s
SURAT KEPUTUSAN PERATURAN RUMAH SAKIT MITRA MIDIKA No: /SK DIR /RSMM/X/2015 Tentang INFORMED CONSENT MENIMBANG: 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban yang timbul akibat hubungan terapetik, RS wajib melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan kesehatan pasien. 2. Bahwa tindakan medik yang dilakukan dokter RS penuh dengan ketidakpastian dan hasilnyapun tidak dapat diperhitungkan secara matematik (pasti). 3. Bahwa hampir semua tindakan medik mengandung risiko / akibat ikutan yang tak menyenangkan sehingga pasien perlu diberitahu dan diminta persetujuannya. 4. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam butir (3), dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rumah Sakit Tentang Informed Consent. MENGINGAT: 1. UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. 2. UU Hukum Perdata, Republik Indonesia. 3. UU No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 4. UU No. 8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 5. PP No. 32 Th 1996 Tentang Tenaga Kesehatan. 6. Permenkes RI No. 585 / Men Kes / Per / IX / 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik. 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. HK. 00.06.3.5. 1866. Tanggal 21 April 1999 Tentang Informed Consent. 8. Surat Edaran Dirjen Yanmed Depkes RI. No: YM. 02. 04. 3. 5. 2504. Tg. 10 Juni 1997 Tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit. 9. Kode Etik Kedokteran Indonesia
MEMUTUSKAN MENETAPKAN: PERATURAN RS.MITRA MEDIKA TENTANG INFORMED CONSENT. Pasal 1 Setiap tindakan medik, baik diagnostik ataupun terapetik, yang akan dilakukan harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari orang yang menurut hukum memiliki hak untuk memberikan persetujuannya, kecuali pasien dalam keadaan emergensi. Pasal 2 Persetujuan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) harus diberikan secara tegas dan jelas, dalam keadaan sadar, bebas dan tanpa unsur paksaan. Pasal 3 Sebelum memberikan persetujuannya, kepada orang yang berhak harus diberikan informasi secukupnya mengenai tindakan medik yang akan dilakukan agar dapat dijadikan dasar bagi penentuan sikap terhadap tindakan medik yang akan dilakukan, kecuali yang bersangkutan
dengan secara jelas dan tegas menolak menerima informasi (pasien dengan “Don’t tell me, doctor” syndrome). Pasal 4 Informasi diberikan secara lisan (agar dapat terjadi komunikasi dua arah), meliputi: a. Alasan perlunya dilakukan tindakan medik. b. Manfaat yang diharapkan dari tindakan medik tersebut. c. Risiko yang mungkin terjadi. d. Akibat ikutan yang selalu menyertai tindakan medik. e. Ada tidaknya tindakan medik alternatif. f. Risiko yang dapat terjadi jika menolak tindakan medik. Pasal 5 Kewajiban memberikan informasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab dokter yang hendak melakukan tindakan medik. Pasal 6 Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) tidak dapat didelegasikan kepada dokter lain, perawat atau bidan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pasal 7 Sesudah diberikan informasi, yang bersangkutan dapat menyampaikan persetujuannya secara terucap (oral consent), tersurat (written consent) atau tersirat (implied consent). Pasal 8 Jika tindakan medik yang direncanakan mengandung risiko tinggi (operasi atau tindakan invasif lainnya) maka persetujuan harus diberikan secara tersurat dengan cara menandatangani atau membubuhkan cap ibu jari tangan kiri pada formulir informed consent yang disediakan. Pasal 9 Sebelum ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari tangan kiri, formulir tersebut harus sudah diisi lengkap oleh dokter yang akan melakukan tindakan medik atau oleh tenaga medik lain yang diberi delegasi, untuk kemudian yang bersangkutan dipersilahkan membacanya, atau jika dipandang perlu dibacakan di hadapannya. Pasal 10 Jika orang yang berhak memberikan persetujuan menolak menerima informasi (“Don’t tell me, doctor” syndome) dan menyerahkan sepenuhnya kepada dokter maka orang tersebut dianggap telah menyetujui kebijakan medik yang akan dilakukan dokter. Pasal 11 Apabila yang bersangkutan sesudah menerima informasi, menolak memberikan persetujuannya maka ia perlu menandatangani surat pernyataan penolakan. Pasal 12 Jika pasien belum dewasa atau tidak sehat akalnya maka yang berhak memberikan atau menolak memberikan persetujuan tindakan medik adalah orang tua, keluarga, wali atau kuratornya. Pasal 13 Bagi pasien yang sudah menikah maka suami atau isteri dari pasien tersebut tidak diikutsertakan menandatangani persetujuan, kecuali unt tindakan non-terapetik berimbas kpd mereka sebagai suami-isteri dan bersifat irreversibel. Pasal 14
Persetujuan tindakan medik yang sudah diberikan dapat ditarik kembali (dicabut) setiap saat, kecuali tindakan medik yang direncanakan sudah sampai pada tahapan pelaksanaan yang tidak mungkin lagi untuk dibatalkan. Pasal 15 Dalam hal persetujuan diberikan oleh keluarga maka yang berhak menarik kembali (mencabut) adalah anggota keluarga tersebut atau anggota keluarga lain yang kedudukan hukumnya lebih berhak untuk bertindak sebagai wali. Pasal 16 Penarikan kembali (pencabutan) persetujuan tindakan dengan cara menandatangani formulir yang disediakan.
