Rekonsiliasi Fiskal dan Kasus Pengisian SPT Contoh kasus I : Pengisian SPT Tahunan PPh WP badan
:
PT. Perdana didirikan pada tahun 1999, WP yang bergerak pada bidang usaha dagang. 1.
Data WP Nama WP
: PT. Perdana
NPWP
: 01.444.555.1.541.000
Alamat
: Jl. Kenari No. 49 Condong Catur-Depok, Yogyakarta 55281
Jenis Usaha
: Dagang Peralatan Telekomunikasi
Pimpinan
: Drs. Akbar Perdana Putra, M.M
Klasifikasi badan : PT (Perseroan Terbatas)
2.
Kegiatan Usaha
Pada tahun 2011, PT. Perdana memperoleh penghasilan dari dalam dan luar negeri. Laporan Laba/Rugi (komersial) pada 2011 adalah sbb : PT. Perdana Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2011 (dalam rupiah) Penghasilan dari usaha dalam negeri : Penjualan : Retur Penjualan Potongan Penjualan Penjualan Neto HPP Laba Bruto Biaya Usaha : Gaji,Upah,THR, dan Tunjangan lain Alat tulis dan biaya kantor Biaya perjalanan dinas Biaya listrik dan telepon Biaya makan karyawan Biaya promosi
20.005.654.000 (954.852.000) (545.987.000) 18.504.815.000 (14.654.879.000) 3.849.936.000 1.551.900.000 23.958.000 53.465.000 16.825.000 36.783.000 297.285.000
PBB dan bea materai Pajak Biaya representasi Biaya royalty Biaya konsumsi/penjamuan Biaya sewa Biaya kerugian piutang Biaya penyusutan Biaya lain-lain Total Biaya Usaha Laba Usaha Penghasilan diluar usaha : Dividen \sewa Total penghasilan luar usaha Laba bersih (penghasilan neto) dalam negeri Penghasilan luar negeri : Laba usaha dari Canada Bunga obligasi dari Singapura Total penghasilan dari luara negeri Laba (penghasilan neto)
53.726.000 60.000.000 65.798.000 237.465.000 12.132.000 197.958.000 105.654.000 169.000.000 293.873.000 (3.175.822.000) 674.114.000 40.000.000 25.000.000 65.000.000 739.114.000 200.000.000 50.000.000 250.000.000 989.114.000
Rincian HPP : Rp. 5.000.000.000 Persediaan barang dagang, 1 Januari 2009 Rp. 13.000.000.000 Pembelian neto 2009 Persediaan barang dagang, 31 Desember 2009 Rp. (3.345.121.000) Rp. 14.654.879.000
A. Informasi yang digunakan sebagai dasar penyesuaian perhitungan (laba rugi) fiskal : 1.
Dalam penjualan tidak memasukkan penjualan kepada karyawan sebesar Rp. 20.000.000 yang penagihannya melalui pemotongan gaji setiap bulan.
2.
Di dalam gaji, upah, dan tunjangan hari raya (THR), dan tunjangan lainnya terdapat pengeluaran untuk pembelian beras yang dibagikan kepada karyawan senilai Rp. 20.365.000 dan biaya pengobatan karyawan sebesar Rp. 5.100.000
3.
Dalam biaya perjalanan dinas terdapat bukti-bukti pendukung atas nama keluarga pemegang saham sebesar Rp. 596.000
4.
Dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan sebesar Rp. 12.754.000
5.
Pajak sebesar Rp. 60.000.000 merupakan angsuran PPh bulanan selama tahun 2009 (angsuran PPh pasal 25)
6.
Pengeluaran biaya berupa biaya representasi tidak didukung dengan bukti pengeluaran dari pihak eksternal
7.
Biaya royalti sebesar Rp. 237.465.000 yang ada bukti pendukungnya dari pihak eksternal sebesar Rp. 225.353.000
8.
Piutang yang benar-benar tidak tertagih dan telah memnuhi syarat untuk diakui sebagai piutang tak tertagih menurut perpajakan dalam tahun 2009 sebesar Rp. 60.500.000
9.
