Perhitungan Pajak Lembaga Pendidikan

PAJAK UNTUK BANTUAN SOSIAL DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Bekerja sama dengan DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN Jakarta, 20 Oktober 2009 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

1

Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK

UU

- UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16 Th 2009 (KUP) - UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh) - UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 18 Th 2000 (PPN)

PP

-PP No. 80 Th 2007 (Peraturan Pelaksanaan UU KUP) -PP No.132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian) -PP No.51 Th.2008 (Jasa Kosntruksi) -PP No.71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan) -PP No.15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi) -PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN) -PP No.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan) -PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN Brg Strategis)

PERMENKEU

-PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT) -PMK No. 184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan) -PMK No.186 Th 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi) -PMK No.190 Th 2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang) -PMK No.252 Th 2008 (Petunjuk pemotongan Pph Pasal 21) -PMK No.246 Th 2008 (Bea siwa dikecualikan dari Objek PPh) -PMK No.250 Th 200 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun) -PMK No.254 Th 2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan) Direktorat Pelayanan dan -PMK No.244 Th Penyuluhan 2008 (Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23) Humas

2

BANTUAN APBN/APBD DIKELOLAH

INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN

BENDAHARA/PEMEG.KAS WAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT PPh PASAL 4 AYAT (2), 21, 22, 23 DAN 26 PPN & PPnBM Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

3

BANTUAN APBN/APBD DIKELOLAH

BADAN (PT, CV, YAYASAN, KOPERASI, KUMPULAN, DLL) KEWAJIBAN YG TELAH ADA KETIKA BADAN ITU BERDIRI & MEMILIKI NPWP

MELALUI SUATU KEGIATAN

WAJIB MELAKSANAKAN PEMOTONGAN PAJAK PUSAT PPh PASAL 4 AYAT (2), 21, 23, DAN 26 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

4

KETENTUAN KEWAJIBAN NPWP BAGI SEKOLAH

LEMBAGA/SEKOLAH/ PELATIHAN NEGERI

YAYASAN/LEMBAGA/ KURSUS/PKBM SWASTA

WAJIB MEMILIKI NPWP DGN MENDAFTARKAN KE KPP/KP2KP,

WAJIB MEMILIKI NPWP PADA SAAT DIDIRIKAN DGN MENDAFTARKAN KE KPP/KP2KP,

1. A.N “SKB PEMDA WONOSOBO” ATAU

1. A.N “PKBM SOLOTIGO” ATAU

2. A.N “UNIVERSITAS NEGERI JAMBI”

2. A.N “YAYASAN PENDIDIKAN X” ATAU 3. A.N “LEMBAGA KURSUS KECANTIKAN..”

JENIS WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMUNGUT

JENIS WAJIB PAJAK SEBAGAI WAJIB PAJAK(PUSAT) ATAU WAJIB PAJAK BADAN (CABANG) YG HANYA MELAKSANAKAN PEMOTONG

Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

5

BADAN Pasal 1 ayat (3) UU KUP Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. .


6

LANDASAN HUKUM Pasal 1 butir 2 UU KUP Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 2 ayat (1) UU KUP Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

UU PPh Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yg mempunyai penghasilan diatas PTKP Direktorat Penyuluhan Humas

UU PPh Setiap Wajib Pajak Badan yg Pelayanan danmulai DIDIRIKAN 7

Kewajiban Mendaftarkan Diri Pasal 2 ayat (1) UU KUP

Bendahara yang Mengelola APBN/APBD

Badan (mis PT, CV, Yayasan, dll Termasuk cabang2nya) yang dibentuk/didirikan

Wajib Mendaftarkan Diri

Untuk Mendapatkan NPWP Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

8

OBJEK PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN YG DILAKUKAN BENDAHARA

PPh Pasal 21

PPh Pasal 4 ayat (2): Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan

PPh Pasal 22

: Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian Barang.

PPh Pasal 23

: Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21.

PPh Pasal 26

: Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.

PPN dan PPnBM

: Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak.

Bea Materai

: Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu.

: Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan. sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu.


