.2.7 Zaman Berkembangnya Teori Kekuatan (Kekuasaan) 11.2.8 Teori Positivisme 11.2.9 Teori Modern 11.3 Sifat Hakikat Negara 11.3.1 Peninjauan Sosiologis 11.3.1.1. Pandangan Kranenburg dan Rudolf Smend I.1.3.1.2. Pandangan Heller dan Logemann I.1.3.1.3. Pandangan Oppenheimer dan Gumplowicks 1.1.3.1.4. Pandangan Teori Duguit I.1.3.1.5. Pandangan Harold J. Laski 11.3.2 Peninjauan Yuridis 11.3.2.1. Negara sebagai Rechts Objek I.1.3.2.2. Negara sebagai Rechts Verhaltnis I.1.3.2.3. Negara sebagai Rechts Subjek II.4 Teori  – teori tentang Tenggelamnya Negara II.4.1. Teori Organis II.4.2. Teori Anarkis II.4.3. Teori Markis II.4.4 Daerah, Bangsa, Pemerintah, dan Hidup Matinya Negara II.4.5. Perang dan Hidup Matinya Negara SOAL-SOAL LATIHAN KUNCI JAWABAN

Tabel SATUAN ACARA PERKULIAHAN

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa dapat memahami bagaimana, suatu negara itu terbentuk, apa hakikat negara, serta kemungkinan-kemungkinan suatu negara itu akan tenggelam. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat: 1. Menguraikan latar belakang sejarah timbulnya negara pada setiap periode, sert.a pandangan beberapa ahli pikir dalam periode tersebut secara garis besar. 2. Menguraikan latar belakang timbulnya perbedaan pandangan antara periode yang satu dengan periode yang lain. 3. Menjelaskan pandangan para ahli pikir mengenai sifat hakikat negara, baik menurut pandangan sosiologis, maupun pandangan yuridis; 4. Menjelaskan teori-teori tenggelamnya negara, serta usaha-usaha untuk menghindarkan kemungkinan suatu negara akan tenggelam dan hancur. PETUNJUK UNTUK MAHASISWA 1. Materi yang dibicarakan dalam pokok bahasan ini adalah: 1.1 Teori-teori Tentang Timbulnya Negara 1.2 Sifat Hakikat Negara 1.3 Teori-teori Tentang Tenggelamnya Negara 2. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksionai pokok bahasan ini, sehingga Anda tahu apa yang diharapkan oleh dosen Anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan Anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dan sejauh mana  Anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini. 3. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan di kelas, agar Anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai isi bahasan yang telah ditentukan. 4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya mepupakan rangkuman dan literatur berikut: 4.1 M.. Soily Lubis, S.H., Ilmu Negara. Bandung: Alumni, 1981, hlm. 31-47. 4.2 Soehino, S.H., Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 11-146. 4.3 Prof. Padmo Wahjono, S.H., Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 1986, hlm. 52-56; 81-85. 4.4 Prof. Mr. Djokosutono, Harun Al Rasid, Ilmu Negara. Jakarta: Ghaiia Indonesia, 1985, hlm. 61-62, 73. 4.5 Prof. Mr. Kranenburg, Mr. Tk. B. Sabaroedin, Ilmu Negara Umum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 345-350. 4.6 Padmo Wahjono, S.H., Teuku Amir Hamzah, S.H., Diktat Standard Ilmu Negara. Jakarta: FHUI 1966, hlm. 49-57; 159. 4.7 G.S. Diponolo, Ilmu Negara. Jiiid 1. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1975, hlm. 61-92.

