REKONSILIASI FISKAL

Top of Form
" " "

Bottom of Form
Home » Akuntansi Pajak » Hits » Contoh Rekonsiliasi Fiskal
Contoh Rekonsiliasi Fiskal
Akuntansi Pajak, Hits

Melengkap posting tentang Pengertian dan Konsep Rekonsiliasi Fiskal (klik
disini), pada kesempatan kali ini akan ane posting tentang contoh lengkap
rekonsiliasi fiskal.
Contoh Pertama (Konsep)
Laporan laba rugi CV Gentho untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi fiskal untuk menghitung penghasilan neto adalah sebagai
berikut:

Contoh Kedua (Studi Kasus)
Tuan Han, terdaftar di KPP Pratama Pare pada 14 April 2008, memiliki usaha
warung "Sego Pecel". Daftar Riwayat Hidup singkat pribadi adalah sebagai
berikut:
Nama : Cucun Handoko
Alamat : Jalan Pengadegan Selatan IX Nomor 18 RT 05 RW 05 Kode Pos
12770 Pancoran Jakarta Selatan
Nomor HP : 085645181541
NPWP : 88.088.332.7-655.000
Anggota keluarga Tuan Han per 1 Januari 2013:

Laporan laba rugi perusahaan warung tersebut untuk tahun 2013 adalah
sebagai berikut:

Informasi tambahan yang tersedia adalah sebagai berikut:
1. Dari beban gaji, terdapat gaji atas nama Neni (istri Tuan Han)
sebesar Rp70.000.000,- yang menjadi kepala cabang di Jakarta Selatan dan
beras untuk pegawai Rp55.000.000,-
2. Dari beban training karyawan, sebesar Rp15.000.000,- untuk biaya Neni
kuliah S2 kelas ekstensi
3. Dalam beban listrik dan telepon terdapat pembayaran listrik dan
telepon rumah tinggal keluarga Tuan Han sebesar Rp2.000.000,-
4. Pembayaran premi asuransi diperuntukkan sebagai berikut: premi
asuransi kebakaran rumah makan Rp19.000.000,-, premi asuransi kebakaran
rumah tinggal keluarga Tuan Han Rp1.000.000,-, dan premi asuransi jiwa
keluarga Tuan Han Rp34.000.000,-
5. Dividen yang dilaporkan di Laporan Laba Rugi dari PT Bintaro Jaya
sesudah dipotong PPh sebesar 10%
6. Penghasilan sewa mobil dari PT Bintaro Rent Car yang dilaporkan
setelah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%
7. Penghasilan sewa genset dari CV Gentho yang dilaporkan sebelum
dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%
8. Laba usaha cabang Brunei yang dilaporkan setelah dikurangi pajak yang
terutang di Brunei sebesar 35%
9. Laba usaha cabang Timor-Timur yang dilaporkan setelah dikurangi pajak
yang terutang di Timor-Timur sebesar 35%
10. Keuntungan selisih kurs sudah dihitung sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan.
11. Zakat yang dibayarkan kepada Bazis DKI Jakarta sebesar Rp28.000.000,-

12. Jumlah angsuran PPh Pasal 25 selama tahun 2012 adalah Rp212.000.000,-

13. Penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Daftar aktiva
tetap adalah sebagai berikut:

Mobil Sedan dipergunakan oleh kepala cabang untuk kendaraan dinas dan
dibawa pulang ke rumah.

Hitunglah
1. Penyusutan atas Aktiva Tetap
2. Buat Rekonsiliasi Fiskal
3. Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak
2013
4. Pajak Penghasilan Terutang Tahun Pajak 2013
5. Pajak Penghasilan Kurang Bayar (Lebih Bayar) Pada Akhir Tahun
6. Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak 2014

Pembahasan:
Daftar Aktiva

Laptop/Komputer (Kelompok I, Masa Manfaat 4 Tahun):

Mobil Pick Up (Kelompok II, Masa Manfaat 8 Tahun):

Mobil Sedan (Kelompok II, Masa Manfaat 8 Tahun, Ketentuan Khusus):

Bangunan (Permanen, Masa Manfaat 20 Tahun)

Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2013 = Rp43.750.000 + Rp25.000.000 +
Rp25.000.000 = Rp93.750.000
Sedangkan Beban Penyusutan di Laporan Laba Rugi sebesar Rp71.000.000
Jadi harus dikoreksi fiskal sebesar = Rp93.750.000 - Rp71.000.000 =
Rp22.750.000,-

3. Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2013
2 s.d. 5 pada Rekonsiliasi Fiskal berikut ini:

Besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2014 adalah sebagai berikut
PPh terutang
Rp500.405.000
Kredit Pajak:
PPh yang dipotong/ dipungut/ Kredit Pajak LN
PPh Pasal 23 Rp1.300.000
PPh Pasal 24 Rp350,391,122

(351,691,122)
PPh yang harus dibayar sendiri Rp148,713,878,-
Angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2014
adalah sebesar:
Rp148,713,878 : 12 = Rp12.392.823,-
0
inShare
Top of Form
Daftarkan email mu disini untuk mengikuti update KabarPajak:

Bottom of Form
Related Posts :
Contoh Rekonsiliasi Fiskal Contoh Rekonsiliasi Fiskal Melengkap
posting tentang Pengertian dan Konsep Rekonsiliasi Fiskal (klik
disini), pada kesempatan kali ini a… Read More...
16 Responses to "Contoh Rekonsiliasi Fiskal"
1.
AnonymousJanuary 3, 2016 at 11:16 AM
trims, sangat membantu :)buat latihan koreksi fiskal di rumah
Reply
Replies
1.
Thole.CunhaJanuary 3, 2016 at 2:05 PM
sama-sama gan
enjoy sharing
terima kasih atas kunjungannnya
2.
Annisa FitrianiNovember 5, 2016 at 8:35 AM
Pak itu pph pasal 23 yg 13000000 cara menghitungnya bagaimana?
3.
Thole.CunhaNovember 16, 2016 at 10:50 AM
Sudah saya jawab dibawah ya mbak Annisa Fitriani
Terima kasih atas kunjungannya.
Reply
2.
AnonymousJanuary 20, 2016 at 2:23 PM
keren pak
Reply
Replies
1.
Thole.CunhaJanuary 20, 2016 at 3:07 PM
terima kasih atas kunjungannya
Reply
3.
Heru SusantoMarch 16, 2016 at 10:19 AM
Lengkap sekali artikelnya pak.

Terima kasih
Reply
Replies
1.
Thole.CunhaMarch 16, 2016 at 11:03 AM
terima kasih Pak Heru Susanto
Reply
4.
bimo ramadhaniMay 26, 2016 at 9:07 AM
Pak, untuk potongan pajak Laba di Timor timur, apakah benar itu
sebesar 15%? Menurut yang hitung itu potongan pajaknya sebesar 35%.
Mohon pencerahannya.
Untuk yang keterangan Pasalnya (ex: 2a, 2C) itu refrensinya dari mana
ya pak? Maklum saya orang awam untuk masalah ini.
Mohon bantuannya pak.
Terima kasih.
Reply
Replies
1.
Thole.CunhaMay 30, 2016 at 2:30 PM
Iya Pak Bimo, untuk potongan pajak yang terutang atas Laba Usaha
dari Cabang di Timor Timur yang benar itu sebesar 35%, jadi
penghitungannya:
Laba sebelum dipotong pajak sebesar 100/65 X 97.500.000 =
150.000.000
PPh Pasal 24 maksimal yang diperkenankan dengan rumus:
Penghasilan Neto Negara A / Penghasilan Kena Pajak X PPh
Terutang :
150.000.000 / 1.446.350.000 X 500.405.000 = 51.896.671

