Kendal, 13 Maret 2018 Kepada Yth, : 1. Para Staf Ahli Bupati Kendal Kendal 2. Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal 4. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal 5. Camat se- Kabupaten Kendal dimasing-masing tempat SURAT EDARAN NOMOR : 800/ 0284 /BKPP TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL Dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka untuk pelaksanaannya perlu diberikan petunjuk teknis pemberian Tambahan Penghasilan (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai berikut : A. DASAR 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ne geri Nomor N omor 13 Tahun T ahun 2006 tentang tenta ng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 060/110/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis bagi Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam pengajuan TPP. 2. Surat Edaran Edar an ini bertujuan bertu juan untuk memberikan memberika n kemudahan, keseragaman kesera gaman dan kepastian pelaksanaan Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal agar berjalan secara efektif dan efisien. C. PENGERTIAN PENGERTIAN 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bupati Kendal.
2
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Pegawai Negeri Sipil Si pil yang selanjutnya sel anjutnya disingkat disi ngkat PNS yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pemerintahan,, termasuk termasuk Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil. Sipil. 6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, dan pertimbangan obyektif lainnya serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 7. Hari adalah hari kerja. D. SASARAN SASARA N TPP 1. PNS yang berhak menerima TPP adalah sebagai berikut : a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah; b. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan/ diperbantukan/dipek erjakan/ ditugaskan secara penuh di luar instansi Pemerintah Daerah; dan c. PNS instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di instansi Pemerintah Daerah. 2. PNS yang tidak berhak menerima TPP adalah sebagai berikut : a. PNS yang mengambil masa persiapan persiapa n pensiun/bebas tugas; b. PNS yang berstatus penerima uang tunggu; c.
PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib;
d. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana; e. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar; f.
PNS yang Panwaslu;
menjadi
Pejabat
Negara/Anggota
KPU/Anggota
Bawaslu/
g. PNS yang menjalani menjalani cuti besar 1 (satu) bulan bulan penuh; h. PNS yang menjalani menjalani cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya; i.
PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
j.
PNS yang diberhentik diberhentikan an sementara; sementara;
k.
PNS yang diberhentikan diberhenti kan dari jabatan organik;
l.
PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama selama 15 (lima (li ma belas) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
m. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS; n. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya; o. PNS yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;dan p. Calon PNS guru dan PNS guru serta pelaksana guru, termasuk pejabat fungsional Pengawas yang sudah mendapatkan sertifikasi. E. BESARAN TPP 1. TPP diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. 2. Besaran TPP ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kendal Nomor : 060/110/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
3
F. KOMPONEN TPP 1. TPP Statis a. TPP Statis sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP dengan indikator Kehadiran dan Kedisiplinan. b. Capaian TPP Statis : 1) Pemotongan untuk keterlambatan dan/atau pulang awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, diatur sebagai berikut : Kekurangan Jam Kerja dalam 1 (satu) bulan
% pemoto ngan
< 3 jam
( 179 menit)
0%
≥ 3 jam
(180 menit) - < 6 jam
(360 menit)
3%
≥ 6 jam
(360 menit) - < 10 jam (600 menit)
4%
≥ 10 jam (600 menit) - < 16 jam ( 960 menit)
5%
≥ 16 jam (960 menit ) - < 21 jam (1260 menit)
6%
≥ 21 jam (1260 menit) - < 31 jam ( 1860 menit)
8%
2) Pemotongan 1% (satu persen) per hari untuk Pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti tahunan, surat cuti karena alasan penting, surat cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dan yang lupa melakukan presensi masuk ( in) atau pulang (out). 3) Pemotongan 2% (dua persen) per hari untuk pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti besar kurang dari 1 (satu) bulan penuh. 4) Pemotongan 4% (empat persen) per hari untuk pegawai yang tidak masuk kerja karena memperoleh dispensasi di luar tugas dan fungsi (atlet, wasit, juri, tim official dan lainnya). 5) Pemotongan 5% (lima persen) per hari untuk Pegawai yang lupa melakukan presensi masuk (in) dan pulang (out) dengan melampirkan surat keterangan yang sah dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana form lampiran I Surat Edaran ini. 6) Pemotongan 10% (sepuluh persen) per hari untuk pegawai yang tidak masuk kerja tanpa surat keterangan yang sah dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
c.