Perusahaan memiliki aset tetap sbb : Mesin produksi dibeli pada tanggal 1 Januari 2005 seharga Rp. 500.000.000, taksiran umur ekonomis selama 10 tahun. Kendaraan dibeli pada tanggal 31 Desember 2005 seharga Rp. 400.000.000 taksiran umur ekonomis selama 10 tahun. Komputer dibeli pada tanggal 6 Maret 2007 seharga Rp. 300.000.000 taksiran umur ekonomis selama 5 tahun. Inventaris dibeli pada tanggal 1 Januari 2005 seharga Rp. 200.000.000, taksiran umur ekonomis selama 8 tahun. Bangunan permanen selesai dibangun dan siap digunakan pada tanggal 31 Desember 2004 senilai Rp. 600.000.000, taksiran umur ekonomis selama 20 tahun. Berdasarkan kebijakan manajemen perusahaan: mesin produsi mempunyai nilai residu 10% dari harga perolehan, sedangkan aset tetap yang lain ditaksir mempunyai nilai residu 20% dari harga perolehan. Metode perhitungan penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Menurut Fiskal (ketentuan pajak), mesin produksi, kendaraan, komputer, dan inventaris merupakan aset berwujud kelompok II. Perusahaan memilih memilih metode garis lurus dalam menghitung penyusutan fiskal.
10. Dalam biaya lain-lain terdapat biaya rekreasi karyawan Rp. 2.652.000 11. Penghasilan sewa (dalam penghasilan luar usaha) sebesar Rp. 25.000.000 terdiri atas sewa bangunan senilai Rp 5.000.000 , sewa atas peralatan pabrik senilai Rp 12.000.000 dan sewa atas kendaraan senilai Rp 8.000.000. Penghasilan sewa ini diterima dari PT. Putra Surya, yang beralamat Jl. Mayjen Sutoyo 30 Yogyakarta, NPWP ; 01.166.552.2.541.000. Sewa tersebut diterima setiap tahun untuk jangka waktu beberapa tahun. 12. Dividen sebesar Rp 40.000.000 terdiri atas dividen kas dari penyertaan saham (20%) pada PT Adinda sebesar Rp 15.000.000, yang beralamat Jl. Lojajar 28 Yogyakarta, NPWP :
01.337.882.1.542.000; dan dividen kas atas penyertaan saham (30%) pada PT Kapuas Raya sebesar Rp 25.000.000. B. Informasi lain yang digunakan sebagai dasar pengisian SPT Tahunan PPh adalah : 1.
2.
3. 4. 5. 6.
PT Perdana selama tahun 2009 telah menjual hasil produksinya kepada PT Telkom Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Hayamm Wuruk No. 157 Yogyakarta, NPWP; 02.118.722.1.541.000. Penjualan tersebut senilai Rp 8.800.000.000 (harga ini termasuk PPN 10%). PT Perdana (importir yang mempunyai API) selama tahun 2011 mengimpor sebagian bahan baku untuk proses produksi dari Nagayo, Jepang dengan harga faktur $ 40,000. PT Perdana membayar biaya-biaya sbb : biaya angkut dan asuransi selama perjalanan antar daerah pebean masing-masing sebesar $ 3,000 dan $ 7,000, bea masuk sebesar 5% dari \CIF, dan bea masuk tambahan sebesar 20% dari CIF. Kurs menurut keputusan menteri keuangan adalah $ 1 = Rp 10.000. PT Perdana membayar bea masuk dan PPh Pasal 22 impor kepada Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Priok, yang beralamat di Jl. Pelabuhan No. 202 Tanjung Priok Jakarta Utara, NPWP; 00.455.232.2.021.000 Tarif pajak atas laba usaha di luar negeri (Kanada) adalah 40% Tarif pajak atsa Bunga Obligasi di Singapura adalah 25% Total angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2011 sebesar Rp 60.000.000, dibayarkan setiap bulan dengan angsuran yang sama dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2011. Laba (rugi) fiskal tiga tahun terakhir adalah : Rugi fiskal tahun 2008 sebesar Rp 350.000.000 Laba fiskal tahun 2009 sebesar Rp 150.000.000 Laba fiskal tahun 2010 sebesar Rp 100.000.000 Sisa rugi tahun 2008 akan dikompensasikan seluruhnya pada tahun 2011.
