MAKALAH
ASPEK HUKUM DALAM (AHD) & LINGKUNGAN BISNIS
"SAHNYA PERJANJIAN DALAM PASAR MODAL"
Disusun Oleh:
Kelompok Empat (4)
NUR MAHFUDH FEBRIANSYAH (21401081067)
RISMATUL KAROMAH (21401081049)
SILVY ANITA INDAH C (21401081055)
ADI MULYO SETIAWAN (21401081058)
ENDANG NUR ZAKIYAH (21401081053)
WAHYUDI PUJIANTO (21401081074)
ADEVI FERILIANTO (21401081060)
FAKULTAS EKONOMI
"MANAJEMEN"
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
(UNISMA)
2015
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb
Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas
limpahan rahmatnya sehingga penyusunan makalah yang berjudul "Sahnya
Perjanjian Dalam Pasar Modal" ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat
serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad s.a.w.
Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas yang
diberikan kepada kelompok 4 oleh dosen pengempu matakuliah Aspek Hukum
Dalam (AHD) & Lingkungan Bisnis DR.H.Mariyadi,SH.MH.
Makalah ini di tulis dari hasil penyusunan data-data sekunder yang
kelompok 4 peroleh dari buku-buku, artikel-artikel serta informasi dari
media sosial yang berhubungan dengan Sahnya Perjanjian Dalam Pasar Modal,
tak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada pengajar matakuliah Aspek
Hukum Dalam (AHD) & Lingkungan Bisnis atas bimbingan dan arahan dalam
penulisan makalah ini. Serta kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah
bekerjasama sehingga dapat diselesaikannya makalah ini.
Akhir dari kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada
semua pihak yang turut membantu dalam upaya penyelesaian laporan ini.
Penyusun juga mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan
penyempurnaan makalah ini tersebut. Dan semoga makalah ini dapat bermanfaat
bagi pihak yang membutuhkan dan bermanfaat bagi semua pembaca.Amin.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Malang, 30 Maret 2015
Kelompok 4
PENYUSUN
DAFTAR ISI
Halaman
Sampul Dalam i
Kata Pengantar ii
Daftar isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1.Latar Belakang 1
1.2.Perumusan Masalah 2
1.3.Tujuan Penulisan 2
BAB II PEMBAHASAN 4
2.1. Pengertian Pasar Modal 4
2.2. Jenis-jenis Pasar Modal 5
2.2.1. Pasar Perdana 5
2.2.2. Pasar Sekunder 5
2.3. Fungsi Pasar Modal 5
2.4. Manfaat Pasar Modal 8
2.5. Perkembangan Pasar Modal di Indonesia 8
2.6. Asas-asas Hukum Kegiatan Pasar Modal. 11
2.7. Hukum Dalam Pasar Modal di Indonesia 14
2.8. Sahnya Perjanjian di Dalam Pasar Modal 14
2.8.1. Macam-macam Perjanjian 17
2.8.2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian 17
2.8.3. Pembatalan dan Pelaksanaan Suatu Perjanjian 18
2.8.4. Asas Perjanjian 18
BAB III PENUTUP 20
3.1. Kesimpulan 20
3.2. Saran-saran 21
DAFTAR PUSTAKA 22
LAMPIRAN
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pasar modal atau capital market merupakan sebuah aktivitas
sebagaimana pasar pada umumnya. Hanya saja dalam pasar modal aktivitas
pertemuan antara para pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal,
dengan perantaraan broker atau pialang efek. Pemilik modal adalah mereka
atau pihak yang memiliki modal atau yang lazim disebut sebagian investor,
sedangkan yang membutuhkan modal adalah perusahaan atau pihak yang akan
menjual saham, obligasi dan instrumen pasa modal lainnya.
Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal
seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai
produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call). Karena pasar modal
merupakan sebuah pasar dari instrumen keuangan jangka panjang, memiliki
peranan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Pasar modal
dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas
atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki
kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana.
Di dalam ekonomi juga terdapat sebuah hukum, yang mana hukum bertujuan
mengatur berbagai kepentingan manusia dalam rangka pergaulan hidup di
masyarakat.kepentingan manusia dalam masyarakat begitu luas, mulai dari
kepentingan pribadi hingga masyarakat dengan Negara. Untuk itu pergolongan
hukum privat mengatur kepentingan individu atau pribadi, seperti hukum
dagang dan hukum perdata. Hukum perikatan yang terdapat dalam buku III
kitab undang-undang hukum perdata merupakan hukum yan bersifat khusus dalam
melakukan perjanjian dan perbuatan hukum yang bersifat ekonomis atau
perbuatan hukum yang dapat dinilai dari harta kekayaan seseorang atau badan
hukum.