Oleh karena itu Anda diwajibkan untuk membaca literatur tersebut, sejauh literatur tersebut adalah buku wadan dianjurkan pula membaca buku anjuran, agar Anda menguasai lebih dalam materi pokok bahasan ini. 5. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia, dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku rangkuman ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu semua soal yang ada. Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban baik untuk soal latihan bentuk esai, maupun untuk soal dalam bentuk objektif (pilihan ganda, ganda majemuk, sebab akibat). Dengan cara demikian Anda dapat meni1ai sendiri apakah jawaban  Anda benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat kunci  jawaban terlebih dahulu, karena hal itu akan membantu Anda menguasasi pokok bahasan ini. TIMBUL TENGGELAMNYA NEGARA II.1 PENDAHULUAN Sebelum diuraikan tentang pokok bahasan ini, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa sesungguhnya ada tiga subpokok bahasan yang digabungkan dalam rangkuman pokok bahasan ini. Ketiga sub-pokok bahasan tersebut adalah: (1) timbulnya negara atau asal mula negara yang membicarakan bagaimana suatu negara itu terbentuk (2) sifat hakikat negara yang membicarakan apakah esensi dan suatu negara dalam rangka negara itu mencapai tujuannya; dan (3) tenggelamnya negara atau lenyapnya negara yang membicarakan ajaran-ajaran mengenai apakah negara ini abadi atau suatu saat dapat hilang. Biasanya ketiga sub-pokok bahasan tersebut dibicarakan terpisah, akan tetapi pada ningkasan pokok bahasan ini tidak, karena ketiga hal itu dapat dilihat sebagai suatu kesatuan kronologis riwayat negara. Selain alasan itu ternyata pula bahwa Soehino di dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara Bab III perihal teoriteori tentang “Asal Mula Negara”, ia memaparkan pandangan para ahli pikir mengenai bagaimanakah timbulnya suatu negara. Pemaparan pandangan para ahli pikir tersebut dilakukan secara periodik mulai dan zaman Yunani Kuno hingga zaman modern. Dalam pandangan para ahli pikir itu ternyata tidak hanya soal asal mula negara, melainkan juga dibicarakan esensi suatu negara dalam rangka negara dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, jika digunakan sistematika uraian timbulnya negara menurut Soehino tensebut, maka dengan sendirinya sifat hakikat negara sudah tercakup. Dari sekian banyak pandangan ahli pikir tentang negara, ada pula yang memandang negara sebagai organisme dalam arti sesuatu yang dapat lahir, tumbuh, dan berkembang, mulai dan kecil hingga dewasa, mulai dan umur muda, dewasa, dan tua, sehingga akhirnya musnah. Kenyataan juga menunjukkan demikian bahwa negara yang dulu ada sekarang tidak ada, berarti negara dapat berakhir. Mengenai berakhirnya negara tersebut, masih terdapat dua pandangan yang berbeda. Pendapat pertama,

bahwa negara itu kekal, tidak pernah akan lenyap. Contoh: negara China itu ada dari dulu hingga sekarang, dan tetap akan ada di masa datang. Demikian pula halnya dengan Mesir, Turki, Spanyol, Portugal, Prancis, Jerman, Rusia, dan lain sebagainya, betapapun revolusi-revolusi telah membawakan perubahan-perubahan di negara itu. Jadi, adanya negara itu kekal dan abadi, ia tidak pernah runtuh, lenyap, atau ditiadakan. Yang dapat timbul, tenggelam, muncul, dan lenyap hanya pemerintahannya saja, sedangkan daerahnya dan bangsanya tetap ada, sehingga hakikat negara tetap ada untuk selama-lamanya. Pendapat kedua bahwa kenyataannya tidak hanya pemerintah yang dapat lenyap, melainkan juga bangsanya (rakyatnya) dan daerahnya (wilayahnya). Contoh: negara Tarumanegara, negara Majapahit, negara Sriwijaya, pernah ada namun sekarang tidak ada karena sudah lama negara-negara itu lenyap. Sebutan daerah (wilayah), bangsa (rakyat), maupun pemerintah dan negara-negara tersebut di atas, sekarang sudah tidak ada lagi. Perbedaan pendapat itu akan dibicarakan lebih lanjut dalam sub-pokok bahasan mengenai tenggelamnya negara, hanya saja pada bagian ini perlu diketahui terlebih dahulu bahwa negara yang sudah terbentuk, telah dipikirkan sebaik-baiknya mengenai fungsi negara itu dalam rangka mencapai cita-cita bangsanya, kemungkinan dapat lenyap jika tidak ada usaha untuk mempertahankannya. Maka tujuan dan uraian mengenai tenggelamnya negara ini adalah: (a) konstruktif: menghindarkan gejala-gejala yang dapat membahayakan keselamatan negara, atau eksistensi negara, (b) destruktif: yaitu meruntuhkan negara lain yang dianggap berbahaya. Dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah terlihat ada benang merah yang menghubungkan pembicaraan antara Timbulnya Negara, Hakikat Negara, dan Tenggelamnya Negara, bahkan benang merah itu masih terus terlihat dalam pembicaraan mengenai unsur-unsur negara. Oleh karena itu, pada tempatnya pula jika ketiga sub-pokok bahasan tersebut dirangkum dalam satu pokok bahasan. II.2 TEORI-TEORI TENTANG TIMBULNYA NEGARA II.2.1 Zaman Yunani Kuno Para ahli pikir tentang asal mula negara dan hakikat negara yang dikategorikan dalam zaman ini adalah: Socrate, Plato, Aristoteles, Epicurus, dan Zeno.

