Disusun Oleh: Abdul Aziz Rahmatullah 2009-21-008
Ruang adalah suatu wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Masing-masing individu memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut terjadilah aktivitas di dalam lingkungannya, atau yang lebih dikenal sebagai interaksi. Interaksi di dalam ruang akan mempengaruhi karakteristik ruang itu sendiri. Semakin banyak aktivitas, maka ruang yang digunakan juga semakin banyak. Hal ini berimplikasi terhadap pola penggunaan ruang dalam suatu komunitas. Aktivitas yang mempengaruhi pola keruangan antara lain distribusi penduduk, perekonomian, pemerintahan, lalu lintas, dan berbagai aktivitas lain yang memanfaatkan ruang dalam skala besar. Aktivitas meruang selalu berkembang, yang berarti kebutuhan akan ruang selalu meningkat. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah ruang yang terbatas. Aktivitas meruang yang mutlak terjadi adalah perkembangan perumahan. Hal ini dikarenakan keterkaitannya yang sangat erat dengan dinamika kependudukan yang mencangkup pertumbuhan, persebaran,
komposisi penduduk, mobilitas penduduk, dan perkembangan rumah tangga.
Perkembangan
perumahan
juga
mempunyai
kemampuan
menentukan arah perkembangan wilayah, begitu pula sebaliknya, perkembangan wilayah akan berpengaruh pada kebijakan pembangunan perumahan (Yudohusodo, 1991). Dalam pembahasan ini, saya mengambil contoh kasus yang ada di Jakarta Barat. Peningkatan permintaan perumahan dan perkantoran di Jakarta Barat ikut dipengaruhi adanya peningkatan jumlah penduduk yang tinggi, diikuti dengan peningkatan kebutuhan akan rumah, serta sarana dan prasarana lainnya yang memadai. Dalam bidang tata ruang, Pemda memiliki kewenangan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. Akan tetapi dalam kenyataannya, pemberian IMB yang semula bertujuan untuk menata ruang kota berdasarkan fungsinya yang bersinergi dengan guna lahan kawasan ini disalahfungsikan oleh berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.
Tujuan studi kasus dalam makalah ini ialah untuk: - Mengetahui efisiensi implementasi IMB sebagai instrumen pengendalian penggunaan lahan.
- Mengetahui peran Badan Pengendali Pertanahan/Penggunaan Lahan (pemerintah)
dalam
upaya
implementasi
instrumen
pengendali yang ada. - Menanam dan menumbuhkan kesadaran mendasar dalam hal penertiban sesuai prosedur proses pembangunan.
Isu yang terkait dengan pemanfaatan lahan yang saya angkat adalah kurang optimalnya kebijakan IMB sebagai instrumen pengendalian penggunaan lahan dan bangunan, dan implikasinya terhadap konversi lahan dan bangunan. Banyaknya kasus penyalahgunaan bangunan di beberapa lokasi di Jakarta Barat yang semakin tinggi memberi kesan bahwa implementasi IMB belum berlaku secara optimal. Sebagai bahan acuan saya mengambil beberapa contoh kasus mengenai penyalahgunaan dan permasalahan hukum IMB: : Pada kamis 5 november 2009, Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (Sudin P2B) Jakbar membongkar dua bangunan tiga lantai di Tomang utara, Grogolpetamburan Jakarta Barat. Berdasarkan izin yang dikeluarkan Sudin P2B Jakbar, dua bangunan yang beralamat di Jl Tomangutara No 14 dan 8 itu diperuntukan untuk rumah tinggal dan maksimal dua lantai. Namun, pemilik membangun tiga lantai, sehingga menyalahi aturan. Pemilik bangunan telah diperingatkan dengan telah diberikannya SP4, tetapi pemilik tidak menggubrisnya sehingga berakibat ditertibkannya bangunan tersebut. Pembongkaran yang dilakukan sekitar 50 petugas gabungan Satpol PP, TNI, Polri, dan tenaga kuli bangunan ini, telah sesuai dengan prosedur. Sebelum ditertibkan, kedua pemilik bangunan berulang kali diingatkan,
namun hingga SP4 dilayangkan pada 9 dan 11 Februari 2009, proses pekerjaan tetap berjalan. Karena tidak ditanggapi, penertiban dilanjutkan dengan menerbitkan SPB pada 8 Agustus 2009. Dalam penertiban itu, hingga bangunan di lantai tiga dari kedua bangunan itu yang dibongkar. Penertiban berjalan lancar, tidak ada upaya perlawanan dari pemilik. Pemilik tidak beusaha melawan karena memang sudah menyadari bangunannya menyalahi izin. Sebenarnya bukan hanya Sudin P2B yang membongkar bangunan tersebut. Secara tidak langsung ketidakpedulian sang pemilik bangunan untuk menyalahi IMB merupakan akar permasalahan dari kerugian yang dideritanya sendiri.
