PT ABC LAPORAN LABA RUGI (Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009) Penjualan
Ekspor
Rp720.000.000
Penjualan dalam negeri : Penjualan tunai Penjualan kredit
Rp485.000.000
Penjualan kepada pemerintah
Rp380.000.000 Rp375.000.000
Jumlah penjualan bersih
Rp1.960.000.000
Harga pokok penjualan
(Rp1.040.000.000)
Laba Kotor Usaha
Rp920.000.000
Biaya Operasional
Gaji, upah, honorarium, bonus THR
Rp437.500.000
Biaya asuransi Biaya penyusutan
Rp10.920.000
Biaya perjalanan
Rp35.000.000
Biaya iklan dan promosi
Rp17.500.000
Biaya listrik dan air
Rp18.000.000
Biaya telepon
Rp16.000.000
Cadangan penghapusan piutang
Rp20.250.000
Kerugian piutang tak tertagih
Rp20.000.000
Reparasi dan pemeliharaan kendaraan Pemeliharaan bangunan
Rp15.000.000
Pajak-pajak Biaya lain-lain
Rp17.000.000 Rp16.000.000 Rp40.100.000 Rp110.500.000
Jumlah Biaya Operasional
(Rp773.770.000)
Penghasilah luar usaha
Bunga deposito
Rp16.000.000
Bunga tabungan
Rp15.000.000
Deviden dari saham 40%
Rp55.000.000
Penghasilan sewa gudang Jalan Pelangi
Rp65.000.000
Semarang Jumlah penghasilan luar usaha
Rp151.000.000
Laba Bersih
Rp297.230.000
Dari pembukuan dan catatan-catatan dapat diketahui rincian dari laporan laba rugi tahun 2009 sebagai berikut : 1. Harga Pokok Penjualan LIFO
FIFO
Persediaan awal
Rp110.000.000
Rp50.000.000
Pembelian
Rp1.055.000.000
Rp1.055.000.000
Jumlah barang tersedia untuk Rp1.165.000.000
Rp1.105.000.000
dijual Persediaan akhir
Rp125.000.000
Rp125.000.000
Harga Pokok Penjualan
Rp1.040.000.000
Rp980.000.000
2. Biaya Operasional a) Dalam gaji, upah, honorium, bonus, dan THR, terdapat p emberian sembako kepada pegawai tetap sebesar Rp18.180.000 b) Biaya asuransi sebesar Rp10.920.000, dengan rincian sebagai berikut : -
Asuransi kebakaran gedung kantor
Rp2.200.000
-
Asuransi pengangkutan
Rp1.800.000
-
Asuransi kebakaran gudang Jl. Permata SMG
Rp2.200.000
-
Asuransi kebakaran rumah dinas direktur
Rp1.200.000
-
Asuransi kebakaran gudang Jl. Pelangi SMG
Rp2.400.000
-
Asuransi jiwa keluarga direktur
Rp600.000
-
Asuransi tenaga kerja karyawan
Rp520.000
Total biaya asuransi
Rp10.920.000
c) Perhitungan biaya penyusutan Jenis Aktiva
Menurut Perusahaan
Ketentuan Pajak
Aktiva kelompok 1
Rp20.000.000
Rp17.000.000
-
Aktiva kelompok 2
Rp10.000.000
Rp3.125.000
Aktiva bangunan
Rp5.000.000
Rp4.500.000
Jumlah
Rp35.000.000
Rp24.625.000
Aktiva kelompok 1 , berupa peralatan kantor dari bahan kayu (meja, kursi, danalmari). Dalam
perhitungan penyusutan ini terdapat beda waktu akibat perlakuan akuntansi dengan perpajakan yang bersifat temporer. Artinya, secara keseluruan bahwa beban atau pendapatan menurut akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi penyusutan tiap tahunnya. Dalam penyusutan aktiva kelompok I ini, fiskal menggunakan metode garis lurus yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Berikut perhitungannya : Jenis aktiva : Peralatan kantor dari kayu (meja, kursi dan lemari) Harga perolehan
Rp68.000.000
Tarif penyusutan 25% Penyusutan
= Harga perolehan x Tarif penyusutan = Rp68.000.000 x 25% = Rp17.000.000
-
Aktiva kelompok II, berupa peralatan kantor yang terdiri dari AC, dan komputer. Terdapat
perbedaan akibat perlakuan akuntansi dengan perpajakan yang bersifat temporer. Artinya, secara keseluruan bahwa beban atau pendapatan menurut akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi penyusutan tiap tahunn ya. Dalam penyusutan aktiva kelompok II ini, fiskal menggunakan metode garis lurus yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. Berikut perhitungannya : Jenis aktiva : Peralatan kantor (AC dan komputer) Harga perolehan
Rp25.000.000
Tarif penyusutan 12,5% Penyusutan
= Harga perolehan x Tarif penyusustan = Rp25.000.000 x 12,5% = Rp3.125.000
-
Aktiva bangunan yaitu berupa bangunan permanen yaitu bangunan kantor perusahaan tersebut.