dikecualikan dari pengurangan TPP Statis apabila : 1) Cuti sakit kurang dari 15 (lima belas) hari; 2) Cuti melahirkan anak untuk persalinan anak pertama dan kedua sejak menjadi PNS; 3) Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan teknis (bimtek); 4) Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan perintah serta tugas kedinasan; 5) Mengikuti/mendampingi Bupati dalam kegiatan antara lain dan tidak terbatas pada jalan sehat, kerja bakti dan subuh keliling, dengan ketentuan sebagai berikut : a) kegiatan yang dilaksanakan sebelum jam kerja sampai setelah jam kerja dibebaskan dari kewajiban presensi in dan out; b) kegiatan yang dilaksanakan sebelum jam kerja dan selesai dalam jam kerja diwajibkan presensi out; c) kegiatan yang dilaksanakan pada jam kerja dan selesai setelah jam kerja diwajibkan presensi in. 6) Menjalani cuti bersama.
d. pengurangan penerimaan TPP statis setinggi tingginya 40% (empat puluh persen).
4
2. TPP Dinamis a. TPP Dinamis sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP dengan indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan, Capaian Kinerja Keuangan, Capaian Pendapatan Daerah dan Capaian Pelayanan Publik. b. Capaian TPP Dinamis diatur sebagai berikut : 1) Perolehan TPP Dinamis diukur berdasarkan indikator : a) capaian kinerja program/kegiatan; b) capaian kinerja keuangan; c) capaian pendapatan daerah; dan d) pelayanan publik. 2) Capaian kinerja program/kegiatan, capaian kinerja keuangan dan capaian pendapatan daerah yang direncanakan, dituangkan dalam jadwal penyerapan anggaran/pelaksanaan kegiatan metode Kurva S. 3) Capaian pelayanan publik dituangkan dalam kuesioner yang disiapkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal. 4) PNS yang diwajibkan menyusun jadwal penyerapan anggaran/pelaksanaan kegiatan metode Kurva S adalah : a) Pejabat pimpinan tinggi, untuk : (1) capaian kinerja program/kegiatan; (2) capaian kinerja keuangan;dan (3) capaian pendapatan daerah. b) Pejabat administrator dan pejabat pengawas untuk : (1) capaian kinerja program/kegiatan; dan (2) capaian kinerja keuangan. 5) Staf Ahli Bupati menyusun kajian/telaahan kepada Bupati Kendal paling sedikit 36 kajian/telaahan setiap tahun yang dirinci paling sedikit 2 kajian/telaahan setiap bulan sebagaimana form lampiran II dan form lampiran III Surat Edaran ini. 6) Inspektur Pembantu menyusun rencana obyek pemeriksaan (obrik) yang telah ditetapkan paling sedikit 24 obrik dengan bobot 20% untuk Program Kerja Audit (PKA), 20% untuk Kertas Kerja Audit (KKA), 30% untuk Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan 30% untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana form lampiran IV dan form lampiran V Surat Edaran ini . 7) Pejabat Pengawas yang tidak mengelola anggaran mengikuti capaian kinerja jabatan atasan langsungnya. Khusus Pejabat Pengawas di lingkungan kelurahan mengikuti capaian kinerja Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK). 8) Pejabat Fungsional berdasarkan capaian angka kredit jenjang jabatannya dalam waktu 1 (satu) tahun yang dirinci dalam setiap bulan dan bagi yang telah menduduki jabatan dan pangkat tertinggi, wajib mengumpulkan angka kredit setiap tahunnya sesuai jenjang jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan sebagaimana form lampiran VI dan form lampiran VII Surat Edaran ini. 9) Pelaksana mengikuti capaian kinerja jabatan atasan langsungnya. c. Pengukuran Capaian TPP Dinamis 1) Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Capaian Kinerja Keuangan yang telah dituangkan dalam jadwal penyerapan anggaran/pelaksanaan kegiatan metode Kurva S bagi Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator, penilaiannya diukur berdasarkan realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuktikan dengan surat keterangan/pernyataan dari Bendahara Pengeluaran masing-masing OPD dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
5
2) Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Capaian Kinerja Keuangan yang telah dituangkan dalam jadwal penyerapan anggaran/ pelaksanaan kegiatan metode Kurva S bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, penilaiannya diukur berdasarkan realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disahkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang datanya berasal dari laporan SPJ fungsional pada aplikasi SIMDA. 3) Capaian Kinerja Pendapatan Daerah yang telah dituangkan dalam jadwal penyerapan anggaran/ pelaksanaan kegiatan metode Kurva S bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, penilaiannya diukur berdasarkan realisasi capaian pendapatan masing-masing OPD pengelola pendapatan daerah yang datanya berasal dari laporan SPJ pendapatan fungsional pada Aplikasi SIMDA. 4) Capaian kinerja pelayanan publik bagi OPD yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan publik, penilaiannya diukur menggunakan indikator hasil kinerja pelayanan, akurasi data hasil pelayanan, mekanisme pelayanan dan pengaduan terhadap hasil pelayanan sebagaimana form lampiran VIII Surat Edaran ini dengan kategori : a) sangat baik, diberikan nilai antara 88,31-100; b) baik, diberikan nilai antara 76,61 – 88,30; c) kurang baik, diberikan nilai antara 65,00 – 76,60; dan d) tidak baik, diberikan nilai antara 25,00 – 64,99. 5) Dalam hal capaian TPP Dinamis pada OPD meliputi indikator capaian kinerja program/kegiatan, capaian kinerja keuangan, capaian kinerja pendapatan daerah, dan pelayanan publik, maka masing-masing indikator diberikan bobot 7,5% (tujuh koma lima persen). 6) Dalam hal capaian TPP Dinamis pada OPD meliputi indikator capaian kinerja program/kegiatan, capaian kinerja keuangan dan pelayanan publik, maka masing-masing indikator diberikan bobot 10% (sepuluh persen). 7) Dalam hal capaian TPP Dinamis pada OPD meliputi indikator capaian kinerja program/kegiatan dan capaian kinerja keuangan, maka masingmasing indikator diberikan bobot 15% (lima belas persen). 8) Kinerja capaian TPP Dinamis merupakan kinerja PNS sesuai tugas atau jabatannya secara berjenjang mulai dari jabatan pengawas, jabatan administrator sampai dengan jabatan pimpinan tinggi perangkat daerah. 9) Dalam hal pejabat pengawas, pejabat administrator dan pejabat pimpinan tinggi berhalangan tetap/sementara dan jabatan tersebut dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, maka capaian TPP Dinamis Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tersebut merupakan Capaian TPP Dinamis jabatan. 10) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan yang kosong atau berhalangan, maka capaian TPP Dinamis Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tersebut diberikan sesuai jabatan definitifnya. 11) Dalam hal pejabat pengawas, pejabat administrator dan pejabat pimpinan tinggi berhalangan tetap/sementara dan jabatan tersebut belum ditunjuk Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, maka capaian TPP Dinamis jabatan tersebut diperhitungkan sesuai dengan capaian yang diperoleh. 12) Perolehan TPP dinamis ditetapkan dengan prosentase berdasarkan kriteria sebagai berikut : a) 100% apabila mencapai nilai 80 ke atas; b) 90% apabila mencapai nilai 70 – 79,99; c) 80% apabila mencapai nilai 60 – 69,99; dan d) 70% apabila mencapai nilai 59 ke bawah. 13) Verifikasi dan validasi pengukuran Capaian TPP Dinamis diatur sebagai berikut :
6
a) Capaian kinerja program/kegiatan dan capaian kinerja keuangan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi oleh Bagian Administrasi Pembangunan atau Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kendal. b) Capaian kinerja program/kegiatan dan capaian kinerja keuangan bagi Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing. c) Capaian kinerja program/kegiatan dan capaian kinerja keuangan khusus Pejabat Pengawas di lingkungan Sekretariat Daerah oleh Kepala Bagian dan Capaian kinerja program/kegiatan dan capaian kinerja keuangan khusus Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah oleh Asisten yang membidangi. d) Capaian kinerja pendapatan daerah oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal. e) Capaian kinerja pelayanan publik oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal. 14) Bentuk pengesahan dari capaian TPP dinamis berupa stempel validasi yang ditandatangani. 15) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal melakukan verifikasi dan validasi terhadap OPD : a. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; e. Dinas Perhubungan; f. Dinas Lingkungan Hidup; g. Dinas Tenaga Kerja; h. Dinas Kesehatan; i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; j. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata; k. Dinas Sosial; l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan o. UPTD Puskesmas. 16) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal melakukan verifikasi dan validasi terhadap OPD : a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; b. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; c. Bagian Umum Sekretariat Daerah; d. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; e. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah; f. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah g. Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah; h. Inspektorat; i. Badan Keuangan Daerah; j. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pelatihan; k. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; l. Sekretariat DPRD; m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
7
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; p. Dinas Pertanian dan Pangan; q. Dinas Kelautan dan Perikanan; r. Dinas Perdagangan; s. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; u. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; v. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan w. Kecamatan. 17) OPD yang mengelola pendapatan daerah adalah : a. Badan Keuangan Daerah; b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; c. Dinas Kesehatan; d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; e. Dinas Lingkungan Hidup; f. Dinas Perhubungan; g. Dinas Komunikasi dan Informatika; h.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
i. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata; j. Dinas Kelautan dan Perikanan; k. Dinas Pertanian dan Pangan; l. Dinas Perdagangan; m. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah; n. UPTD Puskesmas. 18) OPD yang tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan publik adalah : a. Badan Keuangan Daerah; b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; c. Dinas Kesehatan; d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; e. Dinas Tenaga Kerja; f. Dinas Pertanian dan Pangan; g. Dinas Lingkungan Hidup; h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; i. Dinas Perhubungan; j. Dinas Perdagangan; k. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; l. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM; m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; n. Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata; o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; p. Dinas Komunikasi dan Informatika; q. Dinas Kelautan dan Perikanan; r. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; s. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; t. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
8
u. Kecamatan dan Kelurahan; dan v. UPTD Puskesmas. G. PENGHITUNGAN PEROLEHAN TPP 1. Penghitungan perolehan TPP Statis adalah 70% (tujuh puluh persen) dari Besaran TPP dikurangi faktor pengurang ketidakhadiran dan/atau ketidakdisplinan PNS dengan rumus penghitungan : TPP Statis = (70% X Besaran TPP) – Σ % Faktor Pengurang Ketidakhadiran dan/atau Ketidakdisiplinan 2. Penghitungan perolehan TPP Dinamis adalah 30% (tiga puluh persen) dari Besaran TPP dikalikan indikator dinamis dengan rumus penghitungan : TPP Dinamis = (30% X Besaran TPP) X (capaian kinerja program/kegiatan + capaian kinerja keuangan + capaian pendapatan daerah + capaian pelayanan publik) 3. Penghitungan TPP Akhir dilakukan dengan cara menjumlahkan TPP Statis dan TPP Dinamis selanjutnya dikalikan prosentase hukuman disiplin dengan rumus penghitungan : TPP Akhir = (TPP Statis + TPP Dinamis) x Prosentase Hukuman Disiplin 4. Perolehan TPP akhir bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, pembayaran TPP diperhitungkan sebagai berikut : a. dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan. b. dibayarkan 60% (enam puluh persen) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang. c. dibayarkan 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. 5. TPP akhir yang diberikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah PNS yang bersangkutan menandatangani berita acara penerimaan keputusan hukuman disiplin. 6. Dalam hal pegawai yang bersangkutan tidak menandatangani berita acara penerimaan keputusan hukuman disiplin dan akan mengajukan upaya hukum, TPP PNS yang bersangkutan tetap diberikan sebelum hukuman disiplin tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan berpedoman pada huruf F angka 4. 