9

OBJEK PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN YG DILAKUKAN BADAN (PT,CV,YAYASAN, KUMPULAN DLL BAIK PUSATNYA MAUPUN CABANGNYA)

PPh Pasal 21

PPh Pasal 4 ayat (2): Pemotongan atas penghasilan yg

PPh Pasal 23

: Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21.

PPh Pasal 26

: Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.

Bea Materai

: Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu.

: Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan. dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu.


10

MENGAPA LSM, YAYASAN SWASTA, KURSUS, LEMBAGA SWASTA LAINNYA TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPh PASAL 22 ? JAWABANNYA BUNYI UU NO.36 TH 2008 TTG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN "Pasal 22

(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan : bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang ; Penjelasan Pasal 22 Berdasarkan ketentuan ini yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah : Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama; Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

11

MENGAPA LSM, YAYASAN SWASTA, LEMBAGA SWASTA LAINNYA TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPN ? JAWABANNYA BUNYI UU NO.18 TH 2000 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG –UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN DAN PPnBM "Pasal 16A (1) Pajak yang terhutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. (2) Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh

Menteri Keuangan." BUNYI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.563/KMK.03/2003 TTG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH & KPKN UTK MEMUNGUT , MENYETOR & MELAPORKAN PPN & PPnBM BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

Pasal 2 (1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pertambahan Direktorat Pajak Penyuluhan Pelayanan dan Nilai. Humas

12

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PROGRAMPROGRAM-PROGRAM DIKSETARA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

BANTUAN/ SUBSIDI DARI APBN (Rp)

1. 2. 3. 4.

BUKAN OBJEK PPh & PPN Penjls. Pasal 4 ayat (3) UU PPh Pasal 4 UU PPN

ORANG PRIBADI ORGANISASI SOSIAL LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LEMBAGA KURSUS

5. INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH

6. PTN YG BHMN DAN NON BHMN 7. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB), 8. LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN FORMAL Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

13

Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan pengusaan antara pihakpihak yg bersangkutan Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan.

Penjelasan Pasal 4 UU PPN PPN dikenakan atas :a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean, b) Import Barang Kena Pajak (BKP); c)penyerahan Jasa Kena Pajak di dlm daerah pabean; d) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dlm daerah pabean; e)pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dlm daerah Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kena Pajak 14 Pabean atau; f)eksport BKP oleh Pengusaha

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PROGRAM-PROGRAM DIKSETARA BANTUAN/ SUBSIDI DARI APBN (Rp)

Lembaga/Org./Badan/Sekolah Lembaga/Org./Badan/Sekolah Orang Pribadi

Milik Swasta

Kegiatan

Wajib Potong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2)

Milik Negeri

Kegiatan

Wajib Potong & Pungut PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) & PPN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

(beasiswa)

Belajar

Tidak Dipotong PPh dan tidak Dipungut PPN 15

Lembaga/Org./Badan/Sekolah Milik Swasta

Digunakan untuk Honor pelatih/panitia, honor tutor, uang transpor, honor penyelenggara dan honor lainnya, konsumsi peserta/pelatih, ATK & bahan habis pakai, buku,

1.

Untuk honor pelatih/panitia/penyelenggara/tutor/penyusunan test/evaluasi/supervisi/monitoring yg diterima oleh bukan pegawai dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif (Pasal 17 UU PPh) X 50% X penghasilan bruto. Tarif Pasal 17 UU PPh yaitu dimulai tarif 5% untuk penghasilan s.d Rp 50.000.000,Apabila Honor yang dibayarkan secara berkesinambungan (lebih dari satu kali dalam 1 tahun), maka Penghitungan PPh Pasal 2121-nya : tarif Pasal 17 x (50% x Jumlah Bruto Honor sebulan dikurangi PTKP bulanan). Bagi pelatih/panitia/penyelenggara/tutor/penyusun yang tidak memiliki NPWP akan dikenai tarif 20% lebih tinggi dari yg memiliki NPWP, jadi tarifnya 6% dari jumlah bruto. Objek Pemotongan Pph Pasal 21 diatur PMK No.252/PMK.03/2008 dan Perdirjen No.31/PJ./2009 jo. Perdirjen No.57/PJ/2009 Uang Transport kepada tenaga pengajar dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 5% atau 6% (bila penerima tidak memiliki NPWP) x 50% x jumlah bruto, sepanjang tidak bisa membuktikan bukti-bukti pengeluarannya Pengadaan konsumsi dan ATK + Bahan habis pakai, buku, pengadaan konsumsi, cangkul, benih dan pengadaan barang lainnya tidak dipungut PPh PPh Pasal 22 dan tidak dipungut PPN. Jasa catering dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 2% atau 4% (bila pemberi jasa catering tidak memiliki NPWP) dari jumlah bruto pembayaran (tidak ada batasannya). Objek Pemotongan PPh Pasal 23 diatur Permenkeu No.244/PMK.03/2008

