PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PUSKESMAS LABUHAN LOMBOK Alamat : Jln. Jurusan Lb. Lombok – Sambelia, Desa Lb. Lombok, Kec. Pringgabaya, Telp. (0376 ) 23395 Kode Pos 83655 email :
[email protected] KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LABUHAN LOMBOK Nomor : /PLL/III/2017 TENTANG INFORMED CONCENT DI PUSKESMAS LABUHAN LOMBOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSKESMAS LABUHAN LOMBOK Menimbang
: a.
b.
c.
d.
Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban yang timbul akibat hubungan terapetik, Puskesmas wajib melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan kesehatan pasien ; bahwa tindakan medik yang dilakukan dokter Puskesmas penuh dengan ketidakpastian dan hasilnyapun tidak dapat diperhitungkan secara matematik (pasti) ; bahwa hampir semua tindakan medik mengandung risiko / akibat ikutan yang tak menyenangkan sehingga pasien perlu diberitahu dan diminta persetujuannya ; bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam butir (3), dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Puskesmas Tentang Informed Consent ; Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ; PERMENKES RI Nomor 585 / Menkes / Per / IX / 1989 tentang Pesetujuan Tindak Medis ; Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Nomor : HK.00.06.3.5.1866.Tanggal 21 April 1999 tentang Pedoman Pesetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) ;
MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERLUNYA PEMBERIAN LAYANAN KLINIS Kesatu
INFORMED
CONSENT
PADA
: Pemberian Informed Consent untuk mengikuti tahapan layanan klinis sesuai pedoman pemberian Informed Consent (Terlampir).
Kedua
: Untuk tindakan medis atau pengobatan yang beresiko perlu diberikan Surat Persetujuan Tindakan Khusus
Ketiga
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan
Ditetapkandi Labuan Lombok Pada tanggal : KEPALA PUSKESMAS LABUHAN LOMBOK
MUHAMMAD RUSDI, Ssi
LAMPIRAN NOMOR TENTANG
: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LABUHAN LOMBOK : /SK/PLL/III /2017 : PEDOMAN PEMBERIAN INFORMED CONSENT
I. PENDAHULUAN 1. UMUM a.
Bahwa pada dasarnya masalah kesehatan seseorang (pasien) adalah tanggung jawab seorang (pasien) itu sendiri. Dengan demikian, sepanjang keadaan kesehatan tersebut tidak sampai mengganggu orang lain, maka keputusan untuk mengobati atau tidaknya masalah kesehatan yang dimaksud, sepenuhnya terpulang dan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
b.
Bahwa tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter untuk meningkatkan atau memulihkan kesehatan seseorang (pasien) merupakan suatu upaya yang tidak wajib diterima oleh seorang (pasien) yang bersangkutan. Karena sesungguhnya dalam pelayanan kedokteran, tidak seorangpun yang dapat memastikan keadaan hasil akhir dari diselenggarakannya pelayanan kedokteran tersebut (uncertainty result), dan karena itu tidak etis jika sifatnya jika penerimaannya dipaksakan. Jika seseorang karena satu dan lain hal, tidak dapat atau tidak bersedia menerima tindakan kedokteran yang ditawarkan, maka sepanjang penolakan tersebut tidak membahayakan orang lain, harus dihormati.
c.
Bahwa hasil dari tindakan kedokteran akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila terjalin kerjasama yang baik antara dokter dan pasien dapat saling mengisi dan melengkapi. Dalam rangka menjalin kerjasama yang baik ini perlu diadakan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian antara dokter dengan pasien. Pasien menyetujui (consent), atau menolak, adalah hak pribadinya,setelah dia mendapat informasi dari dokter terhadap hal-hal yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan pelayanan kedokteran yang diberikan kepadanya.
d.
Informed Consent terdiri dari kata Informed yang berarti telah mendapatkan Informasi dan Consent berarti persetujuan (ijin). Yang dimaksud dengan Informed Consent dalam profesi kedokteran adalah pernyataan setuju (consent) atau ijin dari seseorang (pasien) yang diberikan bebas, rasional, tanpa paksaan (voluntary) tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya sesudah mendapatkan informasi yang cukup tentang kedokteran yang dimaksud.
e.
Bahwa, untuk mengatur keserasian, keharmonisan, dan ketertiban hubungan dokter dengan pasien melalui pemberian Informed Consent harus ada pedoman sebagai acuan bagi seluruh personil Puskesmas.
2. DASAR Sebagai dasar ditetapkannya Panduan Pelaksanaan Informed Consent ini adalah ketentuan dalam bidang kesehatan yang menyangkut Informed Consent yaitu : a. Undang – Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan; b. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
c. d. e.
f.
Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 159b/Menkes/SK/PER/II/1998 tentang Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 749/a/Menkes/Per/IX/1989 tentang Rekam Medis / Medical Record; Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 585/Menkes/SK/VI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit. Keputusan Direktorat Jendral Pelayanan Medik nomor : HK.00.06.3.5.1866 tentang Pedoman Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medik.
