PERATURAN DESA PASIRNANJUNG
NO. 07 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA PASIRNANJUNG
DESA PASIRNANJUNG KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009
PERATURAN DESA PASIRNANJUNG
Nomor
:
07
TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA PASIRNANJUNG KECAMATAN CIMANGGUNG - KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2009
PERATURAN DESA PASIRNANJUNG KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PASIRNANJUNG, Menimban g
:
a. bahwa bahwa sebaga sebagaii upaya upaya menum menumbuh buhkem kemban bangka gkan n kondis kondisii dinamis dinamis dalam rangka pemberday pemberdayaan aan masyaraka masyarakatt desa, desa, serta serta mengg menggera erakka kkan n dan menge mengemb mbang angkan kan partis partisipa ipasi, si, goto gotong ng royo royong ng dan dan swad swaday aya a masya asyara raka katt desa desa dala dalam m pemban pembangun gunan an perlu perlu dibent dibentuk uk lembag lembaga a kemasy kemasyara arakat katan an desa; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Pera eraturan Daerah Kabu Kabupa pate ten n Sum Sumedan edang g Nomo Nomorr 14 Tahu Tahun n 20 2007 07 tent tentan ang g Pedoman Pedoman Pembentuk Pembentukan an Lembaga Lembaga Kemasyar Kemasyarakat akatan an Desa, Desa, masyarakat desa dapat membentuk lembaga kemasy kemasyara arakat katan an desa desa atas atas prakar prakarsa sa masya masyara rakat kat sesuai sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
Mengingat
:
c. bahwa bahwa berdasarkan berdasarkan pertim pertimbang bangan an sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud dalam dalam huruf huruf a dan huruf b perlu perlu memb membent entuk uk Peratu Peraturan ran Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolu Kolusi si dan Nepo epotism tisme e (Lem Lembaran aran Negar egara a Repu epublik blik Indon Indonesi esia a Tahun Tahun 1999 1999 Nomor Nomor 75, Tamb Tambaha ahan n Lembar Lembaran an Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 22 Tahun Tahun 2003 2003 tentan tentang g Susuna Susunan n dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwa Perwakil kilan an Rakyat Rakyat Daerah Daerah (Lemb (Lembara aran n Negara Negara Republ Republik ik Indon Indonesi esia a Tahun Tahun 2003 2003 Nomor Nomor 92, Tamb Tambaha ahan n Lembar Lembaran an Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentu Pembentukan kan Peraturan Peraturan Perundang Perundang-Und -Undangan angan (Lembara (Lembaran n Negar egara a Repub epubli lik k Indon ndones esia ia Tahun ahun 20 2004 04 Nomor 53 53,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer emerin inttahan ahan Daer aerah (Lem Lembaran aran Negar egara a Repub epubli lik k Indon Indonesi esia a Tahun Tahun 2004 2004 Nomo Nomorr 125, 125, Tambah Tambahan an Lembar Lembaran an Negar Negara a Republ Republik ik Indone Indonesia sia Nomo Nomorr 4437) 4437) sebaga sebagaima imana na
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tent tentan ang g Pene Peneta tapa pan n Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Peng Pengga gant ntii Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas atas Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nom Nomor 32 Tahu Tahun n 20 2004 04 tent tentan ang g Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negar egara a Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a Tahun ahun 20 2005 05 Nomo Nomorr 10 108, 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Peraturan Peraturan Pemerint Pemerintah ah Nomor Nomor 72 Tahun 2005 2005 tentang Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 15 8, Tamb Tambah ahan an Lemb Lembar aran an Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a Nomor 4587); 7. Pera Peratu tura ran n Pem Pemerin erinta tah h Nomo Nomorr 79 Tahu Tahun n 20 2005 05 tent tentan ang g Pedoman, Pedoman, Pembinaan Pembinaan dan Pengawasa Pengawasan n Penyelengg Penyelenggaraan araan Pemer emerin inttahan ahan Daer aerah (Lem Lembaran aran Negar egara a Repub epubli lik k Indon Indonesi esia a Tahun Tahun 2005 2005 Nomo Nomorr 165, 165, Tambah Tambahan an Lembar Lembaran an Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pena Penata taan an Lemb Lembag aga a Keta Ketaha hana nan n Masy Masyar arak akat at Desa Desa atau atau sebutan lain;
Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRNANJUNG dan KEPALA DESA PASIRNANJUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA PASIRNANJUNG KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa Desa atau atau yang yang dis disebu ebutt dengan dengan nama nama lain, lain, selanjut selanjutnya nya di sebut sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yan yang ber berwenan enang g untu ntuk meng engatur atur dan meng engurus urus kep kepenti entin ngan gan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerint Pemerintahan ahan Desa adalah penyeleng penyelenggaraa garaan n urusan pemerintah pemerintahan an oleh Pemerint Pemerintah ah Desa dan Badan Badan Permusya Permusyawara waratan tan Desa dalam mengatur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat adat istia istiadat dat setemp setempat at yang yang diakui diakui dan dihor dihormat matii dalam dalam siste sistem m Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerint Pemerintah ah Desa adalah adalah Kepala Kepala Desa dan Perangka Perangkatt Desa sebagai sebagai unsur unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Bada Badan n Perm Permus usya yawa wara rata tan n Desa Desa atau atau yang yang dise disebu butt deng dengan an nama nama lain lain,, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokras demokrasii dalam penyeleng penyelenggaraa garaan n pemerinta pemerintahan han desa sebagai sebagai unsur unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 5. Kepala Kepala Desa Desa adalah adalah pemimp pemimpin in penyel penyeleng enggar garaan aan pemerint pemerintaha ahan n di Desa Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang. 6. Peraturan Peraturan Desa adalah adalah Peraturan Peraturan PerundangPerundang-undan undangan gan yang dibuat dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 7. Perang Perangkat kat Desa adalah adalah unsur staf yang membant membantu u Kepala Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. 8. Dusun Dusun adalah adalah bagian bagian wilayah wilayah dalam dalam desa yang yang merup merupaka akan n lingku lingkunga ngan n kerja pelaksanaan Pemerintah Desa. 9. Kepala Kepala Dusun atau disingka disingkatt Kadus adalah adalah perangkat perangkat pembantu pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun. 10 . Lembaga Kem Kemasyarakatan ata atau yan yang dis disebut den dengan nam nama lai lain adal adalah ah lemb lembag aga a yang yang dibe dibent ntuk uk oleh oleh masya asyara raka katt sesu sesuai ai deng dengan an kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan memberdayakan masyarakat. 11 . Rukun Tet Tetangga yan yang sel selanjutnya dis disingkat RT ata atau seb sebutan lai lain adal adalah ah lemb lembag aga a yang yang dibe dibent ntuk uk mela melalu luii musy musyaw awar arah ah masya asyara raka katt setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan. 12 . Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah adalah lembag lembaga a yang yang dibent dibentuk uk melalu melaluii musya musyawar warah ah pengur pengurus us RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan. 13 . Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. 14 . Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah Gerakan Nasional yang tumbuh dari dan untuk untuk masya masyarak rakat at dengan dengan perem perempua puan n sebaga sebagaii motor motor pengge penggerak raknya nya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju, dan mandiri. 15 . Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di bidang kesejahteraan sosial yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, masyarakat, terutama terutama generasi generasi mudanya mudanya serta serta melibatkan melibatkan seluruh generasi muda di Desa/Kelurahan yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. 16 . Lembaga Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LINM LINMAS AS adal adalah ah komp kompon onen en khus khusus us keku kekuat atan an pert pertah ahan anan an keam keaman anan an negara ditingkat Desa/Kelurahan yang berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)Maksud (1) Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah: a. seba sebaga gaii upay upaya a peme pemeli liha hara raan an dan dan pele pelest star aria ian n nila nilaii-ni nila laii keh kehidup idupan an masy syar arak akat at yang ang beras erasas aska kan n keg kegoton otonggroyongan dan kekeluargaan; b. sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pela pelaks ksan anaa aan n tuga tugas s peme pemeri rint ntah ahan an,, pemb pemban angu guna nan, n, dan dan kemasyarakatan; c. seba sebaga gaii upay upaya a untu untuk k meng mengga gala lakk kkan an part partis isip ipas asii selu seluru ruh h pote potens nsii swad swaday aya a masy masyar arak akat at yang yang dapa dapatt meli meliba batk tkan an selu seluru ruh h komp kompon onen en yang yang ada ada dala dalam m menye enyeja jaht hter erak akan an masyarakat; dan d. sebaga sebagaii upaya upaya dalam dalam rangka rangka perenc perencana anaan, an, pelaks pelaksana anaan, an, dan dan peng pengen enda dali lian an pemb pemban angu guna nan n yang yang bert bertum umpu pu pada pada masyarakat. (2)Tujuan (2)Tujuan dibent dibentukn uknya ya lembag lembaga a kemasy kemasyara arakat katan an desa desa adala adalah h untuk memperce mempercepat pat terwujudn terwujudnya ya kesejahter kesejahteraan aan masyarak masyarakat at melalui: a. peningkata peningkatan n pelayanan pelayanan masyarak masyarakat; at; b. peningkata peningkatan n peran serta serta masyarakat masyarakat dalam dalam pembangun pembangunan; an; c. pengem pengemban bangan gan kemitr kemitraan aan;; d. pemberda pemberdayaan yaan masyarak masyarakat; at; dan e. pengemban pengembangan gan kegiatan kegiatan lain lain sesuai sesuai dengan kebutu kebutuhan han dan kondisi masyarakat.