 S ocrates: (469-339 sM) Berdasarkan pandangannya Socrates, negara bukanlah organisasi yang dibuat manusia untuk kepentingan diri sendiri melainkan negara merupakan susunan objektif berdasarkan hakikat manusia. Oleh karena itu, negara bertugas membuat dan melaksanakan hukum-hukum yang objektif mengandung keadilan bagi umum; tidak semata-mata demi melayani kebutuhan penguasa. Dengan melaksanakan keadilan sejati yang objektif itu, setiap penguasa akan merasakan kenikmatan jiwanya. Ajaran Socrates itu diterapkan di negara Polis pada zaman Yunani Kuno dalam suatu sistem

pemerintahan yang bersifat demokratis. Hanya saja pengertian demokrasi waktu itu berbeda dengan pengertian demokrasi saat ini, karena saat itu adalah demokrasi langsung, sekarang tidak.

Plato: (429-347 s M) Plato adalah murid dan Socrates dan terkenal sebagai pencipta ajaran alam cita (ideeenleer ). Ada tiga buku Plato yang terkenal adalah: (1) Politeia (negara hukum); (2) Politikos (ahil negara); dan (3) Nomoi   (undang-undang). Menurut Plato negara ini timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara sendiri-sendiri mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Oleh karena itu, sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing di dalam kerja sama tersebut diadakan pembagian tugas, akan tetapi tetap dalam kesatuan karena tugas-tugas yang berbeda itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara bersama-sama. Kesatuan mereka itulah yang kemudian disebut masyarakat atau negara.

 A ris toteles: (384-322 sM)  Aristoteles adalah murid dan Plato, akan tetapi dalam menyampaikan ajaran mereka masing-masing terdapat dua ciri khas yang berbeda: (1) mengenai pemisahan objek penyelidikan: yaitu Plato dalam ajarannya masih mencampuradukkan semua objek penyelidikan, sedangkan Aristoteles memisahkan objek penyelidikannya antara keadilan yang tertulis dalam buku Ethica, dan negara yang ditulisnya dalam buku Politica (2) pandangan terhadap objek penyelidikan: yaitu Plato sebagai pencipta idealisme (alam cita = ideeenleer ) memandang semua benda yang dapat ditangkap dengan pancaindera manusia hanyalah sekadar bayangan dan wujudnya yang murni yang berada di dunia cita-cita atau dunia ide, sedangkan Aristoteles adalah pencipta ajaran realisme yang mengatakan bahwa hakikat semua benda harus dicari di dalam benda itu sendiri. Menurut Aristoteles negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi satu kelompok yang besar. Kelompok itu bergabung lagi sehingga menjadi satu desa. Desa bergabung lagi, demikian seterusnya, hingga timbul negara, yang sifatnya masih merupakan satu kota atau polis. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat geneologis, yaitu desa yang berdasarkan keturunan. De ngan demikian, menurut Aristoteles, adanya negara itu berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dan negara, karena manusia adalah zoon politicon  (makhluk sosial) yang selalu hidup bermasyarakat. Mengenal hakikat negara Aristoteles berpendapat bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, agar mereka dapat hidup baik dan bahagia. Negara merupakan suatu kesatuan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan din manusia sebagai anggota dan negara. Sejalan dengan itu Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian dan kehidupan