Sedangkan untuk keterangan Pasalnya (ex: 2a, 2C) itu
referensinya dari:
Pada kolom sebelah koreksi fiskal terdapat kode angka dan huruf.
Kode tersebut mengacu Lampiran I SPT 1771, karena koreksi fiskal
tersebut akan dilaporkan pada SPT. Sebagai contoh, Beban
Training Karyawan dilakukan koreksi fiskal positif sebesar
Rp15.000.000 dengan kode 5a, yaitu BIAYA YANG DIBEBANKAN /
DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU
ANGGOTA yaitu untuk biaya Neni kuliah S2 kelas ekstensi. Contoh
lain untuk kode angka dan huruf 2c maksudnya untuk 5c di
Lampiran I SPT 1771 yaitu PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN
ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN yang dilakukan
koreksi Fiskal Positif karena terdapat jasa dalam bentuk natura
atau kenikmatan berupa beras untuk pegawai Rp55.000.000,-

demikian, semoga dapat memberikan petunjuk
Reply
5.
ria limAugust 2, 2016 at 8:57 PM
hai pak , mau menanyakan beberapa informasi mengenai korfisnya .
1. mengapa premi asuransi kebakaran rumah makan senilai Rp19.000.000
tidak dikoreksi
2.saya tidak mengerti untuk no 5,6,7 .mohon pembahasanya .
terimakasih
Reply
Replies
1.
Thole.CunhaAugust 3, 2016 at 4:33 PM
hallo Mbak Ria Lim, silakan mbak, kalau ada waktu, nanti saya
jawab:
1. premi asuransi kebakaran rumah makan senilai Rp19.000.000
tidak dikoreksi karena masih termasuk dalam biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yaitu untuk
Rumah Makan sesuai dengan bidang usaha Tuan Han warung "Sego
Pecel"
(Dasar Hukum: Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan)

2. no 5,6,7 ini maksudnya yang mana mbak? apakah untuk informasi
tambahan (karena yang sampai nomor 7 ada pada informasi
tambahan)? jika pada informasi tambahan maksudnya adalah sebagai
berikut:
5 => Dividen yang diterima oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam
Negeri merupakan objek pemotongan PPh dengan tarif 10% dan
bersifat final sehingga dikoreksi fiskal negatif
6 => Penghasilan atas sewa mobil merupakan objek PPh 23,
dikoreksi fiskal positif karena harusnya sebelum dipotong PPh
23.
7 => Penghasilan atas sewa genset merupakan objek PPh 23, tidak
dikoreksi fiskal dan sudah benar sebelum dipotong PPh 23.

Terima kasih atas kunjungannya
Reply
6.
Reply
Replies
1.
Dari sini mbak Annisa Fitriani,
Coba lihat dulu catatan ini di contoh kasus diatas:
6. Penghasilan sewa mobil dari PT Bintaro Rent Car yang
dilaporkan setelah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%
7. Penghasilan sewa genset dari CV Gentho yang dilaporkan
sebelum dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%

Kemudian lihat penghasilannya, jadi:
6. karena penghasilan diterima setelah dipotong PPh 23 maka
jelas ketahuan PPh 23 sebesar 1.000.000
7. karena penghasilan diterima sebelum dipotong PPh 23 maka kita
harus mencari PPh 23 dulu yaitu sebesar 2% X 15.000.000 =
300.000
Jumlah angka 6 dan 7 menjadi jumlah PPh Pasal 23 keseluruhan
yaitu 1.300.000

Semoga dapat mencerahkan.
2.
Bukannya dividen juga termasuk ke dalam pph pasal 23 ya?
Tapi kenapa disini tidak masuk?
3.
Thole.CunhaNovember 22, 2016 at 4:42 PM
Iya benar Mbak Annisa, dividen juga termasuk ke dalam PPh pasal
23, tetapi untuk dapat menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 ada
persyaratannya.

Tidak semua dividen memenuhi objek pemotongan PPh Pasal 23.
Dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-
Undang Pajak Penghasilan bukan merupakan objek pajak. Sedangkan,
dividen yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam
negeri merupakan objek pemotongan PPh dengan tarif 10% dan
bersifat final.
Sehingga disini dan dalam konteks ini, Contoh Kedua (Studi
Kasus)diatas adalah Tuan Han jelas sebagai Orang Pribadi yang
bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan.