Terdapat perbedaan akibat perlakuan akuntansi dengan perpajakan pada aktiva ini yang bersifat temporer. Artinya, secara keseluruan bahwa beban atau pendapatan menurut akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi penyusutan tiap tahunnya.
Dalam aktiva bangunan, penyusutan menggunakan metode saldo menurun. Berikut perhitungannya : Klasifikasi bangunan
Tarif Penyusutan
Tidak permanen (10 tahun)
10%
Permanen (20 tahun)
5%
Jenis aktiva : Gedung kantor (permanen) Harga perolehan
Rp90.000.000
Tarif penyusutan 5% Penyusutan
= Harga perolehan x Tarif penyusustan = Rp90.000.000 x 5% = Rp4.500.000
d) Dalam biaya perjalanan, terdapat biaya perjalanan keluarga direktur sebesar Rp3.500.000 e) Perincian biaya iklan dan promosi sebagai berikut : -
Iklan usaha di Harian Suara Merdeka
Rp4.000.000
-
Iklan ucapan terima kasih
Rp1.000.000
-
Iklan ucapan berduka cita
Rp2.000.000
-
Honorarium penjaja barang
Rp11.000.000
Total biaya iklan dan promosi
f)
Rp18.000.000
Kerugian piutang tak tertagih menurut ketentuan perpajakan sebesar Rp10.000.000
g) Rincian biaya listrik dan air sebagai berikut : -
Untuk kantor
Rp7.000.000
-
Untuk gudang Jl. Permata SMG
Rp4.000.000
-
Untuk gudang Jl. Pelangi SMG
Rp3.000.000
-
Untuk rumah dinas Direktur
Rp2.000.000
Total biaya listrik dan air
Rp16.000.000
h) Rincian biaya telepon sebagai berikut : -
Telepon kantor
Rp6.000.000
-
Telepon gudang Jl. Permata SMG
Rp3.450.000
-
Telepon gudang JL. Pelangi SMG
Rp5.000.000
-
Telepon rumah dinas Direktur
Rp5.800.000
Total biaya telepon
Rp20.250.000
i)
Dalam biaya reparasi dan pemeliharaan kendaraan, terdapat biaya reparasi kendaraan milik direktur sebesar Rp1.800.000
j)
Perincian pemeliharaan bangunan sebagai berikut :
-
Gedung kantor
Rp6.000.000
-
Gudang Jl. Permata SMG
Rp5.000.000
-
Gudang JL. Pelangi SMG
Rp3.000.000
-
Rumah dinas Direktur
Rp2.000.000
Total biaya telepon
Rp16.000.000
k) Rincian untuk biaya pajak sebagai berikut : -
PBB gedung kantor
-
PBB rumah dinas direktur
-
PBB gudang Jl. Permata SMG
Rp1.900.000
-
PBB gudang Jl. Pelangi SMG
Rp2.400.000
-
PKB kendaraan perusahaan
Rp7.700.000
-
PKB kendaraan milik direktur
Rp2.600.000
-
Pajak penghasilan pasal 22
Rp8.000.000
-
Pajak penghasilan Pasal 23
Rp6.000.000
-
Pajak penghasilan pasal 25
Rp7.200.000
Total biaya pajak
Rp3.000.000 Rp1.300.000
Rp40.100.000
l)
Perincian biaya lain-lain sebagai berikut :
-
Honorarium teknisi komputer
Rp30.000.000
-
Hadiah kejuaraan motor
Rp25.000.000
-
Sumbangan untuk PMI
Rp2.500.000
-
Sumbangan untuk mahasiswa
Rp3.000.000
KKN -
Biaya bunga Total biaya lain-lain
Rp50.000.000 Rp110.500.000
Berdasarkan catatan- catatan diatas maka perlunya rekonsiliasi fiskal terhadap biaya-biaya yang menurut ketentuan perpajakan tidak boleh dikurangkan dari laba fiskal sebagaimana yang disajikan dalam tabel Rekonsiliasi Fiskal PT ABC tahun 2009 berikut ini.