BAB III NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Pasal 3 Lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari RT, RW, LPM, TP PKK dan Karang Taruna.
BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN
Pasal 4 Lembag Lembaga a kemasy kemasyara arakat katan an desa desa berked berkedudu udukan kan sebaga sebagaii mitra mitra Pemerintahan Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat.
Pasal 5 Lembag Lembaga a kemasy kemasyara arakat katan an desa desa memp mempuny unyai ai tugas tugas memba membantu ntu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat yang meliputi: a. menyusun menyusun rencana rencana pembangu pembangunan nan secara secara partisipat partisipatif; if; b. melaks melaksana anakan kan,, menge mengenda ndalik likan, an, memanf memanfaat aatkan kan,, memeli memelihar hara a dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; c. meng mengge gera rakk kkan an dan dan meng mengem emb bangk angkan an part partis isip ipas asi, i, goto gotong ng-royong dan swadaya masyarakat; dan d. menum menumbuh buhkem kemban bangka gkan n kondis kondisii dinami dinamis s masya masyarak rakat at dalam dalam rangka pemberdayaan masyarakat. masyarakat.
Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 lembaga kemasyarakatan desa mempunyai fungsi: a. pena penamp mpun unga gan n dan dan peny penyal alur uran an aspi aspira rasi si masy masyar arak akat at dala dalam m pembangunan; b. pena penana nama man n dan dan pemu pemupu puka kan n rasa rasa pers persat atua uan n dan dan kesa kesatu tuan an masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. pening peningkat katan an kualit kualitas as dan percepat percepatan an pelaya pelayanan nan pemerint pemerintah ah kepada masyarakat; masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e. penum penumbuh buhkem kemban bangan gan dan pengge penggerak rak prakar prakarsa, sa, partis partisipa ipatif tif,, serta swadaya gotong-royong masyarakat; f. pemberday pemberdayaan aan dan pening peningkatan katan kesejahter kesejahteraan aan keluar keluarga; ga; dan dan g. pemberday pemberdayaan aan hak politi politik k masyara masyarakat. kat.
Pasal 7 Lembaga Lembaga kemasyar kemasyarakata akatan n desa mempuny mempunyai ai kewajiban kewajiban sebagai sebagai berikut: a. memegang memegang teguh teguh dan mengamalkan mengamalkan Pancasila, Pancasila, melaks melaksanaka anakan n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta serta memper mempertah tahank ankan an dan meme memelih lihara ara keutuh keutuhan an Negar Negara a Kesatuan Republik Indonesia; b. menj menjal alin in hubu hubung ngan an kemi kemitr traa aan n deng dengan an berb berbag agai ai piha pihak k yang yang terkait; c. ment entaat aati selur eluruh uh per peratu aturan perun erunda dang ng-u -und ndan ang gan yang ang berlaku; d. menjag menjaga a etika etika dan norma norma dalam dalam kehidu kehidupan pan bermasya bermasyarak rakat; at; dan
e. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. kemasyarakatan.
kegiatan
BAB V KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 8 (1)Persyaratan (1) Persyaratan pengurus lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan adalah : a. warga warga negara negara Republik Republik Indonesia; Indonesia; b. pendud penduduk uk setemp setempat; at; c. mempunya mempunyaii kemauan, kemauan, kemam kemampuan puan dan dan kepedulia kepedulian; n; dan d. dipilih dipilih secara secara musyar musyarakat akat dan mufaka mufakat. t. (2)Pengurus (2)Pengurus lembaga lembaga kemasyar kemasyarakata akatan n sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan lainnya.