Dalam kegiatan ekonomi terdapat upaya untuk mendapatkan keuntungan
atau laba. Namun harus berdasarkan peraturan dan norma yang terdapat dalam
undang-undang yang berlaku maupun hukum yang berlaku. Dengan adanya
hubungan hukum maka terjadfi pertalian hubungan subjek hukum dengan objek
hukum (hubungan hak kebendaan). Dalam hukum perikatan didalamnya terdapat
dua azas yaitu azas konsensualitas dan azas kebebasan berkontrak.
Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, tentunya memerlukan
perangkat hukum nasional yang sesuai dengan hukum perikatan atau kontrak
yang berkembang dinamis dalam masyarakat melengkapi perangkat perundang-
undangan. Di Indonesia berbagai peratutran undang-undang dibuat oleh
pemerintah Indonesia telah menggantikan sebagian kitab undang-undang hukum
perdata dan kitab undang-undang hukum dagang. Naumun untuk mengisi
kekosongan hukum di Indonesia maka ke dua kitab undang-undang itu masih
digunakan sampai ada peraturan perundang-undangan yang baru untuk
menggantinya.
1.2 Perumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam penulisan
ini kami kelompok 4 memperoleh hasil yang diinginkan, maka kami sebagai
penyusun mengemukakan beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah:
a. Pengertian Pasar Modal?
b. Jenis-jenis pasar modal?
c. Fungsi Pasar Modal?
d. Manfaat dari pasar modal?
e. Perkembangan pasar modal di Indonesia?
f. Asas-asas hukum kegiatan Pasar Modal?
g. Hukum dalam pasar modal di indonesia?
h. Sahnya perjanjian dalam pasar modal?
1.3. Tujuan Penulisan
Dalam penyusunan Makalah ini, penulis mempunyai beberapa tujuan,
yaitu:
a. Penyusun ingin menjelaskan pengertian dan jenis-jenis pasar modal
kepada para pembaca.
b. Penyusun juga ingin menjabarkan lebih rinci fungsi dan manfaat dari
pasar modal itu sendiri.
c. Melihat bagaimana perkembangan pasar modal di Indonesia itulah salah
satu yang akan penyusun jabarkan pada makalah ini.
d. Penyusun inggin menjelaskan mengenai asas-asas dan hukum kegiatan
Pasar Modal kepada pembaca.
e. Penyusun juga inggin menjelaskan lebih rinci lagi kepada pembaca
tentang sahnya perjanjian di dalam pasar modal.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Pasar Modal
Undang-undang Nomor 8/1995 tentang Pasar modal, didalam Bab I tentang
ketentuan umum pasal 1 angka 13 menyebutkan pasar modal adalah :
" kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta
lembaga danprofesi yang berkaitan dengan efek ".
Pasar modal (capital modal) adalah pasar keuangan untuk dana-dana
jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah
dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Pasar modal dalam arti
sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat
efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek
(stock exchange) adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan
penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga (sekuritas) yang
diterbitkan oleh perusahaan, misalnya: surat pengakuan utang, surat
berharga komersial (commercial paper), saham, obligasi, tanda bukti utang,
bukti right (right issue), dan waran (warrant).
Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar
konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan
memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas. Umumnya
yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuranssi, dana pensiun, bank-
bank tabungan sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah
dan masyarakat umum.
Pasar modal berbeda dengan pasar uang (money market). Pasar uang
berkaitan dengan instrument keuangan jangka pendek (jatuh tempo kurang dari
satu tahun) dan merupakan pasar yang abstrak. Instrument pasar uang
biasanya terdiri dari berbagai jenis surat berharga jangka pendek seperti
sertifikat deposito, commercial papper, Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).[1]
2.2. Jenis-jenis pasar modal
Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi 2 jenis yaitu
pasar perdana dan pasar sekunder.
2.2.1. Pasar Perdana ( Primary Market )
Pasar Perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada
para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer)
sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya
dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar
perdana ditetukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public
berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan.
2.2.2. Pasar Sekunder ( Secondary Market )
Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham
diantara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana,
dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka
efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Harga saham pasar sekunder
berfluktuasi sesuai dengan ekspetasi pasar, jangka waktunya tidak terbatas.