3. TUJUAN Panduan ini bertujuan agar dijadikan acuan bagi seluruh Dokter dan pegawai Puskesmas Labuhan Lombok dalam melaksanakan ketentuan tentang Informed Consent. 4. PENGERTIAN a) Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent), adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. b) Tindakan medik, adalah tindakan yang bersifat preventif, diagnostik terapeutik ataupun rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. c) Tindakan Invasif, adalah tindakan medik langsung yang dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien. d) Tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu , dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan. e) Pasien, adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas baik dalam keadaan sehat maupun sakit. f) Dokter, adalah dokter umum / dokter spesialis dan dokter gigi / dokter gigi spesialis yang bekerja di Puskemas. g) Ayah yaitu Ayah kandung dan termasuk ayah angkat yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan hukum adat istiadat h) Ibu yaitu ibu kandung dan termasuk ibu angkat yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan hukum adat istiadat i) Suami yaitu seorang laki-laki yang dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. j) Istri yaitu seorang perempuan yang dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila yang bersangkutan memiliki lebih dari 1 (satu) istri persetujuan/ penolakan dapat dilakukan oleh salah satu dari mereka. k) Wali, adalah orang yang menurut hukum menggantikan orang lain yang belum dewasa untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum, atau orang yang menurut hukum menggantikan kedudukan orang tua. l) Induk semang, adalah orang yang berkewajiban untuk mangawasi serta ikut bertangung jawab terhadap pribadi orang lain, seperti pemimpin asrama dari anak perantauan atau kepala rumah tangga dari seorang pembantu rumah tangga yang belum dewasa.
m) Gangguan Mental, adalah sekelompok gejala psikologis atau perilaku yang secara klinis menimbulkan penderitaan dan gangguan dalam fungsi kehidupan seseorang, mencakup Gangguan Mental Berat, Retardasi Mental Sedang, Retardasi Mental Berat, Dementia Senilis. n) Pasien Gawat Darurat, adalah pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya. II. PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT)
Dalam menetapkan dan melaksanakan Informed Consent harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Memperoleh Informasi dan penjelasan merupakan hak pasien dan sebaliknya memberikan informasi dan penjelasan adalah kewajiban dokter. 2. Pelaksanaan Informed Consent dianggap benar jika memenuhi persyaratan dibawah ini : a) Persetujuan atau Penolakan Tindakan Medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik (The Consent must be for what will be actually performied) b) Persetujuan atau Penolakan Tindakan / Medis diberikan tanpa paksaan (Voluntary) c) Persetujuan atau Penolakan Tindakan Medis diberikan oleh seseorang (pasien) yang sehat mental dan yang memang berhak memberikannya dari segi hukum d) Persetujuan dan Penolakan Tindakan Medis diberikan setelah diberikan cukup (adekuat) informasi dan Penjelasan yang diberikan. 3.
Informasi dan Penjelasan dianggap cukup (adekuat) jika paling sedikit enam hal pokok dibawah ini disampaikan dalam memberikan informasi dan penjelasan, yaitu : a) Informasi alasan perlunya dilakukan tindakan medik (diagnosis penyakit) b) Informasi manfaat yang diharapkan dari tindakan medik yang direncanakan c) Informasi resiko atau akibat pasti jika tindakan medik yang direncanakan tidak dilakukan d) Informasi dan penjelasan tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medik yang dilakukan (purpose of medical procedure) e) Informasi dan penjelasan tentang tata cara tindakan medik yang akan dilakukan (contemplated medical procedure) f) Informasi dan penjelasan tentang resiko (risk inherent in such medical procedures) dan komplikasi yang mungkin terjadi g) Informasi akibat ikutan yang biasanya terjadi sesudah tindakan medik h) Informasi dan penjelasan tentang alternative tindakan medis lainnya yang tersedia dan resikonya masing – masing (alternative medical procedures and risk) i) Informasi dan penjelasan tentang prognosis penyakit apabila tindakan medis tersebut dilakukan (prognosisi withand without medical procedures) j) Informasi tentang diagnosis
4.
Kewajiban memberikan informasi dan penjelasan. Dokter yang akan melakukan tindakan medik mempunyai tanggung jawab utama memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan. Apabila berhalangan, informasi dan penjelasan yang harus diberikan dapat diwakilkan kepada Dokter lain dengan kompetensi yang sama sepengetahuan dokter yang bersangkutan. Bila terjadi kesalahan dalam memberikan informasi tanggung jawab berada ditangan dokter yang memberikan delegasi.
5.