Bagian Kedua Tata cara pembentukan pembentukan Pasal 9 Pengur Pengurus us lembag lembaga a kemasy kemasyara arakat katan an RT, RW, RW, LPM, LPM, TP PKK dan Kar Karang ang Taru aruna dipil ipilih ih secar ecara a mus usy yawar awarah ah dari ari angg anggot ota a masy masyar arak akat at yang yang mempu empuny nyai ai kem kemauan auan,, kem kemampu ampuan an,, dan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
Pasal 10 Tata cara pembentukan pembentukan pengurus RT dan RW: a. calon calon penguru pengurus s RT dan RW diusulka diusulkan n oleh warga warga RT dan RW yang bersangkutan; b. pemilihan pemilihan penguru pengurus s RT dan RW dilakukan dilakukan secara secara musyaw musyawarah arah dan atau dengan pemungutan suara oleh warga RT dan RW yang bersangkutan dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus khusus,, yang yang dihadi dihadiri ri dan dipimp dipimpin in oleh oleh Kepala Kepala Desa Desa atau atau perangkat desa lainnya yang ditunjuk; c. nama nama-n -nam ama a peng pengur urus us RT dan dan RW yang terpil terpilih ih dala dalam m rapa rapatt khusus khusus sebaga sebagaim imana ana dimaks dimaksud ud huruf huruf b diteta ditetapka pkan n dengan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 11
Masa Masa bhak bhakti ti peng pengur urus us RT dan dan RW dite diteta tapk pkan an 5 (lim (lima) a) tahu tahun n terhit terhitung ung sejak sejak tangga tanggall peneta penetapan pan dan dapat dapat dipilih dipilih kembal kembalii setelah masa bhaktinya habis.
Pasal 12 Tata cara pembentukan pembentukan pengurus LPM adalah: a. calon pengurus LPM diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan; b. pemilihan pemilihan pengurus pengurus LPM dilakuka dilakukan n secara musyaw musyawarah arah dalam dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa; c. rapat rapat khusus khusus sebagai sebagaima mana na dimaks dimaksud ud dalam huruf huruf b dihadi dihadiri ri oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan; d. nam nama-n a-nama ama peng pengur uru us yang yang dipil ipilih ih dalam alam rapat apat khus husus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 13 Masa bhakti pengurus LPM ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.
Pasal 14 Tata cara pembentukan pembentukan pengurus TP PKK: PKK: a. calo calon n peng engurus urus TP PKK PKK diu diusu sulk lkan an oleh leh pem pemukauka-p pemu emuka masyarakat desa yang bersangkutan; b. pemi pemili liha han n peng pengur urus us TP PKK PKK dilak dilakuk ukan an seca secara ra musy musyaw awar arah ah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa; c. rapat rapat khusus khusus sebagai sebagaima mana na dimaks dimaksud ud dalam huruf huruf b dihadi dihadiri ri oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan; d. nam nama-n a-nama ama pengu engurrus yang yang ter terpilih ilih dalam alam rapat apat khusu husus s sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 15 Masa bhakti pengurus TP PKK ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.
Pasal 16 Tata cara pembentukan pembentukan pengurus Karang Karang Taruna adalah: a. calon penguru pengurus s Karang Taruna Taruna diusulka diusulkan n oleh pemuka-pe pemuka-pemuka muka masyarakat desa yang bersangkutan; b. pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa; c. rapat rapat khusus khusus sebagai sebagaima mana na dimaks dimaksud ud dalam huruf huruf b dihadi dihadiri ri oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan; d. nam nama-n a-nama ama pengu engurrus yang yang ter terpilih ilih dalam alam rapat apat khusu husus s sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 17 Masa bhakti pengurus Karang Taruna ditetapkan 5 (lima) tahun terhit terhitung ung sejak sejak tangga tanggall peneta penetapan pan dan dapat dapat dipilih dipilih kembal kembalii setelah masa bhaktinya habis.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 18 (1)Susunan organisasi RT terdiri atas: a. Ketua; b. Waki Wakill ket ketua ua;; c. Sekre ekrettaris aris;; d. Waki Wakill Sekre Sekreta tari ris; s; e. Bend Bendah ahar ara; a; f. Waki Wakill Bend Bendah ahar ara; a; dan dan g. Seks Seksii-se seks ksi. i. (2)Jumlah seksi organisasi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan RT setempat. (3)Susunan (3) Susunan Organisasi RW terdiri atas: a. Ketua; b. Sekr Sekret etar aris is;; c. Bend Bendah ahar ara; a; dan dan d. Anggota, Anggota, disesuai disesuaikan kan dengan dengan kebutuhan kebutuhan RW setempa setempat. t.