2.

3.

4.


16

BUKAN PEGAWAI TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK, BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN, SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI, PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMAN LAINNYA OLAHRAGAWAN; PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH; AGEN IKLAN;

PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPD SUATU PANITIA PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG MENJADI PERANTARA PENJAJA BARANG DAGANGAN PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI; DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

MENERIMA IMBALAN BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDK BERKESINAMBUNGAN

DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

MENERIMA IMBALAN BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN

DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DIKURANGI

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

DIPOTONG PPH PS.21 DENGAN TARIF PASAL 17 DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

PTKP* * SYARATNYA BUKAN PEGAWAI HARUS MEMILIKI NPWP & TDK MENERIMA SUMBER PENGHASILAN 17 LAINNYA

LEMBAGA/ORG./BADAN/SEKOLAH MILIK PEMERINTAH

Digunakan untuk Honor pelatih/panitia, uang transport, konsumsi peserta/pelatih, ATK & bahan habis pakai

1.

Untuk honor pelatih/panitia/penyelenggara dan sejenisnya yg diterima PNS/TNI/Polri dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto (bersifat final) sepanjang pangkat PNS tersebut golongan III a ke atas atau sepangkatnya. Bila honor diterima mahasiswa/masyarakat lainya dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif progresif (Pasal 17 UU PPh) yaitu mulai 5% atau 6% (bagi penerima yg tidak memiliki NPWP untuk penghasilan s.d Rp 50.000.000,-. ) x 50% x jumlah bruto. Apabila yang dibayarkan secara berkesinambungan (lebih dari satu kali dalam 1 tahun), maka Penghitungan PPh Pasal 21-nya : Tarif Pasal 17 UU PPh x 50% x Jumlah Bruto Honor sebulan dikurangi PTKP).

2.

Uang Transport kepada tenaga pengajar dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% final bila yg menerima PNS/TNI/Polri atau tarif Pasal 17 yaitu 5% atau 6% (bagi penerima yg tidak memiliki NPWP) x 50% x jumlah bruto, bila yg menerima bukan PNS/TNI/Polri, sepanjang tidak bisa membuktikan bukti-bukti pengeluarannya

3.

Pengadaan konsumsi dan ATK + Bahan habis pakai, buku dan pengadaan barang lainnya yang jumlah pembayarannya melebihi Rp 1 juta (tidak termasuk PPN-nya) dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atau 3% (bagi penjual barang yg tidak memiliki NPWP) dari jumlah bruto, dan dipungut PPN juga sebesar 10% dari jumlah bruto apabila pembayarannya (nilai kuitansi) diatas Rp 1 juta.

4.

Jasa catering dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% atau 4% (bagi pemberi jasa yang tidak memiliki NPWP) dari jumlah bruto pembayaran dan pengenaan pemotongan PPh Pasal 23 ini tanpa batasan jumlah rupiahnya. Apabila pembayaran Rp 1 juta lebih, maka dipungut PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (nilai jasa tanpa PPN). Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 diatur Permenkeu No.244/PMK.03/2008 Humas

18

BANTUAN SOSIAL BERUPA BEASISWA Dasar hukum : 1. Pasal 4 ayat (3) huruf l UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Beasiswa (biaya pendidikan yang dibayar ke sekolah, Meliputi biaya ujian, biaya penelitian, biaya pembelian buku dan biaya hidup yang wajar) yang diterima atau diperoleh WNI dari Wajib Pajak pemberi Beasiswa (harus tidak mempunyai hubungan istimewa) dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Penerima Beasiswa tidak dipotong PPh Pasal 21 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