Pada Jumat 13 november 2009, sebanyak 98 pemilik bangunan bermasalah dijatuhi sanksi denda dalam sebuah persidangan tindak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Mereka sebelumnya terjaring petugas dalam operasi yustisi bangunan yang dilakukan oleh Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan (Sudin P2B) setempat. Dari 98 pemilik bangunan, hanya satu orang yang tidak menghadiri persidangan. Namun majelis hakim tetap memberikan sanksi denda kepada yang bersangkutan.
Data Kasie Penertiban Sudin P2B Jakarta Barat, menyebutkan, lima pemilik bangunan dikenakan denda Rp 5 juta. Sedangkan sisanya antara Rp 500 ribu hingga Rp 2,5 juta per orang. Sejatinya, yustisi ini targetnya dilakukan kepada 182 pemilik bangunan. Ternyata 84 orang telah mengurus perizinannya dan kini sudah selesai. Sedangkan 98 orang lainnya tetap tidak menggubris peringatan dan tetap menyalahi aturan.
Peraturan dan pasal - pasal yang dilanggar adalah sebagai berikut: -
Perda No 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta.
Pasal yang dituduhkan pada mereka adalah: - Pasal 5 (bangunan tidak dilengkapi dengan IMB) - Pasal 23 (tentang bangunan yang tidak sesuai dengan perizinan) - Pasal 49 (tidak sesuai dengan peruntukan).
Kendati
telah
membayar
denda,
pemilik
bangunan
yang
bermasalah tetap akan ditindak tegas apabila tidak segera mengurus IMB bangunannya. Selama persidangan berlangsung, para pemilik bangunan bermasalah ini terlihat pasrah. Seluruhnya mengakui kesalahannya masing-masing dan menerima putusan majelis hakim. Sebenarnya dalam mengurus IMB suatu bangunan tidaklah sulit seperti dibayangkan selama ini. Seperti diakui oleh salah satu pemilik bangunan bermasalah yang belokasi di Kembangan. Bangunan yang menjadi miliknya telah menyalahi IMB, padahal dirinya telah mengurus
IMB. Sayangnya sebelum IMB miliknya selesai dibuat, bangunannya sudah terlanjur terkena yustisi. Ternyata yang menyebabkan proses IMB nya tersendat adalah karena dirinya tidak mengurus sesuai prosedur yang resmi. Melainkan melalui jasa perantara, yang malah kena biaya tinggi dan tidak kunjung rampung.
Sebelum kita membedah kedua kasus diatas lebih dalam, mari kita telaah apa itu Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin Pembangunan kawasan dapat dikelompokkan menjadi izin kegiatan/sektor, izin pertanahan, izin perencanaan dan bangunan, serta izin lingkungan. Pada bagian izin perencanan dan bangunan terdapat dua bentuk perizinan, yaitu Izin Perencanaan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Instrumen-instrumen berupa perizinan tersebut digunakan sebagai alat pengawasan penggunaan tanah agar perkembangan penggunan tanah dapat dikendalikan. Dengan adanya mekanisme perizinan ini dapat diatur jenis-jenis kegiatan pembangunan yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kawasan tersebut. Kegiatan pembangunan yang dikategorikan melakukan pelanggaran adalah pembangunan tidak berizin atau pembangunan berizin yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan rekomendasi/ketentuan yang telah ditetapkan.