Pasal 19 (1)Susunan organisasi LPM terdiri atas: a. Ketua; b. Waki Wakill ket ketua ua;; c. Sekre ekrettaris aris;;
d. Waki Wakill sekre sekreta tari ris; s; e. Bend Bendah ahar ara; a; f. Waki Wakill Bend Bendah ahar ara; a; dan dan g. Seks Seksii-se seks ksi. i. (2)Sek (2)Seksi si-s -sek eksi si seba sebaga gaim iman ana a dima dimaks ksud ud pada pada ayat ayat (1) (1) huru huruff g terdiri atas: a. Seksi Agama; b. Seksi Keamanan dan Ketertiban; c. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; d. Seksi Lingkungan Hidup; e. Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial; f. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan g. Seksi Pemuda dan Olahraga.
Pasal 20 (1)Susunan (1) Susunan organisasi TP PKK terdiri terdiri atas: a. Ketua; b. Waki Wakill Ket Ketua ua;; c. Sekre ekrettaris aris;; d. Waki Wakill Sekre Sekreta tari ris; s; e. Bend Bendah ahar ara; a; f. Waki Wakill Bend Bendah ahar ara; a; dan dan g. Kelom Kelompo pok k Kerja Kerja (Pokj (Pokja). a). (2)Pokja (2)Pokja sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud pada pada ayat ayat (1) huruf huruf g terdir terdirii atas: a. Pokj Pokja a I, (Pen (Pengh ghay ayat atan an dan dan peng pengal alam aman an Panc Pancas asil ila a sert serta a Gotong-royong); b. Pokj Pokja a II, II, (Pen (Pendi didi dika kan, n, Ketr Ketram ampi pila lan n dan dan Peng Pengem emba bang ngan an Kehidupan Berkoperasi); c. Pokja Pokja III, (Pangan, (Pangan, Sandang Sandang,, Perum Perumaha ahan n dan Tata Laksan Laksana a Rumah tangga); d. Pokja Pokja IV, (Keseha (Kesehatan tan,, Lingku Lingkung ngan an Hidup Hidup dan Perenca Perencanaa naan n Sehat). (3)Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua, Ketua, Sekretari Sekretaris s dan Anggota Anggota sekurangsekurang-kuran kurangnya gnya 2 (dua) Anggota.
Pasal 21 (1)Susunan (1) Susunan organisasi Karang Taruna terdiri atas: a. Ketua; b. Waki Wakill Ket Ketua ua;; c. Sekre ekrettaris aris;; d. Waki Wakill Sekre Sekreta tari ris; s; e. Bend Bendah ahar ara; a;
f. Waki Wakill Bend Bendah ahar ara; a; dan dan g. Seks Seksii-se seks ksi. i. (2)Sek (2)Seksi si-s -sek eksi si seba sebaga gaim iman ana a dima dimaks ksud ud pada pada ayat ayat (1) (1) huru huruff g terdiri atas: a. Seksi Seksi Pendid Pendidika ikan n dan Pelat Pelatiha ihan; n; b. Seksi Seksi Usaha Usaha Kesejahter Kesejahteraan aan Sosial; Sosial; c. Seksi Seksi Kelom Kelompok pok Usah Usaha a Bersam Bersama; a; d. Seksi Seksi Kerohani Kerohanian an dan dan Pembinaa Pembinaan n Mental; Mental; e. Seksi Seksi Olah Olah Raga Raga dan dan Seni Seni Budaya Budaya;; f. Seks Seksii Ling Lingku kung ngan an Hid Hidup up;; dan dan g. Seksi Seksi Hubungan Hubungan Masyaraka Masyarakatt dan Kerjasam Kerjasama a Kemitraan. Kemitraan.
Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 22 (1)Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya karena: a. meni mening ngga gall dun dunia ia;; b. atas atas permin permintaa taan n sendi sendiri; ri; c. mela melaku kuka kan n tind tindak akan an yang yang meng menghi hila lang ngka kan n kepe keperc rcay ayaa aan n pend pendud uduk uk desa desa terh terhad adap ap kepe kepemi mim mpina pinann nnya ya seba sebaga gaii pengurus salah satu lembaga kemasyarakatan; atau d. tidak lagi lagi memenuh memenuhii salah satu satu syarat syarat yang ditentu ditentukan. kan. (2)Apabil (2)Apabila a pengur pengurus us lembag lembaga a kemasy kemasyara arakat katan an desa desa berhen berhenti ti sebe sebelu lum m habi habis s masa masa bakt baktin inya ya,, Kepa Kepala la Desa Desa mene meneta tapk pkan an Keputu Keputusan san Kepala Kepala Desa Desa tentan tentang g pember pemberhen hentia tian n pengur pengurus us lembag lembaga a kemasy kemasyar araka akatan tan desa, desa, berdas berdasar arkan kan usulan usulan ketua ketua lembaga kemasyarakatan desa. (3)Pe (3)Peng ngur uru us lem lembaga aga kem kemasy asyarak arakat atan an desa esa yang ang telah elah diberhentikan sebelum habis masa baktinya, harus dilakukan penggantian pengurus. (4)Pen (4)Pengg ggan anti tian an peng pengur urus us lemb lembag aga a kem kemasya asyara raka kata tan n desa desa seba sebaga gaim iman ana a dima dimaks ksud ud pada pada ayat ayat (3) (3) dila dilaku kuka kan n deng dengan an mengadakan musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan desa desa,, untu untuk k mene menent ntuk ukan an calo calon n peng pengga gant ntii peng pengur urus us yang yang diberhentikan. (5)Calon pengganti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (4) dius diusul ulka kan n oleh oleh ketu ketua a lemb lembag aga a kema kemasy syar arak akat atan an desa desa kepa kepada da Kepa Kepala la Desa Desa untu untuk k dite diteta tapk pkan an menj menjad adii peng pengur urus us lembaga kemasyarakatan desa. (6)Ber (6)Berda dasa sark rkan an us usul ulan an calo calon n peng pengga gant ntii peng pengur urus us lemb lembag aga a kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Kepala Desa Desa menet menetapk apkan an Keputu Keputusan san Kepala Kepala Desa Desa tentan tentang g
pengangkatan pengganti pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
BAB VI TATA KERJA KERJA Pasal 23 Tata kerja RT dan RW RW adalah: a. membantu pemerintah desa dalam memelihara dan melest melestari arikan kan nilainilai-nil nilai ai kehidu kehidupan pan masya masyarak rakat at berdas berdasark arkan an kegotong-royongan kegotong-royongan dan kekeluargaan. b. RT dan RW menyu enyus sun dan meny enyamp ampaika aikan n lapo aporan has hasil pela pelaks ksan anaa aan n kegi kegiat atan anny nya a kepa kepad da Kepa Kepala la Desa esa deng dengan an tembusan kepada BPD. c. RW sebagai sebagai koordin koordinator ator dan dan pembina pembina RT di lingkung lingkungannya annya..