3. Data pemegang saham No. 1. 2. 3.
Nama PT. Ananda Yunianto Akbar Perdana
NPWP 01.333.222.1.541.000 04.111.444.2.541.000 04.222.555.1.541.000
Jenis Saham Saham Biasa Saham Biasa Saham Biasa
Jlh. Lembar 100.000 50.000 50.000
4. Lain-lain PT Perdana menyampaikan SPT tahunan PPh pada akhir batas penyampaian SPT. Diminta :
Nominal per lembar Rp 9000 Rp 9000 Rp 9000
Susunlah rekonsiliasi fiskal untuk menyiapkan menyusun laporan laba rugi fiskal dan mengisi SPT Tahunan PPh. Setorkan kurang bayar dengan mengisi SSP, apabila terdapat kurang bayar. Isilah SPT Tahunan PPh tahun 2011. Penyelesaian : Penjelasan informasi kasus A1 s/d A12 menyusun rekonsiliasi fiskal dan mengisi form 1771-I
Sumber informasi
Penjelasan
Form 1771 yang diisi
A1)
Termasuk dalam penjualan adalah penjualan kepada semua 1771-I-51 pembeli dengan cara kredit atau tunai dan dengan dasar akrual artinya penjualan diakui tidak ada pada saat penerimaan kas tetapi saat penyerahan barang. Penjualan kepada karyawan yang pembayarannya tidak dilakukan pada saat transaksi penyerahan barang tetap diakui sebagai penjualan tahun 2011. Dalam rekonsiliasi fiskal, penjualan kepada karyawan sebesar Rp 20.000.000.000 akan menambah penghasilan menurut akuntansi, dan selanjutnya berpengaruh menaikkan laba kena pajak (sebagai koreksi negatif).
A2)
Imbalan dalam bentuk natura (beras Rp 20. 365.000 dan 1771-I 5c pengobatan Rp 5.100.000) tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (non-deductible expense) sesuai pasal 9 ayat (1) UU PPh. Oleh karena itu dalam rekonsiliasi fiskal, jumlah biaya tersebut harus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi, yang berarti berpengaruh menaikkan laba kena pajak (koreksi positif).
A3)
Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pribadi pemegang 1771-I 5a saham (penjalanan dinas anggota keluarga pemegang saham sebesar Rp 596.000) tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (non-deductible expense) sesuai pasal 9 ayat (1) UU PPh. Oleh karena itu, dalam rekonsiliasi fiskal, jumlah biaaya tersebut haerus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi, yang berarti berpengaruh menaikkan laba kena pajak (koreksi postitif)
A4)
Sumbangan untuk berbagai kepentingan kepada pihak-pihak `1771-I 5e yang tidak mempunyai hubungan kerja, usaha, kepemilikan dan penguasaan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari
penghasilan bruto. Biaya sumbangan sebesar Rp 12.754.000 dalam biaya promosi/iklan harus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi, yang berarti berpengaruh menaikkan laba kena pajak (sebagai koreksi positif). A5)
Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh WP tidak boleh 1771-I 5f dikurangkan dari penghasilan bruto WP sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh. Total angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp 60.000.000 yang dibayarkan oleh WP PT Perdana dalam tahun 2009 tidak boleh dimasukkan sebagai biaya tahun 2011. Oleh karena itu, dalam rekonsiliasi fiskal jumlah tersebut dikurangkan dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menaikkan laba kena pajak (koreksi positif).
A6)
Biaya atau pengeluaran yang tidak ada dalam daftar nominatifnya 1771-I 5I (biaya representasi sebesar Rp 65.798.000 tidak ada daftar nominatif) merupakan non-deductible expense. Dalam rekonsiliasi fiskal, jumlah biaya tersebut harus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi, yang berarti berpengaruh menaikkan laba kena pajak (koreksi positif).
A7)
Penjelasan sama dengan A6)
A8)
Menurut akuntansi, perusahaan diperbolehkan membentuk 1771-I 5b cadangan kerugian piutang pada setiap akhir tahun untuk menaksir besarnya piutang yang tidak dapat ditagih pada tahun berikutnya. Perusahaan membentuk cadangan sebesar Rp 105. 654.000 pada akhir tahun 2011, sehingga dalam laporan laba rugi tampak kerugian piutang sebesar Rp 105.654.000. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan fiskal yang menyataka bahwa kerugian piutang yang boleh diakui adalah sebesar piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih pada tahun 2011. Oleh karena piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih menurut fiskal adalah Rp 60.500.000, maka biaya kerugian menurut akuntansi harus dikurangi dengan Rp 45.154.000. Penyesuaian ini akan berpengaruh menaikkan laba kena pajak (sebagai koreksi positif).