Top of Form

Bottom of Form
Top of Form
Bottom of Form
Rekonsiliasi Fiskal
PPh Badan

Rekonsiliasi Fiskal
Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP),
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan
semua Wajib Pajak Badan wajib menyelenggarakan pembukuan, kecuali Wajib
Pajak Orang Pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Berdasarkan Pasal
14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), Wajib Pajak Orang
Pribadi yang boleh menggunakan NPPN adalah yang omzetnya tidak melebihi
Rp4,8 Miliar dalam setahun. Jadi Rekonsiliasi Fiskal dilakukan oleh Wajib
Pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang menyelenggarakan
pembukuan pada akhir tahun akan menyusun laporan keuangan. Rekonsiliasi
fiskal dilakukan berdasarkan dari laporan laba rugi komersial yang disusun
oleh Wajib Pajak. Laba (rugi) komersial tersebut dilakukan koreksi fiskal
sehingga menghasilkan laba (rugi) fiskal atau sering disebut penghasilan
neto fiskal. Hal-hal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi)
komersial dan laba (rugi) fiskal, antara lain:
- Penghasilan yang bukan objek pajak
- Penghasilan yang sudah dikenakan pajak
bersifat final
- Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan untuk tujuan perpajakan
Sedangkan Koreksi Fiskal dibedakan menjadi dua, yaitu:
- Koreksi Fiskal Positif, yaitu koreksi fiskal yang menambah besarnya
penghasilan neto fiskal. Misalnya, perusahaan memberikan imbalan kepada
karyawan dalam bentuk uang dan beras. Dalam laporan laba rugi, kedua jenis
imbalan tersebut boleh dibebankan. Tetapi, untuk tujuan Pajak Penghasilan,
imbalan dalam bentuk beras tidak boleh dibebankan, sehingga jumlah beban
tersebut dikoreksi menjadi lebih kecil dan akibatnya penghasilan neto
fiskal menjadi lebih besar.
- Koreksi Fiskal Negatif, yaitu koreksi fiskal yang mengurangi besarnya
penghasilan neto fiskal. Misalnya, dalam laporan laba rugi Wajib Pajak
terdapat penghasilan berupa sewa bangunan. Karena sudah dikenakan Pajak
Penghasilan bersifat final, penghasilan sewa tersebut tidak perlu
dimasukkan dalam menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenakan pajak
dengan tarif umum. Akibatnya, penghasilan neto fiskal menjadi lebih kecil.
Inti Koreksi Fiskal adalah sebagai berikut:

CONTOH REKONSILIASI FISKAL.
AboutMe
DJP
PusdiklatPajak
PKNSTAN

Kabar Pajak
all taxes in one hand
Home
PPN
o
o
o
PPh
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
KUP
PBB
o
o
KUP
BPHTB
PPSP
PDRD
USKP
Hukum
Downloads
Top of Form
" " "

Bottom of Form
Home » Akuntansi Pajak » Hits » Contoh Rekonsiliasi Fiskal
Akuntansi Pajak, Hits

Melengkap posting tentang Pengertian dan Konsep Rekonsiliasi Fiskal (klik
disini), pada kesempatan kali ini akan ane posting tentang contoh lengkap
rekonsiliasi fiskal.
Contoh Pertama (Konsep)
Laporan laba rugi CV Gentho untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi fiskal untuk menghitung penghasilan neto adalah sebagai
berikut:

Contoh Kedua (Studi Kasus)
Tuan Han, terdaftar di KPP Pratama Pare pada 14 April 2008, memiliki usaha
warung "Sego Pecel". Daftar Riwayat Hidup singkat pribadi adalah sebagai
berikut:
Nama : Cucun Handoko
Alamat : Jalan Pengadegan Selatan IX Nomor 18 RT 05 RW 05 Kode Pos
12770 Pancoran Jakarta Selatan
Nomor HP : 085645181541
NPWP : 88.088.332.7-655.000
Anggota keluarga Tuan Han per 1 Januari 2013:

Laporan laba rugi perusahaan warung tersebut untuk tahun 2013 adalah
sebagai berikut:

Informasi tambahan yang tersedia adalah sebagai berikut:
1. Dari beban gaji, terdapat gaji atas nama Neni (istri Tuan Han)
sebesar Rp70.000.000,- yang menjadi kepala cabang di Jakarta Selatan dan
beras untuk pegawai Rp55.000.000,-
2. Dari beban training karyawan, sebesar Rp15.000.000,- untuk biaya Neni
kuliah S2 kelas ekstensi
3. Dalam beban listrik dan telepon terdapat pembayaran listrik dan
telepon rumah tinggal keluarga Tuan Han sebesar Rp2.000.000,-
4. Pembayaran premi asuransi diperuntukkan sebagai berikut: premi
asuransi kebakaran rumah makan Rp19.000.000,-, premi asuransi kebakaran
rumah tinggal keluarga Tuan Han Rp1.000.000,-, dan premi asuransi jiwa
keluarga Tuan Han Rp34.000.000,-
5. Dividen yang dilaporkan di Laporan Laba Rugi dari PT Bintaro Jaya
sesudah dipotong PPh sebesar 10%
6. Penghasilan sewa mobil dari PT Bintaro Rent Car yang dilaporkan
setelah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%
7. Penghasilan sewa genset dari CV Gentho yang dilaporkan sebelum
dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%
8. Laba usaha cabang Brunei yang dilaporkan setelah dikurangi pajak yang
terutang di Brunei sebesar 35%
9. Laba usaha cabang Timor-Timur yang dilaporkan setelah dikurangi pajak
yang terutang di Timor-Timur sebesar 35%
10. Keuntungan selisih kurs sudah dihitung sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan.
11. Zakat yang dibayarkan kepada Bazis DKI Jakarta sebesar Rp28.000.000,-

12. Jumlah angsuran PPh Pasal 25 selama tahun 2012 adalah Rp212.000.000,-

13. Penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Daftar aktiva
tetap adalah sebagai berikut:

Mobil Sedan dipergunakan oleh kepala cabang untuk kendaraan dinas dan
dibawa pulang ke rumah.

Hitunglah
3. Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak
2013

Pembahasan:
Daftar Aktiva

Laptop/Komputer (Kelompok I, Masa Manfaat 4 Tahun):

Mobil Pick Up (Kelompok II, Masa Manfaat 8 Tahun):

Mobil Sedan (Kelompok II, Masa Manfaat 8 Tahun, Ketentuan Khusus):

Bangunan (Permanen, Masa Manfaat 20 Tahun)

Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2013 = Rp43.750.000 + Rp25.000.000 +
Rp25.000.000 = Rp93.750.000
Sedangkan Beban Penyusutan di Laporan Laba Rugi sebesar Rp71.000.000
Jadi harus dikoreksi fiskal sebesar = Rp93.750.000 - Rp71.000.000 =
Rp22.750.000,-

3. Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2013
2 s.d. 5 pada Rekonsiliasi Fiskal berikut ini:

Besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2014 adalah sebagai berikut
PPh terutang
Rp500.405.000
Kredit Pajak:
PPh yang dipotong/ dipungut/ Kredit Pajak LN
PPh Pasal 23 Rp1.300.000
PPh Pasal 24 Rp350,391,122

(351,691,122)
PPh yang harus dibayar sendiri Rp148,713,878,-
Angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2014
adalah sebesar:
Rp148,713,878 : 12 = Rp12.392.823,-
0
inShare
Top of Form
Daftarkan email mu disini untuk mengikuti update KabarPajak:

Bottom of Form
bimo ramadhaniMay 26, 2016 at 9:07 AM
Pak, untuk potongan pajak Laba di Timor timur, apakah benar itu
sebesar 15%? Menurut yang hitung itu potongan pajaknya sebesar 35%.
Mohon pencerahannya.
Untuk yang keterangan Pasalnya (ex: 2a, 2C) itu refrensinya dari mana
ya pak? Maklum saya orang awam untuk masalah ini.
Mohon bantuannya pak.
Terima kasih.
Reply
Replies
1.
Thole.CunhaMay 30, 2016 at 2:30 PM
Iya Pak Bimo, untuk potongan pajak yang terutang atas Laba Usaha
dari Cabang di Timor Timur yang benar itu sebesar 35%, jadi
penghitungannya:
Laba sebelum dipotong pajak sebesar 100/65 X 97.500.000 =
150.000.000
PPh Pasal 24 maksimal yang diperkenankan dengan rumus:
Penghasilan Neto Negara A / Penghasilan Kena Pajak X PPh
Terutang :
150.000.000 / 1.446.350.000 X 500.405.000 = 51.896.671