negara, karena seseorang hanya dapat merasakan kebahagiaan jika Ia berada dalam negara, sehingga kebahagiaan seseorang itu sangat tergantung pada kebahagiaan negara yang bersangkutan. Maksud kebahagiaan dalam hal ini terbatas pada kebahagiaan kehidupan duniawi saja. Dengan kata lain, bahwa jika kepentingan negara terpelihara dengan baik, dengan sendirinya kepentingan manusia selaku warganya pun dapat terjamin. Paham yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat itu disebut collectivisme. Ajaran Aristoteles itu sendiri disebut organisme.

E picurus: (342-277 s M) Berbeda dengan Aristoteles yang berpandangan universalitas dalam arti kepentingan negara lebih diutamakan, maka Epicurus justru sebaliknya berpendapat bahwa kepentingan individu yang lebih diutamakan (individualitas). Bahkan akibat dan individu-individu itu mempunyai kepentingan maka diadakan negara untuk memenuhi kepentingan individu-individu yang menjadi warga dan negara yang bersangkutan. Oleh karena masyarakat itu terdiri atas individu-individu sebagai atom, maka ajaran Epicurus tentang sifat susunan masyarakat/negara disebut ajaran atomisme sebagai lawan dari organisme ajaran Aristoteles.  Ajaran Epicurus tersebut telah mengandung benih-benih pertama tentang ajaran perjanjian masyarakat yang akan muncul kemudian. Hal tersebut terbukti bahwa orang/individu dianggap sebagai atom, sebagai elemen yang terkecil, yang mempunyai kepribadian sendiri, maka di dalam negara (masyarakat) kepentingan individulah yang harus diutamakan sebagai dasar dan kepentingan negara.

 Zeno: (300 M) Zeno adalah tokoh filsafat kaum Stoa atau Stoicin. Dikatakan Stoa karena Zeno suka memberikan pelajaran di lorong-lorong yang banyak tonggak temboknya. Tonggak tembok tersebut dinamakan Stoa. Berbeda dengan Epicurus, ajaran filsafat Zeno bersifat universalistas, yang tidak hanya meliputi Yunani saja seperti ajaran Aristoteles, melainkan Semua manusia di seluruh dunia, di mana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia. Hal ini berbeda pula dengan pandangan Plato dan Aristoteles, yang masih tertuju untuk bangsanya sendiri, sehingga manusia di luar Yunani disebut barbar. Berdasarkan pandangan itu maka lenyaplah perbedaan antara orang Yunani dengan orang biadab, orang merdeka dengan budak, dan kemudian timbullah moral yang memungkinkan terbentuknya kerajaan dunia. Oleh karena Zeno pahamnya  panteistisch, jadi Tuhan sama dengan Alam, sedangkan manusia adalah bagian dan alam, maka juga budi manusia merupakan sebagian dan budi Tuhan. Jadi manusia dapat membentuk hukum yang berlaku abadi dan meliputi seluruh dunia. Hukum yang berlaku atas kerajaan dunia tersebut adalah hukum alam. Hukum ini bersifat abadi dan tidak berubah-ubah. Di antara hukum alam tersebut akal manusia, yang dengan akalnya itu manusia dapat mangetahui segala hal. Dan segala pengetahuan tersebut memungkinkan universalitas itu sesungguhnya ingin

