Contoh cara perhitungan Pajak terhutang Penghasilan Amir (gaji, bonus,dll) Tahun Pajak 2009 sebesar Rp101.640.000,00. Amir sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan pajak Amir sbb. : Penghasilan 1 tahun Rp120.000.000 di(-) Biaya jabatan 5%
Rp
6.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) =15.840+1.320+ (3×1320) Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan yang terutang : 5% x Rp50.000.000,00 15% x Rp42.880.000 Jumlah PPh
Rp. 21.120.000 Rp 92.880.000 Rp 2.500.000 Rp. 6.432.000 Rp 8.932.000
Contoh cara perhitungan Pajak terhutang 1. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b
Diterapkan bagi WP badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, sebesar 28%. Tarif ini dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak. Contoh : PT A, Penghasilan Kena Pajak selama tahun 2009 Rp 4.500.000.000 PPh Terutang = 28% x Rp 4.500.000.000 = 1.260.000.000 Jika WP Badan dalam Negeri mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 milyar maka penghitungan PPh terutangnya menggunakan tarif PPh Pasal 31E 2. Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b)
Tarif ini diterapkan bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efekdi Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya.WP tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif pada Pasal 17 ayat(1) huruf bdan ayat(2a) UU Nomor 36 tahun 2008. Contoh : PT B, Penghasilan Kena Pajak tahun 2009 Rp 1.000.000.000 PPh Terutang
= (28%-5%) x Rp 1.000.000.000
= Rp 230.000.000 Catatan : lihat PP Nomor 81 tahun 2007 tentang penurunan tarif PPh bagi WP Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka. 3. Tarif PPh Pasal 31E
Wajib Pajak Badan negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif dalam pasal 17 ayat
(1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenapan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.8 Milyar a. Jika Peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 Milyar, maka penghitungan PPh Terutang : PPh Terutang = 50% x 28% x seluruh Penghasilan Kena Pajak b. Jika Peredaran bruto lebih dari Rp. 4.8 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar, maka penghitungan PPh terutang sbb: PPh Terutang= (50%x28%)xPKP dari peredaran bruto yg memperoleh fasilitas + 28% x PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasiltas. •
•
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : Rp 4.8 milyar x Penghasilan Kena Pajak Peredaran bruto Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.
A. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha/ pekerjaan bebas. A.1. WPOP Karyawan yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 30 Juta setahun. A.2. WPOP karyawan yang penghasilan brutonya lebih dari Rp 30 juta setahun Bagi WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (WPOP karyawan) yang penghasilan brutonya lebih dari Rp 30 Juta setahun baik dari satu pemberi kerja atau lebih, baik memperoleh penghasilan lain-nya atau tidak, dalam mengisi SPT Tahunan menggunakan formulir 1770-S. Singkatnya, formulir 1770-S ini merupakan SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak orang Pribadi yang mempunyai Penghasilan dari : • •
•
dari pekerjaan, baik dari satu pemberi kerja atau lebih penghasilan dalam negeri lainnya (bunga, dividen, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari pengalihan harta dan penghasilan lainnya) yang dikenakan PPh final atau bersifat final.
Berbeda dengan formulir 1770-SS yang sangat sederhana dan hanya terdiri dari 1 halaman, untuk tahun 2007 formulir 1770-S ini terdiri dari : 1. Formulir 1770 S : Lembar Induk SPT 1770 S, secara singkat terdiri dari : • • •
• •
Bagian Identitas Wajib Pajak; Rekapitulasi penghasilan netto ; Perhitungan penghasilan kena pajak; PPh terutang, Kredit pajak dan PPh kurang/lebih bayar; Daftar lampiran; Serta bagian pernyataan dan tanda tangan Wajib Pajak.
2. Formulir 1770 S-I : Lembar Lampiran-I SPT 1770-S yang terdiri dari : a. Bagian A : untuk melaporkan penghasilan netto dalam negeri lainnya yang bukan merupakan obyek PPh final yaitu : • • • • • • •
Bunga, Dividen, Royalti, Sewa, hadiah/penghargaan lainnya, keuntungan dari pengalihan harta/capital gain, penghasilan dalam negeri lainnya (yang bukan merupakan obyek pph final).
b. Bagian B : untuk melaporkan penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak yang terdiri dari : • • •
• •
Bantuan/Sumbangan/Hibah, Warisan, Bagian Laba Anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; anggota Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, jiwa, Dwiguna , beasiswa Penghasilan lain yang tidak termasuk obyek pajak.
c. Bagian C : untuk melaporkan daftar Pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh ditanggung Pemerintah. Bagian ini untuk melaporkan PPh 21 yang telah dipotong pemberi kerja, PPh 22 yang dipungut oleh pemungut, PPh 23 yang dipotong oleh pemberi penghasilan; kredit pajak luar negeri (PPh pasal 24) serta PPh yang ditanggung pemerintah. 3. Formulir 1770 S-II : Lembar Lampiran-II SPT 1770-S yang terdiri dari : a. Bagian A : untuk melaporkan daftar penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau yang bersifat final, yaitu penghasilan dari : • • • • • • • • • • • •
Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI ; Bunga/Diskonto Obligasi yang perdagangannya dilaporkan d i Bursa Efek Penjualan saham di bursa efek hadiah undian pesangon, tunjangan hari tua dan tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus honorarium atas beban APBN/APBD Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan Sewa atas tanah dan atau bangunan Bangunan yang diterima dalam rangka bangun guna serah (BOT) Penghasilan istri dari satu pemberi kerja penghasilan anak (yg belum dewasa) dari pekerjaan penghasilan lain yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.
b. Bagian B : Daftar Harta pada Akhir tahun bagian ini digunakan untuk melaporkan harta pada akhir tahun pajak yang dimiliki oleh wajib pajak (termasuk yang dimiliki istri, anak/anak angkat yang belum dewasa), kecuali : • •
harta yang dimiliki oleh istri yang telah hidup berpisah harta yang dimiliki istri yang memiliki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan atas nama Istri tsb.
c. Bagian C : Daftar Kewajiban/Utang pada akhir tahun Bagian ini digunakan untuk melaporkan setiap kewajiban / utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak (termasuk yang dimiliki isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa), kecuali kewajiban / utang yang dimiliki : • •
isteri yang telah hidup berpisah; isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan,
yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri.