Tempat terjadinya pasar sekunder di dua tempat, yaitu:
a. Bursa reguler
Bursa reguler adalah bursa efek resmi seperti Bursa Efek Jakarta
(BEJ), dan Bursa Efek Surabaya (BES).
b. Bursa paralel
Bursa paralel atau over the counter adalah suatu sistem perdagangan
efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi, dengan bentuk pasar
sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang
dan Efek-efek (PPUE), diawasi dan dibina oleh BAPEPAM. [2]
2.3. Fungsi Pasar Modal
Pasar modal memiliki fungsi strategis yang membuat lembaga ini
mempunyai daya tarik, tidak saja bagi yang memerlukan dana, dan pihak yang
meminjamkan dana (lenders). Tetapi juga bagi pemerintah. Di era
globalisasi, hampir semua negara menaruh perhatian yang besar terhadap
pasar modal karena memiliki peranan strategis bagi penguatan ketahanan
ekonomi suatu negara. Terjadinya pelarian modal ke luar negeri bukan hanya
akibat dari merosotnya nilai tukar rupiah, atau tingginya inflasi dan suku
bungan di suatu negara, akan tetapi juga diakibatkan karena tidak
tersedianya alternative investasi yang menguntungkan di negara tersebut,
dan / atau pada saat yang sama, investasi portofolio di negara lain
menjanjikan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan bursa di
negara asalnya. Oleh karena itu sangat beralasan kalau pemerintah Indonesia
begitu gigih dalam menghidupkan, membina, mengawasi untuk terciptanya
kegairahan pasar modal yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan
informasi, keteraturan bursa, kewajaran dan efisien.
Pada dasarnya terdapat empat peranan (fungsi) strategis dari pasar
modal bagi perekonomian suatu negara, yakni sebagai berikut :
a. sebagai sumber penghimpun dana, pasar modal dapat berfungsi sebagai
alternative sumber penghimpunan dana selain sistem perbankan yang
selama ini dikenal. Karena dalam batas-batas tertentu untuk
menggunakan dana pinjaman dari kredit perbankan, terutama kalau
perbandingan antara utang dan modal sendiri (debt to equity ratio)
telah mencapai tingkat diatas batas toleransi kesehatan finansial
perusahaan. Dalam keadaan seperti ini perusahaan terpaksa menahan diri
untuk melakukan perluasan usaha, kecuali bila perusahaan tersebut bisa
memperoleh dana alternatif dalam bentuk modal sendiri (equity), maka
dana yang diperoleh perusahaan dalam pasal modal dengan menerbitkan
surat berharga, maka perusahaan akan terhindar dari debt to equty
ratio yang terlalu tinggi.
b. sebagai alternatif investasi para pemodal, dengan adanya pasar modal
memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk membentuk portofolio
investasi dengan cara mengkombinasikannya dengan mengharapkan
keuntungan yang lebih besar dan sanggup menanggung sejumlah resiko
tertentu yang mungkin terjadi. Investasi di pasar modal lebih
fleksibel karena setiap pemodal dapat melakukan pemindahan dananya
dari satu perusahaan ke perusahaan lain, atau dari satu industri ke
industri lain sesuai dengan perkiraan akan keuntungan yang diharapkan
seperti deviden dan atau capital gain dan prefensi mereka atas resiko
dari saham-saham tersebut; sehingga dengan demikian pasar modal
memungkinkan terjadinya alokasi dana yang efisien.
c. Biaya penghimpunan dana melalui pasar modal relatif rendah dengan
perusahaan menerbitkan saham dibandingkan jika meminjam dana melalui
perbankan. Sebagai ilustrasi misalnya bank menawarkan deposito dengan
tingkat bunga 15%, artinya biaya penghimpunan dana bagi 15 % per
tahun, kemudian memberikan pinjaman dalam bentuk kredit dengan tingkat
bunga 21 % per tahun, maka spread suku bunga sebesar 6%. Sedangkan
biaya-biaya yang ditanggung perusahaan dalam rangka proses emisi
(meliputi biaya konsultan keuangan, penjamin, wali amanat jika untuk
obligasi, biaya administrasi di Bapepam, akuntan publik, notaris,
konsultan hukum dan jasa penilai lain) hanya sekitar 3,5 % yang
ditanggung untuk waktu selama usia sekuritas.
d. Bagi negara, pasar modal akan mendorong perkembangan investasi. Suatu
negara semaju apapun selalu membutuhkan investasi yang ditanamkan
dalam negara tersebut. Pasar modal sebagai tempat bertemunya antara
pemilik yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak perusahaan yang
membutuhkan dana dapat memobilisasi dana investasi tersebut yang pada
gilirannya akan membantu pemerintah dalam memobilisasi dana
masyarakat. Bahkan bukan hanya itu bagi perusahaan; baik perusahaan
negara maupun swasta yang melakukan go public dengan dana yang
diperolehnya dari pasar modal akan dapat melakukan ekspansi usaha yang
berarti ada penambahan penyerapan tenaga kerja, kenaikan jumlah
produksi, kenaikan omzet penjualan, kenaikan pendapatan dan tentunya
akan menambah pemasukan pajak bagi negara.