mengajarkan bahwa orang itu harus menyesuaikan diri dengan suasana dunia internasional, sekaligus mematikan alam pikiran demokrasi nasional yang diajarkan oleh Aristoteles. Akan tetapi, ajaran ini justru dimanfaatkan oleh bangsa Romawi yang saat itu sedang berusaha melebarkan sayapnya, dalam rangka menciptakan kerajaan dunia tersebut. II.2.2 Zamari Romawi Kuno Para ahli pikir tentang timbulnya negara yang dikategorikan dalam zaman Romawi Kuno ini adalah: Polybius, Cicero, dan Seneca. Mereka sangat berbeda dengan ahli pikir Yunani, karena bangsa Romawi bukanlah orang yang lebih menitikberatkan soal praktis. Demikian pula teori kenegaraan dan para ahli pikir Romawi ini tidak menunjukkan buah pikiran yang asli, karena dalam banyak hal mereka hanya melanjutkan ajaran dan para ahli pikif Yunani. Meskipun demikian, ajaran mereka tetap bernilai tinggi untuk dipelajari, karena teori mereka ditanamkan dalam praktek ketatanegaraan mereka. Praktek ketatanegaraan mereka besar pngaruhnya terhadap negara-negara di dunia, bahkan bekasnya masih dapat dilihat hingga dewasa ini, antara lain mdngenaisistem hukum Romawi. Para ahli pikir seperti Polybius tidak melahirkan teori tentang timbulnya negara, melainkan teori perubahari bentuk-bentuk negara. Ajarannya kemudian terkenal dengan nama cyclus theory . Hal ini pun merupakan kelanjutan dan pandangan Plato dan  Aristoteles mengenal bentuk-bentuk negara. Ahhi pemikir lain adalah Cicero, mengatakan bahwa adanya negara itu merupakan keharusan, dan keharusan itu didasarkan atas ratio manusia. Namun, ajaran Cicero ini sesungguhnya meniru ajaran kaum Stoa, hanya saja pengertian ratio menurut Cicero adalah ratio yang murni menurut hukum alam kodrat, bukan sekadar negara adalah buatan manusia sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana diajarkan oleh Epicurus. Berdasarkan hal itu, maka teori-teori tentang timbulnya negara yang diajarkan oleh ahli pemikir Romawi ini adalah melanjutkan ajaran-ajaran ahli pemikir Yunani. Buku karangan Cicero yang termasyhur: De Republica  (tentang negara) dan De Legibus  (tentang hukum atau tentang undang-undang) jelas susunannya meniru susunan buku-buku karangan Plato. Demikian pula Polybius yang menciptakan cyclus theory . II.2.3 Zaman Abad Pertengahan Para ahli pikir yang digolongkan dalam zaman Abad Pertengahan ini adalah:  Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsellius. Ciri pemikiran dan ajaran tentang negara dan hukum pada zaman ini adalah pandangan teokratis dan penganut agama Kristen yang mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan di dunia ini yang harus ditaati, melainkan yang harus di taati adalah perintah Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan. Jadi, segala sesuatu di dunia ini harus dikembailkan kepada Tuhan. Lalu siapakah yang dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia ini? Muncul dua aliran: (a) kaum Legist   berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi di dunia (sebagai wakil Tuhan)

1.

2. 3. 4.

adalah raja; (b) kaum Canonist   berpendapat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dunia (sebagai wakil Tuhan) adalah Paus. Pertentangan tersebut ternyata membawa dampak dalam pembentukan hukum, yaitu ada dua macam hukum: (1) hukum yang mengatur soal keduniawian (kenegaraan); dan (2) hukum yang mengatur soal keagamaan (keroharian). Demikian pula terdapat dua macam kodifikasi hukum, yaitu: (1) kodiflkasi hukum yang diselenggarakan oleh Raja Theodosius dan Raja Justinianus. ini adalah kodifikasi peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Kodifikasi tersebut dinamakan oipus luris; (2) kodifikasi hukum yang diselenggarakan oleh Paus Innocentius, yaitu kodifiikasi perarutan yang dikeluarkan oleh Gereja. Kodifikasi ini disebut corpus luris canonici . Corpus luris terdiri atas empat bagian, yaitu: Instituten: sebuah ajaran tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti undangundang; maksudnya apabila ada hal-hal yang tidak jelas pengaturannya, maka dicari di dalam Instituten; Pandecten: penafsiran suatu peraturan oleh para sarjana; Codex : peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh Raja; dan Novellen: tambahan dan suatu peraturan atau undang-undang.