19

HAL-HAL YG PERLU DIKETAHUI UNTUK DUNIA PENDIDIKAN PASAL 6 AYAT (1) UU PPh (PERUBAHAN TERAKHIR) SUMBANGAN TERTENTU ANTARA LAIN SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN DI INDONESIA, BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA

BIAYA PENGURANG PENGHASILAN BRUTO (BISA MENGURANGI PPh YG TERUTANG BAGI PERUSAHAAN) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

20

SANKSI PERPAJAKAN

SANKSI ADMINISTRASI

D E N D A

B U N G A

SANKSI PIDANA

K E N A I K A N

ALPA

SENGAJA

KURUNGAN DAN DENDA

PENJARA DAN DENDA


21

SANKSI ADMINISTRASI

DENDA Ps. 7 UU KUP

Rp 100.000 • SPT MASA PPh Ps.21/22/23/26 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN

Rp500.000 • SPT MASA PPN DAN PPnBM TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN

Rp 100.000 • SPT TAHUNAN PPh Ps. 21 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN (Untuk Tahun Pajak 2007

BUNGA

KENAIKAN

Ps.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP

Ps. 13(3), 15(2) UU KUP

50%

2%/BULAN maks 24 BULAN

SPT TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN SETELAH DITEGUR TERTULIS

• PEMBETULAN SENDIRI SPT

100%

• HASIL PENELITIAN SPT AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG

PPh TIDAK / KURANG DIPUNGUT/ DIPOTONG/ DISETOR

• HASIL PEMERIKSAAN (SKPKB)

100%

• DITERBITKAN NPWP DAN PKP SECARA JABATAN

KARENA DITERBITKAN SKPKBT

• IZIN PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT

200%

• IZIN MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN

DITERBITKAN SKPKB KARNA ALPA PERTAMA KALI

DARI

PAJAK Direktorat Penyuluhan Pelayanan danYANG TIDAK/ Humas KURANG DIBAYAR

22

SANKSI PIDANA SENGAJA

ALPA

Ps. 39 UU KUP

Ps. 38 UU KUP

• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT • MENYAMPAIKAN SPT: ISINYA TIDAK BENAR TIDAK LENGKAP MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR

• TIDAK MENDAFTARKAN DIRI, MENYALAHGUNAKAN NPWP/NPPKP • TIDAK MENYAMPAIKAN SPT • MENYAMPAIKAN SPT : ISINYA TIDAK BENAR TIDAK LENGKAP • MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU • TIDAK MENYELENGG. EMBUKUAN/PENCATATAN • TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT /DIPOTONG • MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PAJAK;;

MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI 2 X DARI Direktorat Penyuluhan Pelayanan danJML PAJAK TERUTANG DAN PALING PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG Humas 23

SANKSI PERPAJAKAN BAGI PETUGAS PAJAK (Pasal 36 A UU UP) PETUGAS PAJAK

DALAM MENGHITUNG ATAU MENETAPKAN PAJAK

TIDAK SESUAI DENGAN UU PERPAJAKAN YG BERLAKU BERAKIBAT MERUGIKAN NEGARA

DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

24

Hubungi kami di: Kring Pajak

500-200

SMS 0813 178 72525 ( 0813 178 PAJAK )

Email

:

Website:

[email protected] [email protected] www.pajak.go.id


25


26

COTOH PEGHITUGA BUKA PEGAWAI • POLAN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI-PUNYA NPWP), MENERIMA HONORARIUM DARI LEMBAGA KURSUS MENJAHIT SEBESAR Rp250.000,-/BULAN DARI JULI S.D DESEMBER 2009 DAN TIDAK MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN LAINNYA. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA : ((50% X PENGHASILAN SEBULAN) – PTKP SEBULAN) X TARIF Pasal 17 = (50% x Rp250.000) – Rp1.320.000 = NIHIL • PILON, PELATIH (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI SANGGAR DKI SEBESAR Rp250.000,- YG HANYA DIBERIKAN SEKALI PADA BULAN AGUSTUS 2009. PILON PUNYA NPWP. PPh PASAL 21 TERUTANG PADA BULAN AGUSTUS : 50% X PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 = 50% X Rp250.000 X 5% = Rp6.250,• POLIN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI) MENERIMA HONORARIUM DARI PKBM KASIH RP250.000,-/BULAN DARI AGUSTUS S.D DESEMBER 2009. POLIN PUNYA NPWP DAN JUGA SEBAGAI PENGAJAR DI SEKOLAH LAIN. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA : 50% X PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 = 50% X Rp250.000 X 5% = Rp6.250,PPh PASAL21 MENJADI TERUTANG SEBESAR Rp6.250,- SETIAP BULANNYA KARENA POLIN MENDAPATKAN PENGHASILAN LAIN DI LUAR PENGHASILAN DARI Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan TK KASIH Humas

27

TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21 PPh YANG DIPOTONG BENDAHARA

DISETOR DGN SSP KE : - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO PALING LAMBAT TGL 10 BLN BERIKUTNYA

BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan KERJA BERIKUTNYA Humas

28

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21

PPh YANG DIPOTONG BENDAHARA

DILAPORKAN DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/KP2KP PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR


PD HARI KERJA BERIKUTNYA 29

Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP mulai Masa Juli 2009 (Perdirjen Nomor : 32/PJ/2009) Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEME KEUAGA REPUBLIK IDOESIA DIREKTORAT JEDERAL PAJAK KATOR PELAYAA PAJAK ……………………………………...…………. (1)

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2009 Tanggal: 25 Mei 2009

BUKTI PEMOTOGA PPh PASAL 21 DA/ATAU PASAL 26 OMOR : ………………………………………

P W P

:

ama Wajib Pajak

:

Alamat

:

o.

1.

-

-

-

-

(3)

Jenis Penghasilan

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)

Tarif lebih tinggi 20% (Tidak BerPWP)

Tarif

PPh yang Terutang (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Perubahan

-

(2)

Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

2.

Imbalan Distributor MLM

3.

Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi

4.

Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan

5.

Imbalan Kepada Tenaga Ahli

6.

Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap

7.

Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai

8.

Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai

9.

Imbalan kepada Peserta Kegiatan

10.

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan

11.

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan

12.

Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

Jumlah Terbilang :

…………………………………………………………………………………………………………………

*) Lihat petunjuk pengisian

…………………., ……………………. 20 …….

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Pemotong Pajak P W P

:

a m a

:

-

-

-

(4)

(5)

-

-

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

F.1.1.33.01

Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan ......................................................... Humas

(6)

30

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEME KEUAGA REPUBLIK IDOESIA DIREKTORAT JEDERAL PAJAK KATOR PELAYAA PAJAK ……………………………………...…………. (1)

BUKTI PEMOTOGA PPh PASAL 21 (FIAL) OMOR : ……………………………………… (2)

Perubahan

PWP

:

ama Wajib Pajak

:

Alamat

:

-

-

-

-

-

(3)

o.

Jenis Penghasilan

Jumlah Penghasilan Bruto

Tarif

PPh yang dipotong

(1) 1.

(2)

(3)

(4)

(5)

2.

Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APB atau APBD yang diterima oleh PS, Anggota TI/ POLRI dan Pensiunan. JUMLAH

Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………………… *) Lihat petunjuk pengisian

…………………., ……………………. 20 ……. (4) Pemotong Pajak (5) PWP

:

ama

:

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

-

-

-

-

-

Tanda tangan, nama dan cap

......................................................... (6)

F.1.1.33.02


31

Departemen Keuangan RI

Direktorat Jenderal Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)

Masa Pajak (Bulan/Tahun)

/ 2 0

Bukti Pemotongan No

NPWP

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perubahan

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Jumlah Halaman ke

dari

halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI


32



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (FINAL) Bukti Pemotongan

No

NPWP

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

Masa Pajak (Bulan/Tahun)