7. Dalam hal upaya hukum diterima/dikabulkan maka kekurangan TPP yang telah dibayarkan tidak diberikan. 8. PNS yang mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Kendal, TPP diberikan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas. 9. PNS yang mengalami mutasi jabatan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan TPP sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan; 10. PNS yang mengalami mutasi jabatan setelah tanggal 10, maka diberikan TPP sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya. 11. Calon PNS diberikan TPP pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas . 12. Dalam hal cuti melahirkan anak ke 3 dan seterusnya sejak menjadi PNS dilaksanakan sebelum tanggal 16, maka pada bulan pertama saat menjalani cuti TPP tidak diberikan dan dalam hal cuti melahirkan tersebut selesai menjalani cuti sebelum tanggal 16, maka pada bulan yang bersangkutan mulai masuk kerja, TPP diberikan. 13. Dalam hal cuti melahirkan anak ke 3 dan seterusnya sejak menjadi PNS dilaksanakan setelah tanggal 15, maka pada bulan pertama saat menjalani cuti TPP diberikan dan dalam hal cuti melahirkan tersebut selesai menjalani cuti setelah tanggal 15, maka pada bulan yang bersangkutan mulai masuk kerja, TPP tidak diberikan.
9
14. Dalam hal cuti melahirkan anak ke 3 dan seterusnya sejak menjadi PNS dilaksanakan sebelum tanggal 16, maka pada bulan pertama saat menjalani cuti TPP tidak diberikan dan dalam hal cuti melahirkan tersebut selesai menjalani cuti setelah tanggal 15, maka pada bulan yang bersangkutan mulai masuk kerja, TPP tidak diberikan. 15. Dalam hal cuti melahirkan anak ke 3 dan seterusnya sejak menjadi PNS dilaksanakan setelah tanggal 15, maka pada bulan pertama saat menjalani cuti TPP diberikan dan dalam hal cuti melahirkan tersebut selesai menjalani cuti sebelum tanggal 16, maka pada bulan yang bersangkutan mulai masuk kerja, TPP diberikan. E. PENGGUNAAN MESIN PRESENSI ELEKTRONIK 1. Kewajiban PNS a. Setiap PNS wajib melakukan presensi menggunakan elektronik dengan ketentuan :
mesin presensi
1) OPD yang melaksanakan 5 ( lima ) hari kerja dimulai pada jam 06.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. 2) OPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, dimulai pada jam 06.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB. 3) PNS yang melaksanakan tugas khusus diatur sebagai berikut : a) petugas kebersihan : (1) Hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pada jam 04.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB; (2) Hari Jum’at dimulai pada jam 04.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB; (3) Hari Sabtu dan Minggu dimulai pada jam 04.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB. b) petugas lalu lintas presensi masuk ( in) dimulai pada jam 05.00 WIB. c) Petugas kesehatan dan petugas keamanan disesuaikan dengan jadwal giliran tugas (shift) OPD. 4) Khusus bulan Ramadhan, penggunaan mesin presensi disesuaikan dengan pengaturan jam kerja yang berlak u.
elektronik
b. Penggunaan presensi secara manual diperuntukkan bagi : 1) ajudan dan pengemudi kendaraan Bupati/Wakil Bupati; 2) pegawai yang ditugaskan di Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati; 3) pegawai lainnya yang penugasannya tidak berpedoman pada ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan tidak terbatas pada penjaga palang pintu kereta dan penjaga malam. 4) Bidan Desa yang lokasi kerjanya dengan Pusat Kesehatan Masyarakat tempat kerjanya yang waktu tempuh perjalanan melebihi 60 (enam puluh) menit. c. Dalam hal PNS sudah melakukan presensi tetapi tidak terbaca oleh Mesin
Presensi elektronik, maka OPD dapat meminta konfirmasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kend al. 2. Kewajiban Kepala Perangkat Daerah a) Menunjuk 1 (satu) orang admin pengelola administrasi TPP dan/atau admin presensi finger print OPD. b) Mengawasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan presensi elektronik di OPD masing-masing termasuk perlengkapan finger print, keamanan alat, dan hasil cetak rekap presensi elektronik. c) Membuat surat pernyataan apabila mesin presensi finger print tidak dapat digunakan karena listrik padam, error, rusak mesin dan sebab lain yang disahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.