Pihak yang berhak menyatakan persetujuan. a) Pasien sendiri, yaitu apabila telah berumur 21 tahun atau telah menikah. b) Bagi Pasien dibawah umur 21 tahun, persetujuan (informed consent) atau Penolakan Tindakan Medis diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut : Ayah/ Ibu Kandung Saudara – saudara kandung c) Bagi pasien dibawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya berhalangan hadir, persetujuan (Informed Consent) atau Penolakan Tindakan medis diberikan oleh mereka menurut hak sebagai berikut : Ayah/Ibu Adopsi Saudara – saudara Kandung Induk Semang d) Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, persetujuan (Informed Consent) atau penolakan penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut hak sebagai berikut: Ayah/Ibu kandung Wali yang sah Saudara – Saudara Kandung e) Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampunan (curatelle) Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan menurut hal tersebut. Wali Curator f) Bagi Pasien dewasa yang telah menikah/ orang tua, persetujuan atau penolakan tindakan medik diberikan pleh mereka menurut urutan hal tersebut. Suami/ Istri Ayah/ Ibu Kandung Anak- anak Kandung Saudara – saudara Kandung
6.
Cara menyatakan persetujuan Cara pasien menyatakan persetujuan dapat dilakukan secara terucap (oral consent), tersurat (written consent), atau tersirat (implied consent). Persetujuan secara tertulis mutlak diperlukan pada tindakan medis yang mengandung resiko tinggi, sedangkan persetujuan secara lisan diperlukan pada tindakan medis yang tidak mengandung risiko tinggi, namun apapun juga semua tindakan medis yang akan di berikan harus di tulis dalam berkas rekam medis.
7.
Perluasan tindakan medis selain tindakan medis yang telah disetujui tidak dibenarkan dilakukan dengan alasan apapun juga, kecuali apabila perluasan tindakan medis tersebut terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.
8.
9.
Jika tindakan medik yang akan direncanakan mengandung risiko tinggi maka sebaiknya persetujuan diberikan secara tersurat, dengan cara menandatangani atau membubuhkan cap ibu jari tangan kiri pada formulir yang disediakan.Jenis tindakan medik yang membutuhkan Informed Consent di susun oleh komite medik dan kemudian di tetapkan oleh pimpinan Puskesmas. Sebelum ditandatangani atau dibubuhkan cap ibu jari tangan kiri, formulir tersebut sudah diisi lengkap oleh Dokter yang akan melakukan tindakan medik atau oleh tenaga medik lain yang diberi delegasi, untuk kemudian yang bersangkutan dipersilahkan membacanya, atau jika dipandang perlu dibacakan dihadapannya.
10. Pada kasus gawat darurat,jika orang yang berhak memberikan memberikan persetujuan menolak menerima informasi dan kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan dokter maka orang tersebut dianggap telah menyetujui kebijakan medik apapun yang akan dilakukan dokter, dan mesti di jelaskan dalam berkas rekam medis. 11. Apabila yang bersangkutan, sesudah menerima informasi, menolak untuk memberikan persetujuannya maka ia harus menandatangani surat pernyataan penolakan. 12. Jika pasien belum dewasa atau tidak sehat akalnya maka yang berhak memberikan atau menolak memberikan persetujuan tindakan medik adalah orang tua, keluarga, wali atau kuratornya. 13. Pelaksanaan Informed consent untuk tindakan medis tertentu, misalnya tubektomi atau vasektomi yang berkaitan dengan program keluarga berencana , harus merujuk pada ketentuan lain melalui konsultasi dengan perhimpunan profesi yang terkait. 14. Persetujuan yang sudah diberikan dapat ditarik kembali (dicabut) setiap saat, kecuali tindakan medik yang direncanakan sudah sampai pada tahapan pelaksanaan yang tidak mungkin lagi dibatalkan 15. Dalam hal persetujuan tindakan medik diberikan keluarga maka yang berhak menarik kembali (mencabut) adalah anggota keluarga tersebut atau anggota keluarga lainnya yang kedudukan hukumnya lebih berhak sebagai wali. 16. Penarikan kembali (pencabutan) persetujuan tindakan medik harus diberikan secara tertulis dengan menandatangani format yang disediakan 17. Semua hal – hal yang sifatnya luar biasa dalam proses mendapatkan persetujuan tindakan medik harus dicatat dalam rekam medik. 18. Seluruh dokumen mengenai persetujuan tindakan medik harus disimpan bersamasama rekam medik. 19. Demi kepentingan pasien, Informed Consent tidak diperlukan bagi pasien gawat darurat dalam keadaan tidak sadar dan tidak didampingi oleh keluarga pasien yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis.
20. Format isian Tindakan Medik (Informed Consent) atau penolakan Tindakan Medik, menngunakan formulir dengan ketentuan sebagai berikut : a) Diketahui dan ditandatangani oleh dua orang saksi. Perawat bertindak sebagai salah satu saksi b) Formulir asli harus disimpan dalam berkas rekam medis pasien c) Formulir harus sudah mulai diisi dan ditandatangani 24 jam sebelum tindakan medis d) Dokter harus ikut membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa telah memberikan informasi dan penjelasan secukupnya e) Sebagai tanda tangan, pasien atau keluarganya yang buta huruf harus membubuhkan cap jempol jari kanan III. PENUTUP Dengan ditetapkannya Paduan Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medik (informed Consent) ini maka setiap personil Puskesmas agar melaksanakan ketentuan tentang Informed Consent sebaik - baiknya.