/

2

0

Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

PPh Pasal 21dan/atau Pasal 26 yang Dipotong

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perubahan

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Halaman ke

dari

halaman


JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

33

Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak

x

SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

SPT Normal SPT Pembetulan Ke-____

Form ulir ini digunak an untuk m e lapork an k e w ajiban Pe m otongan Pajak Pe nghas ilan Pas al 21 dan/atau Pas al 26

Tahun Kalender

20

Formulir

1721

(Bulan/Tahun)

Masa Pajak

/

2 0

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

Perubahan

1

NPWP

2

Nama WP

3

Alamat

4

No mo r Telepo n

-

5

A lamat Email

Bagian B – Objek Pajak No

G o l o ng a n P e ne r i ma P e ng ha s i l a n

J uml a h P e ne r i ma P e ng ha s i l a n

J uml ah P e ng ha si l an B r ut o ( Rp)

Juml a h P a j a k T er ut a ng ( Rp)

(2 )

(3)

(4 )

(5)

(1)

6

Pegaw ai Tetap

7

Penerima Pensiun Berkala

8

Pegaw ai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

9

Distributor MLM

10

Petugas Dinas Luar Asuransi

11

Penjaja Barang Dagangan

12

Tenaga Ahli

13

Anggota Dew an Komisaris atau Dew an Pengaw as yang tidak Merangkap sebagai Pegaw ai Tetap

14

Mantan Pegaw ai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain

15

Pegaw ai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun

16

Peserta Kegiatan

17

Bukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yang Bersif at Berkesinambungan

18

Bukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersif at Berkesinambungan

19

Pegaw ai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

20

Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)

21

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desemb er)

22

STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)

23

Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak

24

Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)

25

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)

1

2

3

4

5

6

7

Tahun Kalender

8

9

10

11

12

25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 25b. Penyetoran dengan SSP Jika SP T P embetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27

26 27 28

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)

Dit.P2Humas Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humaske Masa Pajak Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan Tahun

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)

34 34

Bagian C – Objek Pajak – Final No

G o l o ng an P ener i ma Peng hasi l an

Juml ah P ener i ma P eng hasi l a n

Juml ah P eng hasi l an B r ut o (R p)

Juml ah P aj ak T er ut ang (R p)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

29

P enerima Uang P esango n, Uang M anfaat P ensiun, Tunjangan H ari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan P embayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus

30

P ejabat N egara, P egawai Negeri Sipil, A nggo ta TN I/P OLR I dan P ensiunan yang M enerima Ho no rarium dan Imbalan Lain yang D ibebankan Kepada Keuangan Negara/D aerah

31

Jumlah B agian C (P enjumlahan A ngka 29 s.d 30)

Bagian D – Lampiran a) Surat Setoran Pajak ____ lembar

b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP

c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian

d) Daf tar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final

e) Daf tar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final

f ) Formulir 1721 – I (Di sa mpa i k a n ha nya pa da M a sa Pa j a k Desember)

g) Formulir 1721 – II

h) Daf tar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Di sa mpa i k a n ha nya pa da M a sa Pa j a k

i)

(D isampaikan hanya pada M asa P ajak t erjadi perubahan P egawai T etap)

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan

Perubahan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahw a apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)

Kuasa Wajib Pajak

Diisi oleh Petugas SPT Masa Diterima: Langsung dari WP

Nama

Melalui Pos NPWP

-

Tanda Tangan

Tanggal (dd/mm/yyyy)

____/_____/____

Tanggal (dd/ mm/ yyyy)