 A us tinus : (354-430 M) Dalam bukunya yang berjudul De Civitate Dei Agustinus   menyebut dua macam negara, yaitu: 1. Civitas Dei , atau Negara Tuhan, yaitu negara yang dicita-citakan oleh agama; 2. Civitas Terrena, a ta u Negara Du niawi. Negara yang baik adalah Negara Tuhan ( Civitas Dei ) akan tetapi negara itu tidak pernah akan tercapai di dunia ini. Semangatnya yang dimiliki oleh sebagian besar orang di dunia ini yang berusaha sungguh-sungguh untuk mencapainya. Orang banyak dapat mencapai Negara Tuhan ini dengan perantaraan gereja sebagai wakil dan Negara Tuhan di dunia. Orang di luar gereja pun dapat mencapai Negara Tuban tersebut, asal mereka menaati perintah Tuhan.  Agustinus berusaha membawakan ajarannya dalam teori dua pedang ( Zwei Zwaarden Theorie), yaitu ada pedang keroharian dan ada pedang keduniawian. Kristus sebagai Kepala Gereja mempunyai wakil di dunia, yaitu Paus. Paus mempunyai dua pedang tersebut untuk mengabdi kepada gereja. Hubungan antara Kepala Negara dengan Paus ibarat bulan dan matahari. Kekuasaan Kepala Negara sama dengan cahaya bulan. Kekuasaan Paus sama dengan cahaya matahan. Bulan memperoleh cahaya dan matahari dan matahari memperoleh cahaya dan Tuhan. Ini adalah contoh ajaran Skolastik. Menurut Kranenburg bahwa sejak Paus Innocentius III (1198-1216) dan Paus Bonifacius VIII (1294-1303) ajaran berdasarkan teori dua pedang tersebut ditetapkan. Dasar hukum penerapan ajaran itu diambil dan Kitab Suci Injil Lukas Bab 22 ayat (38).

Pedang keduniawian dilakukan oleh Kepala Negara untuk kepentingan gereja, sedangkan pedan keroharian dilakukan oleh Paus untuk kepentingan gereja.

Thomas A quinas: (1225-1274 M)  Ajaran Thomas Aquinas tentang negara dan hukum dikemukakan dalam bukirnya berjudul De Regimine Principiurn   (pemerintahan raja-raja) dan Summa Theologica  (pelajaran tentang ketuhanan). Ajarannya banyak dipengaruhi oleh ajaran  Aristoteles. Menurut Thomas Aquinas, manusia sesuai dengan kodratnya adalah makhluk sosial, karena itu harus hidup bersama-sama dengan manusia lainnya dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia menggunakan akal dan pikirannya untuk mengetahui apa yang bergu.na dan apa yang merugikan. Pengetahuan tersebut hanya dapat diperoleh dalam hidup bermasyarakat, maka hidup bermasyarakat adalah keharusan. Dalam kehidupan bermasyarakat biasanya muncul kecenderungan pola pikir yang beraneka ragam. Oleh karena itu, diperlukan seorang penguasa yang bertugas ibarat jiwa dalam badan manusia. Penguasa yang baik adalah penguasa yang bertugas ibarat jiwa dalam badan manusia. Penguasa yang baik adalah penguasa yang memikirkan kepentingan umum, jika tidak demikian maka Ia adalah penguasa yang lalim. Mengenai hakikat negara, Thomas Aquinas berpendapat bahwa tujuan negara identik dengan tujuan manusia. Tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan abadi pada saat setelah manusia itu mati. Kemuliaan abadi tensebut hanya dapat dicapai dengan memenuhi tuntutan gereja. Maka tugas negara dalam hal ini adalah memberi kesempatan bagi manusia melaksanakan tuntutan gereja. Hal itu berarti negara harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian, yang memungkinkan manusia itu kelak mencapai kemuliaan abadi setelah ia meninggal. Di sinilah letak kerja sama antara negara dan gereja. Dan semua ajarannya disebut Thomisme.