Jadi dengan kata lain pasar modal memainkan peranan penting dalam
perkembangan ekonomi suatu negara karena pasar modal dapat berfungsi
sebagai berikut:
a. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke
dalam kegiatan-kegitan yang produktif;
b. sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan
pembangunan nasional;
c. mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus kesempatan
kerja;
d. mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi;
e. sebagai alternatif investasi bagi investor / pemodal;
f. menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu " rate " yang
reasonable "
g. memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata
system moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana " Open
Market operation " pada waktu dibutuhkan oleh bank sentral.[3]
2.4. Manfaat Dari Pasar Modal
Secara umum, manfaat dari keberadaan pasar modal adalah sebagai berikut:
Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha
sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal.
Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga
memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Alternatif investasi
memberikan potensi keuntungan dengan tingkat risiko yang dapat
diperhitungkan.
Menyediakan leading indicator bagi perkembangan perekonomian suatu
negara.
Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan
iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen
profesi.[4]
2.5. Perkembangan Pasar Modal Di Indonesia
Dalam sejarah Pasar Modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan
obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku Effectengids yang
dikeluarkan oleh Verreninging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, jual
beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pada tanggal Desember 1912,
Amserdamse Effectenbeurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia.
Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat
setelah Bombay, Hongkong, dan Tokyo. Aktivitas yang sekarang diidentikkan
sebagai aktivitas pasar midal sudah sejak tahun 1912 di Jakarta. Aktivitas
ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Belanda di Batavia yang
dikenal sebagai Jakarta saat ini. Sekitar awal abad ke-19 pemerintah
kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di
Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang
telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-
orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih
tinggi dari penghasilan penduduk pribumi.
Atas dasar itulah maka pemerintahan kolonial waktu itu mendirikan
pasar midal. Setelah mengadakan persiapan akhirnya berdiri secara resmi
pasar midal di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14
Desember 1912 dan bernama Verreninging voor den Effectenhandel (bursa efek)
dan langsung memulai perdagangan. Efek yang dperdagangkan pada saat itu
adalah saham dan obligasi perusahaan milik perusahaan Belanda serta
obligasi pemerintah Hindia Belada. Bursa Batabia dihentikan pada perang
dunia yang pertama dan dibuka kembali pada tahun 1925 dan menambah
jangkauan aktivitasnya dengan membuka bursa paralel di Surabaya dan
Semarang. Aktivitas ini terhenti pada perang dunia kedua.
Setahun setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya
pada tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah.
Peristiwa ini menandai mulai aktifnya kembali Pasar Modal Indonesia.
Didahului dengan diterbitkannya Undang-undang Darurat No. 13 tanggal 1
September 1951, yang kelak ditetapkan senagai Undang-undang No. 15 tahun
1952, setelah terhenti 12 tahun. Adapun penyelenggarannya diserahkan kepada
Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) yang terdiri dari 3
bangk negara dan beberapa makelar efek lainnya dengan Bank Indonesia
sebagai penasihat. Aktivitas ini semakin meningkat sejak Bank Industri
Negara mengeluarkan pinjaman obligasi berturut-turut pada tahun 1954, 1955,
dan 1956. Para pembeli obligasi banyak warga negara Belanda, baik
perorangan maupun badan hukum. Semua anggota diperbolehkan melakukan
transaksi abitrase dengan luar negeri terutama dengan Amsterdam.
Menjelang akhir era 50-an, terlihat kelesuan dan kemunduran
perdagangan di bursa. Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang
dilancarkan pemerintah RI terhadap Belanda sehingga mengganggu hubungan
ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga begara Belanda
meninggalkan Indonesia. Perkembangan tersebyut makin parah sejalan dengan
memburuknya hubungan Republik Indonesia denan Belanda mengenai sengketa
Irian Jaya dan memuncaknya aksi pengambil-alihan semua perusahaan Belanda
di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958.
Kemudian disusul dengan instruksi dari Badan Nasonialisasi Perusahaan
Belanda (BANAS) pada tahun 1960, yaitu larangan Bursa Efek Indonesia untuk
memperdagangkan semua efek dari perusahaan Belanda yangberoperasi di
Indonesia, termasuk semua efek yang bernominasi mata uang Belanda, makin
memperparah perdagangan efek di Indonesia.
Pada tahun 1977, bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan
Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), institusi baru di bawah Departemen
Keuangan. Unuk merangsang perusahan melakukan emisi, pemerintah memberikan
keringanan atas pajak persetoan sebesar 10%-20% selama 5 tahun sejak
perusahaan yang bersangkutan go public. Selain itu, untuk investor WNI yang
membeli saham melalui pasar midal tidak dikenakan pajar pendapatan atas
capital gain, pajak atas bunga, dividen, royalti, dan pajak kekayaan atas
nilai saham/bukti penyertaan modal.