Pasal 24 Tata kerja LPM adalah: adalah: a. memb memban antu tu Peme Pemeri rint ntah ahan an Desa Desa dala dalam m meny menyus usun un renc rencan ana a pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; b. membantu dalam menggerakkan serta meningkatkan prakar prakarsa sa dan partis partisipa ipasi si masy masyara arakat kat untuk untuk melak melaksan sanaka akan n pemb pemban angu guna nan n dan dan menu menumb mbuh uhka kan n kond kondis isii dina dinami mis s sert serta a kem kemampu ampuan an masy syar ara akat kat dala dalam m rang angka menin eningk gkat atka kan n kemantapan ketahanan desa; c. perenc perencana anaan an pembang pembanguna unan n yang yang dis disus usun un oleh LPM diajuka diajukan n kepada kepada Kepala Kepala Desa Desa untuk untuk menda mendapat patkan kan perset persetuju ujuan an dan ditetapkan Peraturan Desa; d. LPM menyusun menyusun dan menyam menyampaika paikan n laporan laporan hasil pelaksana pelaksanaan an tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
Pasal 25 Tata kerja TP PKK adalah: adalah: a. memb memban antu tu Peme Pemeri rint ntah ahan an Desa Desa dala dalam m meny menyus usun un renc rencan ana a pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan; b. membantu dalam menggerakkan serta meningkatkan prakar prakarsa sa dan partis partisipa ipasi si peremp perempua uan n untuk untuk melak melaksan sanaka akan n pemb pemban angu guna nan n dan dan menu menumb mbuh uhka kan n kond kondis isii dina dinami mis s sert serta a kem kemampu ampuan an per perempu empuan an dala dalam m rangk angka a menin ening gkatk atkan kesejahteraan masyarakat desa; c. perencanaan pembangunan yang disusun oleh TP PKK diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan Peraturan Desa;
d. TP PKK menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
Pasal 26 Tata kerja Karang Taruna Taruna adalah: a. memb memban antu tu Peme Pemeri rint ntah ahan an Desa Desa dala dalam m meny menyus usun un renc rencan ana a pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; b. memban membantu tu Pemeri Pemerinta ntah h Desa Desa dalam dalam menan menanggu ggulan langi gi berbag berbagai ai masa masala lah h kese keseja jaht hter eraa aan n sosi sosial al teru teruta tama ma yang yang diha dihada dapi pi gene genera rasi si muda muda,, baik baik yang yang bers bersif ifat at prev preven enti tif, f, reha rehabi bili lita tasi si,, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. c. perencanaa perencanaan n pembangun pembangunan an yang disusu disusun n oleh Karang Karang Taruna Taruna diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan Peraturan Desa; d. Karang Karang Taruna Taruna menyu menyusun sun dan menyam menyampai paikan kan laporan laporan hasil hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
Pasal 27 Tata kerja lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan desa dengan pemerintah desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
BAB VII HUBUNGAN KERJA Pasal 28 (1)Hubungan (1) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan desa dengan peme pemeri rint ntah ahan an desa desa bers bersif ifat at kemi kemitr traa aan, n, kons konsul ulta tati tiff dan dan koordinatif. (2)Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan desa bersifat koordinatif dan konsultatif. (3)Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
BAB VIII SUMBER DANA Pasal 29 Sumber dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa bersumber dari: a. swaday swadaya a masy masyara arakat kat;; b. Anggaran Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Belanja Desa; Desa; c. An Angg ggar aran an Pend Pendap apat atan an dan dan Bela Belanj nja a Daer Daerah ah Kabu Kabupa pate ten n dan dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
d. bant bantua uan n peme pemeri rint ntah ah,, peme pemeri rint ntah ah Prov Provin insi si dan dan peme pemeri rint ntah ah Kabupaten; atau e. bantuan bantuan lain lain yang sah dan dan tidak tidak mengikat mengikat.. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 (1)Peng (1)Pengur urus us Lemb Lembag aga a Kema Kemasy syar arak akat atan an yang yang ada ada pada pada saat saat berl berlak akun unya ya Pera Peratu tura ran n Desa Desa ini ini teta tetap p mela melaks ksan anak akan an tuga tugas s sampai dengan berakhir masa bhaktinya. (2)Set (2)Setel elah ah bera berakh khir irny nya a masa asa bhak bhakti ti Peng Pengur urus us Lemb Lembag aga a Kem Kemasya asyara raka kata tan n seba sebaga gaim iman ana a dima dimaks ksud ud pada pada ayat ayat (1) (1) Pemerintah Desa membentuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, berdasarkan Peraturan Desa ini.
(1)Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada pada saat berl berlak akun unya ya Pera Peratu tura ran n Desa Desa ini ini teta tetap p mela melaks ksan anak akan an tuga tugas s sampai dengan dibentuknya pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini. (2)Pem (2)Pemer erin inta tah h Desa Desa waji wajib b mem membent bentuk uk peng pengur urus us Lemb Lembag aga a Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Desa ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini. Ditetapkan di : PASIRNANJUNG Pada tanggal : 30 Februari 2009
Menyetujui : BADAN PERNUSYAWARATAN DESA PASIRNANJUNG
KEPALA DESA PASIRNANJUNG
UNDANG S.Pd
ADJUM SYAMSUDI