10
d) Memfungsikan kembali mesin presensi elektronik kerusakan baik disengaja atau tidak disengaja.
apabila
mengalami
3. Kewajiban Admin Presensi Finger Print OPD a) Melaporkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal jika terjadi kendala/permasalahan jaringan. b) Mengentri eksepsi pada aplikasi finger print. c) Menarik data presensi dari mesin finger print dan mencetak rekapitulasi daftar kehadiran PNS bulanan. d) Menarik data presensi dari mesin finger print setiap hari untuk mengontrol kehadiran PNS. 4. Kewajiban Kasubbag Umum dan Kepegawaian : a. Memeriksa dan memastikan PNS sudah melakukan presensi finger print in setiap harinya pukul 08.00 WIB. b. Khusus di lingkungan Sekretariat Daerah kabupaten Kendal, kegiatan sebagaimana pada angka 4 huruf a di atas, dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal. 5. Selama mesin presensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai dengan mesin presensi elektronik dapat berfungsi kembali. 6. Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud point 5 wajib dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. 7. Penggunaan daftar hadir manual hanya dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan. 8. Dalam hal selama kurun waktu 2 (dua) bulan mesin presensi elektronik tidak dapat difungsikan, maka mulai bulan ketiga sejak kerusakan, TPP dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP akhir, dan terhadap kerusakan kedua dan seterusnya TPP akan dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP akhir. F. TATA CARA PEMBAYARAN TPP Mekanisme Pengajuan Dokumen dan Pembayaran TPP adalah sebagai berikut : 1. OPD menyiapkan Dokumen Pengajuan TPP yang meliputi : a. Laporan Perhitungan TPP Statis, yang disahkan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Kepala Perangkat Daerah; b. Laporan Perhitungan TPP Dinamis yang disahkan oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Perangkat Daerah; c. Laporan Perhitungan Akhir, yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah; d. Asli hasil cetak rekapitulasi presensi elektronik dari Aplikasi Finger Print ; e. Rekapitulasi presensi manual bagi PNS yang melaksanakan tugas khusus, dan OPD dalam kondisi tertentu ( listrik padam, rusak, error dan sebab lain); f. Data Dukung Komponen TPP Statis antara lain Surat Perintah, Surat Tugas dan SPPD, Surat Ijin Cuti, SK Hukuman Disiplin, Dispensasi, Surat Undangan mengikuti Rapat/Kegiatan, SK Tugas Belajar dsb; g. Kuesioner pelayanan publik yang telah divalidasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal ( bagi OPD yang tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan publik). 2. OPD yang mengelola pendapatan daerah, Laporan Perhitungan TPP Dinamis dicetak dalam rangkap 2 (dua) untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah atau Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Badan Keuangan Daerah. 3. OPD yang tidak mengelola pendapatan daerah, Laporan Perhitungan TPP Dinamis dicetak dalam rangkap 1 (satu) untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah atau Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
11
4. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c dicetak melalui Aplikasi TPP yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dan dikirim ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 5. Setelah Form Laporan sebagaimana dimaksud huruf F angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c mendapat validasi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal, OPD mengajukan permohonan pembayaran TPP ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal dengan dilampiri berkas : a. Surat Pengantar SPP/SPM –LS; b. Ringkasan SPP/SPM-LS; c. Rincian SPP/SPM-LS; d. Lembar Penelitian (Check List) kelengkapan dokumen; e. Lembar kontrol; f. Rekening Koran; g. Permohonan Penerbitan SP2D; h. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS; i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja PA; j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi PPK; k. Surat Setoran Pajak (SSP); dan l. A2; 6. Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi usulan Kepala Perangkat Daerah; 7. Bendahara Umum Daerah membayarkan TPP melalui Rekening Bank. G. PENGHENTIAN TPP 1. PNS yang diberhentikan sementara, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara. 2. PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun dan meninggal dunia, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS. 3. PNS dan CPNS yang meninggal dunia masih mendapatkan TPP 1 bulan penuh, pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia. H. LAIN-LAIN 1. OPD yang belum tersedia presensi secara elektronik, diberikan batas waktu 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal diberlakukan untuk menyediakan mesin presensi eletronik melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. 2. PNS yang menghadiri undangan rapat dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dengan jarak tempuh lebih dari 20 (dua puluh) kilometer dapat melakukan presensi pagi (in) atau sore hari (out) dengan melampirkan surat undangan rapat. 3. Koordinator bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kecamatan yang tidak berstatus pejabat fungsional diberikan TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kendal. 4. PNS yang diberikan surat perintah untuk koordinasi, konsultasi, atau yang lainnya maka surat perintah tersebut harus diketahui oleh pejabat yang dituju dengan dibubuhi stempel OPD. 5. Presensi elektronik yang tidak dapat digunakan akibat listrik padam dapat menggunakan daftar hadir pegawai secara manual dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah.