Sedangkan untuk keterangan Pasalnya (ex: 2a, 2C) itu
referensinya dari:
Pada kolom sebelah koreksi fiskal terdapat kode angka dan huruf.
Kode tersebut mengacu Lampiran I SPT 1771, karena koreksi fiskal
tersebut akan dilaporkan pada SPT. Sebagai contoh, Beban
Training Karyawan dilakukan koreksi fiskal positif sebesar
Rp15.000.000 dengan kode 5a, yaitu BIAYA YANG DIBEBANKAN /
DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU
ANGGOTA yaitu untuk biaya Neni kuliah S2 kelas ekstensi. Contoh
lain untuk kode angka dan huruf 2c maksudnya untuk 5c di
Lampiran I SPT 1771 yaitu PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN
ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN yang dilakukan
koreksi Fiskal Positif karena terdapat jasa dalam bentuk natura
atau kenikmatan berupa beras untuk pegawai Rp55.000.000,-

demikian, semoga dapat memberikan petunjuk
Reply
1.
ria limAugust 2, 2016 at 8:57 PM
hai pak , mau menanyakan beberapa informasi mengenai korfisnya .
1. mengapa premi asuransi kebakaran rumah makan senilai Rp19.000.000
tidak dikoreksi
2.saya tidak mengerti untuk no 5,6,7 .mohon pembahasanya .
terimakasih
Reply
Replies
1.
Thole.CunhaAugust 3, 2016 at 4:33 PM
hallo Mbak Ria Lim, silakan mbak, kalau ada waktu, nanti saya
jawab:
1. premi asuransi kebakaran rumah makan senilai Rp19.000.000
tidak dikoreksi karena masih termasuk dalam biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yaitu untuk
Rumah Makan sesuai dengan bidang usaha Tuan Han warung "Sego
Pecel"
(Dasar Hukum: Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan)

2. no 5,6,7 ini maksudnya yang mana mbak? apakah untuk informasi
tambahan (karena yang sampai nomor 7 ada pada informasi
tambahan)? jika pada informasi tambahan maksudnya adalah sebagai
berikut:
5 => Dividen yang diterima oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam
Negeri merupakan objek pemotongan PPh dengan tarif 10% dan
bersifat final sehingga dikoreksi fiskal negatif
6 => Penghasilan atas sewa mobil merupakan objek PPh 23,
dikoreksi fiskal positif karena harusnya sebelum dipotong PPh
23.
7 => Penghasilan atas sewa genset merupakan objek PPh 23, tidak
dikoreksi fiskal dan sudah benar sebelum dipotong PPh 23.

Terima kasih atas kunjungannya
Reply
2.
Reply
Replies
1.
Dari sini mbak Annisa Fitriani,
Coba lihat dulu catatan ini di contoh kasus diatas:
6. Penghasilan sewa mobil dari PT Bintaro Rent Car yang
dilaporkan setelah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%
7. Penghasilan sewa genset dari CV Gentho yang dilaporkan
sebelum dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%

Kemudian lihat penghasilannya, jadi:
6. karena penghasilan diterima setelah dipotong PPh 23 maka
jelas ketahuan PPh 23 sebesar 1.000.000
7. karena penghasilan diterima sebelum dipotong PPh 23 maka kita
harus mencari PPh 23 dulu yaitu sebesar 2% X 15.000.000 =
300.000
Jumlah angka 6 dan 7 menjadi jumlah PPh Pasal 23 keseluruhan
yaitu 1.300.000

Semoga dapat mencerahkan.
2.
Bukannya dividen juga termasuk ke dalam pph pasal 23 ya?
Tapi kenapa disini tidak masuk?
3.
Thole.CunhaNovember 22, 2016 at 4:42 PM
Iya benar Mbak Annisa, dividen juga termasuk ke dalam PPh pasal
23, tetapi untuk dapat menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 ada
persyaratannya.

Tidak semua dividen memenuhi objek pemotongan PPh Pasal 23.
Dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-
Undang Pajak Penghasilan bukan merupakan objek pajak. Sedangkan,
dividen yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam
negeri merupakan objek pemotongan PPh dengan tarif 10% dan
bersifat final.
Sehingga disini dan dalam konteks ini, Contoh Kedua (Studi
Kasus)diatas adalah Tuan Han jelas sebagai Orang Pribadi yang
bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan.


Bottom of Form
Top of Form
Bottom of Form

REKONSILIASI FISKAL

Recommend Documents