Tabel 3.1 Rekonsiliasi Fiskal PT ABC Periode 31 Desember 2009 Keterangan
Laba Rugi
Koreksi Positif
Komersial
Koreksi
Laba Rugi
Negatif
Fiskal
Penjualan
Penjualan bersih
Rp1.960.000.000
Harga pokok
Rp1.040.000.000
penjualan Laba kotor
Rp1.960.000.000 Rp60.000.000
Rp980.000.000
(1) Rp920.000.000
Rp980.000.000
Biaya Operasional
Gaji, upah,
Rp437.500.000
bonus, THR Biaya asuransi
Rp18.180.000
Rp419.320.000
(2) Rp10.920.000
Rp4.200.000
Rp6.720.000
(3) Biaya
Rp35.000.000
penyusutan Biaya perjalanan
Rp10.375.000
Rp24.625.000
(4) Rp17.500.000
Rp3.500.000
Rp14.000.000
(5) Biaya iklan dan
Rp18.000.000
promosi Biaya listrik dan
Rp15.000.000
(6) Rp16.000.000
air Biaya telepon
Rp3.000.000
Rp5.000.000
Rp11.000.000
(7) Rp20.250.000
Rp10.800.000
Rp9.450.000
(8) Cad. Piutang tak
Rp20.000.000
tertagih Kerugian piutang
0
(9) Rp15.000.000
tak tertagih Reparasi dan
Rp20.000.000
Rp5.000.000
Rp10.000.000
(10) Rp17.000.000
pemeliharaan
Rp1.800.000
Rp15.200.000
(11)
kendaraan Pemeliharaan
Rp16.000.000
bangunan Pajak-pajak
Rp5.000.000
Rp11.000.000
(12) Rp40.100.000
Rp28.000.000 (13)
Rp12.100.000
Biaya lain-lain
Rp110.500.000
Rp3.000.000
Rp107.500.000
(14) Jumlah biaya
Rp773.770.000
Rp655.915.000
Penghasilan luar usaha
Bunga deposito
Rp16.000.000
Rp16.000.000 (15)
Bunga tabungan
Rp15.000.000
Rp15.000.000
Deviden
Rp55.000.000
Rp55.000.000
Sewa gudang Jl.
Rp65.000.000
Rp65.000.000
Pelangi Jumlah
0
(16) Rp151.000.000
Rp70.000.000
Laba bersih
Rp297.230.000
Rp394.085.000
PKP
Rp297.230.000
Rp394.085.000
PPh terutang*
Rp41.612.200
Rp55.171.900
penghasilan luar usaha
Sumber : data diolah (2010)
*PPh terutang
(Laba Rugi Fiskal)
= Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak
= Rp394.085.000x 50% x 25% = Rp55.171.900 Keterangan : Tarif pajak ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PP h atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam kasus PT ABC peredaran bruto yang dimiliki perusahaan sebesar Rp383.710.000 (atau sampai dengan Rp4.800.000.000) sehingga tarif yang digunakan 50% x 25%. Berdasarkan koreksi di atas terdapat keterangan sebagai berikut: (1) Berdasarkan pasal 10 ayat 6 UU PPh no. 36 tahun 2008, menyatakan bahwa persediaan dan
pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata- rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO). HPP pada kasus PT ABC dibawah ini menggunakan metode FIFO yaitu: Persediaan awal
Rp50.000.000
Pembelian
Rp1.055.000.000
Barang tersedi dijual
Rp1.105.000.000
Persediaan akhir
Rp125.000.000
Harga pokok penjualan
Rp980.000.000
(2) Pasal 4 ayat 3 huruf d UU no 36 tahun 2008 tentang yang dikecualikan dari obyek pajak, menyatakan bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti, beras gula dan sebagainya dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah dan fasilitas pengobatan bukan merupakan obyek pajak.