Tanda Tangan

___/___/_____

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh Dala m ketentua n ba ru ini, ta rif pemotongan PPh Pa sa l 21 a dala h dengan menggunaka n ta rif Pa sa l 17 a ya t (1) huruf a UU PPh a ta s pengha silan ya ng diterima oleh: 1. Pega wai teta p. 2. Penerima pensiun yang dibaya rka n secara bula na n. 3. Pega wai tida k teta p atau tena ga kerja lepas yang dibaya rkan seca ra bula nan. 4. Pega wai tida k teta p atau tena ga kerja lepas berupa upa h ha ria n, upa h mingguan, upa h sa tuan, upa h boronga n dan uang sa ku harian ya ng tida k diba yarka n seca ra bula nan. Buka n pega wai ya ng menerima pemba yaran ya ng bersifat tida k berkesina mbunga n. 5. 6. Peserta kegia ta n setia p kali menerima pemba yara n ya ng bersifat utuh da n tida k dipecah. 7. Buka n pega wai ya ng menerima imba la n yang berkesina mbungan. 8. Anggota dewa n komisa ris a tau dewa n penga was yang tida k mera ngka p seba ga i pega wai teta p yang menerima atau memperoleh honora rium a tau imbala n ya ng bersifa t tida k tera tur. 9. Ma nta n pega wai ya ng menerima a ta u memperoleh ja sa produksi, tantiem, gra tifikas i, bonus a tau imba lan la in yang bersifat tida k teratur. 10. Peserta progra m pensiun ya ng bersta tus seba ga i pega wai yang mela kukan pena rika n Da na Pensiun. (Pasa l 13, 14, 15 da n 16 PMK 252/PMK.03/2008) PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI PTKP Ba gi ora ng priba di buka n Pega wa i seperti petuga s dina s luar a sura nsi yang tida k bersta tus seba gai pegawa i, dis tributor MLM ata u direct selling, penja ja ba ra ng da ganga n yang tida k berstatus pega wai a tau penerima pengha silan la innya ya ng menerima pengh Sya ra t ba gi penerima pengha silan buka n pega wai untuk mendapa tka n penguranga n PTKP yaitu ora ng pribadi buka n pega wai penerima pengha silan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wa nita kawin, ma ka suaminya ha rus memiliki NPWP) da n memberika n fotokopi kartu NPW BIAYA JABATAN Biaya Jaba ta n diteta pka n sebesa r 5% da ri pengha sila n bruto denga n jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun ata u Rp 500.000,00 sebula n. Biaya Pensiun diteta pka n sebesa r 5% da ri pengha sila n bruto denga n jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun ata u Rp 200.000,00 sebula n. (Pasa l 1 PMK 250/PMK.03/2008) BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21 Ba ta s penghas ila n bruto ya ng diterima a ta u diperoleh pega wa i ha ria n, mingguan dan pegawa i tida k teta p la innya sa mpai denga n jumlah Rp 150.000,00 sehari tida k dipotong PPh Pa sa l 21. Na mun ketentuan ini tidak berla ku jika pengha sila n bruto ini tela h melebih PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP


Ata s pengha silan ya ng diba yarka n kepa da pegawa i dan bukan pegawa i ya ng tida k memiliki NPWP, dikena ka n Pemotonga n PPh Pa sal 21 dengan ta rif ya ng lebih tinggi 20% da ripa da tarif yang diterapka n da lam PPh Pa sal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya

35

Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember Departemen Keuangan RI


A.

1721 - I

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA

Tahun Kalender 2

0

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

No

NPWP

Nama Wajib Pajak

Penghasilan Bruto (Rupiah)

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. A1.

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)

B.

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP GG. Orang

C.

Dit.P2Humas Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Jumlah (A1 + B)

36 36

Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember

1721 - II



A.

DAFT AR PERUBAHAN PEGAWAI T ET AP

MASA PAJAK (Bulan/Tahun )

/

2

0

Pegawai Tetap yang Keluar

No

NPWP

Nama Wajib Pajak

Penghasilan Bruto (Rupiah)

PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5. B.

Pegawai Tetap yang Masuk Status Karyawan

No

NPWP

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

(TK, K, K/I, PH, HB)

Jum lah Tanggungan

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5. C.