A9)
Penyusutan menurut akuntansi kemungkinan berbeda dengan menurut fiskal karena terdapat perbedaan dalam metode penyusutan, pengakuan nilai sisa, taksiran masa manfaat/umur ekonomis. Perhitungan penyusutan tahun 2011 menurut fiskal dapat dilihat pada tabel penyusutan berikutnya. Tabel ini
1771-I 5I
1771-I6a dan Lampian Khusus 1A
sekaligus dapat digunakan sebagai data pengisian Lampiran Khusus tentang “Penyusutan dan Amortisasi”. Dalam rekonsiliasi fiskal, biaya penyusutan menurut akuntansi harus ditambah dengan Rp 36.000.000 (yaitu Rp 205.000.000-Rp 169.000.000). Hal ini berarti mengurangi laba kena pajak (sebagai koreksi negatif). A10)
Penjelasan sama dengan A2).
1771-I 5c
A11)
Penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan adalah 1771-I 4 penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Oleh karena bersifat final maka jumlah pajak yang telah dipotong tersebut tidak dapat dikreditkan dari total PPh yang terutang pada akhir tahun, sehinggan penghasilan tersebut juga tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak. Dalam koreksi fiskal, penghasilan berupa sewa atas bangunan sebesar Rp 5.000.000 dikurangkan dari penghasilan sewa menurut akuntansi, yang berarti menurunkan laba kena pajak (koreksi negatif).
A12)
Dividen yang diperoleh atau diterima perseroan terbatas sebagai 1771-i 4 WP dalam negeri bukan merupakan penghasilan kena pajak (bukan objek pajak), sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh apabila penyertaannya melebihi 25% dari total modal disetor. Dividen yang diterima PT Perdana dari PT Ananda sebesar Rp 25.000.000 harus dikurangkan dari penghasilan dividen menurut akuntansi, yang berarti akan menurunkan laba kena pajak (koreksi negatif), sedangkan dividen sebesar Rp 15.000.000 merupakan objek pajak karena penyertaannya kurang dari 25%.
Tabel Penyusutan Aset/Harta Berwujud dan Perhitungan Nilai Residu Tahun 2009 -> tabel ini sekaligus untuk mengisi Lampiran Khusus 1A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
(dalam ribuan Rp)
Jenis
Harga
Nilai
Umur Ekonomis
Penyusutan setahun
Selisih
Akm. Pny.
Nilai Buku
Penyusutan
s/d awal
s/d awal
2011
2011
(g)=(e) - (f)
(h)
(i)=(a)-(h)
Residu Aktiva
Perolehan
(a) Mesin
Komersial
(b)
(c)
Fiskal
(d)
Komersial
Fiskal
(e)=(a-
(f)= (a) /
b)/( c )
(d)
500.000
50.000
10
8
45.000
62.500
(17.500)
375.000
125.000
Kendaraan
400.000
80.000
10
8
32.000
50.000
(18.000)
250.000
150.000
Peralatan
300.000
60.000
5
8
48.000
37.500
10.500
143.750
156.250
Inventaris
200.000
40.000
8
8
20.000
25.000
(5.000)
150.000
50.000
Bangunan
600.000
120.000
20
20
24.000
30.000
(6.000)
180.000
420.000
169.000
205.000
(37.500)
Produksi
pabrik
Catatan : 1. akumulasi pny. Mesin Jan 2005 s/d Des 2010 ------> 6 tahun, per tahun Rp 62.500.000 2. akumulasi pny. Kendaraan Des 2005 s/d Des 2010 ------> 5 tahun, per tahun Rp 50.000.000 3. akumulasi pny. Peralatan pabrik Mar 2007 s/d Des 2010 -----> 3 tahun 10 bulan, per tahun Rp 37.500.000 4. akumulasi pny. Mesin Jan 2005 s/d Des 2010 ------> 6 t ahun, per tahun Rp 25.000.000 5. akumulasi pny. Mesin 31 Des 2004 s/d Des 2010 ------> 6 tahun, per tahun Rp 30.000.000
Menyusun Laporan Rekonsiliasi Fiskal Tahun Pajak 2011 → dari Lap. L/R komersial dan informasi kasus A1 s/d A12