Sehingga dalam kasus PT ABC ini biaya pemberian sembako kepada karyawan tetap sebesar Rp. 18.180.000 bukan merupakan obyek pajak, oleh karena itu harus dikoreksi positif yang artinya menambah penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. (3) Pasal 9 huruf d UU PPh, tentang penentuan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Menyatakan bahwa premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang p ribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dalam kasus PT ABC ini biaya asuransi sebesar Rp 4.200.000 harus dikoreksi positif yang artinya menambah penghasilan kena pajak ( 4) Pasal 9 ayat 2 UU PPh no.36 tahun 2008, tentang pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi dari tahun ke tahun dalam bagian- bagian yang sama. Sehingga dalam kasus PT ABC ini penyusutan tersebut harus dikoreksi positif yang artinya menambah penghasilan kena pajak (5) Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh no.36 tahun 2008, tentang penentuan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT yang tidak boleh dikurangkan. Menyatakan bahwa biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak dapat dikurangkan dalam penentuan basarnya pajak terutang, sehingga dalam kasus PT ABC ini biaya perjalanan keluarga direktur harus dikoreksi positif yang artinya menambah besarnya penghasilan kena pajak. (6) Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh no.36 tahun 2008, tentang penentuan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT yang tidak boleh dikurangkan.
Menyatakan bahwa biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak dapat dikurangkan dalam penentuan basarnya pajak terutang, sehingga dalam kasus PT ABC ini biaya iklan ucapan terima kasih dan iklan ucapan berduka cita dari keluarga direktur harus dikoreksi positif yang artinya menambah besarnya penghasilan kena pajak.
(7) Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh no.36 tahun 2008, tentang penentuan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT yang tidak boleh dikurangkan.
Menyatakan bahwa biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak dapat dikurangkan dalam penentuan basarnya pajak terutang, sehingga dalam kasus PT ABC ini biaya listrik dan air untuk rumah direktur dan gudang jalan pelangi yang telah disewakan harus dikoreksi positif yang artinya menambah besarnya penghasilan kena pajak (8) Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh no.36 tahun 2008, tentang penentuan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT yang tidak boleh dikurangkan.
Menyatakan bahwa biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak dapat dikurangkan dalam penentuan basarnya pajak terutang, sehingga dalam kasus PT ABC ini biaya telepon rumah direktur dan gudang jalan pelangi yang telah disewakan harus dikoreksi positif yang artinya menambah besarnya penghasilan kena pajak. (9) Pasal 9 ayat 1 UU PPh no. 36 tahun 2008, tentang pengecualian pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Sehingga dalam kasus PT ABC ini cadangan piutang tak tertagih harus dikoreksi positif yang artinya menambah penghasilan kena pajak pada perusahaan ini. (10) Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh No. 36 tahun 2008, tentang piutang yang dengan nyata- nyata tidak dapat ditagih. Menyatakan bahwa piutang yang nyata- nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial Telah diserahkan perkara penagihan kepada pengadilan negeri atau instasi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Sehingga dalam kasus PT ABC ini kerugian piutang tak tertagih diakui sebagai biaya dan harus dikoreksi positif yang artinya menambah penghasilan kena pajak. (
11) Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh no.36 tahun 2008, tentang penentuan besarnya penghasilan
kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT yang tidak boleh dikurangkan. Menyatakan bahwa biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak dapat dikurangkan dalam penentuan basarnya pajak terutang, sehingga dalam kasus PT ABC ini biaya reparasi kendaraan direktur harus dikoreksi positif yang artinya menambah besarnya penghasilan kena pajak. ( 12) Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh no.36 tahun 2008 , tentang biaya yang secara langsung atau tidak