 Mars iljus : (1270-1340 M) Hampir sama dengan Thomas Aquinas, Marsilius juga banyak dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Menurut Marsilius negara adaah badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan tujuan tentinggi, yang menyelenggarakan dan mempentahankan perdamaian. Selanjutnya pandangan Marsilius sangat berbeda dengan ajanan Agustinus dan Thomas Aquinas. Menurut Marsilius, terbentuknya negara tidaklah semata-mata karena kehendak Tuhan, melainkan negara itu terjadi karena petjanjian dan orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian. Dalam perjanjian tensebut, rakyat menunjuk seorang yang diserahi tugas untuk memelihana perdamaian. Terhadap orang yang telah ditunjuk tersebut, mereka saling menundukkan diri. Jadi, dua perjanjian yang sekaligus diadakan, yaitu: (a) perjanjian untuk membentuk negara dalam arti menunjuk penguasa negara; dan (b) perjanjian untuk menundukkan diri terhadap negara/penguasa negara. Inilah yang

disebut perjanjian penundukan atau  pactum subjectiones . Dalam perjanjian tersebut Tuhan merupakan causa remota  (penyebab dan kejauhan) yang berarti bahwa orang mengadakan perjanjian tersebut mendapat dorongan atau ilham dan Tuhan. Khusus mengenai  pactum subjectiones Marsilius  mengatakan ada dua macam: 1. Concessio  (penundukan terbatas) yaitu penundukan hanya pada apa yang dikehendaki oleh rakyat. Kekuasaan raja hanya untuk menyelenggarakan kekuasaan rakyat, jadi sifatnya eksekutif. Raja tidak berwenang untuk membuat peraturan /undangundang, melainkan rakyat sendiri yang membuat hal itu. 2. Translatio  (penundukan mutlak) yaitu raja yang sudah dipilih oleh rakyat diserahi kekuasaan mutlak untuk membuat peraturan/undang-.undang dan melaksanakan peraturan tersebut untuk rakyat. Jadi, raja tidak hanya bersifat eksekutif melainkan konstitutif. Marsilius sendiri berpegang pada penundukan macam yang pertama ( concessio) yaitu bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat karena negara itu merupakan kesatuan dan orang yang bebas, sehingga tidak mungkin seorang menguasai orang lain secara mutlak. II.2.4 Zaman Renaissance (Penemuan Kembali Kepribadian) Istilah renaissance menurut etimologi katanya berasal dan bahasa Prancis re = kembali, naitre  = lahir. Menurut Sudiman Kartohadiprojo, istilah renaissance  dapat diterjemahkan dengan penemuan kembali kepribadian. Tokoh pemikir pada zaman ini adalah Nicollo Machiavelli, Thomas Morus, dan Jean Bodin. Zaman ini berlangsung sejak bagian kedua abad pertengahan (sesudah Perang Salib) sampai pada akhir abad XVI. Ada dua paham yang mempengaruhi keadaan zaman renaissance ini adalah kebudayaan Yunani Kuno akibat Perang Salib, dan sistem feodalisme dan kebudayaan Jerman Kuno pada saat Romawi Barat ditaklukkan oleh bangsa Jerman. Zaman ini disebut renaissance  dalam arti bahwa zaman ini sangat berbeda atau bertolak belakang dengan zaman sebelumnya itu zaman Abad Pertengahan. Segala ajaran dan pandangan tentang negara dan hukum pada zaman Abad Pertengahan ditujukan kepada kehidupan di dunia akhirat, sehingga menimbulkan sikap menerima bagi anggota masyarakat dan pemikinan baru tidak berkembang. Sedangkan pemikiran dan pandangan mengenai negara dan hukum pada zaman ini lebih ditujukan kepada kehidupan di dunia. Sekarang ini, sehingga memacu setiap orang untuk berlomba mendapatkan penghargaan dan pujian secara individual. Jika zaman sebelumnya hanya memperhatibn kehidupan akhirat, maka zaman ini lebih mementingkan kehidupan sekarang, kehidupan duniawi, sebagaimana dialami pada zaman sebelum Abad Pertengahan. Oleh karena itu, zaman ini disebut penemuan kembali kepribadian.