12
6. TPP berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal diberikan terhitung mulai bulan Februari 2018. 7. Khusus pembayaran TPP pada bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya. Demikian Surat Edaran ini untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian TPP.
13
Lampiran I : SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor : 800/ 0284 /BKPP Tanggal : 13 Maret 2018
SURAT KETERANGAN LUPA IN DAN LUPA OUT
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Pangkat / Gol. Ruang : Jabatan :
(Kepala Perangkat Daerah/atasan langsung) ................................... ................................... ...................................
Menerangkan bahwa PNS atas nama : Nama : NIP : .................................. Pangkat / Gol. Ruang : .................................. Jabatan : .................................. Pada hari.................tanggal...................benar-benar melaksanakan tugas /masuk kerja mulai jam .......s.d......... tetapi yang bersangkutan tidak melakukan presensi finger print. Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.
Kepala Perangkat Daerah / Atasan langsung
......................... NIP..............
PNS Ybs
......................... NIP..............
14
Lampiran II : SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor : 800/ 0284 /BKPP Tanggal : 13 Maret 2018
RENCANA TARGET KAJIAN/TELAAHAN STAF AHLI BUPATI Nama : ................... NIP : ................... Pangkat / Gol. Ruang : ................... Jabatan : Staf Ahli Bupati Bidang................... Tahun : .................. No.
Bulan
1 2 3
Januari Februari Maret
4 5 6 7
April Mei Juni Juli
8 9
Agustus September
10 11 12
Oktober November Desember Jumlah
Jumlah Kajian/telaahan
Komulatif Kajian/Telaahan
Keterangan
Minimal 36 (tiga puluh enam)
Mengetahui, a.n. BUPATI KENDAL Sekretaris Daerah
Staf Ahli Bupati Bidang..........
......................... NIP..............
......................... NIP..............
15
Lampiran III : SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor : 800/ 0284 /BKPP Tanggal : 13 Maret 2018
HASIL KAJIAN/TELAAHAN STAF AHLI BUPATI Nama : ..................... NIP : ..................... Pangkat / Gol. Ruang : ..................... Jabatan : Staf Ahli Bupati Bidang................... Bulan : .................... Tahun : .................... No. Judul
KAJIAN/TELAAHAN Dasar Substansi
1. 2. 3. dst
Keterangan Manfaat terlampir
Mengetahui, a.n. BUPATI KENDAL Sekretaris Daerah
Staf Ahli Bupati Bidang..........
......................... NIP..............
......................... NIP..............
16
Lampiran IV : SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor : 800/ 0284 /BKPP Tanggal : 13 Maret 2018
RENCANA TARGET OBYEK PEMERIKSAAN (OBRIK) INSPEKTUR PEMBANTU Nama : ................... NIP : ................... Pangkat / Gol. Ruang : ................... Jabatan : Irban ................... Tahun : ................... No.