PT Perdana Rekonsiliasi Fiskal Perhitungan Laba Rugi Tahun Pajak 2011
Keterangan Penghasilan dari usaha dlm negeri Penjualan Retur Penjualan Pot. Penjualan Penjualan Neto HPP Laba Bruto Biaya Usaha : Gaji,Upah,THR,danTunjangan lain Alat tulis dan biaya kantor Biaya perjalanan dinas Biaya listrik dan telepon Biaya makan karyawan Biaya promosi PBB dan bea materai Pajak Biaya representasi Biaya royalty Biaya konsumsi/penjamuan Biaya sewa Biaya kerugian piutang Biaya penyusutan Biaya lain-lain Total Biaya Usaha Laba Usaha Penghasilan diluar usaha : Dividen sewa Total penghasilan luar usaha Laba bersih (penghasilan neto) dalam negeri Penghasilan luar negeri : Laba usaha dari Canada Bunga obligasi dari Singapura Total penghasilan dari luara negeri Laba (penghasilan neto)
Menurut Akuntansi
Rekonsiliasi Fiskal Koreksi Positif Koreksi Negatif
Menurut Fiskal
20.005.654.000 (954.852.000) (545.987.000) 18.504.815.000 (14.654.879.000) 3.849.936.000
A1)20.000.000(+)
20.025.654.000 (954.852.000) (545.987.000) 18.524.815.000 (14.654.879.000) 3.869.936.000
1.551.900.000 23.958.000 53.465.000 16.825.000 36.783.000 297.285.000 53.726.000 60.000.000 65.798.000 237.465.000 12.132.000 197.958.000 105.654.000 169.000.000 293.873.000 (3.175.822.000) 674.114.000
A2)25.465.000(-)
1.526.435.000 23.958.000 52.869.000 16.825.000 36.783.000 284.531.000 53.726.000 225.353.000 12.132.000 197.958.000 60.500.000 205.000.000 291.221.000 (2.987.291.000) 882.645.000
40.000.000 25.000.000 65.000.000 739.114.000
200.000.000 50.000.000 250.000.000 989.114.000
A3)596.000(-)
A4)12.754.000(-) A5)60.000.000(-) A6)65.798.000(-) A7)12.112.000(-)
A8)45.154.000(-) A9)36.000.000(+) A10)2.652.000(-)
A12)25.000.000(-) A11)5.000.000(-)
15.000.000 20.000.000 35.000.000 917.645.000
200.000.000 50.000.000 250.000.000 1.167.645.000
Dari rekonsiliasi laporan laba rugi diatas , perhitungan besarnya pajak penghasilan terutang tahun pajak 2011 pada PT PERDANA , sebelum dilakukan pelaporan adalah sebagai berikut : Laba bersih sebelum pajak
Rp 989.114.000
Koreksi fiscal positif : Penjualan
Rp 20.000.000
Gaji,Upah,THR,Tunjangan lain
Rp 25.465.000
Biaya Perjalanan Dinas
Rp
Biaya Promosi
Rp 12.754.000
Pajak
Rp 60.000.000
Biaya Representasi
Rp 65.798.000
Biaya Royalty
Rp 12.112.000
Biaya Kerugian Piutang
Rp 45.154.000
Biaya Penyusutan
Rp 36.000.000
Biaya Lain-Lain
Rp 2.652.000
Deviden
Rp 25.000.000
Sewa
Rp 5.000.000
596.000
Total Koreksi Positif
(Rp 310.531.000) Rp 678.583.000
PPH terutang 5% x Rp 50.0000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000 25% x Rp 250.000.000 = Rp 62.500.000 30% x Rp 178.583.000 = Rp 53.574.900 Pajak Penghasilan Tanpa Pelaporan Fiskal Laba Setelah Pajak Sebelum Pelaporan Fiskal
(Rp 148.574.900) Rp 530.008.100
Menghitung PPh yang terutang pada tahun pajak 2011
Penghasilan neto fiskal Kompensasi rugi tahun sebelumnya Penghasilan kena pajak
Rp. 1.167.645.000 → (L/R fiskal) Rp. 10.000.000 (-) →info kasus B6 Rp. 1.157.645.000
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas : (Rp. 4.800.000.000 / Rp 18. 524.815) x Rp 1.157.645.000 = Rp 299.959.000 Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas : (Rp. 1.157.645.000 - Rp. 299.959.000) = Rp. 857.686.000 PPh terutang (Laba Rugi Fiskal) : Rp 37.494.875 50% x 25% x Rp 299.959.000 Rp. 214. 421.500 25% x Rp 857.686.000 Rp. 251.916.375