Pegawai yang Baru Memiliki NPWP

No

NPWP

Tanggal Terdaftar

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. 3. 4. 5. halaman Penyuluhan Dit.P2Humas Direktorat Pelayanan dan JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Humas

Halaman ke

dari

37 37

Contoh Formulir Yang Wajib Dilampirkan Untuk Laporan Pertama Atau Hanya Pada Masa Juli 2009 untuk Yang Sudah Pernah Melapor Departemen Keuangan RI


DAFTAR PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA

1721 - T MASA PAJAK (Bulan/Tahun )

/

2

0

Status Karyawan No (1)

NPWP* (2)

Nama Wajib Pajak

PH, HB)

Jum lah Tanggungan

(4)

(5)

(TK, K, K/I,

(3)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Dit.P2Humas Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas * Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan

38 38

Contoh Surat Setoran Pajak (SSP) yang Baru Hanya diisi Dlm transaksi Pengalihan hak Atas tanah dan Atau bangunan Dan Kegiatan Membangun sendiri

SURAT SETORAN PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

1

LEMBAR

(SSP)

Untuk Arsip Wajib Pajak

:

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

:

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

ALAMAT WP

:

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

NOP

:

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

:

………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Kode Akun Pajak

Jan

Feb

Mar

Uraian Pembayaran : ……………………………………………...………………………………. ……………………………………………...…………………..……………………………………………………. ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………

Kode Jenis Setoran

Apr

Mei

Masa Pajak Jun Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Tahun Pajak

Des

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan

/

:

/

Diisi Tahun terutangnya Pajak

/

/

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Perubahan

Jumlah Pembayaran : …………………………………………………………………………….……………………………………. Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : ………………………………….……………………………………………...…………………………...…………………………………………………………………… ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ……………………………………………

Wajib Pajak/Penyetor ………………………………..

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

…………………………………….

,

Tanggal ……………...………….

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

…………………………………………..

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01


39

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Untuk Pemerintah o

1.

Objek Penyerahan Barang Kena Pajak Kecuali : a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran , yang diambil langsung dan sumbernya ; b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak ; c. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel , restoran, rumah makan, wrung. Dan sejenisnya ; d. Uang , Emas batangan, dan surat-surat berharga

Tarif

Dasar Penghitungan

10%

Dasar Pengenaan Pajak


Sifat

Batas waktu penyetoran Tgl 7

bln berikutnya (utk bendahara) Tgl 15 bln berikutnya (utk non bendahara)

Batas waktu pelaporan Tgl 14

bln berikutnya (utk bendahara) Tgl 20 bln berikutnya (utk non bendahara)

40 40

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) o

2.

Objek

Tarif

Dasar Penghitungan

Penyerahan Jasa Kena Pajak Kecuali : a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; b. Jasa dibidang pelayanan social; c. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko; d. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; e. Jasa dibidang keagamaan; f. Jasa dibidang Pendidikan; g. Jasa dibidang keseniaan dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan; h. Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan ; i. Jasa dibidang angkutan umum didarat dan di air; j. Jasa dibidang tenaga kerja; k. Jasa dibidang perhotelan ; l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

10%

Dasar Pengenaan Pajak


Sifat

Batas waktu penyetoran Tgl 7

Glanjutan Batas waktu pelaporan

bln berikutnya

Tgl 14

bln berikutnya

Tgl 15 bln berikutnya (utk non bendahara)

Tgl 20 bln berikutnya (utk non bendahara)

41

BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN Atas Impor Barang Kena Pajak, yaitu : a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan c. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan


42

BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN Atas penyerahan di dalam negeri : a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan c. Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu d. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan e. Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta f. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

43

BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN Glanjutan h. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); i. BukuBuku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku buku--buku pelajaran agama; j. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional; k. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; l. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; m. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia kepada Tentara Nasional Indonesia.


44

BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN Atas penyerahan dalam negeri berupa :

Glanjutan

a.

jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional yang meliputi : 1. Jasa persewaan kapal; 2. Jasa. kepelabuhanan meliputi jasa tunda,jasa pandu,jasa tambat, dan jasa labuh; 3. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal; b. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional yang meliputi : 1. Jasa persewaan pesawat udara; 2. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara; c. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT Kereta Api Indonesia; d. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan berupa rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan pembangunan tempat yang sematasemata-mata untuk keperluan ibadah; e. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan, f. Jasa yang diserahkan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka tersedianya data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia.


45

Hubungi kami di: Kring Pajak

500-200

SMS 0813 178 72525 ( 0813 178 PAJAK )

Email

:

Website:

[email protected] [email protected] www.pajak.go.id


46


47

Perhitungan Pajak Lembaga Pendidikan

Recommend Documents