Pada tahun 1988, pemerintah melakuka deregulasi di sektor keuangan dan
perbankan termasuk pasar midal. Deregulasi yang memengaruhi perkembangan
pasar midal antara lain Pakto 27 tahun 1988 dan Pakses 20 tahun 1988.
Sebelum itu telah dikeluarkan Paker 24 Desember 1987 yang berkaitan dengan
usaha pengembangan pasar modal meliputi pokok-pokok:
1. Kemudahan syarat go public antar lain laba tidak harus mencapai 10%.
2. Diperkenalkan Bursa Paralel.
3. Penghapusan pungutan seperti fee pendaftaran dan pencatatan di bursa
yang sebelumya dipungut oleh Bapepam.
4. Investor asing boleh membeli saham di perusahaan yang go public.
5. Saham boleeh dierbitkan atas unjuk.
6. Batas fluktuasi harga saham di bursa efek sebesar 4% dari kurs sebelum
ditiadakan.
7. Proses emisi sudah diselesaikan Bapepem dalam waktu selambat-lambatnya
30 hari sejak dilengkapinya persyaratan.
Pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham dswastanisasi menjadi PT Bursa
Efek Jakarta. Swastanisasi bursa saham menjadi PT BEJ ini mengakibatkan
beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.[5]
2.6. Asas-Asas Hukum Kegiatan Pasar Modal
Sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan wadah investasi
bagi pemodal, keberadaan dan aktivitas pasar modal yang melibatkan banyak
pihak. Agar tercipta iklim investasi yang baik. Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2
menyebutkan : " Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan
pasar modal dilakukan oleh Badan Pembina dan pengawas pasar Modal yang
selanjutnya disebut Bappepam yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan RI ". Yang selanjutnya dalam penjelasan pasal 3
menegaskan bahwa : Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia
usaha dan sebagai wahana investasi bagi pemodal yang memiliki peranan
strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasiona, kegitan pasar
modal perlu mendapat pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur,
wajar dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bappepam diberi kewenangan
untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan
di Pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-
upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman,
pembimbingan, dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk
pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi".
Pasal 4 UU Pasar modal menjelaskan maksud pasal 3 ayat 1 yang
merupakan kewenangan Bappepam itu bahwa tujuan pembinaan, pengaturan dan
pengawasan oleh Bappepam-Lk dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan
pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan
pemodal dan masyarakat. Dibawah ini akan dibahas secara garis besar
mengenai definisi diatas yang merupakan asas-asas hukum dalam kegiatan
pasar modal :
a. Pasar yang teratur adalah suatu keadaan pasar dimana didalamnya
terdapat pengelola pasar dan adanya aturan main yang baku. Para pelaku
atau pemain dalam pasar tersebut harus mengetahui dan mematuhi aturan
main tersebut.
b. Pasar yang wajar, adalah suatu keadaan pasar dimana hubungan dalam
penentuan harga dipengaruhi oleh Supply and demand (permintaan dan
penawaran) dan bukan merupakan hasil rekayasa (manipulasi pasar).
Untuk dapat dikatakan pasar yang wajar, maka harus dipenuhi syarat
bahwa harga tidak didominasi oleh salah satu pihak, berapa pun harga
yang terjadi tidak ada intervensi baik oleh pemerintah, pihak-pihak
Penyelenggara dan perusahaan yang menciptakan harga yang semu untuk
kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepentingan investor;
c. Pasar yang efisien didasarkan kepada teori market efisien yang
menyatakan bahwa pergerakan harga saham akan selalu bergerak kearah
harga yang benarbila distribusi informasi yang menyebar ke pasar
merata, sehingga harga yang tercipta merupakan refleksi dari harga
pasar yang benar. Berarti faktor distribusi informasi yang menyebar
dan diterima oleh masyarakat investor/pasar secara merata akan
menghasilkan pembentukan harga yang wajar. Sehingga penggunaan
parameter kenaikan atau penurunan harga saham, hanya dapat diformulasi
dengan tepat berdasarkan pemantauan dan pengamatan secara terus
menerus atas efektivitas penyebaran informasi.
Dari keterangan diatas Pasar efisien adalah suatu keadaan dimana para
partisipan dalam hal ini para pelaku pasar (baik pembeli maupun penjual
efek) jumlahnya harus cukup besar sehingga tidak satu pun dari pihak
partisipan akan dapat mempengaruhi mekanisme pasar. Untuk dapat dikatakan
suatu pasar efisien harus terpenuhinya syarat bahwa semua pihak merupakan
pembentuk harga/ price taker, setiap partisipan memiliki akses langsung
terhadap informasi secara simultan untuk meperoleh profit/gain, harga pasar
yang terjadi mencerminkan informasi pasar dan tidak ada yang mendominasi.