PT PERDANA DATA HASIL PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DENGAN ATAU TANPA PELAPORAN KEUANGAN KETERANGAN
JUMLAH
PPH Tanpa Pelaporan Fiskal
Rp 530.008.100
PPH Dengan Pelaporan Fiskal
Rp 251.916.375
Penghematan Pajak
Rp 278.091.725
Dari data yang ditampilkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya pelaporan fiscal penghasilan tercapai . hal ini terbukti yaitu dengan didukung hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa bila dilakukan pelaporan fiscal dapat dicapai penghematan pajak hingga mencapai Rp 278.091.725 untuk tahun pajak 2011 Keterangan :
Tarif pajak ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (atau sampai dengan 4.800.000.000) sehingga tariff yang digunakan 50% x 25%
Rekonsiliasi fiskal dengan format 2 dapat dilihat langsung pada lampiran I - Formulir 1771-I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan. Penjelasan informasi A11 s/d A12, dan BI sampai dengan B4 untuk menghitung kredit pajak dan mengisi formulir 1771-III dan 1771-IV Tahun Pajak 2011 Sumber Informasi A11)
A12)
B1)
B2)
Penjelasan
Form yang diisi
PPh Pasal 23 atas sewa peralatan pabrik : =2% x Rp 12.000.000 =Rp 240.000 PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan : =2% x Rp 8.000.000 =Rp 160.000 PPh atas sewa tanah dan dan bangunan (final) : =10% x Rp 5.000.000 = Rp 500.000 Total PPh Pasal 23 atas sewa : Rp 400.000 PPh Pasal 23 atas dividen dari PT Adinda : =15% x Rp 15.000.000 =Rp 2.250.000 Dividen dari PT Kapuas Raya Rp 25.000.000 bukan objek pajak Total PPh Pasal 23 = Rp 240.000 + Rp 160.000 + Rp 2.250.000= Rp 2.650.000 PPh Pasal 22 atas penyerahan kepada pemungut : Dasar pengenaan pajak = 100/110 x Rp 8.800.000.000 = Rp 8.000.000.000 PPh Pasal 22 =1,5% x Rp 8.000.000.000 =Rp 120.000.000 PPh Pasal 22 atas impor barang : Nilai impor = CIF + bea masuk dan bea masuk tambahan ( $ 40.000 + $ 3.000 + $ 7.000) + (25% x CIF) = $ 50.000 + (25% x $50.000.00)
1771-III
1771-III
1771-IV Bag. A
1771-III
1771-IV Bag. B
1771-III
1771-III
Lap L/R dan informasi B3)
Lap L/R dan kasus B4)
B5)
B6)
= $ 62.500 x Rp 10.000 = Rp 625.000.000 PPh Pasal 22 = 2.5% x Rp 625.000.000 = Rp15.625.000 Total PPh Pasal 22 = Rp 120.000.000 +Rp 15.625.000 =Rp 135.625.000 PPh Pasal 24 untuk negara Kanada : I. PPh yang terutang Rp 251.916.375 *) II. (penghasilan di Kanada/total PKP) x PPh terutang =(Rp 200 juta/Rp 1.067.645.000)x Rp 251.916.375 = Rp 43.522..215 III. PPh terutang /dibayar di Kanada = 40% x Rp 200 juta = Rp 80.000.000 Kredit pajak LN (PPh Pasal 24) Kanada = Rp 43.522.215 PPh Pasal 24 untuk Singapura I. PPh yang terutang Rp 251.916.375 II. (penghasilan di Singapura/total PKP) x PPh terutang =(Rp 50 juta/Rp 1.067.645.000) x Rp 251.916.375 = Rp 10. 880.553 III. PPh terutang/ dibayar di Singapura = 25% x Rp 50 juta= Rp 12.500.000 Kredit pajak LN (PPh Pasal 24) di Singapura = Rp 12.500.000 Total kredit pajak LN (PPh Pasal 24) ; = Rp 43.522.215 + Rp 12.500.000 = Rp251.916.375 Angsuran PPh Pasal 25 tidak merupakan biaya/pengeluaran/pengurang penghasilan bruto (telah dibahas pada penjelasan A5) tetapi sebagai pengurang PPh yang terutang, yaitu dimasukkan sebagai PPh dibayar sendiri. Rugi fiskal tahun 2008 Rp 350.000.000 Dikompensasikan pada (Rp 150.000.000) Laba fiskal tahun 2009