Bagaimana cara menghitung pajak yang terhutang? Intinya pajak terhutang atas tambahan kekayaan. Dalam hal ini, penambah kekayaan kita adalah penghasilan, seperti gaji, hasil usaha, baik usaha utama atau usaha sampingan, laba atas penjualan barang, komisi, pemberian jasa seperti jasa perbaikan, jasa perantara, dll. (Tetapi ada beberapa jenis penghasilan yang tidak terhutang pajak seperti pembayaran dari asuransi kesehatan/jiwa/beasiswa, penerimaan dalam bentuk natura seperti makan minum, tamasya,dll . Selain itu ada juga penghasilan yang tidak dihitung agi lpajaknya karena merupakan penghasilan yang sudah dipungut pajak final seperti bunga dan jual/beli saham yang ada di bursa ). Kemudian tambahan kekayaan tersebut, dikurangi dengan biaya jabatan (maksimal 6 jt/thn atau 5% dari jumlah penghasilan) atau dikurangi dengan biaya pensiun (maks Rp. 2,4 jt/thn atau 5% dari jumlah pensiun), dan dikurangi juga dengan iuran pensiun (bila ada, bagi pegawai). Penghasilan yang sudah dikurangi biaya jabatan/biaya pensiun dikurangi lagi dengan
penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Jumlah PTKP ini bervariasi, perinciannya sbb. - TK = tidak kawin = Rp. 15.840.000 - K/0/1/2/3 = kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan , misal 0 sd 3 anak.PTKP status kawin Rp. 1.320.000, PTKP tiap tanggungan = Rp. 1.320.000 - K/I/0/1/2/3 = kawin dan penghasilan isteri yang bekerja bukan sebagai pegawai, atau bekerja pada bukan pemotong PPh, atau bekerja lebih dari 1 kantor, dan penghasilan istri ini digabung ke penghasilan suami, maka mendapat tambahan PTKP Rp. 15.840.000 - PH/0/1/2/3 = Wajib Pajak kawin yang pisah harta , PTKP = Rp. 15.840.000 di tambah banyaknya tanggungan x Rp. 1.320.000 - HB/0/1/2/3 = Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah, PTKP = Rp. 15.840.000 di tambah banyaknya tanggungan x Rp. 1.320.000 Sedangkan untuk menghitung berapa pajak penghasilan yang terhutang, maka penghasilan yang sudah dikurangi biaya jabatan/pensiun dan PTKP, dihitung dengan tarif sesuai besaran lapisan penghasilan sbb. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 5% Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00
15 % Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00 25 % Di atas Rp500.000.000,00 30 % Pajak yang masih harus dibayar di akhir tahun pajak adalah pajak yang terhutang dikurangi kredit pajak, yaitu pajak yang sudah dipotong pihak lain misalnya perusahaan tempat kita bekerja (PPh pasal 21 atas gaji - Form 1721 A1) atau perusahaan yang kita berikan jasa/servis (bukti potong PPh pasal 21) M ari kita coba dengan contoh sbb Penghasilan Amir (gaji, bonus,dll) Tahun Pajak 2009 sebesar Rp101.640.000,00. Amir sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan pajak Amir sbb. : Penghasilan 1 tahun Rp120.000.000 di(-) Biaya jabatan 5% Rp 6.000.000 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) =15.840+1.320+ (3×1320) Rp. 21.120.000 Penghasilan Kena Pajak Rp 92.880.000 Pajak Penghasilan yang terutang : 5% x Rp50.000.000,00 Rp 2.500.000 15% x Rp42.880.000 Rp. 6.432.000 Jumlah PPh Rp 8.932.000 Kelihatannya rumit juga ya? tetapi sebenarnya selama seseorang bekerja sebagai pegawai di satu kantor saja, tidak punya tambahan penghasilan lain, baik dari dirinya sendiri atau dari anggota keluarganya, maka penghitungan ini akan dilakukan oleh payroll officer. Pegawai tinggal terima beres, dan biasanya di akhir tahun atau paling lambat bulan Januari sudah menerima formulir bukti potong PPh yang sudah dipotong oleh perusahaan setiap bulannya (Form 1721 A1). Biasanya perhitungan mereka sudah benar, sehingga PPh yang terhutang tadi apabila dikurangi dengan PPh yang sudah dipotong oleh kantor, tidak ada lagi pajak akhir tahun yang masih harus disetor.
Seseorang harus menghitung ulang pajak penghasilannya bilamana mempunyai penghasilan di luar gaji atau penghasilan dari istri yang bekerja sendiri/wiraswasta, dengan cara penghitungan di atas, dikurangi dengan penghasilan yang sudah dipungut perusahaan atau pihak lain. Petunjuk untuk menghitung pajak ini selengkapnya juga dapat dilihat di www.pajak.go.id Selamat menghitung dan melaporkan pajak anda!