Melakukan transaksi dengan teratur dengan memenuhi semua prosedur yang
telah ditetapkan, pergerakan harga saham akan selalu bergerak kearah harga
yang benar karena distribusi informasi enyebar secara merata, sehingga
harga yang tercipta merupakan refleksi dari harga pasar yang benar. Selain
itu bursa efek diwajibkan untuk menerapkan praktik perdagangan yang wajar
dengan mempertimbangkan aturan tentang prioritas harga dan waktu dalam
pelaksanaan perdagangan.[6]
Munir Fuady menambahkan bahwa tujuan hukum yang merupakan target
yuridis dari pengaturan pasar modal agar tercapai unsur-unsur sebagai
berikut
1. Keterbukaan informasi
2. Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal;
3. Pasar yang tertib dan modern
4. Efisiensi;
5. Kewajaran;
6. Perlindungan investor;
7. Kepastian hukum dan
8. Keadilan[7]
Dalam industri pasar modal, kepastian hukum merupakan oksigen
kehidupan bagi pelaku pasar untuk merefleksikan dirinya dalam berperan
sebagai fasilitator seperti Bursa Efek, emiten, perusahaa efek atau
investor. Kepastian hukum akan mewujudkan suatu pasar yang teratur, wajar
an kompetitif, dengan tetap memberikan perlindungan yang maksimal kepada
investor yang menempatkan dananya di pasar modal. Semua pihak hendaknya
menjalankan penegakan prinsip-prinsip keterbukaan dan kewajaran suatu
transaksi. Pelaku-pelaku pasar hendaknya juga menjunjung tinggi etika,
moral dan sikap profesionalisme dan menjaga kewibawaan lembaga-lembaga atau
institusi yang diakui dan dipatuhi oleh pelaku pasar, dimana kebijaksanaan
yang dikeluarkan dapat mengembangkan dan mendorong industri secara
konsisten.
Kepercayaan dan kredibilitas pasar harus tercermin dari bagaimana
sistem hukum pasar modal berpihak untuk kepentingan investor agar aman dari
skandal-skandal yang dapat menggoncangkan kepercayaan mereka, dan
melindungi untuk kepentingan yang lemah dari yang kuat, serta menjaga
kepentingan minoritas dari pelaku mayoritas.
2.7. Hukum Dalam Pasar Modal di Indonesia
Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum
dan perdagangan efek atau perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang
diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk
melakukan transaksi jual beli.
Tujuan Pasar Modal adalah mempercepat proses ikut sertanya masyarakat
dalam pemilikan saham menuju pemerataan pendapataan masyarakat serta
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan penggunaannya
secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional.
Oleh sebab itu, ada sebuah landasan hukum di dalam kegiatan pasar
modal. Ini di harapkan agar terciptanya kegiatan yang aman dan
menguntungkan bagi setiap orang yang terlibat di dalam pasar modal.
Landasan hukumnya yaitu:
UU Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, tentang
Penyelenggaraan Kegiatan dibidang Pasar Modal.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995, tentang Tata Cara
Pemeriksaan dibidang Pasar Modal.
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995, tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 Tahun 1990 Pasar
Modal, dll.
2.8. Sahnya Perjanjian Di dalam Pasar Modal
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
orang lainnya atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal. Perikatan merupakan suatu yang sifatnya abstrak sedangkan
perjanjian adalah suatu yang bersifat kongkrit. Dikatakan demikian karena
kita tidak dapat melihat dengan pancaindra suatu perikatan sedangkan
perjanjian dapat dilihat atau dibaca suatu bentuk perjanjian ataupun
didengar perkataan perkataannya yang berupa janji.
Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang
menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat
perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian
yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi perjanjian sama
dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para
pembuatnya saja. Secara hukum, perjanjian dapat dipaksakan berlaku melalui
pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran perjanjian
atau ingkar janji.
Kontrak atau contracts (dalam bahasa Inggris) dan overeenskomst (dalam
Bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas kontrak sering dinamakan
juga dengan istilah perjanjian.
Istilah "kontrak" atau "perjanjian" dalam sistem hukum nasional
memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan
antara pengertian "contract" dan "overeenkomst". Kontrak adalah suatu
perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan
hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu.
Pengaturan tentang perjanjian terdapat terutama di dalam KUH Perdata,
tepatnya dalam Buku III. Disamping mengatur mengenai perikatan yang timbul
dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang
misalnya tentang perbuatan melawan hukum.