Bulan
1 2 3 4 5
Januari Februari Maret April Mei
6 7
Juni Juli
8 9 10
Agustus September Oktober
11 12
November Desember Jumlah
Jumlah Obyek Pemeriksaan (Obrik)
Keterangan Minimal 2 obrik setiap bulan
Minimal 24 (dua puluh empat)
Inspektur
Irban ..........
......................... NIP..............
......................... NIP..............
17
Lampiran V : SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor : 800/ 0284 /BKPP Tanggal : 13 Maret 2018
REALISASI OBYEK PEMERIKSAAN (OBRIK) INSPEKTUR PEMBANTU Nama : ................... NIP : ................... Pangkat / Gol. Ruang : ................... Jabatan : Irban ................... Bulan : ................... No.
Jenis Pemeriksaan
Obrik
Capaian Program Kerja Audit (PKA)
Kertas Kerja Audit (KKA)
Ketr
Naskah Hasil Pemeri ksaan (NHP)
Laporan Hasil Pemerik saan (LHP)
1 2 3 dst
Inspektur
Irban ..........
......................... NIP..............
......................... NIP..............
18
Lampiran VI : SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor : 800/ 0284 /BKPP Tanggal : 13 Maret 2018
RENCANA CAPAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL Nama : ................................. NIP : ................................. Pangkat/Gol.Ru : ................................. OPD / Unit kerja : ................................. Data Jabatan Fungsional Nama Jabatan : ................................. Kategori Jabatan : Terampil / Ahli Jenjang Jabatan : ................................ Tahun : ................................ Rencana Target Angka Kredit dalam 1 Tahun yang dirinci setiap bulan : No. Bulan Angka Kredit Angka Kredit Unsur Utama Unsur Penunjang 1 2 3 4 5 6
Januari Februari Maret April Mei Juni
7 8
Juli Agustus
9 10 11 12
September Oktober November Desember Total
Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja
Pejabat Fungsional
Nama NIP.
Nama NIP.
Total
19
Lampiran VII : SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor : 800/ 0284 /BKPP Tanggal : 13 Maret 2018
HASIL CAPAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL Nama : ................................ NIP : ................................ Pangkat/Gol.Ru : ................................ OPD / Unit kerja : ................................ Data Jabatan Fungsional Nama Jabatan : ........................................ Kategori Jabatan : Terampil / Ahli Jenjang Jabatan : ........................................ Tahun : ....................................... No.
Bulan Unsur Utama
Uraian Angka Unsur Kredit Penunjang
Total Angka Kredit
Total
Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja
Pejabat Fungsional
Nama NIP.
Nama NIP.
20
Lampiran VIII : SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor : 800/ 0284 /BKPP Tanggal : 13 Maret 2018
PENGUKURAN TPP CAPAIAN NILAI PELAYANAN PUBLIK OPD/Unit Pelayanan Publik : Kinerja Bulan :
NO.
1
2
3
4
INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK
SANGAT BAIK 88,31 100
KATEGORI KURANG BAIK BAIK 76,61 65,50 88,30 76,60
TIDAK BAIK 25,00 64,99
Hasil Kinerja Pelayanan - Sempurna tidak ada kesalahan - Terdapat 1 - 2 kesalahan kecil - Cukup Sempurna - Tidak sempurna Akurasi Data Hasi l Pelayanan - Tidak ada revisi - Ada revisi Mekanisme Pelayanan - Sesuai standar yang ditentukan - Cukup memenuhi sesuai standar - Tidak memenuhi standar yg ditentukan Pengaduan Terhadap Hasil Pelayanan - Tidak ada pengaduan - Ada pengaduan Jumlah masing-masing kategori Jumlah seluruh kategori NILAI PELAYANAN PUBLIK
REKOMENDASI Telah diverifikasi oleh Bagian Organisasi Berdasarkan pencapaian nilai Pelayanan Publik direkomendasikan:
Kendal, ........................... Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
Nama NIP.
Mengetahui Kasubag .................... pada Bagian Organisasi
Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal
Nama NIP.
Nama NIP.