Kriteria
pembangunan
tidak
berizin
adalah
kegiatan
pembangunan yang tidak memiliki izin atau kegiatan pembangunan yang telah diproses perizinannya tetapi ditolak namun tetap melaksanakan kegiatan. Izin
Peruntukan
Tanah
(IPT)
merupakan
izin
awal
pembangunan
perumahan. Bagi para developer ataupun masyarakat yang akan mendirikan bangunan perumahan, masih ada izin lanjutan yang harus diurus hingga mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu mulai dari pembuatan dokumen lingkungan, site plan, proses pengalihan hak atas tanah hingga akhirnya diperoleh IMB. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki
dan/atau
membongkar
bangunan-bangunan.
Izin
ini
berlaku untuk selama bangunan tersebut tidak dialih-fungsikan dan sepanjang bangunan tidak dibongkar, dirubah, ditambah, atau dikurangi. Setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) perlu memperoleh IMB jika akan dibangun. Perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan Rancangan Rekayasa Bangunan, Rencana Tapak di Tiap Blok Peruntukan (terutama bangunan berskala besar), atau rancangan arsitektur (tiap persil). Jenis izin ini dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, melalui Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap (UPTPSA). Disamping prosedur yang memang telah menjadi suatu pokok yang harus dipahami, ditaati dan dilaksanakan oleh pemilik bangunan, kondisi apapun yang dialami si pemilik bangunan tidak selayaknya menjadi suatu
alasan dalam menyalahi aturan pemerintah. Dalam kasus pertama, kita dihadapkan dengan sikap tidak peduli seorang pemilik bangunan yang menyalahi IMB yang dimilikinya. Peringatan hingga turunnya SP4 dari Sudin P2B tidak membuat gentar si pemilik. Jikalau IMB segera diperbaharui tidak disangsikan penertiban dalam hal ini pembongkaran bangunan dapat dielakkan. Namun
tidak
semua
pemilik
bangunan
100%
sepatutnya
menanggung semua kesalahan dalam permasalahan IMB, oknum – oknum pemerintah
yang
menawarkan
‘jasa
perantara’
yang
menjanjikan
kemudahan dalam mengurus IMB. Hal ini merupakan sisi lain dari bobroknya pengawasan serta penyuluhan kepada masyarakat bahwa proses pembuatan IMB sesuai dengan prosedur tidaklah sesulit yang selama ini dibayangkan. Solusi terampuh yang selama ini terus berjalan ialah tersedianya Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap (UPTPSA), yang selain merupakan sarana masyarakat untuk mengurus izinnya dengan aman dan nyaman juga untuk mendapatkan semua informasi, serta penyuluhan tentang prosedur yang sesuai dan resmi dalam mendapatkan IMB.
Tingkat
efisiensi
implementasi
IMB
sebagai
instrumen
pengendalian penggunaan lahan ternyata belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masih banyak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan. Peran
Badan
Pengendali
Pertanahan/Penggunaan
Lahan
(pemerintah) dalam upaya implementasi instrumen pengendali yang ada sudah cukup memadai meninjau penertiban yang dilakukan. Kendati belum 100% menyadarkan masyarakat arti pentingnya tertib dalam prosedur pembangunan.
Penertiban yang telah dilakukan belum
menimbulkan efek jera. Kesadaran dalam menaati peraturan merupakan dasar dan sebuah pegangan dalam bermasyarakat dengan baikdan sesuai. Pemahaman ini belum tumbuh dalam masyarakat mengingat masih tingginya tingkat ketidak pedulian dalam sikap taat hukum.
[Anonim]. 6 november 2009. Langgar IMB, 2 bangunan tiga lantai dibongkar. Metro Post: (
).
[Anonim]. 13 november 2009. 98 pemilik bangunan bermasalah didenda. Metro Post: (
).
Kusuma DA, Widyanari DL, Utami RGW, Sari DAK. 2008. Peran IMB Sebagai Instrumen Pengendali Penggunaan Lahan Di Kecamatan Ngaglik.Yogyakarta. Universitas Gajah Mada, Fakultas Teknik. Sugandy A. Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 1999. Bintoro, Tjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung, 1980.