medis harus diberikan secara tertulis
Pasal 17 Semua hal-hal yang sifatnya luar biasa dalam proses mendapatkan persetujuan tindakan medik harus dicatat dalam rekam medik.
Pasal 18 Seluruh dokumen mengenai persetujuan tindakan medik harus disimpan bersama-sama rekam medik pasien. Ditetapkan di :Bekasi Tanggal : 9 April 2008
Dr. I.Made G.A Wirawan Direktur RS.Mitra Medika
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MITRA MEDIKA NO : 051/SK- DIR/ RSMM/ XII/2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS RUMAH SAKIT UMUM MITRA MEDIKA Menimbang
:
a.
Bahwa rumah sakit harus menyelenggarakan rekam medis yang merupakan bukti tentang proses pelayanan medis kepada pasien.
b. Bahwa rekam medis harus memuat informasi yang cukup akurat tentang perjalanan penyakit, proses pengobatan dan tindakan medis serta dokumentasi hasil pelayanan.
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RS.Mitra Medika Mengingat
:
1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 983/Men.Kes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 436/Men.Kes/SK/VI/1993 tanggal 3 Juni 1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit.
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 749a/Men.Kes/PER/VII/1998 tentang Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. Revisi I Tahun 1997.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Pertama
:
Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Bunda Margonda tahun 2009, yang terdiri dari : a. Buku I : Pengorganisasian Rekam Medis RS.Mitra Medika b. Buku II : Pedoman Pelayanan Rekam Medis RS.Mitra Medika - Petunjuk Teknis Pengisian Formulir Rekam Medis - Contoh Formulir Rekam Medis c. Buku III : Standar Prosedur Rekam Medis
Ketiga
:
Memberlakukan Buku Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi I tahun 1997, Departemen Kesehatan RI, Dir. Jen. Yan.Medik
Keempat
:
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya. ` Ditetapkan di :Bekasi Tanggal : 01 Des 2015
Dr. I.Made G.A Wirawan Direktur RS.Mitra Medika
Nomor :DAN Tentang TUGAS MOTTO RS _________________________ dalam mutu pelayanan rangka peningkatan rumah Sakit maka menetapkan misi khusus, visi, tugas dan motto Mengingat RS :. RIRS Nomor :.Izin ………………..tentang Penyelenggaraan RS Kesehatan Kota nomor 001……………..tentang operasional ijin berlakunya RS Standar Medik Menteri Kesehatan RI :bagi Tanggal tentang 8 Penerapan Desember Standar Pelayanan Medik Pelayanan Administrasi dan MEMUTUSKAN Manajemen Menetapkan :misi, 1. Visi yang pelayanan mengutamakan kesehatan terbaik seluruh lapisan sekitarnya” masyarakat 2. kuratif, promotif, preventif, dan rehabilitatif seluruh lapisan masyarakat sekitarnya, dan manusia, peningkatan karyawan. kesejahteraan 3. Misi Khusus Swasta 4. Tugas andalan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil mengutamakan penyembuhan dan upaya pemulihan serasi dengan dan upa terpadu SURAT KEPUTUSAN :DAN Tentang TUGAS MOTTO RS _________________________ dalam mutu pelayanan rangka peningkatan rumah Sakit maka menetapkan misi khusus, visi, tugas dan motto Mengingat RS :. RIRS Nomor :.Izin ………………..tentang Penyelenggaraan RS Kesehatan Kota nomor 001……………..tentang operasional ijin berlakunya RS Standar Medik Menteri Kesehatan RI Nomor :bagi Tanggal tentang 8 Penerapan Desember Standar Pelayanan Medik Pelayanan Administrasi dan MEMUTUSKAN Manajemen Menetapkan :misi, 1. Visi yang pelayanan mengutamakan kesehatan terbaik seluruh sekitarnya” lapisan masyarakat 2. Misi seluruh lapisan masyarakat sekitarnya, dan manusia, peningkatan karyawan. kesejahteraan 3. Khusus Swasta 4. Tugas andalan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil mengutamakan penyembuhan dan upaya pemulihan serasi dengan dan upa terpadu kuratif, promotif, preventif, dan rehabilitatif SURAT KEPUTUSAN