berhubungan dengan kegiatan usaha. Menyatakan bahwa pengeluaran – pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya, sehingga
dalam kasus PT ABC ini biaya reparasi rumah direktur dan gudang jalan pelangi harus dikoreksi positif yang artinya menambah penghasilan kena pajak. (13) Pasal 9 (1) h UU PPh no.36 tahun 2008 tentang biaya- biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak. Menyatakan bahwa pajak penghasilan tidak dapat dikurangkan dalam biaya tersebut, sehingga harus dikoreksi positif yang artinya menambah penghasilan kena pajak. (14) Pasal 9 (1)UU PPh no.36 tahun 2008 tentang biaya- biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak. Menyatakan bahwa pada prinsipn ya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak yang pembebanann ya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut, sehingga dalam k asus PT ABC ini macam- macam biaya yang diperinci tersebut terdapat biaya yang tidak mempunyai hubungan langsung sebesar Rp. 3.000.000 harus dikoreksi positif yang artinya menambah penghasilan kena pajak. (
15) Berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh No. 36 tahun 2008, tentang penghasilan yang
bersifat final yaitu berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Bunga deposito yang didapat oleh PT ABC merupakan penghasilan yang bersifat final, maka harus dikoreksi negatif yang artinya akan mengurangi penghasilan kena pajak PT ABC. (
16) Penghasilan dari sewa gudang Jl. Pelangi yang didapat oleh PT ABC merupakan penghasilan
yang tidak termasuk objek pajak, maka harus dikoreksi negatif yang artinya akan mengurangi penghasilan kena pajak PT ABC.
BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan
Berdasarkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal pada laporan laba rugi PT ABC semarang tahun 2009, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Terdapat dua unsur penting ketika melakukan rekonsiliasi fiskal yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif terjadi apabila pengakuan beban atau biaya pada laporan keuangan komersial lebih besar dari beban atau biaya pada laporan keuangan fiskal. Dalam kasus laporan keuangan PT ABC tahun 2009 ini rekening- rekening yang mengalami koreksi positif antara lain:
Harga pokok penjualan
Gaji, upah, honorarium, THR dan bonus
Biaya asuransi
Biaya penyusutan
Biaya perjalanan
Biaya iklan dan promosi
Biaya listrik dan air
Biaya telepon
Cadangan piutang tak tertagih
Reparasi dan pemeliharaan kendaraan
Pemeliharaan bangunan
Pajak-pajak
Biaya lain-lain Koreksi negatif terjadi karena adanya pendapatan yang tidak boleh ditambahkan dengan penghasilan lainnya, dan adanya biaya yang menurut perhitungan komersial lebih kecil dibandingkan menurut perhitungan fiskal. Rekening- rekening yang mengalami koreksi negatif bagi PT ABC antara lain:
Bunga deposito
Pendapatan sewa gudang Jalan Pelangi
2. Konsep beda waktu dan beda tetap. Beda waktu adalah perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang bersifat temporer artinya secara keseluruan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama tetapi alokasi tiap tahunnya yang berbeda. Dalam kasus PT ABC ini yang merupakan beda sementara antara lain penyusutan dan penilaian persediaan. Sedangkan beda tetap adalah perbedaan yang menurut akuntansi boleh dibiayakan namun tidak dapat diakui menurut fiskal, antara lain: natura, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham atau direktur, bunga deposito, penghasilan sewa 4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan oleh penulis maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin dapat diperhatikan bagi pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan koreksi fiskal. 1. Perusahaan dalam penghitungan harga pokok penjualan hendaknya memperhatikan aspek perpajakan sehingga selisih pada nilai persediaan akhir antara metode yang dipakai perusahaan dengan metode yang digunakan dalam pajak tidak terjadi selisih yang besar. 2. Perusahaan terlebih dahulu perlu melihat komponen- komponen apa saja yang berbeda, contohnya pada beban pajak penghasilan seharusnya pajak penghasilan karyawan dimasukan sebagai tunjangan yang diberikan perusahaan sehingga perusahaan dapat membiayakan pengeluaran itu.