Dalam KUH Perdata terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua
perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu
saja (perjanjian khusus) yang namanya sudah diberikan undang-undang.
Contoh perjanjian khusus, antara lain: jual beli, sewa-menyewa, tukar-
menukar, pinjam-meminjam, pemborongan, pemberian kuasa, dan perburuan.
Selain KUH Perdata masih ada lagi sumber hukum perjajian lainnya di
dalam produk hukum, misalnya Undang-undang perbankan dan keputusan presiden
tentang Lembaga Pembiayaan. Di samping itu, juga di dalam yurisprudensi
misalnya tentang sewa beli, dan sumber hukum lainnya.
Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya perjanjian adalah
asas kebebasan berkontrak. Artinya, pihak-pihak bebas untuk membuat
perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum
ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi perjanjian. Namun,
kebebasab tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Dari bunyi pasal 1338 ayat (1) jelas bahwa perjanjian yang mengikat
hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus
berpedoman pada pasal 1320 KUH Perdata.
Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian,
yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Yang dimaksudkan dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas
atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang
membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila perjanjian
dibuat atas dasar paksaan , penipuan atau kekhilafan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Kecakapan disini artinya para pihak yang membuat perjanjian haruslah
orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pda dasarnya
semua orang menurut hukum cakap untuk membuat perjanjian. Yang tidak cakap
adalah orang-orang yang di tentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa
yang di tempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa.
3. Suatu hal tertentu
Hal tertentu maksudnya obyek yang diatur perjanjian tersebut harus
jelas, setidak-tidaknya dapat di tentukan. Jadi, tidak boleh samar-samar.
Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak
dan mencegah timbulnya kontrak fisik, misalnya jual beli mobil, harus jelas
merek apa, buatan tahun berapa, warna apa, nomor mesinnya berapa, dan
sebagainya. Semakin jelas semakin baik. Tidak boleh misalnya jual beli
sebuah mobil saja, tanpa penjelasan lebih lanjut.
4. Suatu sebab yang halal
Maksudnya isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-
undungan yang sifatnya memaksa, keterlibatan umum, dan atau kesusilaan,
misalnya jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-
norma tersebut.
2.8.1. Macam-macam Perjanjian
Perjanjian Konsensuil
Adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja,
sudah cukup untuk timbulnya perjanjian.
Perjanjian Riil
Adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok
perjanjian telah diserahkan.
Perjanjian Formil
Adalah perjanjian di samping sepakat juga penuangan dalam suatu bentuk
atau disertai formalitas tertentu.
2.8.2. Syarat sahnya suatu perjanjian
syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KHUP Perdata
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat
perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah
dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat,
menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki,dan 19 th bagi
wanita. Menurut UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 th
bahi laki-laki, 16 th bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah
KUHPerdata karena berlaku secara umum.
3. Adanya Obyek.
Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal
atau barang yang cukup jelas.
4. Adanya kausa yang halal
Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab
yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak
mempunyai kekuatan hukum.
2.8.3. Pembatalan dan Pelaksanaan Suatu Perjanjian
Salah satu pihak (biasanya debitur atau pembeli yang berhubungan
bisnis dengan perusahaan besar) tidak memiliki hak memilih yang berarti
terhadap beberapa atau seluruh persyaratan kontrak;
persyaratan kontrak biasanya ditetapkan oleh pihak yang memiliki
kedudukan kontraktual yang lebih kuat dihadapkan pada harapan-harapan pihak
yang berkedudukan lebih lemah.
Pelaksanaannya:
a. Dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi
tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam akti- vitas
transaksional yang diperkirakan akan berfrekuensi tinggi;
b. Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi penggunanya,
tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum bagi pembuatnya;
c. Demi pelayanan cepat, ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan
dipersiapkan untuk dapat digandakan dan ditawarkan dalam jumlah sesuai
kebutuhan;
d. Isi persyaratan distandarisir atau dirumuskan terlebih dahulu secara
sepihak;
e. Dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal.
4. Asas Perjanjian
Ada 7 jenis asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum yang
harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat didalamnya.
Asas sistem terbukan hukum perjanjian
Hukum perjanjian yang diatur didalam buku III KUHP merupakan hukum
yang bersifat terbuka. Artinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang
termuat didalam buku III KUHP hanya merupakan hukum pelengkap yang bersifat
melengkapi.
Asas Konsensualitas
Asas ini memberikan isyarat bahwa pada dasarnya setiap perjanjian yang
dibuat lahir sejak adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak yang
membuat perjanjian.
Asas Personalitas
Asas ini bisa diterjemahkan sebagai asas kepribadian yang berarti
bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk
kepentingannya sendiri atau dengan kata lain tidak seorangpun dapat membuat
perjanjian untuk kepentingan pihak lain.