Ni collo Machiavelli (1469-1527) Dalam bukunya yang berjudul Il Principe  (Sang Raja, atau buku pelajaran untuk raja), dengan tegas Nicollo Machiavelli memisahkan antara asas kesusilaan dan asas

kenegaraan. Pemisahan kedua asas tersebut pernah dicoba oleh Aristoteles, akan tetapi pada akhirnya ajaran tentang negara dan Aristoteles itu berdasarkan asas kesusjlaan. Menurut Nicollo Machiavelli, jika kedua asas tensebut tidak dipisahkan, maka tidak hanya kepentingan orang terugikan, melainkan kepentingan negara terugikan pula. Mengenai hakikat negara, Machiavelli berpendapat bahwa hakikat/tujuan negara adalah terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketenteraman, yang semuanya itu, merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kemakmuran bersama bagi semua rakyat (rakyat Italia). Tujuan itu hanya dapat tercapai oleh pemerintahan seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa adanya negara itu adalah untuk kepentingan negara itu sendiri, maka seharusnya negara mengejar tujuan dan kepentingan sendiri dengan cara yang dianggapnya paling tepat, meski cara yang ditempuh itu adalah cara yang licik sekalipun. Secara singkat ajaran Machiavelli tersebut dikenal sebagai Machiavelisme yang terdiri atas: (1) pemikiran negara kekuasaan ( Machtsaatsgedachte ); (2) tujuan menghalalkan segala cara; (3) Real politik yaitu raja boleh mengabaikan sendi-sendi kesusilaan; (4) Staats raison  artinya negara di atas segala-galanya, dan (5) double moral   artinya raja harus bisa bermuka dua terkadang garang seperti singa, terkadang cerdik seperti kancil. Pandangan Machiavelli tersebut di abs muncul karena pengaruh keadaan negara kelahirannya, Italia, yang pada waktu itu sedang mengalami kekacauan dan perpecahan, sehingga ia menginginkan terbentuknya Zentral Gewalt   (sistern pemerintahan, sentral), agar keadaan di negara Italia dapat menjadi tenteram kembali.

Thomas Morus : (1478-1 535) Selang beberapa tahun kemudian sejak Nicollo Machiavelli menulis bukunya Il Principe, muncul Thomas Morus di Inggris pada tahun 1516 dengan bukunya beijudul De optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia , yaitu buku tentang susunan pemerintahan yang paling baik dan tentang pulau yang tidak dikenal, yang dinamakan negara antah berantah atau Utopia. Sebagai seorang yang ahli dalam bidang kesusastraan, tulisan Thomas Morus tersebut rnerupakan roman kenegaraan yang melukiskan suatu susunan negara khayalan, namun menggambarkan suatu susunan masyarakat yang sempurna. Roman tersebut ditulis sebagai kritikan terhadap ketidakadilan di Inggris waktu itu terhadap kaum feodal, kaum bangsawan, sekaligus merupakan gugatan terhadap keluarga raja Tudor yang memerintah Inggris untuk mencapai kekuasaan absolut. Buku Utopia terdiri atas dua bagian. Bagian pertama menceritakan keadaan di Inggris waktu itu antara lain bahwa rakyat mengalami banyak tekanan baik dan raja maupun dan para bangsawan. Akibat hal itu rakyat yang bekerja keras mengalami kesengsaraan dalam bidang ekonomi, kejahatan merajalela, dan merosotnya moral.