Lamp. Khusus 7 A *) Lihat hitungan halaman berikutnya
Lamp. Khusus 7A
1771 B no. 8 b.
1771 C no. 10 a.
1771 A no. 2 dan Lampiran Khusus 2A
Sisa rugi fiskal pd 2008 Rp 200.000.000 Dikompensasikan pada (Rp 190.000.000) Laba fiskal tahun 2010 Sisa rugi fiskal pd 2008 Rp 10.000.000 Sisa rugi fiskal pd 2008 seluruhnya dikompensasikan pada laba fiskal tahun 2011
Menghitung PPh kurang atau lebih bayar tahun pajak 2011
Total PPh terutang Kredit pajak : PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 24 PPh Pasal 25(info kasus B5) Total kredit pajak tahun 2011 PPh kurang bayar tahun 2011
Rp 251.916.375 Rp 135.625.000 Rp 2.650.000 Rp 53.522.215 Rp 60.000.000 (Rp 251.797.215) Rp 119.160
Kekurangan bayar ini disetor ke bank paling lambat tanggal 25 April 2011 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
Menghitung angsuran PPh Pasal 25 bulanan tahun pajak 2012 Dengan asumsi semua penghasilan adalah penghasilan teratur, maka angsuran PPh Pasal 25 sebulan tahun pajak 2012 dihitung sbb : Penghasilan sebagai dasar perhitungan angsuran Kompensasi kerugian→ tahun 2011 tidak terdapat sisa rugi PKP PKP yang mendapat fasilitas : (Rp. 4.800.000.000 / Rp. 18.524.815) x Rp 1.167.645.000 = PKP yang tidak mendapat fasilitas : (Rp. 1.167.645.000 - Rp. 302.550.000) = Rp. 865.095.000
PPh terutang : 50% x 25% x Rp. 302.550.000 25% x Rp. 865.095.000
Rp. 1.167.645.000 Rp. Rp. 1.167.645.000 Rp.
302.550.000
Rp. 37.818.750 Rp. 216.273.750 Rp. 254.092.500
Kredit pajak : Rp. 135.625.000 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 Rp. 2.650.000 Rp. 53.522.215 PPh Pasal 24 Total kredit pajak tahun 2011 Dasar perhitugan angsuran Angsuran PPh Pasal 25 sebulan tahun 2012 : Rp. 62.295.285 / 12
(Rp. 191.797.215) Rp. 62.295.285 Rp.
5.191.274
Dengan asumsi : 1. PT Perdana menyampaikan SPT Tahunan PPh pada tanggal 25 April 2012 yaitu 5 hari sebelum batas akhir penyampaian SPT. 2. Angsuran PPh Pasal 25 bulan Desember 2011 adalah Rp. 6.000.000 atau Rp. 60.000.000 / 10. 3. Pada bulan Juli 2012 diterima surat ketetapan pajak yang menyebutkan bahwa angsuran PPh bulanan adalah Rp. 6.500.000. Maka angsuran pajak bulan Januari s.d Maret 2012 adalah Rp. 6.000.000 (SSP hanya dibuat bulan Januari sedangkan pada Februari dan Maret dianggap sama); angsuran pajak bulan April s.d Juli 2012 adalah Rp. 5.191.274 (sesuai perhitungan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011); angsuran pajak bulan Agustus s.d Desember 2012 adalah Rp. 6.500.000 (sesuai surat ketetapan pajak yang terbit pada bulan Juli 2012).
KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa Rekonsiliasi Fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan atau wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Jumlah laba dalam laporan keuangan komersial dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal berbeda, hal ini terdapat biaya dan penghasilan yang tidak diperkenankan dalam perpajakan. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan / pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak yang meliputi beda tetap dan beda waktu. Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi, meliputi pendapatan dan biaya, terutama dilakukan terhadap : 1. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan final. 2. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang bukan objek pajak. 3. Wajib Pajak yang mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan (pasal 9 UU PPh). 4. Wajib Pajak mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang tetapi metode pengakuan biaya tersebut diatur oleh ketentuan fiskal. 5. Wajib Pajak mengeluarkan biaya yang dikeluarkan bersama untuk mendapatkan pendapatan yang dikenakan PPh Final.