Asas Itikad baik
Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat haruslah dengan itikad
baik. Perjanjian itikad baik mempunyai 2 arti yaitu :
Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma
kepatutan dan kesusilaan.
Perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang
memiliki itikad baik.
Asas Pacta Sunt Servada
Asas ini tercantum didalam Pasal 1338 ayat 1 KUHP yang isinya "Semua
Perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi
mereka yang membuatnya. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem
terbukanya hukum perjanjian, karena memiliki arti bahwa semua perjanjian
yang dibuat oleh para pihak asal memnuhi syarat-syarat sahnya perjanjian
sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1320 KUHP sekalipun menyimpang dari
ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian dalam buku III KUHP tetap mengikat
sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.
Asas force majeur
Asas ini memberikan kebebasan bagi debitur dari segala kewajibannya
untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena
suatu sebab yang memaksa.
Asas Exeptio non Adiempletie contractus
Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari
kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan
alasan bahwa krediturpun telah melakukan suatu kelalaian.[8]
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Pasar Modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk
mengingkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak
keuntungan. Dana segar yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang
disebut juga sebagai investor. Para investor melakukan berbagai tehnik
analisis dalam menentukan investasi di mana semakin tinggi kemungkinan
suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil resiko yang dihadapi
maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di
perusahaan tersebut. Bentuk yang paling umum dalam investasi pasar modal
adalah saham dan obligasi.
Jadi, kegiatan perekonomian diatur oleh hukum perdata yang timbul
dalam perikatan yang bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang. hukum
perikatan digunakan dalam perbuatan hukum jual-beli, sewa-menyewa,
asuransi, perbankan, surat-surat berharga, perjanjian kerja, pasar modal
dan lainnya. Hukum perikatan juga menganut azas kebebasan berkontrak dan
azas konsensualitas sebagai induk dari kebebasan para pihak dalam melakukan
perikatan. Benda sebagai objek perikatan disebut objek hukum dalam
penyerahan benda bergerak dan tidak bergerak merupakan salah satu prestasi
yang harus dilakukan hak dan kewajibannya kepada salah satu pihak dalam
perikatan.
Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUH Perdata), yaitu "suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Berbeda dengan
perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum, perjanjian merupakan suatu
perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan adanya hubungan
hukum perikatan, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber
perikatan.[9]
3.2. Saran
Dengan adanya makalah ini kami berharap dapat membantu pembaca untuk
memperoleh informasi mengenai Sahnya Perjanjian di Dalam Pasar Modal. Namun
kami sadar bahwa dalam makalah ini masih terdapat kekurangan-kekurangan.
Oleh karena itu kami mengharapkan bantuan pembaca untuk memberikan sarat,
kritik, dan masukan agar makalh ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima
kasih atas perhatiannya, kami tunggu saran dari pembaca.
DAFTAR PUSTAKA
HYPERLINK http://www.google.com/pasar modal
HYPERLINK http://art-buleleng.blogspot.com/
Op.Cit, Munir Fuady, hal 11
http://pengertiandancontohmakalah.blogspot.com/2014/09/pengertian-dan-
contoh-makalah-pasar-modal.html.
Yully Rachmawati, Independensi Bappepam sebagai titik tolak
pengawasan di Pasar Modal, dalam Warta STIE Ahmad Dahlan No.42 Tahun
XIII, Edisi Oktober-Desember 2004,hal 19-21).
Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis modern di era
Global, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal 53 ).
HYPERLINK "http://ahmadlupi.blogspot.com/2013/11/hijabers-
wardrobe.html" \t"_blank".
-----------------------
[1] HYPERLINK "http://www.google.com/pasar modal"
[2] HYPERLINK "http://art-buleleng.blogspot.com/"
[3] Op.Cit, Munir Fuady, hal 11
[4] HYPERLINK "http://art-buleleng.blogspot.com/"
[5] http://pengertiandancontohmakalah.blogspot.com/2014/09/pengertian-dan-
contoh-makalah-pasar-modal.html.
[6] Yully Rachmawati, Independensi Bappepam sebagai titik tolak pengawasan
di Pasar Modal, dalam Warta STIE Ahmad Dahlan No.42 Tahun XIII, Edisi
Oktober-Desember 2004,hal 19-21).
[7] Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis modern di era
Global, Citra Aditya
Bhakti, Bandung, 2002, hal 53 ).
[8] HYPERLINK "http://ahmadlupi.blogspot.com/2013/11/hijabers-
wardrobe.html" \t"_blank"
[9] HYPERLINK "http://ahmadlupi.blogspot.com/2013/11/hijabers-
wardrobe.html" \t"_blank"
